SEJARAH INDONESIA BARU 2
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
‘Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya’
KEL 04
1. Milladia Nur Laili K4419059
2. Nur A’idah Fauziyyah K4419066
3. Rahma Candra Wati K4419070
4. Ridwan Nuralam K4419071
5. Victor Antonio Jevon K4419077
6. Yehezkiel Yudha C. K. K4419082
Di dalam masa pendudukannya yang singkat,
Jepang telah membawa pengaruh yang cukup
signifikan dalam kehidupan masyarakat
Indonesia.
Pengaruh Jepang terasa di tiap bidang kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali bidang Ekonomi,
Sosial, dan Budaya.
A. KEBIJAKAN JEPANG
DALAM
BIDANG EKONOMI
EKONOMI PERANG
Dikarenakan sejak awal kedatangan Jepang ke
Indonesia adalah membawa misi ‘Memenangkan
Perang Asia Timur Raya’, maka kebijakan yang
dikeluarkan didalam segala lini kehidupan tidak akan
jauh dari hal tersebut, salah bidang yang terdampak
adalah ekonomi.
Segala bentuk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan
bertujuan untuk membantu dan memenuhi
kebutuhan perang Pasukan Jepang
Pada saat menduduki Indonesia semua kekuatan ekonomi di Indonesia
digali untuk menopang kegiatan perang. sebelum memasuki PD II, Jepang
sudah berkembang menjadi negara industri dan Indonesia merupakan
kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang,
dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk
kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat
penjualan produk-produk industrinya.
Jepang melakukan kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut
self help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk
mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di
Indonesia.
Beberapa kebijakan Jepang dalam bidang Ekonomi
● Pengambilan Aset-Aset Pemerintah Hindia Belanda
Pemerintah pendudukan Jepang menyita dan mengambil hak milik
dari aset - aset tinggalan Belanda, seperti perkebunan, bank-bank,
pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan
transportasi.
● Melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi
Pada awal kedatangan Jepang di Indonesia, tentara Hindia Belanda
banyak menghancurkan berbagai objek vital di Indoensia yang
berakibat lumpuhnya perekonomian.
Maka dari itu beberapa sarana prasarana seperti jembatan, alat
transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki.
Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan
kegiatan ekonomi dikeluarkan termasuk ditetapkannya peraturan
pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar, akan
dijatuhi hukuman berat.
● Perluasan area pertanian yang berguna bagi Jepang
Karena Jepang memutuskan hubungan dengan negara Eropa sehingga
banyak hasil bumi di Indonesia yang tidak terlalu diperhatikan oleh
Jepang seperti tebu, tembakau, teh, dan kopi. Alhasil banyak lahan
perkebunan yang dialih fungsikan menjadi tanah pertanian sesuai
kebutuhan Jepang. Seperti menjadi lahan untuk persawahan (padi),
jarak yang digunakan untuk minyak pelumas mesin, Kina sebagai
bahan obat malaria.
● Beberapa aturan yang dikeluarkan Jepang terkait produksi padi :
1. Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. pemerintah
Jepang berhak mengatur terkait produksi, pungutan serta penyaluran padi
dan menentukan harganya. Jepang juga membentuk badan yang diberi
nama Shokuryo Konri Zimusyo (Kantor Pengelolaan Pangan).
2. Penggiling dan pedagang padi harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan
(tidak boleh secara mandiri).
3. Para petani wajib menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai
dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditentukan
juga. petani berhak mendapat 40%,kemudian 30% disetor kepada
pemerintah melalui penggilingan yangtelah ditunjuk, dan 30% sisanya
untuk persiapan bibit dengan disetorke lumbung desa.
● Pembangunan Beberapa Pabrik
Jepang merasakan kekurangan di bidang transportasi seperti
kapal-kapal. Maka dari itu, Jepang membangun industri kapal
angkut dari kayu. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku,
kawat, dan baja pelapis granat, tetapi semua usaha itu tidak
berkembang lancar karena kekurangan suku cadang.
● Akibat dari kebijakan - kebijakan ekonomi yang
dikeluarkan pemerintahan Jepang, rakyat menjadi
sangat menderita.
● Penguasaan objek vital dan eksploitasi SDA maupun
SDM tentu sangat merugikan rakyat pribumi.
● Bencana seperti kemiskinan dan kelaparan menjadi
pemandangan yang lumrah pada masa itu.
B. KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG SOSIAL
Terdapat beberapa kebijakan di bidang sosial yang
diterapkan pemerintahan Jepang di Indonesia,
namun kebijakan sosial yang cukup penting saat itu
adalah adanya pembagian kelas-kelas masyarakat
(Stratifikasi Sosial).
Stratifikasi sosial merupakan suatu
gejala sosial yang tidak mungkin dapat
dihindari yang artinya bahwa akan
terdapat pada setiap masyarakat.
Adapun sistem stratifikasi sosial pada
masa penjajahan Jepang, terdiri dari
golongan Jepang, Indonesia asli,
Indo-Eropa, dan Cina.
Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Bangsa Jepang
Jepang terdiri dari: Bangsa Bumiputera
Bangsa Cina dan Eropa
1. Golongan teratas yaitu golongan Jepang.
2. Golongan kedua yaitu golongan pribumi. Bg.Statifikasi sosial masa pendudukan Jepang
3. Golongan ketiga yaitu golongan Timur
Asing
Kebijakan Sosial Lainnya :
❏ Membentuk Tanarigumi
❏ Membentuk Romusha
❏ Membentuk Romukyokai
❏ Membentuk Keimin Bunka Shidosho
❏ Kebijakan Sosial dibidang Pendidikan
Tanarigumi
● Merupakan kumpulan kepala rumah tangga
● Dibentuk dengan tujuan untuk menggalang dan
memobilisasi tenaga yang sangat besar dari kalangan
masyarakat dan membangun gerakan gotong royong
dalam masyarakat.
● Tugas Tanarigumi antara lain,
a. Membuat benteng-benteng pertahanan
b. Membuat lapangan pesawat terbang darurat, jalan,
dan jembatan.
● Terbentuknya Rukun Tetangga ini otomatis akan mempermudah pengawasan dan
pengerahan masyarakat untuk melakukan kerja bakti yang serupa dengan kerja paksa
(Kinrohoishi) tersebut.
Romusha
● Romusha merupakan sistem kerja paksa pada masa
Jepang.
● Sistem tenaga kerja paksa ini mempunyai tugas
membantu Jepang dalam pembangunan, misal
pembangunan jalan rel kereta dan pekerjaan kasar
lainnya.
● Romusha juga dikirim sampai ke luar negeri, seperti
Malaysia, Myanmar, Serawak, Thailand, dan
Vietnam. Tenaga romusha tidak diberi makan dan
minum, dan juga jaminan kesehatan.
Kinrohosi dan Jugun Ianfu
● Kinrohosi merupakan wajib kerja tanpa upah bagi tokoh
masyarakat (Pamong Desa dan Pegawai Rendah)
● Jugun Ianfu merupakan kebijakan Jepang yang mana menjadikan
wanita-wanita pribumi menjadi wanita penghibur bagi tentara
Jepang. Awalnya para perempuan dijanjikan akan dijadikan sebagai
pegawai dan guru, namun ternyata hal tersebut tidak terjadi.
Romukyokai
Merupakan kebijakan Jepang dalam membentuk panitia pengerah
Romusha.
Keimin Bunka Shidosho
Merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk mengurus bidang
kebudayaan.
Kebijakan Sosial di Bidang Pendidikan
● Tujuan Umum sistem pendidikan yang
diterapkan Jepang
Menghapuskan pengaruh Belanda di Indonesia
● Sifat sekolah
Sekolah masa Jepang bersifat Inklusif, siapapun
boleh mengenyam pendidikan, tidak lagi
diskriminatif seperti masa kolonial Belanda.
karateristik/ ciri umum sistem pendidikan Jepang di Indonesia
❏ Bahasa Pengantar : Bahasa Jepang, Melayu, bahkan Bahasa Indonesia
❏ Buku pelajaran : Merevisi unsur Belanda yang terdapat didalamnya,
diganti unsur Jepang. Misal sampul buku, dan lain lain
❏ Jenis mata : Penyeragaman mata pelajaran (tidak lagi dibedakan
pelajaran menurut tingkat sosial), ditambah pelajaran budi pekerti
dan olahraga
❏ Jenjang Sekolah : Tingkatannya lebih sederhana
Pendidikan Pada Sekolah Rakyat yang Bercorak Militeristik
Nama Program Keterangan
● Taisho Para siswa diwajibkan untuk melakukan senam pagi sebelum mengikuti
pembelajaran dikelas
● Kyoren Tiap siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran.
● Chorei Sebelum memasuki kelas, siswa juga diharuskan mengikuti kegiatan Apel pagi.
● Kinrohoshi Dimasa pendudukan Jepang, siswa kerap diwajibkan untuk mengikuti Kerja bakti.
● Kimigayo Kegiatan wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebelum masuk sekolah.
● Seikirei menghormat dengan cara membungkuk kearah timur untuk menghormati kaisar
Jepang dan matahari terbit
● Hinomaru Kegiatan dimana siswa diwajibkan untuk menghormat bendera Jepang
● Kepala gundul Jepang menanamkan semangat kemiliteran dengan menggunduli rambut siswa laki
– laki.
Jenis Sekolah masa pendudukan Jepang di Indonesia
● Didirikannya Sekolah Dasar (Gokumin
Gakko) untuk semua warga masyarakat
tanpa ada pembedaan status sosial. Masa
belajar di sekolah dasar ini selama enam
tahun.
● Didirikannya Sekolah menengah yang
terdiri dari Shoto Chu Gakko (SMP) dan
Chu Gakko (SMA).
● Dibangun Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko), Sekolah Teknik Menengah
(Kogyo Sermon Gakko), dan Sekolah Guru yang dibedakan menjadi tiga
tingkatan. Sekolah Guru dua tahun (Syoto Sihan Gakko), Sekolah Guru empat
tahun (Guto Sihan Gakko), dan Sekolah Guru dua tahun (Koto Sihan Gakko).
● Tidak ada pendidikan universitas. Akan tetapi Jepang membangun Sekolah
Tinggi Kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik (Kagyo
Dai Gakko) di Bandung. Kedua Sekolah Tinggi itu merupakan kelanjutan pada
zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader pamong praja diselenggarakan
Sekolah Tinggi Pamongpraja (Kenkoku Gakuin) di Jakarta.
C. KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG BUDAYA
● BAHASA
○ Pelarangan penggunaan bahasa Belanda
maupun Inggris
○ Diberlakukannya bahasa Indonesia dan
Bahasa Jepang (tentunya) sebagai bahasa
sehari-hari
● Bendera merah putih diijinkan untuk
dikibarkan
● Lagu
○ Memperkenalkan lagu kebangsaan
Jepang ‘Kimigayo’
○ Memperbolehkan lagu kebangsaan
Indonesia Raya dinyanyikan
○ Memperkenalkan lagu “Mars Romusha”
Mars Romusha
→ https://youtu.be/TQQJD7D6PIU
● Pengajaran budaya Jepang, seperti:
○ Menyembah matahari untuk
menghormati kaisar atau dikenal
dengan “Seikerei”
● Pementasan Kesenian diijinkan, bahkan Jepang membentuk satu
badan yang mengurusnya, yaitu:
“Keimin Bunka Shidosho”
● Patung-patung yang berbau barat dirobohkan
● Pelarangan buku-buku dari barat
● Penggantian nama-nama daerah yang berbau barat menjadi
lebih ‘lokal’, contoh
○ Java → Djawa
○ Batavia → Jakarta
○ Preanger → Priangan, dsb
● Penggunaan kalender Jepang
arigatou gozaimasu! :)