PENINGKATAN KESADARAN PENGURUS ORMAS (ORGANISASI KEMASYARAKATAN) TENTANG PROSEDUR PEMBUATAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR) / BERBADAN HUKUM MELALUI MEDIA LEAFLET DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

PENINGKATAN KESADARAN
PENGURUS ORMAS
(ORGANISASI KEMASYARAKATAN)
TENTANG PROSEDUR
PEMBUATAN SKT
(SURAT KETERANGAN TERDAFTAR)
/ BERBADAN HUKUM MELALUI
MEDIA LEAFLET DI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

Disusun Oleh : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MENTOR : KARJI, S.H.
WILDANA AL FARUQI, S.IAN. KABUPATEN PONOROGO
NIP. 19960119 202012 1 005 COACH : Dr. IMAM TRISNO EDY,
NDH : 4 PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO M.M
PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021





KATA

MUTIARA

Q.S. Al-Insyirah 94:5-6

“fa inna ma’al-’usri yusrā”
“inna ma’al-’usri yusrā”

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 01
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

KATA

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan
Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III Angkatan XXXVII Tahun 2021 dengan judul “Peningkatan
Kesadaran Pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) Tentang
Prosedur Pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum
Melalui Media Leaflet Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Ponorogo”.
Penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi ini merupakan salah
satu syarat yang harus ditempuh sebagai pemenuhan tugas dalam rangkaian
kegiatan Pelatihan Dasar CPNS. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari
bimbingan bantuan dan dukungan dari beberapa pihak sehingga laporan
ini dapat diselesaikan dengan baik.
Saya menyadari bahwa penyusunan laporan aktualisasi ini masih
terdapat kekurangan, jauh dari kata sempurna dan perlu adanya perbaikan.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan
dari pembaca sehingga dapat menghasilkan aktualisasi yang lebih baik lagi.
Besar harapan penulis, semoga laporan aktualisasi ini dapat memberikan
wawasan dan manfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan
sumbangsih yang dapat menambah nilai pelayanan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 30 Juni 2021

WILDANA AL FARUQI, S.IAN.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 02
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

DAFTAR

ISI

Kata Mutiara............................................................................................................01
Kata pengantar........................................................................................................02
Daftar isi..................................................................................................................03
Pendahuluan...........................................................................................................04
Tujuang Dan Manfaat............................................................................................07
Unit Kerja................................................................................................................09
Rancangan Aktualisasi...........................................................................................12
Pelaksanaan Aktualisasi.........................................................................................20
ProdukAktualisasi..................................................................................................22
Penutup....................................................................................................................25
Daftar Pustaka.........................................................................................................27
Lampiran (Lampiran Kegiatan, Lampiran Leafleat)...........................................29

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 03
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PENDAHULAUN

Latar
Belakang

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 memadukan proses pembelajaran tatap muka
tentang Aparatur Sipil Negara membagi di dalam kelas dengan proses pembelajaran
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi secara daring. Pelatihan ini memiliki tujuan
2 yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang sama dengan pelatihan sebelumnya
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu memungkinkan peserta mampu untuk
(PPPK) yang diangkat oleh pejabat dan digaji mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi
berdasarkan peraturan perundang-undangan. sebuah kebiasaan (habituasi) dan memperoleh
Undang-Undang tersebut mengamanatkan manfaat sehingga tertanam dalam diri sebagai
Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan seorang ASN yang handal dan professional.
Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pendidikan dan Pelatihan diharapkan
Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun masa dapat menumbuhkan nilai-nilai dasar ASN
percobaan, untuk membangun integritas moral, yaitu, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme komitmen mutu, dan anti korupsi (ANEKA)
dan kebangsaan, bertanggung jawab, dan serta Manajemen ASN, Pelayanan Publik
profesional serta kompeten dibidangnya. dan Whole of Goverment. Dengan demikian
Sebelum diangkat menjadi ASN, Calon Aparatur tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam
Sipil Negara wajib untuk mengikuti pendidikan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang
dan pelatihan dasar. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Lembaga Administrasi Negara (UUD 1945), bias mendapatkan ASN yang
Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar profesional, bebas dari intervensi politik, bersih
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) keluar di dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
era pandemi untuk menggantikan Peraturan mampu menyelenggarakan pelayanan publik
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran
12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lama. Pelatihan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
dasar ini mengkombinasikan pembelajaran yang Dalam rangka menerapkan pembiasaan
dinamakan Blended Learning yang terdiri dari (habituasi) dan penerapan (aktualisasi) di
3 bagian pembelajaran yaitu Pelatihan Mandiri, lingkungan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Distance Learning, dan pembelajaran klasikal di Politik Kabupaten Ponorogo, maka penting bagi
tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. seluruh pegawai untuk memegang teguh dan
Pelatihan Dasar CPNS ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai dasar ANEKA.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 04
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Organisasi Kemasyarakatan, Ormas (Organisasi
Indonesia No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kemasyarakatan) dibagi menjadi 2 bentuk yaitu
Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrasi adalah berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dapat
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta berbentuk perkumpulan bila didirikan dengan
administrasi pemerintahan dan pembangunan berbasis anggota atau yayasan apabila didirikan
sehingga bisa mewujudkan sarana pelayanan di dengan tidak berbasis anggota. Putusan MK No
umumunya di lingkungan kerja Badan Kesatuan 82/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi bahwa
Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dan berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul
khususnya di bidang sosial politik. Whole of dan berserikat, suatu Ormas (Organisasi
Government memungkinkan peserta mampu Kemasyarakatan) yang tidak mendaftarkan
untuk menerapkan, mengaktualisasikan serta diri pada pemerintah yang berwenang, tidak
membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi) mendapatkan pelayanan dari pemerintah
sehingga tertanam di dalam dirinya menjadi (negara).
Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas tinggi Ormas (organisasi kemasyarakatan)
dan profesional. bisa disebut legal jika memiliki SKT (Surat
Berdasarkan hasil analisis isu, Keterangan Terdaftar) atau Berbadan Hukum
didapatkan hasil isu utama, yaitu Kurangnya (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
kesadaran pengurus ORMAS (Organisasi Manusia Republik Indonesia). SKT adalah
Kemasyarakatan) dalam mengurus SKT (Surat kepanjangan dari (Surat Keterangan Terdaftar),
Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum. Isu surat ini dikeluarkan oleh Badan Kesatuan
ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota maupun
karena jika isu tersebut tidak dilakukan Provinsi, sebelum akhirnya keluar Undang-
penyelesaian maka akan berdampak adanya Undang No 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran
Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi
ilegal, adanya perkumpulan yang tidak berbadan Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa SKT
hukum akan disebut Ormas, dan Ormas yang diterbitkan terpusat di Direktorat Jendral Politik
tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan Pemerintahan Umum, Departemen Dalam
baik berupa pemberdayaan, pembinaan dan Negeri dengan menggunakan surat pengantar
pengawasan dari pengawasan Badan Kesatuan dari Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bangsa dan Politik. Kabupaten/Kota domisili. Sedangkan Ormas
Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan (Organisasi Kemasyarakatan) menginginkan
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk menjadi Berbadan Hukum, keputusan ini
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang
berpartisipasi dalam pembangunan demi umumnya dilakukan dengan melalui Notaris.
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Merujuk data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang- Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa
Undang No 17 Tahun 2013 tentang terdapat 214 Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 05
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

yang sudah terdaftar baik berbadan hukum aktualisasi yang dapat berdampak pada
maupun hanya memiliki SKT (Surat Keterangan meningkatnya kesadaran pengurus ORMAS
Terdaftar) di Kabupaten Ponorogo. Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus
(Organisasi Kemasyarakatan) yang berbadan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) /Berbadan
hukum (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis
Asasi Manusia Republik Indonesia) memiliki menyusun rancangan aktualisasi berjudul
masa berlaku selamanya selama tidak ada “Peningkatan kesadaran pengurus Ormas
perubahan dalam organisasinya, sedangkan SKT (Organisasi Kemasyarakatan) Tentang
atau Surat Keterangan Terdaftar memiliki masa Prosedur Pembuatan SKT (Surat Keterangan
berlaku yaitu 5 tahun dan perlu diperbaharui Terdaftar) / Berbadan Hukum Melalui Media
masa berlakunya. Terdapat 16 Ormas (Organisasi Leaflet Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kemasyarakatan) di Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo”.
yang sudah habis dan juga akan habis masa
berlakunya di tahun 2021 ini (terdaftar tahun
2016). Sehingga perlu pembaharuan pendaftaran
Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).
Hal tersebut menandakan bahwa terdapat
kurangnya kesadaran pengurus ORMAS
(Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus
SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan
Hukum. Kurangnya kesadaran pengurus ORMAS
(Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus
SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan
Hukum antara lain disebabkan oleh berbagai
macam faktor dan kendala. Adapun gejala-gejala
yang mengindikasikan tersebut adalah adanya
Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang
sudah habis masa berlakunya tapi tidak segera
memperbaharui masa berlakunya.
Berdasarkan isu hasil dari environmental
scanning, dapat diidentifikasi adanya penyebab
dan dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut.
Hasil dari identifikasi isu ini yang akan dijadikan
dasar untuk dicarikan solusinya, yakni, berupa
pembuatan leaflet mengenai prosedur pembuatan
SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan
Hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran
pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).
Latar belakang tersebut yang mendorong penulis
memutuskan untuk membuat rancangan

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 06
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan Manfaat
Aktualisasi

TUJUAN

Tujuan penerapan kegiatan aktualisasi oleh peserta pelatihan dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya bahan leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan
Terdaftar) / Berbadan Hukum;
b.Terlaksananya pemberian leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan
Terdaftar) / Berbadan Hukum;
c. Terwujudnya peningkatan kesadaran pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)
mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum

MANFAAT

Manfaat yang akan diperoleh dalam perancangan Aktualisasi dan Habituasi ini, yaitu:
Manfaat Individu :
Menciptakan individu sebagai Aparatur Sipil Negara yang dapat melakukan
kinerjanya dengan menerapkan 5 nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Nasionalisme, dan Anti Korupsi (ANEKA) serta Manajemen ASN, Pelayanan
Publik dan Whole of Goverment.
Manfaat Internal :
Mendukung tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
dalam meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang
kondusif.
Manfaat Eksternal :
1. Meningkatnya kesadaran pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) mengenai
prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik mengenai pemberdayaan, pembinaan dan
pengawasan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 07
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

RUANG LINGKUP AKTUALISASI

Dalam rangkaian kegiatan aktualisasi yang dijalani, adapun ruang lingkup atau
batasan rancangan kegiatan aktualisasi ini meliputi:
1. Nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang biasa dikenal dengan istilah
ANEKA serta Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Goverment;
2. Melakukan peningkatkan kesadaran pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)
mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum
dengan pembuatan leaflet;
3. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengatasi akar masalah tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor dan Coach tentang rancangan
aktualisasi;
b. Melakukan koordinasi untuk mengumpulkan bahan dengan bidang sosial politik
mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum;
c. Menyusun desain leaflet;
d. Melakukan ulasan atas bahan leaflet dari bidang sosial politik mengenai prosedur
pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum;
e. Melakukan finalisasi leaflet;
f. Membuat kuesioner untuk pre test dan post test;
g. Menentukan sasaran dan hari pelaksanaan kegiatan;
h. Mengkaji pengetahuan pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) mengenai
prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum dengan
menggunakan lembar pre test;
i. Memberikan leaflet dan sosialisasi mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat
Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum;
j. Mengkaji pengetahuan pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) mengenai
prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum dengan
menggunakan lembar post test;
k. Melakukan evaluasi hasil pre test dan post test;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada Mentor dan Coach.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 08
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

UNIT KERJA

BAKESBANGPOL

Identitas Instansi

Nama Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Alama : Jalan Aloon-Aloon Utara No.6, Kabupaten Ponorogo
Telepon : (0352) 483852
Provinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 63413

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 09
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ponorogo

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :
Meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif.
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :
1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.

Uraian Tugas

Adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
adalah sebagai berikut :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik.
Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah
sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan
bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa
dan politik;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan
6. Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kesatuan
bangsa dan politik dan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 10
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ponorogo

Nama : Wildana Al Faruqi, S.IAN.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 19 Januari 1996
NIP : 19960119 202012 1 005
Pangkat/ Golongan : Penata Muda / Golongan IIIa
Jabatan : Analis Pemilihan Umum
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo No 11 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ponorogo yang menjadi tanggung
jawab peserta dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Analis
Pemilihan Umum pada Sub Bidang Hubungan Partai Politik
dan Pemilu di Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo adalah :
1. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan di bidang peningkatan hubungan partai politik dan
fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;
2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pemilu pilpres dan pilkada;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi peningkatan hubungan organisasi
kemasyarakatan, profesi dan LSM;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan partai politik dan
fasilitasi pemilu; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Politik.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 11
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

RANCANGAN

AKTUALISASI

Penetapan Isu Utama (Core Issue)

Selama kurang lebih 4 bulan bekerja di Bidang Sosial Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ponorogo, ditemukan beberapa isu yang terjadi terkait dengan tugas pokok
dan fungsi. Isu-isu tersebut didapatkan melalui proses pengamatan lingkungan (Environtmental
Scanning). Environtmental Scanning adalah kemampuan menetapkan isu dengan peduli dan
kritis terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungannya. Tujuan dari
Environtmental Scanning adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur faktor eksternal dan internal
strategis yang akan menentukan masa depan organisasi.
Penetapan isu utama (Core Issue) pada pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan dengan
menggunakan metode AKPL dan USG sebagai berikut :

Seleksi Menentukan Kualitas Isu Menggunakan Metode AKPL

Tabel 3.2 Seleksi Kualitas Masalah Menggunakan Metode AKPL

No. Permasalahan A K P L Jumlah Peringkat
20 I
1. Kurangnya kesadaran pengurus ORMAS 5 5 5 5
(Organisasi Kemasyarakatan), LSM (Lem- 15 III
baga Swadaya Masyarakat) dalam mengurus 12 IV
SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Ber-
badan Hukum.

2. Kurangnya pemahaman ORMAS (Organisa- 4 3 4 4
si Kemasyarakatan) tentang Undang-Undang
Ormas.

3. Lambatnya pengerjaan laporan pemantauan 3 2 3 4
situasi politik.

4. Kurang tertatanya berkas arsip bidang sosial 2 2 3 3 10 V
politik. 17 II

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 4 4 4 5
menggunakan hak pilih saat PEMILU (Pemi-
lihan Umum)

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 12
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Adapun kriteria penetapan indikator AKPL, yaitu:
Aktual (benar – benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat) :
1. Pernah benar-benar terjadi
2. Benar-benar sering terjadi
3. Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan
4. Benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaran
5. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan
Kekhalayakan (masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak) :
1. Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak
2. Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak
3. Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak
4. Menyangkut hajat hidup orang banyak
5. Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak
Problematik (masalah yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan
segera solusinya) :
1. Masalah sederhana
2. Masalah kurang kompleks
3. Masalah cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan solusi
4. Masalah kompleks
5. Masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya
Kelayakan (masalah yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif
pemecahan masalahnya) :
1. Masuk akal
2. Realistis
3. Cukup masuk akal dan realistis
4. Masuk akal dan realistis
5. Masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya
Berdasarkan seleksi kualitas masalah tersebut menggunakan metode AKPL (Aktual,
Kekhalayakan, Problematik dan Kelayakan) dapat dikerucutkan menjadi tiga isu yang kemudian
akan dipertimbangkan kembali untuk dijadikan isu prioritas. Kemudian tiga isu tersebut kembali
diidentifikasi dengan menggunakan teknik U (Urgency), S (Seriousness), dan G (Growth).

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 13
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Seleksi menentukan Prioritas Masalah Menggunakan
Metode USG

Tabel 3.3 Seleksi menentukan Prioritas Masalah Menggunakan Metode USG

No. Isu U S G Jumlah Peringkat
15 I
1. Kurangnya kesadaran pen- 5 5 5
gurus ORMAS (Organisa- 13 II
si Kemasyarakatan), LSM 10 III
(Lembaga Swadaya Mas-
yarakat) dalam mengurus
SKT (Surat Keterangan Ter-
daftar) / Berbadan Hukum.

2. Kurangnya kesadaran mas- 4 4 5
yarakat dalam menggunakan
hak pilih saat PEMILU
(Pemilihan Umum).

3. Kurangnya pemahaman 3 3 4
ORMAS (Organisasi Ke-
masyarakatan) tentang Un-
dang-Undang Ormas.

Adapun kriteria penetapan indikator USG, yaitu:
Urgency (seberapa mendesak isu tersebut perlu di bahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia
serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu
tersebut) :
1 : Tidak penting
2 : Kurang penting
3 : Cukup penting
4 : Penting
5 : Sangat penting
Seriousness (seberapa serius isu tersebut perlu di bahas dikaitkan dengan akibat yang timbul
dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut) :
1 : Akibat yang ditimbulkan tidak serius
2 : Akibat yang ditimbulkan kurang serius
3 : Akibat yang ditimbulkan cukup serius
4 : Akibat yang ditimbulkan serius
5 : Akibat yang ditimbulkan sangat serius

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 14
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Growth (Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang
dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan) :
1 : Tidak berkembang
2 : Kurang berkembang
3 : Cukup berkembang
4 : Berkembang
5 : Sangat berkembang

Berdasarkan pendekatan hasil uji dengan pendekatan analisis teknik USG, maka kesimpulan
yang diperoleh mengarah pada Isu :

“Kurangnya kesadaran pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) dalam
mengurus SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.”

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 15
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Penetapan Penyebab Isu Menggunakan Analisis Fish Bone

Berdasarkan daftar masalah yang diuji dengan menggunakan pendekatan teknik AKPL dan
USG, maka dapat diperoleh masalah prioritas atau masalah utama yang harus ditangani terlebih dahulu,
yaitu “Kurangnya kesadaran pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus SKT
(Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.”

Untuk menentukan penyebab dari masalah “Kurangnya kesadaran pengurus ORMAS
(Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.”
menggunakan analisis Fish bone sebagai berikut :

Dari diagram tulang ikan ( Fish bone ) dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya isu/masalah
adalah :
1. Kurangnya pengetahuan pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) tentang pentingnya
memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.
2. Kurangnya penyebaran informasi tentang pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan
Hukum
3. Kurangnya sosialisasi kepada ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan).
4. Sosialisasi kepada pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) masih dilakukan dengan metode
tatap muka saja.
5. Kurangnya media informasi yang bisa diakses pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)
untuk mengetahui prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum di
Kabupaten Ponorogo.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 16
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Penetapan Akar Penyebab Isu Menggunakan Analisis
5 Why Analisis

Sakichi Toyoda

Untuk menentukan akar penyebab dari masalah yang teridentifikasi, yaitu “Kurangnya
kesadaran pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus SKT (Surat Keterangan
Terdaftar) / Berbadan Hukum.” dilakukan analisis menggunakan teknik 5 W dari Sakichi Toyoda
sebagai berikut.

1. Mengapa kesadaran pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus SKT (Surat
Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum masih kurang?
Karena kurangnya pengetahuan pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) tentang pentingnya
memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.
2. Mengapa pengetahuan pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) tentang pentingnya
memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum masih kurang?
Karena kurangnya penyebaran informasi tentang pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) /
Berbadan Hukum.
3. Mengapa penyebaran informasi tentang pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan
Hukum masih kurang?
Karena kurangnya sosialisasi kepada pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan).
4. Mengapa sosialisasi kepada pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) kurang?
Karena sosialisasi kepada pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) masih dilakukan dengan
metode tatap muka saja.
5. Mengapa sosialisasi kepada pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) masih dilakukan
dengan metode tatap muka saja?
Karena kurangnya media informasi yang bisa diakses pengurus ORMAS (Organisasi
Kemasyarakatan) untuk mengetahui prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) /
Berbadan Hukum di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan analisis 5W dari Sakichi Toyoda, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar penyebab
dari masalah “Kurangnya kesadaran pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus
SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.” adalah kurangnya media informasi yang bisa
diakses pengurus ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) untuk mengetahui prosedur pembuatan SKT
(Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum di Kabupaten Ponorogo.

Dampak Jika Isu tidak ditangani

Jika isu/masalah tersebut tidak ditangani maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini.
1. Adanya ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) yang ilegal.
2. Adanya perkumpulan yang tidak berbadan hukum akan disebut Ormas.
3. Adanya Ormas yang lolos dari pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 17
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Dampak Jika Isu tidak ditangani

Untuk menentukan alternatif solusi dalam memecahkan masalah menggunakan teknik tapisan
Mc Namara.

Tabel 3.4 Memecahkan Masalah menggunakan Teknik Tapisan Mc Namara

No Alternatif Efektifitas Efisiensi Kemudahan Total Ket
(Biaya) 4 12 III
Solusi (Ketepatan)
4 5 15 I
1. Membuat buku pedoman 4
mengenai prosedur pem- 5 5 13 II
buatan SKT (Surat Ket-
erangan Terdaftar) / Ber- 5
badan Hukum

2. Membuat leaflet men- 5
genai prosedur pem- 3
buatan SKT (Surat Ket-
erangan Terdaftar) /
Berbadan Hukum

3. Melakukan sosialisa-
si kunjungan ke kantor
ORMAS (Organisasi
Kemasyarakatan), LSM
(Lembaga Swadaya Mas-
yarakat).

Cara memberikan nilai dengan skala penskoran 1 – 5 sesuai skala Likert. Alternatif solusi yang
terpilih yaitu Membuat leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) /
Berbadan Hukum (mendapatkan skor tertinggi).

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 18
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Gagasan Pemecahan Isu/Masalah

Tabel 3.5 Gagasan Pemecahan Masalah

NO Masalah Penyebab Masalah Akar Alternatif Solusi Rekomendasi
1. Penyebab Solusi

(Solusi yg dipilih)

Kurangnya kesadaran 1. Kurangnya peng- Kurangnya me- 1. Membuat buku Membuat leaflet mengenai
pengurus ORMAS (Or- etahuan pengurus dia informasi pedoman men- prosedur pembuatan SKT
ganisasi Kemasyaraka- ORMAS, tentang yang bisa diak- genai prosedur (Surat Keterangan Terdaft-
tan) dalam mengurus pentingnya memiliki ses pengurus p e m b u a t a n ar) / Berbadan Hukum
SKT (Surat Keterangan SKT (Surat Keteran- ORMAS, un- SKT (Surat Ket-
Terdaftar) / Berbadan gan Terdaftar) / Ber- tuk mengetahui erangan Ter-
Hukum. badan Hukum. prosedur pem- daftar) / Ber-
2. Kurangnya penye- buatan SKT (Su- badan Hukum
baran informasi rat Keterangan 2. Membuat leaf-
tentang pembuatan Terdaftar) / Ber- let mengenai
SKT (Surat Keteran- badan Hukum di prosedur pem-
gan Terdaftar) / Ber- Kabupaten Po- buatan SKT
badan Hukum. norogo (Surat Keteran-
3. Kurangnya sosialisa- gan Terdaftar)
si kepada pengurus / Berbadan Hu-
ORMAS. kum
4. Sosialisasi kepada 3. Melakukan so-
pengurus ORMAS sialisasi kun-
masih dilakukan jungan ke kan-
dengan metode tatap tor ORMAS.
muka saja.
5. Kurangnya media
informasi yang bisa
diakses pengurus
ORMAS untuk men-
getahui prosedur
pembuatan SKT (Su-
rat Keterangan Ter-
daftar) / Berbadan
Hukum di Kabupat-
en Ponorogo.

Merujuk pada permasalahan di atas, maka penulis mengusulkan sebuah gagasan untuk
menyelesaikan masalah tersebut dengan “Membuat leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT
(Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.”

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 19
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 20
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

(1) (2) (3) (4)

1. Melakukan konsultasi 1. Menghubungi Mentor untuk menentukan Terlaksananya konsultasi dan diskusi dengan Men-
dan diskusi dengan Men- tempat dan waktu konsultasi. tor dan coach tentang rancangan aktualisasi;
tor dan coach tentang 2. Menyampaikan isu yang ada dan gagasan
rancangan aktualisasi; pemecahan isu.
3. Meminta saran/masukan kepada Mentor
mengenai isu yang ada.
4. Memperbaiki rancangan aktualisasi atas
masukan dari Mentor.

2. Melakukan koordinasi 1. Menghubungi Mentor dan rekan kerja Terlaksananya koordinasi untuk mengumpulkan
untuk mengumpulkan lainnya di bidang sosial politik untuk me- bahan dengan bidang sosial politik mengenai
bahan dengan bidang nentukan tempat dan waktu koordinasi. prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Ter-
sosial politik mengenai 2. Mencatat poin-poin penting yang perlu di- daftar) / Berbadan Hukum;
prosedur pembuatan kumpulkan.
SKT (Surat Keterangan 3. Meminta saran/masukan
Terdaftar) / Berbadan kepada Mentor dan rekan kerja lainnya di
Hukum; bidang sosial politik mengenai bahan leaf-

let.
4. Melengkapi bahan atas masukan dari Men-

tor dan rekan kerja di bidang sosial dan
politik.

3. Menyusun desain leaflet; 1. Menyusun bahan yang diperoleh dari Tersusunya dan terbentuknya desain leaflet;
Mentor dan kerja lainnya di bidang sosial
politik.

2. Membuat tema desain leaflet.
3. Mendesain leaflet.

4. Melakukan ulasan atas 1. Menghubungi Mentor untuk menentukan Terlaksananya kegiatan mengulas bahan prosedur
bahan prosedur pem- tempat dan waktu konsultasi. pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) /
buatan SKT (Surat Ket- 2. Meminta saran/masukan kepada Mentor Berbadan Hukum dari bidang sosial politik meng-
erangan Terdaftar) / mengenai Memperbaiki ulasan atas bahan gunakan media leaflet;
Berbadan Hukum dari leaflet dari Mentor.
bidang sosial politik 3. Memperbaiki ulasan atas bahan leaflet dari
menggunakan media Mentor.
leaflet;

5. Melakukan finalisasi 1. Melakukan revisi atas saran/masukan yang Terlaksananya finalisasi leaflet;
leaflet; diperoleh dari Mentor mengenai ulasan
atas bahan leaflet.

2. Mendesain ulang leaflet.
3. Mencetak leaflet.

6. Membuat kuesioner untuk 1. Melakukan pengumpulan pertanyaan un- Terlaksananya pembuatan kuesioner untuk pre test
pre test dan post test; tuk membuat pre test dan post test. dan post test;
2. Membuat pre test.
3. Membuat post test.
4. Konsultasi dengan Mentor

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 21
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

7. Menentukan sasaran dan 1. Melakukan penentuan hari pelaksanaan Terlaksananya penentuan sasaran dan hari pelak-
hari pelaksanaan kegiatan; kegiatan sanaan kegiatan;
2. Melakukan penentuan sasaran kegiatan,
yaitu pengurus Ormas (Organisasi Kemas-
yarakat) yang sudah habis dan akan habis
di tahun 2021 ini.
3. Meminta persetujuan sasaran responden
untuk menjadi sample kegiatan aktualisasi

8. Mengkaji kesadaran 1. Melakukan perkenalan diri dengan 5S Terlaksananya pengkajian pengetahuan pengurus
pengurus Ormas (Or- (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) mengenai
ganisasi Kemasyaraka- 2. Menyampaikan keperluan kepada sasaran prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Ter-
tan) mengenai prosedur responden. daftar) / Berbadan Hukum dengan menggunakan
pembuatan SKT (Surat 3. Membagikan lembar pre test kepada sasa- lembar pre test;
Keterangan Terdaftar) / ran responden.
Berbadan Hukum den- 4. Menjelaskan cara pengisian pre test.
gan menggunakan lem- 5. Melaksanakan pengisian lembar pre test.
bar pre test;

9. Memberikan leaflet dan 1. Memberikan leaflet mengenai prosedur Tersalurnya leaflet dan sosialisasi mengenai
sosialisasi mengenai pembuatan SKT (Surat Keterangan Ter- prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Ter-
prosedur pembuatan daftar) / Berbadan Hukum daftar) / Berbadan Hukum;
SKT (Surat Keterangan 2. Menyampaikan isi leaflet secara singkat.
Terdaftar) / Berbadan
Hukum;

10. Mengkaji kesadaran 1. Memberikan lembar post test kepada sasa- Terlaksananya pengkajian pengetahuan pengurus
pengurus Ormas (Or- ran responden. Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) mengenai
ganisasi Kemasyaraka- 2. Menjelaskan cara pengisian post test. prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Ter-
tan) mengenai prosedur 3. Melaksanakan pengisian lembar post test. daftar) / Berbadan Hukum dengan menggunakan
pembuatan SKT (Surat lembar post test;
Keterangan Terdaftar) /
Berbadan Hukum den-
gan menggunakan lem-
bar post test;

11. Melakukan evaluasi hasil 1. Melakukan penilaian hasil pre test. Terlaksananya evaluasi hasil pre test dan post test;
pre test dan post test; 2. Melakukan penilaian hasil post test.
3. Melakukan pendataan hasil nilai pre test
dan post test.

12. Melaporkan hasil pelak- 1. Menyiapkan bahan laporan kegiatan aktu- Terlaksananya pelaporan hasil pelaksanaan kegia-
sanaan kegiatan aktual- alisasi yang sudah dilakukan di lapangan. tan aktualisasi kepada Mentor dan Coach;
isasi kepada Mentor dan 2. Melakukan cetak hasil kegiatan aktualisasi
dan dokumen pendukung lainnya.
Coach. 3. Menghubungi Mentor dan Coach untuk

menentukan tempat dan waktu pelaporan
hasil aktualisasi.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 22
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PRODUK AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 23
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

HASIL PRE TEST DAN POST TEST

Berdasarkan hasil pre test dan post test dari 15 Pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)
tersebut, maka didapatkan rata-rata kenaikan pengetahuan pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)
adalah nilai sebesar 27 angka atau 39 persen dari sebelumnya.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 24
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi adalah kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk menindaklanjuti isu
atau masalah dengan memberikan tindakan berupa solusi. Isu yang diangkat yaitu kurangnya kesadaran
pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dalam mengurus SKT (Surat Keterangan Terdaftar) /
Berbadan Hukum. Isu ini sedang diatasi dengan peningkatan kesadaran pengurus Ormas (Organisasi
Kemasyarakatan) tentang prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum
melalui media leaflet.
Dengan terlaksananya seluruh kegiatan aktualisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sesuai tujuan yang ditetapkan, maka kegiatan aktualisasi telah memberikan hasil berupa tersedianya
bahan leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum.
Dengan adanya leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan
Hukum, maka diharapkan dapat menambah nilai pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo.
2. Dengan terlaksananya pemberian leaflet mengenai prosedur pembuatan SKT (Surat Keterangan
Terdaftar) / Berbadan Hukum kepada pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), maka diharapkan
pengurus Ormas mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas mengenai syarat, prosedur maupun alur
pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo.
3. Terwujudnya peningkatan kesadaran pengurus Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) mengenai prosedur
pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / Berbadan Hukum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pre tes
dan post tes 15 pengurus Ormas yang menunjukkan peningkatan dengan nilai 27 angka atau 39 persen.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 25
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Saran

Selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi, ditemukan beberapa kendala yang menghambat
pelaksanaan aktualisasi antara lain :

1. Terdapat Ormas yang tidak dapat dihubungi dikarenakan nomor yang tercantum sudah tidak aktif
sehingga penulis menyarankan perlu adanya pelaporan dari pengurus Ormas terkait contact person yang
dapat di hubungi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

2. Terdapat Ormas yang sudah berganti kepengurusan sehingga penulis menyarankan perlu adanya
pelaporan dari pengurus Ormas terkait perubahan susunan kepengurusan yang baru kepada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

3. Terdapat Ormas yang sudah berpindah kantor sekretariat organisasinya sehingga penulis menyarankan
perlu adanya pelaporan dari pengurus Ormas terkait domisili kantor sekretariat organisasi yang baru
kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 26
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

DAFTAR

PUSTAKA

Bupati Ponorogo. 2008. Peraturan Bupati Ponorogo No 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten
Ponorogo.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Akuntabilitas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Etika Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Anti Korupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Whole of Government. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Aktualisasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Modul Habituasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Administrasi Negara. 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Republik Indonesia. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XI/2013 mengenai
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jakarta:Mahkamah Konstitusi.
Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Jakarta: Kementrian Sekretarian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi
Kemasyarakatan. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja
Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga
Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 27
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta: Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 28
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

LAMPIRAN

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 29
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 30
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 31
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 32
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 33
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 34
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 35
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Jalan Aloon-Aloon Utara No.6, Kabupaten Ponorogo
Published in 2021 I WILDANA AL FARUQI S.IAN.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021