E-Pocket Book Pajak

E-POCKET
BOOK PAJAK

Peraturan Pelaksanaan,Pemotongan, dan
Pemungutan Pajak di Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

PUTU SUMA DEWI, A.MD

PREVIEW

Dasar Pemotongan
Hukum dan

Pemungutan

Kode Akun Pembaharuan
Pajak Peraturan
Pajak

Dasar Hukum

1.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A
“Pajak dan pungutan lain yang bers
ifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dengan undang-undang”

Dari berbagai jenis undang-undang yang mengatur
tentang pajak yang ada di Indonesia, UUD 1945 Pasal 23A
merupakan induk sumber hukum dari semua undang-
undang yang ada. UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan
dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan
anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan
tentang perpajakan.

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 didalamnya
mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan. Sebelum terbentuknya undang-undang ini,
sebenarnya sudah terdapat undang-undang yang memiliki
tujuan dan aturan hukum yang sama yaitu Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983. Hadirnya UU No.16 Tahun 2000
merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983. Perubahan undang-undang ini didasari oleh
beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan dalam
pelaksanaan undang-undang ini yaitu lebih memberikan
kesejajaran dalam keadilan dan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dan yang
lebih penting adalah menciptakan kepastian hukum yang
lebih tegas. (Baca Juga: Badan Hukum Koperasi , Dasar

Dalam UU No.16 Tahun 2000 menjelaskan beberapa
informasi yang bersifat umum, seperti siapa saja yang
memiliki kewajiban perpajakan beserta ruang lingkup yang
meliputi keseluruhan tentang perpajakan pada umumnya.
Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur tentang
fungi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak), faktor-faktor tentang pengukuhan pengusaha
kena pajak, fungsi dan tata cara dalam surat
pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak secara
prosedural yang benar.

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 didalamnya berisi
tentang penjelasan dan ketentuan yang berkaitan dengan
keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan. Undang-
undang ini memiliki beberapa pasal didalamnya yang
menyebutkan perihal tentang siapa saja yang termasuk
sebagai subjek pajak penghasilan, penggolongan jenis-jenis
pajak penghasilan, berbagai jenis usaha yang diwajibkan
membayar pajak, ketentuan tentang penyebutan objek
pajak penghasilan, perhitungan besarnya pajak
penghasilan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dan
penghasilan tidak kena pajak

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan
perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983, undang-undang ini merupakan dasar peraturan
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak
Penjualan atas barang mewah. Dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 memuat beberapa peraturan
mengenai penjelasan tentang apa saja yang termasuk jenis
barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan
perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan
untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terhutang,
perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak
atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik
jenis maupun hingga perhitungan didalamnya mulai dari
aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang

m5.eUwanhd. ang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan
pengganti dari undang-undang sebelumnya yang telah
berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 didalamnya berisi
aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan
surat paksa. Mengingat sifat pajak adalah kewajiban yang
harus dibayar, maka dalam penerapan harus terdapat
mekanisme pengawasan dan ketegasan terhadap
ketidakpatuhan dalam segala upaya yang berkaitan dengan
pelaksanaan kewajiban tertanggung oleh subjek pajak.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur
tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dilihat
dari isi yang ada dalam undang-undang ini meliputi
beberapa ketentuan mengenai pengertian umum tentang
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan
tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta
maksud dari adanya hak atas tanah dan bangunan, surat
ketetapan dan surat setoran bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan, penjelasan tentang objek pajak atas tanah
dan bangunan, dan pemindahan serta pelepasan hak atas
tanah dan bangunan

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Merupakan undang-undang yang mengatur segala
ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang
berlaku di Indonesia. Hal yang menjadi dasar dan tujuan dari
penetapan undang-undang ini adalah bahwa Indonesia
adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945
yang tujuannya menjamin terwujudnya keadilan dan
kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
terselenggaranya pembangunan nasional yang merata di
seluruh Indonesia, belum adanya lembaga hukum yang
bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa
pajak, dan tujuan yang paling terpenting adalah mampu
menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam
penyelesaian sengketa pajak.

Dilihat dari isi undang-undang ini, didalamnya
menjelaskan tentang beberapa ketentuan umum mengenai
susunan lembaga pajak, fungsi dan prosedural dalam
perpajakan, kedudukan pengadilan pajak, dan susunan dari
pengadilan pajak.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-undang ini secara keseluruhan mengatur
pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan
yang berlaku di Indonesia. undang-undang ini memuat
beberapa aturan mengenai objek pajak yang tidak termasuk
dalam hitungan pajak bumi dan bangunan serta ketentuan
terhadap penetapan nilai jual objek pajak beserta ruang
lingkup yang terkandung dalam pajak bumi dan bangunan.

JENIS PAJAK YANG DIPOTONG /
DIPUNGUT

PPh 21 Pemotongan atas penghasilan yang
dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan, jabatan,
jasa, dan kegiatan

PPh 22 Pemungutan atas penghasilan yg
dibayarkan sehubungan dengan
pembelian barang

PPh 23 Pemotongan atas penghasilan yang
dibayarkan berupa hadiah, bunga,
dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa
lainnya selain Objek PPh Pasal 21

PPh Pasal 4 Pemotongan atas penghasilan yang
ayat (2) dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan
sumber tertentu jasa konstruksi, sewa
tanah/bangunan, pengalihan hak atas
tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)

PPN Pemungutan atas pajak konsumsi yang
dibayar sendiri sehubungan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak

PPh 15 Pengenaan pajak penghasilan atau
pungutan pajak pada industri di bidang
pelayaran, penerbangan internasional,
serta perusahaan asing

Pajak yang dikenakan atas pelayanan
yang disediakan oleh restoran,

Pajak Daerah kantin, warung, kafetaria, coffee

shop, hingga katering.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DASAR HUKUM

Pasal 21 UU Nomor 36 TAHUN 2008 > UU
Nomor 7 Tahun 2021, PP 80

TAHUN 2010, PMK-262/PMK.03/2010

OBJEK

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima
oleh pegawai, seperti gaji dan tunjangan Penghasilan tidak
tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan

pegawai, dan peserta kegiatan, seperti: honor kegiatan,
honor narasumber, dan sebagainya

TARIF

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP) No 7 Tahun 2021 x Dasar Pengenaan PPh
(PPh tidak final)
Tarif Final x Jumlah Bruto
(PPh final)

Lapis Penghasilan Kena Pajak
PPh 21 (PKP) UU HPP



5% Lapis ke-1: PKP ≤ Rp60juta

15% Lapis ke-2: Rp60 juta < PKP ≤ Rp250 juta

25% Lapis ke-3: Rp250 juta < PKP ≤ Rp500 juta

Lapis ke-4: Rp500 juta < PKP ≤ Rp5 miliar

30%

Lapis ke-5: PKP > Rp5 miliar

35%

Penghasilan atas Honorarium
yang Bersumber dari APBN/APBD

PNS Golongan I dan II, Anggota TNI/POLRI Golongan 0%
Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya

PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat 5%
Perwira Pertama, dan Pensiunannya

Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan 15%
Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan
Pensiunannya

SIMULASI PERHITUNGAN

PPh Pasal 21 PPh Final Lainnya

No
Ident
itas Nil
ai PPh Yang Dipungut Yang dite
rima
Transaksi Wajib Pajak

(Tarif X Nilai Transaksi) (Nilai Transaksi – PPh Yg
Dipungut)
1
NPW
P 50.0
00 = 5% X 50.000 = 50.000 – 2.500

= 2.500

= 47.500

2 KTP 80.000 (Tarif X Nilai Transaksi) (Nilai Transaksi – PPh Yg

(20% lebih = 6% X 80.000 Dipungut)


ting
gi)
= 4.800
(80.000 – 30.00
0)

78.200

PPh Pasal 21 Honorarium yang Bersumber dari
APBN/APBD

N
o Iden
titas Ni
lai PPh Yang Dipungut Yang di
terima
Transaksi Wajib Pajak

(Tarif Final X Nilai (Nilai Transaksi – PPh Yg

1
NPWP 400
.000 Transaksi) Dipungut)

(golon
gan IV) = 15% X 400.000
= 400.000 – 60.000

= 60.000 = 340.000

2 NPWP 400.000 (Tarif Final X Nilai (Nilai Transaksi – PPh Yg
(golon
gan III)
Transaksi)


Dipungut)


= 5% X 400.000 = 400.000 – 20.000

= 20.000 = 380.000

Contoh Objek PPh 21

Gaji PNS
Honorarium Kepala Biro
Honorarium Wakil Gubernur
Honorarium Gubernur

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

DASAR HUKUM
Pasal 22 UU Nomor 36 TAHUN 2008, PMK

107/PMK.010/2015, PER-31/PJ/2015

OBJEK

Pembelian barang, seperti: komputer, mebel,
mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh
Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan
penjual barang

TARIF
1,5% x Harga Beli (tidak termasuk PPN), atau
1,5% X DPP
(Identitas KTP dikenakan tarif pajak 2x lipat/
100%)

KECUALI Pembelian barang dengan nilai pembelian
paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak
dipecah-pecah dalam beberapa faktur
Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas,
pelumas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos

PPh Pasal 22

Contoh : Pembelian ATK

N
o Iden
titasTraNnisl
aaiksi PPh Yang Dipungut Yang D
iterima

(1,5 % X Harga Beli (dpp) (Nilai Transaksi– PPH Yg
Dipungut)
1 NPWP 5.000.000 Setelah PPN) = 4.504.504,5 –
67.567,6



= 1,5% X 4.504.504,5 = 4.436.937,9

= 67.567,6

KTP (3 % X Harga Beli (dpp) (Nilai Transaksi– PPH Yg
Dipungut)
2
(100% lebih 5.000.000 Setelah PPN) = 4.504.504,5 –
135.135,2
ting
gi)
= 3% X 4.504
.504,5 = 4.369.369,3

= 135.135,2

Harga Beli (dpp) setelah PPN = 100/111 X 5.000.000 = 4.504.504,5

Contoh Objek PPh 22

Pembelian peralatan kantor
Pembelian ATK
Pembelian snacbox (makan minum rapat)

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

DASAR HUKUM

Pasal 23 UU Nomor 36 TAHUN 2008

TARIF 2% x Jumlah Bruto

(tidak termasuk PPN)

(Identitas KTP dikenakan tarif pajak 2x

lipat/ 100%)

OBJEKberuPpeangsheawsailandaynangpednibghayaasrilkaann kepada pihak lain/rekanan
lain sehubungan dengan

penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa

kendaraan atau sewa sound system Penghasilan yang

dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konsultan, dan jasa lain (seperti: jasa perbaikan, jasa

kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

PPh Pasal 23 (411124 – 100)

Contoh : Sewa Kendaraan

N
o Identitas Nilai PPh Yang Dipungut Yang Dite
rima
Trans
aksi

1 NPWP 500.000 (2 % X Nilai Transaksi) (Nilai Transaksi – PPh Yang



= 2 % X 500.000 Dipungut)

= 10.000 = 500.000 – 10.000
= 490.000

2 KTP (100% 500.000 (4 % X Harga Beli) (Nilai Transaksi – PPh Yang
lebih tinggi )
= 4 % X 500
.000 Dipungut)




= 20.000 = 500.000 – 20.000

= 480.000

PPh Pasal 23 (411124 – 104)

Contoh : Jasa Tata Boga dan Katering Yang Di
terima

Nilai
N
o Identitas Trans
aksi PPh Yang Dipungut

1 (2 % X Nilai Transaksi) (Nilai Transaksi – PPh Yang
NPW
P Dipungut)

500.0
00 = 2% X 500.000 = 500.000 – 10
.000

= 10.000 = 490.000

2 KTP (100% (4 % X Nilai Transaksi) (Nilai Transaksi – PPh Yang
lebih t
inggi ) 500.0
00 = 4% X 500
.000 Dipungut)




= 20.000 = 500.000 – 20.000

= 480.000

Contoh Objek PPh 23

Jasa cuci mobil dinas
Jasa service mesin speedboat, mesin mobil
Jasa jahit baju batik Kaltara (Gubernur dan
Wakil Gubernur)
Jasa Perbaikan Lift

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4
ayat (2)

DASAR HUKUM
Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36
TAHUN 2008,
PP Nomor 9 Tahun 2022

OBJEK

Penghasilan dari pelaksanaan
konstruksi (kontraktor)

TARIF

1,75% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) (pekerjaan konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha
kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang
perseorangan)
4% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)(pekerjaan konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha
atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan)

JASA PELAKSANA KONTRUKSI

2,65% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia
Jasa selain Penyedia Jasa Kontruksi

2,65% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)
pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha

TARIF 4% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) pekerjaan
konstruksi terirrtegrasi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan
usaha

3,5% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Jasa
konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha
atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang
perseorangan

6% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) jasa
konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan
usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha
orang perseorangan

CONTOH OBJEK PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 ayat (2)

Jasa Kontruksi
pembangunan
Gedung Kantor

Gubernur

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PPN

DASAR HUKUM

UU Nomor 8 Tahun 1983 > UU
Nomor 7 Tahun 2021

OBJEK

Penyerahan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan

(Pengusaha Kena Pajak)

TARIF

11% x Dasar Pengenaan Pajak

KECUALI

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00
Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran tanah oleh real
estate atau industrial estate
Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh
Pertamina, rekening telepon, dan sebagainya

PPN

Contoh : Pembelian ATK

N
o Identitas Nilai PPh Yang Dipungut Yang Dit
erima
Trans
aksi

1 NPWP 5.000.000 (11 % X DPP) (Jumlah Bruto – PPh Final)

= 11% X 4.504.504,5 = 5.000.000 –
495.495,5


= 495.495,5 = 4.504.504,5

DPP = 100/111 X 5.000.000 = 4.504.504,5

CONTOH OBJEK PPN

Pembelian
barang/jasa yang
nilainya diatas 2 juta

PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

DASAR HUKUM
Keputusan Menteri Keuangan

No.417/KMK.04/1996 dan surat edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
32/PJ.4/1996

OBJEK

Charter Penerbangan Dalam Negeri
Charter Speedboat.

TARIF

1,8% x DPP (charter pesawat)
1,5% x DPP (charter speedboat)

CONTOH OBJEK PASAL 15

Penyewaan / charter pesawat
penyewaan /charter speedboat

PAJAK DAERAH (PAJAK RESTORAN)

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

OBJEK

Pelayanan yang ditawarkan
restoran, catering makan minum

TARIF

10% x DPP

OBJEK PAJAK DAERAH
(PAJAK RESTORAN)

Transaksi jamuan
makan minum tamu
Jasa Catering

KODE AKUN PAJAK – KODE
JENIS SETORAN

411121 - 100 Pemotongan PPh
Pasal 21 Non Final

411121 – 402 Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas
honorarium/imbalan lain yg diterima
Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI,
danpensiunannya yang sumber dananya
dari APBN/APBD

Pemungutan PPh Pasal 22

411122 – 920 oleh Bendaharawan APBD

Pemotongan PPh
411124 – 100 Pasal 23 atas sewa

411124 – 104 Pemotongan PPh
Pasal 23 atas jasa

Pemotongan PPh
411128 – 409 Final Pasal 4(2) atas

jasa konstruksi

411211 - 920 Pemungutan PPN
oleh Bendaharawan
APBD

Terima
Kasih