Laporan PKL_KPKNL Madiun_Kelompok 3

ii. Perekaman Data Penyetoran PNBP dan Penerbitan Kode Billing
1) Login SIMPONI di http://simponi.kemenkeu.go.id dengan user dan
password yang telah dibuat sebelumnya.
2) Pada menu Billing, pilih Kementerian/Lembaga, kemudian klik
pembuatan billing KL (Tarif Favorit) untuk memasukkan data tarif yang
biasanya telah dipakai sebelumnya.

3) Berikutnya akan muncul isian sebagai berikut.

Dalam hal ini, Bendahara Penerimaan KPKNL Madiun mengelola PNBP
Fungsional serta jenis mata uang yang disetorkan berupa Rupiah (IDR).

45

4) Masukkan data setoran pada “Detail Pembayaran”.

Karena transaksi penyetoran PNBP ini sering digunakan, maka tidak perlu
memasukkan data satu per satu. Cukup dengan menekan ikon “bintang” di
kolom jenis penerimaan. Sehingga nantinya akan muncul kolom seperti
berikut.

5) Pilih tarif yang akan digunakan serta isikan nama wajib bayar. Selanjutnya
klik “ambil tarif”

6) Kolom akun, tarif, dan satuan akan otomatis terisi. Berikutnya isikan
volume serta keterangan.

7) Selanjutnya klik “Simpan” dan SIMPONI akan secara otomatis akan
menerbitkan kode billing. Kode billing inilah yang digunakan Bendahara
46

Penerimaan KPKNL Madiun untuk menyetorkan PNBP melalui ATM
maupun Internet Banking.
8) Apabila data sudah tersimpan, akan terdapat peringatan “Data
Pembayaran Berhasil Disimpan” lalu klik OK. Tombol Simpan akan
berubah menjadi tombol cetak berwarna merah.

9) Klik tombol cetak untuk mencetak billing tersebut.

c. Penyetoran PNBP ke Kas Negara
Penyetoran PNBP dapat dilakukan melalui ATM, Teller, Internet Banking

dan EDC. Dalam hal ini Bendahara Penerimaan KPKNL Madiun melakukan
penyetoran melalui Internet Banking (CMS).

Pada KPKNL Madiun, penyetoran PNBP dilakukan dengan dua tahapan
proses yaitu dari Bendahara Penerimaan dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi
atau Kepala Kantor. Adapun langkah-langkah penyetoran PNBP melalui Internet
Banking Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut.
Pada Bendahara Penerimaan
1) Masuk internet banking level maker (pembuat tagihan) dalam hal ini Bendara

Penerimaan
2) Pada Internet Banking pilih menu “Payment and Purchase”
3) Selanjutnya pilih menu “Single Tax” dan pilih “Make Payment”.
4) Masukan kode billing MPN kemudian pilih rekening yang digunakan untuk

pembayaran lalu tekan “Submit”.

47

5) Review pembayaran MPN, apabila sudah benar tekan Kirim.
Pada Kepala Seksi Hukum dan Informasi
1) Masuk Internet banking level signer (pejabat pengesahan) dalam hal ini

kepala seksi HI atau Kepala Kantor
2) Pada Internet Banking pilih menu “Payment and Purchase”
3) Selanjutnya pilih menu pembayaran MPN di menu “Single Tax” kemudian

pilih menu “Verify”. Berikutnya pilih “Tax Category MPN Gen 2” dan input
kode billing
4) Berikutnya klik “Authorisasi” dan pilih transaksi yang akan disetujui.
Masukan password dan kode token kemudian klik “Approve”
5) Jika telah disetujui maka ID Billing MPN telah terbayarkan.

Setelah PNBP berhasil disetorkan maka akan muncul dokumen Bukti
Penerimaan Negara seperti berikut.

48

4. Pembukuan PNBP
Pembukuan PNBP dengan pemindahan kas dari bank bendahara penerimaan ke

kas negara oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Madiun dilakukan melalui aplikasi
SAKTI. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1) Pada aplikasi SAKTI, masukkan user serta password. SAKTI diakses dengan

sakti.kemenkeu.go.id

2) Pada menu bendahara, pilih “pemindahan kas” kemudian klik “Kas Bank
Bendahara Penerimaan”

3) Akan muncul tampilan pencatatan kas bank, tekan tambah untuk mencatat
transaksi yang dilakukan.

49

4) Kemudian isi tanggal transaksi, jenis aktivitas, kategori kas, rekening bank,
jumlah, nama pihak ketiga, serta keterangan terkait transaksi yang direkam.

 Pilihan jenis aktivitas yang tersedia adalah:
a. Penerimaan Bank
b. Pengeluaran Bank
c. Pemindahan Kategori Kas Bank

 Kategori Kas yang tersedia adalah:
a. Kas PNBP DPK
b. Kas DPK
c. Kas Pajak
d. Lainnya

 Rekening Bank yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan terkait PNBP
terdapat 2 rekening. Yang pertama untuk rekening piutang, kedua untuk
rekening lelang.

5) Apabila sudah terisi semua, klik simpan.

F. Permasalahan yang Muncul pada Pengelolaan PNBP
Permasalahan yang timbul tidaklah banyak karena wilayah yang ditangani di bawah

KPKNL Madiun relatif sedikit dan tidaklah kompleks. Oleh karena itu, karakter dari
masyarakatnya relatif sama dan masih terbilang aman atau tidak terdapat kecurangan

50

antar pihak-pihak yang bersangkutan. Ditambah pengelolaan PNBP saat ini sudah
dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis online sehingga
mengurangi adanya tindakan fraud/penyelewengan dari pihak bendahara ataupun pihak
lainnya. Meskipun demikian terdapat permasalahan yang tidak dapat diantisipasi atau
tidak terduga sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti terdapat
penerimaan yang masuk ke dalam rekening bendahara penerimaan namun asal-usul dari
penerimaan tersebut tidak jelas. Biasanya hal ini terjadi terkait dengan hal-hal mengenai
piutang negara atau terkait dengan pembatalan lelang. Ketidakjelasan ini dapat berupa
tujuan pentransferan tidak dapat diketahui, nama penyetor yang tidak jelas, dan data-data
lainnya yang dapat menyebabkan Bendahara Penerimaan tidak mengetahui secara pasti
asal dari penerimaan tersebut. Sebagian besar permasalahan ini disebabkan karena
pengirim mentransfer dana melalui setoran teller. Atas permasalahan tersebut dibutuhkan
suatu aplikasi yang dapat mencatat penyetoran dari pihak peserta lelang/pihak-pihak yang
terkait dengan pelayanan KPKNL sehingga nama pengirim, tujuan pengiriman, serta
tempat bank tujuan dapat diketahui dengan baik.

Permasalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah kesalahan input data oleh
peserta lelang di lelang.go.id. Kesalahan input data ini dapat berupa nomor rekening yang
salah, nama bank yang salah, ataupun data-data lain yang menyebabkan Bendahara
Penerimaan mengalami suatu kendala terkait pengembalian dana uang pinjaman
penawaran lelang.

51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai satker, KPKNL Madiun melakukan pengelolaan Barang Milik Negara

serta berperan dalam menyumbangkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan Barang Milik Negara terbagi menjadi tiga tahap, yaitu
awalan, utama, dan ikutan. Pada siklus ikutan terdapat tahapan yang mana BMN dapat
dipindahtangankan melalui penjualan dengan menggunakan prosedur lelang.

Penerimaan negara yang dihasilkan dari pelayanan umum KPKNL Madiun terdiri
dari PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. PNBP Aset diperoleh dari
penjualan barang milik negara melalui lelang serta sewa barang milik negara. PNBP
Piutang Negara diperoleh dari biad atau biaya administrasi. PNBP Lelang berasal dari
bea lelang. Proses dalam perolehan PNBP tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang
telah diatur.

Dalam kaitannya dengan penerimaan negara yang diperoleh KPKNL Madiun, pada
tahun 2019 KPKNL Madiun memiliki target dan realisasi PNBP yang sangat baik.
Secara umum, realisasi PNBP mencapai 135,48% dari jumlah yang ditargetkan.
Sedangkan target dan realisasi PNBP pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai
42,81% dari jumlah yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh
terjadinya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 yang menyebabkan iklim
perekonomian kurang kondusif.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Pada
KPKNL Madiun, Bendahara Penerimaan berada di bagian Seksi Hukum dan Informasi.
Tugas Bendahara Penerimaan adalah melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan
standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI), menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas
PNBP, menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), menerima dan memeriksa Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya, menyetorkan PNBP
kepada kas negara, menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya, menyimpan
dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP, melaporkan hasil pelaksanaan tugas

52

kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Salah satu hal yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan adalah menangani
pengembalian uang jaminan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai
pemenang lelang. Pengembalian uang jaminan lelang tersebut dilakukan dengan syarat
ketentuan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Penyetoran PNBP ke
kas Negara oleh Bendahara Penerimaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi
SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online). SIMPONI merupakan sistem billing yang
dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan
non anggaran dengan melalui berbagai alternatif pembayaran seperti teller (Over The
Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun
internet banking.

Setelah setoran dilakukan berdasarkan kode biller dan telah terbit NTPN,
pembukuan tersebut akan tercatat pada Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) yang secara sistem dikelola oleh DJPB. Uang setoran akan diterima ke
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) dan secara sistem akan
dilakukan rekonsiliasi bank pada SPAN atas dasar bank statement dari BI.

Dalam pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan KPKNL
Madiun tidak banyak terdapat permasalahan yang muncul. Hal-hal yang biasanya terjadi
adalah terdapat penerimaan yang masuk ke dalam rekening bendahara penerimaan
namun asal-usul dari penerimaan tersebut tidak jelas. Hal ini terkait dengan tujuan
pengiriman tidak dapat diketahui, nama penyetor yang tidak jelas, dan data-data lainnya
yang dapat menyebabkan Bendahara Penerimaan tidak mengetahui secara pasti asal dari
penerimaan tersebut. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah kesalahan input data
oleh peserta lelang di lelang.go.id. Kesalahan input data ini dapat berupa nomor rekening
yang salah, nama bank yang salah, ataupun data-data lain yang menyebabkan Bendahara
Penerimaan mengalami suatu kendala terkait pengembalian dana uang pinjaman
penawaran lelang.

53

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lain

Ishaq, A. (n.d.). Pengertian Bendahara Peneriman, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang.
Diakses Tanggal 17 Maret, 2021, dari https://www.uncchu.com/pengertian-
bendahara-penerimaan-tugas-tanggung-jawab-dan-wewenang/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Kinerja KPKNL Madiun Tahun
2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Kinerja KPKNL Madiun Tahun
2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Aplikasi SIMPONI. Diakses Tanggal 22
Maret 2021, dari http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/aplikasi-simponi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Kedudukan Bendahara Penerimaan
KPKNL. Diakses Tanggal 17 Maret 2021, dari
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/13293/Kedudukan-
Bendahara-Penerimaan-KPKNL.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Kemenkeu Sesuaikan Tarif Sewa BMN
Hingga 50 Persen di Masa Pandemi. Diakses Tanggal 16 Maret 2021, dari
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22183/Kemenkeu-Sesuaikan-Tarif-
Sewa-BMN-Hingga-50-Persen-di-Masa-Pandemi.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Pengelolaan BMN. Diakses Tanggal 17
Maret 2021, dari https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2017/12/3.-Pengelolaan-BMN.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Pengurusan Piutang Negara Khusus.
Diakses Tanggal 19 Maret 2021, dari
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12765/Pengurusan-Piutang-Negara-
Khusus.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Peran KPKNL dalam Mengoptimalkan
Penerimaan PNBP. Diakses Tanggal 16 Maret 2021, dari
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/10284/Peran-KPKNL-dalam-
mengoptimalkan-penerimaan-PNBP.html

KPKNL Malang. (n.d.). Seksi Pengurusan Piutang Negara. Diakses Tanggal 19 Maret 2021,
dari http://kpknlmalangonline.blogspot.com/2015/06/seksi-pengurusan-piutang-
negara.html

KPPN Metro. (n.d.). Buku Pintar SIMPONI.

54

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Keuangan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Keputusan Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun Nomor Kep- /WKN.10/KNL.06/2019

tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang Madiun.

55

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

56