PENYELARASAN PENDIDIKAN VOKASI Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset, dan Teknologi SULISTIO MUKTI CAHYONO KOORDINATOR PENYELARASAN
PERMENDIKBUD 28/2021 Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri Dunia Kerja Kementerian/ Lembaga Satuan pendidikan vokasi Ditjen Diksi Kebutuhan – Kemitraan – Program – Kebijakan – – Program – Kebijakan
Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi bagi satuan pendidikan vokasi Implementasi kebijakan dan program prioritas Ditjen Pendidikan Vokasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Pendidikan Vokasi Berbasis Dunia Kerja Key Result: Relevansi Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja Akuisisi skillset berstandar dunia kerja Informasi SupplyDemand Informasi Keselarasan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja Model Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Berbasis Dunia Kerja Fasilitasi Sistem Sertifikasi bagi Pendidikan Vokasi Tracer Study Data pendidikan vokasi Level nasional, daerah, dan/atau satpen vokasi Penyusunan Model Kompetensi Lulusan berdasarkan sektor, kondisi geografis, kondisi peralatan Program berkelanjutan untuk mengumpulkan data kebekerjaan dan kepuasan dunia kerja memfasilitasi satuan pendidikan vokasi dalamrangka penerapan sistem sertifikasi untuk mendapatkan skema sertifikasi yang diakui dunia kerja Analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan vokasi Persyaratan Okupasi SKKNI Telaah SKKNI yang relevan dengan pendidikan vokasi Draft kebijakan dan tata kelola proses penyelarasan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan tata kelola pengusulan pembukaan/penutupan/ pemutakhiran prodi/konsentrasi keahlian/jenis keterampilan Interaksi dengan praktisi industri Analisis data sekunder untuk menyusun peta keunggulan wilayah yang mencerminkan kebutuhan SDM di setiap wilayah tertentu SUPPLY DEMAND Objective: Terwujudnya ekosistem kemitraan yang berkelanjutan & organik di satuan pendidikan vokasi untuk mewujudkan keselarasan yang berkualitas dengan dunia kerja.
Standar Kecakapan Okupasi SKKNI KKNI Standar Khusus Masukan dari industri Model Kompetensi Lulusan/Siswa Kurikulum/ Pembelajaran (CP, TP, ATP, MA) Model Kompetensi PTK Pelatihan PTK Magang PTK Uji Sertifikasi Kompetensi PTK Pemenuhan Kuantitas Dimensi kualitas: Kompetensi PTK Dimensi kuantitas: Kebutuhan PTK PENYELARASAN PENDIDIKAN
PENYELARASAN PENDIDIKAN Kesesuaian Komponen Penyelarasan Penerapan pada industri SKKNI (SKKI, SKK) Penerapan pada pendidikan Asesmen + Sertifikasi Kompetensi Judul SOP Judul Unit Kompetensi Judul Materi Pembelajaran Judul Sertifikasi dan Unit Kompetensi Ruang lingkup SOP Deskripsi Unit Rasional Mata Pelajaran Ruang Lingkup Asesmen Langkah utama proses Elemen Kompetensi Tujuan Pembelajaran Elemen Kompetensi Instruksi kerja Kriteria Unjuk Kerja Alur Tujuan Pembelajaran Kriteria Pencapaian Kompetensi Spesifikasi sesuai konteks Batasan Variabel Deskripsi Elemen Capaian Pembelajaran Konteks Asesmen QA Panduan Penilaian Evaluasi/Penilaian Panduan Asesmen ≈ ≈ ≈
Dokumen Capaian Pembelajaran https://bit.ly/dokumenCP_SMK
Kurikulum di SMK dan Kemampuan Beradaptasi Contoh dengan pendekatan regulasi sebelumnya (Kurikulum 2013 yang diperbarui tahun 2018)
SPEKTRUM KEAHLIAN SMK/MAK Perdirjen Dikdasmen No. 06/D.D5/KK/2018 10 31 Teknologi & Rekayasa Energi & Pertambangan Kesehatan dan Teknologi Informasi & Komunikasi Pekerjaan Sosial Agribisnis & Agroteknologi Kemaritiman Bisnis & Manajemen Pariwisata Seni & Industri Kreatif 58 6 6 7 20 10 7 9 23 Bidang Keahlian Program Keahlian Kompetensi Keahlian 3 Tahun 4 Tahun 1 Teknologi & Rekayasa 13 58 42 16 2 Energi & Pertambangan 3 6 5 1 3 Teknologi Informasi & Komunikasi 2 6 5 1 4 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 5 7 6 1 5 Agribisnis & Agroteknologi 6 20 13 7 6 Kemaritiman 4 10 9 1 7 Bisnis & Manajemen 4 7 6 1 8 Pariwisata 4 9 5 4 9 Seni & Industri Kreatif 8 23 19 4 49 146 110 36 Penambahan/perubahan: a. Memenuhi syarat pendirian SMK/MAK b. Penambahan dan/atau perubahan kompetensi keahlian ditetapkan kepala dinas pendidikan provinsi dan/atau instansi lain yang berwenang c. Usulan disertai proposal dan alasan tertulis berdasarkan analisis kelayakan
STRUKTUR KURIKULUM Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 10 31 • Menetapkan struktur kurikulum SMK/MAK yang memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan • Digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran di SMK/MAK Muatan Nasional 28% Muatan Kewilayahan 4% Muatan Kejuruan 68%
PERSYARATAN PENYELARASAN sesuai PERDIRJENDIKDASMEN Nomor: 464/D.D5/KR/2018 TENTANG KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN MUATAN NASIONAL (A), MUATAN KEWILAYAHAN (B), DASAR BIDANG KEAHLIAN (C1), DASAR PROGRAM KEAHLIAN (C2) DAN KOMPETENSI KEAHLIAN (C3) a. Penyesuaian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan institusi pasangan (dunia kerja / dunia industri) agar kompetensi yang dipelajari lebih sesuai (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja; b. Penyesuaian yang dilakukan berupa penambahan kompetensi dasar dan atau materi pokok dalam satu mata pelajaran, tidak boleh mengurangi ruang lingkup, kedalaman, dan bobot kompetensi dasar dan materi pokok yang telah ada; c. Pelaksanaan penyesuaian kompetensi dasar dan materi pokok sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyusunan kurikulum dan ketentuan penyusunan muatan lokal bersama dengan dunia usaha / dunia industri atau sesuai dengan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI). Penyesuaian terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi peserta didik dan pemenuhan tuntutan kompetensi di dunia kerja dan dunia industri (DU / DI) oleh masing-masing SMK/MAK atau kelompok SMK/MAK dapat dilakukan dengan ketentuan berikut:
Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK Kurikulum di SMK dan Kemampuan Beradaptasi
Standar Biaya Operasi Standar Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pendidikan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Permendikbud 34 Tahun 2018) 1. SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 2. SNP sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
Lampiran I Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK SKL mencerminkan profil lulusan PROFIL LULUSAN SMK/MAK: Beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur 9 Area Kompetensi Lulusan Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME Kebangsaan dan cinta tanah air Karakter pribadi dan sosial Literasi Kesehatan jasmani dan rohani Kreativitas Estetika Kemampuan teknis Kewirausahaan Memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan Menguasai iptek dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja dan berwirausaha Berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar lokal 1 2 3 4 5 9 Area Kompetensi Lulusan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DASAR SPESIFIKASI KHUSUS 9 Area SKL dikelompokkan menjadi Kompetensi Umum dan Kompetensi Kejuruan KOMPETENSI KEJURUAN TERDIRI DARI: Lampiran II Standar Isi 1 2 Kemampuan Teknis Kewirausahaan Catatan: Khusus untuk kelompok muatan kejuruan, dicapai melalui satuan kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja DASAR KHUSUS SPESIFIKASI Bidang Keahlian Program Keahlian Kompetensi Keahlian 9 AREA Kompetensi SKL Ruang Lingkup Materi STANDAR ISI Umum Kejuruan STRUKTUR STANDAR ISI Sub Standar SKL
Penataan pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan penggabungan beberapa kompetensi secara utuh dan bermakna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diselenggarakan dalam blok waktu tertentu sesuai dengan karakteristik kompetensi Bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan di SMK/MAK dan di dunia usaha/industri secara sistematis dan terpadu Lampiran III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN A B C D Proses Pembelajaran di Kelas Pembelajaran Praktik Pembelajaran Sistem Blok Pembelajaran pada Pendidikan Sistem Ganda
Lampiran IV STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Sesuai dengan metode penilaian dan evaluasi yang ilmiah Instrumen terdiri atas tes dan non tes Oleh LSP dan/atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra DUDI berdasarkan skema okupasi dan/atau skema kualifikasi mekanisme pengujian dilakukan sesuai ketentuan LSP atau SMK dan DUDI § Mengetahui tingkat capaian hasil belajar/kompetensi peserta didik § Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik § Mendiagnosisi kesulitan belajar peserta didik § Mengetahui efektivitas proses pembelajaran § Mengetahui pencapaian kurikulum 1 TUJUAN PENILAIAN HASIL BELAJAR 2 RUANG LINGKUP Sekolah Pemerintah Pendidik Sikap V Pengetahuan V V V Kererampilan V V V 3 BENTUK, METODE, DAN INSTRUMEN 4 UJI KOMPETENSI KEAHLIAN § Bentuk dan Metode: § Bentuk dan Metode:
Undang-Undang 30/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kurikulum di SMK dan Kemampuan Beradaptasi
KURIKULUM (UU No. 20 tahun 2003) Pasal 18 (2) pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat 19 Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan: a. Peningkatan iman dan takwa b. Peningkatan akhlak mulia c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional f. Tuntutan dunia kerja g. Perkembangn ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni h. Agama i. Dinamika perkembangan global j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Kurikulum dikdasmen wajib memuat: a. Pendidikan agama b. Pendidikan kewarganegaraan c. Bahasa d. Matematika e. IPA f. IPS g. Seni dan Budaya h. Pendidikan jasmani dan olah raga i. Keterampilan / kejuruan j. Muatan lokal Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Kurikulum dikdasmen dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah. Pasal 36 (3) Pasal 37 (1) Pasal 61 Pasal 38 (2)
PERAN SERTA MASYARAKAT Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanan, dan pengguna hasil pendidikan Pasal 54 (2) Pasal 54 (1) Pasal 6 (2) Pasal 8 Setiap WN bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan