MODUL TUGAS UTS PKN

Tokoh kedua yang mencetuskan dasar negara adalah Dr. Soepomo. Pendapat terkait rumusan
dasar negara dari Dr. Soepomo diungkapkan dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada 31
Mei 1945. Dr. Soepomo mengusulkan dasar negara dengan isi sebagai berikut:
a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan lahir dan batin
d. Musyawaratan
e. Keadilan sosial
Dr. Soepomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek
Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Mohammad Yamin dan Soekarno.
3. Rumusan dasar negara oleh Ir. Soekarno
Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang
berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari:
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan Yang Maha Esa
Selain itu, Soekarno juga mengusulkan tiga dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan
Pancasila. Di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Hal ini juga lah yang
menjadikan kita sebagai warga Indonesia setiap tanggal 1 Juni memperingati hari lahirnya
pancasila, untuk mengenang pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno.
4. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah
Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada UUD 1945 dan di sahkan
oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 terletak
pada alinea ke empat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi No.12/1968 pada 13
April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sah
sebagai berikut:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baca berikutnya

❖ KESIMPULAN
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada selaku

Panglima Perang, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945,
BPUPKI resmi dibentuk, sementara anggotanya di lantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan
struktur keanggotaan Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Soeroso dan Ichi Bangase
sebagai wakil. Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang
sehingga jumlah keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.

Kedatangan islam dinusantara diawali dengan beberapa teori yaitu diantaranya adalah : teori
Gujarat, Persia, cina dan arab. Menurut para ahli atau peneliti masuknya islam di Indonesia itu
tidak lah mudah, karena terhambat oleh ada nya beberapa faktor : teori Gujaratb, teori Persia,
teori cina, teori arab.

47

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Keputusan dalam sidang PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indeonesia
yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut ialah UUD
1945. Dalam pembukaan UDD tersebut kita temukan dasar Negara “Pancasila”. Oleh karena itu,
secara yuridis pancasila sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Mei Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung
belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Ir. Soekarno diberikan kesempatan
memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya tersebut beliau menyampaikan
gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Mendengar pidato yang
disampaikan, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara
dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno.

48

BAB 5

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FISALFAT DAN IDEOLOGI

A. PENGERTIAN FILSAFAT

1. Pengertian Filsafat
‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy

(Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani φιλοσοφια (philosophia). Kata philosophia
merupakan kata majemuk yang terususun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih,
sahabat, mencintai dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.
Dengan demikian philosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai
hikmat atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas. Sedangkan
kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya.
Istilah philosophos pertama kali digunakan oleh Pythagoras.
• Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana?
• Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, ‘saya hanyalah philosophos, yakni orang yang

mencintai pengetahuan’.
Ada dua pengertian filsafat, yaitu:
• Filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk.
• Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup
• Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis.

Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup,
dan dalam arti praktis. Ini berarti Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai
pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari,
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.
2. Pengertian Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat
menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat
didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar
negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok
pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebahai filsafat, karena
Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the
faounding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani). Filsafat
Pancasila memberi pengetahuan dan penngertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasla
(Notonagoro).

B. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan
mendalam para tokoh pendiri negara (the founding fathers) ketika mereka berusaha menggali nilai-
nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia.
Hasil perenungan itu kemudian secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Berdasarkan

49

pengertian tersebut, Pancasila yang berisi lima sila, yaitu Sila Ketuhanan yang Maha Esa, Sila
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Sila Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran
tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan
dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila
memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti
materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya. Kekhasan nilai
filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia,
terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa
Indonesia. Menurut Darmodihardjo (1979: 86), Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan,
yaitu:
1) Kekhasan pertama, Tuhan Yang Maha Esa sebab Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti

bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan
2) Kekhasan kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan

bahasanya
3) Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa
4) Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan

atas sistem demokrasi
5) Kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama.

Selain itu, ideology berfungsi sebagai alat membangun solidaritas masyarakat dengan
mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai baru. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi
membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki
ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh
Soekarno sejak 1955 menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil
dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India (Hindu-Buddha), Barat
(Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Soeharto, Filsafat Pancasila telah mengalami Indonesianisasi.
Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan
menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dasar
ontologis, epistemologis, dan aksiologis, seperti diuraikan di bawah ini:
a. Dasar ontologis Pancasila

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada
dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis
Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan silasila, tata hubungan,
serta kedudukannya. Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar
manusia yang bersifat dwi-tunggal.
b. Dasar epistemologis Pancasila
Dasar epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Demikian
juga, eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas
yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan
multietnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia (Salam, 1998: 29). Dasar
epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan
Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila (Kaelan,
2002: 97). Pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas
kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen
adalah epistemologi sosial.

50

c. Dasar aksiologis Pancasila
Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa
dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang
ada dengan sendirinya (given value) melainkan nilai yang diciptakan (created value) oleh
manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal
manusia Indonesia dan latar belakangnya. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan
antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik
yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad IV Masehi, masa imperialis,
maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar
Dewantara, dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang mengambil nilai-nilai modern saat
belajar ke negara Belanda.
Meskipun demikian, nilai- nilai itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal

ini disebabkan karena sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan
utuh, atau kesatuan organik (organic whole). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling
berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Atau
nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola bagi pembentukan sikap,
tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002)

C. PENGERTIAN SISTEM

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki
fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya
manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah
ideologi dasar dalam kehidupan bernegara indonesia. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis
yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat
yang paling mendalam dan paling umum (mendasar). Epistemologis adalah tentang sifat dasar
pengetahuan. Aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Landasan ontologis pancasila
adalah pemikiran filosofis atas sila-sila pancasila sebagai dasar filosofis negara indonesia.

Menurut sephen W. littlejohn dan karen A. Foss, ontology bergadapan dengan sifat makhluk
hidup, dimana ada tiga main stream utama yaitu determinisme. Pancasila sebagai dasar filosofis
negara indonesia sebagai ontologis pada sila ke : Hal kebebasan beragama dan menghormati satu
sama lain Setiap orang memiliki martabat, HAM, Keadilan yang sama Ada perbedaan tapi tetap
satu (rasa kebangsaan Indonesia) Sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat
untuk menghindari sikotomi mayoritas dan minoritas Seharusnya, tidak ada kemiskinan dalam
negara merdeka (adil secara sosial) Tentunya kita harus saling mengaitkan antara sila yang satu
dengan lainnya. Misalnya dengan kita mengkaji sila kelima yang intinya tentang keadilan, maka
harus dikaitkan dengan sila-sila yang lain yaitu Keadilan yang ber ketuhanan (Sila 1) Keadilan
yang berperikemanusiaan ( Sila 2) Keadilan yang berkesatuan/nasionalisme, kekeluargaan (Sila 3)
Keadilan yang demokratis Filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
Merupakan kenyataan objektif yang hidup yang berkembang dalam masyarakat.

Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia tanpa
dengan membedakan suku atau ras Filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara
Artinya adalah semua aturan kehidupan hukum kegiatan dala kehidupan berbangsa dan bernegara
berpedoman pada pancasila. Karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
bangsa dan negara republik indonesia. Orang yang berpikir filsafat adalah orang yang tidak
meremehkan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya dan tidak menyepelekan masalah yang

51

kecil, selalu berpikiran positif, kritis, bersifat arif bijaksana, universal, dan selalu optimis Pancasila
sebagai sistem filsafat memiliki beberapa nilai yaitu nilai objektif dan subjektf Nilai-nilai filsafat
pancasila sebagai berikut : Nilai pancasila timbul dari bangsa indonesia itu sendiri Nilai-nilai yang
terdapat dalam pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari
bangsa indonesia itu sendiri. Ideologi pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya karena
dalam isi pancasila diambil dari nilai budaya bangsa dan religi yang telah melekat erat. Sehingga
jiwa pancasila adalah jiwa bangsa indonesia itu sendiri, sedangkan ideologi lain seperti liberalis,
sosialis, komunis, dan lain sebagainya merupakan hasil dari buah pemikiran filsafat orang. Nilai
pancasila merupakan filsafat bangsa indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran,
keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermaasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa indonesia Karena pancasila
bersumber dari kepribadian bangsa. Sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai
pancasila. Fungsi dan tujuan pancasila itu antara lain : Cita-cita Nasional Cita-cita nasional bangsa
indonesia sebagaimana telah dirumuskan oleh para bapak pendiri negara kita yaitu : "mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". para pendiri negara kita telah sepakat bahwa
landasan, pangkal tolak ukur atau platform untuk mencapai cita-cita tersebut, ialah pancasila. Oleh
karena itu, seluruh warga negara baik yang duduk pemerintahan negara, yang duduk di organisasi
politik atau organisasi sosial maupun warga negara pada umumnya, berangkat dari dari pangkal
tolak perjuangan yang sama, yaitu pancasila. Sehingga bangsa indonesia mewakili wawasan yang
sama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan itu adalah wawasan
nasional.

Tujuan Nasional Tujuan nasional indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar
1945 adalah mencakup tiga hal, yaitu : Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesia Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut
melaksanakan ketertiban dunia Dari ketiga point diatas dapat kita simpulkan bahwa negara
indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada
didalam maupun diluar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang
bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya.

D. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara
deduktif dan induktif.
a. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya

secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.
b. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat,

merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang

dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling
bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan
organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling
mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang

52

manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat
bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai
sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti
materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya. Ciri sistem Filsafat
Pancasila itu antara lain.
a. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain,

apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan
Pancasila.
b. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai
berikut:
• Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;
• Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5
• Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5;
• Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, dan mendasari dan menjiwai sila 5;
• Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.
Inti sila-sila Pancasila meliputi:
• Tuhan, yaitu sebagai kausa prima
• Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial
• Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri
• Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong
• Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran
Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada
umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan
aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut
ini akan dibahas landasan Ontologis Pancasila, Epistemologis Pancasila dan Aksiologis Pancasila.

1. Landasan Ontologis Pancasila
Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang meyelidiki hakikat sesuatu atau tentang

ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis
antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas
sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana
yang tampak pada makhluk hidup? Dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna
yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika.
Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila
bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, malainkan memiliki satu kesatuan dasar
ontologis.

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat
mutlak yaitu monopluralis, atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis.
Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan
bahwa yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang
berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.

Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis
memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan
rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai

53

makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama
mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. (lihat Notonagoro, 1975: 53). Hubungan
kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat:
• Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil

sebagai pokok pangkal hubungan.
• Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai

sebab, dan negara adalah sebagai akibat.
2. Landasan Epistemologis Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan
validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat
terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang
ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga
persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:
• Tentang sumber pengetahuan manusia;
• Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
• Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk
mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat
pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu
belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki
unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar
ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep
dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya
meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber
pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada
bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang
susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang
bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila
Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk
piramidal.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila
pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainny, sila kedua didasari sila pertama
dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai
sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat
didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelma,
sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat Dengan demikian
susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.
Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:
a. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti

sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang
kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang
kehidupan konkrit.
b. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif
negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.

54

c. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi
praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khhusus konkrit serta
dinamis (lihat Notonagoro, 1975: 36-40)
Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang

memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia
memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa,
kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan
pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif. Selain itu,
potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan
pengetahuan dalam demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan
ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga
menyangkut isi arti Pancasila tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang
bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi
Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat
kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupapakan
suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan
kehendak manusia untuk mendapatkankebenaran yang tinggi. Selanjutnya dalam sila ketiga,
keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama
dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya
bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada
kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalamupaya untuk mendapatkan
suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.
3. Landasan Aksiologis Pancasila

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis,
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu
kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai
Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos
yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan,
disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan
kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (value dalam Inggris) berasal dari kata Latin valere
yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya
abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai
itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai
adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan
manusia (dictionary of sosiology an related science). Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang
melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Max Scheler
mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya, dan dapat dikelompokkan menjadi empat
tingkatan, yaitu:
a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakkan dan nilai yang

tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
b. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan,

seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.
c. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang

sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam
ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

55

d. Nilai-nilai kerokhanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci.
Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. (Driyarkara, 1978)

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok:
• Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat
dibeli.
• Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari
kehidupan badan.
• Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat
menyumbangkan pada pengayaan kehidupan.
• Nilai-nilai sosial: berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia.
• Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
• Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.
• Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
• Nilai-nilai keagamaan

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam,, yaitu:
• Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.
• Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakana kegiatan
atau aktivitas.
• Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan
menjadi empat macam:
• Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
• Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, rasa)
manusia.
• Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa)
manusia.
• Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini
bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai
instrumental, dan nilai praktis.
a. Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai

sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila
adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai
keadilan.
b. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang
selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
c. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini
merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam
masyarakat.
Nila-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang
mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat,
berbansa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai
Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang
berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan,
penerimaan dan pernghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku,
dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia

56

E. PANCASILA SEBAGI IDEOLOGI

1. Pengertian ideologi
Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-

cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian
dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan
harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham
mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi
suatu pegangan hidup. Beberapa pengertian ideologi:
• A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk

landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok
orang.
• Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan,
ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang
politik, sosial, kebudayaan, dan agama.
• Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan
seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
• Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang
dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
• Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-
cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat; atas nama
ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya
bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan
konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
• Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai
dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral,
budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang,
melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya
dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.

Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua,
yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat,
dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang
terjadi dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada
pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu
ideologi terbuka. Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah
terdapat dalam penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik
hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan
yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah
caranya membuat, mengubah dan mencabutnya”.
2. Sifat ideologi

Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi
fleksibilitas.
a. Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-
betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.
Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.

57

b. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi
dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.

c. Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat
relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila
memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke
masa.

3. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila
Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang

berkembang secara cepat. Kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup
danbeku cendnerung meredupkan perkembangan dirinya. Pengalaman sejarah politik masa
lampau. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat
abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan
nasional. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas
keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:
• Stabilitas nasional yang dinamis
• Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme dan komunisme
• Mencegah berkembangnya paham liberalisme
• Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat
• Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.
4. Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan
bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-
Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan. Pancasila
sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan
bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati
bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat
memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

❖ KESIMPULAN
Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan

pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan
manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, merambah hingga produk filsafat (falsafah).
Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan
praktis. Ini berarti Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan
pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga
berarti bahwa pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi
substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.

Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan
mendalam para tokoh pendiri negara (the founding fathers) ketika mereka berusaha menggali nilai-
nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia.
Tujuan Nasional Tujuan nasional indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945
adalah mencakup tiga hal, yaitu : Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah

58

indonesia Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut
melaksanakan ketertiban dunia Dari ketiga point diatas dapat kita simpulkan bahwa negara
indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada
didalam maupun diluar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang
bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya.

Ideologi pancasila adlah ideologi yang digunakan oleh Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.
Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Agar kita memahami ideologi yang digunakan oleh negra
Indonesia.

59

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA

A. HAK ASASI MANUSIA

1. Konsepsi HAM
Perjuangan akan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat, Hak Asasi

Manusia. Adalah sejarah dari perjalanan panjang. Perjuangan dari peperangan yang telah
mencapai jutaan manusia. Ada peristiwa perang. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua.
Ada pembantain etnis, ras, seperti yang terjadi di dalam rezim Hitler. Etnis di Ruanda (ICTR),
ada pemusnahan etnis di Yogoslavia (ICTY). Pemberontakan di Tiananmen. Suku bangsa di
Kamboja. Dan berbagai peristiwa kekejaman lainnya menjadikan Hak Asasi Manusia penting
untuk dipositifkan orang-orang perkara David Hume, Austin dan Hart.

Hak-Hak Asasi Manusia sebagai hak yang lahir sebagai adikodrati (Hobbes, Rosseau,
Kant, Vasak, Weissbrodt; Lih, Davidson, 1994: 30 – 63) mutlak untuk diberi kepastian dalam
tatanan yang fundamental. Pertarungan antara liberalisme dan sosialisme. Dapat dikatakan
pertarungan antara ICCPR yang terlegitimasi dalam organ Dewan Keamanan dan ICESCR yang
diejawantahkan dalam organ Majelis Umum yang banyak dipegang atau diisi oleh negara yang
berkembang untuk memperjuang hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kebenaran dari dua
kepentingan tersebut, jelasnya hak-hak politik tetap menaruh harapan bagi perlakuan yang adil,
adil , dan sama dari negara untuk menghargai hak kodrati yang melekat pada setiap individu
sebagai hak dasar yang sudah ada (Thomas Aquinas) sejak ia lahir.

Hak-Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi
Manusia sebagai hak yang fundamental. Ditegaskan dalam Pasal 1 “semua manusia bebas dan
sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak
sesama manusia dalam semangat persaudaraan. ” Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia
(HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak
Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. ” Implementasi Hak Asasi
Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 117
ayat 1, “keterangan tersangka dan kesaksian kepada penyidik yang diberikan tanpa tekanan dari
orang-orang atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan
oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Pasal 4
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang termasuk terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum , terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman
masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. ” Kemudian juga ditegaskan dalam
Pasal 19 ayat 1 “bahwa Polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM”. Proses

60

peradilan pidana yang mewakili rantai-rantai (the series of chains) . Polisi yang ditempatkan
sebagai penjaga pintu (sebagai penjaga pintu ) , meminjam istilah Sunarto dalam Muladi, 2005:
142), tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Deklarasi Universal o f Hak Asasi
Manusia diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (1949). Deklarasi memuat 30 Pasal yang memuat berbagai hak asasi. Seperti hak
untuk hidup, hak untuk istirahat, dan hak untuk mendapatkan hiburan. Olehnya itu, penting
untuk melihat bagaimana seharusnya perlakuan tersangka yang relevan dalam DUHAM.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM jika duraikan secara sistematis, sebagai
berikut:
a. Semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu (Pasal 3).
b. Tidak seorangpun boleh disiksa atau disiapkan atau dibuat tidak manusiawi atau dihina

(Pasal 5)
c. Semua orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia di mana saja ia

berada (Pasal 6).
d. Semua orang di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa

maskapai, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi
yang bertentangan dengan deklarasi ini (Pasal 7)
e. Tidak seorangpun boleh menonton, meninggalkan atau membuang sewenang-wenang (Pasal
9).
f. Setiap orang yang dituntut karena kesalahan melakukan tindak pidana, yang tidak bersalah
sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka,
dimana ia mendapatkan semua jaminan untuk pembelaannya (Pasal 11 ayat 1)

Convenant on Civil and Political Rigt (ICCPR) juga memberikan pengaturan hak hidup
sebagai hak fundamental. Konvenan ini menjunjung tingi hak atas kebebasan dan keamanan
pribadi serta memberi fondasi bagi perlindungan dalam penahanan. Dalam Pasal 9 ICCPR
daerah:
a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat

ditangkap secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya
kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh
hukum.
b. SetiapSetiapSetiapSetiap orang yang wajib diketahui kebenarannya pada saat
penangkapannya dan harus segera mungkin diberitahukan mengenai tuduhan yang
dikenakan kepadanya.
c. SetiapSetiap orang yang berwenang atau berdasarkan tuduhan, wajib diberlakukan
dihadapkan ke pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk
menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar,
atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu
diadili harus diketahui, tetapi dapat diberikan dengan jaminan atas dasar jaminan untuk hadir
pada waktu persidangan, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, syarat
diputuskan demikian.
d. SiapapunSiapapun yang dirampas, kebebasannya dengan cara penangkapan, penahanan,
berhak untuk disidangkan di depan pengadilan tanpa melakukan-nunda dapat menentukan
keabsahan penangkapannya dan memerintahkannya untuk melakukan penahanan tidak sah
menurut hukum.

Dapat didasarkan pada konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi melalui
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan:
“Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau
penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh

61

pengakuan atau pengakuan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk persetujuan rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan oleh,
atas dasar hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Hal ini tidak
termasuk rasa sakit dan penderitaan yang timbul sendiri-mata pada, atau diakibatkan oleh
peraturan hukum yang berlaku. ” Konsep dasar Hak Asasi Manusia adalah ketentuan yang pada
mulanya hanya berada dalam medan sebagai bagian hukum alam.
2. Perkembangan HAM
a. Pengertian, Macam, dan Jenis

Setiap komunitas memiliki budaya, nilai, prinsip, dan moral yang berbeda-beda, namun
terdapat perasaan yang sama bagaimana harus memperlakukan sesama manusia yang lain.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan yang
berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pelaksanaan hak asasi
manusia ini tentu tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan
sebagainya. Secara umum, terdapat kesepakatan global bahwa manusia memiliki tiga jenis
hak asasi. Pertama, hak sipil yang mencakup kebebasan personal seperti kebebasan
berbicara, beragama, dan berpendapat, kebebasan dalam kepemilikan barang, hak untuk
mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Kedua, hak politik yang mencakup hak
untuk memilih, menyuarakan opini politik, dan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.
Ketiga, hak sosial yang mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak
untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
b. Sejarah dan Perkembangan
Sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1215. Magna
Charta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi
pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya (Davidson, 1994). Langkah
penting selanjutnya adalah keputusan Raja Charles I Inggris dalam “Petition of Rights” pada
tahun 1628 sebagai garansi terhadap hak habeas corpus, yaitu hak seseorang untuk dibawa
sebelum pengadilan untuk menentukan apakah dia bisa dibebaskan. Teori tentang hak-hak
alami manusia muncul seiring dengan terjadinya revolusi di berbagai negara dalam waktu
yang berbeda, yaitu Revolusi Inggris (1688) yang memunculkan “Bill of Rights”, Revolusi
Amerika (1776) dengan “Rights of Man” sebagai awal deklarasi kemerdekaan Amerika, dan
Revolusi Prancis (1789) dengan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara. Hak asasi
manusia mengalami perkembangan dalam bidang hukum internasional berawal ketika abad
ke-18 dan 19 di Eropa, terutama dari Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan
Prancis. Kemudian pembentukan International Committee of the Red Cross atau ICRC
(1863) diikuti dengan Konvensi Genewa I (1864) untuk melindungi tawanan perang,
mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat
dalam perang (noncombatan). Globalisasi isu hak asasi manusia ditandai dengan adanya
Universal Declaration on Human Rights (UDHR) pada tahun 1948, kemudian International
Covenant on Civil and Political Rights (hak-hak sipil dan politik) dan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hak-hak ekonomi, sosial dan budaya)
pada tahun 1966, serta beberapa konvensi seperti CEDAW, CAT, CRC, CERD, dan CMW.
c. Hak Asasi Manusia dan Globalisasi
Hak asasi manusia adalah komponen yang integral dari kekuatan politik, ekonomi, dan
budaya dalam globalisasi. Perlindungan hak asasi manusia tidak lagi dipandang sebagai isu
nasional, tapi juga lingkup global. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ekspansi dan
komitmen dalam agenda-agenda global hak asasi manusia yaitu:
• Pembentukan institusi global yang peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia

62

• Semakin diterimanya hak interdependen dan indivisibility, di mana pelanggaran hak asasi
dalam suatu negara akan berimplikasi terhadap orang di negara lain

• Penekanan terhadap penegakan demokrasi yang dianggap penting untuk mewujudkan
perdamaian internasional

• Pandangan bahwa kepedulian terhadap hak asasi manusia difasilitasi oleh perkembangan
ekonomi yang berbasis pasar

• Efektivitas aktor nonnegara
Konsep hak asasi manusia secara signifikan semakin dikuatkan dengan kemunculan NGO
multilateral yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia. Contohnya adalah Amnesty
International, Human Rights Watch, dan institusi internasional yang berbasis pada hak asasi
manusia seperti International Criminal Court dan United States Commission on Human
Right.
3. Achievement Right

Penciptaan posisi Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 telah
memungkinkan suara yang independen dan berwibawa untuk menyuarakan hak asasi manusia
di seluruh dunia. Kantor Komisaris Tinggi menanggapi krisis, mendukung para pembela hak
asasi manusia, dan mendekatkan hak asasi manusia kepada masyarakat. Melalui kegiatan
advokasi, pemantauan dan pelatihan, ini berkontribusi pada reformasi legislatif dan kebijakan
untuk meningkatkan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan memajukan hak asasi
manusia. Banyak tantangan menanti di depan dalam perjuangan untuk memajukan dan
meningkatkan martabat, kebebasan, dan hak semua manusia. Ada banyak tonggak sejarah: dari
pembentukan dan pengembangan sejumlah mekanisme hak asasi manusia, seperti Dewan Hak
Asasi Manusia, hingga acara-acara seperti Konferensi Dunia Melawan Rasisme, Diskriminasi
Rasial, Xenophobia dan Intoleransi Terkait, di Durban, Afrika Selatan. BerikutBerikut adalah
20 pencapaian terpenting yang dicapai sejak 1993:
1. Hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik serta hak atas pembangunan diakui sebagai

hak universal, tak terpisahkan, dan saling menguatkan semua manusia, tanpa pembedaan.
Non-diskriminasi dan kesetaraan semakin ditegaskan kembali sebagai prinsip dasar hukum
hak asasi manusia internasional dan elemen penting dari martabat manusia.
2. Hak asasi manusia telah menjadi pusat percakapan global tentang perdamaian, keamanan
dan pembangunan.
3. Standar hak asasi manusia yang baru telah dibangun di atas Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia tahun 1948 dan implementasi perjanjian hak asasi manusia internasional meningkat
secara signifikan.
4. Perlindungan eksplisit tambahan dalam hukum internasional sekarang ada yang mencakup,
antara lain, anak-anak, perempuan, korban penyiksaan, penyandang disabilitas, dan lembaga
regional. Jika ada dugaan pelanggaran, individu dapat mengajukan pengaduan ke badan
perjanjian hak asasi manusia internasional.
5. Hak perempuan sekarang diakui sebagai hak asasi manusia. Diskriminasi dan tindak
kekerasan terhadap perempuan berada di garis depan wacana HAM.
6. Ada konsensus global bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan
begitu saja. Korban memiliki hak untuk menuntut keadilan, termasuk dalam proses
pemulihan supremasi hukum pasca konflik. Pengadilan Kriminal Internasional membawa
para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan ke pengadilan.
7. Telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengakuan hak asasi manusia penyandang
disabilitas, terutama dan yang terpenting, hak mereka untuk berpartisipasi secara efektif di
semua bidang kehidupan atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

63

8. Sekarang ada kerangka kerja internasional yang mengakui tantangan yang dihadapi para
migran dan keluarganya yang menjamin hak-hak mereka dan hak-hak para migran tidak
berdokumen.

9. Hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender telah ditempatkan dalam agenda
internasional.

10.Tantangan yang dihadapi masyarakat adat dan minoritas semakin diidentifikasi dan
ditangani oleh mekanisme hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan
hak mereka atas non-diskriminasi.

11.Dewan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pada tahun 2006, telah menangani masalah-
masalah penting dan sensitif dan Tinjauan Berkala Universal, yang didirikan pada tahun
yang sama, telah memungkinkan negara-negara untuk menilai catatan hak asasi manusia
satu sama lain, membuat rekomendasi dan memberikan bantuan untuk perbaikan.

12.Para ahli dan badan hak asasi manusia independen memantau dan menyelidiki dari
perspektif tematik atau spesifik negara. Mereka mencakup semua hak di semua wilayah,
menghasilkan laporan publik yang keras yang meningkatkan akuntabilitas dan membantu
melawan impunitas.

13.Negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui peran penting masyarakat sipil dalam
memajukan hak asasi manusia. Masyarakat sipil telah berada di garis depan dalam promosi
dan perlindungan hak asasi manusia, menunjukkan masalah dan mengusulkan solusi
inovatif, mendorong standar baru, berkontribusi pada kebijakan publik, memberikan suara
kepada yang tidak berdaya, membangun kesadaran di seluruh dunia tentang hak dan
kebebasan, serta membantu membangun perubahan yang berkelanjutan di tanah.

14.Ada kesadaran yang meningkat dan permintaan yang terus meningkat dari orang-orang di
seluruh dunia akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah dan hak
untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik.

15.Lembaga HAM nasional menjadi lebih mandiri dan berwibawa serta memiliki pengaruh
yang kuat terhadap pemerintahan. Lebih dari sepertiga negara telah mendirikan satu atau
lebih lembaga semacam itu.

16.Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Penyiksaan telah membantu ratusan ribu
korban penyiksaan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Demikian pula, Dana
Perwalian Sukarela Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan
Kontemporer, dengan pendekatan uniknya yang berorientasi pada korban, telah memberikan
bantuan kemanusiaan, hukum, dan keuangan kepada individu-individu yang hak asasi
manusianya telah dilanggar melalui lebih dari 500 proyek.

17.Korban perdagangan sekarang dianggap berhak atas semua hak asasi manusia dan tidak lagi
dianggap sebagai penjahat.

18.Konsensus yang berkembang muncul bahwa perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab
hak asasi manusia.

19.Sekarang ada pedoman untuk Negara-negara yang mendukung kebebasan berekspresi sambil
mendefinisikan di mana ucapan merupakan hasutan langsung untuk kebencian atau
kekerasan.

20.Badan hukum hak asasi manusia internasional terus berkembang dan berkembang, untuk
menangani masalah hak asasi manusia yang muncul seperti hak orang lanjut usia, hak atas
kebenaran, lingkungan yang bersih, air dan sanitasi, dan makanan.

64

B. HAK DAN KEWAJIBAN PERBEDAAN HAK ASASIi MANUSIA DI NEGARA LAIN

1. Pandangan Bangsa Indonesia Tentang HAM
Dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dijelaskan mengenai pandangan Bangsa

Indonesia terhadap HAM, sebagai berikut : Manusia sebagai makhluk Tuhan YME dianugerahi
hak asasi tanpa perbedaan. BangsaBangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM
sesuai dengan Pancasila, Hak tidak terlepas dari kewajiban, Bangsa Indonesia menghormati
deklarasi HAM PBB 19 HAMlah hak anugerah Tuhan YME, yang melekat pada diri manusia,
bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, Pengakuan
bangsa Indonesia terhadap HAM nampak pada UUD 1945 yaitu pada : Pembukaan UUD 1945
alinea I yang berbunyi : “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa..”
artinya adanya hak untuk merdeka atau kebebasan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu sila
II Pancasila : Kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan landasan idiil HAM di Indonesia
Pasal 27 s.d. 34 pada hakikatnya adalah HAM, Pasal 28A s.d. 28J mencantumkan rumusan
HAM.

PengertianPengertian HAM
Berdasarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 HAM adalah hak-hak dasar yang

melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan YME,
meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak
kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu
tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Macam-macam HAM yang tercantum
dalam TAP MPR di atas :
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak keadilan
4. Hak kemerdekaan
5. Hak atas kebebasan informasi
6. Hak kemananan
7. Hak kesejahteraan
8. Kewajiban
9. Perlindungan dan pemajuan

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM : HAM adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara,
hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi :
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi)
6. Hak rasa aman
7. Hak kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita dan anak
Dalam UUD 1945 (amandemen) dicantumkan HAM ini pada Pasal 28A s.d 28
a. Pasal : mempertahankan hidup dan keturunan

65

b. Pasal 28B : membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan
diskriminasi

c. Pasal 28C : mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat
dari Iptek

d. Pasal 28D : pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan

e. Pasal 28E : kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat

f. Pasal 28F : berkomunikasi dan memperoleh informasi
g. Pasal 28G : perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta

bebas dari penyiksaan
h. Pasal 28H : hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh layanan kesehatan
i. Pasal 28I : tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan

diskriminatif
j. Pasal 28J : berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada

pembatasan UU.
2. Perkembangan HAM di Indonesia

a. Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada waktu
rancangan naskah UUD dibicarakan, ada perbedaan pendapat mengenai peran hak asasi
dalam negara demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa Declaration des Droits de
I’Homme et du Citoyen (1789) berdasarkan individualism dan liberalism, dank arena itu
bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Mengenai hal ini Ir. Soekarno
menyatakan : “jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham
kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong, dan keadilan social,
enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberalism daipadanya.” Di
pihak lain, Drs. Moh. Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk negara
kekeluargaan, namun perlu ditetapkan beberapa hak warga negara agar jangan timbul negara
kekuasaan (Machtsstaat). Maka pada akhirnya tercapai kesepakatan bahwa hak asasi
dimasukkan dalam UUD 1945, tetapi dalam jumlah terbatas. Diskursus mengenai hak asasi
manusia muncul kembali sebagai usaha untuk mengoreksi kelemahan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante (1957-1959). Sebagaimana terekam dalam
Risalah Konstituente, khususnya dari Komisi Hak Asasi Manusia, perdebatan di sini jauh
lebih sengit dibanding dengan perdebatan di BPUPKI. Berbeda dengan perdebatan awal di
BPUPKI, diskusi di Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian
natural rights, dan menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar.

b. Hak Asasi Manusia Dalam Era Reformasi
Runtuhnya rezim orde baru berarti memasuki era reformasi bagi bangsa Indonesia. B.J.
Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden RI tidak punya pilihan lain selain
memenuhi tuntutan reformasi, yaitu membuka sistem politik yang selama ini tertutup,
menjamin perlindungan hak asasi manusia, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme,
menghapus dwi-fungsi ABRI, mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan
sebagainya. Pada periode reformasi ini muncul kembali perdebatan mengenai
konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan bukan lagi soal-soal
konseptual berkenaan dengan teori hak asasi manusia, tetapi pada soal basis hukumnya,

66

apakah ditetapkan melalui TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD. Karena kuatnya
tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada
lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isinya bukan
hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan
lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk
mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.
Hasil pemilihan umum 1999 berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai
presiden, mereka juga berhasil menggulirkan terus isu amandemen Undang-Undang Dasar
1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan
hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis
Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang
berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-
Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Rumusan HAM yang masuk
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam
beberapa aspek, yaitu :
a) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan
b) HAM berkaitan dengan keluarga
c) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
d) HAM berkaitan dengan pekerjaan
e) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan

bersikap, berpendapat, dan berserikat
f) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi
g) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan

derajat dan martabat manusia
h) HAM berkaitan dengan kesejahteraan social
i) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan
j) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain
Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan secara konsisten,
baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban,
demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan
dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan
pemajuan HAM dalam Undang-Undang 1945.
3. Perumusan dan substansi

Untuk mendefinisikan konsep HAM yang dapat diterima apalagi dapat memuaskan
Semua pihak, terutama bagi masyarakat dunia ketiga yang mengalami pahit Getirnya
penjajahan barat dan korban kehidupan dunia global yang berwujud Neokolonialisme. Menurut
Nowak (2003), Aini (2007), ada 4 faktor penyebab :
a. Sejarah konstruksi atau perumusan HAM. Secara historis, rumusan Instrument HAM baik

nasional maupun internasional lahir dari konteks Masyarakat Barat, Eropa, Amerika Utara,
serta Kristen
b. Masalah HAM sulit dipisahkan dari problem dinamika politik hegemonik Barat dan ideologi
kapitalisme, neokolonialisme, dan individualisme yang Merupakan produk proyek
modernisme. Dalam konteks ini, selalu tercipta atmosphere tarik ulur pemaknaan dan
signifikansi isu HAM dlaam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Adanya perbedaan cara pandang tentang HAM. Ahli hokum akan cenderung memahami
HAM dalam sudut pandang formalisme,hal ini berbeda dengan cara pandang ahli agama
yang melihat dari sudut pandang agama, etika dan moral. Perbedaan ini tentu saja akan
menghasilkan benturan, misalnya : jika HAM yang sifatnya asasi itu dianggap di atas

67

segalanya termasuk agama, maka ada pihak yang berpendapat bahwa tafsir norma agama
tidak boleh bertentangan dengan doktrin normatif HAM. Pemikiran ini tentu saja akan sulit
diterima oleh ahli agama yang meyakini bahwa dogma agama tidak booleh dikalahkan oleh
wacana sekuler. (akibatnya adalah fatwa MUI yang mengharamkan pemikiran liberalisme,
pluralisme dan sekularisme).
d. Terkait dengan sejarah relasi sosial-hukum-politik seperti kolonialisme dan pengalaman
disharmoni Timur dan Barat, Islam dan Kristen yang berwujud pada relasi dominasi dan
subordinasi. Pengalaman ini membuat banyak orang sulit melihat kelugugan dan netralitas
konsep HAM yang ditawarkan dan diprovokasi oleh masyarakat Barat (Aini, 2007)

Fokus utama pembahasan Hak Azasi Manusia adalah kemartabatan, kehormatan dan
keberlangsungan hidup manusia. (Aini, 2007). Karena secara teologis dan moral, manusia
memang mahluk yang mulia, terhormat dan bermartabat. Secara sosiologis-historis, pemikiran
tentang HAM mengingatkan pada rentang sejarah pergumulan manusia melawan segala bentuk
ketidakadilan, kelaliman, penindasan atau penjajahan sebagai akibat dari hegemoni kekuasaan,
dan kekuatan ideologi elit yang berkuasa. Dari segi teologis, perjuangan ini sebagai aktualisasi
pesan-pesan dasar ilahiah yang sangat menghormati manusia, dimana seluruh ajaran agama
memerintahkan untuk menghormati manusia dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Dan
secara sosiologis, bertujuan untuk melindungi individu dan penyalahgunaan kekuasaan negara
oleh sistem kekuasaan yang otoriter dan para penguasa yang tiran. (Garraty, 1991). Diantara
deskripsi filosofis yang dijabarkan Al-Qur’an adalah dalam ayat 17 : 70 “Dan sesungguhnya
telah Kami muliakan keturunan Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rizki dari hal yang baik dan Kami lebihkan mereeka dengan kelebihan yang semburna
atas kebanyakan mahluk yang telah Kami ciptakan”.

Manusia sebagai khalifatullah fil ard (wakil Tuhan di bumi) bertugas untuk menjaga
kehormatan manusia. Secara teknis, banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis Nabi yang
mengatur tentang HAM secara rinci. Tentang kebebasan beragama : Tidak ada paksaan dalam
agama, sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barangsiapa yang inkar
kepada Thaguth dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegangan pada
simpul tali yang sangat kuat dan tidak akan terputus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. Dalam ajaran Budha ada doktrin yang menyebutkan : salah satu Kewajiban utama
seorang Budha adalah keharusan mengatasi nafsu egoisme (dana), mencintai kebaikan (metta),
dan kasih sayang (karuna) kepada yang Membutuhkan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan
bahwa sifat-sifat dasar HAM adalah :
a) HAM adalah anugerah Allah, diberikan kepada individu, ada dengan Sendirinya, tidak

tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam system Hokum.
b) HAM didasarkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia.
c) HAM merupakan hak dasar yang kodrati, otomatis melekat pada diri setiap Manusia, dan

langgeng sebagai karunia Allah.
d) HAM bersifat universal, melekat abadi sepanjang hidup pada entitas Kemanusiaan selama ia

individu masih menjadi manusia.
e) HAM didasarkan pada asas kesetaraan antar sesama manusia ; semua yang Terlahir setara

dan memiliki HAM yang setara (Non diskriminatir)
f) HAM mengimplementasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah.
4. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan
HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga
negara Indonesia. Ada dua bentuk pengadilan ham di Indonesia, yaitu: pengadilan ham yang

68

bersifat permanent dan pengadilan ham yang bersifat ad hoc. Beda diantara keduanya adalah
dalam hal pemberlakuannya, jika pengadilan ham permanent itu menyidangkan kasus-kasus
ham pada masa pelanggaran yang dilakukan sesudah undang-undang tentang ham disahkan.
Sedangkan pengadilan ham yang bersifat ad hoc adalah sebaliknya, yaitu: menyelesaikan atau
mengusut setiap pelanggaran ham yang dilakukan pada masa sebelum undang-undang tentang
ham disahkan. Peradilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000.

Landasan yuridis pengadilan ham ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang
ham UU No.39 tahun 1999 tentang ham Amandemen kedua UUD 1945 yang berkaitan dengan
ham UU no.26/2000 tentang pengadilan ham Landasan hukum bahwa perlunadanya pengadilan
HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah dimana terbentuknya pengadilan HAM
ini adalah pelaksanaan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak
lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Pasal 104 ayat 1 UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM menyatakan bahwa untuk
mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan
umum. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara:
a. membunuh anggota kelompok.
b. mengakibatkanmengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-

anggota kelompok.
c. menciptakanmenciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibat kan kemusnahan

fisik, baik seluruh atau sebagian.
d. memaksakanmemaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam

kelompok.
e. memindahkanmemindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok

lain.
KejahatanKejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai

bagian dari serangan meluas atau terencana. Serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan, antara lain:
a. pembunuhan.
b. Pemusnahan.
c. Perbudakan.
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
e. perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan

pokok hukum internasional
f. Penyiksaan.
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemak saan kehamilan, pemandulan

secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang selaras.
h. penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau kekerasan lain yang telah diakui secara

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum inter nasional.
i. penghilangan seseorang secara paksa.
j. kejahatan apartheid.

PengadilanPengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan
peradilan umum. Dukungan administratif itu adalah :
a. Ruangan pengadilan Merupakan ruangan pengadilan untuk kasus lainnya dan tidak ada

ruangan yang khusus untuk pengadilan HAM. Hal ini membawa konsekuensi bahwa jadwal
persidangan akan sangat bergantung dengan jadwal persidangan kasus-kasus lainnya yang
juga ditangani oleh Pengadilan Negeri tempat Pengadilan HAM ini digelar.

69

b. DukunganDukungan staf administrasi Staf administrasi adalah staf yang menangani perkara
pengadilan HAM selain panitera yang juga bertugas untuk membantu para hakim yang
mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat.

c. DukunganDukungan panitera Panitera juga diambilkan dari Pengadilan Negeri setempat.
Panitera ini adalah panitera biasa dan bukan panitera yang dibentuk khusus untuk menangani
kasus pelanggaran HAM yang berat. Panitera ini juga menangani kasus lainnya.

d. Ruangan hakim untuk hakim ad hoc adalah ruangan tersendiri, namun untuk hakim karir
yang merupakan hakim pengadilan setempat maka mereka mempunyai ruangan tersendiri.

5. Pelanggaran HAM Berat
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia

sejak ia lahir. HAM ini dimiliki oleh siapa saja, tidak peduli apa suku, agama, dan jenis kelamin
orang tersebut. Hak asasi tidak boleh dilanggar, semua harus melindungi dan menegakkannya.
Namun, masih saja ada kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Ada dua jenis pelanggaran HAM,
yaitu berat dan ringan. PelanggaranPelanggaran HAM adalah tindakan seseorang atau
sekelompok orang baik disengaja ataupun tidak yang secara hukum menghilangkan,
mengurangi, atau membatasi hak orang lain. HakHak yang dihilangkan, dikurangi, atau dibatasi
ini dapat berupa: Hak hidup, Hak memperoleh kesejahteraan, Hak mendapat keadilan, Hak
kebebasan pribadi, Hak untuk berkeluarga, Hak untuk beragama.
a. Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dan Contohnya

Jenis pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau
sekelompok orang serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Berikut ini contoh kasus
pelanggaran HAM berat.
• Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau

sekelompok orang hingga hak mendasar mereka terampas sepenuhnya.
BeberapaBeberapa contoh kasus kejahatan kemanusiaan adalah: Perbudakan,
Pembunuhan, Penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental, Kejahatan
apartheid. Kejahatan ini merupakan diskriminasi atau pemisahan ras yang dilakukan agar
ras yang satu mendapat hak istimewa sedangkan ras yang lain tertindas.
• Genosida adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis
pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut
hingga tak tersisa lagi. ContohContoh kasus genosida adalah:
a) Pembantaian 2 juta warga Kamboja yang dilakukan oleh Khmer merah antara tahun

1975 hingga 1979.
b) PembantaianPembantaian terorganisir terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun

1994. Pembantaian ini menewaskan 800 ribu orang dalam waktu 100 hari.
c) PembantaianPembantaian muslim Rohingnya oleh Myanmar dari tahun 2016-2017.

Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 2000 orang meninggal dan ratusan ribu
orang melarikan diri dari negara ini serta menjadi pengungsi di negara lain.
Penyebab kasus pelanggaran berat biasanya adalah konflik etnis dan agama. Sebuah
kelompok biasanya merasa bahwa diri mereka adalah yang paling benar dan paling baik.
Sehingga, mereka tega membantai dan menindas kelompok lain.
b. Kasus Pelanggaran HAM yang Ringan dan Contohnya
Jenis pelanggaran HAM ringan ini adalah pelanggaran hak yang sifatnya ringan serta terjadi
dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran HAM ringan:
Pencurian,Pencemaran nama baik, Pengancaman, Penghinaan, Kekerasan fisik yang sifatnya
ringan, Menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Penyebab pelanggaran HAM ringan
biasanya adalah keegoisan seseorang. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi

70

jumlah pelanggaran HAM. Beberapa diantaranya adalah memberi pendidikan karakter
kepada anak-anak, sosialisasi HAM, dan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila.

❖ KESIMPULAN
Konsep hak asasi manusia secara signifikan semakin dikuatkan dengan kemunculan NGO

multilateral yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia. Contohnya adalah Amnesty
International, Human Rights Watch, dan institusi internasional yang berbasis pada hak asasi
manusia seperti International Criminal Court dan United States Commission on Human Right.
Peran institusi dan NGO dalam penegakan hak asasi manusia tidak dapat dipungkiri justru lebih
signifikan dibandingkan peran negara, misalnya Human Rights Watch (HRW). HRW adalah
organisasi hak asasi manusia nonpemerintahan yang nonprofit.

Konsep dasar Hak Asasi Manusia adalah ketentuan yang pada mulanya hanya berada
dalam medan sebagai bagian hukum alam. Kemudian dipositifkan dalam suatu ketentuan normatif
sebagai Ilmu Hukum Murni (Kelsen). Atau sebagai ilmu hukum positif / normatif (Mewissen).
Telah mempengaruhi sistem peradilan pidana mulai dari tingkat peyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengadilan yang mengadili terdakwa harus
berlaku adil dan tidak memihak ( imparsialitas ), beban pembuktian dibebankan bukan kepada
terdakwa ( tergugat) , melainkan kepada penyidk dan penuntun. Semua prinsip KUHAP tersebut
adalah, bahagian dari implementasi konsep dasar HAM.

Amandemen Kedua tentang Hak Asasi Manusia merupakan prestasi gemilang yang dicapai
Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri
perjalanan panjang bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas hak asasi
manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar
pada tahun 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa
reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah
politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa betapa menyesatkan pandangan yang
menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia.

71

KISI-KISI UTS

❖ KISI-KISI BAB 1
1. Jelasakan pengertian pendididkan kewarganegaraan menurut para ahli?
2. Jelasakan visis dan misi dari pendidikan kewarganegaraan?
3. Jelasakan aspek-aspek ruang lingkup pendididkan kewarganegaraan?
4. Mengapa pendidikan kewarganegaraan di pelajari samapai perguruan tinggi?
5. Apa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan?

❖ JAWABAN
1. pengertian pendidikan menurut para ahli
a. Menurut Soedijarto : berpendapat bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah
pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar mejadi seorang
warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi
dalam membangun sistem politik yang demokratis.
b. Menurut Merphin Penjaita : Pengertian Pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah
pendidikan demokrasi, yang memiliki sebuah tujuan dalam mendidik generasi penerus
supaya jadi warga negara yang memiliki jiwa yang demokratis serta partisipatif melalui
pendidikan yang berbasis dialogial.
c. Menurut Henry Rendall : Pengertian Pendidikan kewarganegaraan menurut penuturan
Henry Rendall Waite merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia
dengan manusia di dalam berbagai perkumpulan yang terorganisasi baik dalam organisasi
sosial, ekonomi, politik serta hubungan negara dengan warga negara.
d. Menurut Azyumardi Azra : Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari dan juga
mengkaji serta membahas segala sesuatu mengenai pemerintahan, lembaga-lembaga
demokrasi, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara serta demokrasi.
Secara substantif, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan guna membangun karakter
bangsa dalam perkembangan di era globalisasi.
e. Menurut Kerr : Pengertian Pendidikan kewarganegaraan memiliki sebuah definisi yang
luas dalam perumusannya, melingkupi tahapan penyiapan generasi penerus bangsa yang
memiliki peran serta tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Dalam arti khusus,
pendidikan kewargganegaraan merupakan segala materi yang ada dalam persekolahan,
pengajaran dan belajar, sebagai bagian dari proses mempersiapkan warga negara. (baca
juga: Ciri ciri Globalisasi di dunia beserta pengaruhnya)
f. Menurut Azis Wahab dan Cholishin : Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan seperti
penuturan Azis Wahab ialah sebuah sarana untuk meng-Indonesiakan para warga negara
khususnya melalui siswa di sekolah dengan sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab.
Dan Cholishin berpendapat (200:18) bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan
sebuah program yang berisi beberapa konsep secara umum mengenai ketatanegaraan,
politik serta hukum negara, maupun teori umum lainnya berkenaan dengan
kewarganegaraan.
g. Menurut Permendikbud : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbud) No. 22
Tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah,
pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk
warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban
sebagai seorang warga negara.

72

h. Menurut Samsuri : (2011:28) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat
diartikan sebuah cara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi menjadi
seorang warga negara yang memiliki kecakapan, dan pengetahuan serta nilai-nilai yang
guna berpartisipasi aktif di dalam masyarakat

i. Menurut Zamroni : Salah seorang anggota Tim ICCE (2005:7), Zamroni menyatakan :
“Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir
kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi
baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-
hak warga masyarakat”.

j. Menurut Soemantri : Pemahaman lainnya berkenaan dengan pengertian pendidikan
kewarganegaraan yang diutarakan oleh Soemantri (2001:154) ialah sebuah usaha yang
dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai
hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan
bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di
dalam UUD 1945 dan juga Pancasila.

2. visis dan misi dari pendidikan kewarganegaraan
a. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah berorientasi pada
terbentuknya masyarakat demokratis yang lebih dikenal dengan masyarakat madani (civil
society). visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menciptakan masyarakat yang
demokratis, dari visi tersebut maka dapat dikembangkan misi Pendidikan
Kewarganegaraan yaitu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk menciptakan
masyarakat yang cerdas, baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pemerintahan
yang demokratis, serta memiliki wawasan pendidikan demokratis sehingga menyiapkan
peserta didik yang memiliki kesadaran untuk setia membela negara dan memiliki
penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.
b. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :
1) Pendidikan sebagai wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan yang menyiapkan
peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta
konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 Konstitusi
Negara Republik Indonesia.
2) Pendidikan yang demokrasi berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar
mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip
demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara,
penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian
lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar
pajak serta sikap perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Winarno, 2006: 29).

3. aspek-aspek ruang lingkup pendididkan kewarganegaraan
a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan,
kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda,keutuhan NKRI, partisipasi
pembelaan Negara, sikap positif dalam NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan.
b) Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tatatertib dalam keluarga, tata tertibdi sekolah,
normayang berlaku dalam masyrakat, peraturan-peraturan daerah, system hokum dan
peradilan nasional, hukum dan peradilan internasonal.

73

c) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota
masyrakat, instrument nasioanal dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan
perlingdungan HAM.

d) Kebutuhan warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebgai warga
masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai
keputusan bersama,prestasi diri persamaan kedudukan warga Negara.

e) Konsitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konsitusi pertama, konsitusi-
konsitusi yang pernah berlaku di Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konsitusi.

f) Kekuasan dan politik : pemerintah desa dan kecamatan, pemuda dan otonomi, demokrasi
dan system politik,pemerintah pusat, budaya politik, budaya demokrasi majumasyarakat
madani, system pemerintahan, pres dalam masyarakat demokrasi.

g) Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara.
h) Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia diera globalisasi, dampak

globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi
globalisasi.

4. Pendidikan kewarganegaraan di pelajari samapai perguruan tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari Sekolah
Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan
perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Misi dari
Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya,
Pendidikan Kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan
bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
di Perguruan Tinggi adalah kelanjutan dari study sebelumnya. Di Perguruan Tinggi diajarkan
lebih mendetail sampai ke akar-akarnya. Apalagi jika mengambiljurusan PKn. Dasar mengapa
Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat Perguruan Tinggi adalah Pasal 37 ayat
(1) dan (2)UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006
tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan
Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK) yang dirancang untuk memberikan pengertian kepada
mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar
warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga
negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dalam jurusan Pendidikan
Kewarganegaran sendiri, memuat materi mengenai hukum dan politik yang ada dan
berkembang. Mahasiswa diajarkan untuk menjadi lebih demokratis, lebih kritis terhadap
masalah-masalah yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya teori
saja yang diberikan, namun juga memberikan sentuhan moral dan sikap sosial. Menyaring
budaya dari luar agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu pancasila. Memahami
mata kuliah Pendidikan Kewarganegaaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan
kembali semangat kebangsaan generasi muda, khususnya mahasiswa dalam menghadapi
pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Tujuannya adalah untuk
memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha

74

pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.

5. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan
Menurut Kurikulum 2006 Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan agar peserta didik
memiliki kemampuan sebagai berikut :
• Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
• Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
• Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-
karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan banssa-bangsa lainnya.
• Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Permendiknas No.
22 Tahun 2006).

❖ KISIS-KISI BAB 2 perkuliaha
1. Jelaskan maksud dan tujuan dari pembelajaran kewarganegaraan?
2. sebut Sdan jelaskan ancaman-acaman terhadap negara?
3. jelaskan metode yang digunakan dalam upaya-upaya kebangsaan melalui PPBN?
4. Sebut dan jelasakan ciri-ciri dalam sarana PPBN?
5. Berikan definisi tentang kewarganegaraa dan undang-undangmengatur
kewarganegaraan?

❖ JAWABAN
1. Maksud dan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
a. Maksud: : Pendidikan Kewiraan / kewarganegaraan dirancang dengan maksud maksud
untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan
dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara dan pendidikan
pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan
oleh bangsa dan negara. Meningkatkan wawasan berfikir mahasiswa sebagai warganegara
Indonesia, yang sadar akan dirinya yang mengemban misi pejuang pemikir-pemikir
pejuang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Disamping
hal tersebut juga disediakan sebagai usaha menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk
kesadaran Bela Negara.
b. Tujuan Pendidikan kewiraan / Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk:
DAPAT Memahami Dan Mampu melaksanakan hak Dan Kewajiban Beroperasi santun [
kerendahan ], jujur [ kejujuran ] Dan demokratis ikhlas Serta [ tulus ] sebagai Warganegara
terdidik dalah kehidupannya selaku Warganegara Republik Indonesia Yang bertanggung
jawab. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dikembangkan dengan penerapan

2. Ancaman-acaman terhadap negara
a. Ancaman Dari Luar
1) sengketa Kepulauan Spratly yang melibatkan beberapa negara di kawasan ini, masalah
Timor Timur yang menyebabkan ketegangan antara Indonesia dan Australia, dan

75

sengketa Pulau Sipadan/Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, namun diperkirakan
semua pihak yang terkait tidak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui
kekerasan bersenjata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam jangka waktu
pendek ancaman dalam bentuk agresi dari luar relatif kecil.
2) Potensi ancaman dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan
moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan
obat-obat terlarang, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang
mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat
merusak budaya bangsa.
3) Potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk “penjarahan” sumber daya
alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada
gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik
yang dilakukan secara “legal” maupun yang dilakukan melalui kolusi dengan pejabat
pemerintah terkait sehingga meyebabkan kerugian bagi negara.
b. Ancaman Dari Dalam
Meskipun tokoh-tokoh LSM banyak yang menyatakan hal ini sebagai sesuatu yang
mengada-ada, pada kenyataannya potensi ancaman yang dihadapi negara. Republik
Indonesia tampaknya akan lebih banyak muncul dari dalam negeri, antara lain dalam
bentuk:
1) disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan
atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat
2) keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Azasi
Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara/kerusuhan massa
3) upaya penggantian ideologi Panca Sila dengan ideologi lain yang ekstrim atau yang
tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia
4) potensi konflik antar kelompok/golongan baik akibat perbedaan pendapat dalam
masalah politik, maupun akibat masalah sara.
5) perbedaan pendapat yang justru adalah esensi dari demokrasi malah merupakan
potensi konflik yang serius.

3. Metode yang digunakan didalam melaksanakan upaya-upaya meningkatkan wawasan
kebangsaan melalui PPBN antara lain :
a) Sosialisasi : Yaitu semua langkah-langkah yang bertujuan untuk memasyarakatkan
paradigma nasional, peraturan-peraturan serta hukum yang berlaku bagi setiap warga
Indonesia untuk ditaati dalam kehidupan sehari-hari.
b) Dialog : Yaitu diskusi dari pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi secara damai,
penuh kebudayaan, saling memahami dan penuh rasa kekeluargaan.
c) Tatap Muka : Yaitu pertemuan langsung secara berhadapan untuk saling memberi
informasi atau menjelaskan sesuatu masalah berkaitan dengan peningkatan kesadaran
masyarakat berbangsa dan bernegara.
d) Ceramah : Yaitu pertemuan dalam rangka menjelaskan sesuatu topik yang ingin didalami
terutama yang erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan
bernegara.
e) Persuasif : Yaitu langkah-langkah yang mengutamakan pendekatan manusiawi dalam
menggugah kesadaran warga negara agar secara tulus ikhlas melakukan yang terbaik bagi
kepentingan bangsa dan negara.

4. Ciri-ciri dalam sarana PPBN

76

a) Cinta tanah air Yaitu : mengenal mencintai wilayah nasionalnya sehingga waspada dan
siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan,
dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh
siapapun dan dari manapun.

b) Sadar berbangsa Indonesia Yaitu : selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di
lingkungan keluarga, pemukiman, pendidikan, dan pekerjaan sera mencintai budaya
bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,
keluarga, dan golongan.

c) Sadar bernegara Indonesia Yaitu : sadar bertanah air, bernegara dan berbahasa satu yaitu
Indonesia, mengakui dan menghormati bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila dan Kepala Negara serta mentaati seluruh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara Yaitu : yakin akan kebenaran
Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah
terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,guna
tercapainya tujuan nasional.

e) Rela berkorban untuk bangsa dan negara Yaitu : rela mengorbankan waktu,
tenaga,pikiran, dan harta baik benda maupun dana,untuk kepentingan umum, sehingga
pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara.

f) Memiliki kemampuan awal bela negara.

5. Definisi tentang kewarganegaraa dan undang-undangmengatur perkuliaha kewarganegaraan
a. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berusaha untuk membekali peserta
didik dengan pengatahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara
warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar dapat
menjadi warganegara yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.
b. Sk Dirjen depdiknas RI No 43/DIKTI//Kep/2006 mewajibkan semua jenjang pendidikan
mulai dari pendidikan dasar sampai dangan perguruan tinggi kurikulumnya harus memuat:
Pendidikan kewarganegaraan, Agama, Bahasa indonesia. Undang-undang no.20 tahun
2003 tentang pendidikan nasional,kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 serta
pedoman kusus pengembangan silabus dan penilaiaan mata pelajara kewarganegaraan
yang di terbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat JendralPendidikan
Dasar Menengah-Direktor Pendidikan Menengah Umum.

❖ KISI-KISI BABA 3
1. Sebut dan jelaskan fungsi dan tujuan negara adanya negara?
2. Sebutkan syarat-syarat menjadi warga negara indonesia?
3. Bagaimana Proses Berbangsa dan Bernegara?
4. proses pembentukan bangsa Indonesia dalam konteks pembentukan Indentitas, Nasional!
5. Jelasakan faktor dan unsur terbentunya bangsa?

❖ JAWABAN
1. Fungsi dan tujuan negara
a. Fungsi negara
• Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan : Seperti yang sudah disebutkan diatas
bahwa didalam suatu negara terdapat pemerintah yang mengatur dan menjalankan

77

negara tersebut. Salah satu hal yang dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah adalah
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya ada banyak hal yang
harus dilakukan agar rakyat makmur dan sejahtera. Namun dua faktor yang cukup
penting untuk diwujudkan adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam hal
ekonomi dan sosial.
• Menegakkan Keadilan : Keadilan juga merupakan hal yang wajib diciptakan dalam
suatu negara. Keadilan ini diwujudkan untuk rakyat agar rakyat merasa aman dan
sejahtera. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
Untuk menegakkan keadilan ini umumnya dibentuk suatu undang – undang peradilan.
Sehingga akan semakin mudah untuk menegakkan keadilan tersebut.
• Menciptakan Keamanan dan Ketertiban : Didalam suatu negara tentunya wajib menjaga
keamanan dan ketertiban agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan
selaras dan baik. Dalam hal ini tentunya negara wajib membentuk pihak-pihak tertentu
yang diberikan wewenang khusus untuk membantu mewujudkan keamanan dan
ketertiban tersebut.
• Membentuk Pertahanan Negara : Agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat berjalan
dengan baik dan aman, maka pertahanan negara perlu diciptakan. Pertahanan negara
perlu dibentuk untuk melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat
mengancaman kelangsungan hidup rakyat dan negara tersebut.
b. Tujuan negara
• Melindungi Seluruh Negara Indonesia : Negara Indonesia merupakan negara kepulauan
yang luas dimana memiliki banyak pulau, daerah dan rakyat yang sangat banyak. Agar
seluruh masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai, maka negara Indonesia
memiliki tujuan untuk selalu melindungi seluruh negara Indonesia dari segala masalah
yang dapat mengancam persatuan, keadilan dan keselamatan bangsa Indonesia.
• Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Umum : Karena negara Indonesia merupakan
negara kepulauan, maka secara otomatis memiliki memiliki banyak masyarakat yang
terdiri dari beragam suku, agama dan juga ras. Dalam hal ini negara Indonesia wajib
mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum tanpa membeda – bedakan antara satu
dengan yang lainnya. Dengan kata lain, kesejahteraan harus diwujudkan secara adil.
• Menciptakan Kehidupan Bangsa yang Cerdas : Dalam pembukaan UUD 45 terdapat
kalimat yang berbunyi “ mencerdaskan kehidupan bangsa “. Hal ini bermaksud bahwa
negara Indonesia akan mewujudkan masyarakat dan generasi negara yang cerdas.
Dengan begitu akan membantu memajukan negara di masa depan. Hal ini diwujudkan
dengan adanya anjuran pemerintah Indonesia yang mewajibkan belajar 9 tahun. Dengan
generasi muda yang cerdas, maka masa depan bangsa Indonesia juga akan lebih baik.
• Berpartisipasi Dalam Menciptakan Ketertiban Dunia : Ketertiban tak hanya diwujudkan
dalam sebuah negara saja. Hal ini karena dunia terdiri dari banyak sekali negara yang
memiliki peraturannya masing – masing. Sehingga Indonesia memiliki tujuan untuk
membantu menciptakan ketertiban dunia agar kebahagiaan dan keamanan dunia dapat
tercipta.

2. syarat-syarat menjadi warga negara indonesia
• Semua orang yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintah RI dengan negara lain sudah
menjadi warga negara Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku.
• Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ayah dan ibu berstatus warga negara
Indonesia.

78

• Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga
negara Indonesia.

• Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ibu berstatus warga negara Indonesia
dengan ayah yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anaknya.

• Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah dalam tenggat waktu 300 hari sejak ayahnya
yang warga negara Indonesia meninggal dunia.

• Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan sah dari ibu berwarga negara Indonesia.
• Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan sah dari ibu berwarga negara asing dimana

pengakuan kewarganegaraan dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum
menikah.
• Anak yang lahir di wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya tidak memiliki status
kewarganegaraan yang jelas.
• Anak yang lahir di wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya tidak diketahui.
• Anak yang lahir di wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya tidak punya
kewarganegaraan.
• Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya merupakan warga
negara Indonesia dan negara tempat ia lahir tidak memberikan kewarganegaraan pada anak
tersebut.
• Anak dari orang tua yang permohonan kewarganegaraannya dikabulkan, namun orang
tuanya tersebut meninggal dunia sebelum sempat mengucapkan sumpah dan janji setia.

3. Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentaang bagaimana terbentuknya
bangsa dimana sekelompok manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari
bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadai bagsa bangsa tersebut merasakan
pentingnya keberadaan Negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk
tetap tegaknya dan utuhnya Negara melalui upaya bela Negara. Pada zaman modern adanya
Negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Adabanyak
perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis. Demikian pula
halnya dengan bangsa Indonesia. Yang memiliki beberapa konsep tentang terbentuknya
bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat lewat alinea pertama pembukaan UUd 1945 merumuskan
bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga
penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan.
Dan alinea kedua pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya
Negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara
ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut:
a) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
b) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
c) Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang
terjadinya Negara kesatuan republic Indonesia sebagai berikut:
a) Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi.
Perjuangan kemerdekaanpun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar
yang dicita-citakan.
b) Proklamasi baru “menghantarkan bangsa Indonesia” sampai ke pintu gerbang
kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara.

79

c) Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai halnya adanya pemerintahan,
wilayah, dan bangsa melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat,
bersatu, adil dan makmur.

d) Terjadinya Negara adalah kehendak seluruh bangsa bukanlah sekedar keinginan golongan
yang kaya daan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan
ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

e) Religiositas yang tampak pada terjadinya neegara menunjukkan kepercayaan bangsa
Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Demikianlah terjadinya Negara menurut bangsa Indonesia daan tampak yang diharapkan
akan muncul dalam bernegara.

4. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan
kenyataan objektif tersebut, maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas
nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari
identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang
terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya
bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit serta kerajaan lainnya
sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia.Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam
Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam
kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala
sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia melalui suatu
proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke
V, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu
ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian
kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Proses
terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai
fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar
identitas nasionalisme Indonesia.Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern menurut
Yamin dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan
oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada
Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya, titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa
Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan
Negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan
sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.

5. faktor dan unsur terbentunya bangsa
a. Faktor Terbentuknya Bangsa
• Tokoh Faktor terbentuknya sebuah bangsa yang pertama bangsa haruslah memiliki
sebuah tokoh. Istilah tokoh disini mengarah kepada seorang yang mempunyai
kekuasaan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat yang biasanya
dihormati karena memiliki sebuah jasa, tingkah lakunya dan perannya dalam sebuah
lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pendapat dari tokoh masyarakat biasanya
dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan sebuah bangsa.
• Sejarah: Faktor terbentuknya bangsa yang kedua adalah sejarah. Sejarah merupakan
sebuah kejadian yang terjadi pada masa lalu atau lampau yang terjadi dalam lingkungan
masyarakat. Contoh sejarah yang bisa membentuk bangsa adalah sejarah pahit seperti
penderitaan atau sejarah kebahagiaan kemenangan saat terjadinya perang yang bisa
menciptakan rasa solidaritas dan rasa kesatuan dalam lingkungan masyarakat.

80

• Primordial: Sebuah bangsa bisa terbentuk karena adanya pandangan hidup dalam
masyarakat memiliki sebuah ikatan tradisi, adat istiadat dan budaya yang dianut di
dalamnya, ini semua adalah sebuah faktor terbentuknya bangsa atau biasa disebut
dengan primordial.

• Sakral: Faktor terbentuknya sebuah bangsa selanjutnya adalah faktor sakral. Sakral
yang dimaksud disini adalah sebuah faktor yang berhubungan dengan keadaan spiritual
atau sebuah kepercayaan yang dianutnya. Biasanya kata sakral dikaitkan dengan agama
atau kepercayaan. Dalam sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat masyarakat yang
tinggal pastilah memerlukan sebuah agama untuk membentuk pandangan hidup yang
digunakan sebagai ideologi dalam masyarakat. Inilah yang menjadikan sebuah bangsa
terbentuk dengan baik.

• Perkembangan Ekonomi: Perkembangan ekonomi adalah salah satu faktor terbentuknya
sebuah bangsa. Karena perkembangan ekonomi dalam sebuah lingkungan akan
menjadikan masyarakat yang menetap dalam lingkungan tersebut semakin tentram dan
nyaman. Inilah yang menjadikan masyarakat satu sama lain saling membutuhkan dan
menjadikan hubungan antar masyarakat menjadi semakin erat.

b. Unsur-unsur Terbentuknya Sebuah Bangsa
• Unsur terbentuknya sebuah bangsa yang pertama adalah dalam sebuah wilayah haruslah
memiliki sebuah kelompok manusia yang memiliki tujuan, kemauan yang sama yaitu
untuk membentuk kesatuan satu sama lainnya.
• Unsur yang kedua terbentuknya sebuah bangsa adalah sebuah kelompok manusia
haruslah berada dalam satu wilayah yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau menetap
bersama kelompok lainnya.
• Terbentuknya sebuah bangsa selanjutnya adalah kelompok haruslah mempunyai
keinginan yang sama yaitu untuk membentuk sistem pemerintahan dan bersedia untuk
mengikuti sistem tersebut.
• Untuk membentuk sebuah bangsa yang baik haruslah memiliki kesamaan karakter,
identitas, budaya, bahasa, ciri fisik atau kesamaan yang bisa dibedakan dengan bangsa
lainnya.
• Unsur terbentuknya sebuah bangsa yang terakhir adalah sebuah kelompok yang berada
dalam satu wilayah tertentu haruslah memiliki kesamaan baik dari segi psikologisnya,
senasib dan sepenanggungan, setujuan dan harus memiliki cita-cita yang sama yaitu
mewujudkan bangsa yang baik

❖ KISIS-KISI BAB 4
1. Sebut dan jelaskan tokoh-tokoh pada masa hindi/budah?
2. Kesimpulan proses perumusan pancasila sebagai dasar negara?
3. Sebutkan tugas utama dari bentuknya BPUPKI?
4. Sebutkan latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia?
5. Sebutkan usulan yang diajukan oleh Preof. Dr. Supomo pada tanggal 31 mei 1945?

❖ JAWABAN
1. Toko-toko pada masa Hindu/Budha
a. Raja Mulawarman : Raja Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu kudungga.
Nama Mulawarman cukup kental dengan pengaruh bahasa Sansekerta.Raja Mulawarman
merupakan raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kerajaan Kutai. Selama masa

81

pemerintahannya, rakyat Kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Dirinya merupakan
raja yang taat dengan agamanya, yaitu Hindu. Raja Mulawarman menyembah Dewa Siwa.
b. Raja Punawarman : Raja Punawarman merupakan salah satu raja yang terkenal dari
Kerajaan Tarumanegara. Dirinya terkenal sebagai raja yang bijaksana. Disamping
pemerintahan yang baik, Punawarman memeluk agama Hindu dan taat menyembah Dewa
Wisnu.
c. Raja Hayam Wuruk : Raja Hayam Wuruk menjadi raka Makapahit yang paling terkenal
dibanding raja-raja lainnya. Bergelar Rajasanegara dan didmapingi oleh Patih Gajah Mada.
Pada masa pemerintahannya Kerajaan Majapahit mencapai kejayaan yang tinggi dan
mengusarai seluruh wilayah Nusantara, ditambah wilayah Tumasik yang sekarang
Singapura dan Semenanjung Malaya.
d. Raja Bala putradewa : Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia: Edisi Revisi (2019) karya
Edi Hernadi, Raja Balaputradewa merupakan raka yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya.
Dirinya memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya
berkembang pesar dan mencapai zaman keemasan. Balaputradewa adalah keturunan dari
Dinasti Syailnedra. Berkat dirinya pula, Kerajaan Sriwijaya masyhur sebagai kerajaan
maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di kerajaan ini juga dikenal sebagai
pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha.

2. Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang
Dasar bagi Negara Republik Indeonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar tersebut ialah UUD 1945. Dalam pembukaan UDD tersebut kita
temukan dasar Negara “Pancasila”. Oleh karena itu, secara yuridis pancasila sah menjadi
Dasar Negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari disahkanya pancasila sebagai dasar
Negara, maka seluruh kehidupan bernegara danbermasyarakat haruslah didasari oleh
Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar Negara dapat memebri akibat hukum dan
filosofis; yakni kehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada
pancasila.Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 adalah:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat IndonesiaKelima sila tersebut sebagai satu kesatuan
nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.

3. BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang
berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia.
Berdasarkan sidang, BPUPKI juga punya tugas lainnya, yaitu:
• Bertugas membahas mengenai Dasar Negara Sesudah
• sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
• Bertugas membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) Yang bertugas menampung saran-
saran dan konsepsi dari para anggota.
• Bertugas untuk membantu panita sembilan bersama panita kecil.
• Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

82

4. Latar Belakang Masuknya Bangsa Eropa Ke Indonesia :
• Proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia ialah pada saat jatuhnya konstantinopel ke
tangan Turki (1453), yang menyebabkan bangsa Eropa ingin mencari pusat atau sumber
dimana rempah - rempah itu berada.
• Ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat.
• Kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti kapal, kompas dan meriam.
• Hasrat untuk menjelajahi dunia.
• Melanjutkan perang salib.
• Tulisan Marcopolo dalam bukunya Book of Various Experiences (keajaiban dunia) yang
berisi kisah perjalanan Marcopolo yang menceritakan bahwa dearah Asia alamnya sangat
indah, subur dan memiliki banyak kekayaan alam.
• Buku tulisan Tom Pires (Suma Orriental) yang mengatakan bahwa Asia tanahnya sangat
subur dan iklimnya baik.
• Mewujudkan 3G yaitu Gold (mencari emas atau kekayaan), Glory (mencari kemuliaan atau
kejayaan) dan Gospel (penyebaran agama Kristen).

5. Usula yang di ajukan oleh Prof. Dr. Supomo
a. Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatudalam arti
totaliter atau integralistik.
b. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada tuhan, tetapi urusan agamahendaknya
terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golonganagama yang
bersangkutan.
c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu BadanPermusyawaratan, agar
pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakilrakyat secara terus-menerus.
d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan,system tolong-
menolong dan system kooperasi.
e. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli,dengan
sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya.

❖ KISI-KISI BAB 5
1. Sebut dan jelaskan fungsi filsafat pancasila bagi bangsa Indonesia?
2. Sebutkan 5 tujuan filsafat pancasila?
3. Sebutkan dan jelaskan 9 fungsi pancasial sebagai dasar negara dan pedoman Masyarakat
Indonesia?
4. Sebut dan jelaskan 3 sifat dimensi ideologi?
5. Jelaskan makna pancasila sebagai ideologi bangsa?

❖ JAWABAN
1. Fungsi filsafat pancasila bagi Bangsa Indonesia
a. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia : setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-
masing. Pancasila sebagi jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup
dalam jiwa Pancasila.
b. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia : fungsi pancasila sebagai kepribadia
bangsa yaitu sebagai hal yang memberikan ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda
dari bangsa lain.

83

c. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum : fungsi pancasila sebagai sumber
dari segala sumber Hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Semua hukum harus patuh
dan menjadika Pancasila sebagai sumbernya. Artimya setiap Hukum yang berlaku tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila.

d. Pancasila sebagai pandangan hidup Bansa Indonesia : fungsi pancasila sebagai pandangan
hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau
pedoman kehidupan sehari-hari.

e. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia : Pancasila dimuat di pembukaan
UUD 1945, hal ini menjadikan pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

2. Tujuan filsafat pancasila
a. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Menjadi bangsa yang menjujung keadilan, baik ecara sosial maupun ekonomi.
c. Menjadi bangsa yang menghar4gai hak asasi manusia (HAM), seperti yang dirangkum
dalam hubungan HAM dengan pancasila sebagai dasar negara kita.
d. Untuk menciptakan bangsa yang menjujung tinggi demokrasi.
e. Menjadi bangsa yang Nasionalisme dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia.

3. Fungsi pancasila sebagai dasar negara
a. Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia : Fungsi pancasial pertama adala sebagai dasar
negara. Dasar negara disini diartika sebagai dasr falsafah atau filosofi negara. Sehingga
pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara.
b. Pandangan hidup bangsa indonesia : Fungsi pancasila kedua adalah sebagai pandangan
hidup bangsa indonesia. Dalam hal ini pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-
hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu
dengan yang lain artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negar Kesatuan Republik
Indonesia (NKRi).
c. Kepribadian Bangsa Indonesia : Fungsi pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian
bangsa indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap
mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental
tersebut.
d. Jiwa Bangsa Indonesia : Fungsi pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa
Indonesia. Pancasila dijelasakan berdasarkan teori Von Savigny yang artinya adalah setiap
bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volkgeistyang berarti
jiwa bangsa atau jiwa rakyat.
e. Suber dari segala Sumber Hukum : Fungsi pancasila kelima adalah sebagai sumber dari
segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
f. Perjajnian luhur bangsa indonesia : Fungsi pancasila yang keenam adalah sebagai
perjanjian luhur bangsa Indonesiia. Perjanjian luhur disini adalah menyangkut ikrar yang
telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa indonesia bersama oleh pendiri
bangsa indonesia.
g. Falsafat hidup yang memperstaukan Bangsa : Fungsi pancasila yang ketuju adalah sebagai
falsafat hidup yang mempersatukan bangsa.
h. Cita-cita dan tujuan bangsa indonesia : Fungsi pancasila yang kedelapan adalah sebagai
cita-cita dan tujuan bangsa indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam
pembukaan Undang-Undang 1945.

84

i. Ideologi Bangsa Idonesia : Fungsi pancasila yang kesembilan adalah sebagai ideologi
bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam pancasialamenjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan
Negara.

4. Tiga sifat dimensi ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi
fleksibilitas.
a. Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-
betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.
Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.
b. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja
memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.
c. Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat
relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila
memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke
masa.

5. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung
dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang
ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan. Pancasila sebagai ideologi
nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga
berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan
masyarakat di Indonesia.

❖ KISIS-KISIS BAB 6
1. Convenant on Civil and Political Rigt (ICCPR) juga memberikan pengaturan hak hidup
sebagai hak fundamental. Konvenan ini menjunjung tingi hak atas kebebasan dan keamanan
pribadi serta memberi fondasi bagi perlindungan dalam penahanan. Jelaskan pasal 9 tentang
ICCRP?
2. Jelaskan pasal 33 Undang-Undang no.39 tahun 1999?
3. Sebutkan rumusan HAM yang termaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945?
4. Sebut dan jelaskan 4 faktor penyebab terwujudnya nasionalisme menurut Nowak (2003) dan
Aini (2007)?
5. Berilah contoh kasis pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat?

❖ JAWABAN
1. Dalam Pasal 9 ICCPR daerah:
a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat
ditangkap secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya

85

kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh
hukum.
b. SetiapSetiapSetiapSetiap orang yang wajib diketahui kebenarannya pada saat
penangkapannya dan harus segera mungkin diberitahukan mengenai tuduhan yang
dikenakan kepadanya.
c. SetiapSetiap orang yang berwenang atau berdasarkan tuduhan, wajib diberlakukan
dihadapkan ke pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk
menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang
wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang
menunggu diadili harus diketahui, tetapi dapat diberikan dengan jaminan atas dasar
jaminan untuk hadir pada waktu persidangan, pada setiap tahap pengadilan dan pada
pelaksanaan putusan, syarat diputuskan demikian.
d. SiapapunSiapapun yang dirampas, kebebasannya dengan cara penangkapan, penahanan,
berhak untuk disidangkan di depan pengadilan tanpa melakukan-nunda dapat menentukan
keabsahan penangkapannya dan memerintahkannya untuk melakukan penahanan tidak sah
menurut hukum.

2. Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berdasarkan “bahwa setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang kejam, tidak manusiawi,
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. MengenaiMengenai arti dari penyiksaan itu
sendiri kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 butir 4: “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik
jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari
seseorang atau dari orang ketiga , dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah
dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk rasa sakit
atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari persetujuan, atau sepengetahuan
petugas dan pejabat publik. ”

3. Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu :
a) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan
b) HAM berkaitan dengan keluarga
c) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
d) HAM berkaitan dengan pekerjaan
e) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan
bersikap, berpendapat, dan berserikat
f) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi
g) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat manusia
h) HAM berkaitan dengan kesejahteraan social
i) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan
j) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain

4. 4 faktor penyebab terwujudnya nasionalisme
a. Sejarah konstruksi atau perumusan HAM. Secara historis, rumusan Instrument HAM baik
nasional maupun internasional lahir dari konteks Masyarakat Barat, Eropa, Amerika Utara,
serta Kristen.

86

b. Masalah HAM sulit dipisahkan dari problem dinamika politik hegemonik Barat dan
ideologi kapitalisme, neokolonialisme, dan individualisme yang Merupakan produk proyek
modernisme. Dalam konteks ini, selalu tercipta atmosphere tarik ulur pemaknaan dan
signifikansi isu HAM dlaam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Adanya perbedaan cara pandang tentang HAM. Ahli hokum akan cenderung memahami
HAM dalam sudut pandang formalisme,hal ini berbeda dengan cara pandang ahli agama
yang melihat dari sudut pandang agama, etika dan moral. Perbedaan ini tentu saja akan
menghasilkan benturan, misalnya : jika HAM yang sifatnya asasi itu dianggap di atas
segalanya termasuk agama, maka ada pihak yang berpendapat bahwa tafsir norma agama
tidak boleh bertentangan dengan doktrin normatif HAM. Pemikiran ini tentu saja akan sulit
diterima oleh ahli agama yang meyakini bahwa dogma agama tidak booleh dikalahkan oleh
wacana sekuler. (akibatnya adalah fatwa MUI yang mengharamkan pemikiran liberalisme,
pluralisme dan sekularisme).

d. Terkait dengan sejarah relasi sosial-hukum-politik seperti kolonialisme dan pengalaman
disharmoni Timur dan Barat, Islam dan Kristen yang berwujud pada relasi dominasi dan
subordinasi. Pengalaman ini membuat banyak orang sulit melihat kelugugan dan netralitas
konsep HAM yang ditawarkan dan diprovokasi oleh masyarakat Barat (Aini, 2007).

5. Contoh pelanggaran HAM berat dan ringan
a. HAM berat contoh :
• Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau
sekelompok orang hingga hak mendasar mereka terampas sepenuhnya.
BeberapaBeberapa contoh kasus kejahatan kemanusiaan adalah: Perbudakan,
Pembunuhan, Penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental, Kejahatan
apartheid. Kejahatan ini merupakan diskriminasi atau pemisahan ras yang dilakukan
agar ras yang satu mendapat hak istimewa sedangkan ras yang lain tertindas.
• Genosida adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis
pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut
hingga tak tersisa lagi.
b. HAM ringan contoh : Pencurian,Pencemaran nama baik, Pengancaman, Penghinaan,
Kekerasan fisik yang sifatnya ringan, Menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Penyebab
pelanggaran HAM ringan biasanya adalah keegoisan seseorang. Berbagai upaya dapat
dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran HAM. Beberapa diantaranya adalah
memberi pendidikan karakter kepada anak-anak, sosialisasi HAM, dan menegakkan
prinsip-prinsip Pancasila.

87

DAFTAR PUSTAKA

www.pustaka.ut.ac.ID, http://www.anisahaseena.wordpress.com
http://www.aditiaramadhanim.wordprees.com, http://www.scout.org/ru/node/148569
https://anisahaseena.wordpress.com, http://www.aditiaramadhanim.wordprees.com
http://www.scout.org/ru/node/148569, https://anisahaseena.wordpress.com
http://www.aditiaramadhanim.wordprees.com, http://www.scout.org/ru/node/148569
https://www.kompas.com/skoola/read, http://www.romadecade.org
http://sistempemerintah-indonesia.blogspot.com, https://www.pengertiandefinisi.com
http://cerdika.com/sifat-hakikat-negara, https://www.merdeka.com/jateng
https://morimanjusri.wordpress.com, https://www.academi.edu
http://www.slideshare.net, http://www.kompas.com
http://www.kompasiana.com, http://sejarahwajibindonesia.blogspot.com
http://docs.google.com, https://www.kompasiana.com
https://www.bobo.grid.id, https://arbweda.id, www.Kanshaforlife.wordpress.com
www.negarahukum.com, www.at20.ohchr.org, www.sumber-ilmukita.blogspot.com
www.kompasiana.com, www.e-pushamuii.org, www.materiuntukkuliahku.blogspot.com
www.cerdika.com

88