Pedoman Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu

KATA Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
PENGANTAR rahmat-Nya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 telah selesai
disusun.

Kegiatan yang disusun dalam pedoman ini mengacu kepada subkegiatan pada
kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sehingga diharapkan selain dapat menjadi acuan pelaksanaan
kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Tanah Bumbu,
juga dapat acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi
perencana kegiatan.

Dalam penyusunan pedoman ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa
pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman dan
pengetahuan kami yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua
pihak sangat kami harapkan demi terciptanya pedoman yang lebih baik lagi
untuk masa mendatang.

Penulis

DAFTAR 1
ISI 1
5
PENDAHULUAN 6
7
Latar Belakang 7
Ruang Lingkup
Dasar Hukum 8
Maksud dan Tujuan 8
Indikator Keluaran 11
12
PELAKSANAAN KEGIATAN 14
17
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar 18
Sertifikasi Keamanan PSAT
Registrasi keamanan PSAT 19
Rekomendasi keamanan PSAT
Penyediaan Sar-Pras pengujian mutu dan keamanan PSAT 20
Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan
20
PEMBIAYAAN 20
21
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN 22

Pemantauan
Evaluasi
Pelaporan

PENUTUP

DAFTAR GAP Good Agricultural Practices
ISTILAH Gapoktan Gabungan Kelompok Tani
GHP Good Handling Practices
GMP Good Manufacturing Practice
KPA Kuasa Pengguna Anggaran
OKKP Otoritas Kompoten Keamanan Pangan
OKKPD Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Daerah
OKKPP Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Pusat
OPT Organisme Pengganggu Tanaman
PD Produksi Dalam Negeri
PD-UK Produksi Dalam Negeri - Usaha Kecil
Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permentan Peraturan Menteri Pertanian
Perpres Peraturan Presiden
PL Produksi Luar Negeri
Poktan Kelompok Tani
PSAT Pangan Segar Asal Tumbuhan
RKA Rencana Kerja Anggaran
SDM Sumber Daya Manusia
SK Surat Keputusan
UU Undang-undang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan merupakan sesuatu kebutuhan bagi siapa pun di dunia ini, termasuk masyarakat Indonesia.
Di tengah krisis yang semakin memburuk, kondisi pangan belum dapat dinilai baik, dengan
merebaknya kasus-kasus keracunan, kelaparan dan gizi salah (malnutrition) yang banyak merebak di
daerah.

Penanganan pangan segar harus mendapat perhatian khusus mengingat bahan pangan segar adalah
produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia
maupun mikrobiologi. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin
tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik
karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan
kesehatan manusia. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia,
dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dengan
menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat.

1

Untuk mendapatkan pangan yang Selain itu potensi bahaya (fisik, kimia, dan
memenuhi kriteria keamanan pangan, biologi) dapat muncul setiap rantai suplay
maka dalam produksi penanganan, produksi pangan from fram to table baik
penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan yang bersifat based manner disebabkan
penyajian makanan harus memperhatikan oleh cara penanganan) maupun naturaly
aspek keamanan dan mutu pangannya. (kontaminasi dari tanah, hewan, air di area
Dalam praktek sehari-hari seringkali para produksi, udara dan lain-lain) oleh karena
produsen dengan sengaja atau terpaksa itu pengawasan keamanan pangan segar
menggunakan berbagai pestisida perlu terus dilaksanakan dengan tujuan
pengendali Organisme Pengganggu untuk memastikan bahwa pangan yang
Tanaman (OPT) pada tanaman buah dan diproduksi dan yang beredar aman
sayuran yang tidak sesuai anjuran. dikonsumsi.

2

Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah pada Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Kegiatan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota memiliki lima subkegiatan yaitu:

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah
kabupaten/kota

2. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah
kabupaten/kota

3. Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah
kabupaten/kota

4. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah
kabupaten/kota

5. Penyediaan saranan dan prasarana pengujian mutu dan keamanan
pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

3

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah
Bumbu yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan kemanan
pangan segar khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) haruslah
proaktif dan antisipatif agar penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap
rantai Pangan secara terpadu di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terwujud
sesuai dengan amanat UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena
itu, maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2020 yang diharapkan selain dapat menjadi acuan pelaksanaan
kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Tanah Bumbu,
juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) bagi perencana kegiatan.

4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan keamanan pangan segar pada
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 ini meliputi:

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar
2. Sertifikasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
3. Registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
4. Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
5. Penyediaan saranan dan prasarana pengujian mutu dan keamanan

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

5

Dasar Hukum 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali
tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006
tentang Dewan Ketahanan Pangan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Standar Produk pada Penyelenggaraan
2021 tentang Penyelenggara Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor
Berbasis Risiko; Pertanian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun
2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 2018 tentang Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi 13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017
Pangan; tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
tentang Kementerian Pertanian;

6

Maksud dan Tujuan 7

Maksud penyusunan Pedoman ini adalah untuk memberikan arahan dan sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten
Tanah Bumbu. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman seluruh pelaksana kegiatan
pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Tanah Bumbu

2. Menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di
Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan yang diharapkan

3. Pengendalian pencapaian indikator kegiatan yang sudah ditetapkan

Indikator Keluaran

Indikator keluaran Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar adalah sebagai
berikut:

1. Menguatnya sistem dan kapasitas lembaga pengawasan keamanan pangan
segar

2. Meningkatnya jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terestrigasi
dan tersertifikasi

3. Peningkatan efektifitas pengawasan keamanan pangan segar post market
4. Meningkatnya sarana prasarana pengawasan keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT)

PELAKSANAAN KEGIATAN

Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan dan
Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Badan Ketahanan Pangan dan Organisasi Perangkat
Daerah Penyelenggara Urusan pangan diberikan fungsi sebagai Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan (OKKP) sebagai unit kerja di Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan
segar asal tumbuhan (PSAT). Sesuai pembagian kewenangan dan daerah cakupan kerjanya, OKKP
terdiri atas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah (OKKPD).

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar bertujuan untuk meningkatkan
kredibilitas Kelembagaan Keamanan Pangan Segar yaitu OKKPD dimana Dinas Ketahanan Pangan
sebagai Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu
belum membentuk OKKPD sehingga kegiatan pada Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
Segar dapat terdiri dari:

8

Pembentukan OKKPD Kabupaten Tanah Bumbu

OKKPD berperan penting dalam pengawasan keamanan pangan segar asal
tumbuhan (PSAT) khususnya dalam Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha
Kecil (PD-UK). Struktur organisasi OKKPD untuk Kab/Kota dapat dilihat sebagai
berikut:

Subkoordinator Kepala DKP
Teknis Ketua OKKPD

Pengawas/PPC Koordinator
Pengawasan

Subkoordinator
Administrasi

Staf
Administrasi

9

Tahapan kegiatan pembentukan OKKPD meliputi:

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pembentukan OKKPD secara administrasi dan
teknis pembentukan OKKPD

2. Menyelenggarakan rapat pembentukan OKKPD
3. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu terkait penyusunan SK Pembentukan OKKPD hingga SK ditandatangani
oleh Bupati
4. Melakukan evaluasi kegiatan pembentukan OKKPD.

Rapat Koordinasi OKKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas
keamanan pangan. Rapat koordinasi ini dapat dilaksanakan internal OKKPD maupun
dengan organisasi perangkat daerah terkait dan OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan.
Idealnya pelaksanaan rapat Koordinasi OKKPD dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun
sekali:

1. Tahapan Rapat Koordinasi OKKPD meliputi:
2. Menyiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi OKKPD secara administrasi dan

teknis
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi OKKPD
4. Melakukan evaluasi rapat koordinasi OKKPD

10

Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Sertifikasi keamanan PSAT adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang merupakan
jaminan tertulis yang diberikan oleh OKKPD terhadap produk PSAT sebagai pengakuan
OKKPD kepada pelaku usaha telah menerapkan sistem manajemen mutu. Sertifikasi
Keamanan PSAT terdiri dari sertifikasi prima, sertifikasi kesehatan (health certificat) dan
registrasi rumah kemas. Sampai saat ini Sertifikasi Keamanan PSAT masih menjadi
kewenangan OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan sifatnya masih sukarela. Oleh karena
itu kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Pelaku Usaha PSAT seperti (Good Agricultural Practices) GAP, Good Handling Practices
(GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).

Tahapan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pelaku Usaha PSAT meliputi:

a. Menyiapkan penyelenggaraan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pelaku Usaha
PSAT secara administrasi dan teknis

b. Menyelenggarakan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pelaku Usaha PSAT
c. Melakukan evaluasi kegiatan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pelaku Usaha

PSAT

11

Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Registrasi PSAT merupakan salah satu Registrasi PSAT diwajibkan untuk
bentuk penjaminan atau suatu bentuk ijin
edar dengan pemberian dokumen yang semua produk PSAT yang diperdagangkan
menyatakan bahwa produk pertanian
tersebut memenuhi persyaratan keamanan dalam bentuk kemasan eceran. Kemasan
pangan. Dengan adanya Registrasi PSAT
ini akan memberikan jaminan dan Eceran PSAT merupakan kemasan akhir
perlindungan kepada masyarakat atau
konsumen, serta akan mempermudah PSAT yang tidak boleh dibuka untuk
penelusuran kembali dari kemungkinan
penyimpangan mutu dan keamanan dikemas kembali dan di
produk. Apabila terjadi sesuatu maka
pemerintah mudah untuk melacak dan edarkan. Pendaftaran/Registrasi PSAT
melakukan penelusuran kemungkinan
terjadinya penyimpangan mutu maupun dikecualikan untuk produk PSAT dalam
keamanan Pangan dari hulu hingga hilir.
kemasan yang tidak untuk diperdagangkan

dan/atau PSAT yang dijual/diperdagangkan

namun dikemas dihadapan

konsumen/pembeli secara langsung (dijual

curah/eceran) dan PSAT yang masa

simpannya kurang dari 7 (tujuh) hari pada

suhu penyimpanan sesuai karakteristik

produk dan tidak berisiko tinggi.

12

Pelaku usaha wajib mendaftarkan PSAT yang diedarkannya yang berupa PSAT Produksi
dalam negeri (PD), PSAT produksi dalam negeri usaha kecil (PD-UK) dan PSAT produksi Luar
Negeri (PL). OKKPD Kabupaten/Kota Berwenang dalam menerbitkan Nomor registrasi PSAT
PD-UK yang berlaku selama 5 tahun. Tahapan Registrasi PSAT PD-UK meliputi:

1. Menyiapkan penyelenggaraan Registrasi PSAT secara administrasi dan teknis
2. Memverifikasi dokumen permohonan Registrasi PSAT-PDUK
3. Menerbitkan Surat Registrasi PSAT-PDUK
4. Melakukan pengawasan paling lambat 3 bulan setelah Surat Registrasi diterbitkan melalui

pembinaan, pendampingan dan penyuluhan
5. Melakukan evaluasi kegiatan Registrasi PSAT PD-UK

13

Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Kegiatan Rekomendasi Keamanan PSAT merupakan kegiatan yang dapat memberikan
rekomendasi kebijakan pengawasan keamanan PSAT di rantai pangan secara terpadu di
Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan Rekomendasi Keamanan PSAT meliputi:

Pengawasan Post Market

Pengawasan Post Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu
produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inspeksi ke
sentra produksi PSAT, pasar, supermarket maupun toko retail lainnya. Bentuk pengawasannya
antara lain:

1. Pengawasan pangan segar di peredaran/pengawasan reguler, dilakukan untuk
mengawasi aspek keamanan pangan (residu pestisida, logam berat dan mikroba
termasuk penggunaan nomor regristrasi, logo sertifikasi) produk pangan hasil pertanian
yang beredar di pasar

2. Pengawasan case by case/emercency, dilakukan untuk merespon apabila ada isu
keamanan pangan di masyarakat

14

Tahapan Pengawasan Post Market meliputi:

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pengawasan Post Market secara administrasi dan teknis
2. Mengidentifikasi lokasi dan komoditas pangan yang akan dilakukan pengawasan

berdasarkan tingkat konsumsi, volume perdagangan dan diduga mengandung cemaran di
13 Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu
3. Melakukan pengambilan contoh/sampel
4. Melakukan pengujian dengan teskit maupun dengan pengujian laboratorium yang sudah
terakreditasi
5. Menyusun laporan pengawasan Post Market
6. Melakukan evaluasi Pengawasan Post Market

15

Pendataan Pelaku Usaha PSAT

Berdasarkan Permentan nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pendataan Pelaku Usaha PSAT dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pangan di kabupaten/kota.
Tahapan Pendataaa Pelaku Usaha PSAT meliputi:

1. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan Pendataan Pelaku Usaha PSAT secara
administrasi dan teknis

2. Menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha,
jenis komoditas dan lokasi

3. Melaksanakan Pendataan Pelaku Usaha PSAT
4. Menyampaikan hasil Pendataan Pelaku Usaha PSAT ke Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Selatan
5. Melakukan evaluasi kegiatan Pendataan Pelaku Usaha PSAT

16

Penyediaan saranan dan prasarana pengujian mutu dan keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Penyediaan saranan dan prasarana pengujian mutu dan keamanan PSAT merupakan
kegiatan penunjang dalam melaksanakan pengawasan PSAT secara pre market maupun post
market. Kegiatan ini meliputi pengadaan alat dukung pengujian dan teskit.
Teskit yang digunakan dalam pengawasan keamanan PSAT meliputi:

1. Refill (Reagent Set) – G9 Rapid SAR Pesticide Test
2. G9 Fast Pesticide Detection Kit
3. Timbal Test Kit (Pb)
4. Formalin Test Kit
5. Chlorine Test Kit (Pemutih Beras)

Pengadaan alat saranan dan prasarana pengujian mutu dan keamanan PSAT mengacu pada
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021.

17

Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. Untuk memperlancar
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan diperlukan penyebarluasan informasi kepada
pihak terkait (penyuluh pertanian, produsen/ kelompok tani, tokoh masyarakat, pejabat/ aparat
instansi terkait di daerah). Titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keamanan
Pangan Segar adalah ketersediaan dan kompetensi SDM. Kegiatan pengawasan pre market
seperti sertifikasi dan registrasi memerlukan jumlah dan kompetensi personal yang dapat
melakukan pengawasan dan pembinaan sedangkan pengawasan post market diperlukan
personel yang mempunyai kompetensi dalam mengambil contoh/sampel. Oleh karena itu
diharapkan agar personel pengawas keamanan pangan segar dapat mengikuti kegiatan
Peningkatan Kapasitas ataupun Bimtek Pengawas Keamanan Pangan Segar secara rutin
yang dilaksanakan oleh pusat ataupun pemerintah provinsi.

Titik kritis lainnya adalah pada koordinasi antar pemangku kepentingan baik khususnya
kabupaten maupun provinsi. Apabila tidak terlaksana akan mengakibatkan tidak optimalnya
koordinasi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi sinergitas dalam kegiatan pengawasan
keamanan pangan segar.

18

PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan segar berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu, yang diharapkan
mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana
dekonsentrasi yang anggarannya berada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam pengelolaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Ketahanan Pangan,
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
di Kabupaten Tanah Bumbu. Pencairan anggaran kegiatan mengacu kepada ketentuan dan prosedur
yang berlaku, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa harus mengacu pada Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

19

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan

Pemantauan adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu,
terhadap perkembangan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan
segar. Hal - hal yang akan dipantau adalah pelaksanaan kegiatan, kelengkapan administrasi,
penggunaan dana, dokumen operasional, serta output yang dicapai.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara rutin setiap setelah melaksanakan kegiatan atau sewaktu-waktu apabila
terjadi permasalahan yang sangat penting. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

20

Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan
Selatan. Pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. Laporan yang
dibuat menggambarkan hal - hal sebagai berikut:
jenis dan sasaran kegiatan, serta keluaran yang diharapkan; kemajuan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran sesuai dengan indikator yang ditetapkan; Permasalahan yang dihadapi dan
upaya pemecahan masalah

21

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2020 ini disusun sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah
Bumbu sebagai instansi yang menangani pengawasan pangan segar di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan yang disusun dalam pedoman ini mengacu kepada subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota sesuai Permendagri nomor 90 tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sehingga juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi
perencana kegiatan, dengan demikian diharapkan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten
Tanah Bumbu dapat dilakukan disetiap rantai Pangan secara terpadu dan dapat terwujud sesuai
dengan amanat UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

22

LAMPIRAN 24
31
Lampiran 1. Tata Cara Registrasi PSAT PD-UK 32
Lampiran 2. Daftar Parameter Uji Keamanan PSAT 33
Lampiran 3. Format Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 34
Lampiran 4. Format Pengumpulan Data Keamanan Pangan Segar 35
Lampiran 5. Formulir Pendataan Pelaku Usaha PSAT 37
Lampiran 6. Metode Pengambilan Contoh/Sampel PSAT
Lampiran 7. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan OKKPD

Lampiran 1. Tata Cara Registrasi PSAT PD-UK

Keterangan:
1. Pelaku usaha mengajukan permohonan

kepada OKKPD Kab/Kota
2. Penilaian adminstrasi dengan melihat

kelengkapan saja tanpa verifikasi lapangan
atau kebenaran komitmen
3. Dokumen yang telah lengkap, diterbitkan
registrasi, Dokumen yang tidak lengkap, izin
ditolak
4. Permohonan yang sudah lengkap diterbitkan
sertifikat registrasi PSAT PD-UK
Pembinaan.
5. PSAT PD-UK berlaku selama 5 tahun dan
dapat diperpanjang
6. PSAT PD-UK yang dibina dan telah
memenuhikomitmen diberikan Sertifikat
PSAT PD-UK dengan Nomor Registrasi
PSAT PD-UK background warna hijau dan
ditempel dilabel kemasan

24

SURAT PERMOHONAN KEPADA
OKKPD KABUPATEN/KOTA

25

MENGISI FORM INFORMASI
PRODUK

26

SURAT PERNYTAAN KOMITMEN :
1. Penanganan yang baik (Level 3)
2. Aman dan Bermutu
3. Mengikuti Ketentuan Label

27

1. Permohonan yang masuk diverifikasi
kelengkapan administrasinya oleh pengawas
dan diketahui oleh coordinator atau sub
coordinator

2. Pengecekan menggunakan formulir hasil
verifikasi kelengkapan dokumen registrasi
PSAT PD-UK (form di samping)

3. Pengecekan pada dokumen dilakukan pada
aspek: a). kebenaran format, isi dan ttd, c).
Informasi produk : pastikan semua informasi
wajib terisi d).Surat Pernyataan : format, ttd
bermaterai

4. Hasil pengecekan pada poin 3 dituangkan
pada kolom keterangan yang berisi
penjelasan ada/tidak ada

5. Permohonan yang belum lengkap
dikembalikan kepada pelaku usaha untuk
dilengkapi dalam kurun waktu yang
ditetapkan

6. Permohonan yang sudah lengkap
ditindaklanjuti dengan penerbitan registrasi
PSAT PD-UK

28

Tata Cara Penomoran Registrasi PD-UK untuk Produk Tunggal

PSAT PDUK aa.aa-b.bb-cc-ddddd-mm/yy

Tata Cara Penomoran Registrasi PD-UK untuk Produk Campuran

PSAT PDUK MIX.aa.aa-gg-cc-ddddd-mm/yy

PSAT PDUK : Kode jenis pendaftaran
aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha pelaku usaha sesuai Peraturan

b.bb.bb Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
cc Kabupaten Tanah Bumbu : 63.10
dddddd : Kode komoditas mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 104/2020
gg tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian
mm/yy : Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, 03 : PSAT
campuran impor dan dalam negeri)
: Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PDUK dalam tahun
berjalan
: Kode angka yang menunjukkan jumlah PSAT yang dicampur
: Bulan dan tahun penerbitan nomor

29

Pembinaan : Menggunakan Label Putih

Untuk PSAT PD-UK yang Telah Memenuhi
Komitmen : Menggunakan Label Hijau
PSAT PDUK: …………………………………………..……

• Label Background Hijau
• Nomor PSAT – PDUK
• Kode Warna RGB : 1, 130, 50

30

Lampiran 2. Daftar Parameter Uji Keamanan Pangan Segar

Kelompok bahan aktif pestisida : Logam Berat :
1. Organochlor 1. Pb
2. Organophosphate 2. Cd
3. Phyretroid 3. Hg
4. Carbamate 4. As
5. Sn

Catatan :
Patameter pengujian dapat mengacu pada standar codex

Mikroba
1. Escherichia coli (E.coli)
2. Salmonella, sp
3. Listeria monocytogenes

Komoditas sampel bahan yang diambil diprioritaskan pada pangan segar asal tumbuhan dengan kriteria :
a) banyak diproduksi; b) banyak dikonsumsi dan c) diduga mempunyai permasalahan ketidakamanan
pangan.

31

Lampiran 3. Format Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

32

Lampiran 4. Format Pengumpulan Data Keamanan Pangan Segar

33

Lampiran 5. Formulir Pendataan Pelaku Usaha PSAT

34

Lampiran 6. Metode Pengambilan Contoh/Sampel PSAT

Alat yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
1. Plastik ukuran 2–3 kg
2. Coolbox (styrofoam) kapasitas + 20 kg
3. Aluminium foil
4. Batu Es
5. Pulpen
6. Stiker/Kertas label
7. Form pengambilan sampel
8. Sarung tangan steril
Bahan/Sampel : Pangan segar yang beredar.

35

Tahapan dalam pengambilan sampel :
1. Identifikasi jenis komoditi pangan segar yang akan diambil sampelnya berdasarkan tingkat konsumsi,

volume perdagangan dan diduga mengandung cemaran.
2. Identifikasi pasar ditingkat kecamatan dengan metode acak.
3. Identifikasi pedagang yang akan disampling berdasarkan metode acak.
4. Sampel diambil dengan menggunakan metode acak. Banyaknya sampel yang diambil sesuai dengan

jumlah yang dibutuhkan untuk pengujian (Uji dilaboratorium membutuhkan 2 kg sampel untuk
pengujian residu pestisida, mikroba dan logam berat).
5. Petugas pengambil sampel mengenakan sarung tangan dalam melaksanakan tugasnya dan
mencatat semua informasi tentang sampel.
6. Sampel yang sudah diambil dari pasar dikumpulkan menurut jenis komoditasnya.
7. Sampeldi bungkus dengan plastik*) serta diberi coding jenis komoditas dan asal kacamatan.
8. Sampel dimasukkan ke dalam Coolbox yang telah diisi dengan es
9. Sampel dibawa ke laboratorium
10. Apabila ternyata sampel tidak bisa langsung dibawa ke laboratorium, maka diusahakan agar sampel
tersebut disimpan pada lemari pendingin untuk menjaga keawetan dan kesegaran sampel, dan
diserahkan pada pagi harinya.
11. Setelah menyerahkan sampel kepada petugas lab, agar minta surat tanda terima sampel

*) dibungkus menggunakan aluminium foil terlebih dahulu khusus untuk uji residu pestisida

36

Lampiran 7. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan OKKPD

37

38