The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 0081321575, 2024-05-27 22:06:55

GLOSARIUM PPKN

Stephanie X2-25

Glosarium PPKN /glo·sa·ri·um/ (1) kamus dalam bentuk yang ringkas; (2) daftar kata dengan penjelasannya dalam bidang tertentu


Identitas Diri Nama: Stephanie Princessa Bernadine Kelas: X2 No. Absen: 25 i


Kata Pengantar Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha esa atas berkat dan rahmatnya sehingga buku glosarium PPKn ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Glosarium ini diharapkan senantiasa bisa menjadi media bagi pembacanya untuk semakin memahami berbagai istilah yang muncul di dalam buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA kelas 10. Banyak terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Markus Marwanto selaku guru mata pelajaran PPKn sekolah SMA Athalia yang sudah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas glosarium ini. Juga kepada orang-orang di sekitar penulis yang ikut memberikan dukungan dalam proses pembuatannya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk dipelajari dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya glosarium ini penulis mengharapkan agar pembaca bisa ikut mengambil bagian dalam pengamalkan Pancasila sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan nilai-nilai karakter Pancasila. Akhir kata, semoga glosarium yang disusun ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan kedepannya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Tangerang, Mei 2024 Penulis


BAB 1 PANCASILA


Absolutisme bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar; bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa (raja, kaisar, diktator, dan sebagainya) Anarki hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban ; kekacauan (dalam suatu negara) Asas dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) ; dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) ; hukum dasar Despotisme cara memerintah di mana pemimpin mempunyai kekuasaan total dan tidak terkendali. ; sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang Dolmen monumen prasejarah berupa meja batu datar yang ditopang oleh tiang-tiang batu Etat Nationale negara kebangsaan Indonesian modern menurut susunan kekeluargaan berdasar atas kebangsaan atas ketuhanana yang maha Esa serta kemanusiaan Negara kebangsaaan pancasila Feodalisme sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan ; sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagungagungkan prestasi kerja Humanisme aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik 2


Imperialisme sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar Internasionalisme prinsip politik yang melampaui nasionalisme dan mempromosikan kerja sama politik atau ekonomi yang lebih besar di antara negara-negara bangsa. Kedatuan kerajaan ; suatu istilah yang merujuk kepada konsep monarki (kerajaan) atau kesatuan politik dimana pemimpinnya memiliki kekuasaan terbatas dan tidak mutlak. Keprabuan sistem pemerintahan yang lebih sederhana dan memiliki wilayah kekuasaan yang lebih kecil daripada kedatuan. Kolonialisme paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu Komunisme paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara Liberalisme aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur) Mahapatih patih tertinggi; patih yang teramat berkuasa 3


Menhir batu besar seperti tiang atau tugu, yang ditegakkan di atas tanah, hasil kebudayaan megalit, sebagai tanda peringatan dan lambang arwah nenek moyang Pancasila dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila Permusyawaratan suatu tata cara khas kepribadian indonesia untuk merumuskan dan/ atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perundagian salah satu periode pada zaman prasejarah dimana manusia mulai mengenal pemanfaatan dan juga pengolahan bahan dari logam. Philosophische grondslag fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi" Maklumat pemberitahuan; pengumuman Pemerintahan Oligarkis bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. pidato Soekarno yang menyebut Pancasila sebagai Philosophische Grondslag 4


Rasionalisme teori (paham) yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem (kebenaran) yang lepas dari jangkauan indra; paham yang lebih mengutamakan (kemampuan) akal daripada emosi, atau batin Redaksi badan (pada persuratkabaran) yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya) ; cara dan gaya menyusun kata dalam kalimat Sarkofagus peti mayat yang dibuat dari batu (seperti yang biasa digunakan pada zaman Yunani, Romawi, dan Mesir Purba) Sauvinisme ajaran atau paham mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan Sekutu peserta pada suatu perusahaan dan sebagainya ; serikat; gabungan; federasi Universalisme aliran yang meliputi segala-galanya ; penerapan nilai dan norma secara umum ; pendekatan dalam linguistik yang menganggap semua bahasa di dunia ini mempunyai dasar yang sama dengan sistem logika Propaganda penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu 5


BAB 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945


Anarkistis bersifat anarki Aparat badan pemerintahan; instansi pemerintahan; pegawai negeri; alat negara Asas Legalitas prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundangundangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Demokrasi (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat Demokratis bersifat demokrasi Demonstratif bersifat mempertunjukkan (mempertontonkan) secara mencolok Hak asasi hak dasar atau pokok (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan) Alinea bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih; paragraf Hak Konstitusional hak yang bersangkutan dengan konstitusi negara 7


Institusi sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial) ; gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi Intervensi campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya) Kompensasi ganti rugi ; imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi Konsepsi pengertian; pendapat (paham) ; rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran KUHP kitab undang-undang hukum pidana (singkatan) Machstaat negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan Majelis dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas Martabat tingkat harkat kemanusiaan; harga diri gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Mukadimah (kata) pendahuluan; kata pengantar 8


Piagam Jakarta rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Politik segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain ; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan Preambul nama lain dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen Rechstaat negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum Restitusi ganti kerugian; pembayaran kembali ; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa ; pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental Rule of Law prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Norma Susila aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari 9


Saka tiang rumah ; pusaka (bendera) Staatsidee cita negara. Kata idee dapat diterjemahkan dengan cita. Cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran. Terorisme penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror Politis bersifat politik; bersangkutan dengan politik Vonis putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana) 10


BAB 3 BHINNEKA TUNGGAL IKA


Amalgamasi pernikahan antarras atau antaretnik Animisme kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya) Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi satu juga (semboyan yang melambangkan kesatuan Negara Republik Indonesia, yang diambil dari kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular abad ke-14), makna harfiahnya ′berbeda itu, satu itu′ Cendekiawan orang cerdik pandai; orang intelek ; orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu Colere mengolah atau mengerjakan Dinamisme kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup Diplomasi urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain ; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain Alang tulung istilah tolong menolong berasal dari suku gayo 12


Etika ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) Fanatisme keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya) Gugur Gunung kerja bergotong royong untuk kepentingan umum Individualisme pandangan yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Khazanah harta benda, kekayaan, perbendaharaan, atau tempat menyimpan harta benda. Koperasi perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung) Mapalus semangat gotong royong cara Minahasa Masohi bentuk tolong-menolong (di Ambon) Matrilineal mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita 13


Mutualisme hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme Paruik Susunan masyarakat Minangkabau terkecil Pusparagam berwarna-warna; aneka warna ; kumpulan berbagai-bagai lagu (musik) SARA Suku, Agama, Ras, Antar golongan Semboyan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup); inti sari suatu usaha dan sebagainya; slogan; moto Mengayomi sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau suatu kelompok dengan tujuan melindungi, melayani, mendampingi, serta memberikan arahan untuk menuju hidup yang lebih baik. Pawonda kerja sama yang melibatkan sekelompok orang untuk membangun rumah 14


Sentimen pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu (bertentangan dengan pertimbangan pikiran) Siadapari tradisi gotong royong yang sungguh-sungguh dihidupi masyarakat Batak sejak jaman dahulu Silimo suku bangsa yang mendiami Pegunungan Tengah bagian selatan, hulu Sungai Baliem sebelah barat, dan Lembah Kiniage di Papua Skematis menurut bagan (rencana) Solidaritas sifat (perasaan) solider; sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); perasaan setia kawan Struktural berkenaan dengan struktur 15


BAB 4 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


Apatride tidak memiliki kewarganegaraan; tanpa kewarganegaraan Berserikat bersatu merupakan perkumpulan (gabungan, ikatan, dan sebagainya) Diskriminatif bersifat diskriminasi (membeda-bedakan) Ekspor pengiriman barang dagangan ke luar negeri Fakir miskin orang-orang yang sangat berkekurangan Firma perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama di bawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab Administratif secara administrasi; bersangkut paut (berkaitan) dengan administrasi Bipatride orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap sebagai akibat perbedaan stelsel; asas kewarganegaraan yang Cinta Laura yang sempat berstatus dianut oleh negara yang berbeda bipatride Hakikat inti sari atau dasar ; kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) 17


Implikasi keterlibatan atau keadaan terlibat ; yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan Impor pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri Inisiatif membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu Kedaulatan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya Kondusif memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung Kurikulum perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan Landasan ideal landasan atau dasar negara yang digunakan sebagai ideologi bangsa. Landasan operasional dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara 18


Moral (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya ; dapat ditarik dari suatu cerita Multipatride status bagi seseorang yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari dua. Norma aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima Provokasi perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan Menwa resimen mahasiswa Naturalisasi pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan para pemain naturalisasi timnas sepakbola Indonesia 19


Publisitas penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat luas (melalui pelbagai media) Regional bersifat daerah; kedaerahan Resimen pasukan tentara yang terdiri atas beberapa batalion yang biasanya dikepalai oleh seorang perwira menengah Stelsel aktif seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Stimulus perangsang organisme (bagian tubuh atau reseptor lain) untuk menjadi aktif Suaka Politik perlindungan secara politik terhadap orang asing yang terlibat dalam perkara politik Substantif nyata; penting ; kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda dalam sebuah kalimat. 20


https://kbbi.kemdikbud.go.id/ https://www.vocabulary.com https://brainly.co.id https://nasional.kompas.com https://id.wikipedia.org https://roboguru.ruangguru.com https://www.kompas.com https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitaspengertian-tujuan-dan-prinsip/ http://repository.unissula.ac.id/19594/4/BAB%2 0I.pdf http://repository.unissula.ac.id/19594/4/BAB%2 0I.pdf https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/ar ticle/download/19401/10695#:~:text=Staatsidee% 20dalam%20bahasa%20Indonesia%20sering,%2C%20ra sa%2C%20cipta%2C%20pikiran. http://haki.iaintakengon.ac.id https://pasla.jambiprov.go.id https://kumparan.com https://samosirkab.go.id https://www.detik.com DAFTAR PUSTAKA


Terima Kasih


Click to View FlipBook Version