TATA TERTIB RAPAT PENDIRIAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATA PELAJARAN SEJARAH MADRASAH ALIYAH PROVINSI JAWA BARAT P ERIODE 2021-2024

TATA TERTIB RAPAT
PENDIRIAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATA
PELAJARAN SEJARAH MADRASAH ALIYAH PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE 2021-2024

Penyusun :
Panitia 10

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
2021

e-mail: [email protected]

TATA TERTIB RAPAT
PENDIRIAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATA

PELAJARAN SEJARAH MADRASAH ALIYAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2021-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud

dengan :

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Aliyah Provinsi Jawa
Barat yang selanjutnya disebut MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat
adalah wadah kolektif guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan
bagi guru mata pelajaran Sejarah MA sekaligus berfungsi sebagai wadah
komunikasi dan koordinasi pengembangan dan penyelenggaraan MGMP
Kab/Kota di Jawa Barat.

2. Rapat Pendirian adalah rapat yang diselenggarakan oleh panitia pendirian
dan perwakilan MGMP Kab/Kota untuk menetapkan keputusan tentang
Pendirian MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat, Ketua MGMP Mata
Pelajaran Sejarah Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat dan Kepengurusan
MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2024

3. Peserta adalah perwakilan pengurus MGMP Mata Pelajaran Sejarah
Kab/Kota bagi Kab/Kota yang sudah terbentuk kepengurusan MGMP dan
perwakilan guru Sejarah bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk
kepengurusan MGMP Mata Pelajaran Sejarah

4. Panitia Pendirian adalah perwakilan Pokjawas Madrasah Aliyah tingkat
Provinsi Jawa Barat dan perwakilan guru Sejarah yang ditunjuk dan
ditetapkan sebagai panitia pendirian atau di sebut dengan panitia 10.

5. Pimpinan rapat adalah perwakilan panitia pendirian yang ditunjuk dan
ditetapkan sebagai pimpinan rapat.

6. Ketua MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat adalah seseorang yang
disepakati sebagai Ketua melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara dengan perolehan suara terbanyak.

7. Tim Formatur adalah 10 orang perwakilan MGMP Kab/Kota yang dipilih dan
ditetapkan sebagai kuasa pendiri bersama Ketua MGMP Terpilih hasil
pemilihan yang sekaligus sebagai Ketua Formatur untuk melengkapi
perangkat organisasi dan legalitas organisasi.

8. Berita acara rapat adalah laporan singkat tentang jalanannya rapat
keputusannya.

e-mail: [email protected]

BAB II
TUJUAN RAPAT PENDIRIAN

Pasal 2
a. Menetapkan Tata Tertib Rapat Pendirian MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat

Periode 2021-2024
b. Menetapkan Ketua MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2024
c. Menetapkan Kepengurusan MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode

2021-2024 yang bersama sama menyusun AD/ART (perdana) MGMP Sejarah
MA Provinsi Jawa Barat, Program Kerja MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat
dan pengajuan SK Kepengurusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian
Agama Provinsi Jawa Barat.

BAB III
PELAKSANAAN RAPAT

Pasal 3
1. Pelaksanaan rapat diselenggarakan oleh panitia pendirian dengan menggunakan

aplikasi WAG, Google Form dan G- Meeting.
2. Peserta rapat pendirian terdiri dari perwakilan pengurus MGMP Mata Pelajaran

Sejarah Kab/Kota bagi Kab/Kota yang sudah terbentuk kepengurusan MGMP
dan perwakilan guru Sejarah bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk
kepengurusan MGMP Mata Pelajaran Sejarah. Masing-masing Kab/Kota diwakili
oleh satu orang perwakilan peserta rapat pendirian.
3. Selain peserta yang dimaksud ayat (2) rapat juga dapat dihadiri oleh undangan
dan peninjau rapat yang ditetapkan oleh panitia.
4. Mereka yang menghadiri tetapi tidak memenuhi syarat sebagai peserta rapat
yang dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai petinjau rapat.

Pasal 4
1. Setiap peserta rapat harus mengisi link daftar hadir yang di share panitia pada

kolom chat G- meeting selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum rapat
dibuka menurut waktu yang ditentukan dalam surat undangan.
2. Setiap peserta rapat masuk ke dalam aplikasi G- meeting paling lambat 15 menit
sebelum jadwal rapat di mulai
3. Qourum rapat adalah separuh lebih satu dari jumlah peserta rapat yang diundang
4. Rapat dan segala keputusannya sah apabila mencukupi qourum atau disetujui
oleh mereka yang hadir sebagai peserta rapat.

e-mail: [email protected]

Pasal 5

1. Selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum dibuka, pimpinan rapat
memberitahukan peserta yang sudah hadir dalam ruang G- meeting

2. Apabila saat yang dimaksud ayat (1) pasal ini, qourum rapat masih belum
terpenuhi, maka rapat ditunda selama-lamanya 10 (sepuluh) menit.

3. Setelah rapat ditunda selama waktu tersebut diatas dan qourum rapat masih
belum terpenuhi, maka dengan persetujuan pimpinan rapat dapat membuka
rapat.

Pasal 6
1. Peninjau rapat yang berkaitan langsung dengan status MGMP Mata Pelajaran

Sejarah ditetapkan oleh panitia rapat pendirian
2. Peninjau rapat yang tidak berkaitan dengan status status MGMP Mata Pelajaran

Sejarah dapat terdiri dari unsur Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Pokjawas,
dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI)
3. Peninjau rapat dapat menyampaikan gagasan dan pandangannya yang
gilirannya diatur oleh pimpinan rapat.

Pasal 7
1. Peserta rapat yang yang mewakili MGMP Mata Pelajaran Sejarah Kab/Kota

mempunya hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau rapat hanya mempunyai hak bicara dan gagasannya dapat

dibahas apabila rapat menganggap sangat penting.
3. Setiap peserta rapat mendapat kesempatan berbicara selama-lamanya 5 (lima)

menit dengan terlebih dahulu mengklik tombol raise hand atau menulisnya pada
menu chat pada menu G- meeting.
4. Kesempatan dan waktu berbicara bagi peninjau rapat ditetapakan oleh pimpinan
rapat.
5. Pimpinan rapat dan atau peserta rapat dapat mengingatkan pembicara sampai
tiga kali berturut-turut apabila pembicara tidak mentaati ketentuan-ketentuan
dalam peratutran ini.
6. Setelah peringatan yang dimaksud ayat (5) pasal ini masih tidak diindahkan,
maka pimpinan rapat dapat menghentikan dan atau mempersilahkan pembicara
meninggalkan ruang rapat.

Pasal 8
1. Kesempatan bicara yang dimaksud pasal 7 peraturan ini dilakukan dalam acara

pembahasan tata tertib rapat pendirian dan mekanisme pemilihan Kepengurusan
MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat.
2. Dalam setiap termin pembicaraan, kesempatan pertama berbicara harus
diberikan kepada setiap peserta rapat.
3. Demi kepentingan efisiensi dan kualitas rapat, pimpinan rapat dapat mengatur
banyaknya pembicara dalam setiap termin.

e-mail: [email protected]

4. Peserta rapat yang belum mendapat kesempatan berbicara dapat menitipkan
pesannya kepada pembicara atau menyampaikannya secara tertulis kepada
pimpinan rapat melalui menu chat pada aplikasi G- meeting.

5. Dengan memperhatikan ayat (3) pasal ini dan dengan persetujuan peserta rapat,
pimpinan rapat dapat memperpanjang waktu berbicara atau menambah termin
pembicaraan.

Pasal 9
Rapat terbagi atas tiga rapat pleno yakni;
1. Rapat Pleno I dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Rapat

Pendirian MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2024
2. Rapat Pleno II dengan agenda Pemilihan Ketua MGMP Sejarah MA Provinsi

Jawa Barat dan Kepengurusan MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode
2021-2024

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 10
1. Pemilihan terdiri dari pemilihan Ketua dan Pemilihan Kepengurusan Lengkap

MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat
2. Pemilihan Ketua MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh peserta

rapat pendirian dengan ketentuan satu Kab/Kota satu suara
3. Pemungutan suara untuk memilih Ketua MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat

dari peserta rapat pendirian yang memiliki hak suara dilakukan dengan sistem
voting melalui google form dalam rapat pendirian secara vitual (G- Meeting).
4. Calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MGMP
Sejarah MA Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Formatur penyusunan
kepengurusan lengkap MGMP Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Aliyah Provinsi
Jawa Barat Periode 2021-2024
5. Pemilihan kepengurusan lengkap MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat
Periode 2021- 2024 diambil dari keterwakilan 27 Kab/Kota di Jawa Barat.

e-mail: [email protected]

Pasal 11
1. Persyaratan yang berkaku bagi seseorang yang akan dicalonkan untuk menjadi

Ketua MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2024 adalah
sebagai berikut.
a. Beragama Islam
b. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT
c. Pendidikan minimal S1 dan berlatar belakang pendidikan Sejarah
d. Mempunyai integritas dan kapabilitas dalam mata pelajaran Sejarah
e. Guru PNS/ non PNS Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Aliyah di lingkungan

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
f. Tidak pernah mendapat sanksi administratif dan atau sanksi hukum dalam

profresinya sebagai guru
g. Memiliki kepemimpinan (Leadership) dan jiwa kewirausahaan

(Entreprenuership)
h. Memiliki pengalaman organisasi tingkat Kab/Kota dan atau tingkat provinsi
i. Memiliki jaringan organisasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi dan atau Nasional
j. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan MGMP Kab/Kota di Jawa

Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Pokjawas Tingkat Provinsi,
KKMA Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agama Pusat dan stakeholder
lainnya
k. Didukung oleh MGMP Kab/Kota yang menjadi unit kerjanya
l. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua MGMP Mata Pelajaran Sejarah Madrasah
Aliyah Provinsi Jawa Barat

2. Persyaratan yang berlaku bagi seseorang yang akan dicalonkan untuk menjadi
pengurus MGMP Sejarah MA Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2024 adalah
sebagai berikut.
a. Beragama Islam
b. Guru PNS atau Non PNS Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Aliyah di
lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan masa kerja
minimal 5 tahun
c. Tidak pernah mendapat sanksi administratif dan atau sanksi hukum dalam
profresinya sebagai guru
d. Memiliki jaringan organisasi pada tingkat Kab/Kota dan atau Provinsi
e. Memiliki pengalaman organisasi minimal pada tingkat Kab/Kota
f. Diusulkan oleh MGMP Kab/Kota yang menjadi unit kerjanya
g. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus MGMP Mata Pelajaran Sejarah
Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat
h. Bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP Mata Pelajaran Sejarah
Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat

e-mail: [email protected]

BAB V
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12
1. Keputusan rapat dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat atau

dengan suara terbanyak apabila tidak tercapai kesepakatan.
2. Sebelum rapat ditutup pimpinan rapat membacakan pokok-pokok materi

keputusan rapat dan meminta pengesahannya kepada peserta rapat.
3. Keputusan rapat dimuat di dalam berita acara rapat yang dibuat oleh pengurus.
4. Pengurus berkewajiban menyampaikan berita acara yang dimaksud ayat (3)

pasal ini kepada rapat berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 13
1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur di dalam peraturan ini akan diatur

kemudian berdasarkan kesepakatan peserta rapat anggota.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan menurut perstujuan rapat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal14/ 2/ 2021

Pimpinan Rapat 1 Pimpinan Rapat 2

(Aris S.Pd M.Pd) (Yayu Siti Habsoh S.Pd,M.Pd)

e-mail: [email protected]