terpimpim 1950-1966 M A S A D E M O K R A S I
-Made Anggun Kirana Brahmandhini (10/9E) -Ni Kadek Dwi Handayani (15/9E) -Ni M Wangi Svari Gayatri (17/9E) -Ni Made Ayu Pratiwi Raras Kembang (18/9E) -Putu Agus Satya Wiguna (23/9E) N A M A A N G G O T A
1.Perkembangan Politik A) Dekret Presiden 5 Juli 1959 B) Perkembangan Politik Nasional C) Politik Luar Negri D) Konfrontasi dengan Malaysia E) Indonesia Keluar dari PBB 2. Pembebasaan Irian Barat 3. Gerakan 30 September 1965/PKI 4. Kehidupan Masyarakat Pada Masa Demokrasi Terpimpim D A F T A R isi
1.Perkembangan Politik A.Dekret Presiden 5 Juli 1959 Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut: 1. Pembubaran Konstituante. 2. Beriakunya Kembali UUD 1945. Tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 3. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
B. Perkembangan Politik Nasional Masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Liberal. Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno berusaha menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui ajaran Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Kebijakan ini bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno menyampaikan pidato mengenai ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim). Pada intinya ajaran ini menyatakan melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, cita-cita bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai. 1.Perkembangan Politik
C. Politik Luar Negri 1) Oldefo dan Nefo Presiden Soekarno membagi kekuatan politik dunia menjadi dua bagian, yaitu New Emerging Forces (Nefo) dan Old Established Forces (Oldefo). Nefo terdiri atas negara-negara komunis yang antiimperialisme dan antikolonialisme. Oldefo terdiri atas negara-negarakapitalis, neokolonialis, dan imperialis (Nekolim). Presiden Soekarno menempatkan Indonesia pada kelompok Nefo yang ditunjukkan dengan pembentukan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-PekingPyongyang. 1.Perkembangan Politik 2) Politik mercusuar Politik mercusuar berlandaskan pada keinginan Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar bagi negara-negara Nefo. Indonesia memprakarsai Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Proyek ini membutuhkan biaya miliaran rupiah. Program itu diikuti dengan pembangunan beragam gedung dan hotel. Politik mercusuar meninggalkan warisan beberapa bangunan megah seperti Monumen Nasional (Monas), Hotel Indonesia, dan Kompleks Olahraga Senayan.
C. Politik Luar Negri 3) Indonesia dalam Gerakan Non-Blok Gerakan Non-Blok secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi pada 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Tokoh pendiri GNB antara lain Soekarno (Indonesia), Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana). Beberapa peran Indonesia dalam GNB yaitu: 1) Turut meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada 1991. 2) Menjadi Ketua Gerakan Non-Blok pada 1992, di mana Indonesia berupaya menuntaskan masalah utang luar negeri dari negas berkembang miskin. 3) Memperkuat kerja sama antarnegara anggota. 1.Perkembangan Politik
1.Perkembangan Politik D. Konfrontasi dengan Malaysia Konfrontasi Indonesia-malaysia atau konfrontasi Borneo adalah sebuah peristiwa perang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Konflik ini terjadi dari tahun 1963 hingga 1966. Masalah utama konflik ini karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Peristiwa konfrontasi IndonesiaMalaysia ini bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1965.
E) Indonesia Keluar dari PBB Pada 7 Januari 1965 Indonesia memutuskan keluar dari PBB karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menganggap Malaysia sebagai agen neokolonialisme. Selain itu, Presiden Soekarno menyayangkan sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. 1.Perkembangan Politik
Pada awalnya Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Akan tetapi, diplomasi terrsebut selalu gagal. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya konfrontasi politik dan ekonomi untuk melawan Belanda terkait masalah Irian Barat. Pada 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Ketegangan IndonesiaBelanda makin memuncak ketika Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960. Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora merupakan usaha menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat. Presiden Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah melalui perdebatan cukup alot dalam Perundingan New York, akhirnya Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Secara umum, isi Persetujuan New York adalah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) selambat-lambatnya pada 1 Oktober 1962. Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB dan selambatlambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera dilaksanakan sejak 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. Selanjutnya, perwakilan PBB membawa hasil Pepera dalam Sidang Umum ke-24 PBB pada November 1969. Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan Irian Barat tetap menjadi bagian Republik Indonesia 2. Pembebasan Irian Barat
PKI melancarkan aksinya dengan dalih melindungi Republik Indonesia dari kudeta yang akan dilakukan "Dewan Jenderal". Pada 1 Oktober 1965 dini hari, sekelompok tentara pro-PKI di bawah pimpinan Letil Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi TNI-AD yang dianggap anggota "Dewan Jenderal" di Jakarta dan Yogyakarta Perwira Angkatan Darat yang menjadi korban G 30 S/PKI di Jakarta yaitu Letjen Ahmad Yani. Selain perwira Angkatan Darat, seorang inspektur polisi bernama Karel Satsuit Tahun dan putri bungsu Jenderal AH. Nasution bernama Ade Irma Suryani terbunuh. Pada saat itu Karel Satsuit Tubun sedang bertugas jaga di rumah Dr. Leimena. Sasaran penculikan PKI yang dapat lolos hanya Jenderal A.H. Nasution. Para perwira militer yang diculik dibawa ke Lubang Buaya dan dimasukkan ke sebuah sumur tua. PKI juga melakukan penculikan dan pembunuhan. Korbannya adalah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan. Letkol Untung Sutopo mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi yang akan memegang pemerintahan hingga diadakan pemilihan umum. 3. Gerakan 30 September 1965/PKI Tujuan G30S PKI: Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan
1. Kehidupan Ekonomi Pembangunan proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin menghabiskan banyak biaya. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi dan defisit anggaran. Inflasi masa ini tinggi, yaitu mencapai 400–700%. Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi berikut: a. Membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Muh. Yamin. b. Melakukan devaluasi mata uang rupiah. c. Menyelenggarakan Deklarasi Ekonomi (Dekon). d. Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop) dalam usaha perdagangan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin belum menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Adanya konflik ideologi dalam pemerintahan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa ini. 4. Kehidupan Mayarakat pada Masa Demokrasi Pemimpim 2. Kehidupan Sosial Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap gagal. Selain itu, biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Akan tetapi, tidak semua masyarakat terkena dampak permasalahan ini. Kondisi tersebut disebabkan sebagian penduduk Indonesia pada masa itu masih melakukan perdagangan.
3. Kehidupan Pendidikan Peningkatan jumlah sekolah pada masa Demokrasi liberal mengakibatkan murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan atas melimpah. Mereka mengharapkan dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menanggapi permintaan murid-murid untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Sejak 1959 di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, pemerintah menyusun suatu rencana pengajaran. Kebijakan ini disebut Sapta Usaha Tama. Kebijakan ini yaitu : 1. Meningkatkan kegiatan seni dan olahraga 2. Mengharuskan penabungan 3. Mewajibkan usaha koperasi 4. Mengadakan kelas masyarakat 4. Kehidupan Mayarakat pada Masa Demokrasi Pemimpim 4. Kehidupan Kebudayaan Dalam bidang kebudayaan. Terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom sementara Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah RI karena dianggap menunjukkan sikap raguragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.
Terima Kasih