Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi “SISKEUDES” Di Desa Ngunut dan Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
melalui Aplikasi “SISKEUDES” Di Desa Ngunut dan
Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Wildana Al Faruqi, Eko Supeno,
Sulikah Asmorowati, Antun Mardiyanta

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This research discusses to provide an detailed and accurate description of best practices in terms of
accountability for village financial management through the application "SISKEUDES" in Ngunut Village and Gupolo
Village, Babadan District, Ponorogo Regency. Accountability for village financial management through the application
"SISKEUDES" in 2 villages can be seen from the ellaboration of the dimension of accountability of Ellwood and Rasul.
To describe the accountability of village financial management in 2 villages through controlling of application, theories
were used from Joko Widodo, LAN, Brantas and Sujamto.

This research is a qualitative research with descriptive type. Data is collected through in-depth interviews,
documentation, document studies, and online data search. Determination of informants was done purposively and
continued with snowball with a total of 18 informants consisting of local government, village government, police and
the community. Qualitative data analysis is carried out in stages, there are data reduction, data presentation, and
conclusion drawing. The technique of checking the validity of the data used is triangulation of data sources.

The results of this study indicate that in Ngunut Village and Gupolo Village, Babadan District, Ponorogo
Regency can fulfill 5 dimensions of accountability. The 5 dimensions of accountability include; honesty accountability,
legal accountability, managerial accountability (efficiency of village financial management), program accountability,
and financial accountability (vertical and horizontal accountability). In addition to controlling of the application
"SISKEUDES", accountability of village financial management in two villages is also supported by control carried out
in the society, District Government, Regency Government and Police.

Keywords: Control, Application, Accountability, Village Financial Management.

Latar Belakang Masalah Berbicara mengenai pembangunan Desa
memang erat kaitannya dengan pendanaan dari suatu
Pada tahun 2014 Presiden Republik Indonesia pembangunan agar berjalan dengan baik. Keuangan
mengesahkan adanya Undang-Undang Nomor 6 yang merupakan hal yang tak dapat terpisahkan dengan
mengatur tentang Desa. Dengan keluarnya Undang- pembangunan. Dimana keuangan akan mendukung
Undang ini, ada pergesaran paradigma yang dulunya pembangunan yang ada. Sejak adanya Undang-Undang
pembangunan dimulai dari Kota, sekarang bergeser No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapatkan
yaitu membangun dimulai dari Desa. Perwujudan dana desa yang yang dibilang tidak sedikit. Dari Tabel
tujuan ini tentu bukan hanya sebatas Undang-Undang APBN sebelumnya maka dibagi per Desa yang
belaka, namun didukung langsung dengan adanya dana berjumlah 74.093 Desa di seluruh Indonesia.
desa yang keluar mulai tahun 2015. Dana tersebut terus
meningkat di setiap tahunnya. Tabel 2 Jumlah Dana Desa Per Desa
dari Tahun 2015 Sampai 2018
Tabel 1 Jumlah Dana Desa dari APBN

Tahun Jumlah Dana Desa dari APBN Tahun Jumlah Dana Desa Per Desa
2015 20,8 Triliun
2016 47 Triliun 2015 550 Juta
2017 60 Triliun
2018 58,2 Triliun 2016 ± 1 Miliar

Sumber: Kemenkeu RI 2017 800 Juta Sampai 1,3 Miliar

2018 800 Juta Sampai 3,5 Miliar

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Begitu besar peran yang diterima oleh desa,
tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar

1

pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa Tabel 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nasional
Laporan keuangan menjadi tolak ukur tanggung jawab
yang dibebankan pada Pemerintah Daerah sampai unit No Tahun Nilai Rata-Rata (%)
yang terkecil yaitu Desa dalam mengelola
keuangannya. 1. 2015 57,27%

Pengawasan menjadi salah satu faktor dalam 2. 2016 57,44%
menciptakan pemerintahan yang bersih. Apalagi uang
yang di berikan pada tiap desa sangat banyak sehingga Sumber : Menpan RB
memerlukan pengawasan untuk menjaga uang yang
dimandatkan pemerintah pusat untuk membangun desa Menurut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja
diseluruh Indonesia. Keterlambatan keuangan akan Instansi Pemerintahan) yang dikeluarkan oleh
menimbulkan kecurigaan/dugaan-dugaan mengenai Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
transparansi, akuntabilitas dan usaha preventif dalam Reformasi Birokrasi 2 tahun terakhir menunjukkan
menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. bahwa nilai tersebut masuk dalam kategori memadai
Masih banyaknya LKPD lambat dan tidak tepat waktu dan masih perlu banyak perbaikan. Maka masih
dalam menyampaikan laporan ke Badan Pemeriksa diperlukan pertanggungjawaban yang besar dalam hal
Keuangan (BPK) RI, ada beberapa informasi terkait akuntabilitas kinerja pada umumnya.
pengaduan yang masuk kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Rendahnya akuntabilitas kinerja, khusunya
Timur Tahun 2015 sampai 2017 mengeluarkan data dalam pengelolaan keuangan desa akan menimbulkan
terkait laporan pengaduan masyarakat yang masuk permasalahan. Permasalahan pada pengelolaan
kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Laporan keuangan desa yang didalamnya terdapat dana desa
pengaduan masyarakat tersebut dibagi dalam 6 topik yang sangat besar dan mengalami peningkatan akan
pengaduan. membuka terjadinya celah korupsi. Celah korupsi ini
bisa terjadi pada saat pengelolaan keuangan desa
dilakukan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan.

Tabel 3 Laporan Pengaduan Masyarakat BPK Tabel 5 Permasalahan dalam Pengelolaan
Perwakilan Provinsi Jawa Timur Keuangan Desa

Topik Jumlah Pengaduan No Permasalahan dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
No Pengaduan 2015 2016 2017
1. 97,27 Persen Korupsi Dana Desa Oleh Kades
1. Informasi 18 38 30 dan Istri

Penyimpangan 2. Korupsi Anggaran Desa
3. 4 Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana
Keuangan
Desa Versi ICW (Indonesia Corruption
Negara/Daerah Watch)

2. Permohonan 3 5 1 4. ICW Sebut Korupsi di Desa Tempati Posisi
Ketiga Sepanjang 2016
Pemeriksaan
5. Kejari Klaten Temukan Indikasi
3. Laporan Hasil 0 1 0 Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa

Pemeriksaan 6. KPK Soroti 4 Kelemahan Dana Desa yang
Buka Peluang Korupsi
4. Kepegawaian/S 0 0 0

DM

5. Informasi BPK 0 0 0

yang

Dipublikasi 7. 2 Kasus Dalam 3 Tahun, Kejari Tabalong
Nilai Lemahnya Administrasi Jadi Sebab
6. Lain-lain 3 6 0 Korupsi Dana Desa

7. Jumlah 24 50 31 Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Permasalahan pengelolaan keuangan desa
yang berujung korupsi ini memiliki beberapa penyebab
Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur. di dalamnya. Penyebab yang paling banyak adalah
Yang paling menarik disini adalah dari 6 item topik terkait pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam
pengaduan, informasi penyimpangan keuangan pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga disebabkan
negara/daerah menjadi jumlah yang tertinggi. Dari sini karena masih adanya beberapa kepala desa yang
bisa diketahui bahwa pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan sangat penting.

2

melakukan monopoli kekuasaan atau keuangan dibawa Tabel 8 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dari 5
dan dikelola sendiri. Kabupaten/Kota yang memiliki opini WTP stabil
selama 5 tahun terakhir

Ketujuh kalinya, Pemprov Jatim kembali No Nama Jumlah
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Selain itu Kabupaten/ Kec Kel Desa
Opini LKPD Provinsi Jawa Timur dalam 6 tahun
terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota
Mulai dari naiknya jumlah opini wajar tanpa
pengecualian dan menurunnya opini wajar dengan 1. Kab 21 26 281
pengecualian juga tidak wajar.
Ponorogo

2. Kab Bwi 24 28 189

3. Kota Sby 31 154 -

Tabel 6 Keterangan Opini LKPD Pada 6 Tahun 4. Kota Malang 5 57 -
Terakhir/TA 2012-2017 Provinsi Jawa Timur
5. Kota Blitar 3 21 -

Tahun Keterangan Opini LKPD Jumlah Sumber : Lampiran I Permendagri No 39 Tahun 2015
Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
WTP WDP TW TMP Pemerintahan

2012 12 26 - - 38

2013 16 21 1 - 38 Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten
Banyuwangi menjadi Kabupaten yang memiliki
2014 25 13 - - 38 laporan keuangan yang stabil pada kurun waktu 5
tahun terakhir. Selain itu hanya Kabupaten
2015 28 10 - - 38 Banyuwangi dan Kabupaten Ponorogo memiliki
wilayah administrasi desa di dalamnya. Dari
2016 30 8 - - 38 jumlahnya, Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah desa
yang lebih banyak daripada Kabupaten Banyuwangi.
2017 36 2 - - 38 Dengan banyaknya wilayah administrasi ini akan
membuat tiap wilayah membuat rincian laporan
Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pengelolaan keuangan yang lebih banyak dan harus
dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Meskipun mengalami peningkatan namun hanya
ada 5 Kota/Kabupaten dari 38 Kota/Kabupaten yang Dana Desa dikelola dengan kebijakan masing-
stabil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian masing Kabupaten dengan menyesuaikan potensi yang
dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Hal ini ada. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
menunjukkan bahwa masih banyak kota/kabupaten membuat desa memiliki wewenang untuk mengatur
yang belum bisa mengelola keuangan daerahnya pemerintahannya sendiri dengan tujuan
dengan baik secara konsisten. mensejahterakan masyarakat desa. Kabupaten
Ponorogo salah satu Kabupaten yang memakai aplikasi
Tabel 7 LHP atas 5 LKP Kota/Kabupaten pengelolaan keuangan yang bernama “SISKEUDES”.
yang Stabil Pada 6 Tahun Terakhir/TA 2012-2017
SISKEUDES adalah kepanjangan dari Sistem
Provinsi Jawa Timur Keuangan Desa, SISKEUDES ini merupakan aplikasi
pengelolaan keuangan desa. Aplikasi tata kelola
No Kota/ WTP yang diperoleh keuangan desa ini pada awalnya
dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Kabupaten Tahun 2000 Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan
BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah
12 13 14 15 16 17 diimplementasikan secara perdana di Pemerintah
1. Kota Sby √ √ √ √ √ √ Kabupaten Mamasa pada bulan Juni
2. Kota Malang √ √ √ √ √ √ 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini
3. Kota Blitar √ √ √ √ √ √ selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP
4. Kab Ponorogo √ √ √ √ √ √ Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah
5. Kab Bwi √ √ √ √ √ √ setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh
Tim yang telah ditunjuk.
Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Banyak Kota dan Kabupaten di Jawa Timur
Dari 5 Kota/Kabupaten yang memiliki yang masih belum memiliki opini WTP yang konsisten
kestabilan opini wajar tanpa pengecualian, hanya dalam 6 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Banyuwangi yang Ponorogo termasuk Kabupaten yang memiliki opini
memiliki daerah administrasi unit terkecil yang laporan keuangan yang konsisten tersebut. Bahkan
bernama Desa. Banyaknya Desa akan menambah Kabupaten Ponorogo melakukan konsistensi laporan
beban tanggungjawab dari pemerintah kabupaten yang keuangannya tersebut di tingkat Desa di seluruh
terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin
banyak desa yang ada maka akan membutuhkan
pengawasan yang lebih ekstra.

3

Kabupaten yang berjumlah 281 Desa dengan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu pilot
memperoleh penghargaan Pada Bulan Oktober 2016 project di Indonesia, Kabupaten Ponorogo berhasil
yang lalu, Tim “Quality Assurance” dari Bank Dunia, mengimplementasikan secara keseluruhan pada 281
BPKP dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Desa. Hal tersebut juga membuat Kabupaten Ponorogo
kegiatan review aplikasi dan pendokumentasian kisah menjadi yang terbaik daripada yang lain. Pengawasan
sukses (success story) di Kabupaten Ponorogo. Dan sangatlah penting dalam hal ini mengingat jumlah Desa
berdasarkan hasil kegiatan tersebut, Kabupaten di Kabupaten Ponorogo tidaklah sedikit.
Ponorogo mendapatkan penghargaan atas implementasi
SISKEUDES yang tergolong paling baik ditinjau dari Rumusan Masalah
segi ketertiban, kepatuhan dan ketepatan waktu dalam
penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta Berdasarkan latar belakang permasalahan
administrasi keuangannya. Dari penghargaan tersebut, sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian
Kabupaten Ponorogo diberikan kesempatan untuk ini adalah:
mendapatkan undangan kunjungan pertukaran Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
pengetahuan dan berbagi pengalaman mengenai melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
pengelolaan keuangan desa dan pengawasan berbasis di Desa Ngunut dan Desa Gupolo Kecamatan Babadan
masyarakat ke India pada tanggal 29 Januari hingga 3 Kabupaten Ponorogo?
Februari 2017 yang lalu, bersama dengan pegawai dari
kementerian lembaga terkait yaitu, BPKP, Tujuan Penelitian
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT Tujuan penelitian ini adalah untuk
dan Transmigrasi, BAPPENAS, dan World Bank.
mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Berikut daftar Pilot Project SISKEUDES desa melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan
diurutkan berdasarkan implementasi yang menyeluruh Desa) di Desa Ngunut dan Desa Gupolo Kecamatan
di Desa-Desa dari Kabupaten saat dijalankan proyek Babadan Kabupaten Ponorogo.
percontohan pertama di Kabupaten Mamasa dan
dilanjutkan kepada Kabupaten lain setelah diambil alih Manfaat Penelitian
oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah BPKP Pusat: Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu

Tabel 9 Daftar Kabupaten yang menjadi Pilot administrasi negara. Perkembangan ilmu administrasi
Project SISKEUDES
negara yang dimaksud ini adalah yang mengkaji

tentang cara pemerintah desa dalam melakukan

No Kabupaten/Kota Provinsi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada publik

1 Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat melalui pengawasan yang dilakukan oleh sebuah

2 Kabupaten Jawa Timur sistem yang didukung oleh regulasi dan pengawasan

Ponorogo dari masyarakat di lingkungan desa.

3 Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat Manfaat Praktis

Utara Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat

4 Kota Pariaman Sumatra Barat memberikan bahan masukan dalam hal akuntabilitas

5 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur organisasi publik khususnya pemerintah desa untuk

6 Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur melakukan pertanggungjawaban pengelolaan

7 Kabupaten Tegal Jawa Tengah keuangan desa. Adanya akuntabilitas pada organisasi

8 Kabupaten Muba Sumatra Selatan publik akan membuat pengelolaan keuangan

(Musi Banyuasin) khususnya desa yang dilakukan dalam periode tertentu

9 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan bisa dipertanggungjawabkan kepada

10 Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat masyarakat/publik.

Tengah Kerangka Konseptual

Sumber : BPKP dan Pemerintah Daerah masing- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Akuntabilitas merupakan hal yang sulit
masing (data diolah)
dipisahkan dengan keuangan, dimana ada pengelolaan
Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP keuangan maka disitu harus ada akuntabilitas sehingga
telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan semua akan dapat dipertanggungjawabkan.
desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola
keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa Tabel 10 Definisi Akuntabilitas
(SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi
SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari No Penulis Definisi
74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan
Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi 1. Lembaga Akuntabilitas merupakan
tersebut.
Administrasi kewajiban untuk memberikan

4

Negara pertanggungjawaban atau efektivitas, kejujuran, dan
hasil yang sebesar mungkin5
menjawab dan menerangkan

kinerja atas tindakan

seseorang/badan

hukum/pimpinan suatu Ellwood dalam Mahsun membagi menjadi
empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh
organisasi kepada pihak yang organisasi sektor publik, antara lain6:

memiliki hak atau 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
kewenangan untuk meminta 3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
keterangan atau
Sedangkan menurut Rasul, dimensi akuntabilitas yang
pertanggungjawaban1. harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik ada 5
yaitu7:
2. Hatry Akuntabilitas merupakan 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
2. Akuntabilitas manajerial
suatu istilah yang diterapkan 3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
untuk mengukur apakah dana 5. Akuntabilitas finansial

publik telah digunakan secara Melihat pendapat ahli sebelumnya, maka
didapatkan kolaborasi 7 dimensi akuntabilitas yang
tepat untuk tujuan dimana harus dipenuhi. Penggunaan indikator tersebut dalam
penelitian ini hanya menggunakan 5 indikator saja
dana publik tadi ditetapkan diantara 7 indikator yang dikemukakan oleh kolaborasi
dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood
dan tidak digunakan secara dan Rasul dikarenakan indikator yang lain tidak
ilegal2. relevan jika digunakan dalam penelitian ini yang
dianggap oleh peneliti tidak sesuai dengan konteks
3. Finner Akuntabilitas merupakan penelitian.

konsep yang berkenaan

dengan standar eksternal yang

menentukan kebenaran suatu

tindakan oleh administrasi
negara (birokrasi publik)3.

4. Mahsun Akuntabilitas dapat dipahami

sebagai kewajiban pihak

pemegang amanah (agent)

untuk memberikan

pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang Tabel 11 Indikator Akuntabilitas dalam
SISKEUDES
menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi

amanah (principal) yang No Indikator Definisi

memiliki hak dan 1. A.kuntabilitas Akuntabilitas kejujuran terkait

kewenangan untuk meminta Kejujuran dengan penghindaran
pertanggungjawaban tersebut4.
penyalahgunaan jabatan (abuse
5. Jabra dan Akuntabilitas sebagai
of power)8.
Dwivedi persyaratan mendasar untuk

mencegah penyalahgunaan Akuntabilitas kejujuran terkait

kewenangan yang dengan penghindaran

didelegasikan dan menjamin penyalahgunaan jabatan,

kewenangan tadi diarahkan korupsi dan kolusi,

pada pencapaian tujuan-tujuan akuntabilitas kejujuran

nasional yang diterima secara

luas dengan tingkat efisiensi,

1 Widodo, Joko (2001) Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol 5 Widodo, Joko (2001) Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya:
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Hal 4
6 Mahsun, Mohamad (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik.
Insan Cendekia. Hal 5 Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hal 86
2 Widodo, Joko (2001) Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol 7 Rasul, Sjahruddin (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Kinerja dan Anggara dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang
Insan Cendekia. Hal 148 Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
3 Widodo, Joko (2001) Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Hal 11
8 Mahsun, Mohamad (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik.
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hal 86

Insan Cendekia. Hal 148 5
4 Mahsun, Mohamad (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik.

Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Hal 83

menjamin adanya praktik program yang telah dibuat
organisasi yang sehat9.
sampai pada pelaksanaan
2. Akuntabilitas Akuntabilitas hukum terkait program14.

Hukum dengan jaminan adanya 5. A. Finansial Akuntabilitas finansial adalah
pertanggungjawaban lembaga-
kepatuhan terhadap hukum dan lembaga publik untuk
menggunakan uang publik
peraturan lain yang (public money) secara
economi, efisien, dan efektif,
disyaratkan dalam penggunaan tidak ada pemborosan dan
sumber dana publik10. kebocoran dana serta
korupsi15.
Akuntabilitas hukum terkait

dengan dilakukannya

kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lain yang Akuntabilitas finansial ini

disyaratkan dalam organisasi, mengharuskan lembaga-

akuntabilitas hukum menjamin lembaga publik untuk

ditegakkannya supremasi membuat laporan keuangan
hukum11.
untuk menggambarkan kinerja
3. Akuntabilitas Akuntabilitas manajerial yang
finansial organisasi kepada
Manajerial dapat juga diartikan sebagai
pihak luar16.
akuntabilitas kinerja

(performance accountability)

adalah pertanggungjawaban Pengawasan
Aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan
untuk melakukan pengelolaan
keuangan desa ini berfungsi melakukan pengawasan.
organisasi secara efektif dan
Tabel 12 Definisi Pengawasan
efisien12.

4. Aakuntabilitas Akuntabilitas program terkait

Program dengan pertimbangan apakah

tujuan yang ditetapkan dapat No Penulis Definisi

dicapai atau tidak, dan apakah 1. Kathryn Bartol, Fungsi pengawasan ini

telah mempertimbangkan Tein M., berkaitan dengan 3 fungsi

alternatif program yang dapat Matthews G, manajemen utama lainnya

memberikan hasil optimal dan Martin D yaitu perencanaan
dengan biaya minimal13.
(planning),

Akuntabilitas program berarti pengorganisasian

bahwa pemrograman (organizing), dan

organisasi hendaknya pengarahan (leading)17.

merupakan program yang 2. Sondang P. Pengawasan merupakan

bermutu dan mendukung Siagian proses pengamatan dari

strategi dalam pencapaian visi, seluruh kegiatan organisasi

misi dan tujuan organisasi. guna lebih menjamin

Lembaga publik harus bahwa semua pekerjaan

mempertanggungjawabkan yang sedang dilakukan

sesuai dengan rencana

9 Rasul, Sjahruddin (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas 14 Rasul, Sjahruddin (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas
Kinerja dan Anggara dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang
Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia. Kinerja dan Anggara dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang
Hal 11
10 Mahsun, Mohamad (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hal 86
11 Rasul, Sjahruddin (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Hal 11
Kinerja dan Anggara dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang 15 Mahmudi (2007) Manajemen Kinerja Sektor Publik: Edisi Pertama.
Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
Hal 11 Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Hal 11
12 Rasul, Sjahruddin (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas 16 Rasul, Sjahruddin (2002) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas
Kinerja dan Anggara dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang
Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia. Kinerja dan Anggara dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang
Hal 11
13 Mahsun, Mohamad (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hal 86
Hal 12
6 17 Bartol, Kathryn, Tein M., Matthews G., Martin D. 2003.
Management : A Pasific Rim Focus. Australia: McGraw-Hill. Hal 493

yang telah ditentukan penyempurnaan lebih
sebelumnya18. lanjut23.

3. Sujamto Pengawasan adalah segala

usaha atau kegiatan untuk Proses Pengawasan

mengetahui dan menilai Menurut Sujamto, proses pengawasan adalah
serangkaian tindakan dalam melaksanakan
kenyataan yang pengawasan24. Dalam pengawasan sendiri terdapat
beberapa proses/langkah-langkah didalamnya, menurut
sebenarnya tentang Brantas, proses pengawasan dilakukan secara bertahap
melalui langkah-langka berikut25:
pelaksanaan tugas atau
1.Menentukan standar-standar yang akan
pekerjaan, apakah sesuai digunakan dasar pengawasan.

dengan yang semestinya 2.Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah
atau tidak19. dicapai.

4. Made Wahyu Pengawasan adalah 3.Membandingkan pelaksanaan atau hasil
dengan standar dan menentukan
Suthedja dan I sebagai alat bantu untuk penyimpangan jika ada.

Gusti Ketut merangsang pertumbuhan 4.Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat
penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan
Swalem yang berkelanjutan dengan sesuai dengan rencana.

cara mengatur, Hal serupa juga dijelaskan sebagaimana menurut
Winardi dalam Sujamto, proses pengawasan
membimbing, meneliti digambarkan dalam 4 langkah, yaitu26:

sehingga tercegah dari 1.Menetapkan dasar atau standar untuk
pengawasan.
penyimpangan-
2.Meneliti hasil yang dicapai.
penyimpangan untuk 3.Membandingkan pelaksanaan dengan standar

mengarah kepada tujuan20. dan menetapkan perbedaannya(bilamana ada
perbedaan).
5. G. R. Terry Pengawasan dapat 4.Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-
tindakan korektif.
didefinisikan sebagai Menurut Reeser dalam Sujamto, ada 3
langkah utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
proses penentuan, apa sebagai berikut27:
1. the establishment of standards by which the
yang harus dicapai yaitu achievement of plants can be measured.
(menetapkan standar dimana pencapaian
standar, apa yang harus rencana dapat diukur).
2. the comparison of performance result which
dilakukan yaitu these standards, and the seeking out of
deviation. (membandingkan antara hasil
pelaksanaan, menilai kinerja dengan standar tersebut serta
mengidentifikasi penyimpangan).
pelaksanaan dan apabila 3. the initiation of action to correct continuance
of the deviations or to modify the plans.
perlu melakukan (inisiatif tindakan korektif terhadap
penyimpangan atau merubah perencanaan).
perbaikan-perbaikan, Hal yang tidak jauh berbada juga dijelaskan menurut
Gary Dessler dalam Sujamto berpendapat bahwa ada 3
sehingga pelaksanaan

sesuai dengan rencana

yaitu selaras dengan
standar21.

6. George R. Pengawasan adalah

Terry dan mengukur pelaksanaan

Leslie W. Rue dengan tujuan-tujuan,

menentukan sebab-sebab

penyimpangan-

penyimpangan dan

mengambil tindakan-

tindakan korektif dimana
perlu22.

7. Brantas Pengawasan ialah proses

pemantauan, penilaian, dan

pelaporan rencana atas

pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan untuk

tidakan korektif guna

18 Siagian, P. Sondang (2007) Fungsi-Fungsi Manajerial: Edisi Revisi. 23 Brantas (2009) Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta Hal
188
Jakarta: Bumi Aksara. Hal 125 24 Sujamto (1983) Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan.
19 Sujamto (1983) Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 95
25 Brantas (2009) Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta Hal
Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 17 195
20 Suthedja, Made Wahyu dan Swalem, I Gusti Ketut (1989) 26 Sujamto (1994) Asas-asas Manajemen. Jakarta: Sinar Grafika Hal
96
Manajemen Pembangunan Desa. Surabaya: Usaha Nasional. Hal 139 27 Sujamto (1994) Asas-asas Manajemen. Jakarta: Sinar Grafika Hal
21 Brantas (2009) Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta Hal 96

189 7
22 Terry, R. George dan Rue, W. Leslie (2009) Dasar-Dasar

Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 10

langkah pokok dalam proses pengawasan atau proses Hubungan Pengawasan dengan Akuntabilitas
pengendalian yaitu28:
Tabel 14 Hubungan Pengawasan dengan
1. Establish same type of standard of targets. Akuntabilitas
(menetapkan beberapa jenis standar atau
sasaran). No Penulis Hubungan Kerangka

2. Measure actual performance agains these Konseptual
standards. (mengukur atau membandingkan
kenyataan yang sebenarnya terhadap standar). 1. Joko  Ada 3 asumsi faktor yang

3. Identify deviations and take corrective action. Widodo penyebab mengapa
(identifikasi penyimpangan dan pengambilan
tindakan korektif). akuntabilitas kinerja

Dengan melihat pendapat yang disampaikan oleh para birokrasi publik dalam
ahli mengenai proses pengawasan maka pengawasan
yang dilakukan dalam konteks penelitian ini ditinjau menjalankan tugas dan
dari:
tanggungjawabnya masih

rendah, salah satunya

Tabel 13 Indikator Proses Pengawasan dalam adalah karena
SISKEUDES “…lemahnya fungsi

kontrol (controlling) atas

pelaksanaan tugas
tersebut29”
No Proses Indikator
2. Lembaga  dimana dalam pelaksanaan
Pengawasan
Administrasi akuntabilitas sangat terkait
1. Ketersediaan  Tujuan Pengawasan
Negara erat dengan control
Standar sebagai Standar (pengawasan)30

Pengawasan  Sasaran Pengawasan 3. Brantas  Salah satu tujuan

sebagai Standar pengawasan untuk

 Standar Fisik Pengawasan “…Menciptakan suasana

 Pengawasan Standar keterbukaan, kejujuran,

Biaya partisipasi, dan

 Pengawasan Standar akuntabilitas organisasi. 31”

Waktu  Manfaat pengawasan

2. Pengukuran  Pengukuran Pelaksanaan dimaksudkan untuk

Pelaksanaan Pengawasan melalui meningkatkan akuntabilitas

Pengawasan Laporan Tertulis dan keterbukaan.

3. Pelaksanaan  Perbandingan Standar Pengawasan pada dasarnya

Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan menekankan langkah-

 Penemuan langkah pembenahan atau

Ketidaksesuaian koreksi yang objektif jika

Pelaksanaan terjadi perbedaan atau

(Penyimpangan) penyimpangan antara

pelaksanaan dengan

Dalam konteks penelitian ini, peneliti concern perencanaanya32.
pada salah satu bentuk pengawasan yang tidak
langsung yaitu pengawasan yang dilakukan subjek Motode Penelitian
pengawas tanpa mendatangi tempat pelaksanaan
pekerjaan dari obyek yang diawasi. Pengawasan ini Metode penelitian yang digunakan dalam
dapat dilakukan dalam bentuk bantuan sistem aplikasi . penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
Pengawasan yang mempengaruhi akuntabilitas dalam kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah
bentuk aplikasi yang dimaksud adalah sebuah metode atau natural setting dan data yang terkumpul
pengawasan yang dilakukan dengan aplikasi merupakan data yang bersifat kualitatif33.
“SISKEUDES”. Aplikasi ini adalah salah satu jenis
pengawasan dari segi bertemu dan tidaknya subjek dan 29 Widodo, Joko (2001) Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol
obyek pengawasan yang teridentifikasi sebagai
pengawasan tidak langsung. Jadi aplikasi di dalam Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya:
pengelolaan keuangan sebagai salah satu jenis
pengawasan bisa mempengaruhi akuntabilitas. Insan Cendekia. Hal 14
30 Widodo, Joko (2001) Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol
28 Sujamto (1994) Asas-asas Manajemen. Jakarta: Sinar Grafika Hal
95 Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya:

8 Insan Cendekia. Hal 167
31 Brantas (2009) Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta Hal

190
32 Brantas (2009) Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta Hal

190
33 Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan

R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 8

Selanjutnya adalah tipe penelitian, tipe 10. Sutrisno Pelaksana Kegiatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Gupolo
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang mencoba untuk memberikan gambaran secara Tabel 16 Daftar Informan Pengawas Pengelola
sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, Keuangan Desa
ataupun menyediakan informasi34. Berdasarkan tujuan
penelitian, penelitian ini memiliki tujuan yang sama No Nama Informan Jabatan
dengan tujuan penelitian deskriptif, yaitu untuk
menggambarkan atau mendeskripsikan tentang 1. Rohman Ketua RT 02 RW 01
bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
melalui aplikasi “SISKEUDES” di Desa Ngunut dan Dukuh Ngunut II Desa
Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo. Ngunut

Penentuan informan kunci dalam penelitian ini 2. Suroto Ketua RT 02 RW 03
dilakukan dengan teknik purposive. Menurut Sutrisno
Hadi (1987) dalam Hamidi yaitu pemilihan Dukuh Gupolo Kulon,
sekelompok subjek penelitian didasarkan atas ciri-ciri
atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui Desa Gupolo
sebelumnya35. Untuk penentuan informan selanjutnya
digunakan untuk memperluas informasi yang 3. Aipda Dafik Bhabinkamtibmas
dilakukan dengan teknik snowball, yaitu teknik
pengambilan sampel sumber data, yang mula-mula Andrianto S.H
jumlahnya kecil, kemudian membesar. Hal ini
dilakukan karena peneliti masih memerlukan sumber 4. Siti Khotijah Ketua Badan
data yang lain untuk melengkapi data yang diberikan
dari informan sebelumnya.36 Permusyawaratan Desa

Dalam penelitian ini informan dibedakan Ngunut
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengelola
keuangan desa dan kelompok pengawas dalam 5. Drs. Mulyani Ketua Badan
pengelolaan keuangan desa.
S.Pd., M.Hum Permusyawaratan Desa

Gupolo

6. Sumiatin S.Sos Kepala Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat Kecamatan

Babadan

7. Bobby Aji Antoni Kepala Seksi Keuangan

C, S.STP dan Aset Desa, Bidang

Pemerintahan Desa

8. Drs. Karmidi Kepala Bidang Bidang

Tabel 15 Daftar Informan Pengelola Keuangan M.M Penguatan
Desa
Kelembagaan, Usaha

Ekonomi Masyarakat

No Nama Informan Jabatan dan Sosial Budaya

1. Hari Sumarsono Kepala Desa Ngunut Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi
2. Alwin Febrianto Sekertaris Desa Ngunut
menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data
3. Miin Daryati Bendahara Desa
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek
S.Ag Ngunut yang akan diteliti37. Data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu38. Data
4. Faizal Nugroho Operator SISKEUDES
premier yang dikumpulkan berupa wawancara dan
Putro Desa Ngunut
dokumentasi sedangkan data sekunder berupa studi
5. Mohammad Pelaksana Kegiatan
dokumenter.
Handa Desa Ngunut
Teknik analisis data yang digunakan dalam
6. Basuki Romdon Kepala Desa Gupolo
penelitian ini adalah analisis model interaktif yang
S.Ag
dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu analisis
7. Nur Marhudi Plt. Sekertaris Desa
akan dilakukan secara terus menerus sampai pada data
Gupolo
jenuh, yaitu ketika tidak diperolehnya lagi
8. Roh Hayati Bendahara Desa
data/informasi baru. Ada 3 aktifitas yang dilakukan
Gupolo
dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian
9. Leni Purwitasari Operator SISKEUDES data, verifikasi dan penarikan kesimpulan39.

Desa Gupolo

34 Kartiko, Widi Restu (2010). Asas Metodologi Penelitian. 37 Suyanto, Bagong dan Sutinah. (Ed). (2008). Metode Penelitian
Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 47 Sosial. Jakarta: Kencana Hal 55
35 Hamidi (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press. 38 Suyanto, Bagong dan Sutinah. (Ed). (2008). Metode Penelitian
Hal 92 Sosial. Jakarta: Kencana. Hal 55
36 Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan 39 Mathew J. Miles, A. Michael Huberman, (1992) Analisis Data
R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 81 Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Baru. Jakarta: UI Press. Hal
15-20

9

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur
yang ada dalam proses pengelolaan keuangan desa
dipakai adalah triangulasi sumber data. Menurut melalui aplikasi SISKEUDES. Hal-hal yang dilakukan
untuk menghindari penyalahgunaan dalam mencapai
Moleong, triangulasi sumber data adalah mengecek pengelolaan keuangan desa yang sehat di Desa Ngunut
dan Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten
kembali dan membandingkan derajat suatu informasi Ponorogo dengan mengikuti prosedur dalam aplikasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda40. SISKEUDES. Aplikasi yang memaksa pemerintah desa
untuk tidak melakukan monopoli kekuasaan dan
Hasil dan Pembahasan keterbukaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu
Proses pengawasan tersebut terdiri dari Pemerintah Desa Ngunut dan Desa Gupolo, Kecamatan
Babadan, Kabupaten Ponorogo didukung dengan
ketersediaan standar, pengukuran pelaksanaan, dan adanya pengawasan dari lingkungannya dalam proses
pelaksanaannya sesuai yang diungkapkan oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Sujamto, Winardi, Reeser, dan Gary Dessler. Sehingga
pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi Akuntabilitas Hukum
akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan
elaborasi dimensi akuntabilitas yang diungkapkan oleh Kedua pemerintah desa melakukan akuntabilitas
Elwood dan Sjahruddin Rasul. pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan
keuangan desa sesuai bidang yang ada dalam aplikasi
Pengawasan dalam aplikasi SISKEUDES telah SISKEUDES. Selain itu, penggunaan dalam
memenuhi ketersediaan standar mulai dari tujuan, pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan
sasaran, fisik, biaya, waktu dari standar pengawasan. yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Peraturan
Begitu pula juga memenuhi pengukuran pelaksanaan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa ke dalam 2
pengawasan yaitu melalui laporan tertulis dan bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dan
pelaksanaan pengawasan melalui perbandingan standar pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun
dengan hasil pelakasanaan dan penemuan prosentasenya tidak ditentukan dalam peraturan,
ketidaksesuaian (penyimpangan). Dengan demikian Kabupaten memberikan rekomendasi penggunaan lebih
pengawasan tersebut mendukung adanya akuntabilitas besar dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa.
pengelolaan keuangan desa di Desa Ngunut dan Desa
Gupolo Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Akuntabilitas Manajerial

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang Kedua pemerintah desa melakukan efisiensi
telah dilakukan oleh peneliti, Aplikasi SISKEUDES penggunaan keuangan desa dalam belanja desa sesuai
memaksa pemerintah desa untuk mengikuti dokumen sebelumnya dan prosedur pengelolaan yang
prosedur/aturan yang ada di dalam aplikasi sehingga ada. Penggunaan keuangan desa tersebut terdapat pada
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDes dan PAPBDes. Sehingga penggunaan
desa. Pengelolaan keuangan dalam aplikasi keuangan desa bisa menjadi efisien dalam belanja desa
SISKEUDES terdapat standar, pengukuran baik saat awal tahun dan perubahannya mengikuti
pelaksanaan melalui laporan lisan, dan perbandingan harga yang ada dilapangan dan sesuai standar barang
dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan yang ditentukan.
pengelolaan keuangan desa pada aplikasi SISKEUDES
dilakukan setiap ada transaksi yang dilakukan Akuntabilitas Program
Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah Desa harus
mengikuti alurnya agar tidak terkena sanksi dari Kedua pemerintah desa melakukan program
Institusi terkait. untuk mencapai visi dan misi pengelolaan keuangan
yang akuntabel terdapat dari aplikasi sendiri dan juga
Pengawasan yang terjadi dalam proses dari lingkungan yang mendukung. Aplikasi membuat
pengelolaan keuangan desa pada aplikasi SISKEUDES hasil laporan keuangan menjadi akuntabel dan
akan mencapai akuntabilitas apabila terdapat didukung operator desa yang memiliki kelompok/ruang
kemauan/motivasi tinggi yang dimiliki setiap individu untuk berdiskusi. Selain itu pengawasan yang
atau kelompok untuk melaksanakan tugas pokok dan dilakukan di lingkungan desa dan diatasnya membuat
fungsinya sesuai dengan prosedur atau peraturan pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel.
dalam pengelolaan keuangan desa dan didukung
dengan pengawasan yang ada di lingkungannya untuk Akuntabilitas Finansial
membangun desa. Hal ini seperti yang terjadi pada
proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kedua pemerintah desa melakukan akuntabilitas
Pemerintahan Desa Ngunut dan Desa Gupolo pengelolaan keuangan desa dengan
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo melalui mempertanggungjawabkanya kepada kepada publik.
aplikasi SISKEUDES. Proses pengelolaan keuangan baik dalam perencanaan
dan perubahan, penyerapan dan pencairan, dan juga
Akuntabilitas Kejujuran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
Kedua pemerintah desa melakukan akuntabilitas diberikan kepada tahunan kepada atasan.

40 Moleong, Lexy J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:

Remaja Rosdakarya. Hal 178

10

Selain itu, pemerintah desa juga melakukan 3. Akuntabilitas Manajerial
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan Aplikasi SISKEUDES memberikan efisiensi
mempertanggungjawabkanya kepada masyarakat desa
dan stakeholder terkait melalui informasi dan dokumen pengelolaan keuangan desa saat melakukan belanja
yang disampaikan pemerintah desa. Lebih dari itu, desa melalui cek harga pada APBDes tahun lalu untuk
pemerintah desa Gupolo melakukan inisiatif lebih APBDes dan pelaksanaannya memberdayakan PTPKD
dahulu untuk memasang baliho APBDes pada media di lapangan dalam Perubahan APBDes. Sehingga
informasi desa sebagai bentuk kinerja pemerintah desa. perbandingan harga dilapangan ini dirasa sangat efisien
Sedangkan pemerintah desa Ngunut sudah memiliki dalam menentukan harga terendah sesuai barang/jasa
media informasi desa namun masih menunggu format yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
resmi kesepakatan Kecamatan Babadan yang akan
dipasang. Terakhir terdapat rencana Kecamatan 4. Akuntabilitas Program
Babadan untuk membagi informasi kegiatan desa
kepada publik dalam website tahun ini. Aplikasi SISKEUDES memberikan prosedur

Kesimpulan pengelolaan keuangan desa yang ada di dalam aplikasi
”SISKEUDES” memaksa pemerintah desa melakukan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti pada bab sebelumnya terkait akuntabilitas penginputan data sesuai transaksi yang ada dan
pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi
“SISKEUDES”, pengelolaan keuangan melalui hasilnya pun diolah secara otomatis oleh aplikasi
aplikasi tersebut memberikan pengawasan secara tidak
langsung. Mulai dari pengisian data yang diperlukan meskipun kadang terdapat kekeliruan tanggal transaksi
untuk perencanaan dalam membuat APBDes dan saat pelaksanaan kegiatan. Aplikasi “SISKEUDES”
pelaksanaan untuk menyesuaikan hal-hal yang ada di
lapangan berupa Perubahan APBDes hingga hasil nya juga memaksa pemerintah desa untuk menunjuk
yaitu pelaporan. Selain itu aplikasi “SISKEUDES” ini
memaksa pemerintah desa untuk mendukung operator desa untuk melakukan pelatihan dan membuat
keterlibatan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya
pada pemerintah desa sesuai dengan tugasnya pada perkumpulan operator pengelolaan keuangan aplikasi
masing-masing posisi. Lebih dari itu, pada tataran “SISKEUDES” untuk mengoperasikannya.
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga didukung
oleh lingkungan yang ikut terlibat dalam pengelolaan 5. Akuntabilitas Finansial
keuangan desa baik dari berbagai elemen stakeholder Aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan
di lingkungan desa sampai Kabupaten. Dengan
demikian pengawasan melalui aplikasi “SISKEUDES” pengelolaan keuangan desa dengan 1 bahasa sekaligus
ini dapat memberi pertanggungjawaban pengelolaan memaksa Pemerintah Desa untuk
keuangan desa yang dapat dilihat dari dimensi mempertanggungjawabkan baik secara vertikal kepada
akuntabilitas sebagai berikut, yaitu: atasan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ponorogo dan Inspektorat Kabupaten
1. Akuntabilitas Kejujuran Ponorogo dan juga secara horizontal kepada
Aplikasi SISKEUDES memaksa Pemerintah masyarakat desa Ngunut dan Gupolo itu sendiri.

Desa untuk membagi-bagi tugas dalam pelaksanaan Saran
pengelolaan keuangan desa. Mulai dari penanggung
jawab, memberi verifikasi pelaksanaan, pemegang Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan
keuangan, pelaksana kegiatan di lapangan. Hasil sebelumnya, saran yang dapat diberikan terkait
laporan yang diolah aplikasi merupakan laporan yang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui
otomatis jadi sehingga laporan keuangan menjadi 1 Aplikasi “SISKEUDES” di Desa Ngunut dan Desa
bahasa dan memudahkan Pemerintah Desa untuk Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
membuat APBDes dan PAPBDes yang dapat dipasang adalah sebagai berikut:
di sudut-sudut desa pada papan media informasi
Pemerintah Desa. 1. Pada pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan

2. Akuntabilitas Hukum desa dengan Surat Permintaan Pembayaran hanya
Aplikasi SISKEUDES mengatur penggunaan
diatas hitam putih sehingga Pemerintah
pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam 5 bidang.
Selain itu aplikasi “SISKEUDES” membantu Desa Ngunut dan Pemerintah Desa Gupolo
mengetahui penggunaan semua sumber dana pada
penggunaan pelaksanaannya Sehingga penggunaan sebaiknya memiliki kesadaran integritas yang tinggi
semua sumber dapat dilihat dari laporan hasilnya pada
pelaporan pengelolaan keuangan desa. untuk menghindari kongkalikong dalam

pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan

pedoman pengelolaan keuangan desa khususnya

pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh PKD dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan di

lapangan dan TPK dalam melaksanakan kegiatan

survey harga di lapangan.

2. Pada hasil pengelolaan keuangan desa dalam
aplikasi “SISKEUDES” yang pada dasarnya

otomatis dan sesuai dengan nominal yang

sebenarnya namun seringkali penginputan tanggal

transaksi dalam aplikasi tidak sesuai dengan

transaksi di lapangan sehingga sebaiknya Operator

11

“SISKEUDES” harus menginput saat transaksi Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik:
Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi
dilakukan dan tidak menunggu 2-3 hari baru Ilmu Manajemen YKPN.

dilakukan penginputan. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor
Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
3. Pada hasil laporan pengelolaan keuangan desa
dalam aplikasi “SISKEUDES” yang menghasilkan Manullang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
laporan baik APBDes maupun PAPBDes yang
Mathew J. Miles, A. Michael Huberman, (1992)
bisa disederhanakan, sebaiknya Pemerintah Desa Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang
Metode Baru. Jakarta: UI Press.
Ngunut segera melakukan pemasangan informasi
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian
tersebut pada media informasi desa seperti Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Desa Gupolo sebagai bentuk Nawawi, Hadari. 2005. Metode Penelitian Bidang
Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University
pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Press.

4. Pada pertanggungjawaban laporan keuangan desa Rasul, Sjahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem
Akuntabilitas Kinerja dan Anggara dalam
secara horizontal yaitu kepada masyarakat, Perspektif UU No 17/2003 Tentang Keuangan
Negara. Jakarta: Percetakan Negara Republik
sebaiknya Pemerintah Desa melakukan Indonesia.

sosialisasi mengenai laporan pertanggungjawaban Siagian, P. Sondang. 2001. Manajemen Strategik.
Jakarta: Bumi Aksara.
terbuka kepada masyarakat desa agar masyarakat
Siagian, P. Sondang. 2007. Fungsi-Fungsi Manajerial:
tidak hanya sekadar menerima informasi saat Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

pertemuan RT saja sehingga masyarakat akan Soebani. 1986. Dasar-Dasar Manajemen. Surabaya:
Institut Dagang Muchtar.
menjadi lebih kristis dalam mencermati publikasi
Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan
jumlah Dana Desa, penggunaan Dana Desa dan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Stoner, James A.F. dan Freeman, Edward R. 1994.
Manajemen Edisi Kelima. Jakarta: Intermedia.
lapangan yang jumlahnya besar ini agar tidak
Subagyo, P. Joko (1997). Metode Penelitian. Jakarta:
ada kebocoran dalam pengelolaan keuangan desa Rineka Cipta.

dan dapat dipertanggungjawabkan. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Daftar Pustaka
Sujamto. 1994. Asas-asas Manajemen. Jakarta: Sinar
Buku Grafika.

Abdullah dan Ibrahim Lubis. 1988. Materi Pokok Sujamto. 1994. Aspek-Aspek Pengawasan Di
Pengawasan Pembangunan. Jakarta: Karunika Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Unversitas Terbuka.
Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang
Bartol, Kathryn., Tein M., Matthews G., Martin D. Pengawasan: Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia
2003. Management : A Pasific Rim Focus. Indonesia.
Australia: McGraw-Hill.
Sumarto, Hetifa Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi dan
Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan
Alfabeta. Partisipatif Di Indonesia. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta:
Rajawali. Suthedja, Made Wahyu dan Swalem, I Gusti Ketut
(1989) Manajemen Pembangunan Desa.
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Surabaya: Usaha Nasional.
Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. (Ed). 2008. Metode
Djam’an Satori dan Aan Komariah. 2014. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syamsi, Ibnu. 2007. Efisiensi, Sistem, Dan Prosedur
Handoko, T Hani. 1998. Manajemen Edisi 2. Kerja: Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Terry, R. George. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen.
Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Jakarta: Bumi Aksara .
UMM Press.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Akuntabilitas
Herujito, Yayat M. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi
Jakarta: Grassindo. dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan
Cendekia.
Kartiko, Widi Restu. 2010. Asas Metodologi
Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Koontz, Harold. O’Donnell, Cyril dan Wehrich, Heinz.
1984. Manajemen Edisi Kedelapan: Jilid 2.
Jakarta: Intermasa.

Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur
Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan
Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public
Governance Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

12

Jurnal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Artini, Ni Made Dwi., Wahyuni, Made Arie., dan APBN
Herawati, Nyoman Trisna. 2017. Analisis
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES) dalam Konteks Disiplin Dokumen
Diri Pada Desa Tigawasa. Jurnal Akuntansi. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017
Vol 8 No 2. Universitas Pendidikan Ganesha. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Singaraja.
Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode
Juardi, Muhammad Sapril Sardi., Muchlis, Mustakin., Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
dan Putri, Reski Amalia. 2018. Evaluasi Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola
Penggunaan Aplikasi SIKSKEUDES dalam Keuangan Desa
Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Warta Pengawasan 2 Tahun 2017 Badan Pengawasan
Keuangan Desa (Studi Pada Desa Janetallasa, Keuangan dan Pembangunan
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa). Wawancara 2018
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol 4 No 1.
Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Putu, J., Atmadja, A.T., Monliasih, N.W. 2017.
Analisis Praktik Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Pelaba Pura (Studi Fenomenologi Di
Desa Pakraman Jaulah, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi. Vol 8
No 2. Universitas Pendidikan Ganesha.
Singaraja.

Swasono Priyo Hutomo, Muji. 2017. Studi Dampak
Intensitas Pengawasan Pelaksanaan Silokdes
Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APB
Desa di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk. Jurnal Administrasi
Negara. Vol 5 No 2. Universitas Airlangga.
Surabaya.

Triadnan, Isman. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa di Desa Sampulungan
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Talakar. Jurnal Administrasi Negara.
Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

13

14