Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
TUJUAN PEMBELAJARAN Hasil Belajar • Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami manajemen pengawasan dan substasi pengawasan dalam kebijakan SPIP dan mampu menerapkannya di tingkat jabatan peserta untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Indikator Hasil Belajar • Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang: • a. Konsepsi Manajemen • b. Konsepsi Pengawasan • c. Manajemen Pengawasan • d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • e. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) • f. Pemantauan Hasil Pengawasan • g. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
TUJUAN PEMENUHAN KOMPETENSI Kompetensi Pelatuhan memenuhi : standar kompetensi manajerial standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan pengawas Kompetensi Agenda Kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan: perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Kompetensi Mata pelatihanmampu memahami manajemen pengawasan dan substasi pengawasan dalam kebijakan SPIP dan mampu menerapkannya di tingkat jabatan peserta untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas peserta di instansinya
Sharing and Review Session Apa yang sudah dipelajari dari Modul dan Bahan Tayang manajemen Pengawasan? Apa keterkaitan mata pelatihan Manajemen Pengawasan dengan mata pelatihan lainnya? Apa harapan Saudara dari Manajemen Pengawasan?
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Menggantikan: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Menggantikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5
6 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pergub 161 Tahun 2014; 10.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; 11.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. 12.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Susunan Kode Rekening APBD DASAR HUKUM
Peraturan Terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pergub 121 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH dan Pergub 122 Tahun 2020 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN TERKINI
PENDAPAT PARA AHLI DAN KESEPAKATAN MEREKA SOAL MANAJEMEN 1 2 MANAJEMEN SEBAGAI ILMU MANAJEMEN SEBAGAI SENI ONTOLOGIS EPISTEMOLOGIS AKSIOLOGIS IMPLEMENTASI DARI TEORI DENGAN MENERAPKAN TEKNIK DAN STRATEGI
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN
PENDEKATAN SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN ?
Definisi Pembinaan Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Miftah Thoha Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. PP Nomor 12 Tahun 2017 ttg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Pembinaan adalah: usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyamto) DEFINISI
DEFINISI Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara UU Nomor 15 Tahun 2004 Pengendalian adalah proses pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan-tujuan perusahaan (organisasi) dan rencana-rencana dapat dicapai. Willson dan Campbell, Controllership
DEFINISI PENGAWASAN
Karakteristik Pemeriksaan
URAIAN PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Peran Watchdog Konsultan & Katalis Pendekatan Detektif (mendeteksi masalah) Preventif (mencegah masalah) Sikap Bertindak Seperti Polisi Sebagai mitra kerja (stakeholders) Ketaatan / kepatuhan Terhadap semua kebijakan Hanya kebijakan yang relevan Fokus Kelemahan / penyimpangan Penyelesaian yang konstruktif Komunikasi dengan manajemen Terbatas Reguler Jenis Audit Financial / compliance audit Financial, compliance, operasional audit. Jenjang karir Sempit (hanya auditor) Berkembang luas (dapat berkarir di bagian / fungsi lain) PARADIGMA PENGAWASAN
EVOLUSI PERAN PENGAWASAN URAIAN WATCHDOG CONSULTANT CATALIST Proses Audit kepatuhan (Compliance Audit) Audit operasional Quality Assurance Fokus Adanya Variasi (penyimpang-an, kesalahan atau kecurangan dll) Penggunaan sumber daya (resources) Nilai (Values) Impact Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang
Sistem Pengendalian Intern (SPI): Definisi & Tujuan Pengamanan aset kepatuhan thdp peraturan perundang-undangan keandalan pelaporan keuangan efisien efektif Output, Outcome Sumber Daya Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai utk memberikan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui : keyakinan 1. 2. 3. 4. kegiatan yg efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara (sumber daya organisasi), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP 60/2008, ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bab I Ps. 1 butir 1 dan 2 4
21 Pergub 142 Tahun 2013 Pasal 212 Pengawasan terdiri dari: Pengawasan Melekat Pengawasan Fungsional Pengawasan Masyarakat. Jenis Pengawasan
(1) Kepala SKPD/UPKD bersama unsur pimpinan dalam SKPD/UPKD berkewajiban melaksanakan pengawas melekat dan meningkatkan mutu atas pelaksanaan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam lingkungannya. (3) Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu organisasi pemerintah, tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Pengawasan Melekat (Waskat) Pergub 142 Tahun 2013 Pasal 213
23 a. Kepala SKPD/UKPD menyelenggarakan pengawasan melekat atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam lingkungannya; b. Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan kas atas pengurusan kas penerimaan dan kas belanja secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk tingkat Walikota/Kabubaten Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Inspektorat Pembantu Kota/ Kabupaten Administrasi yang bersangkutan. Pelaksanaan Waskat
24 PEMERIKSAAN KAS OLEH KEPALA SKPD/UPKD Pasal 215 ayat (1) a. Secara mendadak; b. Menutup buku kas penerimaan dan pengeluaran untuk mengetahui saldo buku (Bend. 1); c. Menghitung isi kas (brankas) baik berupa uang tunai maupun surat berharga serta saldo uang di Bank untuk mengetahui saldo kas; d. Mencocokkan saldo Buku dengan saldo kas, untuk mengetahui apabila terjadi perbedaan (selisih lebih / kurang); dan e. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan kas dan Register Penutupan Kas.
Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan atas pengurusan barang secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk tingkat Walikota/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan. 25 Pelaksanaan Waskat
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK). pasal 12 (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud adalah PNS yang memiliki eselonisasi di SKPD/UKPD masing2 sesuai dengan tupoksinya. (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi dalam hal ybs menduduki jabatan sebagai PPK, maka dapat ditunjuk Staf untuk menjadi PPTK dengan persyaratan antara lain: PNS diutamakan paling kurang D3 atau Gol. III/a . 26
TUGAS PPTK ANTARA LAIN : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 27
28 Pelaksanaan Waskat a. penggarisan struktur organisasl yang jelas dengan pembagian tugas dan lungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas; b. rineian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan seeara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; c. reneana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai; d. prosedur kerja yang merupakaan petunjuk pelaksanaan yang jelas dariatasan kepada bawahan; e. pencatatan hasil kerja serta pelaporannya; dan f. pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan tugas dengan baik yang menjadi tanggung jawab dan tidak melakukan kegiatan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
TUGAS PPK SKPD 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS yang ditetapkan sesuai ketentuan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; 3. Melakukan verifikasi SPP; 4. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan 5. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai Bendahara dan/atau PPTK 29
Pelaksanaaan Verifikasi: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN-PPh atas beban pengeluaran per rincian, obyek; d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Pergub 162 Tahun 2013 Pasal26 Verifikasi mencakup aspek: a. ketersediaan dana; b. ketepatan tujuan pengeluaran; c. kebenaran pembebanan anggaran; d. kebenaran tagihan; e. Kelengkapan dokumen; f. Kebenaran penatausahaan. Pergub 162 Tahun 2013 Pasal 31 Pelaksanaan Verifikasi
WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Pergub 142 Pasal 173) 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS; 2. Menerima dan menyimpan uang Persediaan; 3. Melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya; 4. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Meneliti kelengkapan Dokumen Pendukung SPP-LS Barang/Jasa yang diberikan oleh PPTK; dan 6. Mengembalikan Dokumen Pendukung SPP-LS Barang/Jasa yang diberikan oleh PPTK, apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 31
32 Risiko Pengadaan Barang/Jasa PERENCANAN • RKBU (NEED) • RUP • Perangkat Pengadaan • Spek teknis • HPS • Draft kontrak PEMILIHAN • Dokumen Q • aanwijzing • evaluasi • Pemilihan Penyedia • Sanggah • Penetapan peyedia PELAKSANAAN • SPPBJ/ttd kontrak • Jaminan • Kualitas pekerjaan • Akuntabilitas • Pengenaan denda • Uji hasil pekerjaan PEMANFAATAN • Pemanfaatan aset sesuai Need RISK • Perencanaan tidak sesuai kebutuhan riil • HPS tidak akurat/kompeten • Spek diarahkan ke rekanan ttt • Mark up • Pemilihan sistem evaluasi tidak tepat • Benturan kepentingan • Suap • Kick back • Tanpa jaminan pelaksanaan • Tidak sesuai spek • Tidak dipungut denda • fiktif • Tidak dimanfaatkan How to Minimize Risk?
Lingkungan Pengendalian 1 Penilaian Risiko 2 Unsur SPIP Kegiatan Pengendalian 3 Informasi dan Komunikasi 4 Pemantauan Pengendalian Intern 5 1.Evalusi terpisah 2.TL rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya Ps. 43 Ps. 41 Ps. 18 Ps. 13 Ps. 4 1. Penegakan integritas dan nilai etika; 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Kepemimpinan yg kondusif 4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yg tepat 6. Kebijakan SDM yg sehat 7. Peran APIP yg efektif 8. Hubungan kerja baik dg Ins terkait 1. Penetapan tujuan Instansi dan tk keg 2. Identifikasi dan Analisis Risiko 1. Reviu atas kinerja 2. Pembinaan SDM 3. Pengendalian atas pengelolaan sisinfo 4. Pengendalian fisik atas aset 5. Penetapan & reviu atas indikator & ukuran kinerja 6. Pemisahan fungsi 7. Otorisasi atas trans & kejadian yg penting 8. Pencatatan yg akurat & tepat wkt atas trans & kejadian; 9. Pembatasan akses atas .sumber daya & pencatatannya 10. Akuntabilitas thdp sumber daya & pencatatannya. 11. Dokumentasi yg baik atas Sis PI serta trans & kejadian ptg 1.Mekanisme komunikasi 2.Sarana komunikasi PP Nomor 60 Tahun 2008
Komitmen Rasionalisasi/ untuk menerapkan SPIP secara konsisten Peluang/ Tekanan (kebutuhan Pembenaran Kesempatan atau keserakahan) Contoh: Keteladanan Pimpinan (Tone at The Top) Peran APIP yang efektif 5 Unsur SPIP Lingkungan Pengendalian 1) 2) 1) 2) Identifikasi Risiko Business Process Analisis Risiko (Dampak , Probabilitas, Penilaian Risiko dsb) Kegiatan Pengendalian 1) 2) Pemisahan fungsi Penerapan SOP 1) 2) Sistem IT yang mendukung Infokom Menjaga keandalan Sistem Infokom Informasi dan Komunikasi 1) 2) Pemantauan berkelanjutan Evaluasi secara berkala Pemantauan INTEGRITAS INOVATIF 14 PROFESIONAL PEDULI 3. SPIP untuk mencegah Fraud (2)
35 8 (delapan Unsur Pengendalian GAO) a. penggarisan struktur organisasl yang jelas dengan pembagian tugas dan lungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas; b. rineian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan seeara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; c. reneana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai; d. prosedur kerja yang merupakaan petunjuk pelaksanaan yang jelas dariatasan kepada bawahan; e. pencatatan hasil kerja serta pelaporannya; dan f. pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan tugas dengan baik yang menjadi tanggung jawab dan tidak melakukan kegiatan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
Soft Control Hard Control Kendala Penerapan SPIP adalah unsur Soft Control Komitmen, Integritas & nilai etika Kebijakan Filosofis manajemen gaya operasi & Prosedur Penerapan SPIP terkendala bila tidak ada komitmen, integritas, & kedisiplinan seluruh Insan K/L sejak perencanaan, pelaksanaan program sampai dengan pengawasan program 15 KENDALA IMPLEMENTASI SPIP 8 U N S U R P E N G E N D A L I A N G A O
Peran APIP dalam Penyusunan Renstra Proses Penyusunan Renstra Organisasi Antara lain: Renstra K/L yang telah mempertimbangkan Risiko Organisasi Unit Perencanaan Organisasi 1) 2) 3) 4) Penetapan Visi Penjabaran ke Misi Merumuskan Tujuan Penentuan Kegiatan Value Added Evaluasi untuk memastikan Identifikasi & Analisis Risiko telah dilakukan dlm Penyusunan Renstra Visi, Misi, Tujuan organisasi tercapai dengan Efektif serta Efisien APIP INTEGRITAS INOVATIF 16 PROFESIONAL PEDULI
KONSEP KLITZGARD: POWER (AUTHORITY) – ACCOUNTABILITY = CORRUPTION UNDP(1997): Partisipasi Aturan hukum (rule of law) Transparansi. Daya tanggap (responsiveness) Berorientasi konsensus (consensus orientation) Berkeadilan (equity) Efektivitas dan efisiensi Akuntabilitas Bervisi strategis Saling keterkaitan (interrelated) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. meliputi: Azas kepastian Hukum. Azas tertib penyelenggaraan negara. Azas kepentingan umum. Azas keterbukaan. Azas proporsionalitas. Azas profesionalistas. Azas akuntabilitas Good Government Governance
2 Dalam konteks hubungannya di lingkungan stakeholders internal organisasi Internal Intern Manajemen Risiko Sasaran Strategis Keunggulan Organisasi Operasional Good Governance Pertumbuhan yg Pengendalian Berkesinambungan Audit Quality Assurance Pemenuhan Kepatuhan (Compliance) Hubungan GGG, Risk Management, Internal Control & Internal Audit
Konsep Three Lines of Defense dalam Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
• • • Pengendalian Biaya dan waktu Pengendalian Teknis Pengendalian Administrasi Fisik Jadwal kontrak (curva s) realisasi kontrak Waktu 100% 42 SASARAN PENGENDALIAN
Segitiga kecurangan atau fraud triangle menjelaskan tiga kondisi yang dapat memberi petunjuk mengenai adanya kecurangan yakni : ini sering didorong (sangat) mendesak, FRAUD TRIANGLE Rationalization/pembenaran pembenaran adalah cara pelaku “menentramkan diri” , misalnya “semua orang juga korupsi” atau “nanti juga saya kembalikan (jarahan saya)”. OPPORTUNITY PRESSURE RATIONALIZATION Pressure/tekanan, oleh kebutuhan yang termasuk kebutuhan untuk “sejajar” dengan tetangganya atau rekan sekerja di perusahaan/kantor. Opportunity/peluang , peluang ini berhubungan dengan budaya korporasi dan pengendalian intern yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi keadaan.
DALAM UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004 DITEGASKAN BAHWA UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH, SETIAP KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH TINDAKAN MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN SESEORANG HARUS DIGANTI OLEH PIHAK YANG BERSALAH SEHINGGA KERUGIAN TERSEBUT NEGARA/DAERAH DAPAT DIPULIHKAN; KERUGIAN NEGARA HARUS SEGERA DIPULIHKAN SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PMH DAN AKIBATKAN KERUGIAN NEGARA WAJIB MENGGANTI KERUGIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILAKUKAN SECARA CEPAT DAN MURAH PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TUJUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH: TINDAKAN DISIPLIN UNTUK MENIMBULKAN EFEK JERA TERHADAP PELAKU KERUGIAN NEGARA ATAU ORANG LAIN; PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA MENDORONG TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BAIK PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
PENGATURAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PERATURAN POKOK 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 BENDAHARA PERATURAN BPK NO 3 TAHUN 2007 PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN PERATURAN PEMERINTAH (Nomor 38 Tahun 2016) ICW STAATBLADS TAHUN 1904 NO. 241 PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 1997 PERATURAN INTERN UNTUK MENCEGAH KEKOSONGAN HUKUM MAKA PERATURAN TERDAHULU DITERAPKAN SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG
KEWENANGAN PENILAIAN DAN ATAU PENETAPAN KERUGIAN NEGARA PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA DITETAPKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DITETAPKAN OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. (PASAL 62 AYAT (1) DAN PASAL 63 AYAT (1) UU 1/2004)
KETERKAITAN ANTARA PENGAWASAN/PEMERIKSAAN DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PENGAWASAN PEMERIKSAAN UNTUK MEMPERKUAT DAN MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN MBR PERNYATAAN OPINI TTG TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LKP EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF SIMPULAN PERMASALAHAN DI LUAR PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA TINDAK PIDANA KERUGIAN NEGARA MANAJERIAL TINDAK LANJUT/ PEMERIKS. INVESTIGATIF INSTANSI PENEGAK HUKUM BPK-RI PEMERINTAH PUSAT/ DAERAH MANAJEMEN LANJUTAN MENDORONG PENYELESAIAN SECARA BENAR PENCATATAN BENAR MEKANISME BENAR EKSEKUSI BENAR HASIL PEMERIKSAAN/ PENGAWASAN INFORMASI KERUGIAN NEGARA/ DAERAH