Yayasan Masjid Al Hidayah 2022

ANGGARAN DASAR
DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN MASJID “AL HIDAYAH”
PERUMAHAN KLODRAN INDAH

Yayasan

Jl. Mangga II Perumahan Klodran Indah
Kec. Colomadu Karanganyar

1

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN MASJID “AL HIDAYAH” PERUMAHAN KLODRAN

INDAH DESA KLODRAN KECAMATAN COLOMADU KAB.
KARANGANYAR

ANGGARAN DASAR (AD)
YAYASAN MASJID “AL HIDAYAH” KLODRAN INDAH

MUQADIMAH

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan
kenikmatan Iman dan Islam. Shalawat dan Salam senentiasa kita haturkan
kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallaallahu ‘alaihi wasallam
beserta keluarga, para Sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dakwah
adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menciptakan tata
kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah, mulia dan penuh rahmat.

Warga muslim di Klodran berusaha berhimpun untuk mengerahkan
segala potensi dan secara nyata mengoptimalkan keberadaan Masjid Al
Hidayah sebagai pusat kegiatan dan pembinaan ummat Islam. Yayasan ini
menjadi salah satu gerak dakwah sekaligus indikator kesalehan masyarakat
secara umum, sebagaimana firman-Nya

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepadaAllah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan tiada takut (kepada siapapun) selain kepada
ALLAH, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk” (At-Taubah: 19).

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, dibentuklah Yayasan Masjid Al
Hidayah Klodran Indah, yang akan menjadi payung organisasi dalam
mengelola kegiatan ke-Islaman dan optimalisasi organisasi. Anggaran Dasar

2

dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) ini disusun sebagai pijakan dan
aturan baku untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan Yayasan Masjid Al
Hidayah Klodran Indah yang InsyaAllah baik dan terencana.

AD/ART ini disusun sebagai pijakan dan aturan baku untuk menjamin
penyelenggaraan Yayasan Masjid “Al Hidayah” Klodran Indah yang
sistematis dan konsisten.

3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Yayasan adalah organisasi yayasan yang mempunyai
kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak bisa
diserahkan kepada pengurus atau pengawas dan dipimpin oleh seorang
ketua pembina

2. Pengurus yayasan adalah organisasi yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan, dibantu oleh anggota pengurus, yang dipimpin
oleh seorang ketua yayasan, yang diangkat oleh pembina berdasarkan
rapat pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih/
diangkat kembali

3. Pengawas yayasan adalah organisasi yayasan yang melaksanakan
kepengawasan penyelenggaraan pengurus yayasan dan
bidang/lembaga dari yayasan

4. Bidang/Lembaga Yayasan adalah organisasi yang dikelola oleh
jama’ah muslim dan muslimah dalam melaksanakan kegiatan sesuai
bidang yang telah diberikan Surat Keputusan dari Yayasan
dilingkungan masjid atau masyarakat perumahan Klodran Indah.

5. Pengurus bidang/lembaga adalah jama’ah muslim dan muslimah yang
mengelola organisasi bidang yayasan sesuai Surat Keputusan.
Kepengurusan bidang yayasan dibantu oleh anggota pengurus yang
dipimpin oleh seorang ketua bidang yayasan untuk menjalankan
organisasi yang diangkat/ dipilih kembali oleh pembina, pengurus dan
pengawas yayasan.

6. Bidang Yayasan diberi amanah oleh musyawarah umum Yayasan
untuk melaksanakan tugas mengelola organisasi sesuai dengan
AD/ART Yayasan Masjid Al Hidayah dengan jangka waktu yang telah
ditentukan.

7. Rapat Majelis / Musyawarah Besar adalah pertemuan Pembina,
Pengawas, anggota/ pengurus Yayasan dengan Bidang/lembaga

4

Yayasan untuk memberi masukan dan membahas perubahan AD/ART
Yayasan untuk pengembangan Yayasan.
8. Rapat Umum/ Musyawarah Umum adalah pertemuan anggota/
pengurus Yayasan dengan Bidang Yayasan sebagai pengelola
anggaran bidang bertanggung jawab kepada yayasan tentang
ketercapaian program, sumber daya dan progresnya kepada yayasan
untuk mendapatkan pengesahan pada periode tertentu.
9. Pemisioner adalah suatu kondisi dimana, Pengurus Yayasan, Pengurus
Bidang Yayasan sudah tidak memiliki kuasa lagi untuk membuat
keputusan atau kebijaksanaan, sambil menunggu ketetapan yayasan
pengelolaan sementara dilaksanakan oleh Pembina Yayasan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2
Organisasi ini bernama Yayasan Masjid “AL HIDAYAH” Klodran Indah

Pasal 3

Yayasan Masjid Al Hidayah bertempat dan berkedudukan. Kantor Pusat :

Jalan : Mangga II

Desa : Klodran

Kecamatan : Colomadu

Kabupaten : Karanganyar

Provinsi : Jawa Tengah

Selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga “yayasan” yayasan dapat
membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain baik didalam
atau diluar wilayah RI berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari rapat pembina yayasan.

5

BAB III
AZAS, TUJUAN , SIFAT, VISI DAN MISI

Pasal 4
Azas yayasan masjid Al Hidayah berasaskan Islam dan berpedoman pada
Al-Qur’an dan hadits.

Pasal 5
Tujuan yayasan Masjid Al Hidayah adalah untuk memberikan pelayanan
jama’ah dalam kemakmuran Masjid Al Hidayah dan syiar islam sehingga
terbentuk masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT pada
suatu tatanan hidup Islam.

Pasal 6
Yayasan Masjid Al Hidayah adalah independen, tidak berafiliasi dan tidak
bernaung dibawah organisasi politik manapun.

Pasal 7
Visi Yayasan Masjid Al Hidayah adalah menjadikan masjid terbaik dalam
mengimplementasikan Al-Qur’an dan Sunnah Rosul sehingga terbentuk
masyarakat Islam yang bersatu dalam aqidah, berjama’ah dalam ibadah,
toleransi dalam khilafiah dan bekerjasama dalam muamalah.

Pasal 8
Misi yayasan Masjid Al Hidayah :

1. Menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah dengan khusyu’
hanya kepada Allah SWT yang nyaman, sejuk, dan damai. Serta
sebagai pusat kegiatan Islami.

2. Membimbing jama’ah Masjid Al Hidayah sebagai pribadi muslim yang
bertaqwa kepada Allah SWT

6

3. Menjadikan masjid sebagai pusat kajian Islam diperumahan Klodran
Indah, yang menjalankan dakwah Islamiah, pendidikan sosial dan
ekonomi yang bernafaskan Islam.

4. Membanguun Ukhuwah Islamiah antar jama’ah Masjid Al Hidayah
dengan umat Islam pada umumnya.

BAB IV
KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan yang dilaksankan oleh yayasan Masjid Al Hidayah Klodran Indah
1. Keagamaan
2. Pendidikan
3. Sosial Kemanusiaan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan dapat
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Keagamaan

a. Mendirikan sarana ibadah
b. Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah dan tempat

pengajian
c. Menerima dan menyalurkan amal, zakat, infaq dan sedekah
d. Membantu masyarakat untuk meningkatkan pemahaman

keagamaan
e. Melaksanakan syiar keagamaan (majelis taklim)
f. Menyelenggarakan pendidikan Agama, mengadakan

penelitian, seminar, ceramah-ceramah, dan karya-karya
keagamaan
g. Melakukan studi banding dibidang keagamaan

2. Kegiatan Pendidikan
a. Menyelenggarakan lembaga formal antara lain mendirikan

7

sekolah-sekolah dari tingkat kelompok bermain (play Group),
Taman Kanak-Kanak, Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah
Dasar Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama,
Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah, Madrasah-
madrasah hingga Perguruan Tinggi.
b. Menyelenggarakan pendidikan non formal antara lain mendirikan
Balai Pendidikan Ketrampilan pada umumnya tempat kursus
seperti bahasa, komputer, tata boga, Kejuruan, Program
Ketrampilan dan Pelatihan.
c. Menyelenggarakan pelatihan apresiasi di bidang seni, olahraga,
bimbingan tehnis bagi masyarakat dan guru-guru atau pendidik.
d. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan Latihan (Diklat)
e. Melakukan penelitian dan Observasi untuk kemajuan ilmu
pengetahuan
f. Menyelenggarakan studi banding peningkatan kegiatan dalam
bidang pengetahuan dan kebudayaan baik didalam negeri maupun
di luar negeri
g. Mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dengan badan-badan
lain baik pemerintah maupun swasta baik didalam maupun diluar
negeri
h. Mengadakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olah raga

3. Kegiatan Sosial Kemanusiaan

a. Memberi bantuan kepada korban bencana Alam seperti
banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung meletus

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang
c. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma,

fakir miskin, dan gelandangan
d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenazah
f. Memberikan Perlindungan Hak Asazi Manusia
g. Memberikan perlindungan Konsumen
h. Menyelenggarakan pelestarian Lingkungan hidup
i. Menyelenggarakan Pemberdayaan ekonomi umat Mendirikan

8

Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda
j. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium

Pasal 10

Untuk mencapai usaha-usaha/kegiatan-kegiatan tersebut, yayasan dapat
bekerjasama dengan badan-badan resmi pemerintah, swasta maupun
perorangan baik didalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud
dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan dari
yayasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

JANGKA WAKTU

Pasal 11

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN
Pasal 12

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari pendiri maupun
masyarakat.

2. Keuangan Yayasan digali dari sumber-sumber dilingkungan Yayasan,
umat Islam maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat

3. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan
Yayasan dapat juga diperoleh dari :
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
b. Wakaf
c. Hibah
d. Hibah wasiat dan
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

9

BAB V
KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Yayasan Masjid Al Hidayah keanggotaan yaitu keanggotaan jama’ah,
donatur, struktural, dan bidang-bidang sebagai berikut :

1. Keanggotaan jama’ah adalah warga di masjid Al Hidayah
2. Keanggotaan Donatur adalah warga perumahan Klodran Indah dan

sekitarnya.
3. Keanggotaan struktural, yang termasuk dalam struktural organisasi

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN
Pasal 14

Yayasan mempunyai organisasi yang terdiri dari :

1. Pembina;
2. Pengurus;
3. Pengawas;

PEMBINA
Pasal 15

1. Pembina adalah organ Yayasan yang menpunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas

2. Pembina terdiri dari seorang anggota atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang

diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang

perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

10

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota

Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran diri

Pasal 16

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya
2. Jabatan Ketua dan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya

apabila yang bersangkutan tersebut :
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 7
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina
e. Dinyatakan pailit di bawah pengampunan berdasarkan suatu
penetapan pengadilan
f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan
atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 17

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama para Pembina
2 Kewenangan Pembina meliputi :

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau

11

anggota Pengawas
c. Penetapan Kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

Yayasan dan
d. Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan

Yayasan dan
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

yayasan
f. Pengesahan Laporan Tahunan
g. Penunjukan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
h. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina maka segala tugas

dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau
anggota Pembina berlaku pula baginya

RAPAT PEMBINA

Pasal 18

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun,
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Pembina
dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota
Pengurus, atau anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanda panggilan
dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat
dan acara rapat

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili panggilan
tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimana pun
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina

12

tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina
lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 19

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila :
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan jumlah anggoa
Pembina
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina
kedua.
c. Pemanggilan sebagimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak
Rapat Pembina pertama
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri lebih ½ (satu perdua) jumlah
anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½
(satu per dua) jumlah suara sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul
ditolak

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina
yang diwakilinya

13

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani
kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari
yang hadir

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh
ketua rapat dan sekretaris rapat

7. Penandatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akte notaris.

8. Pembina dapat mengarnbil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat
pembina dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (delapan),
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka dia dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat

RAPAT TAHUNAN

Pasal 20

1. Pembina menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5
(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup

2. Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.
b. Pengesahkan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan
d. Pengesahkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Yayasan.

14

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus adalah organisasi yayasan yang melaksanakan kepengurusan
Yayasan sekurang- kurangnya terdiri dari :
a. Seorang Ketua
b. Seorang Sekretaris
c. Seorang Bendahara

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum

3. Dalam hal diangkat lebih dari l (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum

4. Dalam hal diangkat lebih dari l (satu) orang Bendahara maka l (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum

Pasal 22

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang
menyebabkan kerugian bagi yayasan masyarakat atau negara
berdasarakan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

2. PengurusYayasan diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
penerbitan Surat Keputusan.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus
Yayasan :
a. Bukan pendiri yayasan

15

b. Tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
c. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus
baru dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instasi yang
terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau
pelaksana kegiatan

Pasal 23

Jabatan Pengurus berakhir apabila :
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dengan penerbitan

Surat Keputusan.
5. Masa Jabatan berakhir

16

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 24

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk
kepentingan dan tujuan Yayasan

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan yayasan untuk disahkan Pembina

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Pengawas

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan
tentang segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal hal sebagai
berikut :
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam
berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri.
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta
tetap atas nama Yayasan.
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan.
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan
f harus mendapat persetujuan dari Pembina

17

Pasal 25

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan

Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan

Pasal 26

1. Ketua Umum bersama sama dengan salah seorang anggota pengurus
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta
mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan juga kepada pihak
ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris
umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang
sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus
serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal
hanya ada seorang sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Sekretaris umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal
hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Bendahara umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan
oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

18

PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 27

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dengan
penerbitan Surat Keputusan.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang
merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh
Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi
keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu- waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium

yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus

Pasal 28

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota
Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

19

RAPAT PENGURUS
Pasal 30

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat

Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih
oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam
hal rapat Pengurus berdasarkan surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat)

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
Pengurus kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 (empat)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
penggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak
Rapat Pengurus pertama.
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)
jumlah Pengurus.

Pasal 31

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
½ (satu per dua) jumlah pengurus.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul
ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara

20

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan
persetujuan rnengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS
Pasal 32

1. Pengawas adalah organisasi Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu)

orang diantaranya dapat diangkat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 33

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah perseorangan
yang mampu rnelakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan
bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan
kerugian bagi Yayasan masyarakat atau negara berdasarkan putusan

21

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan penerbitan
Surat Keputusan.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,
Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau
Pelaksana Kegiatan.

Pasal 34

Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. Meninggal Dunia
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang diancam hukuman dengan hukuman penjara paling sedikit 5
(lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dengan
penerbitan Surat Keputusan
5. Masa jabatan berakhir

22

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 35

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang :
a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan.
b. Memeriksa dokumen.
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas,
atau.
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
f. Pengawas dapat memberhentikan secara sementara 1 (satu)
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
g. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
h. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk
melaporkan secara tertulis kepada Pembina
i. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam
ayat 6 (enam), maka Pembina wajib memanggil anggota
Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela
diri.
j. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
pembelaan diri, sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh),
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
1. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
2. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

23

3. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

4. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS
Pasal 36

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak
mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan Kepada Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
acara Rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat
kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 37

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat

Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh
dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya
dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa

24

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila :.
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
Pengawas kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diselenggarakan/dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½
(satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 38

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½
(satu per dua) jumlah suara sah

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul
ditolak.

4. Pemungutan mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tetutup
dengan tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang

25

ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. Penandatangan yang
dimaksud ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta notaris.
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh)
mernpunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN
Pasal 39

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan
Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi
mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan

Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencatumkan tanggal, waktu, tempat
dan acara Rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat
kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat
gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau
Pengawas yang dipilih oleh dan dan Pengurus dan Pengawas yang hadir.

26

Pasal 40

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam
rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya
dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau
Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan
dianggap tidak ada

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN
Pasal 41

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila :
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah angota Pengawas
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pangilan
dan tanggal rapat
d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 ( dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Gabungan Pertama
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari

27

jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengawas
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan surat setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah surat suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita Acara Rapat yang untuk
pengesahannya ditanda tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara
tertulis dan semua Pegurus dan semua Pengawas memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertuis, dengan
menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat
7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 42

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari

Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember

28

LAPORAN TAHUNAN
Pasal 43

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat
5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan selama tahun buku yang
lalu serta hasil yang telah dicapai
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan
keuangan;
c. Laporan Tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan
Pengawas.
d. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang
tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan
harus menyebutkan alasan tertulis.

3. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
4. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar

akuntasi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan
pengumuman di Kantor Yayasan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 44

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah Pembina

2. Keputusan diambil berdasarkan rnusyawarah untuk mufakat
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling
sedikit 2/3 (dua per tuga) dari jumlah pembina yang hadir atau yang
diwakili

29

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai,
maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per
dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau
diwakili.

Pasal 45

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat
dalam bahasa Indonesia

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan
tujuan Yayasan

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan
kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator

PENGGABUNGAN

Pasal 46

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1
(satu) atau lebih dengan Yayasan dengan Yayasan lain dan
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat l (satu) dapat
dilakukan dengan memperhatikan :
a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa
dukungan Yayasan lain;

30

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban
umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada
Pembina.

Pasal 47

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat)
dari jumlah anggota Pembina yang hadir

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul recana
penggabungan

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua)
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari
Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari
Pembina dari masing- masing Yayasan

5. Rancangan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dituangkan dalam
akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa
Indonesia

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari tenhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran
dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri
Kehakirnan Dan Hak Asasi Manusia, untuk mendapat persetujuan
dengan dilampiri akta penggabungan

31

PEMBUBARAN
Pasal 48

1. Yayasan Bubar karena :
a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir
b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tidak
tercapai atau tidak tercapai
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan :
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit tersebut

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) huruf
a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bentindak sebagai
likuidator

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat)
dari jumlah anggota Pembina yang hadir

Pasal 49

1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat
keluar dicantumkan frase "Dalam Likuidasi" dibelakang nama Yayasan

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan
yang menunjuk likuidator

32

4. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan
perundang undangan di bidang kepailitan

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator

6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia

7. Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar harian berbahasa Indonesia

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal likuidasi berakhir wajib melaporkan
pembubaran Yayasan kepada Pembina

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat 8 (delapan) diatas dan pengumuman hasil likuidasi
sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) diatas tidak dilakukan maka
bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 50

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila diatur dalam undang-
undang yang berlaku di badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain
atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
(satu ) dan ayat 2 (dua) kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan
penggabungannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan
yang bubar.

33

PERATURAN PENUTUP

Pasal 51
Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina

34

ART

ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN MASJID AL HIDAYAH KLODRAN INDAH

JL. MANGGA II KLODRAN INDAH

BAB I

KEANGGOTAAN DAN JENIS ANGGOTA

Pasal 1
KEAANGGOTAAN

Untuk menjadi anggota YAYASAN harus memenuhi ketentuan -
ketentuan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang beragama islam.
2. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota.
3. Pengurus dan Pengawas Yayasan Masjid Al Hidayah Klodran otomatis

menjadi anggota
4. Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pembina dan atau Pengurus

Yayasan atas persetujuan Dewan Pembina

Pasal 2

JENIS ANGGOTA

Anggota Yayasan terdiri dari :
1. Anggota biasa, yaitu semua anggota Yayasan yang memenuhi

ketentuan pasal 1.
2. Anggota kehormatan, yaitu para pejabat, cendekiawan muslim dan

mereka yang dianggap telah berjasa kepada Yayasan dan pengabdian
masyarakat umumnya.

35

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menghayati dan mengamalkan Visi Misi, Tujuan dan hal-hal yang
terdapat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Yayasan.

2. Mentaati dan memenuhi, melaksanakan dan memperjuangkan seluruh
keputusan Yayasan serta menjadi duta yang baik terhadap
kepentingan Yayasan.

3. Berperan aktif dan bersedia menjadi Pengurus organ Yayasan bila
diperlukan

4. Membela kepentingan Yayasan, manakala ada hal-hal yang akan
merugikan nama baik Yayasan.

Pasal 4
HAK ANGGOTA
1. Anggota biasa berhak untuk

a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dan Yayasan.
b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-

saran.
c. Mempunyai hak dipilih dan memilih.
d. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan latihan,

penataran, bimbingan dan keterampilan dalam berorganisasi.
e. Hak-hak lain yang akan ditentukan dalam peraturan pengurus.

2. Anggota kehormatan
Mempunyal hak yang sama dengan anggota biasa kecuali point c, d,
dan e.

36

BAB III

KEHILANGAN KEANGGOTAAN, SKORSING DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 5

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena :
a. Meninggal Dunia.
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
c. Diberhentikan oleh Dewan Pembina.

2. Anggota dapat diskorsing atau diberhentikan apabila :
a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART Yayasan.
b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Yayasan.

c. Keputusan Skorsing atau pemberhentian hanya dapat dilakukan
dengan peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang
luar biasa.

3. Anggota yang terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat
membela diri pada forum musyawarah yang diadakan untuk itu.

BAB IV
BIDANG / LEMBAGA YAYASAN

Pasal 6
BIDANG / LEMBAGA DAN UNIT

1. Yayasan melalui Pengurus Harian Yayasan dapat membentuk
Bidang/Lembaga dan atau unit.

2. Lembaga - Lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan yang
secara umum terdiri dari :
a. Bidang/Lembaga.

37

b. Unit
c. Dan sejenisnya
3. Bidang/Lembaga, Unit atau sejenisnya adalah perangkat
departementasi Yayasan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan
Yayasan berkaitan dengan tujuan Yayasan dalam melaksanakan
program-programnya.
4. Bidang/Lembaga, Unit dapat sepenuhnya dibawah Yayasan dan atau
dapat diberikan Otonom/kekuasaan tertentu dalam menjalankan
operasionalnya,
5. Untuk Bidang/Lembaga dan Unit khusus/Otonom yang terkait dengan
anggota sebagai stakeholder, Instansi atau lembaga lain maka akan
mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah disepakati.
6. Pengurus Harian dalam menjalankan Tugas-tugasnya dapat
menambahkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana tugas
(pengurus Lernbaga atau Unit) dan berikut kelengkapan personilnya
setelah mendapat pesetujuan dan pengesahan dalam Rapat Pengurus
7. Ketua atau Kepala, Pelaksana Tugas masing-masing
Bidang/Lembaga/unit bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan.
8. Pembentukan dan penghapusan Bidang/Lembaga ditetapkan melalui
Rapat Pengurus Yayasan.
9. Setiap Bidang/Lembaga memiliki kepengurusan masing-masing yang
dipimpin oleh seorang ketua atau seorang kepala yang diangkat dan
atau diberhentikan oleh Pengurus Yayasan melalui Rapat Pengurus
dengan penerbitan Surat Keputusan.
10. Masa jabatan Ketua atau Kepala Bidang/Lembaga beserta pengurusnya
dalam 1 (satu) periode adalah untuk waktu ditetapkan tertentu dan
maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
11. Ketua atau Kepala, Pelaksana Tugas masing-masing
Bidang/Lembaga/unit bertanggung jawab membuat dan
menyampaikan Rencana Program Kerja tahunan kepada Pengurus
Yayasan setiap awal tahun.
12. Ketua atau Kepala, Pelaksana Tugas masing-masing
Bidang/Lembaga/unit bertanggung jawab membuat dan

38

menyampaikan Rencana Anggaran Biaya tahunan kepada Pengurus
Yayasan setiap awal tahun.
13. Ketua atau Kepala, Pelaksana Tugas masing-masing
Bidang/Lembaga/unit bertanggung jawab membuat dan
menyampaikan hasil pencapaian Program Kerja dan Laporan Anggaran
Biaya yang telah dilaksanakan kepada Pengurus Yayasan setiap 4
Bulan.
14. Ketua atau Kepala, Pelaksana Tugas masing-masing
Bidang/Lembaga/unit bertanggung jawab membuat dan
menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban tahunan kepada
Pengurus Yayasan setiap akhir tahun.
15. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan atau aturan lain bagi
lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 7

FUNGSI DAN TUGAS BIDANG /LEMBAGA DAN UNIT
DIBAWAHNYA

Pengurus Harian melalui Bidang-Bidang/Lembaga dalam menjalankan
Tugas tugasnya dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara langsung
atau dapat membentuk Unit atau pelaksana tugas (pengurus Unit) dan
berikut kelengkapan personilnya setelah mendapat persetujuan dan
pengesahan dalam Rapat Pengurus Yayasan.

1. Bidang I Dewan Kemakmuran Masjid; Unit:
a. Peribadatan dan kegiatan Hari Besar Islam
b. Dakwah dan Syiar Islam
c. Penerbitan Media Masa, Informasi Sosial Media Masjid
d. Majelis Taklim

39

e. Remaja Masjid
f. Ibu-ibu Al Hidayah
g. Perpustakaan
Tugas pokok memakmurkan masjid sebagai sentral peribadatan dan
kegiatan keislaman/keagamaan, melakukan pembelajaran / kajian Islam,
dakwah dan pembinaan serta mengupayakan jamaah/umat yang
bertaqwa, terlaksananya ajaran Islam secara kaffah.

2. Bidang II Pendidikan & Pengembangan SDM, membawahi Unit;
a. Taman Pendidikan Quran
b. Pendidikan Usia Dini
c. Pendidikan Anak
d. Pendidikan Remaja
e. Pendididkan Dewasa/Pendidikan Ummahat

Mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran serta pengembangan Pendidikan, Keilmuan yang sesuai
dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang
bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta
berperan luas bagi agama, bangsa dan Negara berbasis Al Qur'an dan
hadist

3. Bidang III LAZIS & Pendanaan, membawahi Unit
a. Penggalangan dana melalui Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf
serta sumber sumber lain.
b. Penerimaan dan Penyaluran LAZIS

Bidang III LAZIS dan Pendanaan mengupayakan dan mendorong
pemberdayaan di bidang sosial kemanusiaan, kesehatan,
kemaslahatan umat di perumahan klodran indah dan sekitarnya.

4. Bidang IV Sosial dan Kemanusiaan, membawahi Unit:Muawanah,
pelayanan pengurusan Jenasah dan yang terkait

40

a. Unit Yatim Dhuafa,
b. Tanggap Darurat
c. Hukum Syariah

5. Bidang V Pembangunan dan Pemeliharaan membawahi Unit;
a. Perencanaan dan Pembangunan
b. Pengadaan dan Pemeliharaan
c. Pengembangan bidang Desain, Sipil dan yang terkait.

Bidang V berperan untuk melakukan Pembangunan dan Perawatan
Fisik Masjid, gedung dan penunjang lainnya di bawah Yayasan.

6. Bidang VI Ketertiban & Lingkungan membawahi Unit;
a. Ketertiban
b. Lingkungan

Unit Usaha yang bersifat laba akan diatur tersendiri sesuai aturan berlaku
yang tidak bertentangan dengan AD ART.

PEMBENTUKAN LEMBAGA/UNIT BARU

Pasal 8

1. Pembentukan Bidang/Lembaga/Unit baru dalam rangka pelaksanaan
program dimungkinkan sejauh tidak menyimpang dan bertentangan
dengan AD/ART yayasan.

2. Pembentukan Lembaga dan Unit sebagaimana dimaksud tidak boleh
menyebabkan timbulnya timpang tindih fungsi, wewenang dan
tanggungjawab dalam tubuh lembaga ataupun Yayasan.

3. Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) tidak
boleh menyebabkan timbulnya timpang tindih fungsi, wewenang dan
tanggungjawab dalam tubuh lembaga.

41

BAB V
RAPAT - RAPAT YAYASAN

Pasal 9

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan
ketetapan yayasan yang dilakukan di masing-masing organisasi yayasan.

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN WAKTU
RAPAT-RAPAT

Pasal 10

Rapat/ Musyawarah di dalam yayasan ini terdiri dari:

1. Rapat Majelis Yayasan atau Musyawarah Besar :
a. Rapat Majelis Yayasan adalah rapat tertinggi yayasan yang
diadakan dan diikuti oleh semua organisasi yayasan dan semua
Bidang /lembaga yang berada dibawah naungan yayasan.
b. Rapat Majelis Yayasan diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) periode kepengurusan yayasan.
c. Panggilan Rapat Majelis Yayasan dilakukan oleh Dewan
Pembina atau Pengurus yang disetujui oleh Dewan Pembina
secara langsung, atau melalui surat selambat-lambatnya tujuh
hari sebelum pelaksanaan dan dipimpin oleh Dewan Pembina
atau Pengurus Yayasan yang ditunjuk oleh Dewan Pembina.
d. Rapat Majelis Yayasan dilakukan bertujuan sebagai wadah
permusyawaratan bagi seluruh Badan/lembaga serta organ dan
atau seluruh anggota yayasan, dan atau bertujuan untuk mernbuat
atau menetap Blue print /Garis Besar Arah Yayasan dan atau
bertujuan merubah atau memperbaiki AD/ART yayasan.

42

2. Rapat Dewan Pembina :
a. Rapat Dewan Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir
tahun buku sebagai rapat tahunan.
b. Panggilan rapat Dewan Pembina dilakukan oleh Dewan Pembina
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
c. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh ketua Dewan Pembina,
dan jika ketua Dewan Pembina tidak hadir atau berhalangan,
maka rapat Dewan Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pembina yang hadir.
d. Rapat Dewan Pembina bertujuan antara lain :
1. Menilai pertanggungjawaban pengurus yayasan
2. Memilih dan menetapkan susunan pengurus dan
pengawas yayasan.
3. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina.
4. Hal hal yang tidak diatur dalam AD-ART

2. Rapat Pengurus :
a. Rapat pengurus diadakan minimal sekali dalam kurun waktu 4
(empat) bulan.
b. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus,
pengawas atau dewan pembina.
c. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus dan dihadiri
sekurang- kurangnya jumlah kuorum anggota Pengurus.
d. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.
e. Apabila ketua berhalangan hadir, maka rapat pengurus
dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan
dari pengurus yang hadir.
f. Mengangkat dan atau memberhentikan Ketua atau Kepala
Bidang.
g. Menilai pertanggungjawaban Bidang/lembaga.

43

3. Rapat Pengawas :

a. Rapat pengawas diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun.

b. Rapat pengawas dapat dilakukan setiap waktu bila dianggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas
atau dewan pembina.

c. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas dan dihadiri
sekurang- kurangnya jumlah kuorum anggota Pengawas.

d. Apabila ketua pengawas berhalangan hadir, maka rapat
pengawas akan dipimpin oleh salah seorang pengawas yang
dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.

e. Rapat Pengawas bertujuan antara lain untuk melakukan
pengawasan dan evaluasi kinerja pengurus dan atau yang terkait
dengan kepentingan pengawas yang akan menjadi pertimbangan
dari dewan Pembina dan pengurus

4. Rapat Gabungan :

a. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan
pengawas dewan pembina dan/atau pengawas untuk mengangkat
dewan pembina, bila terjadi kekosongan dewan pembina

b. Rapat gabungan diadakan paling lambat 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Dewan Pembina,
Pemanggilan untuk rapat dilakukan oleh Pengurus Yayasan.

c. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus, apabila ketua
berhalangan maka pimpinan rapat dipimpin oleh Ketua
Pengawas.

d. Apabila keduanya tidak hadir maka, rapat gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir.

44

5. Rapat Umum / Musyawarah Umum
a. Rapat Umum / Musyawarah umum adalah pertemuan anggota/
pengurus Yayasan dengan pengurus Bidang / Lembaga
Yayasan sebagai pengelola anggaran Lembaga dalam
bertanggung jawab kepada yayasan tentang ketercapaian
program, sumber daya dan progresnya kepada yayasan untuk
mendapatkan pengesahan pada periode tertentu dan sekaligus
sebagai bentuk evaluasi kegiatan.
b. Rapat Umum / Musyawarah umum diadakan setiap akhir
tahun.
c. Rapat Umum / Musyawarah umum dipimpin oleh Ketua
Pengurus Yayasan.
d. Apabila Ketua Yayasan tidak hadir maka, rapat umum
dipimpin oleh Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus
yang hadir.

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 11

1. Hak bicara hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya
diatur oleh tata tertib rapat.

2. Hak suara anggota dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan
pada dasarnya dimiliki oleh peserta.

45

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

YAYASAN
Pasal 12

Struktur Organ Yayasan terdiri dari :

1. Dewan Pembina adalah organisasi tertinggi Yayasan.
2. Komposisi Struktural organisasi Yayasan adalah sebagai berikut

DEWAN PEMBINA

Ketua
Anggota

PENGAWAS

Ketua
Anggota

PENGURUS

Ketua Umum
Sekretaris
Bendahara

BIDANG/LEMBAGA
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid
Ketua Bidang Pendidikan & Pengembangan SDM
Ketua Umum Bidang LAZIS & Pendanaan
Ketua Umum Bidang Sosial & Kemanusiaan
Ketua Umum Bidang Pembangunan & Pemeliharaan
Ketua Umum Bidang Ketertiban & Lingkungan

46

BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 13

1. Keuangan dan kekayaan Yayasan diatur dalam Peraturan Yayasan.
2. Hak-hak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk

yayasan wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan
ditentukan dalam peraturan yayasan.

BAB VIII
SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

1. Tanah wakaf
2. Pendapatan berupa Kotak Amal
3. Pendapatan yang terdiri dari :
4. Hasil usaha dari unit unit Yayasan
5. Pendapatan lain yang bersifat insidentil
6. Bantuan masyarakat yang halal dan tidak mengikat
7. Bantuan instansi Pemerintah dan swasta yang halal dan tidak mengikat
8. Setiap penghasilan dari tanah dan atau barang serta fasilitas yang

dimiliki oleh yayasan.

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan Yayasan :

1. Semua dana wajib disetorkan kepada Yayasan melalui Bendahara
Yayasan dan disimpan di rekening yayasan.

2. Dana yang dikelola oleh Bidang / lembaga, sesuai dengan peruntukan

47

dan pendapatannya yang merupakan hasil pengembangan usaha
masing-masing unit.
3. Pemasukan sebagai sumber keuangan dan Pengeluaran sebagai beban
biaya dari yayasan dan yang terkait dibukukan dengan baik dan benar.
4. Yayasan wajib memenuhi peraturan dan perundang undangan dalam
hal kaitan dengan Instansi Pemerintah sebagai Pelaporan yayasan
5. Hal-hal detil terkait dengan Pengelolaan keuangan diatur dalam
Peraturan Pengurus Yayasan dan tidak bententangan dengan AD ART
Yayasan.

BAB IX

Pasal 16
PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT

USAHA

1. Yayasan berhak untuk membentuk, mengembangkan dan mengawasi
setiap Unit Unit Usaha yang dibentuk

2. Unit usaha dikelola secara profesional
3. Pertanggungjawaban Unit Usaha merupakan tanggung jawab

sepenuhnya dari Unit usaha tersebut.
4. Yayasan terlepas dari tanggung jawab apabila terjadi penyimpangan

dan atau kerugian maupun kepailitan. Hal tersebut merupakan
tanggung jawab pengurus Unit secara profesional.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1. Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hanya

48

dapat dilakukan dalam rapat Majelis Yayasan.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan dan atau
Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan
4. Apabila ada hal hal yang bertentangan dengan AD atau Peraturan
perundang-undangan maka hanya poin poin tersebut saja dinyatakan
tidak berlaku dan ketentuan ketentuan terkait mengikuti petunjuk dari
Dewan Pembina.

49

LEMBAR PENGESAHAN

Alhamdulillah para Pembina Yayasan Masjid Al Hidayah pada hari ini,
Rabu 20 April 2022 mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Yayasan Masjid Al Hidayah Klodran Indah. Dengan harapan
semoga ADART Yayasan ini dapat memberikan manfaat bagi jamaah dan
masyarakat di Klodran Indah dalam mewujudkan maksud dan tujuan
organisasi Yayasan Masjid Al Hidayah,

PEMBINA YAYASAN
MASJID AL HIDAYAH KLODRAN INDAH

Nama Tanda Tangan

1.

2. H. Agus Sahid, S.E

3. Drs. H. Suparto, S.H, M.Pd 2.

4. Joko Suwarno 3.

5. H. Santoso Hardiyanto, S.E 4.