Modul Teknis Fasilitator Destana, Edisi X 2021

A.8.1.c.Pengertian APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD,
serta ditetapkan dalam peraturan desa.
Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sebagaimana diubah dalam
Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Sumber Pendapatan Desa: 1) Pendapatan Asli Desa, 2) Dana Desa yang Bersumber dari
APBN, 3) Bagian dari Hasil PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kab/kota, 4) Alokasi
Dana Desa dari Kab/Kota, 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota,
6) Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta 7) Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk
mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN
yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa seperti
dalam uraian diatas.
a. Dana Desa
Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: 1) pelaksanaan pembangunan; dan 2)
Pemberdayaan masyarakat desa
b. Penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagai berikut (Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018):

Modul Advokasi Kebijakan PB Desa/Kelurahan | 13/37

Tabel. Penggunaan Dana Transfer ke Desa (Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018):

Bidang/Komponen Kegiatan

Bidang 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
Penyelenggaraan operasional pemerintahan desa;
Pemerintahan Desa.
2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan

kearsipan;
4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan

dan;
5) Pertanahan.

Bidang Pelaksana 1) Pendidikan;
Pembangunan Desa 2) Kesehatan;
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) Kawasan permukiman;
5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
7) Energi dan sumber daya mineral; dan
8) Pariwisata

Bidang Pembinaan 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
Kemasyarakatan Desa 2) Kebudayaan dan keagamaan;
3) Kepemudaan dan olah raga; dan
4) Kelembagaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan 1) Kelautan dan perikanan;
Masyarakat Desa 2) Pertanian dan peternakan;
3) Peningkatan kapasitas aparatur desa;
4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6) Dukungan penanaman modal dan;
7) Perdagangan dan perindustrian.

Bidang 1) Penanggulangan bencana;
Penanggulangan 2) Keadaan darurat; dan
Bencana, Keadaan 3) Keadaan mendesak.
Mendesak/Darurat

Modul Advokasi Kebijakan PB Desa/Kelurahan | 14/37

A.8.2. Kelurahan
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan kelurahan untuk menyepakati Rencana
Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan) tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan
dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kelurahan. Musrenbang kelurahan diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu
pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan
dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan
yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar kelurahan.
Dasar hukum pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Di dalam lampiran modul advokasi desa, dilakukan persandingan antara indikator penilaian
ketangguhan desa/kelurahan dengan kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai
menggunakan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta penyelarasan dengan Rencana Kerja
(Renja) Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan.

Modul Advokasi Kebijakan PB Desa/Kelurahan | 15/37

B. Praktik Pembelajaran

B.1. Pemetaan Aktor

Petakan aktor yang terdapat di wilayah saudara dan perannya dalam proses advokasi.
Lembar Kerja 1. Pemetaan Aktor

Aktor Posisi dalam Jabatan Peran dalam Advokasi
Pentahelix

B.2. Strategi Advokasi

Buatlah strategi advokasi beserta dengan target dan waktu yang akan dicapai.
Lembar Kerja 2. Strategi Advokasi

Tindakan Maksud Target Waktu Pelaku
Sosialisasi
Kampanye
Lobby
Hearing

Modul Advokasi Kebijakan PB Desa/Kelurahan | 16/37

B.3. Bahan Advokasi

Tulis pengalaman-pengalaman warga dalam berkegiatan PRB yang sudah memberikan
manfaat sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan advokasi dengan pengambil kebijakan,
bahwa langkah-langkah lebih besar perlu dilakukan.

Lembar Kerja 3. Bahan Advokasi

Lokasi Kondisi Upaya yang Pelaku Perubahan yang
dilakukan terjadi

Modul Advokasi Kebijakan PB Desa/Kelurahan | 17/37

B.4. Penyesuaian RPB

Buatlah daftar kegiatan sesuai dengan Rencana Penanggulangan B
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Lembar Kerja 4. Tabel Penyesuaian Rencana Penanggulangan Be

Desa/Kec :
Kabupaten :
Provinsi :

No Kegiatan Tujuan Se
Bida
Kode
Rekening

Catatan penting:
Gunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peng
sub bidang dan kegiatan sebagai dasar dalam Rancangan APBDes yang di
Persandingan PKD.

Modul Advokasi Kebijakan P

Bencana beserta kode rekening yang terdapat dalam Permendagri
encana

esuai Permendagri 20/2018 Kegiatan Biaya
ang Sub Bidang (Rp)

gelolaan Keuangan Desa sebagai dasar untuk mengisi kode rekening, bidang,
isesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan. Cek Lampiran Advokasi Desa

PB Desa/Kelurahan | 18/37

Tabel 5. Contoh pemetaan aktor

Aktor Posisi dalam Jabatan M
Ibnu Pentahelix Kepala Dusun
Tatang Ketua RW 2 M
Pemerintah m

Warga M
d
Mbah Sumir Warga Tokoh Masyarakat
M
CV. Jelajah Badan Usaha - a

Sihab Media Massa Wartawan M
Supangat Pemerintah Pendamping Desa
M
Joko H Akademisi Dosen Universitas p

Hendra Warga Mahasiswa M
m

M

Modul Advokasi Kebijakan P

Peran dalam Advokasi
Mendorong kebijakan dari dalam pemerintahan desa.
Memberikan dorongan kepada masyarakat saat musyawarah dusun untuk
mengusulkan kegiatan mengenai pengurangan risiko bencana
Memberikan cerita tentang sejarah risiko bencana di desa kepada pemerintah
desa.
Membiayai konsumsi pertemuan warga dan kebutuhan lain dalam perencanaan
advokasi.
Mendorong pemberitaan tentang risiko bencana di desa.
Mendorong dan mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan
penganggaran kegiatan desa khususnya dalam pengurangan risiko bencana.
Memberikan gambaran tentang risiko bencana yang ada di desa saat
musyawarah.
Melakukan penelitian tentang risiko bencana di desa dengan pak Joko H

PB Desa/Kelurahan | 19/37

Tabel 6. Contoh strategi advokasi

Tindakan Maksud Targ
Sosialisasi dan
Kampanye Mensosialisasikan RPB ke kepala desa, ● Kepala des

Hearing jajarannya dan seluruh masyarakat melalui penentu ke

Lobby media gambar, banner dan ceramah paham ten

keagamaan. ● Masyaraka

mendukun

mendorong

RPB.

Meminta kepala desa dan jajarannya Kepala desa m
mendengarkan keluhan masyarakat dan SK, Perdes, da
paparan ahli dari universitas terkait risiko menganggarka
longsor. PRB yang ada
dokumen RPB
tidaknya 1 bula
lobby dilakukan

Mempengaruhi kepala desa dan Kepala desa m
jajarannya dengan menjelaskan maksud, SK, Perdes, da
tujuan, dan pentingnya RPB agar menganggarka
membuat SK, Perdes, dan pelaksanaan PRB yang ada
RPB. dokumen RPB
tidaknya 1 bula
lobby dilakukan

Modul Advokasi Kebijakan P

get Waktu Pelaku

sa dan Maret - Pak Agung (tokoh agama), Pak Ahe (FPRB),
ebijakan September Ade (FPRB), Waha (Relawan), dan Karang
ntang RPB. 2022 Taruna.
at ikut
ng dan
g advokasi

mau membuat Oktober 22 Pak Alex (Kepala Dusun), Pak Sumir (Tokoh
an Oktober 22 Masyarakat), Bu Jalu (Tokoh Adat), Pak Ahe
an kegiatan (FPRB).

dalam Bu Iyan, Pak Abe, Bu Lia (korban longsor)
setidak- dan Pak Suhu dari Universitas Lokal.
an setelah
n.

mau membuat
an
an kegiatan

dalam
setidak-
an setelah
n.

PB Desa/Kelurahan | 20/37

Tabel 7. Contoh bahan advokasi

Lokasi Kondisi Upaya yang dilak
Dusun Ela, RT 4
dan 5 Kekeringan tahun 2016 Warga secara gotong roy
menyebabkan matinya sapi membangun tampungan
Dusun Eki, RT 8 milik warga di RT 4 dan 5. untuk memenuhi kebutuh
Total kerugian mencapai 80 Pasokan air dipenuhi dari
juta rupiah. pemilik sapi.

Penyumbatan sampah di Gotong royong pembersih
sungai menyebabkan jalan di melakukan sosialisasi sel
RT 8 tergenang air. di seluruh RT.

Modul Advokasi Kebijakan P

kukan Pelaku Perubahan yang terjadi
Tidak ada kematian sapi.
yong Kelompok
air kolektif Ternak
han air ternak.
i tiap-tiap

han dan Pegiat RT 8 Tidak ada penyumbatan dan pembuangan
sampah-sampah baru.
lama 6 bulan

PB Desa/Kelurahan | 21/37

Tabel 8. Contoh kegiatan advokasi

Desa/Kec : Pakansari/Cibinong
Kabupaten : Kab. Bogor
Provinsi : Jawa Barat

No Kegiatan Tujuan Kode
Rek.
1 Sosialisasi kesadaran Meningkatkan kesadaran Bidang
3.1.07
Bidang Pembinaa
bencana masyarakat Kemasyarakatan

2 Reboisasi Mencegah longsor 2.5.02 Pelaksanaan
bantaran sungai Pembangunan De

3 Pembuatan biopori Mempercepat resapan air 2.4.02 Pelaksanaan
dan sumur resapan Pembangunan De

4 Penguatan Tim Siaga Menyediakan tenaga 3.1.02 Bidang Pembinaa
Kemasyarakatan
Bencana terampil dalam

penanggulangan bencana

5 Pelatihan evakuasi Meningkatkan keterampilan 3.1.04 Bidang Pembinaa
dan P3K tim siaga bencana dan Kemasyarakatan
masyarakat
6 Simulasi bencana Bidang Pembinaa
- Uji sistem 3.1.04 Kemasyarakatan
7 Pengadaan kesiapsiagaan 3.1.05
perlengkapan Bidang Pembinaa
kebencanaan - Memperbaiki rencana Kemasyarakatan
kontijensi
8 Pengelolaan bank
sampah Menyediakan peralatan
penanggulangan bencana

1. Mengurangi sampah 2.4.07 Pelaksanaan
2. Meningkatkan ekonomi Pembangunan De

Modul Advokasi Kebijakan P

Sesuai Permendagri 20/2018 Kegiatan Biaya
Sub Bidang (Rp)

an Ketentraman Ketertiban Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi 2 Juta
Desa, dan Perlindungan kepada masyarakat di bidang hukum
Masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Kehutanan dan Pengelolaan lingkungan hidup desa. 36
esa Lingkungan Hidup Juta

Kawasan Pemukiman Pemeliharaan sumur resapan. 2 Juta

esa

an Ketentraman Ketertiban Penguatan dan peningkatan kapasitas 2 Juta
Desa, dan Perlindungan tenaga keamanan/ketertiban oleh
Masyarakat pemerintah desa

an Ketentraman Ketertiban Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap 2 Juta
Desa, dan Perlindungan bencana skala desa 2 Juta
Masyarakat
an Pelatihan Kesiapsiagaan/ tanggap
Desa, Ketentraman Ketertiban bencana skala lokal desa
dan Perlindungan
Masyarakat

an Ketentraman Ketertiban Penyediaan Pos Kesiapsiagaan 30
Desa, dan Perlindungan bencana skala lokal desa Juta
Masyarakat
Pemeliharaan fasilitas pengelolaan 50
Kawasan Pemukiman sampah Juta
esa

PB Desa/Kelurahan | 22/37

Desa/Kec : Pakansari/Cibinong
Kabupaten : Kab. Bogor
Provinsi : Jawa Barat

No Kegiatan Tujuan Kode Bidang
Rek. Penyelenggaraan
9. Penyusunan kajian 1. Mengkaji risiko dan 1.4.03 Pemerintahan De
risiko bencana dampak bencana yang
ada di desa 2.3.17 Pelaksanaan
10 Penyusunan peta Pembangunan De
. risiko bencana 2. Membuat peringkat
risiko

Memetakan wilayah
berdasarkan tingkat risiko
bencana

Modul Advokasi Kebijakan P

Sesuai Permendagri 20/2018 Kegiatan Biaya
Sub Bidang (Rp)

n Tata Praja Pemerintahan, Penyusunan Dokumen Perencanaan 50

esa Perencanaan, Keuangan, Desa (RPJMDes/RKP Des, Dll) Juta

dan Pelaporan

Pekerjaaan Umum dan Pembuatan/Pemutakhiran Peta 30
Juta
esa Penataan Ruang Wilayah dan Sosial Desa

PB Desa/Kelurahan | 23/37

Daftar Pustaka

Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan.

Chambers, Robert, 1996, Participatory Rural Appraisal : Memahami Desa Secara Partisipatif,
Kanisius, Yogyakarta.

Paripurno, ET, 2015, Riset Partisipatif untuk Penanggulangan Bencana, Perkumpulan KAPPALA
Indonesia & Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta

Paripurno, ET & Jannah, NM (Ed), 2015, Panduan Pengelolaan Risiko Berbasis Masyarakat,
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia - Jakarta

Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang, 2003, Mengorganisir Rakyat : Refleksi Pengalaman
Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara, SEAPCP & R EaD, Kuala Lumpur - Jakarta -
Yogyakarta.

Topatimasang, Roem - Mansour Fakih - Toto Rahardjo, 2001, Merubah Kebijakan Publik, Pustaka
Pelajar-ReaD-INSIST-Pact Indonesia, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 1998, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Modul Advokasi Kebijakan PB Desa/Kelurahan | 24/37

Lampiran

Lampiran 1 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pem
Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 20 Tahun 2018

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
1 Indikator 1. Penyelenggaraan Tahun 2018
Layanan Pendidikan Tahun 2018
Pendidikan
Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

Modul Advokasi Kebijakan P

mbangunan Desa: Persandingan Indikator PKD dengan

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/
Permendagri 20 Madrasah Non-Formal Milik Desa (pilih salah satu
kegiatan) (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian
Tahun 2018 Seragam, Operasional, dst)
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana
2 1 01 PAUD, dst)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
2 1 02 Masyarakat
2 1 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2 1 04 Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Belajar Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2 1 06 Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
2 1 07 Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2 1 08 Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa (pilih salah satu
kegiatan)
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan
Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

PB Desa/Kelurahan | 25/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
Tahun 2018
Tahun 2018

2 Indikator 2. Penyelenggaraan Bidang Kesehatan
Layanan Kesehatan Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

3 Indikator 3. Sarana dan Bidang Pekerjaan Umum
Prasarana Transportasi Pelaksanaan dan Penataan
Pembangunan Ruang
Desa

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan
Permendagri 20 Belajar
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Tahun 2018 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
(PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan
2 1 09 Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
2 1 10 Miskin, dst)
2 2 01 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,
Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
2 2 02 Posyandu)
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk
2 2 03 Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan,
dll)
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat
2 2 06 desa
2 2 07 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
2 2 08 (BKB)
2 2 09 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan
Tradisional
2 3 01 Pemeliharaan Sarana/Prasarana
2 3 02 Posyandu/Polindes/PKD
2 3 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
2 3 10 Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (pilih
2 3 11 salah satu kegiatan)
Pemeliharaan Jalan Desa
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Desa (pilih salah satu kegiatan)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (pilih salah
satu kegiatan)

PB Desa/Kelurahan | 26/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
Tahun 2018
Tahun 2018

4 Indikator 4. Penyediaan Air Bidang Kawasan
Bersih Pelaksanaan Permukiman
Pembangunan
Desa

5 Indikator 5. Program dan Bidang Kesehatan
Kegiatan Pangan & Gizi Pelaksanaan
Pembangunan Pertanian dan
Desa Peternakan
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

6 Indikator 6. Pemberdayaan Bidang Koperasi, Usaha
UMKM dan Peningkatan Pemberdayaan Mikro Kecil dan
Ekonomi Melalui BUMDES Masyarakat Desa Menengah (UMKM

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Permendagri 20 Jembatan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
Tahun 2018 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2 3 13 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (pipanisasi, dll)
2 4 02 Pemeliharaan Embung Milik Desa
2 4 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur
Resapan (pilih salah satu kegiatan)
2 4 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan
2 3 08 Air Hujan/Sumur Bor, dll)(pilih salah satu kegiatan)
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan
Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) (pilih
2 4 11 salah satu kegiatan)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung
2 4 12 Desa (pilih salah satu kegiatan)
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,
2 3 19 Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
2 2 02 Posyandu)

4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat
Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan
4 2 02 Padi/jagung, dll)
4 2 03 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi
4 2 04 dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4 5 01 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
M) 4 5 02 (Lumbung Desa, dll)
Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/
UMKM
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah serta Koperasi

PB Desa/Kelurahan | 27/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
7 Indikator 7. Sarana dan Tahun 2018
Prasarana Tahun 2018
Komunikasi/Informasi
Bidang Dukungan
Pelaksanaan Penanaman Moda
Pembangunan
Desa Perdagangan dan
Perindustrian

Perhubungan,
Komunikasi, dan
Informatika

Bidang Tata Praja

Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pemerintahan Desa Perencanaan,

Keuangan dan

Pelaporan

8 Indikator 8. Pelayanan Bidang Administrasi

Administrasi dan Penyelenggaraan Kependudukan,

Kependudukan Pemerintahan Desa Pencatatan Sipil,

Statistik dan

Kearsipan

9 Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Bidang Kehutanan dan

Perlindungan dan Pengelolaan Pelaksanaan Lingkungan hidup

Lingkungan Hidup Pembangunan

Desa

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk
Permendagri 20 Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan
Tahun 2018 Pembentukan Awal BUM Desa)
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang
4 5 03 dilaksanakan oleh Desa)
Pengembangan Industri kecil level Desa
4 6 01 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan
al kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,
pedagang, industri rumah tangga, dll)
4 6 02 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal :
n 4 7 03 Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ
4 7 04 APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster
informasi lokasi bencana di desa, dll))
2 6 01 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi
2 6 02 Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Pengembangan Sistem Informasi Desa
2 6 03
1 4 08

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran,
2 5 01 Kartu Keluarga, dll)
p 2 5 02
Pengelolaan Hutan Milik Desa
2 5 03 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran
tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PB Desa/Kelurahan | 28/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
10 Indikator 10. Peraturan dan Tahun 2018
Kegiatan Keagamaan Tahun 2018
Bidang Tata Praja
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemerintahan Desa Perencanaan,
Keuangan dan
Bidang Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Praja
Pemerintahan Desa Pemerintahan,
Perencanaan,
Bidang Pembinaan Keuangan dan
Kemasyarakatan Pelaporan
Desa Kebudayaan dan
Keagamaan

11 Indikator 11. Peraturan dan Bidang Tata Praja
Kegiatan Kebudayan Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemerintahan Desa Perencanaan,
Keuangan dan
Bidang Pembinaan Pelaporan
Kemasyarakatan Kebudayaan dan
Desa Keagamaan

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
Permendagri 20 diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Tahun 2018

1 4 06

1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari
3 2 04 kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat
3 2 05 Desa
1 4 06 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
(pilih salah satu kegiatan)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
3 2 02 Tingkat Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan
3 2 03 Kebudayaan sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat
Desa

PB Desa/Kelurahan | 29/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
Tahun 2018
Tahun 2018

12 Indikator 12. Peraturan dan Bidang Tata Praja
Kegiatan Perlindungan Penyelenggaraan Pemerintahan,
Keamanan Pemerintahan Desa Perencanaan,
Keuangan dan
Bidang Pembinaan Pelaporan
Kemasyarakatan
Desa Ketenteraman,
Ketertiban Umum
dan Pelindungan
Masyarakat

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Permendagri 20 Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
(pilih salah satu kegiatan)
Tahun 2018 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
3 2 04 Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
3 2 05 diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

1 4 06

3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
m, (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan
jadwal ronda/patroli dll)
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
3 1 03 (Satlinmas desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
3 1 04 Pelindungan Masyarakat (dengan
3 1 05 masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala
3 1 06 Lokal Desa
3 1 07 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala
Lokal Desa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala
Lokal Desa
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan
Masyarakat Miskin
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada
Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
Masyarakat

PB Desa/Kelurahan | 30/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
13 Indikator 13. Peraturan dan Permendagri 20 Permendagri 2
Tahun 2018
Kegiatan Pemberdayaan Tahun 2018
Perempuan dan Perlindungan Tata Praja
Anak Bidang Pemerintahan,
Penyelenggaraan Perencanaan,
14 Indikator 14. Layanan Khusus Pemerintahan Desa Keuangan dan
Difabel Pelaporan
Bidang Pemberdayaan
15 Indikator 15. Pengkajian Risiko Pemberdayaan Perempuan,
Bencana Masyarakat Desa Perlindungan Ana
dan Keluarga
16 Indikator 16. Rencana Bidang Pemberdayaan
Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Perempuan,
Masyarakat Desa Perlindungan Ana
17 Indikator 17. Pelatihan dan Keluarga
Penanggulangan Bencana Bidang Tata Praja
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemerintahan Desa Perencanaan,
Keuangan dan
Bidang Pelaporan
Pelaksanaan Pekerjaaan Umum
Pembangunan dan Penataan
Desa Ruang
Bidang
Penyelenggaraan Tata Praja
Pemerintahan Desa Pemerintahan,
Perencanaan,
Bidang Pembinaan Keuangan dan
Kemasyarakatan Pelaporan
Desa Ketenteraman,
Ketertiban Umum
dan Pelindungan
Masyarakat

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
Permendagri 20 diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Tahun 2018

1 4 06

4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
ak
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
4 4 03 (penyandang disabilitas)

ak Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes,dll)
1 4 03

m 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial
1 4 03 Desa

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes,dll)

3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala
m, Lokal Desa

PB Desa/Kelurahan | 31/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
18 Indikator 18. Kelembagaan PB Tahun 2018
(Kelompok/Organisasi Tahun 2018
Penanggulangan Bencana) Tata Praja
Bidang Pemerintahan,
19 Indikator 19. Penyelenggaraan Perencanaan,
Bantuan/Kerjasama Pemerintahan Desa Keuangan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan
Penanggulangan Bencana Bidang Kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Desa
Bidang Tata Praja
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemerintahan Desa Perencanaan,
Keuangan dan
Pelaporan

20 Indikator 20. Peringatan Bidang Perhubungan,
Bahaya (lebih dari 1 bencana) Pelaksanaan Komunikasi, dan
Pembangunan Informatika
Desa

21 Indikator 21. Penyebarluasan Bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan
Peringatan Bahaya (lebih dari 1 Pelaksanaan Informatika

bencana) Pembangunan

Desa

22 Indikator 22. Rencana Evakuasi Bidang Tata Praja

(lebih dari 1 bencana) Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pemerintahan Desa Perencanaan,

Keuangan dan

Pelaporan

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
Permendagri 20 diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Tahun 2018

1 4 06

3 4 04 Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
1 4 09 diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan
2 6 01 Pemerintahan dan Pembangunan Desa
2 6 02 (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga,
dll)
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal :
Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ
2 6 03 APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster
1 4 03 informasi lokasi bencana di desa, dll))
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal :
Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ
APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster
informasi lokasi bencana di desa, dll))
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes,dll)

PB Desa/Kelurahan | 32/37

No Indikator PKD Bidang dalam Sub Bidang dala
Permendagri 20 Permendagri 2
23 Indikator 23. Jalur Evakuasi Tahun 2018
(lebih dari 1 bencana) Tahun 2018
Tata Praja
24 Indikator 24. Tempat Bidang Pemerintahan,
Pengungsian (lebih dari 1 Penyelenggaraan Perencanaan,
bencana) Pemerintahan Desa Keuangan dan
Pelaporan
25 Indikator 25. Uji Bidang Pekerjaaan Umum
Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih Pelaksanaan dan Penataan
dari 1 jenis bencana) Pembangunan Ruang
Desa
Bidang Pembinaan Ketenteraman,
Kemasyarakatan Ketertiban Umum
Desa dan Pelindungan
Masyarakat
Bidang Pembinaan Ketenteraman,
Kemasyarakatan Ketertiban Umum
Desa dan Pelindungan
Masyarakat

Modul Advokasi Kebijakan P

am Kode Rekening Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
20 dalam
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
Permendagri 20 (RPJMDes/RKPDes,dll)

Tahun 2018

1 4 03

m 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial
Desa
3 1 05
m, Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala
Lokal Desa
3 1 04
m, Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala
Lokal Desa

PB Desa/Kelurahan | 33/37

Lampiran 2 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pem
Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018

Komponen Indikator

Komponen 1. Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pembangunan sara
Layanan Dasar Pendidikan Pasal 3 ayat (2) hu
prasarana pendidik
Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan
Kesehatan Jenis kegiatan bera
a. taman bacaa
b. bangunan pe
c. wahana perm
d. sarana prasa

Pemberdayaan ma
Pasal 5 ayat (2) hu
kebudayaan

Jenis kegiatan bera
a. penyelengg
b. penyelenga
c. kegiatan pe

Pembangunan sara
Pasal 3 ayat (2) hu
prasarana kesehat

Jenis kegiatan bera
a. mandi, cuci,
b. pos pelayana
c. sarana prasa

Pemberdayaan
Pasal 5 ayat (2) hu

Jenis kegiatan bera
a. pelayanan
b. keluarga b
c. pelatihan k
d. kegiatan pe

Modul Advokasi Kebijakan P

mbangunan Kelurahan: Persandingan Indikator PKD dengan

Permendagri 130 Tahun 2018

ana dan prasarana Kelurahan
uruf d: Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
kan dan kebudayaan
ada pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:
an masyarakat;
endidikan anak usia dini;
mainan anak di pendidikan anak usia dini;dan/atau
arana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
asyarakat di Kelurahan
uruf b: pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan

ada pada Pasal 6 ayat (2), yaitu:
garaan pelatihan kerja;
araan kursus seni budaya; dan/atau
engelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
ana dan prasarana Kelurahan
uruf c: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
tan
ada pada Pasal 4 ayat (3), yaitu:
kakus untuk umum/komunal;
an terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
arana kesehatan lainnya

uruf a: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
ada pada Pasal 6 ayat (1), yaitu:
perilaku hidup bersih dan sehat;
berencana;
kader kesehatan masyarakat; dan/atau
engelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

PB Desa/Kelurahan | 34/37

Komponen Indikator

Indikator 3. Sarana dan Prasarana Pembangunan sara
Transportasi Pasal 3 ayat (2) hu
prasarana transpor

Indikator 4. Penyediaan Air Bersih Jenis kegiatan bera
a. jalan pemuki
b. jalan poros K
b. sarana prasa

Pasal 3 ayat (2) hu
prasarana lingkung

Indikator 5. Program dan Kegiatan Kegiatan berada pa
Pangan & Gizi Pemberdayaan
Pasal 5 ayat (2) hu

Indikator 6. Pemberdayaan UMKM dan Jenis kegiatan bera
Peningkatan Ekonomi Melalui masyarakat lainnya
BUMDES Contoh: pemberian
Pemberdayaan
Indikator 7. Sarana dan Prasarana Pasal 5 ayat (2) hu
Komunikasi/Informasi
Indikator 8. Pelayanan Administrasi Jenis kegiatan bera
dan Kependudukan a. penyelengga
b. kegiatan pe

Berdasarkan SPM

Dasar hukum
1. PP Nomor 4
Kependuduk
Perubahan a
2. Permendagr
Daring

Modul Advokasi Kebijakan P

Permendagri 130 Tahun 2018
ana dan prasarana Kelurahan
uruf b: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
rtasi
ada pada pasal 4 ayat (2), yaitu:
iman;
Kelurahan; dan/atau
arana transportasi lainnya.
uruf a: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
gan pemukiman
ada pasal 4 ayat (1) huruf a. jaringan air minum

uruf a: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
ada pada Pasal 6 ayat (1), huruf d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
a.
n PMT pada balita

uruf c: pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
ada pada Pasal 6 ayat (3), yaitu:
araan pelatihan usaha; dan/atau
engelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
Pelayanan Komunikasi/Informasi

40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 2006 tentang Administrasi
kan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
ri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara

PB Desa/Kelurahan | 35/37

Komponen Indikator
Indikator 9. Peraturan/Kegiatan
Perlindungan dan Pengelolaan Pasal 3 ayat (2) hu
Lingkungan Hidup prasarana lingkung

Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Kegiatan berada pa
Keagamaan b. drainase dan
Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan c. sarana pengu
Kebudayan d. sumur resap
e. jaringan peng
Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan
Perlindungan Keamanan Berdasar SPM Kea

Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pembangunan sara
Pemberdayaan Perempuan dan Pasal 3 ayat (2) hu
Perlindungan Anak prasarana pendidik
Jenis kegiatan bera

a. taman bacaa
b. bangunan pe
c. wahana perm
d. sarana prasa

Pemberdayaan ma
Pasal 5 ayat (2) hu

Jenis kegiatan bera
a. penyelengga
b. penyelengara
c. kegiatan pen

Pemberdayaan
Pasal 5 ayat (2) hu
masyarakat

Jenis kegiatan bera
a. pengadaan/p
b. penguatan d
c. kegiatan pen

Modul Advokasi Kebijakan P

Permendagri 130 Tahun 2018

uruf a: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
gan pemukiman
ada pasal 4 ayat (1) huruf:
n selokan;
umpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
pan;
gelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
agamaan

ana dan prasarana Kelurahan
uruf d: Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
kan dan kebudayaan
ada pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:
an masyarakat;
endidikan anak usia dini;
mainan anak di pendidikan anak usia dini;dan/atau
arana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

asyarakat di Kelurahan
uruf b: pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

ada pada Pasal 6 ayat (2), yaitu:
araan pelatihan kerja;
aan kursus seni budaya; dan/atau
ngelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

uruf e: pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

ada pada Pasal 6 ayat (5), yaitu:
penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
ngelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.

PB Desa/Kelurahan | 36/37

Komponen Indikator

Indikator 14. Layanan Khusus Difabel

Komponen 2. Indikator 15. Pengkajian Risiko Pemberdayaan
Peraturan dan Bencana Pasal 5 ayat (2) hu
Kebijakan Indikator 16. Rencana kejadian luar biasa
Penanggulangan Penanggulangan Bencana
Bencana Indikator 17. Pelatihan Jenis kegiatan bera
Penanggulangan Bencana a. penyediaan l
Komponen 3. b. pelatihan kes
Kesiapsiagaan Indikator 18. Kelembagaan PB c. pelatihan ten
Bencana (Kelompok/Organisasi d. edukasi man
Penanggulangan Bencana) e. penguatan ke

Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pemberdayaan
Pelaksanaan Kegiatan Pasal 5 ayat (2) hu
Penanggulangan Bencana
Indikator 20. Peringatan Bahaya (lebih Jenis kegiatan bera
dari 1 bencana) a. pelatihan pem
Indikator 21. Penyebarluasan b. kegiatan pen
Peringatan Bahaya (lebih dari 1
bencana) Pemberdayaan
Indikator 22. Rencana Evakuasi (lebih Pasal 5 ayat (2) hu
dari 1 bencana) kejadian luar biasa
Indikator 23. Jalur Evakuasi (lebih dari
1 bencana) Jenis kegiatan bera
Indikator 24. Tempat Pengungsian a. penyediaan l
(lebih dari 1 bencana) b. pelatihan kes
Indikator 25. Uji c. pelatihan ten
Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 d. edukasi man
jenis bencana) e. penguatan ke

Modul Advokasi Kebijakan P

Permendagri 130 Tahun 2018

uruf fpenguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
a lainnya
ada pada Pasal 6 ayat (6):
layanan informasi tentang bencana;
siapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
naga sukarelawan untuk penanganan bencana;
najemen proteksi kebakaran; dan/atau
esiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
uruf d pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
ada pada Pasal 6 ayat (4):
mbinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
ngelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

uruf fpenguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
a lainnya
ada pada Pasal 6 ayat (6):
layanan informasi tentang bencana;
siapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
naga sukarelawan untuk penanganan bencana;
najemen proteksi kebakaran; dan/atau
esiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

PB Desa/Kelurahan | 37/37

Keluarga Tangguh Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

Direktorat Kesiapsiagaan 2021
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Keluarga Tangguh Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa
2021

Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pengantar

“Datanglah kepada Rakyat,
hiduplah bersama mereka,
mulailah dengan apa yang mereka tahu,
bangunlah dari apa yang mereka punya,
tetapi Pendamping yang baik adalah
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,
Rakyat berkata,“Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana
seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik
tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat
dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang
sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampingannya. Pendamping
yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program
yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar
output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang
baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan
ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012
telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko
bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko
berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi
dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan
mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan
memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program
dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan
oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil
panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan
sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan
sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan
dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya
pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

Modul Keluarga Tangguh Bencana | 2/20

Keluarga Tangguh Bencana
Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

PENGARAH
Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

PENANGGUNGJAWAB
Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

EDITOR
Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

PENYUSUN Pujiono Centre
Sigit Purwanto LPTP Surakarta
Sumino Daya Annisa / MDMC
Wahyu Heniwati Aksara
Anggoro Budi Prasetyo PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Wana Kristanto PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Indra Baskoro Adi LPTP Surakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo KAPPALA Indonesia
Gandar Mahojwala Lingkar
Pudji Santosa KAPPALA Indonesia
Gigih Aditya Pratama Lingkar
Yugyasmono BNPB
Hadi Sutrisno BNPB
Nurul Maulidhini

KONTRIBUTOR BNPB
Arif Fadli BNPB
Virana Fatwa Nurmala BNPB
Denadia Mutty BNPB
Rahma Sari Puspita BNPB
Riski Yufawinda

Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

Modul Keluarga Tangguh Bencana | 3/20

Daftar Isi

Pengantar ..............................................................................................................................2
Daftar Isi ................................................................................................................................4
A. Materi Pembelajaran ........................................................................................................5
B. Praktik Pembelajaran ......................................................................................................6

B.1. Mengenal Risiko Bencana Berbasis Keluarga .........................................................6
B.2. Mengenal Sistem Peringatan Dini Bencana .............................................................9
B.3. Menyusun Rencana Evakuasi Mandiri ...................................................................12
Daftar Referensi..................................................................................................................16
Lampiran .............................................................................................................................17
Bangunan Rumah Aman Bencana ..................................................................................17
Tata Ruang Aman Bencana ............................................................................................20

Modul Keluarga Tangguh Bencana | 4/20

A.Materi Pembelajaran

Ketangguhan keluarga dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang, anggota keluarga
yang berpotensi terkena bahaya bencana untuk melawan, menyerap, menampung, dan
memulihkan diri dari efek bahaya bencana pada waktu yang tepat dan dengan efisien;
termasuk melalui perlindungan dan restorasi struktur dasar yang penting dan fungsinya. Oleh
karenanya setiap anggota keluarga perlu mengetahui risiko bencana yang berpotensi terjadi
di lingkungannya. Tidak hanya risiko bencana di rumahnya, namun juga risiko bencana yang
ada pada lingkungan aktivitas harian tiap-tiap anggota keluarga, baik aktivitas rutin, maupun
aktivitas temporer, seperti liburan, kunjungan keluarga dan sebagainya.

Dalam konteks kemampuan bangunan huniannya, maka setiap anggota keluarga perlu
mengetahui dan memperkuat struktur bangunan rumahnya. Tidak hanya struktur bangunan
rumah, namun juga infrastruktur rumah, fasilitas dan perabot yang ada di dalam rumah.
Selain struktur, setiap anggota keluarga dapat mengatur ruangan dan perabot agar tidak
membahayakan serta mempermudah evakuasi juga mengurangi dan menyelamatkan
nyawa. Termasuk, kemudahan ketika anggota keluarga akan menyelamatkan diri.

Ketika bencana terjadi, pertolongan dari pihak berwenang, tidak serta merta bisa diterima.
Terutama bagi keluarga yang berada relatif jauh dari akses komunikasi dan transportasi. Oleh
karena itu perlengkapan kesiapsiagaan Keluarga adalah satu paket perlengkapan kebutuhan
dasar yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Semakin banyak persediaan, semakin
baik. Namun umumnya kita memerlukan, setidaknya untuk dipergunakan pada keadaan
darurat bencana selama 3x24 jam. Perlengkapan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan
dasar keluarga (anggota keluarga) pada kondisi tidak adanya bantuan sama sekali/bantuan
belum tiba.

Setiap keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu merencanakan cara evakuasi
keluarga dilakukan jika bencana terjadi. Perencanaan tersebut disusun dengan
memperhatikan aktivitas harian tiap-tiap anggota keluarga. Permasalahan yang sering terjadi
kita tidak punya rencana evakuasi, dan belum pernah mencobanya.

Rencana kesiapsiagaan keluarga adalah perencanaan yang dibuat oleh keluarga untuk siap
dalam kondisi darurat akibat bencana baik saat berada di lapangan maupun di luar rumah.
Dalam pembuatan rencana ini, setiap anggota keluarga terlibat untuk memastikan bahwa
mereka memahami dan menyetujui rencana tersebut. Setiap keluarga yang berada di daerah
rawan bencana perlu memastikan dirinya memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menerima
informasi peringatan dini.

Selain itu juga perlu menyiapkan rencana evakuasi apabila terjadi bencana. Evakuasi perlu
dilakukan jika sewaktu-waktu terdapat tanda-tanda atau peringatan kejadian bencana.
Evakuasi dilakukan untuk memastikan anggota keluarga selamat jika terjadi bencana. Melalui
simulasi evakuasi, kemampuan setiap anggota keluarga dibangun agar berdaya melakukan
evakuasi secara mandiri.

Modul Keluarga Tangguh Bencana | 5/20