INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 393 • Kepala/staf unit Farmasi • Kepala/staf unit pelayanan terkait • Pasien/keluarga 3. Rumah sakit melaksanakan pelayanan TB MDR (bagi rumah sakit Rujukan TB MDR). O W Bukti Pelaksanaan pelayanan TB MDR • Ketua/anggota Tim TB Paru • Kepala/staf unit pelayanan terkait 10 5 0 TL TS TT 4. Rumah sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus TB Paru sesuai ketentuan. D W Bukti tentang pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kasus TB Paru sesuai ketentuan berupa: a) Daftar pasien TB Paru b) Hasil analisis data c) Pelaksanaan pelaporan kasus TB Paru • Ketua/anggota Tim TB Paru • Kepala/staf unit pelayanan terkait • Direktur RS 10 5 0 TL TS TT C. PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS Standar Prognas 3 Rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksud dan Tujuan Prognas 3 Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai standar pelayanan bagi rujukan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan satelitnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan fungsi pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT). 2) Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART) atau bekerjasama dengan rumah sakit yang ditunjuk. 3) Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO). 4) Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan factor resiko Injection Drug Use (IDU). 5) Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium dan radiologi, pencatatan dan pelaporan. Elemen Penilaian Prognas 3 Instrumen Survei KARS Skor
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 394 1. Rumah sakit telah melaksanakan kebijakan program HIV/AIDS sesuai ketentuan perundangan. D W Bukti pelaksanaan tentang program penanggulangan HIV/AIDS • Pimpinan RS • Kepala bidang/divisi/bagian • Kepala unit pelayanan 10 5 0 TL TS TT 2. Rumah sakit telah menerapkan fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku. D W 1) Bukti pelaksanaan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan 2) Bukti daftar pasien HIV/AIDS yang dirujuk 3) Bukti kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan • Kepala bidang/divisi/bagian • Kepala unit pelayanan 10 5 0 TL TS TT 3. Rumah sakit melaksanakan pelayanan PITC dan PMTC. D W Bukti laporan tentang pelaksanaan pelayanan yang meliputi PITC dan PMTCT. • Kepala bidang/divisi/bagian • Kepala unit pelayanan 10 5 0 TL TS TT 4. Rumah sakit memberikan pelayanan ODHA dengan factor risiko IO. D W Bukti laporan tentang pelaksanaan pelayanan ODHA dengan factor risiko IO. • Kepala bidang/divisi/bagian • Kepala unit pelayanan 10 5 0 TL TS TT 5. Rumah sakit merencanakan dan mengadakan penyediaan Anti Retro Viral (ART). D 1) Bukti dokumen perencanaan obat anti retro viral 2) Daftar obat anti retro viral 10 5 0 TL TS TT
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 395 W 3) Daftar pasien yang diberikan obat anti retro viral • Kepala bidang/divisi/bagian • Kepala Instalasi/unit farmasi • Kepala unit pelayanan 6. Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS. D W Bukti tentang pelaksanaan pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS • Kepala bidang/divisi/bagian • Kepala unit pelayanan 10 5 0 TL TS TT D. PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING Standar Prognas 4 Rumah Sakit melaksanakan program penurunan prevalensi stunting dan wasting. Standar Prognas 4.1 Rumah Sakit melakukan edukasi, pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas di bawahnya dan FKTP di wilayahnya serta rujukan masalah gizi. Maksud dan Tujuan Prognas 4 dan Prognas 4.1 Tersedia regulasi penyelenggaraan program penurunan prevalensi stunting dan prevalensi wasting di rumah sakit yang meliputi: 1) Program penurunan prevalensi stunting dan prevalensi wasting. 2) Panduan tata laksana. 3) Organisasi pelaksana program terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten dari unsur: a) Staf Medis. b) Staf Keperawatan. c) Staf Instalasi Farmasi. d) Staf Instalasi Gizi. e) Tim Tumbuh Kembang. f) Tim Humas Rumah Sakit. Organisasi program penurunan prevalensi stunting dan wasting dipimpin oleh staf medis atau dokter spesialis anak. Rumah sakit menyusun program penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit terdiri dari:
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 396 1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf,pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting; 2) Intervensi spesifik di rumah sakit; 3) Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi; 4) Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting; 5) Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan 6) Program pemantauan dan evaluasi. Penurunan Prevalensi Stunting dan Prevalensi Wasting meliputi: 1) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan staf tenaga kesehatan rumah sakit tentang Program Penurunan Stunting dan Wasting. 2) Peningkatan efektifitas intervensi spesifik. a) Program 1000 HPK. b) Suplementasi Tablet Besi Folat pada ibu hamil. c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil. d) Promosi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif. e) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). f) Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang bayi dan balita). g) Pemberian Imunisasi. h) Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang. i) Pemberian Vitamin A. j) Pemberian taburia pada Baduta (0-23 bulan). k) Pemberian obat cacing pada ibu hamil. 3) penguatan sistem surveilans gizi a) Tata laksana tim asuhan gizi meliputi Tata laksana Gizi Stunting, Tata Laksana Gizi Kurang, Tata Laksana Gizi Buruk (Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita). b) Pencatatan dan Pelaporan kasus masalah gizi melalui aplikasi ePPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). c) Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting dalam Sistem Informasi Rumah sakit (SIRS). Rumah sakit melaksanakan pelayanan sebagai pusat rujukan kasus stunting dan kasus wasting dengan menyiapkan sebagai: 1) Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting untuk memastikan kasus, penyebab dan tata laksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 2) Rumah sakit sebagai pusat rujukan balita gizi buruk dengan komplikasi medis. 3) Rumah sakit dapat melaksanakan pendampingan klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit dengan kelas di bawahnya dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayahnya dalam tata laksana stunting dan gizi buruk.
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 397 Elemen Penilaian Prognas 4 Instrumen Survei KARS Skor 1. Rumah sakit telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program gizi. R Regulasi tentang program gizi terkait penurunan prevalensi stunting dan wasting 10 - 0 TL - TT 2. Terdapat tim untuk program penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit. R Regulasi yang meliputi: 1) Penetapan Tim Stunting dan Wasting 2) Pedoman kerja Tim Stunting dan Wasting 3) Program kerja Tim Tim Stunting dan Wasting 10 - 0 TL - TT 3. Rumah sakit telah menetapkan sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut. R Regulasi tentang sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut. 10 - 0 TL - TT Elemen Penilaian Prognas 4.1 Instrumen Survei KARS Skor 1. Rumah sakit membuktikan telah melakukan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas di bawahnya dan FKTP di wilayahnya serta rujukan masalah gizi. D W 1) Bukti pelaksanaan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan 2) Bukti : a) Pelaksanaan rujukan masalah gizi ke fasilitaskesehatan b) Daftar pasien gangguan gizi yang dirujuk ke fasilitas kesehatan • Ketua/anggota Tim Stunting dan Wasting • Kepala Unit Pelayanan 10 5 0 TL TS TT 2. Rumah sakit telah menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi, bukti pelaporan dan Analisa. D Bukti : 1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 2) Pencatatan dan pelaporan kasus masalah 10 5 0 TL TS TT
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 398 W gizi melalui aplikasi ePPGBM • Ketua/anggota Tim Stunting dan Wasting • Kepala Unit Pelayanan • Direktur RS E. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT Standar Prognas 5 Rumah sakit melaksanakan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di rumah sakit beserta pemantauan dan evaluasinya. Standar Prognas 5.1 Rumah sakit menyiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Maksud dan Tujuan Prognas 5 dan Prognas 5.1 Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) merupakan bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi serta manjemen yang handal. Rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS sesuai dengan pedoman pelayanan KB yang berlaku, dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut: 1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanaan KB secara terpadu dan paripurna. 2) Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB. 3) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. 4) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS. 5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya. 6) Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS. 7) Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. 8) Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit. 9) Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB. 10) Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaanya.
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 399 11) Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. 12. Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan. 13. Pelaporan dan analisis meliputi: a) Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB. b) Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB. c) Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB. d) Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP. e) Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. f) Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran. Elemen Penilaian Prognas 5 Instrumen Survei KARS Skor 1. Rumah sakit telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan PKBRS. R1) Regulasi tentang pelaksanaan PKBRS 2) Perencanaan RS memuat rencana kegiatan PKBRS 10 - 0 TL - TT 2. Terdapat tim PKBRS yang ditetapkan oleh direktur disertai program kerjanya. R Regulasi yang meliputi: 1) Penetapan Tim PKBRS 2) Pedoman kerja Tim PKBRS 3) Program kerja Tim PKBRS 10 - 0 TL - TT 3. Rumah sakit telah melaksanakan program KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. D W Bukti tentang pelaksanaan program KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. • Tim PKBRS • Kepala Unit Pelayanan 10 5 0 TL TS TT 4. Rumah sakit telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS. D W Bukti tentang pelaksanaan pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan PKBRS • Tim PKBRS • Kepala Unit Pelayanan • Direktur RS 10 5 0 TL TS TT
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 400 Elemen Penilaian Prognas 5.1 Instrumen Survei KARS Skor 1. Rumah sakit telah menyediakan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB. D W 1) Daftar alat dan obat kontrasepsi 2) Daftar sarana penunjang pelayanan KB • Tim PKBRS • Kepala Unit Farmasi • Kepala Unit Pelayanan 10 5 0 TL TS TT 2. Rumah sakit menyediakan layanan konseling bagi peserta dan calon peserta program KB. O W 1) Pelaksanaan layanan konseling bagi peserta dan calon peserta program KB. 1) • Tim PKBRS • Kepala Unit Pelayanan 10 5 0 TL TS TT 3. Rumah sakit telah merancang dan menyediakan ruang pelayanan KB yang memadai. O W Lihat ruang pelayanan KB, fasilitas dan sarana nya • Tim PKBRS • Kepala Unit Pelayanan 10 5 0 TL TS TT
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 401 IV. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/2230/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2019. Standar Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2019. Instrumen Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2018. ReDOWSKo: Regulasi Dokumentasi Wawancara Simulasi Konfirmasi. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2019. Buku Surfok Survei Terfokus A: Peralatan Pelayanan Berisiko Tinggi. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2019. Buku Surfok Survei Terfokus B: Sistem Pelayanan Berisiko Tinggi. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2019. Buku Surfok Survei Terfokus C: Sistem Pelayanan Berisiko Tinggi.
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KARS SESUAI STANDAR AKREDITASI RS KEMENKES RI 402