SOP Penyelesaian Kerugian Daerah

Nomor SOP INSPEKTUR,
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PEMERINTAH KOTA CIREBON Drs. ASEP GINA MUHARAM
NIP. 19690323 199006 1 001
INSPEKTORAT PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP
Nama SOP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mampu mengoperasikan komputer;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti 2. Memiliki kompetensi;
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 3. Memahami peraturan perundangan.
Pejabat Lain;
PERALATAN/PERLENGKAPAN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 1. Peraturan Perundang-undangan
Daerah; 2. Data dan Bahan Keterangan
3. Komputer/ Laptop dan Printer
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 4. Alat Tulis Kantor
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain;

5. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain;

KETERKAITAN

SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.

Apabila SOP ini tidak diikuti maka:proses penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan PENCATATAN DAN PENDATAAN
secara optimal.
Setiap tahapan kegiatan pemeriksaan
terdokumentasi dengan baik dalam
bentuk soft file dan hard file.

SOP PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHA

Pelaksana

No Uraian Prosedur BPK Majelis TPKD dan Kepala Wali Kota
Sekretariat SKPKD sebagai PPKD

TKPD

1 Pelaporan informasi terjadinya

kerugian daerah kepada PPKD.

Selanjutnya PPKD

menindaklanjuti dengan Verifikasi

informasi.

2 Hasil verifikasi dilaporkan kepada
PPKD. Selanjutnya, berdasarkan
hasil verifikasi tersebut PPKD

memberitahukan kepada BPK

3 PPKD menugaskan TKPD untuk

melakukan pemeriksaan

kerugian daerah dibantu

Sekretariat TPKD. TKPD dapat

meminta pertimbangan tenaga

ahli.

5 TKPD menyusun dan

menyampaikan hasil

pemeriksaan sementara kepada

pihak yang merugikan/

pengampu/yang memperoleh

hak/ahli waris. Pihak yang

merugikan/ pengampu/yang

memperoleh hak/ahli waris/

dapat memberikan tanggapan ke

TPKD.

A

ADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

Mutu Baku

Informasi Pihak Yang Keterangan
Merugikan
D Kerugian Kelengkapan Waktu Output
(Pemohon)
Verifikasi
Laporan dari pihak yang informasi Sumber informasi: Hasil
kerugian
merugikan atas Pengawasan atasan

kehilangan BMD, langsung, APIP,

Laporan dari atasan Pemeriksaan BPK,

langsung, dan Laporan Laporan tertulis yang

Kehilangan dari polisi. bersangkutan, informasi

masyarakat, perhitungan

ex officio, pelapor

secara tertulis

Informasi kerugian 4 hari kerja
daerah yang terverifikasi (lapor ke Wali
Kota), 3 hari

kerja (lapor
ke BPK)

Kronologis terjadinya 7 hari kerja Berita Acara TPKD dapat melakukan
Hasil
kerugian, bukti Pemeriksaan survey pasar secara
Inventaris
pendukung, jumlah harta langsung dalam
kekayaan
kerugian (dapat yang memperoleh nilai wajar
dijadikan
meminta pertimbangan jaminan

tenaga ahli), dan Tanggapan
dari pihak
menginventarisir harta yang

untuk jaminan kerugian merugikan

Penelaahan tanggapan 14 hari kerja Dalam hal tanggapan
tidak diterima oleh
dan lampiran dari pihak TPKD sampai dengan

yang merugikan. Dasar batas waktu yang
ditentukan, dianggap
penugasan TPKD, pihak tidak ada keberatan atas
hasil pemeriksaan.
yang bertanggung

jawab, kategori

perbuatan, jumlah

kerugian, rekomendasi

hasil pemeriksaaan,

kesimpulan

Pelaksana

No Uraian Prosedur BPK Majelis TPKD dan Kepala Wali Kota
Sekretariat SKPKD sebagai PPKD

6 TPKD menyusun laporan hasil TKPD

pemeriksaan dengan A

memperhatikan tanggapan di

atas

7 LHP disampaikan kepada Kepala

SKPKD untuk dimintakan

pendapatnya. Dalam hal SKPKD

menolak laporan hasil

pemeriksaan, dilakukan Tidak
Ya
pemeriksaan ulang terhadap Tidak
Ya
materi yang ditolak.
A
8 Dalam hal SKPKD menyetujui
laporan hasil pemeriksaan,

Kepala SKPKD menyampaikan
laporan tersebut ke PPKD.

9 LHP disetujui/Tidak disetujui oleh
PPKD. Apabila PPKD menolak,
maka dilakukan pemeriksaan
ulang terhadap materi yang
ditolak.

10 Apabila PPKD menyetujui LHP
maka PPKD menugaskan TPKD
untuk melakukan penuntutan
ganti kerugian daerah kepada
pihak yang
merugikan/pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris.

11 Apabila menyetujui penuntutan
kerugian daerah maka pihak
yang merugikan menandatangani
SKTJM (Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak) atau
SPKMKD (Surat Pernyataan
Kesanggupan Mengembalikan
Kerugian Daerah) yang
diterbitkan TPKD kemudian
diserahkan kepada TPKD..

Mutu Baku

Informasi Pihak Yang Keterangan
Merugikan
D Kerugian Kelengkapan Waktu Output
(Pemohon)
Laporan Hasil
Jawaban TPKD atas Pemeriksaan
tanggapan dari pihak TPKD
yang merugikan

LHP TPKD tidak 3 hari kerja Dilakukan
diterima oleh Kepala pemeriksaan

SKPKD ulang

LHP TPKD dan 2 hari kerja LHP TPKD
lampiran pendukung hasil arahan
pemeriksaan Kepala
SKPKD
LHP TPKD tidak 3 hari kerja
diterima oleh PPKD Dilakukan
pemeriksaan
ulang

LHP disetujui PPKD Surat perintah
tugas
penuntutan
ganti kerugian
daerah

Penandatanganan 3 hari kerja SKTJM atau Dalam hal akibat
SKTJM atau SPKMKD SPKMKD perbuatan melanggar
Ya oleh pihak yang diperoleh hukum penggantian
Tidak merugikan Kerugian Daerah paling
lama 90 hari kalender.
A Dalam hal akibat
kelalaian penggantian
Kerugian Daerah paling
lama 24 bulan. Dapat
dilakukan secara tunai
atau angsuran

Pelaksana

No Uraian Prosedur BPK Majelis TPKD dan Kepala Wali Kota
Sekretariat SKPKD sebagai PPKD

12 TPKD menyampaikan SKTJM TKPD
atau SPKMKD ke Kepala SKPKD
untuk dilakukan proses A
penagihan kepada pihak yang
merugikan berdasarkan SKTJM
atau SPKMKD. Selesai.

13 Apabila pihak yang merugikan
menolak penuntutan kerugian

daerah maka TPKD laporkan
penolakan tersebut kepada
PPKD.

14 PPKD menerbitkan SKP2KS

(Surat

Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian

Sementara)

15 Penyampaian SKP2KS kepada
pihak yang merugikan untuk

ditandatangani. Dalam hal
keberatan atas SKP2KS, pihak
yang merugikan menyampaikan
secara tertulis disertai bukti
kepada PPKD. Kemudian
dilaksanakan sidang Majelis.

16 Penyampaian SKP2KS kepada

pihak yang merugikan. Apabila
pihak yang merugikan menyetujui
SKP2KS dilakukan proses
penagihan penggantian kerugian
daerah oleh Ketua SKPKD.
Selesai.

A

Mutu Baku

Informasi Pihak Yang Keterangan
Merugikan
D Kerugian Kelengkapan Waktu Output
(Pemohon) A
Surat
Kepala SKPKD 7 hari kerja penagihan
kepada Pihak
menerbitkan surat yang
merugikan
penagihan berdasarkan

SKTJM

Pihak yang merugikan 4 hari kerja Laporan
menolak penuntutan kepada PPKD

kerugian daerah

SKTJM tidak diperolah 7 hari kerja Penerbitan
TKPD SKP2KS oleh
PPKD

Tanda terima SKP2KS 3 hari kerja SKP2KS Dalam hal pihak yang
yang ditandatangani merugikan menolak

Tidak menandatangani tanda
Ya terima SKP2KS, PPKD
membuat berita acara
yang disampaikan
kepada Majelis sebagai
pertimbangan dalam
sidang

Kepala SKPKD 7 hari kerja Surat Penggantian Kerugian

menerbitkan surat penagihan Daerah paling lama 90
kepada Pihak hari kalender secara
penagihan berdasarkan yang tunai.
merugikan
SKP2KS

Pelaksana

No Uraian Prosedur BPK Majelis TPKD dan Kepala Wali Kota
SKPKD sebagai PPKD
A Sekretariat
TKPD

17 Berdasarkan pertimbangan

Majelis, PPKD menerbitkan

SKP2K. SKP2K disampaikan

kepada Pihak yang merugikan.

18 Selanjutnya Kepala SKPKD
menerbitkan Surat penagihan

yang disampaikan kepada Pihak
Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris untuk melakukan
penyetoran kerugian daerah.
Selesai.

Mutu Baku

Informasi Pihak Yang Keterangan
Merugikan
D Kerugian Kelengkapan Waktu Output
(Pemohon)

Dokumen SPK2K 3 hari kerja Penyampaian SKP2K juga
SKP2K
disampaikan kepada

BPK dan Majelis

Kepala SKPKD 7 hari kerja Surat
penagihan
menerbitkan surat
kepada Pihak
penagihan berdasarkan yang
merugikan
SKTJM/ SKP2KS/

SPK2K