RUU Cipta Kerja dan Konsep RPP NSPK 2310102020

RUU CIPTA KERJA DAN
KONSEP RPP NORMA, STANDAR,
PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SEKTOR KEPARIWISATAAN
RANCANGANUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Paragraf 13 Kepariwisataan

Pasal 67
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor
kepariwisataan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) diubah:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. jasa informasi wisata;
j. jasa konsultan pariwisata
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.
(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SEKTOR KEPARIWISATAAN
RANCANGANUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

SEKTOR KEPARIWISATAAN

RANCANGANUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling
memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan
kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang
melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara
bertanggung jawab; dan
n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

SEKTOR KEPARIWISATAAN
RANCANGANUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

5.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai 6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
berikut:
Pasal 30
Pasal 29 (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
(1) Pemerintah provinsi berwenang:
a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
a. menyusun dan menetapkan rencana induk kepariwisataan kabupaten/kota;
pembangunan kepariwisataan provinsi;
b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
kepariwisataan di wilayahnya; d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di
c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; wilayahnya;
e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan
f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata
produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
dan produk pariwisata yang berada di g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
wilayahnya; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan
g. memelihara aset provinsi yang menjadi
daya tarik wisata provinsi; dan dalam lingkup kabupaten/kota;
h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di
(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai wilayahnya;
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

SEKTOR KEPARIWISATAAN
RANCANGANUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

7.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54
(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki

standar usaha.
(2)Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
8. Ketentuan Pasal 56 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

PROGRES PENYUSUNAN RPP NSPK

ALUR PENYUSUNAN RPP NSPK PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN TATA CARA PENGAWASAN

Sesi I : BSN, KAN, Biro UKHO, Dit.
BPS, BKPM, Dit. Manajemen Regulasi, Dit.
PUSDATIN, Manajemen Manajemen
Industri, Manajemen Industri Industri
Investasi
Pembahasan Lampiran Pembahasan Draft Final
Pembahasan KBLI III dan IV (sekaligus RPP NSPK dengan Tim
Sektor Pariwisata penyusunan standar
Kemenparekraf
Uspar yang belum ada) (Penggabungan batang
dengan KAN dan BSN
tubuh dan lampiran)

1 23 4 56

Sesi II Pembahasan Pembahasan Standar Pembahasan secara
(Pembahasan KBLI (Konfirmasi) RBA Usaha yang telah utuh RPP NSPK dengan
yang beririsan dengan KBLI 2020 disusun Kemenkoperekonomian
dengan K/L lain):
BPS, Asosiasi, Asosiasi dan/atau Tim RBA
Kemenkoperekono Kemenko Pelaku usaha, Kemenparekraf,
mian, K/L terkait Perekonomian, Kemenko
BSN, KAN, LSUP Perekonomian Kemenko
Perekonomian

KONSEP UMUM 1. Kebijakan RBA (perizinan Berusaha dan
RPP RBA DAN NSPK K/L pengawasan) – BAB 1 s.d. BAB 5

Batang Tubuh 2. Pelayanan perizinan berusaha dan
pengawasan melalui sistem OSS – BAB 6

3. NSPK K/L sektor (jenis pelaku usaha
sektor dan kewenangan perizinan
berusaha dan pengawasan, penahapan
sanksi dan pengawasan sektor) – BAB 7

RPP tentang
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Tata
Cara Pengawasan

Lampiran Urutan lampiran NSPK K/L sektor:
1. Tabel KBLI berdasarkan tingkat risiko
per-sektor
2. Kewajiban dan/atau persyaratan per-
sektor
3. Standar usaha per-sektor
4. Standar produk /proses/jasa per-sektor

9

Outline Detail 1. Jenis Pemohon Perizinan Berusaha Sektor
NSPK • Pengaturan jenis pelaku usaha perseorangan dan non-
perseorangan yang dapat melakukan kegiatan usaha
pada masing-masing sektor.
• Pengaturan ini akan dimasukkan ke dalam batang
tubuh RPP.

2. Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Sektor
• Pengaturan mengenai parameter pembagian kewenangan
penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko &
pengawasan antara kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi, & pemerintah kabupaten/kota.
• Pengaturan ini akan dimasukkan ke dalam batang
tubuh RPP.

10

Outline Detail 3. Kegiatan Usaha dan Jenis Perizinan Berusaha Sektor
RPP NSPK • Uraian kegiatan usaha yang menjadi ruang lingkup sektor
berdasarkan tingkat risiko dan jenis perizinan berusaha KBLI
• Catatan untuk jenis perizinan berusaha KBLI:

i. Risiko rendah = NIB
ii. Risiko menengah

• Menengah rendah = NIB + Sertifikat Standar (Self-Declare)
• Menengah tinggi = NIB + Sertifikat Standar (Prior-Verification)
iii. Risiko tinggi = NIB + Izin (+ Sertifikat Standar*)

• Pengaturan ini akan dimasukkan ke dalam Lampiran RPP.
4. Kewajiban dan/atau Persyaratan Perizinan Berusaha Sektor

• Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan pelaku
usaha setelah memiliki perizinan berusaha→dapat
diperuntukkan untuk setiap tingkat risiko (jika ada)

• Persyaratan mencakup administratif, teknis, dan/atau biaya→
untuk kegiatan risiko menengah tinggi dan tinggi

• Durasi pemenuhan kewajiban dan durasi pemeriksaan
persyaratan.

• Pengaturan ini akan dimasukkan ke dalam Lampiran RPP.

11

Outline Detail 5. Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sektor
RPP NSPK • Sesuai dengan Lampiran dari Badan Standarisasi Nasional
(BSN).
• Pengaturan ini akan dimasukkan ke dalam Lampiran RPP.

6. Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Sektor
• Uraian pengawasan mencakup:
• Norma pengawasan (cakupan, cara dan intensitas
pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan berbasis
risiko) termasuk pengawasan untuk UMK
• Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule,
perangkat pengawasan/kuesioner);
• Hak dan kewajiban pelaksana pengawas;
• Pelaksana pengawasan (kompetensi, capacity building,
standar kompetensi untuk pihak ketiga);
• Mekanisme, format dan substansi laporan
• Saluran pengaduan masyarakat.
• Uraian sanksi berisi mengenai penahapan/kriteria pengenaan
sanksi yang mengacu pada hasil pelaksanaan pengawasan.
• Pengaturan ini akan dimasukkan ke dalam batang tubuh atau
Lampiran RPP.

12

Surat No.
B/HK.00.00/1908/S/2020

Surat No. PK-605/SES.M.EKON/10/2020
Penyelesaian Analisis Risiko Kegiatan Usaha

Penyampaian Analisis Risiko Usaha

• Telah disampaikan Lampiran 1 dan Lampiran 2 RPP NSPK dan
telah diunggah di Google Drive Kemenko Perekonomian, namun
masih harus menyesuaikan dengan KBLI 2020 yang baru.

Terima Kasih