Muhammad Diyanto, S.Kom Angkatan VII Kelompok 4 NDH-32 PKP 2023 IMPLEMENTASI BELA NEGARA, ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA MELALUI OPTIMALISASI “TERAS PUTAR” (TERTIB ADMINISTRASI PENGUMPULAN DATA RENJA) A. Pendahuluan Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara adalah dua konsep yang sangat penting dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Kepemimpinan Pancasila mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi landasan dalam kepemimpinan, sedangkan Bela Negara merupakan sikap dan tindakan untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan keutuhan negara. Implementasi kedua konsep tersebut memiliki peran yang krusial dalam menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dalam konteks kepemimpinan Pancasila, seorang pemimpin harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, adil dan makmur, serta persatuan Indonesia. Hal ini akan membentuk pemimpin yang berorientasi pada kepentingan bersama serta mampu menjaga keragaman budaya di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, implementasi Bela Negara menekankan pentingnya kesadaran nasionalisme dan cinta tanah air. Seorang pemimpin harus memiliki semangat bela negara untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pemimpin juga harus dapat menggerakkan rakyatnya untuk ikut serta dalam upaya pembangunan nasional. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengemban amanah dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendukung misi Rencana Pembangunan Daearah (RPD), khususnya pada misi ke-2 yaitu “Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, maka disusunlah Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang harus mendukung 2 (dua) Tujuan yaitu : 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; 2 Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Dari 2 (dua) tujuan tersebut diturunkan kembali menjadi beberapa sasaran pencapaian kinerja yaitu : 1 Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman; 2 Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten; 3 Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah. Dalam merumuskan dan mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengampu 9 (sembilan) Program, dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dengan beberapa potensi isu terkait penyusunan perencanaan yang menjadi permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja pada Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain: No. Potensi Isu Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan 1 Tertib Administarasi Pengumpulan Data Usulan untuk Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dari berbagai bidang Keterlambatan pengumpulan data usulan yang mengakibatkan perencanaan yang disusun menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan perencanaan yang baik. Pengumpulan data usulan tepat waktu 2 Verifikasi Dokumen Penatausahaan Keuangan Keterlambatan verifikasi sehingga proses pencairan menjadi terlambat Verifikasi lebih efektif dan efisien 3 Tertib Administrasi Pengarsipan Dokumen Kurangnya sarana prasana untuk kearsipan Sarana prasarana memadai 4 Tertib Administrasi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Belum terlapornya pertanggungjawa ban Keuangan tepat waktu Laporan terkirim tepat waktu Berdasarkan permasalahan isu pada tabel di atas, salah satu yang menjadi dasar dan acuan penting pada Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi adalah keterlambatan pengumpulan data usulan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA), dimana Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Untuk menyusun RENJA, diperlukan data usulan dari berbagai pihak. Pengumpulan data ini penting karena akan menjadi acuan dan pedoman untuk merumuskan sasaran, lokasi, dan anggaran yang dibutuhkan. Apabila data terlambat dikumpulkan, maka perencanaan yang disusun menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan perencanaan yang baik. Gap/Konflik yang terjadi terkait isu penyusunan RENJA tersebut antara lain: 1. Data usulan kegiatan yang bersifat dinamis, yang mana data usulan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, kondisi yang ideal adalah jika rencana kerja yang diusulkan sudah mendekati kebutuhan real; 2. Waktu yang terbatas dalam penyusunan RENJA; 3. Faktor internal Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memahami metode dan proses penyusunan RENJA. Konflik permasalahan yang ada menimbulkan hambatan kinerja penyusunan perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk itu, perlu adanya intervensi dengan menyusun rancangan sebuah program untuk mengoptimalkan penertiban administrasi pengumpulan data usulan Rencana Kerja (RENJA). B. Analisis Masalah dan Akar Permasalahan 1. Analisis Masalah Sebagai upaya menetapkan permasalahan utama dalam tupoksi yang menjadi area proyek perubahan dilakukan menggunakan teknik analisis USG (Urgency, Seriousnes, Growth). Analisis permasalahan dalam tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi sebagai berikut: No Tupoksi U S G Total Rangking 1. Menyusun dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) 5 5 5 15 I 2. Menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 5 5 3 13 III 3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja 4 4 4 12 IV
Tahunan (RKT) 4. Mengkoordinasi dan melakukan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Menyusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 3 11 V 5. Menyusun Anggaran Kas SKPD 5 3 3 11 VI 6. Menyusun Laporan Keuangan SKPD 5 5 4 14 II 7. Melaksanakan pengelolaan pengadministrasian dan penatausahaan Keuangan 5 4 2 11 VII Keterangan: 5 = sangat besar pengaruhnya U = Urgency 4 = besar pengaruhnya S = Seriusness 3 = cukup/ sedang pengaruhnya G = Growth 2 = kecil pengaruhnya 1 = sangat kecil pengaruhnya Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tupoksi nomor 1 (satu) yaitu: Menyusun dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) mendapat skor 15 dan menjadi prioritas I. 2. Analisis Akar Permasalahan Berikut disajikan analisis akar permasalahan tupoksi 1 menggunakan Fishbone Diagram: C. Peran Kepemimpinan Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan ASN. Peran Kepemimpinan dalam Pembinaan Bela Negara, Etika dan Integritas sangatlah
penting dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah masalah yang terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan, beberapa hal kepemimpinan yang terkait dengan isu permsalahan diatas antara lain: 1) Seorang pemimpin harus menetapkan standar integritas yang jelas dan menjelaskan apa yang diharapkan dari pegawai dalam hal integritas dan menciptakan budaya integritas agar dihormati dan diakui sebagai salah satu nilai yang terpenting dalam sebuah organisasi. 2) Pemimpin juga harus menjadi teladan dalam mempraktekkan Bela Negara, beretika dalam pergaulan dan memiliki integritas dan memperlihatkan bagaimana hal itu diterapkan dalam pekerjaan mereka. 3) Pimpinan harus menegakkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar integritas dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak sesuai aturan yang berlaku serta memberikan reward, pujian atau penghargaan kepada pegawai yang mempraktikkan integritas dan menunjukan komitmen mereka terhadap nilai-nilai integritas. 4) Pimpinan menyediakan fasilitas dan sarana pelatihan untuk pegawai dalam memahami dan mempraktikkan integritas dalam pekerjaan mereka. 5) Memberikan contoh yang baik dalam perilaku cinta tanah air yang berwasan nusantara. 6) Menghindari konflik Kepentingan dalam organisasi. Peran Kepemimpinan dalam Pembinaan Bela Negara, Etika dan Integritas sangatlah penting dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah masalah yang terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, adapun upaya pembinaan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 2. Menjelaskan kepada rekan kerja atau bawahan agar inisiatif dan berinovasi untuk meninggalkan zona aman serta menghilangkan pola piker linier dan monoton; 3. Menjelaskan kepada bawahan atau rekan kerja mengenai prosedur standar pelayanannya berlaku sebagai upaya meningkatkan pelayanan public yang efektif dan efisien; 4. Mengembangkan kemampuan (skill) Proaktif mencari peluang perbaikan pelayanan dalam upaya untuk meningkatkan pemberian pelayanan public.