Tingkat SMA Sederajat SEJARAH INDONESIA DEMOKRASI TERPIMPIN Kelas X Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965) SEJARAH INDONESIA KELAS XII PENYUSUN SILFIA ANJANI (3191421002) ii
DAFTAR ISI iii Cover........................................................................... ii DAFTAR ISI.................................................................iii Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin.............................................. 1 Peta Konsep................................................................3 Tujuan Pembelajaran............................................... 4 A. Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin..............................................................5 B. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin.............................................................. 14 C. Akhir Masa Demokrasi Terpimpin..................... 17 Kesimpulan................................................................ 18 Evaluasi...................................................................... 19 Glosarium...................................................................22 Daftar Pustaka...........................................................23
“Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri.... (Soekarno, Susunlah Konstituante yang benar-benar Konstituante, pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante pada saat pembukaan) SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965) 1
Kutipan di atas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950. Harapan Bung Karno bahwa UUD yang baru terbentuk nanti memuat nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mencoba mengusulkan pemikirannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia melalui konsepsi yang dikenal dengan Konsepsi Presiden 1957. Konsepsi ini merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik dengan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin adalah jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Parlementer yang memunculkan pergolakan, pembangkangan dan instabilitas politik. Pendapat Presiden Soekarno ini wujud ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang dianut pemerintah masa demokrasi liberal. Perlu kalian ketahui, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi menerapkan pemikirannya dengan mengganti sistem Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin. Melalui sistem ini, Presiden Soekarno membawa Indonesia ke dalam suasana konlik antar kekuatan politik yang pada akhirnya melahirkan peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI. Pemikiran politik Soekarno akhirnya menjepit dirinya dan mengantarkannya kepada kejatuhan kekuasaan yang dipegangnya sejak 1960. 2
PETA KONSEP 1.Menuju Demokrasi Terpimpin 2.Peta Kekuatan Politik Kebijakan Luar Negeri (GNB, NEFO dan OLDNEFO, Konfrontasi dengan Malaysia, Pembebasan Irian Barat) 3. 1.Depernas 2.Sanering 3.Dekon 4.Pembentukan Bank Tunggal 5.Politik Mercusuar Kehidupan Ekonomi 3 Ketidakstabilan kehidupan politik 1. 2.Kegagalan Dewan 3.Konstituante Kehidupan Politik Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Latar Belakang
TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Memahami perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin mulai dari Menuju Demokrasi Terpimpin, Peta Kekuatan Politik Nasional, Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trikora) dan Konfrontasi Malaysia (Dwikora). 2. Memahami kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terkait dengan Dewan Perancang Nasional, Devaluasi Mata Uang, Deklarasi Ekonomi. ARTI PENTING Belajar Sejarah Demokrasi Terpimpin penting bagi kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami salah satu bentuk demokrasi dan sistem ekonomi yang pernah diterapkan di negeri ini. Pemahaman dan pengalaman kita akan kehidupan berdemokrasi diharapkan menjadi semakin kaya. Tentu dengan kesadaran akan kekurangan dan kelebihan yang ada 4 ii
A. Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin 1. Coba kamu perhatikan gambar di atas! 2. Apa kaitannya gambar tersebut dengan Demokrasi Terpimpin? Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950 hingga 1959), situasi politik dan sosialnya tidak mencapai kestabilan nasional. Kabinet-kabinet yang sering berganti membuat program kerja sulit dilaksanakan, sementara partai politik bersaing dan saling menjatuhkan, lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 gagal menyusun UUD baru. Presiden Soekarno, berharap Pemilu 1955 akan membangun demokrasi yang lebih baik, namun harapannya tidak terwujud. Terdapat ketidakstabilan pemerintahan yang mendorong Soekarno untuk mengubah sistem politik. Pada 21 Februari 1957, ia mengusulkan pembentukan kabinet koalisi empat partai pemenang Pemilu 1955 (PNI, Masyumi, NU, dan PKI) dan Dewan Nasional dengan anggota dari golongan fungsional. Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal adalah demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ia mengusulkan Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Konsepsi Presiden 1957 berfokus pada pembaruan politik, sosial, dan ekonomi dengan penerapan demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. 1.Menuju Demokrasi Terpimpin 5
Langkah awal menuju Demokrasi Terpimpin dimulai dengan pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Presiden Soekarno berusaha menggantikan Demokrasi Parlementer yang tidak stabil dengan Demokrasi Terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi langkah penting, mengembalikan ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan keputusan pada 19 Februari 1959 untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 2 Maret 1959, Presiden Soekarno menyampaikan keputusan kepada anggota DPR untuk kembali ke UUD 1945. Namun, karena Dewan Konstituante yang berwenang menetapkan UUD, Presiden juga memberikan amanat serupa pada tanggal 22 April 1959 kepada Dewan Konstituante. Dalam amanatnya, Soekarno menekankan pentingnya kembali kepada semangat revolusi dan mendengarkan penderitaan rakyat. Presiden meminta Dewan Konstituante menerima UUD 1945 tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap. Meskipun Dewan Konstituante melakukan pemungutan suara tiga kali, tidak mencapai kuorum untuk menetapkan UUD 1945. Pada tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses secara permanen karena beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran. Situasi politik menjadi genting, konflik antarpartai memanas, dan pemberontakan di beberapa daerah mengancam NKRI. Untuk mencegah ekses politik, KSAD A.H. Nasution mengeluarkan larangan kegiatan politik mulai 3 Juni 1959. KSAD dan Ketua Umum PNI, Suwiryo, menyarankan Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI, D.N. Aidit, memerintahkan anggota PKI di Dewan Konstituante untuk tidak hadir lagi dalam sidang. Hasil Perhitungan di Dewan Konstituante terhadap usulan kembali ke UUD 1945 6
Karena hal ini presiden Soekarno berkeinginan menggantinya dengan demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Langkah yang dilakukan presiden Soekarno yaitu pada awal Juli 1959 melakukan pertemuan dengan ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan Langkah penting yang harus diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. hasil pertemuan tersebut mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pertemuan dilanjutkan pada 5 Juli 1959 sekaligus dikeluarkannya Dekrit presiden. Dengan ini maka, tonggak berdirinya demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soeharto dan menandakan berakhirnya Kabinet Karya. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku perdana menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Program kerja Kabinet Kerja I disebut dengan Triprogram, meliputi: 1.Memperbaiki sandang pangan rakyat 2.Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara 3.Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik dalam hal ini merebut Irian Barat. Isi Dekrit Presiden memuat tiga poin utama yaitu: a.Pembubaran Dewan Konstituante b.Kembali ke UUD 1945. c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Inilah yang menjadi poin penting dan dasar berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia. 7
Ideologi Demokrasi Terpimpin Pada HUT RI tahun 1959 presiden Soekarno berpidato dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dalam pidatonya presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan social, serta penyusunan ulang Lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini kemudian dikenal dengan nama manifesto politik atau disingkat dengan nama Manipol. Manipol memuat 5 gagasan penting yaitu : Gagasan ini kemudian disingkat dengan nama USDEK dan dikenal dengan nama Manipol Usdek yang kemudian menjadi ideologi resmi dan dijadikan sebagai GBHN. U S D E K Undang-Undang Dasar 1945 Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin Ekonomi Terpimpin Kepribadian Indonesia 2.Peta Kekuatan Politik Nasional Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, yang sejak Kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD, membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama angkatan udara. 8
PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puingpuing pemberontakan Madiun 1948 namun tidak dibubarkan secara resmi. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada Pemilihan Umum 1955 berhasil menduduki peringkat ke 4 namun tidak pernah dilibatkan dalam setiap kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Kedudukan PKI semakin kuat diiringi dengan konsep NASAKOM yang dicetuskan oleh Soekarno. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Terjadi pembubaran partai Masyumi dan PSI. Apa latar belakang pembubaran ini? Keputusan pemerintah membubarkan ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan Sebagian anggota atau tokoh dari partai dalam pemberontakan PRRI Permesta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa demokrasi liberal tepatnya pada akhir masa terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta di wilayah Sumatra dan Sulawesi. Ketika terbentuk dewan-dewan daerah akibat kekecewaan ketimpangan Pembangunan antara pusat dan daerah, mereka menganggap Pembangunan hanya dipusatkan pada pulau Jawa yang kemudian memunculkan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah. Tuntutan ini ditolak dan menimbulkan pemberontakan salah satunya adalah M natsir dan Sjafrudin Prawiranegara. PKI ini kemudian memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR-GR, DPA dan pengurus besar Front Nasional serta dalam MPRR. Hubungan PKI dengan TNI AD sangat rumit sekali pada tahun 1964 ada isu bahwa PKI akan menggulingkan Soekarno dan pada tahun 1965 ada isu Dewan Jendral yang ingin menggulingkan Soekarno. Inilah 3 kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin. 9
Indonesia ikut serta dalam pembentukan GNB (Gerakan Non Blok) yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat dari pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia (Soekarno), Yugoslavia ( Joseph Broz Tito), Mesir ( Gamal Abdul Naser), India (Jawaharal Nehru), dan Ghana (Kwame Nkrumah). 3.Kebijakan Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin a. Gerakan Non Blok (GNB) Tokoh Pendiri Gerakan Non Blok (GNB) b. NEFO dan OLDNEFO OLDEFO (Old Established Forces) merujuk kepada negara-negara yang sudah mapan, yang umumnya kapitalis dan pernah terlibat dalam praktik kolonialisme dan imperialisme. NEFO (New Emerging Forces) di sisi lain adalah negara-negara yang baru merdeka, non-imperialis, dan sosialis. Indonesia menyelenggarakan GANEFO yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno sebagai tandingan dari olimpiade. Dilatarbelakangi oleh kecaman IOC terhadap pelaksanaan Asian Games 1962 dimana Indonesia menolak Israel untuk ikut serta. Tindakan ini membuat Avery Brundage, Ketua IOC, mengancam akan mengeluarkan Indonesia dari Olimpiade. Sukarno, justru tanpa takut, memutuskan untuk keluar dari keanggotaan IOC. 10
Untuk menjaga eksistensi Indonesia, Sukarno menginisiasi Games of the New Emerging Forces (GANEFO). GANEFO diadakan sebagai alternatif politis terhadap IOC yang dianggapnya mendukung Barat. Meskipun dihadapkan pada ancaman IOC dan federasi olahraga internasional, banyak negara ikut serta dalam GANEFO yang berlangsung pada November 1963 di Jakarta. GANEFO diikuti oleh 51 negara peserta dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Meskipun Indonesia hanya menempati peringkat keempat dalam perolehan medali, acara ini dianggap berhasil sebagai pernyataan politik dan alternatif olahraga internasional yang independen dari pengaruh Barat. Total 81 medali diraih oleh Indonesia (21 emas, 25 perak, dan 35 perunggu). c. Konfrontasi Dengan Malaysia Konfrontasi ini berlangsung sejak tahun 1963-66 dilatarbelakangi oleh Tindakan dari inggris yang kemudian membentuk federasi Malaysia dengan menggabungkan federasi Melayu, sabah, Sarawak, brunei dan singapura menjadi satu dengan nama federasi Malaysia pada 1963. Bagi Indonesia sendiri pada masa itu pembentukan federasi Malaysia merupakan bentuk neo kolonialisme dan imperialism sehingga ditentang oleh Soekarno yang mengakibatkan timbulnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membetuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membetuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelangggaran Sejarah Indonesia 97 Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. 11
Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari “act of bad faith” dari Tengku Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonialisme Inggris. Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi : Perhebat ketahanan revolusi Indonesia Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Puncaknya adalah Ketika Malaysia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang kemudian menyebabkan Indonesia keluar dari PBB. Aksi Ganyang Malaysia yang digelorakan oleh Soekarno 12
Masalah irian barat itu berawal dari hasil KMB yang mana persoalan Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun pasca pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 akan tetapi Belanda tidak mau membahas tentang Irian Barat. Upaya kemudian dilanjutkan pada masa demokrasi liberal tetapi belum berhasil dan dilanjutkan pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu upatanya adalah Presiden Soekarno Mengeluarkan TRIKORA pada 19 Desember 1961 yang berisi : 1.Gagalkan pembentukan negara boneka Papua 2.Kibarkan merah putih di irian barat 3.Bersiap mobilisasi umum Selanjutnya adalah pembentukan Komando Mandala pada 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Soeharto untuk melakukan operasi militer di Irian Barat. Kemudian masalah Irian Barat dibawa ke meja perundingan yakni Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Untuk sementara waktu permasalahan Irian Barat diserahkan kepada UNTEA dan pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Indonesia berkewajiban untuk menentukan pendapat rakyat atau perpera. KMB D. Liberal D. Terpimpin d. Pembebasan Irian Barat 13
Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herordering ekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa Demokrasi Liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain: Pada tanggal 15 Agustus 1959, di bawah Kabinet Karya yang dipimpin oleh Mohammad Yamin, Dewan Perencanaan Nasional (Depernas) dibentuk dengan 80 anggota. Tugas utama Depernas adalah menyusun perencanaan menyeluruh (overall planning) yang mencakup aspek ekonomi, kultural, dan mental. B. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin 1. Coba kamu perhatikan gambar di atas! 2. Diskusikan dengan temanmu, gambar apa saja yang ada di atas! 3. Apa yang melatarbelakangi pembangunan bangunan megah tersebut? 1.Dewan Perancang Nasional (Depernas) 14
Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja kepada Depernas untuk memberikan substansi kepada proklamasi melalui grand strategy yang melibatkan perencanaan menyeluruh dan hubungan pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Depernas kemudian merumuskan program kerjanya dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang mencakup aspek jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta Berencana terdiri dari Blueprint tripola, melibatkan pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama, disebut Penasbede, dirancang untuk periode 1961-1969 dan disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 pada 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1961. Pada tahun 1963, Depernas digantikan oleh Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas melibatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta persiapan dan penilaian Mandataris untuk MPRS. 2.Sanering Pemerintah menerapkan kebijakan sanering berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku sejak 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar guna mendukung perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, nilai uang kertas pecahan Rp500,00 dan Rp1.000,00 yang beredar pada saat peraturan berlaku diturunkan menjadi Rp50,00 dan Rp100,00. Selain penurunan nilai uang, kebijakan ini juga melibatkan pembekuan sebagian simpanan di bank yang bernilai di atas Rp25.000,00. Langkah ini diambil dengan maksud mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan ini kemudian diakhiri oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959, yang mengamanatkan bahwa uang lembaran Rp1.000,00 dan Rp500,00 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru bernilai Rp100,00 dan Rp50,00 sebelum tanggal 1 Januari 1960. 15
Pemerintah melakukan upaya perbaikan ekonomi dengan membentuk Panitia 13, yang melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota MPPR, pimpinan DPR, dan DPA. Panitia ini menghasilkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai konsep dasar strategi ekonomi Indonesia dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Strategi ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan menciptakan suasana ekonomi nasional demokratis yang bebas dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme. Tahap selanjutnya adalah menuju ekonomi sosialis. Sejumlah peraturan diterapkan untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional, termasuk menarik modal luar negeri, merasionalkan ongkos produksi, dan menghentikan subsidi. 3.Deklarasi Ekonomi (Dekon) Gabungan dari beberapa bank milik negara termasuk didalamnya adalah bank Indonesia. jadi pada masa demokrasi terpimpin BI yang merupakan bank sirkulasi nantinya akan digabungkan dengan beberap bank umum yang sahamnya dimiliki oleh negara. 4.Pembentukan Bank Tunggal 5.Politik Mercusuar Kebijakan Pembangunan pada masa Demokrasi Terpimpin Ketika pemerintah banyak membangun bangunan besar dan megah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu dan negara besar. Dana Pembangunan berasal dari luar negeri salah satunya dari Uni Soviet karena pada saat itu Indonesia tidak memiliki dana yang cukup besar, tercatat ada beberapa infrastruktur pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah Gedung Sarinah, Monas, Patung dirgantara atau Pancoran, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin dan Pembangunan TVRI yang digunakan untuk meliput pertandingan Asian Games pada tahun 1962. Gelora Bung Karno merupakan salah satu bukti pelaksanaan Politik Mercusuar 16
Pada akhir masa demokrasi terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami kehancuran dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000,00 (uang lama) diganti dengan Rp1,00 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Terjadinya peristiwa G 30 S/PKI 1965 yang mana terjadi penculikan dan pembunuhan jendral AD dan menimbulkan reaksi dari masyarakat ebrupa demo dan tuntutan yang mengeluarkan Tritura (tri Tuntutan Rakyat) berisi: 1.Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya 2.Bersihkan kabinet dari unsur PKI 3.Turunkan harga-harga barang Untuk menindaklanjuti hal ini kemudian presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar kepada Soeharto untuk mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga kewibawaan presiden dan Lembaga tinggi negara lainnya serta memulihkan keamanan dan ketertiban. Hal ini seolah-olah terjadi transfer kekuasaan antara Soekarno dan soeharto. C. Akhir Masa Demokrasi Terpimpin 17
Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. 1. Pada masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora). 2. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung. 3. KESIMPULAN 18
Demokrasi Terpimpin diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berikut ini yang mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden, kecuali... 1. A. Dewan Konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar baru. B. Persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antar partai. C. Dewan Konstituante melakukan reses untuk waktu yang tidak ditentukan. D. Dewan Konstituante menyerahkan keputusan kepada presiden E. Sejak tahun 1956-1958 Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah... A. OLDEFO B. MANIKEBU C. USDEK D. NASAKOM E. NEFO Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu: A. “Nawakarsa” B. “Indonesia Menggugat” C. “Jalannya Revolusi Kita” D. “To Build The World a New” E. “Penemuan Kembali Revolusi Kita” Faktor utama yang menyebabkan Indonesia keluar dari kenggotaan PBB karena … A. PBB secara diam-diam membantu pemberontakan PRRI/Permesta B. PBB tidak dapat membantu menyelesaikan masalah Irian Barat C. Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB D. PBB dikuasai Negara-negara imperialis E. PBB tidak membantu kemelut politik di Indonesia EVALUASI 2. 3. 4. 19
Negara yang termasuk dalam OLDEFO menurut Soekarno adalah negaranegara .... A. Islam B. Kolonialis C. Kapitalis D. Sosialis E. Komunis Kabinet yang terbentuk setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah... A. Kabinet Karya B. Kabinet Kerja C. Zaken Kabinet D. Kabinet Gotong Royong E. Kabinet Gotong Royong Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor….. A. Keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan B. Kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru C. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal D. Keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan E. Tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17 Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah: A. membentuk Dewan Nasional B. membubarkan Dewan Konstituante C. meminta dukungan Angkatan Darat D. membentuk Kabinet Gotong Royong E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementar 5. 6. 8. 7. 20
Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak kendala , salah satu kendalanya adalah … . A. kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam pelaksanaan politik mercusuar B. masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan ekonomi C. terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan ekonomi D. terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk penanggulangannya E. pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada: A. menurunnya nilai tukar rupiah B. menurunnya tingkat inflasi C. menurunnya pendapatan Negara D. meningkatnya cadangan devisa negara E. meningkatnya utang-utang Negara 9. 10. 21
GLOSARIUM Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Keputusan atau ketetapan presiden Soekarno terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil akibat Dewan Konstituante tidak berhasil meyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru. Dekrit ini berisi 1. Pembubaran Dewan Konstituante, 2. Kembali ke UUD 45 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950 , 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dwikora : Dwi Komando Rakyat yaitu komando presiden Soekarno untuk melakukan konfrontasi kepada malaysia yang diucapkan pada tanggal 3 Mei 1964 yaitu 1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia, 2. Bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dokumen Gilchrist: Dokumen atau catatan yang dibuat Gilchrist duta besar Inggris pada tahun 1960an. Dokumen ini yang dijadikan alasan PKI menuduh AD akan melakukan kudeta terhadap Soekarno GANEFO : Games Of The Emerging Forces merupakan Salah satu proyek mercusuar presiden Soekarno untuk menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara New Emerging Forces (NEFOS) Konfrontasi : Cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau terang-terangan. Misalnya konfrontasi Indonesia dengan malaysia. Konsepsi Presiden 1957: Konsepsi presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengatasi dan meyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri atas 4 partai pemenang dan dibentuknya dewan Nasional Nawaksara : Judul pidato presiden Soekarno pada 22 Juni 1966, menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sembilan dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato ini berisikan sembilan pokok persoalan yang dianggap penting , oleh presiden Soekarno selaku mandtaris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965 22
Abdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia. Djakarta: PT. Gunung Agung Kemendikbud. 2018. Sejarah Indonesia untuk SMA/SMK Kelas XII. Jakarta: PT. Gramedia https://kangone.blogspot.com/2019/02/perkembangan-kehidupanpolitik-ekonomi.html http://rusdiaswaj.blogspot.com/2014/04/makalah-sejarah-demokrasiterpimppin-ma.html https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-kehidupan-indonesia-dimasa-demokrasi-terpimpin https://www.tigaserangkai.com/id/?p=402 23 DAFTAR PUSTAKA
Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kota Semarang, Jawa Tengah · (024) 8508093 [email protected]