Ebook Panduan Teknis Perencanana Kebuthan Infrastruktur dan Biaya Relokasi Bencana Sektor PKP

PANDUAN TEKNIS
PERENCANAAN
KEBUTUHAN
INFRASTRUKTUR
DAN BIAYA
RELOKASI
BENCANA

SEKTOR
PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Daftar Isi 02 03

01

Kata Pengantar Pendahuluan Peran Direktorat Pere
(01) (0
2) Keb
PKP dalam Infra

Penanganan

Relokasi Bencana
(04)

Unduh E-boook
https://bit.ly/EbookRelokasiBencana

04 05 06 07

encanaan Estimasi Awal Panduan Pengisian BEST
butuhan Biaya Quick Assessment PRACTICE
astruktur (20)
(06) (24) (28)

Kata
Pengantar

Memulihkan Permukiman
Layak Huni

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan

selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah

diberikan sehingga penulis bisa

menyelesaikan buku panduan yang berjudul

“Panduan Teknis Perencanaan Kebutuhan

Infrastruktur dan Biaya Relokasi Bencana

Sektor Pengembangan Kawasan

Permukiman". Tujuan pembuatan buku ini

tidak lain adalah untuk membantu

Direktorat PKP dalam membuat estimasi

kebutuhan infrastruktur dan biaya awal

secara cepat dalam penanganan relokasi

bencana.

Buku ini akan memberikan informasi
mengenai pembuatan perencanaan
infrastruktur dan estimasi biaya awal
terhadap penanganan relokasi bencana
secara quick assessment ditinjau dari sektor
PKP (Pengembangan Kawasan
Permukiman). Selain itu buku ini juga
memberikan panduan pengisian serta
contoh hasil best practice yang sudah
dilakukan buku ini.

Penulis sadar bahwa penulisan buku ini
bukan merupakan buah hasil kerja keras
penulis sendiri. Ada banyak pihak yang
sudah berjasa dalam membantu penulis di
dalam menyelesaikan buku ini. Maka dari itu,
penulis mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan wawasan dan bimbingan
kepada penulis sebelum maupun ketika
menulis buku panduan ini. Kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak sangat
penulis harapkan demi penyempurnaan
buku ini kedepannya.

Jakarta, Agustus 2022 01

Penulis
Deddy Santoso

1

Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat
lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan
gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia,
lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah melakukan
kegiatan penanganan pasca bencana salah satunya menangani perencanaan infrastruktur dan
biaya relokasi bencana. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam
membuat perencanaan infrastruktur dasar pendukung antara lain meliputi; Jalan Lingkungan,
Drainase, Jaringan Listrik/Penerangan, Musholla/Kapel, Balai Warga, Ruang Terbuka Publik dan
Sarana Olahraga. Selain membuat perencanaan infrastruktur Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman memiliki kewajiban membuat estimasi biaya sebagai bahan dalam pengalokasian
anggaran untuk penanganan relokasi bencana.

Saat ini Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam kegiatan perencanaan
penyediaan infrastruktur dan biaya tersebut, belum terdapat sebuah panduan teknis mengenai
perencanaan kebutuhan infrastruktur serta pembiayaannya. Pada proses kegiatan perencanaan,
Direktorat PKP melalui Subdirektorat Wilayah II dituntut untuk membuat estimasi awal
perencanaan penanganan relokasi bencana dengan cepat berdasarkan data pendukung eksisting
yang sudah ada. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan sebuah buku panduan teknis
yang dapat digunakan sebagai quick assessment, sehingga proses perencanaan menjadi lebih

02efisien dan efektif.
2

Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku panduan teknis perencanaan
infrastruktur dan estimasi biaya relokasi bencana sektor
PKP antara lain:

Memberikan kebijakan dan penanganan yang tepat
sasaran, tepat guna, dan tepat mutu.
Membuat quick assessment dalam penanganan
relokasi bencana, sehingga proses perencanaan
menjadi lebih cepat dan efisien.
Bahan justifikasi dalam pengalokasian anggaran dalam
proses penanganan relokasi bencana.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan buku bertujuan untuk membantu
membatasi kegiatan agar pembahasan yang diulas lebih
spesifik dan fokus pada isu yang akan diangkat. Ruang
lingkup kegiatan yang mencakup pada buku ini, antara lain:

Perencanaan kebutuhan infrastruktur dibatasi pada ruang
lingkup sektor PKP.
Estimasi biaya awal pada penyusunan buku ini mengacu
wilayah kerja Sub Direktorat Wilayah II Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman (Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT).

3

Peran Direktorat PKP
Dalam Penanganan Pasca Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan
dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan permukiman. Perumusan dan
perencanaan ini nantinya digunakan dalam proses relokasi sebagai bentuk penanganan pasca
bencana.

Dasar penanganan bencana dimulai dengan membentuk Satuan Tugas Pelaksana
Penanggulanan Bencana melalui surat melalui edaran yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris
Jenderal. Dalam satgas penanggulanan bencana, tim Cipta Karya akan berkolaborasi dengan
berbagai pihak dalam proses pemulihan infrastruktur permukiman di lokasi bencana. Tugas tim
cipta karya akan terbagi kedalam masing-masing fokusan bidang Direktorat. Salah satu tugas dari
Direkotrat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebagai ketua Tim Pelaksana Bidang
Cipta Karya sehingga diperlukan sinergi dan komitmen tinggi terhadap tugas yang telah
dibebankan. Alur sinergi dan fokusan tugas antara Direktorat dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.

Sesditjen

BTPP Pelaksanaan barang KI
persediaan bencana
Pengendalian Intern
Pembinaan Teknis
Infrastruktur Permukiman

AM PKP SSPIP

Pemenuhan AM Ketua Tim Pelaksana Perumusan
aman dan layak Bidang CK Kebijakan

Sanitasi Penyelenggaraan PS
kawasan permukiman

Pemenuhan Penyelenggaraan BG
Sanitasi Layak pendidikan

BPPW BPB 03

Pelaksana teknis Penyelenggaraan
penyedian infrastruktur BGN

permukiman

*Bagan Tugas Penanganan Pasca Bencana NTB dan NTT 4

Lingkup Kegiatan Pekerjaan
Direktorat PKP

Direktorat PKP berperan dalam proses penanganan relokasi bencana. Relokasi
bencana merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat yang tinggal di pemukiman rawan bencana untuk menata kembali dan
melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur
untuk relokasi bencana harus memenuhi standar pelayanan minimal prasarana dan
sarana permukiman.

SEKTOR
PKP

RELOKASI
BENCANA

SEKTOR SEKTOR
SANITASI AIR

MINUM

Proses penanganan relokasi bencana, Ditjen Cipta Karya
melibatkan tiga direktorat fungsional dalam membantu
pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar
pendukung yakni: Direktorat PKP; Direktorat Sanitasi; dan
Direktorat Air Minum. Penyediaan Infrastruktur Dasar
Pendukung meliputi :

Direktorat PKP
Jalan Lingkungan
Saluran Drainase Lingkungan
Jaringan Listrik / Penerangan
Sarana Peribadatan (Musholla / Kapel)
Balai Warga
RTP/Taman Bermain
Lapangan Olahraga

Direktorat Air Minum
Reservoir dan jaringan SR (Sambungan Rumah)

Direktorat Sanitasi
IPAL dan Jaringan Sanitasi
TPS

5

Perencanaan Kebutuhan Infrastrutkur

Proses perencanaan kebutuhan infrastruktur akan terfokus terhadap pemenuhan fasilitas-
fasilitas dasar pendukung permukiman melalui form penilaian cepat atau biasa disebut form
quick assessment. Perencanaan fasilitas dasar pendukung permukiman antara lain
perencanaan fasilitas sosial dan fasiltas umum. Fasilitas sosial adalah adalah fasilitas yang
diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum
dalam lingkungan pemukiman seperti ruang serbaguan, tempat ibadah, taman bermain, ruang
terbuka hijau,dsb . Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum
seperti jalan lingkungan, drainase jembatan, penerangan jalan, dsb. Untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dalam form quick assessment. terdapat tambahan pekerjaan
konstruksi seperti: Pekerjaan Land Clearing; Pekerjaan Galian; Pekerjaan Timbunan dan
Pekerjaan Struktur Dinding Penahan Tanah.
Form quick assessment perencanaan kebutuhan infrastruktur menghasilkan estimasi kebutuhan
(unit) diikuti dengan luasan (m2) minimal tiap-tiap fasilitas infrastruktur. Form tersebut dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.

Kebutuhan unit dan luasan minimum infrastruktur
secara otomatis terisi ketika data sudah diinput.

04Penjelasan detail tiap bagian dalam pengisian form estimasi kebutuhan infrastruktur akan

dibahas pada halaman berikut ini.

6

Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur

Secara garis besar buku panduan ini akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam perencanaan
kebutuhan infrastruktur hingga estimasi biaya awal penanganan reokasi bencana. Tahapan-
tahapan dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini.

01 0

Estimasi Kebutuhan Perhitung
Infrastruktur Quan

7

- 03

02 Rekapitulasi Total Estimasi biaya
Penanganan Relokasi Bencana
gan Bill of
ntitiy

Form Quick Assessment perencanaan
dan estimasi biaya pada penanganan
relokasi bencana bisa diunduh melalui
QR-code disamping

https://bit.ly/FormRelokasiBencana

8

PENGUMPULAN DATA

Pada buku panduan teknis ini perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur memerlukan
data-data yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah estimasi kebutuhan
minimum warga relokasi bencana. Dalam form perhitungan cepat terdapat data-data yang
diperlukan dalam pengisian tabel, antara lain seperti tabel berikut:

Luas Kawasan (m2) merupakan
luas area yang dijadikan tempat
relokasi bencana.

Kapasitas (jiwa) merupakan
jumlah warga yang hendak

direlokasi.

FASILITAS SOSIAL

Perencanaan kebutuhan minimum fasilitas sosial pada penanganan relokasi bencana dihitung
dengan memperbandingkan jumlah warga yang akan di relokasi dengan standar luas lahan dan
jumlah penduduk per unit yang merujuk pada standar yang berlaku. Rumus perbandingan dalam
menentukan luas lahan kebutuhan minimum bisa dilihat dibawah ini.

Luas lahan kebutuhan minimum kemudian digunakan dalam membuat estimasi awal biaya
pembuatan fasilitas tersebut. Fasilitas sosial sebagai infrastruktur dasar antara lain: Sarana
Kelurahan; Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana Peribadatan; dan Ruang Terbuka
Hijau.

01 Sarana Perkumpulan Warga

Berdasarkan penanganan relokasi bencana yang sudah dijalani, banyak warga terdampak
mengajukan sebuah fasilitas sarana perkumpulan warga seperti Balai Pertemuan Warga. Balai
Pertemuan Warga digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan
umum untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW)
maupun yang formal (Kelurahan dan Kecamatan).

Fasilitas Standar Jumlah Standar Luas Kriteria Lokasi Sumber
Penduduk per Lahan per unit

Unit (Jiwa) (m2)

(1) Lokasi berada di SNI 03-1733-
2004: Pasal 7.1.2
tengah kelompok
(a) Tata cara
Balai Pertemuan 2,500 300 tetangga. perencanaan
Warga lingkungan
(2) Dapat merupakan perumahan di
perkotaan
bagian dari bangunan

sarana lain

9

02 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan menjadi kebutuahan yang ingin diwujudkan dalam proses penanganan
relokasi bencana sebagai tempat para warga menuntu ilmu. Adapun sarana pendidikan yang
diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum,
yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah
(SLTP/MTs dan SMU).

Fasilitas Standar Jumlah Standar Luas Kriteria Lokasi Sumber
Penduduk per Lahan per unit

Unit (Jiwa) (m2)

Taman Kanak- 2,500 300 (1) Lokasi berada di SNI 03-1733-
kanak (TK) / 1,600 633 tengah kelompok warga. 2004: Pasal
2262 (2) Tidak menyeberang 7.2.3 Tata cara
PAUD 3635 jalan raya perencanaan
(3) Bergabung dengan lingkungan
Sekolah Dasar taman sehingga terjadi perumahan di
pengelompokkan perkotaan
SLTP 4,800 kegiatan
SMU 4,800
(1) Dapat dijangkau
dengan kendaraan umum
(2) Disatukan dengan
lapangan olahraga
(3) Tidak selalu harus
dipusat lingkungan

03 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat
terdampak relokasi, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar
penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Fasilitas Standar Jumlah Standar Luas Kriteria Lokasi Sumber
Posyandu Penduduk per Lahan per unit

Unit (Jiwa) (m2)

SNI 03-1733-

(1) Lokasi berada di 2004: Pasal 7.3.2

tengah kelompok Tata cara

1,250 60 tetangga. perencanaan

(2) Lokasi tidak lingkungan

menyeberang jalan raya. perumahan di

perkotaan

10

04 Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu
disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan,
juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Perencanaan peribadatan untuk
warga relokasi bencana harus memperhatikan baik-baik agama dan budaya yang dianut oleh
masyarakat lokal setempat.

Fasilitas Standar Jumlah Standar Luas Kriteria Lokasi Sumber
Penduduk per Lahan per unit

Unit (Jiwa) (m2)

(1) Lokasi berada di

tengah kelompok

Mushola/ 250 100 tetangga.
Langgar (2) Dapat merupakan

bagian dari bangunan

sarana lain.

(1) Lokasi berada di SNI 03-1733-

tengah kelompok 2004: Pasal

tetangga tidak 7.4.3 Tata cara

Mesjid Warga 2,500 600 menyeberang jalan raya. perencanaan
lingkungan
(2) Dapat bergabung
perumahan di
dalam lokasi balai warga.
perkotaan

Kapel 250 100
Gereja 2,500 Kebutuhan luas per
jamaah = 1.2 m2

600

05 Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa
ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau rencana yang akan dibuat sudah mencakup luasan taman
bermain, lapangan olahraga, jalur hijau dan area pemakaman umum

Fasilitas Standar Luas Minimum (M2) Kriteria Lokasi Sumber

RTH Minimal 20% dari Luas Kawasan Termasuk Luas Taman/ Pasal 29 Ayat 3
Permukiman Tempat Main, Lapangan UU 26/2007
Olahraga, Jalur Hijau dan Tentang
Area Pemakaman Umum
Penataan Ruang

11

FASILITAS UMUM

Perencanaan kebutuhan minimum fasilitas umum sebagian menggunakan pendekatan jumlah
warga yang akan di relokasi dengan standar luas lahan dan jumlah penduduk per unit yang
mengacu pada aturan yang berlaku seperti Sarana Persampahan TPS3R, SPALDT dan Sarana
Air Minum

Sarana fasilitas umum sebagai pemenuhan kebutuhan relokasi bencana antara lain: Sarana
Jalan Lingkungan; Drainase Lingkungan; Jembatan; Sarana Penerangan Jalan; dan Fasilitas
Pelengkap dalam menentukan kebutuhan minimum memiliki perhitungan yang berbeda karena
menyesuaikan beberapa kondisi lingkungan. Perhitungan beberapa fasilitas tersebut akan di
bahas lebih rinci pada penjelasan tiap-tiap fasilitas umum.

01 Sarana Persampahan dan Sanitasi

Keberadaaan TPS3R dalam kawasan dibutuhkan sebagai unit pengolahan sampah dan lokasi
penempatannya harus memperhatikan daerah pelayanannya.

Sarana Sanitasi bagi warga relokasi bencana seperti SPALD-T dibangun secara komunal untuk
skala permukiman dengan kapasitas SPALD-T dapat melayani minimal 50-20,000 jiwa

Fasilitas Standar Jumlah Standar Luas Kriteria Lokasi Sumber
TPS3R Penduduk per Lahan per unit
SPALDT
Unit (Jiwa) (m2)

(1) Penempatan lokasi Permen PU No.3
Tahun 2013
TPS3R sedekat mungkin Tentang

dengan daerah Penyelenggaraan
Prasarana Dan
pelayanan dalam radius Sarana
Persampahan
10,000 1,000 tidak lebih dari 1 km. Dalam
Penanganan
(2) Lokasi mudah diakses Sampah Rumah
Tangga Dan
dan terdapat akses Sampah Sejenis
Sampah Rumah
pengangkutan sampah Tangga

(3) Tidak mencemari

lingkungan

SPALD-T memiliki tiga Permen PU No.4

sub-sistem, yakni: Tahun 2017

a. Sub-sistem Pelayanan; tentang

20,000 100 b. Sub-sistem Penyelenggaraan

Pengumpulan; Sistem

c. Sub-sistem Pengelolaan Air

Pengolahan Terpusat. Limbah Domestik

12

02 Sarana Air Minum

Sebagai pemebuhan kebuthan warga relokasi maka dibangun unit instalasi penyedian air minum
sebagai sumber utama warga dalam mendapatkan air bersih. Kapastias IPA harus menyesuaikan
dengan kebutuhan jumlah penduduk (jiwa).

Fasilitas Standar Jumlah Standar Luas Kriteria Lokasi Sumber
Penduduk per Lahan per unit

Unit (Jiwa) (m2)

Jalan masuk dari jalan SNI 6774-2008 :
Tata cara
besar menuju ke tapak
perencanaan unit
IPA 10-30 L/det 25,000 2,400 instalasi pengolahan air paket instalasi
pengolahan air
lebarnya harus

mencukupi untuk dilalui

kendaraan roda empat

03 Jalan Permukiman

Jalan akses kawasan merupakan jalan lingkungan yang menghubungkan jalan eksisting dengan
lokasi kawasan relokasi. Kebutuhan panjang jalan bisa diukur manual dengan menggunakan
bantuan aplikasi pendukung seperti google earth. Gambar dibawah ini dapat menjelaskan
ilustrasi pengukuran panjang jalan akses kawasan

Jarak menuju Jalan
Eksisitng = 300m

Lokasi Kawasan Relokasi

Jalan permukiman merupakan jalan lingkungan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di
dalam kawasan permukiman dan jalan di dalam lingkungan kawasan permukiman. Jalan
lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar
badan jalan 3 - 5.5 meter sesuai dengan standar SE Ditjen Cipta Karya No. 16 Tahun 2020
tentang Standar Teknis Jalan pada Permukiman

Dalam proses perhitungan kebutuhan jalan terlebih dahulu menentukan luasan minimum jalan
permukiman dengan menggunakan rumus dibawah ini.

Untuk menghasilkan total panjang jalan permukiman bisa dicari dengan menggunakan
pendekatan rumus dibawah ini.

*Lebar jalan bervariasi: 3 - 5.5 meter sesuai desain rencana

13

Proses konstruksi pembangunan jalan permukiman memperhatikan tipe pekersasan jalan
rencana. Tipe jalan yang biasa dibangun pada kawasan relokasi bencana terbagi menjadi tipe
perkerasan aspal dan perkerasan beton. Berdasarkan SE Ditjen Cipta Karya No. 16 Tahun 2020
contoh desain jalan permukiman dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Jalan Campuran Aspat Hot Mix

Jalan Beton

Berdasarkan uraian diatas untuk sarana jalan permukiman dapat dirangkum menjadi tabel
dibawah ini.

Fasilitas Kebutuhan Minimum Kriteria Sumber

Jalan Akses Jarak dari Jalan Eksisting menuju Lebar jalan 3 - 5.5 meter SE Ditjen Cipta
Kawasan lokasi kawasan relokasi Karya No. 16
(1) Diukur dari Jalan Tahun 2020
Jalan Rasio Luas jalan 10.3 % terhadap Perkotaan menuju akses
Permukiman luas kawasan Permukiman
(2) Lebar jalan 3-5.5
meter

14

04 Drainase Lingkungan

Berdasarkan desain konstruksi jalan permukiman, drainase lingkungan terletak dibagian sisi bahu
kiri dan kanan mengikuti panjang total kebutuhan jalan akses kawasan dan jalan permukiman
didalam kawasan.

Saluran drainase jalan dapat berupa saluran tanah dipadatkan, saluran pasangan batu kali,
saluran beton pra cetak, gorong-gorongdan sebagainya sesuai dengan kondisi lapangan dan
kebutuhan. Berdasarkan SE Ditjen Cipta Karya No. 16 Tahun 2020 contoh desain drainase
permukiman dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Draianse Pasangan Batu Kali

Draianse Tertutup Beton Precast

Berdasarkan uraian diatas untuk sarana drainase lingkungan dapat dirangkum menjadi tabel
dibawah ini.

Fasilitas Panjang Minimum (M') Kriteria Lokasi Sumber

Saluran Drainase Mengikuti panjang jalan minimum (1) Terletak di kiri-kanan SE Ditjen Cipta
Lingkungan permukiman bahu jalan Karya No. 16
(2) Saluran Terbuka jika Tahun 2020
kepadatan < 400jiwa/Ha
(3) Saluran Tertutup jika
kepadatan > 400jiwa/Ha

15

05 Jembatan

Pembangunan fasilitas jembatan seringkali dibutuhkan daam suatu kawasan relokasi sebagai
akses penghubung didalam kawasan. Situasi medan yang tidak memungkinkan dilalui langsung
oleh jalan seperti adanya sungai kecil atau lembah menjadi faktor utama pemenuhan kebutuhan
fasilitas jembatan. Jembatan yang biasa dibangun menggunakan tipe jembatan beton dengan
struktur ppondasi batu kali. Berdasarkan SE Ditjen Cipta Karya No. 16 Tahun 2020 contoh desain
jembatan beton dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Contoh jembatan diatas menggunakan desain bentang jembatan 6 meter dengan lebar jembatan
3.5 meter. Berdasarkan uraian diatas untuk fasilias jembatan dapat dirangkum menjadi tabel
dibawah ini.

Fasilitas Kebutuan minimum Kriteria Lokasi Sumber
Jembatan Beton
estimasi melihat keadaan (1) Menghubungkan antar Surat Edaran
lokasi area di dalam Menteri
permukiman.
(2) Digunakan sebagai Pekerjaan Umum
akses lingkungan bagi dan Perumahan
pejalan kaki dan Rakyat Nomor:
kendaraan ringan. 07/SE/M/2015
(3) Memiliki bentang tentang Pedoman
yang tidak terlalu
panjang (<10 m) Persyaratan
(4) Lebar maksimum 4.5 Umum
m.
Perencanaan
Jembatan.

16

06 Sarana Penerangan

Kebutuhan fasilitas pelengkap jalan seperti sarana penerangan jalan berguna untuk menerangi
jalan permukiman didalam kawasan pada malam hari. Kondisi lingkungan kawasan relokasi pada
umumnya belum dimasuki jaringan listrik, sehingga perlu disesuaikan tipe PJU untuk daerah
kawasan seperti memanfaatkan PJU Tipe Hybrid. PJU Tipe Hybrid menggunakan teknologi panel
sel surya untuk sumber daya listriknya, sehingga tipe PJU ini sangat cocok untuk medan-medan
yang susah dijangkau oleh aliran listrik.

Berdasarkan standar SNI 7391-2008: tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan
perkotaan, jarak pemasangan antar PJU memilik jarak minimal per 30 m khusus untuk
penerangan jalan permukiman. Kebutuhan minimum PJU didapat dari membagi total panjang
jalan permukiman dengan jarak pemasangan PJU.

Fasilitas Kebutuan minimum Kriteria Lokasi Sumber

PJU Type Hybrid Jarak per 30m sepanjang jalan (1) Maksimal Kekuatan SNI 7391-2008:
permukiman Cahaya Jalan Lokal Spesifikasi
Permukiman 4 LUX
(2) Maksimal Kekuatan penerangan jalan
Cahaya Jalan Kolektor di kawasan
Permukiman 6 LUX perkotaan

07 Fasilitas Pelengkap

Fasilitas umum pelengkap yang dimaksud adalah fasilitas pemenuhan beautifkasi landscape
didalam kawasan yaitu salah satunya pengerjaan bundaran didepan akses masuk kawasan
permukiman. Didalam bundaran tersebut akan ditanami jenis tumbuhan untuk mempercantik
kawasan. Contoh dari pembangunan landscape bisa diilhat pada gambar dibawah ini.

Fasilitas Standar Luas Minimum (m2) Kriteria Lokasi Sumber
Landscape estimasi
Luas tiap Bundaran di kawasan (1) Terdiri dari Bundaran
permukiman 70 - 80 m2
beserta tanaman

penghias (rumput gajah,

flamboyan oleander)

(2) Tanah subur

diberikan sebelum

tanaman di tanam.

17

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Perencanaan kebutuhan bangunan konstruksi dibutuhkan dalam menunjang pembangunan
infrastruktur dikawasan relokasi bencana. Perhitungan kebutuhan volume menyesuaikan estimasi
kebutuhan masing-masing kawasan relokasi bencana, jika pekerjaan tersebut tidak diperlukan
maka bisa dihilangkan dari list kebutuhan pada form Quick Assessment

01 Pekerjaan Tanah

Pekerjaan tanah dalam pembangunan relokasi bencana meliput: Pekerjaan Land Clearing;
Pekerjaan Galian dan Pekerjaan TImbunan.

Pekerjaan Volume Pekerjaan Kriteria Sumber

Land Clearing Luas clearing = luas permukiman Pengupasan sekitar 5 -
10 cm dari lapisan atas

Galian sederhana

Volume berdasarkan estimasi memiliki kedalaman 0 - 3 SNI 8460-2017:
kebutuhan Persyaratan
Galian meter. Lebih dari 3 meter Perencanaan
Geoteknik
memerlukan proteksi

pengaman galian

Volume berdasarkan estimasi Timbunan yang
kebutuhan
TImbunan didatangkan kemudian

dilakukan pemadatan

02 Pekerjaan Struktur Pendukung

Salah satu sturkur pendukung dalam penangan relokasi bencana adalah pembuatan Dinding
Penahan Tanah. DPT memanfaatkan berat sendiri konstruksi sebagai penjaga stabilitas tanah
terhadap keruntuhan. Umumnya tinggi dinding tidak lebih dari 4.0 meter dengan tipe struktur
pasangan batu mortar. Standar desain pembuatan DPT menggunakan referensi SNI 8460-2017
tentang Persyaratan Perencanaan Geoteknik. Desain standar yang biasa digunakan dalam
pembuatan dapat dilihat apda gambar dibawah ini.

Desain standar SNI 8460-2017 Desain usulan DPT (h=4.0 m)

18

Berdasarkan uraian diatas untuk pekerjaan struktur pendukung Dinding Penahan Tanag
dirangkum menjadi tabel dibawah ini.

Pekerjaan Volume Pekerjaan Kriteria Sumber

Dinding Penahan Volume berdasarkan estimasi (1) Umum tinggi Talud SNI 8460-2017:
Tanah kebutuhan adalah 4.00 m Persyaratan
(2) Umum menggunakan Perencanaan
pondasi pasangan batu Geoteknik
mortar atau beton

19

Estimasi Biaya

Estimasi biaya yang dilakukan merupakan estimasi biaya awal yang digunakan dalam
memperkirakan pengalokasian anggaran penanganan relokasi bencana. Estimasi biaya pada
buku panduaan ini dipengaruhi oleh kebutuhan infrastruktur, harga satuan pekerjaan dan
indeks kemahalan konstruksi sebagai prediksi harga konstruksi di wilayah tertentu.

Estimasi biaya yang dihitung merupakan lingkup penanganan yang dilakukan secara khusus
oleh Direktorat PKP yaitu:

1.Saran Perkumpulan Warga;
2.Sarana Peribadatan;
3.Jalan Permukiman;
4.Drainase Lingkungan;
5. Jembatan;
6.Fasilitas Penerangan Jalan;
7.Fasilitas Pelengkap (Landscape);
8.Pekerjaan Konstruksi (Land Clearing, Galian dan Timbunan, Pembuatan DPT).

Secara umum perhitungan estimasi biaya yang dilakukan dapat dilihat pada gambar dibawah
ini:

Estimasi = Kebutuhan x xHarga Satuan Indeks
Biaya Infrastruktur Kemahalan
Konstruksi

Analisa Harga Satuan

Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan
konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan
peralatan dengan harga bahan bangunan, standart pengupahan pekerja dan harga sewa / beli
peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi. Analisa harga satuan
pekerjaan ini dipengaruhi oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan/material,
nilai satuan alat, dan nilai satuan upah tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang dapat
digunakan sebagai acuan/panduan untuk merencanakan atau mengendalikan biaya suatu
pekerjaan.

Analisa harga satuan yang digunakan pada buku panduan ini bersumber pada Surat Edaran

05Dirjen Cipta Karya Nomor: 16/SE/DC/2020 dan AHSP Kementerian PUPR.
20

Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks spasial yang menggambarkan
keterbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota
lainnya pada periode waktu tertentu.
IKK digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
Artinya semakin sulit letak geografis suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat harga di
daerah tersebut. IKK yang tinggi menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur di suatu
daerah. IKK menjadi komponen penting dalam perumusan DAU, di samping jumlah penduduk,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan angka Produk Domestik Bruto (PDRB)
per kapita.
BPS setiap tahun melakukan publikasi data nilai IKK berdasarkan hasil survei Harga
Kemahalan Konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data yang
diolah berasal dari data harga Triwulan III dan IV tahun sebelumnya serta Triwulan I dan II
tahun sekarang. Perhitungan diagram timbang IKK menggunakan data dari Bill of Quantitiy
(BoQ), Buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, serta data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam memprediksi suatu harga konstruksi diwilayah kabupaten/kota tertentu dapat
menggunakan pendekatan nilai IKK dengan memperbandingkan nilai IKK harga acuan
kemudian dikalikan dengan Harga Satuan pekerjaan konstruksi wilayah acuan. Jika dilihat
dapat dibuat rumus sederhana sebagai berikut:

21

22

Panduan Pengisian Quick Assessment

Form Estimasi Kebutuhan Infrastruktur

Pengisian dilakukan pertama dengan mengisi data dalam form estimasi kebutuhan
infrastruktur, kemudian secara otomatis menghasilkan luasan kebutuhan infrastruktur akan terisi
pada kolom (4)

1
Data Eksisting yang perlu
diisi (Luas kawasan dan
jumlah warga relokasi)

0623 Kolom (3) dan (4) akan otomatis terisi
jika data eksisting selesai di input

Untuk kotak kuning TIDAK otomatis dapat mengeluarkan estimasi kebutuhan,
sehingga perhitungan kebutuhan dilakukan secara manual dan menyesuaikan
estimasi lokasi relokasi bencana seperti yang sudah dijelaskan pada BAB 4
Setelah dipastikan form estimasi kebutuhan terisi maka akan dilanjutkan pengisian form kedua
untuk perhitungan estimasi biaya.

24

Form Estimasi Biaya

Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB 5 perhitungan estimasi biaya hanya dilakukan pada fokus
pembangunan lingkup sektor PKP.

1

Menentukan wilayah acuan
harga satuan dasar yang
dipakai

2

Menentukan wilayah
kabupaten/kota lokasi
kawasan relokasi bencana

3

Tipe perkerasan jalan disesuaikan seperti
perkerasan beton atau aspal

4 Kolom Uraian (b) telah menyesuaikan item
Tipe Saluran Drainase disesuaikan kebutuhan yang menjadi fokusan sektor
dengan materialnya
Direktorat PKP
5
Tipe Galian Tanah disesuaikan dengan
kondisi eksisiting

6
Tipe TimbunanTanah disesuaikan dengan
kondisi estimasi rencana

25

Nilai IKK akan menghasilkan faktor
pengali Harga di lokasi relokasi

Jumlah Harga Lokasi (h) merupakan
hasil Harga Satuan dikalikan dengan

faktor pengali nilai IKK

Penjelasan:

1.Item No. 1-5 menggunakan standa Harga
Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
yang biasa ditetapkan oleh pemerintah daerah
setempat.

2.Item No. 2-5 untuk sarana peribadatan dalam
perkiraan kuantitas menggunakan pendekatan,
sebagai berikut:
jumlah penduduk < 1000 jiwa = musholla/kapel
jumlah penduduk > 1000 jiwa = masjid/gereja.

Sarana peribadatan harus memperhatikan
kebutuhan warga.

Kolom Harga satuan (e) akan terisi otomatis berdasarkan list index AHSP
yang sudah dibuat. Dalam AHSP sudah memasukkan Overhead dan Profit

maksimum 15% per item pekerjaan

*Jika ada penyesuain harga satuan dapat mengubah nilai harga satuan yang
ada pada lembar sheet AHS tiap pekerjaan

26

Rekapitulasi RAB

Rekapitulasi RAB merupakan hasil total harga setiap kebutuhan infrastruktur yang telah
menyesuaikan lokasi wilayah relokasi bencana. RAB yang dihasilkan akan menjadi acuan
dalam pengajuan alokasi anggaran penanganan relokasi bencana khusus untuk sektor
Direktorat PKP. Rekapitulasi RAB penanganan relokasi bencana bisa dilihat pada gambar
dibawah ini.

Rekapitulasi RAB sudah memperhitungkan PPn 11% untuk jasa konstruksi sesuai Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

27

Best Practice

Best practice merupakan hasil penerapan form quick assessment terhadap
penanganan relokasi bencana yang sudah dilakukan. Dalam bab ini akan diperlihatkan
bagaimana aplikasi pengisian dengan infrastruktur yang telah terbangun.

Sebagai contoh yang ingin diperbandingkan adalah menggunakan contoh penanganan
relokasi bencana di Desa Bokong, Kabupaten Kupang, NTT.

Relokasi Desa Bokong

Fasilitas Rencana: agama

Citra Satelit Kawasan Relokasi Desa Bokong Balai Warga
Gereja (menyesuaikan
Data Pendukung: mayoritas warga)
RTH
Luas Wilayah: 1.3 Ha TPS
Total Penduduk: 180 jiwa SPALDT
Jumlah KK: 45 Jalan Permukiman
Landscape (Bundaran)
1.Pengisian Data Eksisting

Lengkapi Data
Eksisting

07
28

2. Kebutuhan Infrastruktur

Sesaat proses input data eksisitng dimasukkan akan keluar list kebutuhan infrastruktur untuk
penanganan Desa Bokong, NTT. Berikut tabel hasil kebutuhan infrastrutkur relokasi bencana.

29

Untuk kotak kuning dapat dihitung secara manual melalui estimasi pendekatan yang sudah
dijelaskan pada Bab 4

30

3. Estimasi Biaya

Detail Bill of Quantitiy disesuaikan kembali dengan lokasi wilayah kawasan relokasi di
Kabupaten Kupang, NTT

31

4. Rekapitulasi RAB

Berdasarkan hasil estimasi biaya diatas maka dapat dibuat rekapitulasi anggaran biaya
penangan relokasi bencana untuk Desas Bokong, NTT sebagai berikut.

Total RAB estimasi yang dihasilkan adalah Rp 8.69 Miliyar.
Jika dibagi luas kawasan maka dalam penanganan relokasi bencana di Kabupaten Kupang
diperlukan biaya Rp 6,212,199,286 /Ha

32

5. Hasil Pembangunan Relokasi Bencana

Berikut hasil Pembangunan Relokasi Bencana di Desa Bokong, Kbaupaten Kupang, NTT.

Foto Udara Desa Bokong

33

Foto Landscape Bundaran Relokasi Desa Bokong

Kawasan Jalan Permukiman Desa Bokong

34

Sumber Referensi

UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Permen PUPR No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana
Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
Permen PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik.
Permen PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum.
Peraturan Gubernur DKI No. 13 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/SE/M/2015
tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan.
Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Kemahalan Konstruksi Provinis dan Kabupaten/Kota
2021.
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 16/SE/DC/2020 tentang Standar Teknis Jalan pada
Permukiman
SNI 03-1733-2004 : Tata Cara perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
SNI 6774-2008 : Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi Pengolahan Air.
SNI 7391-2008 : Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.
SNI 8460-2017: Persyaratan Perencanaan Geoteknik

35

Lampiran

Contoh Bangunan Infrastruktur Relokasi
Bencana

Contoh Bangunan

1.Balai Pertemuan

2. Gereja
Luas= 15 x 12 m

3. Perkerasan Jalan Beton
4. Perkerasan Jalan Aspal

5. Drainase Jalan Beton

Drainase Beton Insitu Drainase Pasangan Batu Kali

6. Jembatan Beton

7. Dinding Penahan Tanah

07

Lampiran

Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi 2021

NILAI INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI TAHUN 2021

Sumber: BPS 2021

Provinsi Kode Kabupaten/Kota IKK Kode Provinsi IKK
DKI Jakarta
Jawa Barat 3101 Kabupaten Kepulaian Seribu 131.85 3100 DKI Jakarta 121.42
122.42 102.6
Jawa Tengah 3171 Kota Jakarta Selatan 119.76 3200 Jawa Barat 97.65
117.86
3172 Kota Jakarta Timur 120.01 3300 Jawa Tengah 100.31
117.21 100.8
3173 Kota Jakarta Pusat 116.19 3400 Yogyakarta 97.64

3174 Kota Jakarta Barat 99.39 3500 Jawa Timur 103.17
101.48 101.93
3175 Kota Jakarta Utara 105.22 3600 Banten
93.58
3201 Kabupaten Bogor 93.66 5100 Bali
100.83
3202 Kabupaten Sukabumi 5200 Nusa Tenggara Barat
92.52 5300 Nusa Tenggara Timur
3203 Kabupaten Cianjur 96.83
105.75
3204 Kabupaten Bandung 102.64
101.48
3205 Kabupaten Garut 108.61
102.4
3206 Kabupaten Tasikmalaya 101.5
102.09
3207 Kabupaten Ciamis 105.6
110.92
3208 Kabupaten Kuningan 88.56
116.07
3209 Kabupaten Cirebon 99.05
110.91
3210 Kabupaten Majalengka 97.18
106.57
3211 Kabupaten Sumedang 109.8
103.55
3212 Kabupaten Indramayu 101.35
95.11
3213 Kabupaten Subang 92.58
92.31
3214 Kabupaten Purwakarta 89.15
93.14
3215 Kabupaten Karawang 97.85
96.31
3216 Kabupaten Bekasi 98.97
94.02
3217 Kabupaten Bandung Barat 97.92
95.28
3218 Kabupaten Pangandaran 95.96
98.23
3271 Kota Bogor 100.96
101.47
3272 Kota Sukabumi 98.81
96.38
3273 Kota Bandung 99.67
99.51
3274 Kota Cirebon 11.85
101.87
3275 Kota Bekasi 105.79
105.45
3276 Kota Depok 97.83
97.43
3277 Kota Cimahi
95.8
3278 Kota Tasikmalaya 96

3279 Kota Banjar 97.08
97.73
3301 Kabupaten Cilacap
98.3
3302 Kabupaten Banyumas 94.12

3303 Kabupaten Purbalingga 96.1
99.49
3304 Kabupaten Banjarnegara 100.23

3305 Kabupaten Kebumen 95.8
100.63
3306 Kabupaten Purworejo

3307 Kabupaten Wonosobo

3308 Kabupaten Magelang

3309 Kabupaten Boyolali

3310 Kabupaten Klaten

3311 Kabupaten Sukoharjo

3312 Kabupaten Wonogiri

3313 Kabupaten Karanganyar

3314 Kabupaten Sragen

3315 Kabupaten Grobogan

3316 Kabupaten Blora

3317 Kabupaten Rembang

3318 Kabupaten Pati

3319 Kabupaten Kudus

3320 Kabupaten Jepara

3321 Kabupaten Demak

3322 Kabupaten Semarang

3323 Kabupaten Temanggung

3324 Kabupaten Kendal

3325 Kabupaten Batang

3326 Kabupaten Pekalongan

3327 Kabupaten Pemalang

3328 Kabupaten Tegal

3329 Kabupaten Brebes

3371 Kota Magelang

3372 Kota Surakarta

3373 Kota Salatiga

3374 Kota Semarang

3375 Kota Pekalongan

3376 Kota Tegal

Yogyakarta 3401 Kabupaten Kulon Progo 98
Jawa Timur 3402 Kabupaten Bantul 98.59
3403 Kabupaten Gunung Kidul 103.31
Banten 3404 Kabupaten Sleman 99.63
3471 Kota Yogyakarta 102.11
3501 Kabupaten Pacitan 98.63
3502 Kabupaten Ponorogo 101.96
3503 Kabupaten Trenggalek 95.53
3504 Kabupaten Tulungagung 99.76
3505 Kabupaten Blitar 95.01
3506 Kabupaten Kediri 95.24
3507 Kabupaten Malang 105.2
3508 Kabupaten Lumajang
3509 Kabupaten Jember 99.7
3510 Kabupaten Banyuwangi 98.69
3511 Kabupaten Bondowoso 102.91
3512 Kabupaten Situbondo 96.06
3513 Kabupaten Probolinggo 99.21
3514 Kabupaten Pasuruan 95.17
3515 Kabupaten Sidoarjo 101.56
3516 Kabupaten Mojokerto 110.65
3517 Kabupaten Jombang 101.87
3518 Kabupaten Nganjuk 100.69
3519 Kabupaten Madiun 101.58
3520 Kabupaten Magetan 100.69
3521 Kabupaten Ngawi 102.78
3522 Kabupaten Bojonegoro 97.34
3523 Kabupaten Tuban 101.23
3524 Kabupaten Lamongan 102.72
3525 Kabupaten Gresik 106.3
3526 Kabupaten Bangkalan 113.73
3527 Kabupaten Sampang 106.63
3528 Kabupaten Pamekasan 101.19
3529 Kabupaten Sumenep 105.66
3571 Kota Kediri 108.63
3572 Kota Blitar 96.43
3573 Kota Malang 96.32
3574 Kota Probolinggo 100.77
3575 Kota Pasuruan 91.72
3576 Kota Mojokerto 98.19
3577 Kota Madiun 100.56
3578 Kota Surabaya 97.24
3579 Kota Batu 107.49
3601 Kabupaten Pandelang 99.32
3602 Kabupaten Lebak 87.54
3603 Kabupaten Tanggerang 86.18
3604 Kabupaten Serang 104.9
3671 Kota Tanggerang 96.66
3672 Kota Cilegon 105.17
3673 Kota Serang 98.44
3674 Kota Tanggerang Selatan 98.15
106.23

Bali 5101 Kabupaten Jembrana 103.86
5102 Kabupaten Tabanan 99.21
Nusa Tenggara 5103 Kabupaten Badung
Barat 5104 Kabupaten Gianyar 106.58
5105 Kabupaten Klungkung 97.44
Nusa Tenggara 5106 Kabupaten Bangli
Timur 5107 Kabupaten Karangasem 106.57
5108 Kabupaten Buleleng 106.29
5171 Kota Denpasar 101.91
5201 Kabupaten Lombok Barat 100.39
5202 Kabupaten Lombok Tengah
5203 Kabupaten Lombok Timur 106.8
5204 Kabupaten Sumbawa 98.8
5205 Kabupaten Dompu
5206 Kabupaten Bima 102.1
5207 Kabupaten Sumbawa Barat 105.61
5208 Kabupaten Lombok Utara
5271 Kota Mataram 96.64
5272 Kota Bima 101.44
5301 Kabupaten Sumba Barat 107.49
5302 Kabupaten Sumba Timur 100.01
5303 Kabupaten Kupang
5304 Kabupaten Timor Tengah Selatan 97.38
5305 Kabupaten Timor Tengah Utara 103.75
5306 Kabupaten Belu 106.74
5307 Kabupaten Alor
5308 Kabupaten Lembata 96.14
5309 Kabupaten Flores Timur 95.74
5310 Kabupaten Sikka 83.75
5311 Kabupaten Ende 91.57
5312 Kabupaten Ngada 83.12
5313 Kabupaten Manggarai 81.46
5314 Kabupaten Rote Ndao 101.01
5315 Kabupaten Manggarai Barat 100.28
5316 Kabupaten Sumba Tengah 99.77
5317 Kabupaten Sumba Barat Daya 88.62
5318 Kabupaten Nagekeo 89.25
5319 Kabupaten Manggarai Timur 93.08
5320 Kabupaten Sabu Raijua 101.18
5321 Kabupaten Malaka 98.55
5371 Kota Kupang 100.14
93.92

94.4
87.99
100.39
111.63

81
92.44

Lampiran

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Gedung Negara (Bertingkat) per M2 Gedung Negara (Tidak Bertingkat)

Provinsi Kabupaten/Kota (Rupiah) per M2 (Rupiah) Sumber

Sederhana Tidak Sederhana Sederhana Tidak Sederhana

Kota Semarang Rp 4,900,000 Rp 5,850,000 Rp 3,750,000 Rp 4,300,000
Kabupaten Semarang
Kota Pekalongan Rp 4,630,000 Rp 5,370,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000
Kabupaten Pekalongan
Kota Salatiga Rp 4,050,000 Rp 5,390,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000
Kota Magelang
Kabupaten Magelang Rp 3,990,000 Rp 5,370,000 Rp 3,450,000 Rp 4,100,000
Kota Surakarta
Kota Tegal Rp 4,700,000 Rp 5,700,000 Rp 3,500,000 Rp 4,200,000
Kabupaten Tegal
Kabupaten Banjarnegara Rp 4,660,000 Rp 5,550,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Batang Rp 3,970,000 Rp 5,280,000 Rp 3,400,000 Rp 4,000,000
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali Rp 4,350,000 Rp 5,660,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000
Kabupaten Brebes
Kabupaten Cilacap Rp 4,950,000 Rp 5,900,000 Rp 3,850,000 Rp 4,400,000
Kabupaten Demak
Kabupaten Grobogan Rp 4,750,000 Rp 5,730,000 Rp 3,750,000 Rp 4,300,000
Kabupaten Jepara
Kabupaten Kebumen Rp 3,940,000 Rp 5,320,000 Rp 3,400,000 Rp 4,000,000
Kabupaten Kendal
Kabupaten Klaten Rp 4,580,000 Rp 5,740,000 Rp 3,750,000 Rp 4,300,000
Kabupaten Kudus
Kabupaten Pati Rp 3,590,000 Rp 4,880,000 Rp 3,590,000 Rp 4,000,000
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Purbalingga Rp 4,600,000 Rp 5,860,000 Rp 3,600,000 Rp 4,300,000
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Rembang Rp 4,350,000 Rp 5,660,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000
Kabupaten Sragen
Kabupaten Sukoharjo Rp 4,600,000 Rp 5,430,000 Rp 3,500,000 Rp 4,200,000
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonogiri Rp 3,670,000 Rp 6,000,000 Rp 3,670,000 Rp 4,500,000 http://maspetruk.dpubinmarcipka.jat
Kabupaten Wonosobo
Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Rp 4,767,900 Rp 5,850,000 Rp 3,750,000 Rp 4,300,000 engprov.go.id/harga_satuan/hsgbn
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Ponorogo Rp 4,460,000 Rp 5,750,000 Rp 3,700,000 Rp 4,250,000
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tulungagung Rp 4,400,000 Rp 5,730,000 Rp 3,700,000 Rp 4,250,000
Kabupaten Blitar
Kabupaten Kediri Rp 4,190,000 Rp 5,630,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000
Kabupaten Malang
Kabupaten Lumajang Rp 4,580,000 Rp 5,750,000 Rp 3,700,000 Rp 4,250,000
Kabupaten Jember
Kabupaten Banyuwangi Rp 4,400,000 Rp 5,790,000 Rp 3,700,000 Rp 4,250,000
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Situbondo Rp 3,650,000 Rp 5,250,000 Rp 3,500,000 Rp 4,000,000
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Pasuruan Rp 3,690,000 Rp 5,260,000 Rp 3,500,000 Rp 4,000,000

Rp 4,600,000 Rp 5,600,000 Rp 3,600,000 Rp 4,200,000

Rp 4,650,000 Rp 5,700,000 Rp 3,600,000 Rp 4,200,000

Rp 4,900,000 Rp 5,850,000 Rp 3,750,000 Rp 4,300,000

Rp 4,600,000 Rp 5,600,000 Rp 3,600,000 Rp 4,200,000

Rp 4,330,000 Rp 5,390,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000

Rp 4,500,000 Rp 5,500,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000

Rp 4,110,000 Rp 5,500,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000

Rp 4,500,000 Rp 5,600,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000

Rp 2,550,000 Rp 4,900,000 Rp 2,550,000 Rp 4,000,000

Rp 4,500,000 Rp 5,700,000 Rp 3,500,000 Rp 4,100,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp 5,380,000 Rp 6,590,000 Keputusan Kepala Daerah
-
Kabupaten Sidoarjo Rp - Rp No.188/2159/438.5.4/2020
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Jombang Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Madiun Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kabupaten Magetan
Kabupaten Ngawi Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur Kabupaten Tuban Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Gresik Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Sampang Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Sumenep Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kota Kediri
Kota Blitar Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kota Malang
Kota Probolinggo Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kota Pasuruan
Kota Mojokerto Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000
Kota Madiun
Kota Surabaya Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp - Rp - Rp 5,380,000 Rp 6,590,000

Rp 5,070,000 Rp 5,840,000 Keputusan Walikota Batu No.

Kota Batu Rp - Rp - 188.45/218/KEP/422.0.012/2021

Kabupaten Kulon Progo Rp - Rp Rp 4,560,000 Rp 6,340,000 Peraturan Bupati Kulon Progo No.26
- Tahun 2020
Kabupaten Bantul Rp - Rp 4,280,000 Rp 5,610,000
Kabupaten Gunung Kidul Rp Peratutran Bupati Bantul No.89
Yogyakarta Rp - Rp - 4,310,000 Rp 5,260,000 Tahun 2020

Kabupaten Sleman Rp - Rp Rp 4,560,000 Rp 6,340,000 Peraturan Bupati Gunung Kidul
Kota Yogyakarta Rp - Rp - No.136 Tahun 2021
Nusa Tenggara Kabupaten Lombok Barat Rp - Rp 4,427,500 Rp 5,887,500 Keputusan Bupati
Barat Kabupaten Lombok Tengah Rp - Rp Rp 4,830,000 Rp 6,040,000
Kabupaten Lombok Timur Rp - Rp - 4,830,000 Rp 6,040,000 No.72.6/Kep.KDH/A/2020
Nusa Tenggara Kabupaten Sumbawa Rp - Rp - Rp 6,475,000 Rp 7,885,000
Timur Kabupaten Dompu Rp - Rp - Rp 6,505,000 Rp 8,038,000 Lampiran III Keputusan Gubernur
Kabupaten Bima Rp - Rp - Rp 6,450,000 Rp 7,985,000 Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
Jawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat Rp - Rp - Rp 6,475,000 Rp 8,008,000
Kabupaten Lombok Utara Rp - Rp - Rp 6,750,000 Rp 8,256,000 tentang Standar Satuan Harga
Banten Kota Mataram Rp - Rp - Rp 6,590,000 Rp 8,126,000 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Bali Kota Bima Rp - Rp - Rp 6,530,000 Rp 8,045,000
Kabupaten Sumba Barat - Rp 6,475,000 Rp 8,008,000 Barat Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Sumba Timur - Rp
Kabupaten Kupang - Rp
Kabupaten Timor Tengah Selatan - Rp
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Belu Rp 4,520,000 Rp 5,300,000 NOMOR 411/KEP/HK/2017
Kabupaten Alor
Kabupaten Lembata Rp 12,760,000 Rp 22,240,000 NOMOR 42/HK/KEP/2017
Kabupaten Flores Timur Rp 4,550,000 Rp 5,630,000 SK BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017
Kabupaten Sikka
Kabupaten Ende Rp 5,360,000 Rp 6,560,000 NOMOR 40/KEP/HK/2017
Kabupaten Ngada
Kabupaten Manggarai Rp 6,450,000 Rp 8,700,000 NOMOR 392/KEP/HK/2016
Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Manggarai Barat Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Sumba Tengah Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Sumba Barat Daya Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Nagekeo Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Manggarai Timur Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Sabu Raijua Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Malaka Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kota Kupang Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Bogor Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Sukabumi Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Cianjur Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Bandung Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Garut Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Tasikmalaya Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Ciamis Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Kuningan Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Cirebon Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Majalengka Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Sumedang Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Indramayu Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Subang Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Purwakarta Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Karawang Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Bekasi Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Bandung Barat Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kabupaten Pangandaran Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kota Bogor Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Kota Sukabumi Rp 5,740,000 Rp 5,740,000
Kota Bandung Rp 6,080,000 Rp 6,080,000
Kota Cirebon Rp 7,670,000 Rp 7,670,000
Kota Bekasi Rp 5,800,000 Rp 5,800,000
Kota Depok Rp 7,670,000 Rp 7,670,000
Kota Cimahi Rp 8,922,000 Rp 8,922,000
Kota Tasikmalaya Rp 7,670,000 Rp 7,670,000
Kota Banjar Rp 7,670,000 Rp 7,670,000
Kabupaten Pandelang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Tanggerang
Kabupaten Serang
Kota Tanggerang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kota Tanggerang Selatan
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Badung
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Bangli

Kabupaten Karangasem Rp 5,710,000 Rp 34 / HK / 2018 TANGGAL 11 JANUARI
Kabupaten Buleleng 6,760,000 2018
Kota Denpasar
DKI Jakarta Kabupaten Kepulaian Seribu Rp 6,500,000 Rp 7,000,000
Kota Jakarta Selatan Rp 6,500,000 Rp 7,000,000
Kota Jakarta Timur Rp 6,500,000 Rp 7,000,000
Kota Jakarta Pusat Rp 6,500,000 Rp 7,000,000
Kota Jakarta Barat Rp 6,500,000 Rp 7,000,000
Kota Jakarta Utara Rp 6,500,000 Rp 7,000,000

Lampiran

Analisa Harga Satuan item Pekerjaan