Maena Niha 16082022 fix

B U L E T I NVOL 1 TAHUN 2022

InforMAsi PerbENdahAraan
NIas HAndal

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

01

Sambutan

Sambutan Kepala
Kanwil DJPb Provinsi

Sumatera Utara

02 03

Kata Pengantar Belanja Negara

Kata Pengantar oleh Belanja Pemerintah
Kepala KPPN Pusat dan TKDD di
Gunungsitoli
Pulau Nias

04 05

DAK Fisik dan Balanced
Dana Desa Scorecard

Potret penyaluran dan Mengenal BSC, alat ukur
penggunaan DAK FIsik dan kinerja organisasi

Dana Desa di Pulau Nias

06

Predikat WBK

Ulasan mengenai
perjalanan KPPN
Gunungsitoli memperoleh

predikat WBK

07 08

Pojok Sinergi & Kolom Opini

Kolaborasi Opini Kepala KPPN
Gunungsitoli, Jakson
Dokumentasi dan uraian
singkat kegiatan KPPN Sunario Panjaitan
Gunungsitoli

SAMBUTAN

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara

SEBUAH UPAYA MEMBANGUN
KOMUNIKASI PUBLIK

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, Buletin
MAENA NIHA (inforMAsi perbENdAharaan NIas HAndal)
Volume I Tahun 2022 yang disusun oleh Kantor Pelayanan
Perbendadaharaan Negara Gunungsitoli dapat diterbitkan
untuk pertama kalinya.
Saya sangat senang dan menyambut baik komitmen KPPN
Gunungsitoli dalam membangun komunikasi publik dalam
pengelolaan keuangan negara dengan terbitnya Buletin
MAENA NIHA.
Dengan terbitnya Buletin ini, diharapkan akan
menyebarluaskan informasi penting dan sekaligus
memberikan edukasi kepada publik terkait pengelolaan
keuangan negara dan informasi perbendaharaan.
Buletin ini juga sebagai aktualisasi peran KPPN sebagai
Regional Chief Economist di tingkat regional
kabupaten/kota menuju new DJPb in Town yang makin
handal.

Selamat membaca.

Salam Perbendaharaan,
Kepala Kantor Wilayah,

Heru Pudyo Nugroho

KATA PENGANTAR

Kepala KPPN Gunungsitoli

INFORMASI KEUANGAN NEGARA
SEPUTAR NIAS

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Gunungsitoli berhasil menyusun Buletin MAENA NIHA

Volume I Tahun 2022 yang memberikan informasi terkait

pengelolaan keuangan negara dan informasi

perbendaharaan.

Nama Buletin MAENA NIHA diambil dari dua kata dalam

Bahasa Nias yaitu MAENA yaitu Tarian Khas Nias, dan NIHA

artinya Nias.

Terbitnya Buletin MAENA NIHA (inforMAsi

perbENdAharaan NIas HAndal) merupakan wujud

komunikasi publik Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Gunungsitoli dalam menyampaikan informasi terkini

tentang pengelolaan keuangan negara dan informasi

perbendaharaan.

Buletin MAENA NIHA Volume I tahun 2022 hadir mengulas

tentang Balance Scorecard, kualitas Belanja pemerintah,

Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa serta Zona Integritas

Wilayah bebas dari Korupsi (WBK).

Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat semua

pembacanya dan Selamat membaca.

Salam Perbendaharaan,
Kepala KPPN Gunungsitoli,

Jakson Sunario Panjaitan

BULETIN

MAENA NIHA

BELANJA NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja negara merupakan realisasi rencana Alokasi belanja pemerintah pusat di
kerja pemerintah yang telah disusun dalam Kepulauan Nias yang tersebar di 15 Bagian
melaksanakan pembangunan di berbagai sektor Anggaran adalah sebesar Rp390,72 Milyar.
antara lain untuk pendidikan, kesehatan, Sampai dengan Semester I tahun 2022,
penyediaan infrastruktur, belanja subsidi dan lain- realisasi belanja pemerintah pusat sudah
lain. Untuk pelaksanaan pembangunan yang mencapai Rp166,79 Milyar atau sebesar 42,69%
merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan dari alokasi dana yang tersedia.
Republik Indonesia maka dialokasikan anggaran
yang akan direalisasikan demi terwujudnya Pagu Realisasi
kesejahteraan masyarakat.
Untuk wilayah Kepulauan Nias, Belanja negara di 250,000,000,000
wilayah pembayaran Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli 200,000,000,000
untuk 5 Kab/Kota adalah sebesar Rp1,98 Triliun
yang tersebar di 16 Bagian Anggaran (BA) dan 69 150,000,000,000
satuan kerja (satker). Belanja negara tersebut
merupakan gabungan antara belanja 100,000,000,000 44.3%
pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan
dana desa. 41.46%

50,000,000,000

0 32.32%
Belanja Pegawai Belanaja Barang
Belanja Modal

7Kementerian/LembagadenganRealisasitertinggiadalah

Persentase Realisasi

7 Satuan KerjadenganRealisasitertinggiadalah

Sebagai Bendahara Umum Negara TRANSFERKEDAERAHDANDANADESA
(BUN) di daerah, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kepulauan Nias yang
berperan penting dalam memastikan tersebar di 5 PemKab/Pemko adalah sebesar Rp1,59 Triliun. Sampai
terwujudnya pengelolaan APBN yang dengan Semester I tahun 2022, realisasi transfer ke daerah dan dana
optimal dan akuntable. desa mencapai Rp475,08 Milyar atau sebesar Rp29,90% dari alokasi
dana yang tersedia.

Pagu Realisasi

1,000,000,000,000

750,000,000,000

500,000,000,000 36.5%

250,000,000,000 55.94%

8.25% DAK Nonfisik Dana Desa

0
DAK Fisik

BULETIN

MAENA NIHA

POTRET DAK FISIK DAN DANA Nias Utara Gunungsitoli
DAK Fisik 76.67 M DAK Fisik 43.07 M
DESA Dak Nonfisik 35.22 M Dak Nonfisik 31.12 M
Dana Desa 122.83 M Dana Desa 154.87 M
TKDD itu apa, sih? Istilah TKDD sering kita dengar,
Nias
namun masih banyak yang belum atau bahkan DAK Fisik 117.58 M
Dak Nonfisik 39.38 M
tidak paham sama sekali apa arti TKDD. Sesuai Dana Desa 169.76 M

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor

121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke

Daerah Dan Dana Desa, Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa yang selanjutnya di sebut TKDD

adalah bagian dari Belanja Negara yang

dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan

Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan Nias Barat
DAK Fisik 154.99M
urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Dak Nonfisik 23.31 M
Dana Desa 108.6 M
dan Desa. Dengan kata lain, TKDD merupakan

alokasi anggaran yang ditujukan untuk

mendukung kebutuhan pendanaan pelaksanaan

pelayanan publik di Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, KPPN Gunungsitoli Nias Selatan
selaku Satuan Kerja (Satker) Penyaluran DAK Fisik DAK Fisik 125.39 M
dan Dana Desa mendapatkan alokasi TKDD Dak Nonfisik 82.56 M
sebesar 1,59 triliun, yang terdiri dari: DAK Fisik 517,70 Dana Desa 375.6 M
miliar, DAK Nonfisik 211,59 miliar, dan Dana Desa
857,47 miliar

DAKFisik DAKNonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terdapat tujuh kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
bidang yang dibiayai DAK Fisik pada tahun 2022. DAK Nonfisik terdiri dari: Dana Bantuan Operasional
Sekolah (Dana BOS), Dana Bantuan Operasional
Pagu Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD),
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Dana Tunjangan Profesi
Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Dana TPG ASN
Daerah), Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil
Negara Daerah (Dana Tamsil Guru ASN Daerah), Dana
Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
(Dana TKG ASN Daerah), dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya.

Penyaluran DAK Nonfisik yang dilakukan melalui KPPN
Gunungsitoli adalah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan
Dana BOP Kesetaraan. Dana BOS dibagi lagi menjadi
Dana BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi.

250,000,000,000 Nias Utara Gunungsitoli
200,000,000,000 Bos Reguler 31.82 M Bos Reguler 28.01 M
150,000,000,000 BOS Kinerja - BOS Kinerja -
100,000,000,000 BOP PAUD 3.22 M BOP PAUD 2.31 M
BOP Kesetaraan 0.19 M BOP Kesetaraan 0.79 M

50,000,000,000 19.5% 25% 9.75% Nias
0 Bos Reguler 36.85 M
0.81% 5.85% 20.47% BOS Kinerja -
BOP PAUD 2.19 M
Air Minum BOP Kesetaraan 0.33 M
PerumahanKdeasnehPaePtreamnnudidkiJdaianlmkaaaKnBnn

Sanitasi

Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai akhir Semester I
TA 2022 mencapai 8,33% atau 42,68 Miliar. Realisasi

terbesar di capai oleh Kota Gunungsitoli sebesar 7,09

Miliar atau 16,6%.

Nias Utara Nias
18.4% 11.1%

Gunungsitoli Nias Barat
16.6% Bos Reguler 21.21 M
BOS Kinerja 0.76 M
Nias Barat BOP PAUD 1.28 M
5.8% BOP Kesetaraan 0.06 M

Nias Selatan
Bos Reguler 73.55 M
BOS Kinerja 2.64 M
BOP PAUD 5.86 M
BOP Kesetaraan 0.51 M

Nias Selatan
48.1%

Sampai akhir semester I TA 2022, KPPN Gunungsitoli telah Sesuai dengan PMK-190/PMK.07/2021 tentang
menyalurkan DAK Nonfisik sebanyak Rp119,42 Miliar. Pengelolaan Dana Desa, alokasi Dana Desa untuk seluruh
Desa di Kepulauan Nias mencapai 857,47 miliar untuk 944
Pagu Realisasi Desa. Berdasarkan status desanya, 508 Desa (53,81%)
merupakan desa dengan status sangat tertinggal. 343
100,000,000,000 61.8% Desa (36,33%) desa tertinggal, 88 Desa (9,32%) desa
75,000,000,000 berkembang, dan 5 desa (0,5%) desa maju.
50,000,000,000 53.5% 48.8% 66.2% 47.2%
25,000,000,000 Berdasarkan lokasi, sebagian besar desa terletak di
Kabupaten Nias Selatan sebanyak 459 desa, Kabupaten
0 Nias 170 desa, Kabupaten Nias Utara 112 desa, Kabupaten
Nias Barat 105 desa, dan Kota Gunungsitoli 98 desa.

Nias Nias Utara Gunungsitoli Nias
Nias Selatan Pagu 122.83 M Pagu 80.67 M Pagu 169.76 M
Jumlah Desa 112 Jumlah Desa 98 Jumlah Desa 170
Nias Utara
Nias Barat
Gunungsitoli

Sekolah dan Siswa Penerima Dana BOS/BOP PAUD/BOP
Kesetaraan

Penerima Dana BOS/BOP PAUD/BOP
Kesetaraan

(Berdasarkan Jumlah Sekolah)

PKBM Nias Barat
29 Pagu 108.61 M
Jumlah Desa 105
PAUD
549

Selatan
Pagu 375.61 M
Jumlah Desa 459

SD Sampai akhir semester I TA 2022, KPPN Gunungsitoli telah
1553

SMP menyalurkan Dana Desa sebesar Rp312,96 Miliar.
552

Pagu Realisasi

400,000,000,000

Penerima Dana BOS/BOP PAUD/BOP 300,000,000,000
Kesetaraan
200,000,000,000 38.3%
(Berdasarkan Jumlah Siswa) 100,000,000,000
32.1% 40.2% 34.1%
SD 0
188312 3.5%

Sanggar Keg. Belajar Nias
311166 Nias Selatan

Nias Utara
Nias Barat
Gunungsitoli
Dana Desa yang juga dialokasikan untuk Bantuan
SMP Langsung Tunai (BLT), sampai dengan Juni 2022, realisasi
100664 kasi BLT sudah mencapai 260,22 miliar atau 30,35% dari
total pagu dana desa yang diperuntukan bagi 72.285
PAUD Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
20913

DanaDesa Gunungsitoli Nias
7948 12616

Nias Barat
6427

Nias Utara
12358

Nias Selatan
32936

BULETIN

MAENA NIHA

MENGENAL BALANCED SCORECARD, Meskipun telah digunakan sejak tahun 2007,
METODE PENGUKURAN KINERJA
ORGANISASI tidak sedikit pegawai Kementerian Keuangan

Salah satu tujuan reformasi birokrasi Kementerian yang belum memahami secara utuh apa itu
Keuangan adalah mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang profesional, amanah dan BSC dan bagaimana
tepat arah (good governance) serta
membangun kepercayaan publik melalui mengimplementasikannya.
peningkatan pelayanan. Untuk memastikan
tercapainya tujuan reformasi birokrasi tersebut, Definisi Balanced Scorecard
diperlukan satu sistem pengelolaan kinerja.
Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah BSC pertama kali diperkenalkan pada awal
menggunakan metode Balanced Scorecard tahun 90an oleh Robert Kaplan dan David
(BSC) dalam mengukur kinerja baik kinerja Norton dari Harvard Business School. Saat itu
organisasi maupun kinerja individu. Penilaian Robert Kaplan dan David Norton melihat
kinerja organisasi dan individu diharapkan kesalahan besar yang dilakukan organsisasi
menjadi early warning system bagi organisasi (terutama sektor privat) adalah mengukur
untuk proaktif terhadap tantangan dan kinerja semata-mata hanya berdasarkan
kesempatan yang ada demi mencapai tujuan aspek finansial. Meskipun aspek finansial
reformasi birokrasi. merupakan hal yang sangat penting, aspek
finansial hanya dapat melaporkan peritiwa
yang telah terjadi (history), tidak mampu
memprediksi kemana arah organisasi
sehingga diibaratkan seperti mengendari
mobil dengan hanya melihat spion belakang.

Dalam rangka menyediakan sistem manajemen yang Oleh karena itu pelayanan perlu terus ditingkatkan melalui
lebih baik bagi organisasi dalam menghadapai proses belajar berkelanjutan yang harus diterapkan dalam
perkembangan global, serta memberikan informasi sebuah organisasi. Perspektif ini dibaca oleh organisasi
yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, sebagai “apa yang harus dicapai organisasi agar
Kaplan dan Norton mengenalkan Balanced Scorecard. memenuhi keinginan customer atau apa yang diinginkan
BSC sendiri berasal dari dua kata yaitu balanced customer untuk dipenuhi organisasi".
(berimbang) dan scorecard (kartu skor). Balanced
(berimbang) berarti adanya keseimbangan antara 3. Perspektif Internal Process
kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka
pendek dan kinerja jangka panjang, antara kinerja yang Dalam perspektif proses bisnis internal, manajemen
bersifat internal dan kinerja yang bersifat eksternal. mengidentifikasi proses bisnis internal mana yang harus
Sedangkan scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang dikembangkan. Proses ini dapat digunakan oleh unit bisnis
digunakan untuk mencatat skor kinerja seseorang. Perlu untuk:
diingat bahwa BSC adalah sebuah sistem manajemen,
bukan hanya sekedar alat ukur, meskipun pengukuran Memberikan proposis (rancangan usulan) nilai yang
sendiri merupakan kunci utama dalam BSC. akan menunjukan dan membuat pelanggan kembali;
Memuaskan harapan stakeholder tentang kembalinya
PerspektifdalamBalancedScorecard modal keuangan’
Ukuran proses bisnis internal fokus pada proses
Kata balanced (berimbang) pada BSC dijabarkan dalam internal yang akan memberikan dampak terbesar
empat perspektif, yaitu perpesktif financial, customer, kepada kepuasan pelanggan dan meningkatkan
internal process, dan learning and growth. Perspektif sasaran keuangan organisasi.
financial menggambarkan aspek keuangan, jangka
pendek dan bersifat internal. Perspektif customer 4. Perspektif Learning and Growth
menggambarkan aspek nonkeuangan, jangka panjang,
dan bersifat eksternal. Perspektif internal process Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merefleksikan
menggambarkan aspek nonkeuangan, jangka panjang kapabilitas perusahaan dalam mengembangkan 3 jenis
dan bersifat internal. Perspektif learning and growth sumber daya atau capital sebagai berikut:
menggambarkan aspek nonkeuangan, jangka panjang
dan bersifat internal. Human capital, yaitu sumber daya manusia.
Organizational capital, yaitu sumber daya organisasi.
1.Perspektif Financial Information capital, yaitu sumber daya informasi.
Dalam perspektif ini perusahaan dituntut untuk mampu
Perspektif paling atas ini merupakan sudut pandang membangun sistem yang memungkinkan adanya
shareholder karena BSC diciptakan dari studi pengembangan SDM, sistem organisasi dan sistem
pengukuran kinerja pada sektor privat. Perspektif ini informasi sebagai kunci peningkatan kinerja perusahaan
dibaca oleh organisasi sebagai “apa yang harus dicapai secara berkesinambungan.
organisasi agar dinilai berhasil oleh shareholder",
Misalnya shareholder menginginkan tingkat laba tinggi Balanced Scorecard dalam Organisasi Sektor Publik
yang diukur dengan return on investment, return on
asset atau profit margin. Meskipun BSC awalnya didesain sebagai sistem
manajemen organisasi sektor privat, secara bertahap BSC
2.PerspektifCustomer mengalami evolusi dan digunakan oleh sektor publik.
penerapan Balanced Scorecard organisasi pemerintah
Customer (pelanggan) akan merasa puas jika mereka memerlukan beberapa penyesuaian, karena Fokus utama
mendapat produk dan jasa yang memenuhi sektor publik adalah masyarakat (publik) dan kelompok-
kebutuhan mereka pada waktu yang tepat dan pada kelompok tertentu (interest group), sedangkan fokus
harga yang dipandang memadai. Pelayanan yang utama sektor bisnis adalah pelanggan dan pemegang
memuaskan pelangan adalah mutu atau kualitas saham.
pelayanan itu sendiri. Tujuan utama organisasi publik adalah bukan
maksimalisasi hasil-hasil finansial, tetapi keseimbangan
pertanggungjawaban finansial (anggaran) melalui
pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholder) sesuai dengan visi dan misi organisasi
pemerintah dengan pertimbangan organisasi pemerintah
cenderung menekankan “pelayanan publik” yang
berkualitas (Gasperz, 2006).

merupakan salah satu langkah awal dalam Pada tahun 2019 untuk pertama kalinya KPPN
melakukan penataan terhadap sistem Gunungsitoli diberi kesempatan dalam
penyelenggaran pemerintah yang baik, efektif membangun dan meraih predikat Zona
dan efisien, sehingga dapat melayani Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Namun, saat itu KPPN Gunungsitoli belum
Dalam perjalanannya banyak kendala yang berhasil dalam memperoleh nilai yang
dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan memuaskan dalam mengikuti penilaiain unit
wewenang, praktek KKN dan lemahnya kerja berpredikat WBK. Segenap pimpinan
pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut dan seluruh pegawai KPPN Gunungsitoli yang
pemerintah melakukan peningkatan kapasitas pada saat itu kekurangan sumber daya
dan akuntabilitas organisasi dalam membentuk manusia yaitu hanya 10 pegawai telah
organisasi yang bersih dan bebas dari KKN serta berupaya maksimal dalam membangunan
peningkatan pelayanan publik melalui upaya ZI dan meraih predikat Wilayah Bebas dari
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Korupsi.
Bebas dari Korupsi.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya memiliki komitmen dalam
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi,
khususnya dalam pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

dalam meraih predikat Zona Integritas menuju Perjuangan KPPN Gunungsitoli terus
Wilayah Bebas dari Korupsi yang pada tahun berlanjut dan disertai semangat
sebelumnya gagal, tidak membuat patah semangat. membara dengan telah diterbitkannya
Tahun 2021, masih dengan dibawah naungan kepala Nota Dinas oleh Direktur Jenderal
kantor Ibu Melda Harahap dan ditambah personil Perbendaharaan dalam mengikuti
baru pada akhir tahun 2020 dengan bertambahnya 8 usulan unit kerja dalam mengikuti
pelaksana, membuat KPPN Gunungsitoli bangkit, penilaian unit kerja berpredikat WBK.
semangat dan siap dalam menuju unit kerja Dimulai dengan kegiatan pencanangan
berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari pembangunan Zona Integritas WBK
Korupsi di tahun 2021. pada tanggal 29 Januari 2021 dan
dilanjutkan dengan pembentukan tim
Kami berbenah dan terus berbenah dengan terus pembangunan Zona Integritas menuju
WBK pada KPPN Gunungsitoli tahun 2021.
melakukan perubahan-perubahan dengan Pembentukan tim ZI WBK pada tahun
2021 melibatkan seluruh pegawai yang
ikut andil dalam menyukseskan KPPN
Gunungsitoli meraih predikat WBK.

melibatkan seluruh pegawai dalam pengumpulan

dokumen untuk memenuhi 6 pengungkit WBK,

membina hubungan yang baik dengan stakeholders

dan pastinya tetap menjaga integritas dan

kerjasama tim. Harapan untuk mengikuti penilaian

WBK terkabulkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor ND-40/PB/2021 tentang

Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit

Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di

Tingkat Nasional Tahun 2021, KPPN Gunungsitoli resmi

kembali diusulkan untuk mengikuti penilaian unit kerja

berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

Perjuangan KPPN Gunungsitoli terus berlanjut Jatuh bangun dirasakan oleh seluruh tim dalam
dengan telah diterbitkannya Nota Dinas oleh Direktur memenuhi dokumen, berulang kali dilakukan
Jenderal Perbendaharaan dalam mengikuti usulan unggah ulang dokumen untuk melengkapi
unit kerja dalam mengikuti penilaian unit kerja dokumen yang dibutuhkan, disamping itu
berpredikat WBK. Dimulai dengan kegiatan terdapat tuntutan tupoksi dan tugas tambahan
pencanangan pembangunan ZI WBK pada tanggal yang tetap harus dijalankan secara seimbang
29 Januari 2021 dan dilanjutkan dengan terkadang menjadi tantangan dalam memenuhi
pembentukan tim pembangunan ZI menuju WBK dokumen setiap pengungkit, namun disetiap
pada KPPN Gunungsitoli tahun 2021. Pembentukan tantangan ada Kepala Kantor yang selalu menjadi
tim ZI WBK pada tahun 2021 melibatkan seluruh role model yang terus berupaya menjembatani,
pegawai yang ikut andil dalam menyukseskan KPPN mencari solusi bersama dan terus memberikan
Gunungsitoli meraih predikat WBK. motivasi yang dapat mempersatukan kekuatan
anggota tim.
Penilaian pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan dengan Selain fokus kepada pengumpulan dokumen 6
memenuhi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri komponen pengungkit Pembangunan Zona
dari 6 pengungkit, yaitu : Manajemen Perubahan, integritas WBK, seluruh tim juga dituntut untuk
Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem terus berupaya melakukan inovasi-inovasi yang
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas
Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas pelayanan kepada stakeholders.
Pelayanan Publik.
Inovasi tersebut diantaranya adalah inovasi dari
Setiap komponen pengungkit diatas memiliki sub- seksi Veraki yaitu BOI ATAU yang merupakan
sub komponen yang harus dipenuhi dengan baik singkatan dari Aplikasi Berbasis Online Pengaduan
dan benar oleh KPPN Gunungsitoli, agar Masyarakat dan Penanganan Korupsi, inovasi
mendapatkan penilaian yang maksimal dari Kantor TAKORO (Pencatatan Kerugian), inovasi AYO NGOPI
Pusat DJPb, Itjen kementerian keuangan dan (Ayo Ngobrolin Perkara Korupsi) dan ada inovasi
KemenPANRB. Seluruh dokumen disampaikan dan dari seksi PDMS yang menjadi andalan dan daya
diiput melalui aplikasi DIA (Digital Integrity jual pada KPPN Gunungsitoli yaitu inovasi aplikasi
Assesment). YAAHOWU (Layanan Aplikasi Perbendaharaan
Online Piawai Terpadu).

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

Dalam penerapan inovasi Aplikasi YAAHOWU banyak manfaat
yang dirasakan oleh satker lingkup KPPN Gununngsitoli yaitu
mempermudah satker dalam penyampaian permohonan
pengesahan SKPP secara online tanpa datang langsung ke KPPN
dan menimalisir terjadinya pengembalian dan kesalahan pada
SKPP yang diajukan oleh satker.

Awal bulan Juni 2022, di tengah antusiasme yang tinggi, mulai dari
peningkatan pemahaman pegawai terhadap WBK, rapat
monitoring evaluasi dokumen-dokumen pada Aplikasi DIA dan
peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan kompetensi
terjadilah pergantian pimpinan yang sebelumnya KPPN
Gunungsitoli dipimpin oleh seorang Ibu yang sederhana, bijak dan
cerdas yaitu Ibu Mahindun Dhiani Melda Harahap diganti oleh
Seorang Bapak yang masih muda, kompeten, penuh semangat
dan cerdas yaitu Bapak Jakson Sunario Panjaitan.
Bapak Jakson Sunario Panjaitan yang penuh semangat dan
ambisius melanjutkan tongkat estafet yang cukup berat dalam
membawa KPPN Gunungsitoli meraih predikat WBK, dengan terus
melakukan program perubahan, sinergi ke pihak eksternal dan
strategi WBK lainnya. Semangat yang dimiliki oleh Bapak Jakson
Sunario Panjaitan membuat kami terus berpacu dan termotivasi
oleh semangatnya dalam membangunan dan membawa KPPN
Gunungsitoli menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi.
Setelah semua proses pembangunan WBK dijalani dan dilaporkan,
20 Juli 2021 tibalah saatnya dimana KPPN Gunungsitoli ditetapkan
dalam daftar unit kerja yang diusulkan Tim Penilai Nasional
(KemenpanRB), yang pada saat itu KPPN Gunungsitoli memperoleh nilai dalam pengumpulan dokumen
sebesar 96,92. Dengan ditetapkannya KPPN Gunungsitoli dalam usulan unit kerja mengikuti pelaksanaan
penilaian oleh TPN, terdapat beberapa Langkah strategis yang harus di lakukan yaitu melakukan update
dokumen pengungkit secara sistematis pada penyimpanan berbasis cloud, meningkatkan komitmen
seluruh pegawai untuk terus menjaga integritas dan kualitas pelayanan, persipan pelaksanaan Survei
Hasil Pembangunan Zona Integritas (SHPZI) serta menyiapkan bahan presentasi dan video profil KPPN.

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

BULETIN

MAENA NIHA

KPPN Gunungsitoli
Raih Predikat WBK

20 Desember 2021

Akhir Oktober 2021 sampai dengan November 2021, seluruh unit kerja usulan WBBM dan WBK mulai
melaksanakan evaluasi atau penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN), dikarenakan situasi pada tahun 2021
masih dalam suasana pandemi Covid-19, membuat unit kerja yang mengikuti penilaian evaluasi WBBM
dilakukan evaluasi secara on the spot dan daring, sedangkan untuk unit kerja yang mengikuti penilaian
WBK seperti KPPN Gunungsitoli dilakukan evaluasi dalam bentuk penyampaian rekaman video persentasi,
dimana dalam rekaman video persentasi tersebut kepala kantor sebagai role model menjelaskan
perjalanan yang telah dilakukan KPPN Gunungsitoli dalam pembangunan ZI menuju WBK dan hasil dari
rekaman persentasi tersebut disampaikan ke Tim Penilaian Nasional melalui link yang telah ditentukan.
Sampai dengan akhir Desember 2021 KPPN Gunungsitoli sudah melaksanakan tahapan demi tahapan
dalam semua proses penilaian ZI WBK Tahun 2021, kerja keras dan upaya telah dilakukan oleh seluruh
pegawai dan tinggal menunggu hasil penilaian dari kemenPAN dan RB. Namun ada sebuah pribahasa
mengatakan “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang
kemudian”. Mungkin ini yang sedang kami rasakan dimana kegagalan yang kemarin adalah sebuah
kesuksesan yang tertunda dan benar perjuangan itu kini telah terbayar. Melalui Nota Dinas Kepala Biro
Organta Nomor ND-1940/SJ.2/2021 tanggal 16 Desember 2021 diinformasikan dan dinyatakan secara resmi
bahwa KPPN Gunungsitoli lolos dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Apresiasi dan penganugerahan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 dilakukan secara
online melalui live Youtube Kementerian PANRB, rasa haru dan senang bercampur menjadi satu dimana
perjuangan KPPN Gunungsitoli tidak sia-sia namun dengan berhasilnya KPPN Gunungsitoli meraih predikat
WBK diharapkan kepada seluruh pegawai dapat semakin memicu semangat dan terus meningkatkan di
tahun berikutnya sebagai Wilayah Zona Integritas WBBM serta memberikan pelayanan yang terbaik
kepada stakeholders dan mitra kerja lingkup KPPN Gunungsitoli.

Oleh : Annisa Lutfiah (Seksi VeraKI)

Harmonis | Amanah | Digital | Akuntabel | Loyal

Vol 1 Issue 21

PENANDATANGANAN
PERJANJIAN
KERJASAMA
KPPN GUNUNGSITOLI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGSITOLI

Perjanjian
Kerjasama ini
merupakan wujud
Sinergi antar
instansi Pemerintah
dalam hal edukasi
kepada satker dan
masyarakat berkaitan
dengan pengelolaan
keuangan negara dan
penegakan hukum di
wilayah Kota
Gunungsitoli, Kab
Nias, Nias Utara dan
Nias Barat.

Kunjungan ke Pemkab Nias dan diterima langsung oleh Bupati Nias, Bapak Ya’atulo Gulo. KPPN Gunungsitoli, Pegadaian dan Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka akselerasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa MMeenneennggaahh ((DDIINNKKOOPPUUKKMM)) KKoottaa GGuunnuunnggssiittoollii mmeellaakkuukkaann kkoooorrddiinnaassii Ppenyaluran UMi
Tahap I tahun 2022.

PELATIHAN KOMITMEN PENCEGAHAN RUTIN MELAKUKAN
PEMADAMAN KEKERASAN SEKSUAL OLAHRAGA BERSAMA
KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KERJA SETIAP MINGGU

Tim Pemadam Kebakaran Pejabat dan Pegawai KPPN Pegawai KPPN Gunungsitoli
(Damkar) Gunungsitoli melakukan Gunungsitoli menandatangani melakukan olahraga bersama
sosialisasi tata cara pemadaman piagam komitmen pencegahan setiap jumat pagi dan saat
kebakaran kepada seluruh pegawai seksual di lingkungan kerja. weekend.
KPPN Gunungssitoli

KOLOM
OPINI

JAKSON SUNARIO PANJAITAN

SOCIAL MEDIA/CONTACT BEING A ROLE MODEL LEADER

Jakson Sunario Panjaitan Setiap Organisasi, baik instansi Pemerintah maupun sektor privat
@jaksonsunario memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target yang telah
Jakson Sunario Panjaitan ditetapkan. Teknik dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi harus
Jakson Sunario Panjaitan dikonsep serta dirancang dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai
tujuan organisasi maka dibutuhkan sumberdaya (resources), sistem,
Jaksonsunariopanj inovasi dan metode kerja yang baik serta didukung oleh sekumpulan
orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dari berbagai
sumber daya yang dimiliki oleh organisasi maka pemimpin (leader)
merupakan satu hal yang paling fundamental serta mempunyai peran
sangat urgen dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan.
Maju tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas
pemimpinnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua pemimpin
yang memperoleh amanah dan kepercayaan dari institusi/organisasi
tempatnya bekerja/mengabdi telah menjadi role model dan
menunjukkan kompetensi terbaiknya dalam memimpin organisasi yang
dipimpinnya. Ataukah malah sebaliknya yang terjadi yaitu justru
bertindak layaknya “big boss” yang hanya dilayani, disanjung oleh
staf/bawahan serta hanya terlena untuk menikmati berbagai fasilitas
yang disediakan oleh organisasi.
Standar Kompetensi Pemimpin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) menyatakan bahwa pemimpin harus menciptakan iklim yang
kondusif bagi lahirnya kreativitas dan inovasi di berbagai sendi
kehidupan. Pemimpin yang berkarakter akan memiliki kemampuan
visioner yang komprehensif. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan kompetensi jabatan
Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan bahwa standar kompetensi yang
harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu meliputi standar kompetensi
manajerial dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi
manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Sedangkan kompetensi Sosial Kultural adalah hal ini, seorang pemimpin harus tahu bagaimana cara memberi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat semangat dan dukungan kepada karyawan dalam menjalankan
diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan tugasnya. Memberi arahan yang jelas atas pekerjaan,
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk mendampingi secara langsung dalam penyelesaian pekerjaan dan
dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan berkomunikasi atas hambatan dan permasalahan yang dialami oleh
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip staf. Seorang pemimpin harus sportif untuk memberikan
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk pengakuan, penghargaan dan ucapan terima kasih untuk kinerja
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan staf. Apresiasi dari pemimpin akan menjadi penyemangat bagi
Jabatan. anak buah untuk meningkatkan performa kinerjanya di masa yang
Pemimpin Sebagai Role Model akan datang.
Dalam teori kepemimpinan, secara sederhana arti dari kata Keempat, adalah inovatif. Pemimpin tidak bisa berhenti pada zona
role model adalah teladan. Seorang pemimpin layak nyaman (comfort zone) namun terus berinovasi untuk melakukan
dijadikan sebagai role model jika pemimpin itu mampu perbaikan secara terus menerus (continuous improvement).
memikirkan, memanfaatkan, mewujudkan dan Inovasi yang terus dibangun akan memberikan dampak positif
mempraktikkan beberapa indikator perilaku yang untuk membuat organisasi tetap berkembang dan bertahan di
dimilikinya untuk sampaikan kepada bawahan, tim kerja tengah perubahan yang terjadi khususnya di era globalisasi digital
maupun lingkungan. Beberapa indikator perilaku yang yang berkembang saat ini,
layak muncul dari seorang pemimpin yang menjadi role Kelima, adalah membangun kepercayaan tim kerja. Seorang
model dalam memimpin organisasi antara lain: pemimpin harus mempercayakan staf untuk berbagai pelaksanaan
Pertama adalah integritas. Seorang pemimpin harus tugas dan tanggungjawab. Hal ini sangat penting untuk melatih
berintegritas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya staf dalam mengembangkan kemampuannya. Seorang pemimpin
karena integritas merupakan satu aspek yang sangat sebaiknya menghindari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
penting untuk menjadi pemimpin role model. Pemimpin dengan sendiri tanpa melibatkan staf karena hal tersebut tidak
yang berintegritas seyogianya mampu berpikir, berkata, baik dalam pengembangan kemampuan staf. Pemimpin harus
berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memikirkan bagaimana mengembangkan kemampuan staf dengan
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral; memberikan kepercayaan pada mereka dalam menyelesaiakan
pekerjaan-pekerjaan yang strategis namun tetap dalam
Kedua, adalah inspiratif. Seorang pemimpin harus pengawasan dan evaluasi pemimpin yang memberikan
memberikan inspirasi kepada tim kerja melalui kata-kata kepercayaan.
maupun perbuatan nyata dalam membangkitkan semangat Keenam, adalah kolaboratif. Seorang pemimpin harus mempunyai
anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Bahkan kapasitas untuk menginisiasi, memfasilitasi dan membangun
dalam masalah yang dialami anggota tim kerja, pemimpin kolaborasi tim kerja maupun lintas unit untuk membangun
sepatutnya mampu memberikan pembelajaran pada produtivitas organisasi. Membangun sinergi internal dan unit
anggotanya untuk memperoleh sisi positif dari masalah lainnya merupakan modal penting dalam upaya mengakselerasi
yang terjadi. pencapaian tujuan organisasi.

Ketiga, adalah memotivasi dan mengapresiasi. Pemimpin Ketujuh, adalah bertanggung jawab. Pemimpin yang ideal harus
yang baik harus bisa memahami kondisi anggota tim memiliki sifat bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung
kerjanya. Ada kalanya anggota tim berada dalam posisi jawab harus berani dan tegas untuk menanggung sekala
yang kurang baik dan kurang semangat karena berbagai konsekuensi berbagai keputusan yang dilaksanakan secara
hal realitas kehidupan. menyeluruh. Pemimpin yang baik tidak mudah menyalahkan pihak
lain, anak buah dalam berbagai dampak yang terjadi dari
pengambilan keputusan yang terjadi .

BULETIN

Pembina : Plt. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Prov. Sumatera Utara, Heru Pudyo Nugroho
Penanggungjawab : Kepala KPPN Gunungsitoli,
Jakson Sunario Panjaitan
Editor : Seful Azis, Dony S. Marbun, Annisa Lutfiah
Mar'Atus Sholihah
Kontributor Tulisan : Jakson Sunario Panjaitan,
Dony S. Marbun, Untung Rismanto, Asep Rudi,
Saeful Azis, Annisa Lutfiah
Lay Out dan Desain : Annisa Lutfiah, Silvia
Debora Simarmata, Saeful Azis