PB 1 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 COVER APRIL 2023
2 3 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 2
2 3 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK HUKUM Perbedaan Likuidasi dan Kepailitan RUBRIK BERITA 4 GolfJoy-Ironcard Kembali Gelar Charity Tournament Seru di PSP 14 18 31 RUBRIK POLITIK Perjuangan Muhaimin Iskandar 33 DiKontestasi CAWAPRES 2024 RUBRIK KESEHATAN PPKM Dicabut, Masihkah Berlaku Aturan Wajib Masker? Simak Ulasan Berikut! 3 TARIF IKLAN MAJALAH MEDIA GLOBAL INDONESIA Spesifikasi Harga Ukuran Dua halaman Sampul halaman belakang Sampul depan dalam Sampul halaman pertama Sampul halaman dalam belakang Advertorial Halaman reguler Khusus iklan baris 0811 1258 023 0811 1258 024 0811 1686 756 0811 1526 756 0811 1246 756 0811 1298 036 0811 1888 962 0811 9223 472 Rp. 27.000.000 Rp. 18.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 1.000.000 1 Hal (21x27,5 cm) 1 Hal (21x27,5 cm) 1 Hal (21x27,5 cm) 1 Hal (21x27,5 cm) 1 Hal (21x27,5 cm) 1 Hal (21x27,5 cm) 1 Hal Warna 6,0x5,0 cm (BW) * Harga sudah termasuk PPN Iklan Marketing/ Hubungi : Penerbit : PT. MEDIA GLOBAL INTERNATIONAL Pembina : Joyada Siallagan Pemimpin Umum : Martinus Romadhoni Sekretaris Pemimpin Umum : Fena Lestari Wakil Pemimpin Umum : Nona Putridola Pemimpin Redaksi : Jonathan Sastro Wilogo Konsultan Hukum : JOYADA SIALLAGAN & PARTNER Konsultan Pajak : DBI Consulting Group Sekretaris Redaksi : Irma Nurmalasari Business Development : Fransiska Zahra Lay Out : Arifin Design Grafis : Faras Gunawan Dini Aldi Keuangan dan Admin : Annisa Wahyuni HRD and Legal : Martha Jesica Lanny Setiawati Reporter : Agus Susanto Ayu Rafael Ginting Roberto Simarmata Editor/Fotografer : Farras Marketing and Advertising : Hidanty Karnila Rina Tampubolon Rini Pertiwi Jazhilatul Iffah Putri Roma Indri Sirait Novi Tambunan Sirkulasi : Jefri Supriatna Wenny Luna Nabila Dewan Redaksi : Dedy Sinuraya Harry Agus Saputra Dennies Hendarman Dewan Pakar : Justus T. Sirait Bistok Siallagan Hotma Sitanggang Dewan Penasihat : Charlie Ginting Jhon Marbun Daniel Simanjuntak Ronald Hutagaol Pahala Simanjuntak Dewan Pengarah : Raja Sinaga Sahata Panjaitan Shinto Maradu Silitonga Paulus Sitorus Martin Sihombing BIRO Bali : Rahma Surabaya : Nia Jogyakarta : Dewi Medan : Windy Makasar : Clara Bank: No. Rek. BCA: 4410117822 a.n PT. Media Global International EXCECUTIVE OFFICE Plaza Sentral 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 47, Jakarta Selatan, Indonesia, 12930 BRANCH CBD Cluster Fraser Park FR 03 - 17 Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435 Alamat : Jl. Ili 2, No. 77, Jatirangga, Jatisampurna, Bekasi, Jaws Barat, 14735. Phone : 0811 1686 756/ 0811 1888 962 Email: [email protected] Percetakan dan Digital Printing : Media Konsultan Printing Internasional RUBRIK OPINI Proses Penyidikan Tindak Pidana Pajak DAFTAR ISI
4 5 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK HUKUM Powered by: JSP LEGAL CENTER By Consultation : 0811-1688-022 (Chat Only). RUBRIK HUKUM Sebuah PT didirikan melalui serangkaian proses hukum sehingga pembubarannya juga wajib melalui serangkaian proses hukum. Rangkaian proses hukum dalam likuidasi diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran yang dilakukan oleh Perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang telah diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT. Proses likuidasi bagi perusahaan ini dilakukan oleh seorang yang disebut likuidator. Dalam proses likuidasi yang dipegang oleh likuidator ini tujuan akhirnya adalah untuk pembubaran badan hukum secara legal. Sehingga perseroan atau perusahaan sudah tidak memiliki status badan hukum. Sedangkan kepailitan adalah suatu peristiwa dimana debitor mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para krediturnya. Syarat dalam pailit berbeda dengan likuidasi, dalam pailit diatur di Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU yang berbunyi Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas Pada dasarnya hal yang menjadi perbedaan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dalam kepailitan dan likuidasi adalah akibat yang terjadi jika PT tersebut dibubarkan. Menurut Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan Likuidasi dari sisi hukum mengacu pada proses pembubaran Perseroan Terbatas dan dilakukan pembagian terhadap seluruh aset/ harta Perseroan Terbatas. Likuidasi merupakan suatu proses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus. permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari bunyi pasal tersebut, debitor pailit harus mempunyai sedikitnya dua kreditor di mana paling tidak satu utang yang belum lunas saat sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam pengurusan pailit menjadi wewenang Kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan tidak memiliki tujuan untuk membubarkan perusahaan atau perseroan sebab proses dari kepailitan tujuan akhirnya tidak dapat mengubah status hukum sebuah badan hukum perusahaan atau perseroan. Suatu kondisi perseroan yang mengalami pailit timbul karena adanya utang kepada salah satu kreditor yang sudah jatuh tempo namun b e l u m terbayarkan. Dalam hal i n i perseroan masih diperkirakan dapat membayar hutangnya sehingga dapat mengajukan status kepailitan pada Pengadilan Niaga. Dari penjelasan di atas, perbedaan kepailitan dan likuidasi dapat disimpulkan bahwasannya antara kepailitan dan likuidasi memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari tujuan dari keduanya. Jika likuidasi bertujuan untuk membubarkan badan hukum, sedangkan kepailitan tidak bertujuan untuk membubarkan badan hukum. Sesuai penjelasan Pasal 143 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pernyataan pailit tidak mengubah status perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu perseroan harus dilikuidasi. n Perbedaan Likuidasi dan Kepailitan EKRUT.COM PDB-LAWFIRM.ID MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
4 5 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
6 7 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 6 RUBRIK PAJAK Powered by: DBI TAX CENTER By Consultation : 0811-1598-021 (Chat Only). Berdasarkan penjelasan dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (aclc.kpk.go.id), LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, hingga pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Adapun definisi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut regulasi ini penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apa tujuan pelaporan LHKPN? Tujuan pengisian LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK, yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Bagaimana cara publik mengakses LHKPN? 1. Buka situs https://elhkpn.kpk.go.id dan klik menu ‘e-Announcement’. 2. Pada ‘e-Announcement’, masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara untuk pencarian LHKPN. 3. Setelah ditemukan, publik bisa melihat total harta kekayaan penyelenggara negara. Penjabaran harta kekayaan bisa dilihat dan diunduh dengan mengakses tombol hijau pada layar. Rincian LHKPN dapat diakses setelah mengisi nama, usia, dan profesi. 4. Kemudian, dengan mengakses tombol biru, publik juga dapat membandingkan harta penyelenggara negara dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, publik dapat mengetahui berapa selisih harta penyelenggara negara yang dilaporkan. 5. Jika merasa LHKPN penyelenggara negara tidak sesuai, publik dapat mengirimkan laporan melalui dengan mengakses tombol merah. 6. Pelaporan ketidaksesuaian LHKPN dapat dilakukan setelah mengisi identitas, nomor telepon, dan alamat email yang benar. Publik dapat menyertakan buktibukti pendukung, seperti foto dan info lainnya melalui lampiran dengan maksimum ukuran file 6.000 kilobyte dan keterangan lainnya. Apa itu SPT tahunan? SPT tahunan adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu tahun pajak. Dengan demikian SPT tahunan adalah sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, serta kewajiban dalam suatu tahun pajak. Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Setelah diisi, SPT tahunan disampaikan kepada DJP, baik secara manual via Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun online (e-Filing dan e-Form). LHKPN dan SPT tahunan KPK membuka wacana untuk menjadikan data SPT tahunan pejabat negara sebagai LHKPN. Wakil Ketua KPK menilai, SPT tahunan dan LHKPN mengandung isi yang sama, yakni harta. “Tujuan dari pelaporan LHKPN adalah untuk mengawasi harta milik pejabat negara. SPT (tahunan) dan LHKPN sesungguhnya memiliki tujuan yang sama. Komponen pelaporan harta yang perlu dipastikan oleh DJP, antara lain kepatuhan dalam pelaporan, kelengkapan harta yang dilaporkan, dan validitas harta-harta yang dilaporkan. Takutnya karena sistem pajak ada hartaharta tertentu yang diatasnamakan nominee-nominee (perjanjian pinjam nama). Jadi isunya masih soal validitas,” Kalau begitu, apa kesamaan antara LHKPN dan SPT tahunan? Subjek. LHKPN merupakan suatu dokumen yang wajib dilaporkan oleh pejabat penyelenggara negara. Ketentuan ini juga berlaku untuk SPT tahunan. Seluruh pejabat penyelenggara negara secara otomatis juga merupakan Wajib Pajak orang pribadi. Jadi, semua pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN dan SPT tahunan. Objek. Terdapat empat aspek yang sama dalam pelaporan LHKPN dan SPT tahunan, yaitu penghasilan/pemasukan, biaya/pengeluaran, aset/harta, serta utang/kewajiban. Pelaporan LHKPN dan SPT tahunan memiliki batas akhir yang sama, yaitu 31 Maret tahun berikutnya. Kini, LHKPN juga sudah bisa disampaikan secara elektronik. LHKPN dan SPT tahunan juga sering dijadikan syarat dalam berbagai kebutuhan administrasi penyelenggaraan negara, seperti kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, hingga pencalonan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, perbedaan LHKPN dan SPT tahunan, yakni terletak pada keterbukaan atau akses publik. LHKPN dapat diketahui publik, sementara SPT tahunan bersifat rahasia. Jadi Bagi Para Pejabat dilingkungan Pemerintahan dan Direksi pada BUMN, integrasi antara SPT Tahunan dan LHKPN sudah dijalankan karena banyak persamaan dan berbanding Lurus dengan LHKPN dan Pajak. Karena Pajak bisa mengambil data LHKPN apabila ada Penghasilan yang belum diLaporkan Pada SPT Tahunannya. Dan sebaliknya dalam hal ini KPK bisa mengambil data dari SPT Tahunan yang bersangkutan.n Beberapa Hari ini sedang Viral bahwa LHKPN Pegawai Pajak tidak sesuai, apakah LHKPN itu benar? Apa tidak Benar? LHKPN VS SPT TAHUNAN KONSULTANPAJAKRAHAYU.COM
6 7 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 7
8 9 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK KONSULTASI PAJAK PPh 28 dan PPh 29 Sebagai warga negara yang baik kamu pasti harus patut membayarkan pajak seperti pph 28 yang mesti dibayarkan. Pajak sendiri punya kegunaan salah satunya dalam upaya pembangunan negara. Kamu pasti mau kan negara ini cepat bertumbuhnya? Bagi siapapun yang berpenghasilan maka wajib membayarkan pajak dan retribusi setiap tahun. Yuk, kenali apa itu pph pasal 28 dan PPh Pasal 29 berikut ini. Mengenal PPh 28 Pajak penghasilan pasal 28 yakni pajak yang digunakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT). Pajak penghasilan 28 ini merupakan kelebihan pembayaran pajak di akhir tahun. Disebutkan dalam PPh pasal 28, bahwa ada beberapa jenis pajak yang dapat dikreditkan, juga yang tidak dapat dikreditkan. Pelaporan pajak penghasilan 28 yang kelebihan bayar, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada Wajib Pajak, atau diakumulasikan kepada pajak di tahun berikutnya. Menurut pasal 28 teruntuk Wajib Pajak dalam negeri juga usaha tetap, pajak terutang ini dikurangi dengan kredit pajak pada tahun pajak bersangkutan. Jenis-jenis PPh pasal 28 Pasal 28: membahas berkenaan bunga, denda, juga sanksi pajak yang tidak boleh dikurangkan. Pasal 28 A: mengenai apabila pajak yang terutang jumlahnya lebih kecil dari pengurangannya, maka bakal dikembalikan setelah dilakukannya serangkaian pemeriksaan. Pasal 29: berkaitan dengan apabila pajak terutang lebih besar dari jumlah pengurangnya, maka wajib dilunasi sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT). Jenis-jenis PPh yang Bisa Dikreditkan PPh pasal 21: pemotongan pajak penghasilan dari jasa, pekerjaan, serta kegiatan. PPh pasal 22: pemungutan pajak dari penghasilan kegiatan bidang impor atau usaha lainnya. PPh pasal 23: pemotongan pajak atas bunga, deviden, sewa, hadiah, royalti, penghargaan, juga imbalan jasa. PPh pasal 24: pajak yang dibayarkan atau terutang dari penghasilan luar negeri. PPh pasal 25: pembayaran dilakukan Wajib Pajak sendiri. PPh pasal 26: pemotongan pajak Sanksi Administrasi Pajak Apa saja sanksi administrasi yang bisa dikenakan? Jadi, sanksinya ini bisa berupa denda, bunga, atau kenaikan, bahkan pidana yang berkaitan dengan peraturan undang-undang bidang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak tidak diperbolehkan dikreditkan bersama pajak terutang. Jadi baik dari sanksi administrasi atau sanksi pidana tersebut tidak bisa dijadikan pengurang untuk perhitungan SPT tahunan. Contoh Perhitungan PPh Pasal 28 Mari mengenal cara perhitungan pph 28 berikut ini. Pph terutang Rp100.000.000 Kredit pajak sesuai ketentuan: Pasal 21: Rp16.000.000 Pasal 22: Rp8.000.00 Pasal 23: Rp10.000.00 Pasal 24: Rp10.000.000 Pasal 25: Rp80.000.000 Total kredit pajaknya: Rp118.000.000 Jadi, total PPh yang perlu dibayarkan: = PPh terutang – total kredit = Rp100.000.000 – Rp88.000.000 = Rp12.000.000 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29 PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24) dan Pasal 25. Singkatnya, Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT Tahunan PPh. Perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 29 dan PPh Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 29 memang berkaitan erat dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Apa Perbedan PPh 28 dan PPh 29? HIPAJAK.ID/
8 9 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 Seperti dijelaskan, Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan pajak kurang bayar, sedangkan PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh terutang. PPh Pasal 25 ini digunakan sebagai pengurang PPh terutang yang hasilnya merupakan Pajak Penghasilan 29 yang harus dilunasi. Subjek PPh Pasal 29 Adalah? Karena pelaporan SPT Tahunan PPh itu bisa dibilang akan dilakukan oleh setiap WP, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 29, maka subjek Pajak Penghasilan 29 ini bisa terjadi pada: WP Orang Pribadi WP Badan Namun, Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar ini jarang terjadi pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi karyawan karena besar pajaknya umumnya bersifat konstan alias tidak berubah setiap bulannya selama tahun pajak. Kecuali, PPh 21 karyawan tersebut terdapat tambahan bonus, atau pindah kerja pada dua atau lebih perusahaan dalam satu tahun dan lainnya yang menimbulkan Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar. Ketentuan Pembayaran PPh Kurang Bayar Sesuai PPh 29 Sesuai ketentuan UU PPh, pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 29 ini harus dibayarkan dan dilunasi oleh WP. Berikutnya, WP baru dapat melanjutkan pelaporan SPT Tahunan PPh hingga selesai dan hasilnya “Nihil”. Kapan batas waktu pembayaran/ pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar ini? WP Orang Pribadi Untuk WP Orang Pribadi, kekurangan pajak yang merupakan Pajak Penghasilan Pasal 29 ini harus dilunasi paling lama 31 Maret, jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober. WP Badan Sedangkan bagi WP Badan, Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 November. Tarif Pasal 29 dan PPh Pasal 25 Sebesar? Berikut tarif dan rumus dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 29: 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi 2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 WP Badan Angsuran PPh Pasal 25 = PPh Terutang tahun lalu x 12 (bulan) PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – angsuran PPh Pasal 25 Cara Bayar PPh Pasal 29 Sebelum menyetor/membayar pajak kurang bayar PPh Pasal 29, Anda harus mendapatkan Kode Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat membayar pajak yang disetor menggunakan SSP. Setelah mendapat Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayarkan pajak kurang bayar tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking atau teller bank/pos persepsi. Ketentuan Lapor SPT Tahunan PPh 29 Pelaporan SPT tahunan PPh akan selalu dilakukan setelah Tahun Pajak berakhir pada akhir bulan ketiga (Maret) untuk WP Orang Pribadi dan akhir bulan keempat (April) bagi WP Badan. n Powered by: JSP LEGAL CENTER DBI TAX CENTER By Consultation : 0811-1688-022 (Chat Only). 0811-1598-021 (Chat Only). GRAMEDIA.COM/
10 11 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 10
10 11 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 11
12 13 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 12 RUBRIK KONSULTASI HUKUM Halo, Tim Pengasuh Hukum JSP Law Firm Saya Supriadi ingin bertanya, suatu BUMN berencana untuk melikuidasi salah satu Anak Perusahaannya (AP) karena AP tersebut terus merugi dan prospek ke depannya tidak cerah. Saat ini AP tersebut dalam posisi sudah tidak beroperasi dan seluruh karyawannya sudah di PHK. Bagaimanakah prosedur untuk melikuidasi AP tersebut? Bolehkah apabila dibentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari pegawai perusahaan induk (BUMN) dan salah satu mantan direktur AP tersebut untuk melakukan proses likuidasi AP tersebut? Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Saudara, berikut jawaban kami atas pertanyaan saudara. Kami berasumsi bahwa melikuidasi yang Anda maksud di sini adalah membubarkan anak perusahaan tersebut karena dinilai tidak ada prospek lagi ke depannya serta karena adanya keadaan perusahaan yang terus merugi. Pembubaran suatu Perseroan itu sendiri dapat terjadi karena (Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – “UU 40/2007”): berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”); karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; berdasarkan penetapan pengadilan; dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau dikarenakan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan-alasan pembubaran di atas, kami berasumsi bahwa pembubaran perusahaan dalam permasalahan Anda dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) UU 40/2007, pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi. Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator (jika dalam proses Hukum Kepailitan) atau likuidator (di luar lingkup Hukum Kepailitan) yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitor kepada para kreditorkreditonya. Khusus untuk likuidasi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) syarat untuk melikuidasi wajib melihat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP 45/05”). BUMN yang berbentuk perseroan, proses likuidasinya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 40/07 sedangkan untuk BUMN berbentuk Perusahaan Umum (“Perum”) proses likuidasi merujuk pada PP 45/05 (Pasal 2 dan Pasal 80 PP 45/05). Kami kurang mendapat informasi mengenai jenis anak perusahaan BUMN tersebut, apakah perseroan terbatas atau perum. Oleh karena itu kami berasumsi anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang tunduk pada UU 40/2007. Dalam hal syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, maka FINANCEREN.COM/
12 13 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 13 Powered by: JSP LEGAL CENTER DBI TAX CENTER By Consultation : 0811-1688-022 (Chat Only). 0811-1598-021 (Chat Only). proses likuidasi diawali dengan ditunjuknya seorang atau lebih likuidator. Jika tidak ditentukan likuidator dalam proses likuidasi tersebut maka direksi bertindak sebagai likuidator (Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007). Dalam praktiknya likuidator yang ditunjuk bisa orang profesional yang ahli di bidangnya (dalam arti seseorang di luar struktur manajemen perusahaan), namun banyak juga likuidator yang ditunjuk adalah direksi dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan tugasnya likuidator diberikan kewenangan luas termasuk membentuk tim likuidator dan menunjuk konsultankonsultan lainnya guna membantu proses likuidasi. Prosedur likuidasi dalam UU 40/2007 diatur dalam Pasal 142 – 152 UU 40/07 khususnya Pasal 147 s/d 152 UU 40/07, dimana saya membagi tahapan proses likuidasi tersebut menjadi tiga tahapan: 1. Tahap Pertama: Melakukan pengumuman surat kabar dan Berita Negara Indonesia (“BNRI”) dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum). Dalam pengumuman tersebut diterangkan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan dan juga nama dan alamat likuidator. Sejalan dengan itu, likuidator juga melakukan pencatatan terhadap harta-harta dari perusahan (aktiva dan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan nama-nama dari kreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkait tindakan pengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 UU 40/2007). Perlu diingat dalam korespondensi keluar atas nama Perseroan ini harus menambahkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan yang dilikuidasi (ex: PT A dalam likuidasi) (Pasal 143 ayat (2) UU 40/2007). 2. Tahap Kedua: Melakukan pengumuman surat kabar dan BNRI, dalam pengumuman kedua ini likuidator juga wajib memberitahukan kepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (laporan ini dilakukan oleh likuidator dengan cara memberitahukan dengan surat tercatat kepada Menteri terkait) (Pasal 149 ayat (1) UU 40/2007). Setelah lewat waktu 90 hari pengumuman kedua ini maka likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independen dilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebut kepada para kreditornya dengan dengan asas pari passu pro rata parte (vide 1131 jo. 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dan dalam hal masih adanya sisa kekayaan dari hasil likuidasi maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada para pemegang saham. 3. Tahap Ketiga dan Terakhir: Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU 40/2007). Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likudasi sudah berakhir (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum) (Pasal 152 ayat (3) UU 40/2007). Dalam hal sudah dilakukan pengumuman tersebut maka Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan yang diikuti dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UU 40/2007). Jadi pada dasarnya, dalam hal pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, likuidator ditentukan oleh RUPS. Dalam hal likuidator tidak ditentukan oleh RUPS, Direksi yang akan bertindak selaku likuidator. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, dan semoga bermanfaat.n HUKUMONLINE.COM
14 15 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK OPINI Dr. Joyada Siallagan, S.E., S.H., M.H., CTA., CITA. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dalam bidang perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. Selain itu, norma tindak pidana di bidang perpajakan juga mencakup ketentuan yang dimuat dalam KUHP dan peraturan perundangundangan lainnya. Tentu hal tersebut pun harus sesuai dengan asasasas hukum pidana dan asas penegakan hukum pidana. Alasannya karena sifat dari UndangUndang tindak pidana khusus di bidang perpajakan dan kekhususan perbuatan pidana perpajakan, yang mana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Atas dasar pertimbangan itulah, penggunaan tindak pidana umum dalam KUHP ditujukan kepada tindak pidana yang tidak termasuk dalam ranah tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini diperkuat pula dalam Pasal 36A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum d a n Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: “Pegawai Pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Subjek yang dikenakan ancaman pidana di bidang perpajakan : • Wajib pajak • Petugas pajak • Pihak ketiga terkait yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindakan pidana perpajakan, sebagai pembuat persiapan, mempermudah, atau memperlancar, menyembunyikan atau mempertahankan hasil tindak pidana perpajakan. Untuk dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan pajak. Gunanya untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak akan dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Melalui pemeriksaan pajak ini salah satunya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan terhadap wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaannya sendiri meliputi pemeriksaan lapangan akan satu atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat Penerapan tindak pidana perpajakan pada umumnya atau secara khusus perlu dilakukan secara seksama, cermat, dan hati-hati. Hal tersebut karena dalam pembuatan tindak pidana pajak kerap berkaitan dan mencakup rumusan tindak pidana lainnya baik secara umum atau khusus itu sendiri. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pajak LOG.PAJAK.IO
14 15 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK OPINI wajib pajak. Akan ada pemeriksaan kantor Ditjen Pajak juga terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Setelah adanya pemeriksaan, maka terbitlah laporan terhutang hasil pemeriksaan yang disusun dalam suatu laporan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan ruang lingkup dari tujuan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, PPNS diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana perpajakan. Apa sajakah yang akan dilakukan PPNS pada saat penyidikan Yaitu: • PPNS akan menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan serta laporan sesuai dengan tindak pidana perpajakan sejelas mungkin. • PPNS meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai wajib pajak (orang pribadi atau badan) tentang kebenaran perbuatan yang dilakukannya. • Meminta keterangan dan barang/bahan bukti dari wajib pajak terkait tindak pidananya. • Memeriksa catatan dan dokumen lainnya terkait tindak pidana pajaknya. • Melakukan penggeledahan guna mendapatkan barang bukti pembukuan, catata, dan dokumen lainnya. Setelahnya, melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. • Meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. • Berwenang meminta seseorang untuk tinggal atau tetap berada dalam ruangan penyidikan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. • Memeriksa semua orang yang ada dalam ruangan pemeriksaan, baik identitas, benda, dan/atau dokumen yang dibawanya. • Mengambil gambar seseorang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. • Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. • Menghentikan penyidikan. • Melakukan tindakan lainnya yang diperlukan guna kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setelah penyidikan usai, PPNS akan memberitahukan hasil dari penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau dapat pula meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lainnya. Ada beberapa alasan yang membuat penyidikan akhirnya dihentikan oleh petugas, di antaranya: 1. Tidak terkumpulnya cukup bukti. 2. Kasus yang tengah diselidiki bukanlah tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Kasus telah kedaluwarsa. 4. Tersangka telah meninggal dunia. 5. Penyidikan dapat diberhentikan atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dengan syarat wajib pajak melunasi utang pajak yang kurang bayar atau tidak dibayarkan dengan seharusnya, ditambah sanksi denda administrasi. Guna menghindari adanya kesalahan maupun terjerumusnya dalam tindak pidana di bidang perpajakan, IKHAPI sebagai organisasi konsultan dan advokat pajak yang memiliki visi dan misi “penegakan hukum pajak dan berkeadilan” akan memberikan advokasi terbaik untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang baik dan benar. n Proses Penyidikan Tindak Pidana Pajak ORTAX.ORG
16 17 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
16 17 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
18 19 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 18 RUBRIK BERITA Seperti dua event sebelumnya – turnamen di Bogor Raya BGO dimenangkan oleh pegolf junior bernama Husein, sedangkan di Imperial Klub Golf Karawaci BGO dimenangkan oleh pegolf junior bernama Nicolas Angga Wijono event Sniper Thematic Golf Tournament ini pun diikuti oleh dua pegolf junior, masing-masing Prakarsa Alfa Rizqi dan Kathleen Gann. Kedua pegolf tersebut berada dalam satu pairing bersama Irfan dan Denny. “Saya sangat apresiatif dengan pak Joyada Siallagan .. Beliau dua kali melibatkan pegolf junior yang diselenggarakan Iron Card dan GolfJoy,” kata Irfan. “Permain Alfa dan Kathleen sangat luar biasa. Bahkan mereka berdua memicu saya atau memotivasi saya untuk bisa bermain lebih baik dari biasanya terutama dan khususnya kalau pairing saya bukan atlet,” tambah Irfan, terus terang tanpa basa-basi. Hal yang sama juga disampaikan Denny. “Betul,” katanya, “dua adik pegolf junior yang satu pairing bersama saya dan pak Irfan, sungguh membuat saya tertantang untuk bisa bermain lebih baik di Permata Sentul yang juga sangat challenging,” tambah Denny. Oleh karena itulah maka tanpa basabasi baik Irfan maupun Denny berharap agar kedua pegolf junior tersebut terus aktif menekuni golf sebagai olahraga prestasi tanpa mengabaikan studi. Sehingga, kelak mereka berdua dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Lalu, apa tanggapan Alfa dan Kathleen setelah mereka berdua mendapat undangan dari Joyada Siallagan sebagai founder sekaligus owner Iron Card untuk tampil dalam event bertajuk Sniper, dan berada dalam satu pairing bersama dua orang pegolf yang baru mereka kenal? Baik Alfa maupun Kathleen menyatakan sangat senang sekali bisa bermain golf bersama pak Irfan dan om Denny yang baru mereka kenal pada hari itu. Seperti halnya Irfan serta Denny, Alfa dan Kathleen pun karena baru pertama kali berada dalam satu pairing dengan pegolf yang mereka kenal juga tampil all out walau event bertajuk Sniper tersebut bukan event yang diselenggarakan oleh PCGC, IAGC dan yang lainnya. Hasilnya? Irfan merebut Best Net I di Flight B, sementara Denny yang sudah lumayan lama menggeluti golf dan telah lebih dari sepuluh kali bermain golf Permata Sentul Golf, baru untuk pertama kalinya merebut gelar juara Best Net Overall setelah mereka berada dalam satu pairing bersama Prakasa Alfa Rizqi dan Kathleen Gann. Bahkan selain merebut gelar Best Net Overall, Denny juga lolos Babak Kualifikasi Nasional WAGC yang sejak beberapa tahun belakangan ini berada di bawah Management SJS Group yang dipimpin Joyada Siallagan. “Ini adalah untuk ketiga kalinya Ironcard dan Golfjoy mengajak serta pegolf junior untuk bermain golf bersama para members ironcard,” kata Joyada Siallagan dalam sambutannya jelang acara lucky draw yang bertabur hadiah tersebut. “Oleh karena itulah maka kami mengucapkan banyak terimakasih atas Turnamen charity untuk mendukung pembinaan pegolf junior Indonesia kembali digelar GolfJoy dan Ironcard. Event bertajuk Sniper Thematic Golf Tournament ini berlangsung di Permata Sentul Golf (dikenal dengan lapangan PSP) pada Selasa, 21 Maret 2023 dengan tee-off dimulai pada pukul 06.45 WIB. GolfJoy-Ironcard Kembali Gelar Charity Tournament Seru di PSP 18 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
18 19 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 19 keikut-sertaan para members ironcard dalam setiap event yang kami selenggarakan. Semoga dengan dukungan serta kepedulian para members ironcard, olahraga golf sebagai olahraga prestasi dan golf sebagai industri terus berkembang di negeri ini, dan para pegolf junior yang kita support kelak dapat membawa nama bangsa dan negara di luar negeri melalui prestasi yang mereka torehkan. Terimakasih dan salam olahraga !!” tegas Joyada Siallagan mengakhiri sambutannya. Banyak Hadiah & Membership Ironcard Turnamen ini menawarkan banyak hadiah, di antaranya adalah hadiah hole in one 2 unit mobil, 1 set stik golf PXG Gen 5 dari Asia Golf, voucher belanja Ironcard senilai Rp 100 juta, dan 200 bawl Zha Jiang Mian. Hadiah lucky draw-nya sangat menarik, antara lain ada perlengkapan golf, perlengkapan rumah tangga, voucher, hingga grand lucky draw sepeda motor. Salah satu lucky draw yang sangat menarik adalah membership Ironcard kepada 5 orang pemenang senilai masing-masing Rp10 juta. Para member Ironcard berhak mendapat banyak benefit, antara lain diskon di banyak lapangan golf, resort, dan gratis konsultasi hukum dan pajak dari Joyada Siallagan & Partners Law Firm. Kualifikasi WAGC Seluruh turnamen GolfJoy dan Ironcard menjadi bagian dari kualifikasi World Amateur Golfers Championship (WAGC). Mereka yang lolos kualifikasi ini (lima orang dari masing-masing kategori handicap) berkesempatan ikut World Final di Abu Dhabi tahun ini setelah melalui semifinal dan final Indonesia. Di World Final para peserta bertanding di empat lapangan prestisius yang berbeda dengan segala akomodasi ditanggung WAGC alias gratis. Tahun lalu Indonesia sukses meraih posisi runner-up world final WAGC di Kuala Lumpur. I Nyoman ‘Alit’ Jiwandana yang bermain di nomor tunggal kategori elite handicap A (0-5) mencetak skor net selama empat hari 288 (par), sama dengan skor sang juara Moh. Firdaus dari Malaysia, tapi Alit kalah count back. n Sumber : Golfjoy PARA PEMENANG BGO : Ujang Slamet gross 75 BNO : Denny gross 87 net 66 Flight A Best Net 1 : Ujang K 78 68 Best Net 2 : Agus Warmon 76 69 Best Net 3 : Afris 76 69 Flight B Best Net 1 : Irfan 76 66 Best Net 2 : Azhar 77 66 Best Net 3 : Guntur 81 66 Flight C Best Net 1 : Salmon 82 66 Best Net 2 : Dari 81 66 Best Net 3 : Basgiarto 83 66 Ladies Flight Best Net 1 : Yanti 90 70 Best Net 2 : Anna 102 78 Novelties NTP : Vibula 1,16 m NTCL : Santoso 2 cm LD : Ujang Slamet 241,3 m 19 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
20 21 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 20
20 21 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 21 RUBRIK BERITA “It’s an incredible and a fantastic golf event. Pada hari ini, kita sama-sama menyaksikan sebuah sejarah telah tercipta dan dituliskan oleh tinta emas dalam cabang olahraga golf untuk Sumatra Utara, yakni 1st North Sumatra Amateur Open 2023,” kata M. Ichsan Hakim Batubara, Ketua Pengprov PGI Sumatra Utara. Meskipun event 1st North Sumatra Amateur Open 2023, sesuai dengan namanya, baru untuk kali perdana dalam sejarah golf di Indonesia ada sebuah turnamen golf amatir berskala regional yang diselenggarakan di luar Jakarta namun event tersebut sangat diapresiasi oleh para orangtua pendamping yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Singapura, Papua New Guinea dan Indonesia (sebagai tuan rumah) dan para pegolf itu sendiri. Panitia penyelenggara 1st NSAO 2023 yang diketuai Nino Nasution (seorang dokter aktif dan di Pengprov PGI Sumatera Utara menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Pertandingan) serta dibantu oleh segenap anggota panitia lainnya, memang bekerja secara totalitas dan sangat profesional. Sementara, tatkala turnamen bergulir di Royal Sumatra Golf Course pada 7-9 Maret 2023, selain dihiasi cuaca yang begitu cerah, turnamen 1st NSAO 2023 ini, pun nihil dari masalah teknis dan non teknis selama pertandingan di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena secara umum, rata-rata para peserta memang paham betul mengenai peraturan bermain golf yang baik dan benar. Sehingga ketika terjadi ‘dispute’ mereka segera melaporkan masalah tersebut kepada wasit yang memimpin jalannya event 1st NSAO 2023 dan Tournament Director yang dikepalai oleh Anthony Chandra dari PB PGI. Dalam perbincangan bersama Media GolfJoy, H.M.Ichsan Hakim Batubara sebagai Ketua Pengprov PGI Sumatera Utara mengucapkan banyak terimakasih atas support yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dengan segenap jajarannya, “Sehingga penyelenggaraan turnamen 1st NSAO 2023 berjalan lancar sejak round pertama hingga round ketiga final,” katanya. BERHASIL Sementara Edy Rahmayadi, sebagai Gubernur Sumatera Utara, menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai kerja keras dari Ketua KONI Daerah Sumatera Utara dan Ketua Umum Pengprov PGI Sumatera Utara atas segala usaha kerasnya dan berhasil menjadikan cabang olahraga golf pada PON 2024 dapat digelar atau dipertandingkan di Sumatera Utara dan Royal Sumatra Golf Course menjadi host venuenya. “Oleh karena itulah maka saya berharap agar apa yang tampak pada saat ini, baik di golf course maupun di club house, harus segera dibenahi sebelum PON tahun depan berlangsung,” kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang pada final round 1st NSAO 2023 turut menyaksikan secara langsung hole by hole dengan berjalan kaki bersama Ichsan Batubara. “Saya juga mendukung usaha Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis dan Ketua Pengprov PGI Sumatera Utara Ichsan Batubara, yang mengusulkan kepada PB PON agar medali emas yang diperebutkan pada PON 2024 tidak cuma 5 tapi menjadi 7 medali emas. Semoga pegolf Sumut di PON tahun depan bisa merebut merebut medali emas lebih dari yang ditargetkan. Kita juga harus bisa menjadi tuan rumah yang baik,” tambah Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menegaskan. Seperi kita ketahui, bahwa yang menjadi juara di Divisi Putra dalam 1st NSAO 2023 adalah Malcolm Ting Siong Hung dari Malaysia dengan skor 208 (66-69-73) atau 8 under, dan juara di Divisi Putri direbut Chananyu Chowiwattana dari Thailand dengan skor 217 (72-72-73) atau 1 over. Bahkan, Malcolm hampir-hampir saja harus memainkan babak play-off dengan pesaing terdekatnya asal Vietnam, Nguyen Anh Minh, ketika keduanya sama-sama memiliki skor 7 under sejak di hole #16. Namun sayang, di hole pamungkas, hole #18 par 4, Nguyen harus memukul tiga kali putt, sementara Malcolm cukup dua kali putt, sehingga Nguyen mendapatkan bogie, sedangkan Malcolm menuai par. Meskipun demikian, di tahun depan, event yang sama akan kembali diselenggarakan. Hal tersebut disampaikan oleh Nino Nasution dalam perbincangan bersama Media GolfJoy setelah Ketua Bidang Pertandingan Pengprov PGI Sumatera Utara tersebut melihat antusias para peserta yang datang dari dalam dan luar negeri pada event 1st NSAO 2023. CITY TOUR “Kami juga akan menambah jumlah hari pelaksanaannya. Kalau pada tahun ini hanya tiga hari, maka tahun depan kami berencana menambah dua hari lagi. Turnamennya tetap diselenggarakan selama tiga hari, sedangkan tambahan waktu dua hari akan kami pergunakan untuk melakukan kegiatan city tour keliling Medan, dan satu hari lainnya digunakan untuk Practice Round,” papar Nino Nasution. “Untuk itulah, maka tahun depan kami merencanakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya agar para peserta dapat melihat secara langsung objek-objek wisata dengan segala aspeknya, termasuk kuliner khas Sumatera Utara yang ada di Kota Medan,” tandas Nino Nasution dokter yang low profile sambil tersenyum. Sementara itu, Ichsan Batubara, secara tegas menyatakan bahwa tahun depan pihaknya tak hanya akan mengundang pegolf dari kawasan ASEAN dan Asia. “Kita juga akan mengundang pegolf dari Australia, Eropa, USA dan Amerika Latin,” katanya, menegaskan. Di akhir perbincangan bersama Media GolfJoy, Ketua Pengprov PGI Sumatera Utara yang juga owner Lanud Driving Range dan Bros Resto tersebut, berharap agar apa yang dilakukannya ini bisa diikuti oleh pengprov-pengprov PGI lainnya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Marauke. “Kalau kita ingin Merah Putih berkibar di dunia, perbanyaklah kompetisi yang diikuti oleh pegolf nasional, regional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan kompetisi tersebut tersebar di setiap provinsi yang ada di NKRI,” kata Ichsan Batubara menyudahi sesi tanya jawab dengan GolfJoy dan rekan media local Medan. n sumber GolfJoy.co.id PGI Sumut Ukir Sejarah dengan 1st North Sumatra Amateur Open 2023
22 23 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 22
22 23 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 23
24 25 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK BERITA 24 Tampil bersaing dan sangat confident sejak round #1 hingga round #3 final akhirnya Jonathan Wijono keluar sebagai juara PGA TI Indonesian Tourism Golf Pro Series melalui playoff versus Danny Masrin. Play off terjadi karena pada detik-detik terakhir di round #3 final, Jowi, yang unggul satu stroke berhasil disamakan skornya oleh Danny yang, sejak round #2 memang “menguntit” ketat Pro asal Jawa Timur tersebut. Sehingga, karena baik Jowi maupun Danny di akhir persaingan round #3 samasama membukukan skor -7 maka untuk menentukan siapa yang berhak merebut gelar The Champion PGA TI Indonesian Tourism Golf Pro Series harus ditentukan melalui babak tanding-ulang atau playoff. Dan, babak tanding ulang pun berlangsung ketat dan menegangkan. Pasalnya, jalannya persaingan di babak Play Off itu sendiri berlangsung selama empat kali. Masing-masing tiga kali di Hole 18 Par #5 dan satu kali di Hole 9 Par #4 Padang Golf Gading Raya & Klub yang terkenal sangat challenging tersebut. Play off yang berlangsung di Hole 18 Par #5 tiga kali berturut-turut berakhir imbang, dan untuk menentukan siapa yang berhak merebut gelar juara dengan hadiah utama sebesar Rp 48 juta atau 16% dari total hadiah sebesar Rp 300 juta yang diperebutkan dalam event tersebut, pada Play Off keempat tempatnya dipindahkan ke Hole 9 Par #4. “Kalau masih imbang juga, kita akan mengambil alternatif atau pilihan yang lain bisa melalui adu putting atau yang lainnya,” kata Avie K Utomo menjawab pertanyaan salah seorang penonton yang agaknya paham betul dengan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan bermain golf terutama dan khususnya apabila terjadi playoff yang berulang tiga kali atau lebih. Ternyata play off keempat yang dilaksanakan di Hole 9 Par #4 berakhir dengan kemenangan Jonathan Wijono, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh beberapa orang penonton yang menyaksikan secara langsung round #3 final PGA TI Indonesian Tourism Golf Pro Series, tidak terjadi. MENGATUR TEMPO PERMAINAN Diakui atau tidak, dalam beberapa hal Jowi memang termasuk salah satu Pro yang dapat mengatur tempo atau “irama” permainannya sejak round #1 hingga round #3. Sehingga dia tetap tenang, tidak “grusagrusu”, baik pada saat dia unggul dalam pengumpulan deposit skor minus maupun pada saat dia berada dalam tekanan atau under pressure dari kompetitornya. Dengan kata lain, dia tetap dapat mengendalikan diri, sabar dan siap menerima kenyataan yang akan terjadi di hadapannya. Hal tersebut tampak ketika dia melakoni babak tanding ulang atau Play Off sejak start dilakukan di Hole 18 Par #5 tiga kali berturut-turut dan sekali terjadi di Hole 9 Par #4 yang menghantarkannya merebut gelar juara dalam event PGA TI Indonesian Tourism Golf Pro Series. Usai menerima Prize Money dengan didampingi oleh Gaby sang istri dan Ibundanya kepada Media GolfJoy Gabriel Jonathan Wijono nama lengkap Pro asal Surabaya yang biasa disapa dengan Jowi tersebut menyatakan sangat berterimakasih kepada Tuhan, Ibu dan istrinya yang sangat setia mendampingi selama event tersebut berlangsung. Keberhasilan Jowi menjuarai PGA TI Indonesian Tourism Golf Pro Series dengan total skor 208 (68-71-70) -7 adalah satu bukti bahwa dia telah menepati janjinya sebagaimana yang dia sampaikan kepada Media GolfJoy pada round #1 dan round #2, di mana dia akan tetap mempertahankan tempo permainannya serta bermain se“rapih” mungkin di round #3 final. Hasilnya, selain menjadi juara, usaha yang dilakukannya juga menjadi sangat berharga bahkan sangat dramatis, karena dilakoni melalui babak Tanding Ulang atau Play Off sebanyak 4 kali! Nuansa yang hampir sama seperti yang dirasakan Jowi, juga menyelimuti perasaan Luke Evan Moore yang dalam event tersebut berhasil merebut gelar juara sebagai Lowest Amateur dengan total skor 217 (75-71-71) +1. Pegolf amatir asal Bali yang kini pindah domisili di Ibukota Republik Indonesia dan sekarang namanya tercatat sebagai pegolf Jonathan Wijono Kalahkan Danny Masrin untuk Raih Gelar PGATI – Indonesian Tourism Golf Pro Series dari Pengprov PGI DKI Jakarta tersebut, mengungkapkan bahwa dia bisa juga bersaing dengan Pro lokal yang berpengalaman. “Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa menjadi juara Lowest Amateur dalam turnamen kali ini” sambil tersenyum. Di akhir perbincangan, baik Jowi maupun Luke akrab disapa dengan sebutan Luki siap untuk tampil bila PGA TI menggelar turnamen yang, pada 2023 ini mengawalinya dengan event bertajuk PGA TI Indonesian Tourism Golf Pro Series.n Sumber : golfjoy.co.id
24 25 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 25 Jonathan Wijono Kalahkan Danny Masrin untuk Raih Gelar PGATI – Indonesian Tourism Golf Pro Series
26 27 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 26
26 27 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 RUBRIK BERITA 27
28 29 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 28
28 29 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 29
30 31 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 30 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
30 31 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 31 RUBRIK POLITIK Namun ditegaskan Muzani, siapapun nama yang dibicarakan, pada akhirnya keputusan calon presiden dan wakil presiden ada di tangan Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Koalisi GerindraPKB belum memutuskan tokoh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024. Akan tetapi, Gerindra menganggap cawapres yang paling kuat untuk disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kendati demikian, keputusan Muhaimin menjadi cawapres belum disepakati koalisi Gerindra-PKB. Pasalnya, Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan soal pencapresan di koalisi adalah ranah Prabowo dan Muhaimin sebagai pemimpin partai. Adapun kewenangan itu tertuang dalam piagam koalisi kedua partai. “Kewenangan penentuan capres dan cawapres itu ada pada Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sumber: berbagai sumber Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, nama Muhaimin Iskandar sejauh ini masih mendominasi pembahasan terkait sosok yang layak mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Namun, namanama lain juga muncul dalam pembahasan di antara kader Partai Gerindra. PERJUANGAN MUHAIMIN ISKANDAR DIKONTESTASI CAWAPRES 2024 NASIONAL.KOMPAS.COM PKB.ID 31 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
32 33 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 32 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023
32 33 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 33 RUBRIK KESEHATAN “Kita sudah lihat pandemi ini terkendali, masyarakat sekarang hanya diimbau prokesnya. Kalau memang masyarakat merasa sehat nggak apa-apa nggak pakai masker, tapi kalau merasa tidak sehat ya pakai maskernya,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Begitupun dengan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut. Presiden Jokowi menyebut pemakaian masker di luar ruangan sudah tidak diwajibkan. “Jadi apalagi di luar ruangan, itu sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan kalau ada yang pakai masker juga diperbolehkan, demi kesehatan,” kata Jokowi dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Aturan Pemakaian Masker Terbaru 1. Pelonggaran Masker di Ruangan Terbuka atau Outdoor Aturan pertama yang ditetapkan pemerintah terkait penggunaan masker adalah pelonggaran pemakaian masker untuk masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan kini diizinkan untuk tidak memakai masker dengan syarat tidak dalam keadaan padat. 2. Pemakaian Masker di Ruangan Tertutup dan Transportasi Publik Pemerintah menetapkan bahwa masyarakat tetap diwajibkan memakai masker saat berkegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik. Syarat-syarat perjalanan terbaru juga akan diterapkan bersamaan dengan pelonggaraan penggunaan masker. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiko Adisasmito mengatakan bahwa pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap pun tidak perlu menunjukkan hasil tes COVID-19 lagi. 3. Pemakaian Masker untuk Masyarakat dengan Kategori Khusus Meski pelonggaran penggunaan masker sudah diterapkan untuk area terbuka, akan tetapi, masyarakat yang masuk kategori khusus atau rentan, lansia, dan memiliki penyakit komorbiditas tetap disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Dalam video yang dirilis melalui laman Youtube Sekretariat, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. n Penggunaan masker masih menjadi satu dari sekian protokol kesehatan yang paling efektif menangkal penularan virus Covid-19. Namun, meski pandemi Covid belum dinyatakan berakhir, baru-baru ini Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa masyarakat boleh melepas masker dengan syarat tertentu. PPKM Dicabut, Masihkah Berlaku Aturan Wajib Masker? Simak Ulasan Berikut! K-RADIOJEMBER.COM/ ALOMEDIKA.COM MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 33
34 35 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 CORPORATE PARTNERSHIP 34
34 35 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 35 CORPORATE PARTNERSHIP
36 37 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 CORPORATE PARTNERSHIP
36 37 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 SELAMAT & SUKSES
38 39 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 38 IKLAN BARIS & NETWORKING
38 39 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 39
40 PB MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023 MEDIA GLOBAL INDONESIA | EDISI 186 | APRIL - MEI 2023