Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesbangpol Mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Didaerah Dedi Wizani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan E-mail: [email protected] Abstract The role of the “Intelligence” Early Alert of the National Unity and Political Agency of Bintan Regency is to carry out Early Alertness which includes early detection and early prevention by producing reports and recommendations in order to provide warnings of problems, problem developments and changes in social life in the community. The inhibiting factors for the role of the ‘Intelligence’ of the National Unity and Political Agency of Bintan Regency are the limited number of personnel and there are employees of the National and Political Unity Agency of Bintan Regency who have not attended intelligence education and training, the limited operational budget for the implementation of early warning tasks, and the role of Vigilance has not been socialized. Early “Intelligence” of the National Unity and Political Agency of Bintan Regency within the Regional Apparatus Organization of the Bintan Regency regional government. Efforts to increase the Intelligence of the Regional Government of the National Unity and Political Agency of Bintan Regency are by increasing the ability of groups and individuals in carrying out the process of Intelligence functions which include Investigation, Security and Raising so that by increasing the capabilities carried out can produce local government intelligence personnel who are professional and qualified in implementing early vigilance in the regions to anticipate threats, challenges, obstacles and disturbances that may affect the administration of local government. Keywords: Early Alert, Intelligence, local government
2 Abstrak Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yaitu melaksanakan Kewaspadaan Dini yang meliputi pendeteksian dini dan pencegahan dini dengan menghasilkan Laporan dan rekomendasi dalam rangka memberikan peringatan masalah, perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial di masyarakat. Faktor-faktor penghambat peran ‘Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yaitu keterbatasan jumlah personil dan terdapat pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen, terbatasnya anggaran operasional pelaksanaan tugas kewaspadaan dini, dan belum tersosialisasikannya peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah daerah kabupaten Bintan. Usaha untuk peningkatan Intelijen Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yaitu dengan melakukan peningkatan kemampuan kelompok maupun individu didalam Melaksanakan proses fungsi Intelijen yang meliputi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan sehingga dengan peningkatan kemampuan yang dilakukan dapat menghasilkan personil intelijen pemerintah daerah yang profesional dan mumpuni didalam melaksanakan Kewaspadaan dini di daerah mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata kunci : Kewaspadaan Dini, Intelijen, pemerintah daerah
3 A. Pendahuluan Sistem ketatanegaraan negara Indonesia menganut sistem pelembagaan dengan asas desentralisasi, Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Dalam sejarah dinamika pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Nasional Komite Daerah hingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Bagian Keempat Pasal 25 Undang-Undang 23 tahun 2014 Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kewenangan didalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dimana secara tingkat nasional Urusan Pemerintahan Umum di koordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan pelaksanaan secara daerah dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya untuk pelaksanaan ditingkat Kecamatan, Bupati/Walikota melimpahkannya kepada Camat. Adapun urusan Pemerintahan Umum sebagai berikut : a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeritahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas organisasi dan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
4 melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di seluruh Indonesia dengan pendidikan dan pelatihan intelijen berkerjasama dengan Pusdiklat BIN, Pusdiklat BAIS TNI, Pusdiklat Intelijen AD, dan Pusdiklat Polri, sehingga Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di seluruh Indonesia diharapkan mumpuni didalam pelaksanaan tugasnya dan memiliki kualitas yang sama dengan Intelijen Negara maupun unsur intelijen negara lainnya didaerah didalam mengantisipasi dinamika sosial dan politik yang terus berkembang dimasyarakat Indonesia. Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didalam melaksanakan tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota diberikan pendidikan dan pelatihan peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki tugas sebagai “mata dan telinga” Kepala Daerah dengan melaksanakan Kewaspadaan dini didaerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dan fungsi Koordinatif dan Konsultatif dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Sekretaris didalam pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Didaerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar didalam Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 13-14 Januari 2022 mengatakan : “Dirjen Polpum mendorong Kesbangpol agar mengubah pola kerja dari Defensive menjadi Offensive didalam mengatasi dinamika sosial dan politik, Rakornas Kesbangpol diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kapasitas kemampuan aparatur untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota didalam Melaksanakan urusan pemerintahan umum”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk proaktif dengan merubah pola kerja dan kebiasaankebiasaan lama mengumpulkan informasi dari belakang meja menjadi aktif langsung melaksanakan peranannya dilapangan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini dimasyarakat didalam mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Peranan atau peran diartikan sebagai suatu aspek dinamis dari kedudukan (status), dan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya maka ia melakukan peranan
5 (Soekanto:1982:273). Peranan ialah pengejawatan jabatan atau Kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi. Pelaksanaan Kewaspadaan dini dalam rangka pendeteksian dini dan pencegahan dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan perannya sebagai “intelijen”, dimana dijelaskan defenisi Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dini dan pencegahan dini. Pendeteksian dini dan pencegahan dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut terdapat kebijakan terhadap Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana Pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya di singkat ATHG adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya maupun pertahanan dan keamanan. Mengutip Defenisi “Intelijen” didalam bukunya “Intelijen Dalam Otonomi Daerah” Ilharmni Zainal (2020:35) sebagai berikut : Menurut Herbert Haufer (1955) menjelaskan “Intelijen adalah proses mendapatkan segala hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan, dan itulah yang akan menyelesaikan semua masalah, yang sebelumnya sudah diketahui, dalam rangka mengatur sebuah pekerjaan”. Sehingga seorang Intelijen harus memiliki kemampuan dasar sebelum melaksanakan pekerjaannya secara sistematis dengan urutan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Menurut Washington, Flat mendefenisikan “intelijen adalah suatu penjelasan yang mempunyai makna yang diambil dari informasi yang telah dipilih, dinilai dan di tafsirkan yang pada akhirnya penjelasan tersebut dengan cara menjadikannya betul-betul penting, khususnya dalam hal kenegaraan”. Setiap insan intelijen dilatih untuk memiliki kemampuan individu maupun kelompok guna melakukan pengamatan, penggambaran, analisis dan evaluasi terhadap suatu peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang sedang diamati sehingga seorang Intelijen memiliki kualitas intelektual yang tinggi untuk dapat menyajikan suatu informasi dan mampu melakukan analisa dan memberikan saran serta rekomendasi terhadap suatu peristiwa atau sesuatu yang sedang diamati.Pelaksanaan kewaspadaan dini dengan kegiatan Pendeteksian dini dan
6 Pencegahan Dini merupakan kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan “intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagai bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Y. Wahyu, Saronto (2018) menjelaskan bahwa “Intelijen dimaknai dengan tiga penampilan yaitu penampilan sebagai organisasi, penampilan sebagai aktivitas dan penampilan sebagai suatu pengetahuan. Tugas intelijen diantaranya menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaualatan Negara, keselamatan bangsa, dan integritas wilayah Negara, melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematik terhadap potensi-potensi yang bias menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini”.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai “intelijen” berkerjasama, berkoordinasi dan bersinergi dengan intelijen Negara dan unsur intelijen lainnya dalam mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di Wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah Provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional serta memberikan rekomendasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian diatas adapun tujuan penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan Kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan?.
7 B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, proses penelitian Kualitatif bersifat seni, dan disebut sebagai metode interpretive karena data Hasil penelitian berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang Ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2012). Lebih lanjut (Sugiyono, 2012) Menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan pada kondisi Objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena Itu penelitian ini lebih menekankan pada metode atau pendekatan Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan ini bertempat di Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan. Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan selama Proses penyusunan proposal hingga penelitian berlangsung, mulai dari Tahap persiapan sampai pada tahap penyusunan laporan sesuai dengan Sasaran penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Prosedur pengumpulan data antara lain : Observasi, dengan cara ini Peneliti dapat meyakini, dapat melihat dan dapat mengamati sendiri yang Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan perilaku serta kejadian sebagai Mana adanya. Wawancara, melakukan wawancara langsung kepada semua Pihak yang berkompoten dalam penelitian ini, agar informasi yang Didapatkan tidak meragukan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi, dokumentasi yakni pengumpulan data dari sumber-sumber Non visual yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman Yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti. C. Hasil dan Pembahasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan mengusulkan perubahan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, sehingga terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor : 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Didalam
8 Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2021 Pasal 74 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten;, b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaandan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;, c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;, d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;, e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;, f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten; dan, g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang fungsinya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan sebagai berikut : Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
9 Gambar 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, didalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya di bantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. C.1 Permasalahan-Permasalahan Yang Menonjol di Wilayah Kabupaten Bintan Pemetaan potensi konflik didaerah merupakan suatu keharusan dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan terhadap situasi yang telah terjadi sebagai langkah persiapan menghadapi perkembangan situasi ataupun mengantisipasi segala bentuk potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagai wujud hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi kebijakan didalam penyelesaian permasalahan dimasyarakat. Gambaran beberapa permasalahan-permasalahan yang menonjol di wilayah Kabupaten Bintan sebagai hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini mengantisipasi ancaman, tantangan dan hambatan, kegiatan dilaksanakan oleh “Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan tahun 2021 sebagai berikut : A. Maraknya Aktivitas Pertambangan Ilegal Kabupaten Bintan memiliki potensi hasil tambang berupa bauksit, pasir dan granit. Perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan tersebut dinyatakan ilegal oleh Pemerintah
10 Provinsi Kepri dengan alasan merusak lingkungan dan terdapat penyalahgunaan Izin Tambang atau IUP. Tambang Bauksit memiliki nilai ekonomis yang tinggi, aktivitasnya bisa berdampak terhadap lingkungan yaitu kerusakan lingkungan bekas lahan tambang banyaknya lubang bekas galian yang tidak dilakukan revitasisai oleh penambang dan dibiarkan begitu saja. Aktivitas pertambangan ini juga memicu reaksi masyarakat penolakan oleh masyarakat dan memunculkan gesekan antara masyarakat dengan Pihak pengamanan Tambang. Beberapa wilayah yang menjadi lokasi pertambangan bauksit yaitu di Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Bekung, Desa Gisi, Desa Bintan Buyu hingga di Pulau Dendang, Pulau Angkut, Pulau Buton, Pulau Tanjung Elong, Pulau Ke dan Pulau Telang. Tambang Pasir ilegal di Kabupaten Buntan terjadi di bebera wilayah yaitu Kelurahan Kawal, Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang dan Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur. B. Sengketa Lahan Kasus persengketaan atau peselisihan lahan di Kabupaten Bintan yang disebabkan karena tumpang tindih lahan dan surat baik surat keterangan tanah bahkan surat sudah sertifikat terbilang sangat tinggi. Persengketaan lahan di Kabupaten Bintan terjadi antara pemerintah daerah dengan masyakat, TNI dengan masyakat, perusahaan dengan masyarakat, serta antar masyakat. Sengketa lahan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat disebabkan karena masyakat menempati dan mengklaim pada lahan hijau (hutan lindung). Hal ini sering terjadi di wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan Gunung Kijang. Sengketa lahan antara TNI dan masyakat terjadi di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara yang telah terjadi sejak tahun 1966 hingga sampai saat ini belum ada keputusan. Terdapat 8 kampung di Tanjunguban yang menolak/bersengketa atas lahan tersebut, yaitu Kp. Raya Luar (Jl. Diponegoro, Kp. Raya Dalam, Kp. Jeruk, Kp. Rampai, Kp. Cendrawasih, Kp. Paya lebar, Kp. Kemboja Luar (belakang SMP N 12 Bintan), dan Jl. Tandean (Belakang Perum KPLP Tanjung Uban). Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa dalam proses kepemilikan lahan 8 kampung ini tidak sesuai prosedur yang awalnya pihak TNI-AL meminta kepada masyarakat 8 kampung surat kepemilikan lahan berupa alashak dengan tujuan agar dapat dibuatkan sertifikat hak milik masyarakat akan tetapi hingga sampai saat ini rencana tersebut tidak terealisasi. TNI-AL mengklaim luas lahan 40 Ha di 8 kampung berdasarkan dokumen di Kementerian Keuangan lokasi tersebut tercatat sebagai aset milik TNI-AL. Lokasi tersebut direncana akan dibangun Pusdiklat TNI-AL. Terdapat sengketa dan permasalahan lahan antara perusahaan dan masyarakat juga banyak terjadi di Kabupaten Bintan, seperti : PT. Bintan Mega Wisata (BMW), PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) .
11 C. Jalur Masuk Narkoba Kasus penyelundupan narkoba di Kabupaten Bintan yaitu : 1. Tanggal 15 Juli 2020 di Perairan Lagoi kabupaten Bintan, Tim F1QR Gabungan Koarmada I bersama Lantamal IV Tanjungpinang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jenis sabu sebanyak 38,4 kg dan 40 ribu pil ekstasi. 2. Tanggal 30 Desember 2019 di Perairan Pulau Mantang Kabupeten Bintan, Kepolisain berhasil mengankan 2 orang nelayan yang melakukan penyeludupan anrkoba sebanyak 19.255 gram jenis sabu-sabu yang rencananya akan dikrim ke Jambi menggunakan speedboat fiber dengan mesin 85 PK. D. Human Traficking Kabupaten Bintan menjadi pintu masuk keberangkatan/kedatangan TKI Ilegal ke negara Malaysia. 2 kasus penangkapan dan penggagalan TKI Ilegal di Kabupaten Bintan pada tahun 2020 yaitu : 1. Tanggal 9 April 2020 pukul 05.00 WIB di Pelabuhan Gentong, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec Bintan Utara, Kab. Bintan telah dilakukan penangkapan 48 TKI Ilegal Asal Malaysia dengan mengunakan Kapal Spead Boad Mesin 200 PK 4 unit. 2. Tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.50 WIB di Pelabuhan Gentong Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan berlangsung Penangkapan 43 Orang TKI Ilegal oleh Tim Mabes Polri yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia. E. Keberadaan Pengungsi Luar Negeri Pengungsi luar negeri yang berada di penampungan sementara hotel Bhadra Resort Kabupaten Bintan berjumlah 399 orang, yang berasal dari Aganistan, Pakistan, Somalia, dan Sudan. Pengungsi luar negeri menempati Hotel Bhadra Resort sejak Januari 2018 dibawah perlindungan IOM dan UNHCR. Terdapat 8 orang pengunsi luar negeri mandiri yang merupakan istri dan anak pengungsi yang tercatat berada dipenampungan sementara hotel Bhadra Resort. Berdasarkan hasil monitorning keberadaan pengungsi luar negeri mendatangkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Pengungsi Luar Negeri meresahkan warga serta menggangu kamtibmas. Karena melakukan tindakan yang melanggar tata tertib dan hukum yang berlaku. F. Konflik Nelayan Konfik antar nelayan terjadi di Kabupaten Bintan, yaitu konflik antara Nelayan di Desa Busung dan konflik antara Nelayan Tambelan dan Nelayan Karimun di Tambelan. konflik tersebut disebabkan adanya klaim wilayah tangkap sehingga menimbulkan persengketaan dan aksi pembakaran kapal.
12 1. Tanggal 16 Oktober 2020 berlangsung mediasi terkait adanya sengketa antara Nelayan Desa Busung dan Desa Pengujan. Permasalahan ini disebabkan nelayan Desa Pengujan menggunakan jaring pukat untuk mencari kerang gongong di perairan Desa Busung yang dinilai merusak lingkungan. 2. Tanggal 1 April 2020 telah terjadi pembakaran Kapal Cumi KM Harapan 1 yang dilakukan oleh nelayan Tambelan. Hal ini terjadi karena nelayan Tambelan menganggap Kapal Cumi KM Harapan 1 telah menangkap cumi menggunakan pukat dan berada pada teritorial wilayah tangkap nelayan tradisional Tambelan. Polres Bintan telah mengamankan dan penahanan 5 oleh tersangka yang menjadi provokator dalam aski pembakaran Kapal Cumi KM Harapan 1. 5 orang terduga tersangka pembakaran kapal tersebut berinisial FD, BD, JS, SD dan MN. C.2 Sistem Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan membantu Kepala Daerah didalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini dengan cara pendeteksian dini dan pencegahan dini untuk menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaualatan Negara, keselamatan bangsa, dan integritas wilayah Negara, melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematik terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh intelijen pemerintah daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Intelijen Negara, unsur intelijen lainnya dan Forum-Forum yang ada didaerah. Kewaspadaan dini sebagai dasar berbuat dan bertindak yang dilakukan oleh “Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dibentuk Tim Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018, Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagai pusat komunikasi dan informasi Kewaspadaan dini pemerintah daerah yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut : Ketua yaitu Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Sekretaris yaitu Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, Anggota yaitu Kasubbid Penanganan Konflik dan para analis di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun Tim Puskomin Kewaspadaan Dini Kabupaten bertugas sebagai berikut : a. menjaring data/informasi serta situasi dan kondisi Daerah mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik tingkat daerah;
13 b. memantau perkembangan situasi dan kondisi Daerah; c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/informasi situasi dan kondisi Daerah; d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi daerah; e. mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi daerah; f. menyusun laporan situasi daerah, laporan informasi, laporan atensi, laporan khusus, dan telaahan staf serta rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini daerah. g. melakukan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi kinerja Camat didalam Penyampaian Laporan Stabilitas Kecamatan. Tanggapan Irwan Lapi Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mengatakan : “Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Kesbangpol melakukan tahapan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan bahan keterangan, mengolah data sampai dengan pelaporan dan rekomendasi”. Adapun rangkaian pelaksanaan Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesbangpol Bintan, berdasarkan Perbub 44 Tahun 2018 sebagai berikut : 1) Pengumpulan bahan keterangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mencari keterangan/informasi lanjutan terhadap suatu objek/ temuan hasil pemantauan dan/atau laporan. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa bersifat keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. 2) Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi sebagai rangkaian penilaian terhadap dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu peristiwa dengan melakukan rangkaian penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, 3) Adapun rangkaian Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi dilakukan wawancara, observasi/pengamatan dan analisis dokumen. Wawancara yang dilakukan merupakan upaya pengumpulan fakta-fakta terhadap suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi dari orang yang dianggap mengetahui, melihat, mendengar atau menjadi bagian dari suatu peristiwa atau kejadian. Disampin itu dilakukan juga observasi/pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa atau kejadian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta suatu peristiwa yang terjadi yang selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi. 4) Pemilihan data dan informasi, penyajian data dan informasi dan penarikan kesimpulan sehingga dapat dihasilkan Pelaporan yang merupakan kegiatan penyampaian data dan
14 informasi dari suatu peristiwa dan rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan terhadap suatu permasalahan. 5) Pelaporan data dan informasi Stabilitas Daerah kepada pimpinan, adapun laporan yang dihasilkan terdiri dari ; a). Laporan Umum, yaitu laporan hasil pemantauan stabilitas di buat per 3 (tiga) bulan sekali;, b). Laporan Khusus, yaitu laporan yang bersifat perlu penanganan segera disampaikan paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam ke Puskomin Kewaspadaan dini Kabupaten, melalui aplikasi jaringan komunikasi; c). Laporan Situasi Politik tahapan pemilu/pilkada/pilkades, disampaikan pada setiap tahapan pemilu/pilkada/pilkades ke puskomin Kewaspadaan dini Kabupaten Bintan dapat disampaikan secara tertulis maupun melalui aplikasi jaringan. Laporan yang dihasilkan merupakan hal-hal yang mengancam/mengganggu stabilitas daerah, meliputi : a. Penyebaran paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Penistaan/penodaan lambang dan simbol negara; d. Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat; e. Penyalahgunaan atribut/simbol negara lain, gerakan separatis/terorisme serta organisasi terlarang; f. Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; g. Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dan lain-lain; h. Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga; i. Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat; j. Situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES/PILEG/PILKADA); k. Situasi politik pada setiap tahapan Pemilihan Kades; l. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
15 m. Ketidakpuasan masyarakat terhadap impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa; o. Aktivitas Partai Politik dan/atau lembaga politik; p. Disharmonisasi antar instansi/lembaga; q. Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat; r. Aktivitas Ormas/LSM/Kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; s. Ketidakharmonisan hubungan sosial inter/antar umat beragama; t. Permasalahan pendirian rumah ibadah; u. Pendirian tempat usaha meresahkan masyarakat; v. Terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk); w. Jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat; x. Kelangkaan dan ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (Sembako); y. Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat; z. Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan /pihak swasta; aa. Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan; bb. Potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia; cc. Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat; dd. Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan; ee. Penyebaran paham radikal dan terorisme; ff. Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa; gg. Pengrusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahan/swasta; hh. Potensi konflik sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak
16 luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah; ii. su-isu negatif yang meresahkan masyarakat. Pelaporan yang dilaksanakan kepada pimpinan dilakukan secara tertulis sesuai dengan format laporan yang terlampir didalam Perbub 44 Tahun 2022.Pelaporam yang dilakukan dilakukan juga melalui aplikasi Sistem Informasi Kewaspadaan Daerah (SIWASPADA) untuk menjamin keamanan data laporan, lebih efektif, efisien dan dapat diakses oleh pimpinan dan pengguna yang telah dilatih. C.3 Faktor Yang Menghambat Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesbangpol Bintan Berdasarkan hasil wawancara Irwan Lapi mengatakan : “Kendala pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh “Intelijen” Kesbangpol, yaitu operasional yang minim, jumlah personil yang terbatas dengan luas Kabupaten Bintan yang terdiri dari 10 Kecamatan, dibidang lain terkendala belum dilatih intelijen”. Hal ini menunjukkan faktor SDM (sumber daya manusia) merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini yang meliputi pendeteksian dini dan pencegahan dini, sehingga didalam pelaksanaannya melibatkan bidang lainnya, namun terbatas dikarenakan personil yang dilibatkan belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan intelijen. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 2 orang kepala subbidang, dan 2 orang analis dan 2 orang honorer. Kondisi saat Personil yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan intelijen sebanyak 2 orang. Hal ini tidak sebanding dengan luas jangkauan wilayah kabupaten Bintan , dimana Luas Wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 km2, namun luas daratannya hanya 2,21% (1.946,13 km2). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 km2 dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tambelan yaitu 90,96 km2, kecamatan Tambelan juga merupakan Kecamatan terjauh di Kabupaten Bintan. Anggaran operasional yang minim didalam melaksanakan Kewaspadaan Dini yang meliputi pendeteksian dini dan pencegahan dini, menjadi faktor yang menghambat peran “Intelijen” Badan Kesbangpol Bintan, hal ini dikarenakan masih belum tersosialisasikannya tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan didalam pelaksanaan Intelijen, sehingga masih ada OPD ataupun ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Bintan menganggap aneh dan tabu dan memiliki asumsi bahwa kegiatan intelijen hanya dilaksanakan oleh BIN, POLRI,TNI dan instansi vertikal lainnya.
17 C.4 Usaha Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesbangpol Bintan Tanggapan Irwan Lapi Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mengatakan : “Sangat diperlukan pelatihan dan pendidikan Intelijen bagi Aparatur Pemerintah Daerah yang tergabung didalam Tim Kewaspadaan Dini, termasuk kesbangpol, disisi lain diperlukan pembekalan terhadap unsur pimpinan untuk dapat memahami pola Intelijen sehingga akan menjadikan lebih tanggap terhadap informasi dan situasi yang dilaporkan, dan dapat diambil langkah kebijakan yang tepat didalam penyelesaian permasalahan”. Upaya peningy kapasitas Kemampuan Intelijen Pemerintah daerah yaitu sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen SDM Aparatur Kesbangpol dengan mengikuti atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Kemampuan Intelijen sumber daya manusia Badan Kesbangpol Bintan, yang materi muatan pendidikan dan pelatihan nya memuat Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan, sebagai berikut : a. Kemampuan Kelompok Kemampuan SDM Aparatur Kesbangpol, harus mampu melakukan serta menerapkan peran yang dimiliki Intel seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara Kesatuan serta dapat mengkompulir data atau informasi yang dibuat oleh pelaksana lapangan (unit) sampai kepada penyajian berupa pelaporan kepada user yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, guna pengambilan keputusan yang lebih lanjut dengan data yang akurat. Kemampuan Aparatur Badan Kesbangpol, harus mampu melakukan dan menjawab Unsur-Unsur Keterangan yang diberikan oleh user/pimpinan. b. Kemampuan Individu Kemampuan individu yang harus dimiliki yaitu kemampuan penyelidikan, pengumpulan data dan informasi, verifikasi, validasi data, analisa, evaluasi, observasi/pengamatan dan wawancara, Pembuatan pelaporan dan rekomendasi dan kemampuan membangun jaringan dan kemampuan berkomunikasi. c. Pengamanan Personil dan materiil Kemampuan secara individu atau kelompok terkait pengamanan terhadap personil secara perorangan, pengamanan materil secara perorangan, pengamanan Bahan Keterangan/Informasi, Kemampuan Pengamanan kegiatan secara perorangan, dengan jalan mengawasi dan memberikan peringatan tentang bahaya yang dihadapi, disamping itu diperlukan kemampuan didalam pengamanan kebijakan pemerintah.
18 d. Penggalangan “Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan harus mampu melakukan penggalangan dengan cara membentuk opini lewat jaringan maupun opini publik, Menciptakan agar masyarakat mempunyai keberanian memberikan keterangan, Menggalang tokoh, media massa maupun ormas dalam dan luar Negeri e. Sosialisasi dan Pembekalan Kewaspadaan Dini Dilakukan sosialisasi dan pembekalan Kewaspadaan Dini bagi pengambil kebijakan di tingkat pimpinan masing-masing OPD. D. Simpulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membantu Gubernur/Bupati/WaliKota didalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, didalam pelaksanaan fungsi nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan peran kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Didaerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018. Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yaitu melaksanakan Kewaspadaan Dini yang meliputi pendeteksian dini dan pencegahan dini dengan berpedoman Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2018 yang mengatur rangkaian pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pengumpulan bahan keterangan, Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi/pengamatan dan analisis dokumen hingga menghasilkan Laporan dan rekomendasi dalam rangka memberikan peringatan masalah, perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dimasyarakat. Faktor-faktor penghambat peran ‘Intelijen” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yaitu keterbatasan jumlah personil dan terdapat personil yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen, terbatasnya anggaran operasional pelaksanaan tugas kewaspadaan dini, dan belum tersosialisasikannya peran Intelijen pemerintah daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan di lingkungan OPD pemerintah daerah kabupaten Bintan. Usaha untuk peningkatan Intelijen Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yaitu dengan melakukan peningkatan kemampuan kelompok maupun individu didalam Melaksanakan proses fungsi Intelijen yang meliputi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan sehingga dengan peningkatan kemampuan yang dilakukan dapat menghasilkan personil intelijen pemerintah daerah yang profesional dan mumpuni didalam melaksanakan
19 Kewaspadaan dini di daerah mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai berikut : 1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri membuat suatu sistem Informasi laporan yang terintegrasi bagi kesbangpol se-Indonesia didalam penyampaian Informasi situasi harian, untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi; 2. Kepala Daerah dan Kepala OPD diberikan pemahaman pentingnya pelaksanaan Kewaspadaan Dini Didaerah. 3. Badan Kesbangpol Bintan membangun pola kerja dan budaya kerja yang baru, dari Defensive menjadi Offensive untuk mendukung pelaksanaan Kewaspadaan Dini yang meliputi pendeteksian dini dan pencegahan dini; 4. Peningkatan kapasitas kemampuan aparatur pemerintah daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan: 5. Alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kewaspadaan dini didaerah. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung. Kunarto, 1999, Intelijen Pengertian Dan Pemahamannya,Cipta Manunggal, Jakarta Kesbangpol Bintan. 2021. Gambaran Umum Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Bintan: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Bintan. Sajogyo, Pudjiwati. 1990. Peranan Wanita Tani Dalam Pembangunan Pertanian, Jakarta Selatan: Institut Pertanian Bogor. Sajogyo, Pudjiwati, 1992. Konsepsi dan Metodologi dalam Studi Peranan dan Status Sosial Wanita Dalam Keluarga, Rumah Tangga dan Masyarakat [Artikel]. Bogor:Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Sugiyono 2012, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta. Y. Wahyu, Saronto 2018. Intelijen : teori Intelijen dan pembangunan jaringan. Edisi VIII. Yogyakarta Zainal, Irhamni. 2020 Intelijen Dalam Otonomi Daerah, IPB Bogor Indonesia
20 Perundang-undangan/ Peraturan Pemerintah Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Didaerah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Peraturan Bupati Bintan Nomor : 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Peraturan Bupati Bintan Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan