Pelaksanaan Kerangka Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana, 2015 - 2030

Peran organisasi kemasyarakatan (ormas) asing dalam proses pembangunan, dan
khususnya di bidang penanggulangan bencana, di Indonesia yang terus meningkat.
Kemenlu mewajibkan kepada agar ormas asing yang akan melakukan kegiatan di
Indonesia mendaftarkan diri. Secara berkala Kemenlu menerbitkan direktori ormas
asing yang beroperasi di Indonesia serta menampilkannya di laman ormas asing
Kemenlu. Contoh ormas asing yang telah terdaftar di Kemenlu dan telah dievaluasi
kinerja seperti World Relief, Plan International Indonesia, ChildFund, Save the Children,
ASB.

Penyaluran bantuan untuk tanggap darurat bencana dari dunia internasional
kepada Indonesia menunjukkan kemajuan. Dalam penanggulangan bencana gempa
bumi dan tsunami Aceh-Nias 2004 bantuan internasional dapat masuk dengan bebas ke
Indonesia dan langsung ke masyarakat. Akan tetapi, saat penanggulangan bencana
gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada 2018 bantuan
internasional sangat dibatasi. Sebagai dasar kondisi ini adalah Peraturan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bantuan
Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana. Dalam peraturan tersebut diatur
mengenai sejumlah mekanisme, persyaratan, pengelolaan, penyaluran, pemantauan dan
evaluasi bantuan tanggap darurat dari dunia internasional masuk ke Indonesia.

39

Halaman sekat 8

40

BAB VIII

PENCAPAIAN TARGET G

Pencapaian Target G: Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sistem
Peringatan Dini Multi-Bahaya dan Informasi serta Penilaian Risiko Bencana bagi
Masyarakat

Target global G adalah secara substansial meningkatkan ketersediaan dan
akses terhadap sistem peringatan dini multi-bahaya Multi Hazard Early
Warning Systems (MHEWS) dan informasi serta penilaian risiko bencana
bagi masyarakat pada tahun 2030. Sistem peringatan dini merupakan sistem
pemantauan, prakiraan dan prediksi bahaya yang terintegrasi. Sistem ini juga mencakup
penilaian risiko bencana, dan sistem serta proses kegiatan komunikasi dan
kesiapsiagaan untuk membantu individu, masyarakat, pemerintah, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan tepat waktu demi mengurangi risiko
bencana sebelum kejadian bencana.
Indonesia menerapkan sistem peringatan dini “end-to-end” dan “berpusat pada
masyarakat” yang mencakup empat elemen kunci yang saling terkait: (1) Pengetahuan
risiko bencana berdasarkan pengumpulan data yang sistematis dan penilaian risiko
bencana; (2) Deteksi, pemantauan, analisis dan prakiraan bahaya dan kemungkinan
konsekuensinya; (3) Penyebaran dan komunikasi, oleh sumber resmi yang berwenang,
yang tepat waktu, akurat dan dapat ditindaklanjuti serta informasi terkait kemungkinan
dampak; dan (4) Kesiapsiagaan di semua tingkatan untuk menanggapi peringatan yang
diterima.
Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) BPS tahun 2018 ada 83.931 wilayah
administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444
kelurahan, dan 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman
Transmigrasi (SPT). Selain itu diketahui pula jumlah kecamatan sebanyak 7.232 dan
kabupaten/kota sebanyak 514. Di dalam Podes 2018 termasuk dilakukan sensus
mengenai sistem peringatan dini, upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana di
tingkat desa/kelurahan.
Dari sekitar 84 ribu wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa tersebut,
menurut BNPB dalam seri buku Katalog Desa/Kelurahan Rawan Bencana ada lebih dari
53 ribu desa/kelurahan berada di daerah rawan bencana, antara lain terdapat 45.973
desa/kelurahan yang rawan bencana gempa bumi, 5.744 desa/kelurahan rawan
tsunami, 2.160 desa/kelurahan rawan erupsi gunung api, 34.716 desa/kelurahan rawan
longsor, 41.236 desa/kelurahan rawan kekeringan, 47.430 desa/kelurahan rawan
banjir, 37.497 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan melihat data Podes 2018 dapat diketahui bahwa sejumlah lebih dari 53
ribu desa/kelurahan yang berada di daerah rawan bencana tersebut, baru ada 7.968
(15,03%) desa/kelurahan yang mempunyai sistem peringatan dini bencana alam serta
ada 5.048 (9,52%) desa/kelurahan yang mempunyai rambu-rambu dan jalur evakuasi.
Sementara itu dari jumlah 5.744 desa rawan tsunami, hanya ada 634 (11,04%)
desa/kelurahan yang mempunyai sistem peringatan dini tsunami.

41

Untuk upaya mitigasi bencana sebanyak 19.825 desa/kelurahan melaksanakan
pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal, tanggul, dan lain-lain. Sedangkan
untuk kesiapsiagaan bencana hanya ada 2.738 desa/kelurahan yang mempunyai
perlengkapan keselamatan untuk penanggulangan bencana. Desa/kelurahan yang
tercakup dalam sistem peringatan dini, upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan
bencana tersebut masih sangat jauh dari cukup apabila melihat hampir seluruh wilayah
di Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Dengan demikian perlu upaya yang
lebih terstruktur, sistematis dan masif agar cakupan dalam sistem peringatan dini, upaya
mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana dapat mencapai sebagian besar wilayah
dengan risiko bencana tinggi dan sedang.

BMKG merupakan lembaga pemerintah yang menyediakan pelayanan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG). Jenis pelayanan yang diberikan BMKG
antara lain:

1. Meteorologi: Layanan di bidang meteorologi antara lain: (a) Informasi cuaca
publik (rutin, peringatan dini cuaca, pasang surut air laut); (b) Informasi cuaca
khusus (maritim, penerbangan, klaim asuransi); (c) Analisis cuaca (kecelakaan
pesawat, kecelakaan kapal laut); (d) Informasi titik panas (hotspot); dan (e)
Informasi tentang tingkat kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2. Klimatologi: Layanan di bidang klimatologi antara lain: (a) Prakiraan musim; (b)
Informasi iklim khusus; (c) Analisis dan prakiraan curah hujan bulanan/dasarian;
(d) Tren curah hujan; (e) Informasi kualitas udara; (f) Analisis iklim ekstrim; (g)
Informasi iklim terapan (peta potensi energi baru terbarukan, informasi potensi
DBD, dst); (h) Informasi perubahan iklim (keterpaparan dan/atau proyeksi); dan
(i) Pengambilan dan pengujian sampel parameter iklim dan kualitas udara
(laboratorium).

3. Geofisika: Layanan di bidang geofisika antara lain: (a) Informasi gempabumi dan
peringatan dini tsunami; (b) Peta seismisitas; (c) Informasi tanda waktu (hilal dan
gerhana); (d) Informasi geofisika potensial (gravitasi, magnet bumi, dan hari
guruh/petir); (e) Peta rendaman tsunami; dan (f) Informasi seismologi teknik
(shake map), peta mikrozonasi dan percepatan tanah.

4. Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi: Layanan di bidang
instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi antara lain: (a) Data
meteorologi, klimatologi, dan geofisika (suhu, curah hujan, angin, dan grid); (b)
Kalibrasi (peralatan MKG); (c) Konsultasi (untuk penerapan informasi khusus
MKG); dan (d) Sewa peralatan MKG.
BMKG telah membangun 3 (tiga) pilar utama sebagai pilar pembangunan MKG

yaitu: (1) Sistem Peringatan Dini Meteorologi (Indonesia Meteorology Early Warning
System – InaMEWS); (2) Sistem Peringatan Dini Klimatologi (Indonesia Climatology Early
Warning System – InaCEWS); dan (3) Sistem Peringatan Dini Tsunami (Indonesia Tsunami
Early Warning System – InaTEWS).

InaMEWS berfungsi untuk menyediakan informasi cuaca dalam basis harian dan
mingguan. Informasi tentang cuaca sangatlah penting untuk kepentingan perhubungan,
pertanian, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Di bidang kebencanaan informasi
cuaca ini digunakan untuk memprediksi potensi bencana hidrometeorologis seperti
kebakaran hutan, banjir, banjir bandang, gerakan tanah/longsor, cuaca ekstrem,
gelombang tinggi, rob, kekeringan.

42

InaCEWS menyediakan informasi cuaca untuk hingga 10 hari, sebulan, 3 bulan,
dan satu musim ke depan. InaCEWS kepanjangan tangan dari MEWS. InaCEWS
berfungsi untuk menyampaikan informasi peringatan dini iklim ekstrim yang tepat
waktu dan berdampak pada sektor terkait (pertanian, pekerjaan umum, kesehatan, air,
energi, penanggulangan bencana) serta menjadi panduan bagi tindak lanjut upaya
antisipasi, mitigasi dan adaptasi berbagai sektor terhadap dampak buruk kejadian iklim
ekstrim tersebut. Informasi InaCEWS meliputi: (1) Potensi kekeringan meteorologis; (2)
Potensi curah hujan tinggi; dan (3) Potensi terjadi fenomena El Nino dan La Nina.

Berkaitan dengan tsunami, sistem InaTEWS menggabungkan antara data
seismik, data Global Positioning System (GPS), data buoy, dan data tide gauge. Pada sistem
InaTEWS, data seismik menjadi ujung tombak observasi, karena dapat mendeteksi
potensi tsunami dalam waktu 4-5 menit setelah kejadian gempa bumi. Hingga saat ini
BMKG telah memasang 411 stasiun monitoring gempa bumi (seismograf) yang tersebar
di seluruh Indonesia.

Dalam penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami
BMKG mengoperasikan multimoda diseminasi InaTEWS antara lain: (1) SMS (registrasi
nomor HP); (2) SMS (Local Based Service); (3) DVB (Digital Video Broadcast); (4) WRS
(Warning Receiver System); (5) Televisi (running text, stop press, breaking news); (6)
Radio; (7) Aplikasi Info BMKG (mobile); (8) Aplikasi WRS BMKG (mobile); (9) E-mail; (10)
Faximile-official; (11) Website; (12) Whatsapp dan Telegram; (13) Media sosial media
(Twitter, Facebook, Instragram, Telegram), dan (14) Sirine tsunami.

Pengamatan gunung api aktif dilaksanakan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM. Dari 127 gunung api
aktif, PVMBG memantau 69 gunung api melalui 74 pos pengamatan gunung api (PGA)
selama 24 jam dengan menggunakan peralatan stasiun seismik, stasiun GPS, stasiun
Tiltmeter, CCTV, Thermal Camera, electronic distance measurement (EDM), pengukur gas
DOAS, dan Drone.

Produk PVMBG ditampilkan dalam laman PVMBG dan aplikasi MAGMA
Indonesia (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia)
antara lain: (1) Informasi dan rekomendasi tingkat aktivitas gunung api (Volcanic Activity
Report - VAR); (2) Informasi abu vulkanik untuk keselamatan penerbangan (Volcano
Observatory Notice for Aviation - VONA). Selain ditampilkan di dalam web, informasi ini
dikirimkan via email secara simultan ke stakeholder dalam maupun luar negeri yang
terkait dengan keselamatan penerbangan di antaranya BMKG, Kemenhub, Bandara Air
Traffic Control (ATC), Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, VAAC Tokyo, pilot,
dll; (3) Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api (KRB Gunung Api); (4) Informasi
gempa bumi terkini (M>5.0 SR) dan gempa bumi dirasakan dengan sumber data dari
BMKG.38

Produk peta rawan bencana PVMBG antara lain: (1) Peta Kawasan Rawan
Bahaya Gunung api (26 lembar); (2) Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api (62
lembar), (3) Peta Geologi Gunung api (35 lembar), (4) Peta Zona Kerentanan Gerakan
Tanah (129 lembar), (5) Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi (39 lembar); dan
Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami (24 lembar).39

PVMBG memiliki sistem pemantauan gerakan tanah/longsor atau Landslide Early
Warning System (LEWS). Pusat pemantauan LEWS di Bandung memantau aktivitas

38 PVMBG (2021). MAGMA Indonesia. https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/magma-indonesia, diakses pada 25 Desember 2021.
39 PVMBG (2021). Galeri PVMBG. https://vsi.esdm.go.id/gallery/index.php?/categories, diakses pada 25 Desember 2021.

43

gunung api dan mengumpulkan informasi kejadian gempa bumi, tsunami, serta gerakan
tanah di seluruh Indonesia. Sistem peringatan dini gerakan tanah dibangun oleh PVMBG
dan BMKG. Dengan tumpang susun data InaMEWS dan InaCEWS BMKG (prakiraan
curah hujan: bulanan, mingguan, dasarian, harian) dengan zona potensi gerakan tanah
bulanan PVMBG serta peta batas administrasi dihasilkan Peta Prakiraan Wilayah
Potensi Terjadi Gerakan Tanah dengan skala kecamatan. Peta ini diperbaharui tiap akhir
bulan dan di sebarkan ke pemerintah kabupaten/kota dan dapat juga diunduh di
www.bgl.esdm.go.id atau www.vsi.esdm.go.id.

Kotak 1: Dampak Erupsi Gunung Agung pada Penerbangan
Gunung Agung adalah gunung api aktif di Pulau Bali setinggi 3.145 meter di atas permukaan laut
(MDPL). Pada 25 November 2017 pukul 17:30 WITA Gunung Agung erupsi dengan kolom abu setinggi
1.500 meter di atas puncak gunung. PVMBG menetapkan level status bahaya Gunung Agung menjadi
Level III (Siaga) atau VONA ORANYE. Pada 27 November 2017 pukul 06.00 WITA status Gunungapi
Agung dinaikkan ke Level IV (Awas) atau VONA MERAH. Selanjutnya pada 11 Januari 2018, pukul
17:54 WITA Gunung Agung kembali erupsi dengan ketinggian kolom erupsi mencapai sekitar 2.500
meter di atas puncak gunung. Dengan semakin menurunnya aktivitas Gunung Agung, mulai 10 Februari
2018 pukul 09.00 WITA status Gunung Agung diturunkan dari Level IV (Awas) ke Level III (Siaga).
Penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak erupsi Gunung Agung. AirNav Indonesia
mengeluarkan NOTAM A4242/17 mengenai keselamatan penerbangan pesawat dari dan menuju Bali dan
Lombok. Bandara Internasional Lombok Praya di Pulau Lombok ditutup pada 26 November 2017, pukul
05.55 WITA hingga 27 November 2017, pukul 06.00 WITA. Sementara itu Bandara Internasional Ngurah
Rai di Bali ditutup mulai 27 November 2017 pukul 07:15 WITA hingga 29 November 2017 pukul 07.00
WITA. Selain itu dua bandara di Jawa Timur, yaitu Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi dan Bandara
Notohadinegoro di Jember juga ditutup.
Dampak dari penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai seluruh penerbangan domestik dan
internasional menuju dan dari Denpasar dibatalkan. Pesawat yang tengah mengudara dialihkan ke
bandara-bandara terdekat seperti Juanda, Makassar, Lombok atau Kupang. Penutupan bandara ini
mempengaruhi 445 penerbangan dan menyebabkan sedikitnya 59.000 penumpang terdampar pada 27
November 2017. Maskapai Garuda Indonesia membatalkan penerbangan sebanyak 223 terdiri dari 183
penerbangan dari dan menuju Bali, dan 40 penerbangan dari dan menuju Lombok.
Pulau Bali sebagai tujuan pariwisata skala nasional maupun internasional mengalami pengaruh
signifikan pada sektor pariwisatanya. Menurut data ASITA, ratusan penerbangan menuju Bali dari
berbagai negara seperti Tiongkok, Hongkong, Australia, dan Asia lainnya, dibatalkan oleh para maskapai
dengan alasan keamanan. Pembatalan penerbangan ini pun turut berdampak pada pembatalan reservasi
hotel yang akan ditinggali oleh para wisatawan.
Efek berantai lain dari adanya erupsi dan penutupan bandara adalah dirilisnya travel advisory
atau saran bepergian yang dikeluarkan oleh 10 negara di dunia. Banyak wisatawan dunia yang ingin
berkunjung ke Bali namun akhirnya membatalkan perjalanannya. Berdasarkan data PHRI cabang Bali,
kunjungan wisatawan ke Bali menurun hingga 30-40%. Pada kondisi normal tingkat hunian mencapai 60-
80%, tetapi kini tingkat hunian hanya mencapai 20%.
Secara total diperkirakan Bali kehilangan pemasukan senilai Rp.234 miliar per hari akibat erupsi
Gunung Agung. Kementerian Pariwisata menaksir jika gangguan terhadap lalu lintas udara berlanjut,
maka Indonesia dapat kehilangan pemasukan hingga Rp.9 triliun pada bulan Desember 2017. [Sumber:
BNPB, MAGMA Indonesia, The Jakarta Post, Kompas, TodayOnline, Merdeka]

Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir (Flood Early
Warning System - FEWS). FEWS menggabungkan data observasi curah hujan muka air

44

serta dan prediksi cuaca dari BMKG untuk menghasilkan prediksi muka air dengan
metode rainfall-runoff. Data didukung oleh berbagai institusi seperti BMKG, Balai Besar
Wilayah Sungai (Balai BWS), Dinas PU, dan lain-lain. Kementerian PUPR juga memiliki
sistem peringatan dini banjir telemetri yang mencatat tinggi muka air di beberapa pintu
air dan pos pengamatan.

Sejak tahun 2015-2020, BNPB telah melaksanakan pemasangan sistem
peringatan dini LEWS dan FEWS di 135 lokasi kabupaten/kota dengan risiko sedang dan
tinggi. Total LEWS sebanyak 104 lokasi, FEWS sebanyak 27 lokasi, dan sirine tsunami
sebanyak 4 lokasi.

Gambar 2: Sebaran LEWS dan FEWS yang Dipasang BNPB

Sumber: BNPB.

Selain itu BMKG bekerjasama dengan Kementerian PUPR, KKP, BIG, BNPB dan
BPBD, membangun dan mengembangkan Coastal Inundation Forecasting System
(InaCIFS) yang merupakan sistem monitoring dini banjir pesisir dengan asistensi dari
WMO. Saat ini InaCIFS baru diimplementasikan di wilayah Jakarta dan Semarang
dengan pertimbangan kedua area tersebut memiliki dampak besar akibat adanya banjir
pesisir/rob. Ke depannya, BMKG akan memperluas cakupan di seluruh wilayah pesisir
Indonesia yang berpotensi terdampak.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BMKG mengembangkan Sistem Peringatan
Kebakaran Hutan (Spartan) dan dapat diakses masyarakat secara umum. Untuk
pencegahan karhutla, BMKG bertugas untuk memberikan segala bentuk informasi yang
berhubungan dengan kemungkinan terjadinya karhutla, di antaranya informasi peta
sebaran dan trayektori asap kebakaran hutan, informasi titik api (geohotspot), informasi
hari tanpa hujan, informasi potensi pertumbuhan awan hujan, dan informasi sistem
peringatan kebakaran hutan atau Fire Danger Rating Sistem (FDRS). Untuk pengindraan
jauh BMKG menggunakan satelit Himawari-8 LAPAN, sedangkan untuk deteksi hotspot
(titik api) karhutla menggunakan sensor VIIRS dan MODIS pada satelit polar (NOAA20,
S-NPP, TERRA dan AQUA).

Sadewa merupakan sebuah sistem informasi peringatan dini bencana terkait
kondisi atmosfer ekstrem yang didukung satelit penginderaan jauh dan model dinamika

45

atmosfer (Himawari-8). Aplikasi ini adalah produk penelitian dan pengembangan yang
dikembangkan oleh Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer (PSTA) - Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk mendukung kegiatan litbang
maupun aplikasinya oleh badan-badan operasional terkait seperti Weather and
Research Forecasting (WRF) 3.9, prakiraan daerah potensi banjir (BMKG), prakiraan
gerakan tanah (BNPB), karhutla, dan lain-lain.

Lembaga negara yang bertanggung jawab pada urusan kebakaran hutan dan
lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem Informasi
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) KLHK menjadi rujukan utama untuk
informasi dan pengendalian karhutla. SiPongi dapat diakses di:
http://sipongi.menlhk.go.id/. SiPongi berbasis data satelit NOAA dan Tera serta dibantu
cahaya matahari. Cara kerjanya adalah dengan menangkap suhu dan luasan titik api lalu
disampaikan ke pusat informasi dan ditampilkan ke laman SiPongi. Aplikasi ini memiliki
dua tampilan, yang bisa dibuka masyarakat maupun khusus pihak internal KLHK dengan
unit-unit terkait dalam permasalahan kebakaran hutan. Sistem informasi SiPongi
menjadi dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik
panas, serta menjadi sumber informasi paling valid untuk masyarakat.

Sistem peringatan dini wabah penyakit dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan dengan memakai aplikasi Early Warning, Alert and Response System (EWARS).
EWARS dikembangkan oleh WHO untuk meningkatkan deteksi terhadap wabah
penyakit pada kondisi kegawatdaruratan sebagai suatu sistem surveilans epidemiologi.
EWARS dapat digunakan dengan mudah dan biaya murah dalam mendeteksi secara
cepat suatu wabah penyakit. Terdapat suatu istilah “EWARS in box” yang digunakan.
Seperti arti katanya terdapat suatu kotak yang berisi semua alat yang dibutuhkan untuk
melakukan surveilans epidemiologi dan melakukan respons. Kotak tersebut dapat
digunakan pada kondisi tempat yang mengalami kesulitan internet atau listrik.
Peralatan tersebut berupa laptop, mobile phone dan server lokal. Disediakan juga
generator listrik, charger generator tersebut; hal ini disediakan agar laptop atau mobile
phone tersebut dapat berfungsi penuh selama 24 jam.

WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan
sektor kesehatan untuk mengimplementasikan EWARS. Sebagai pelaksana aktif adalah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menjalankan surveilans epidemiologi.
Salah satu tujuan surveilans epidemiologi adalah untuk deteksi dini penyakit potensial
Kejadian Luar Biasa (KLB). Selama ini dikembangkan melalui Sistem Kewaspadaan Dini
(SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan menganalisa secara terus-menerus Laporan
mingguan (W2) yang bersumber dari Puskesmas yang berada di tingkat kecamatan.
Sejak tahun 2017 Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan juga telah mendapat
dukungan BMKG dalam menyusun Informasi Peringatan Dini Demam Berdarah Dengue
(DBD) Berbasis Iklim yang disebut DBDKLIM.

46

Kementerian Pertanian menerapkan sistem peringatan dini dan penanganan
dampak perubahan iklim pada sektor pertanian untuk komoditas tanaman pangan,
tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Sistem peringatan dini ini
dilakukan berdasarkan: (1) Hasil prakiraan iklim dan Dampak Perubahan Iklim yang
dikeluarkan oleh BMKG; (2) Informasi prakiraan organisme pengganggu tumbuhan
(OPT) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
(BBPOPT); dan (3) Informasi Penyakit Hewan Menular yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Untuk prakiraan iklim dan dampak pembahan iklim terdiri atas: (1) Prediksi El
Nino Southern Oscillation (ENSO); (2) Prakiraan musim (sifat, awal, serta pergeseran
musim hujan dan musim kemarau berdasarkan zona musim di Indonesia); (3) Prakiraan
hujan bulanan; (4) Potensi banjir dan kekeringan; dan (5) Potensi kebakaran lahan.
Informasi prakiraan OPT meliputi: (1) Jenis dan sebaran OPT; dan (2) Prakiraan
serangan OPT. Sedangkan untuk informasi Penyakit Hewan Menular meliputi: (1)
Sebaran penyakit hewan; dan (2) Prakiraan serangan penyakit hewan.

Sistem peringatan dini sektor pertanian disebut Si-Perditan dan dapat diakses di
http://sipetani.pertanian.go.id:8081/siperditan/index.php. Si-Perditan ini sangat
bermanfaat untuk menginformasikan perubahan iklim bagi masyarakat petani untuk
mengurangi kegagalan panen dan turunnya produksi pertanian. Sistem ini berbasis
webGIS dan mampu diakses melalui mobile browser yang dapat membantu pihak
pengambil keputusan di Kementan maupun pemerintah daerah baik tingkat provinsi
dan kabupaten di seluruh Indonesia serta dapat secara interaktif petani berkomunikasi
dengan petugas pertanian dalam memperoleh bantuan terkait perencanaan pola tanam,
penanganan dampak banjir dan kekeringan dan serangan OPT maupun penyakit hewan.

Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas penanganan potensi
bencana pada sektor transportasi. Pada sektor transportasi laut, misalkan saja,
Kemenhub melakukan pemasangan Warning Receiver System New Generation
(WRSnGen) untuk membantu proses percepatan deteksi dan penyampaian informasi
kejadian gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia. Hingga 2020, WRSnGen sudah
terdapat di 316 Lokasi dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021
Kemenhub akan memasang lagi WRSnGen di 100 lokasi baru. Selain itu, untuk sistem
peringatan dini, manajemen dan mitigasi risiko dan contigency plan transportasi laut,
Kemenhub memiliki 23 unit dan lokasi Vessel Traffic Service (VTS) yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia. Fasilitas VTS ini diintegrasikan dengan sensor WRSnGen di
Pelabuhan yang rawan tsunami dan dapat dimonitor melalui Marine Command Center
(MCC) di Kantor Pusat. Prioritas penempatan warning receiver system berada di
Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur dan MCC di Kantor Pusat.40

Untuk memberikan dukungan kenavigasian Kemenhub menugaskan 75 Kapal
Kenavigasian untuk penanganan bencana. Selain itu ada dukungan kapal patroli
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam rangka penanggulangan bencana
sebanyak 41 unit kapal yang tersebar di 5 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP).

BNPB kemudian mengembangkan sistem peringatan dini masing-masing bahaya
itu menjadi sistem peringatan dini multi bahaya. Sistem Peringatan Dini Multi
Bahaya/Ancaman Bencana (MHEWS) merupakan suatu sistem yang mampu mengatasi
beberapa bahaya dan/atau dampak dari jenis bahaya yang sama atau berbeda. Kejadian
bahaya dalam konteks ini dapat terjadi secara sendirian, bersamaan, berjenjang atau

40 Paparan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjudul "Strategi Ketangguhan Sarana Prasarana Transportasi di Daerah Rawan Bencana" pada Hari II Rakornas PB
tanggal 4 Maret 2021 di Jakarta.

47

kumulatif dari waktu ke waktu. Sistem ini memiliki kemampuan untuk memperingatkan
satu atau lebih bahaya, meningkatkan efisiensi dan konsistensi peringatan melalui
mekanisme dan kapasitas yang terkoordinasi dan kompatibel, melibatkan berbagai
disiplin ilmu untuk identifikasi bahaya dan pemantauan yang diperbarui dan akurat
untuk berbagai bahaya”. 41 Bahaya dalam hal ini mencakup proses dan fenomena
biologis, lingkungan, geologis, hidrometeorologis dan teknologi.

Gambar 3: Platform Sistem Peringatan Dini Ancaman Bencana yang Ada dengan Potensi
Integrasi dalam Platform Payung MHEWS

Sumber: Deltares (tanpa tahun).42

Pemerintah Indonesia, melalui BNPB membangun Sistem Peringatan Dini Multi
Ancaman Bencana pada awal tahun 2019. Konsep lengkapnya terdapat dalam dokumen
berjudul “Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Tahun 2020-
2024”. 43 Konsep Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana ini dibangun dari
sistem peringatan dini yang sudah ada sebelumnya, seperti banjir, gempa bumi, tsunami,
cuaca ekstrem, dan lain-lain seperti dapat dilihat pada gambar 3 di atas. Sistem ini
melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dapat dilihat pada berikut ini.

41 BNPB (2019). Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Tahun 2020-2024. Jakarta, hal. 9.
42 Deltares, Baseline Study and Analytics on Systems Readiness and Stakeholder Capacity for an End-to-End Multi-Hazard Early Warning System Platform
in Indonesia: Draft Technical Report, hal. 54.

43 BNPB (2019). Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Tahun 2020-2024. Jakarta, hal. ii.
48

Tabel 15: Kementerian/Lembaga Pelaku Peringatan Dini Bencana

Jenis Bencana K/L yang Terlibat

Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Kemen ESDM, Kemen PUPR, BNPB, BPPT, BIG

Banjir Kemen PUPR, BMKG, BNPB, BPPT, BIG

Letusan Gunung Api Kemen ESDM, BMKG, Kemen PUPR, BNPB, LAPAN

Pergerakan Tanah Kemen ESDM, BMKG, BNPB, BPPT

Kekeringan BMKG, Kementan, BRG, Kemen PUPR, BNPB, BPPT

Cuaca Ekstrem BMKG, BNPB, LAPAN

Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, BRG, BMKG, BNPB, BPPT, LAPAN

Epidemi Kemenkes, Kementan, BMKG, BNPB

Nuklir Bapeten, BMKG, BNPB

Teknologi Industri Kemenperin, KLHK, Kemen BUMN, BMKG, BNPB

Sumber: Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Tahun 2020-2024, BNPB

Perkembangan, Tantangan dan Peluang

Ada beberapa pembelajaran untuk penguatan InaTEWS. Pertama,
InaTEWS harus disiapkan untuk menghadapi segala jenis ancaman
tsunami, khususnya yang bersifat short lead-time tsunami (Aceh 2004,
Mentawai 2010, Selat Sunda 2018, Palu 2018). Kedua, respons terhadap ancaman
tsunami didasarkan pada pemahaman keliru terhadap tanda gempa besar (Mentawai
2010) dan lamanya waktu lead-time tsunami (lead-time tsunami di Pulau Pagai
diasumsikan sama dengan Jawa dan Sumatra). Ketiga, diseminasi peringatan dini
tsunami melalui institusi pemerintah tidak mencapai masyarakat di wilayah bencana, di
antaranya akibat ketidakberfungsian alat peringatan dini, dan begitu pula dengan
sistem pendukung (TNI, POLRI) di mana masyarakat mendapatkan info via radio dan TV
(Mentawai 2010, Sumatra bagian Utara 2012, Bengkulu 2016). Keempat, penataan
ruang wilayah pantai harus berbasis risiko bencana tsunami. Jumlah korban tsunami
yang sangat besar selalu disebabkan oleh tata ruang wilayah pantai yang buruk (Aceh
2004, Pangandaran 2006, Mentawai 2010, Palu 2018, Selat Sunda 2018). Kelima,
pendidikan publik atas ancaman tsunami harus berbasis karakteristik risiko yang
bersifat lokal, bukan karakteristik umum. Pengetahuan tradisional berperan dalam
penyelamatan terhadap ancaman tsunami (kasus Simeulue 2004, Palu 2018).
LIPI telah menyusun Roadmap Riset Penguatan InaTEWS 2020-2024, yang pada
akhirnya diharapkan akan menghasilkan Peta Risiko Tsunami dengan Skala 1:25.000
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis risiko tsunami. LIPI juga terus
melakukan ekspedisi riset oseanografi dan geosains kelautan di Kawasan Indonesia
Timur dengan kerja sama dengan mitra asing menggunakan armada kapal riset nasional
yang dikelola oleh LIPI.
BPPT mengembangkan prediksi bencana berbasis kecerdasan artifisial untuk
memprediksi potensi tsunami saat terjadi gempa yang disebut Peka Tsunami. Peka
Tsunami memberikan rekomendasi terhadap sebuah data dan kejadian yang dibangun
menggunakan time series. Peka tsunami merupakan sistem prediksi tsunami, waktu
tempuh, lokasi dan ketinggian gelombang. Sistem tersebut akan mengeluarkan prediksi
tsunami jika terjadi gempa bumi dengan skala tertentu pada wilayah tertentu. Sistem itu
juga memberikan prediksi waktu tempuh, lokasi tertentu di sepanjang pantai, dan
perkiraan tinggi gelombang (run-up) pada saat mencapai daratan. Harapannya, Peka
Tsunami bisa membantu mempercepat proses pengambilan keputusan untuk
meningkatkan akurasi dan kecepatan peringatan dini tsunami yang dilakukan oleh
BMKG.

49

Sistem peringatan dini tsunami akibat gunung api perlu diupayakan oleh berbagai
pihak terutama Badan Geologi, BMKG, BIG dan BPPT. Mitigasi bencana geologi paling
efektif adalah dengan mengupayakan penataan ruang yang berbasis Peta Kawasan
Rawan Bencana Geologi di mana hal ini perlu didukung oleh pemerintah daerah
setempat. Implementasi dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
memperlemah pemerintahan daerah, khususnya Dinas ESDM dalam penyiapan data
dan keterlibatan dalam mitigasi bencana geologis. Perlu dikaji kembali efektivitas UU
No. 23/2014 terkait dengan implementasi mitigasi bencana geologis.

Seusai tsunami di Selat Sunda pada Desember 2018, dana sebesar Rp500 miliar
dialokasikan BPPT untuk membuat dan menempatkan 4 (empat) unit buoy tsunami
serta memasang kabel laut (CBT) di sejumlah perairan di Indonesia pada 2019. Saat ini
kecuali buoy dan kabel laut, alat-alat sudah terpasang dan bisa terpantau dan diakses
secara terbuka di situs National Ocean Data Center (NODC) yaitu nodc.id. Di situs itu
terpantau lokasi Tide Gaude, IDSL, High Frenquency Radar BMKG. Adapun Buoy dan
kabel laut belum terintegrasi di data NODC karena membutuhkan waktu
pengintegrasian data usai rampung dipasang akhir tahun 2019. NODC
mengintegrasikan data-data dari 13 kementerian lembaga terkait kelautan, termasuk
data-data alat-alat mitigasi bencana. Pengumpulan data ini agar menjadi decision support
system pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil bisa makin kuat karena
berdasarkan data-data di lapangan. Termasuk kebijakan mitigasi bencana dari lembaga
yang punya tugas pokok yakni BMKG.

Sebagai strategi mitigasi, Badan Geologi telah menetapkan milestone berupa
pemasangan Very Small Aperture Terminal (VSAT) di lokasi-lokasi terpilih. Gunung api
pulau dan gunung api remote memiliki kendala sistem transmisi data dan komunikasi,
sehingga perlu penguatan jaringan lokasi VSAT. Dari 6 (enam) gunung bawah laut, 2
(dua) terletak di laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter (G. Hobal dan G.
Banu Wawuhu), 4 (empat) gunung lainnya terletak di laut dalam. Mitigasi gunung api
diterapkan pada gunung api yang terletak di laut dangkal, dan untuk yang terletak di laut
dalam tidak ada catatan sejarah tsunami. Di tahun 2019-2020 sudah dilakukan
pemasangan sistem pemantauan di Anak G. Krakatau dan di G. Hobal-Ile Werung (di
laut) pemasangan peralatan sistem pemantauan di pinggir pantai.

Salah satu program utama pemerintah dalam mitigasi tsunami adalah
penanaman mangrove. Penanaman mangrove penting sebagai buffer zone tsunami
karena dapat mengurangi sampai 50% kerusakan akibat tsunami. Tahun 2020 ada
program penanaman mangrove seluas 150.000 dan diharapkan pemerintah daerah di
kawasan rawan tsunami melanjutkan upaya ini di daerah mereka masing-masing. Dalam
lima tahun ke depan (2020-2024) pemerintah akan merestorasi 640 ribu hektar hutan
mangrove.44

Kemen ESDM melalui Badan Geologi adalah salah satu leading sector dalam
pengurangan risiko bencana geologi di Indonesia. Tsunami akibat gunung api langka
terjadi, namun jika terjadi dapat berpotensi mengakibatkan bencana yang besar jika
tidak dapat diantisipasi. Kejadian yang jarang terjadi berpotensi menimbulkan
kelengahan di mana salah satu contohnya adalah perawatan peralatan mitigasi tidak
terjaga baik. Peralatan canggih bukan jaminan keamanan. Peralatan pemantau gunung
api didesain untuk memantau aktivitas vulkanik (pergerakan magma) dan tidak dapat
digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda sebelum (precursors) kejadian longsoran

44 Paparan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan berjudul "Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi
Kebijakan Bencana Gempabumi, Tsunami dan Hidrometeorologis" pada Hari II Rakornas PB tanggal 4 Maret 2021 di Jakarta.

50

tubuh gunung maupun tsunami. Longsoran tubuh gunung api dan tsunami sebagai
bahaya ikutan aktivitas vulkanik tidak dapat diprediksi kejadiannya.45

BMKG tengah mengembangkan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi (Indonesia
Earthquake Early Warning System - InaEEWS). Sistem ini akan memberikan informasi
lebih dini sebelum gempa kuat melanda suatu kawasan. InaEEWS merupakan sistem
deteksi dini gempa kuat dengan mekanisme memberikan peringatan dini berdasarkan
prediksi waktu tiba gelombang S (shear) yang berpotensi menimbulkan guncangan
signifikan dengan memanfaatkan gelombang P (pressure) untuk memberikan sinyal
peringatan. Sistem ini tidak meramal kapan terjadi gempa besar, tetapi lebih memberi
peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi gempa kuat dalam hitungan
beberapa detik hingga beberapa puluh detik ke depan. Sistem ini tidak saja bermanfaat
bagi masyarakat agar dapat bertindak lebih cepat menyelamatkan diri, tetapi juga dapat
mengamankan objek vital berbasis respons instrumen. Sistem transportasi cepat, MRT,
penerbangan dan industri penting dapat dinon-aktifkan seketika (shut down) beberapa
detik lebih awal sebelum gempa menimbulkan guncangan dan kerusakan.

Berkaitan dengan ancaman pergerakan tanah atau longsor, BPPT
mengembangkan LEWS atau Landslide Early Warning System. Teknologi ini tersusun dari
Modul Induk (Coordinator) yang terdiri dari Rain Gauge, Data Logger, Radio Transceiver,
SMS Gateway, Sirine Evakuasi, Solar cell panel dan Catu daya baterai; dan Modul Anak
(Slave) yang terdiri dari sensor Soil Moisture, Tilt Meter, Accelerometer, Pressure Transducer
yang dilengkapi dengan solar panel, catu daya baterai dan penangkal petir.

LIPI melakukan pemodelan iklim dan pemodelan hidrologi untuk prediksi
hidrometeorologi di kawasan DAS. Model hidrologi pada Sistem Informasi Geografis
(SIG) dapat digunakan sebagai pendeteksi dan identifikasi lokasi-lokasi yang rawan
terhadap banjir. Pengembangan model didasarkan pada tipologi wilayah meliputi aliran
langsung permukaan secara kualitatif serta grid spasial arah aliran, akumulasi aliran
serta konsentrasi aliran.46

BPPT mengembangkan prediksi bencana berbasis kecerdasan artifisial untuk
memprediksi karhutla yang disebut Peka Api agar bisa dilakukan upaya mitigasi dan
pencegahannya. Peka Api merupakan sistem prediksi kebakaran hutan dan lahan yang
mencakup prediksi untuk periode delapan harian dan satu bulan ke depan dan
memberikan rekomendasi terhadap sebuah data dan kejadian yang dibangun
menggunakan time series. Sistem itu juga menggunakan machine learning dan memberi
rekomendasi untuk pembuatan keputusan peringatan dini terhadap risiko karhutla di
suatu wilayah. Sistem ini memiliki hyperparameter input dengan menggunakan citra
satelit, sensor lapangan, dan parameter lainnya. Peka Api juga melakukan pemantauan
devegetasi hutan dan lahan dan bisa membantu mempercepat proses pengambilan
keputusan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan peringatan dini tsunami yang
dilakukan oleh BMKG.47

BPPT juga mengembangkan sistem prakiraan tinggi muka air tanah (TMAT) lahan
gambut berbasis kecerdasan artifisial. Hasil prakiraan tersebut menjadi dasar
rekomendasi kebijakan upaya dini mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Data observasi
tinggi muka air (TMA) lahan gambut dapat memberikan informasi langsung mengenai
kondisi lahan gambut di tempat tersebut. Dengan metodologi yang tepat, prakiraan

45 Paparan Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono berjudul "Peringatan Dini Membangun Kesiapsiagaan Bencana Geologi" pada Hari II Rakornas PB tanggal 4 Maret 2021 di
Jakarta.
46 Paparan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko pada Hari II Rakornas PB tanggal 4 Maret 2021 di Jakarta.
47 Berita Satu (2021). Peka, Peringatan Dini Bencana Berbasis Kecerdasan Buatan Karya BPPT. https://www.beritasatu.com/nasional/722729/peka-peringatan-dini-bencana-
berbasis-kecerdasan-buatan-karya-bppt, diakses pada 16 November 2021.

51

TMA akan sangat membantu pengambilan keputusan, kapan dan di mana Teknologi
Modifikasi Cuaca (TMC) harus dilaksanakan. Idealnya, TMC dilaksanakan sebagai
langkah antisipatif untuk menghindari karhutla dengan cara pembasahan lahan gambut
untuk mencegah lahan gambut semakin kering. Selain itu TMC juga harus dilaksanakan
ketika masih ada potensi pertumbuhan awan-awan penghujan, sehingga hasilnya dapat
lebih optimal.48

Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak BMKG yang dinamai System for Multi
Generations Weather Model Analysis and Impact Forecast atau BMKG Signature
merupakan platform yang mengumpulkan prediksi cuaca multi-model dan
menggabungkannya dengan peta kerentanan dan keterpaparan untuk memberikan
prakiraan berbasis dampak. Sistem ini masih dalam pengembangan, tetapi pada
akhirnya akan memberikan prakiraan dampak untuk banjir (petir), tanah longsor,
gelombang, badai, tornado kecil, kilat, hujan es, kekeringan, dan kebakaran hutan.
Menggunakan matriks dampak/kemungkinan, sistem menentukan tingkat risiko.
Antarmuka pengguna memungkinkan peramal mengedit tingkat risiko spasial dan
mengirimkan peringatan Protokol Peringatan Umum (Common Alerting Protocol/CAP).

BMKG juga menggunakan media sosial untuk memperluas cakupan penyebaran
informasi terkini seperti cuaca ekstrim, iklim ekstrim, gempa bumi, dan tsunami. Aplikasi
Info BMKG menggunakan open data BMKG dan dapat diunduh secara gratis di Apps
Store serta Google Play. Per akhir tahun 2020, Info BMKG telah di unduh sebanyak
6.640.000 pengguna berbasis android dan 572.000 pengguna iOS. Melalui Info BMKG,
masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang cuaca, gempa, peta iklim,
kualitas udara, cuaca maritim, cuaca bandara, titik panas, peringatan dini dan lainnya.

BMKG memiliki akun resmi Twitter @info BMKG dengan 129,5 ribu cuitan
(tweets), Per tanggal 28 Desember 2021, Twitter @infoBMKG memiliki 6,1 juta pengikut
(followers) pada 28 Desember 2021. Selain itu akun Instagram resmi @infoBMKG juga
ada 10,921 posts dan 4,3 juta pengikut. TikTok @InfoBMKG merupakan sebuah media
penyebaran informasi baru yang dimiliki BMKG. Akun ini dibuat sebagai wujud adaptasi
BMKG terhadap perkembangan media baru di Indonesia dengan harapan agar lebih
banyak menjangkau publik dari berbagai kalangan. Akun ini dibuat sejak Agustus 2019,
dan hingga Desember 2020 telah memiliki 64 ribu pengikut. Berbeda dengan akun
media sosial lainnya yang dimiliki BMKG, akun TikTok BMKG lebih mengutamakan isi
yang bersifat menghibur karena para pengguna TikTok rata-rata adalah usia remaja
hingga dewasa awal yang lebih tertarik dengan konten-konten bersifat entertaining.

Pada awal tahun 2019 Pemerintah Indonesia, melalui BNPB, meluncurkan
dokumen “Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Tahun 2020-
2024”. 49 Sistem peringatan dini yang terintegrasi, menyeluruh, efektif dan efisien
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Rencana
Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana ini adalah sistem peringatan dini
yang terpusat pada masyarakat (people-centered early warning systems) yang
mempertimbangkan empat unsur kunci meliputi pengetahuan risiko, pemantauan dan
layanan peringatan, penyebarluasan peringatan dan kemampuan respons dari
masyarakat.

Untuk mendukung sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat

48 Antara News (2021). Memprediksi tsunami-karhutla berbasis kecerdasan artifisial. https://www.antaranews.com/berita/1960280/memprediksi-tsunami-karhutla-berbasis-
kecerdasan-artifisial, diakses pada 16 November 2021.
49 BNPB (2019). Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Tahun 2020-2024. Jakarta, hal. ii.

52

tersebut dibutuhkan manajemen data dan sistem diseminasi yang baik. Data dan
informasi terkait peringatan dini yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga
dikelola oleh BNPB dalam satu Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman
Bencana (Sisnas Perdimana). Sistem ini diharapkan nantinya akan memastikan setiap
individu memperoleh informasi potensi bencana dan peringatan dini secara cepat
sehingga masyarakat dapat menentukan respons yang tepat.

Arsitektur Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana yang dirancang
terdiri dari lapisan-lapisan, yaitu informasi bahaya (hazard(s) information), analisis multi
risiko (multi-risk analysis), peringatan (warnings), diseminasi dan komunikasi
(dissemination and communication), aplikasi strategsi (strategic apps), sistem-sistem
lainnya (other systems), sektor publik (public sector), dan masyarakat terdampak.

Gambar 4: Roadmap Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana

Sumber: BNPB

Peta Jalan (Roadmap) Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman
Bencana terdiri dari 5 (lima) tahap yang meliputi: Fase I: penguatan fondasi, Fase II:
pengembangan, Fase III: integrasi, Fase IV: kolaborasi, dan Fase V: optimalisasi.

53

Halaman sekat 9

54

BAB IX

KEMAJUAN, TANTANGAN, PELUANG, DAN PRIORITAS AKSI
SFDRR 2015-2030

Memahami Risiko Bencana

BMKG memberi layanan informasi melalui InaMEWS, InaCEWS dan
InaTEWS dan ditunjang dengan 5 balai besar dan 183 stasiun di seluruh
wilayah Indonesia. Dalam penyebarluasan informasi tersebut BMKG
menggunakan berbagai macam perangkat diseminasi seperti SMS, Whatsapps, DVB,
WRS, aplikasi InfoBMKG, dan media sosial. Selain itu, BMKG juga mengadakan Sekolah
Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Geofisika (SLG), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan
(SLCN), Sekolah Lapang Penerbangan (SLP) dan Masyarakat Indonesia Sadar Iklim dan
Cuaca (MOSAIC). Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan K/L,
pemerintah daerah, BUMN, relawan penanggulangan bencana, sekolah negeri/swasta,
perguruan tinggi, lembaga usaha, petani, nelayan, dan lain-lain.
SLI merupakan salah satu bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian yang
bertujuan untuk meningkatkan wawasan petani tentang informasi iklim dan cuaca serta
menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan pertanian. Pelaksanaan SLI
melibatkan petani, petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petugas Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Dinas Pertanian, dan instansi terkait
lainnya. Program ini mendapatkan apresiasi dari WMO sebagai bentuk pelayanan iklim
dalam proses adaptasi perubahan iklim, sejalan dengan program global Framework for
Climate Services (GFCS) WMO. Dari tahun 2014-2019, WMO telah tiga kali
memercayakan BMKG melatih peserta SLI dari kawasan Asia-Pacifik melalui Training of
Trainers for Climate Field School (ToT CFS) Asia Pacific.
Dalam Sekolah Lapang Geofisika/SLG para peserta mendapatkan sosialisasi
informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami. Ada 3 materi yang disosialisasikan
pada kegiatan SLG, yaitu (1) Potensi gempabumi dan tsunami di daerah tersebut; (2)
Kesiapsiagaan gempabumi dan tsunami; (3) Produk peringatan dini tsunami; (4) Peran
media dalam penyebaran informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami.
Kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan/SLCN bertujuan untuk memberikan
pengetahuan terkait layanan informasi cuaca dan iklim maritim dari BMKG dan
informasi terkait prakiraan lokasi ikan (PPDPI) yang berasal dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Para nelayan peserta dilatih memahami teknologi informasi cuaca dan
pemetaan titik-titik tangkapan hasil laut melalui sistem Indonesian Weather Information
for Shipping (INA-WIS) yang disediakan oleh BMKG. Dengan bekal keahlian memahami
teknologi tersebut para nelayan dapat memprediksi cuaca ekstrem dan meningkatkan
keselamatan para nelayan saat melaut.
PVMBG menyusun peta kawasan rawan bencana geologi. Peta-peta ini menjadi
acuan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah, misalkan dengan
memasukkannya ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi atau
kabupaten/kota, perencanaan pembangunan daerah, mitigasi bencana geologi, dan lain-
lain. Kerja sama bahu membahu antara pemerintah pusat, daerah, dan keterlibatan
masyarakat serta pemangku kepentingan lain menjadi penting dalam mitigasi bencana
geologi. PVMBG meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan agar terus
memanfaatkan aplikasi MAGMA Indonesia untuk memantau secara realtime informasi

55

seputar pergerakan aktivitas kegeologian di Indonesia, seperti menampilkan peta lokasi
dan waktu kejadian, magnitudo, kedalaman, simbol mekanisme gempa bumi di sekitar
lokasi gempa bumi, nama gunung api terdekat pusat gempa bumi dan sumber data.

Pemerintah Indonesia meluncurkan aplikasi basis data dan informasi bencana
yang disebut DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) pada 2008. DIBI
dikembangkan oleh BNPB dan Bappenas serta beberapa kementerian/lembaga terkait.
DIBI menggunakan metodologi Desinventar dalam pengumpulan, analisis data serta
dampak bencana. Aplikasi Desinventar ini merupakan sistem yang bersifat open source
untuk menyimpan data kejadian, dampak dan penyebab bencana. DIBI dapat diakses
publik pada alamat http://dibi.bnpb.go.id.

DIBI lebih banyak bersifat data kejadian bencana dan dampak bencana di masa
lalu. Sementara itu untuk data risiko bencana terdapat dalam aplikasi InaRISK. InaRISK
adalah portal hasil kajian risiko yang menggunakan arcgis server sebagai data services
yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi
kerugian fisik (Rp), potensi kerugian ekonomi (Rp) dan potensi kerusakan lingkungan
(hektar) dan terintegrasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko
bencana sebagai perangkat pemantauan penurunan indeks risiko bencana. Peta yang
tersedia dalam InaRISK saat ini berskala 1 : 250.000 dan dalam proses pendetailan pada
136 kabupaten/kota menuju skala 1 : 50.000 dan 1 : 25.000. Data hasil kajian risiko
bencana merupakan data dinamis yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi
lapangan.50

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dapat diakses pada InaRISK. Indeks risiko
ini dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari
suatu bencana. Dalam penilaian IRBI ini telah menggunakan parameter-parameter
bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana.

Tujuan IRBI antara lain untuk (1) Memberikan informasi tingkat risiko bencana
tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan
dari bahaya tersebut, (2) Memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu
daerah dibandingkan dengan daerah yang lain, dan (3) Melakukan analisis sebagai dasar
dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik, dan operasionalisasi
penanggulangan bencana.

InaRISK secara resmi diluncurkan pada tanggal 10 November 2016. Aplikasi
InaRISK mempunyai dua versi yaitu InaRISK berbasis website dan telpon pintar
(smartphone). InaRISK berbasis website adalah sistem informasi berbasis GIS yang
menampilkan kajian risiko bencana (bahaya, kapasitas, kerentanan, dan risiko) serta
pemantauan penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. InaRISK juga dapat
menganalisis jumlah penduduk, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan yang
berisiko terpapar bencana. InaRISK berbasis website dapat diakses di alamat
http://inarisk.bnpb.go.id/.51

Sementara itu InaRISK Personal adalah aplikasi Android dan iOS yang
menampilkan tingkat bahaya bencana, sekaligus saran mitigasinya, baik pada fase
sebelum, saat, maupun pasca bencana. Inarisk personal penting dimiliki masyarakat agar
mampu mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi ancaman bencana.
InaRISK Personal dapat diunduh dengan telpon pintar melalui PlayStore untuk Android
dan AppStore untuk iOS.

InaRISK Personal juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian mandiri

50 BNPB (2020). Tentang InaRISK. http://inarisk.bnpb.go.id/about, diakses pada 10 November 2020.
51 BNPB (2019). Panduan Penggunaan InaRISK: Bagaimana Risiko Wilayah Kita? http://inarisk.bnpb.go.id/panduan_singkat_ina.pdf, diakses pada 10 November 2020.

56

untuk pribadi, keluarga dan desa terhadap risiko penyebaran virus SARS-CoV-2
penyebab Covid-19. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengisi sejumlah pertanyaan
sesuai dengan kategori yang tersedia, yaitu pribadi, keluarga, dan desa. Oleh karena itu,
diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk peduli kepada diri sendiri, keluarga dan di
lingkungan tempat tinggal dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19.52

Upaya untuk literasi risiko bencana dilakukan juga secara langsung ke
masyarakat oleh BNPB melalui berbagai gerakan pengurangan risiko bencana. Kegiatan
ini berupa proses pemberdayaan komunitas melalui pengalaman mengatasi dan
menghadapi bencana yang berfokus pada kegiatan partisipatif untuk melakukan
pengkajian, perencanaan, pengorganisasian, serta pelibatan dan aksi dari berbagai
pemangku kepentingan. Model gerakan nasional pengurangan risiko bencana saat ini
lebih mengedepankan pendekatan berbasis ekosistem melalui pengelolaan daerah
aliran sungai (DAS) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan membedakan
aksi dalam tata kelola sungai yang diawali dari hulu (Sekolah Gunung seperti penanaman
pohon, bersih-bersih hulu sungai, pemanfaatan lahan secara ekologis), tengah (Sekolah
Sungai seperti bersih-bersih sungai, penyelamatan sempadan sungai, pengelolaan
sampah, pemanfaatan sungai secara ekologis, urban farming, pengelolaan air sungai)
dan hilir (Sekolah Laut seperti bersih-bersih pantai, penanaman bakau, budidaya
terumbu karang, pemanfaatan pesisir secara ekologis). Gerakan ini diarahkan pada
perubahan paradigma pengelolaan menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek,
kaidah-kaidah konservasi, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Gambar 5: Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015-2018

Sumber: BNPB.

52 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-10 (2020). Lakukan Penilaian Mandiri COVID-19 Lewat Aplikasi INARISK. https://covid19.go.id/p/berita/lakukan-penilaian-
mandiri-covid-19-lewat-aplikasi-inarisk, diakses pada 10 November 2020.

57

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko bencana
dibutuhkan adanya sistem data yang terpadu. BNPB dan beberapa
kementerian/lembaga tengah berupaya mengembangkan sistem data yang
komprehensif untuk memudahkan perampingan data dan berbagi data melalui Satu
Data Bencana Indonesia (SDBI).53 RPJMN 2020-2024 menetapkan penguatan data dan
informasi terkait bencana sebagai salah satu bagian dari prioritas nasional untuk
meningkatkan ketahanan bencana.

Selama ini keperluan data bencana dipenuhi secara ad hoc, terutama dalam
bentuk data tanggap darurat. Meskipun sudah ada beberapa pola penyusunan data
seperti InaRISK sebagai peta berbasis geografis yang cukup kompleks dan berpotensi
untuk menjadi platform satu data bencana, tetapi data tentang risiko, kejadian, dampak,
dan pembiayaan terkait bencana dan penanggulangannya belum didasari pada konsep
dan definisi yang standar. Oleh sebab itu, BNPB dan BPS bersama-sama menyusun SDBI
sebagai suatu domain statistik sektoral resmi di bawah sistem statistik nasional dengan
mengacu kepada Disaster-Related Statistical Framework (DRFS) yang dirancang oleh
UNESCAP, dan dipandu oleh kaidah-kaidah Satu Data Indonesia (SDI).

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah dan tsunami di
Selat Sunda pada tahun 2018 telah memberi perspektif baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, terutama untuk memberi perhatian juga terhadap ancaman tsunami yang
dapat dipicu oleh aktivitas vulkanik. Saat ini pemerintah Indonesia melalui BMKG telah
mengintegrasikan sistem deteksi kegempaan dengan aktivitas vulkanik sehingga dapat
mendeteksi risiko tsunami akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Untuk pemantauan
ini pemerintah juga telah membangun radar tsunami di Selat Sunda. Di tingkat hulu,
tantangannya adalah kemampuan untuk memberikan peringatan dini tsunami dengan
cepat. InaTEWS memandatkan BMKG untuk menyampaikan peringatan dini tsunami 5
(lima) menit setelah gempa, sementara dalam kasus di Teluk Palu, tsunami terjadi kurang
dari 3 (tiga) menit. Untuk meningkatkan kecepatan memberikan peringatan dini
pemerintah akan menambah kerapatan sensor, yang pada tahun 2019 hanya ada 174
sensor, selanjutnya ditambah 400 sensor pada tahun 2020 dan 2021.

Tantangan juga terdapat pada aspek sosial budaya, selain juga aspek birokrasi.
Sekalipun kewenangan untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami ada di BMKG,
selama ini wewenang untuk memerintahkan evakuasi dan membunyikan sirene tsunami
ada pada pemerintah daerah. Dalam sejumlah kejadian, penjaga sirene yang berada di
bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berada di posisinya saat kondisi
darurat. Sampai saat ini belum ada regulasi yang dapat memaksa pemerintah daerah
untuk membunyikan sirene tsunami setelah menerima informasi dari BMKG. Perlu
adanya peraturan yang mengatur hal ini dengan lebih jelas dan pasti.

Tata Kelola Risiko Bencana

Sistem penanggulangan bencana Indonesia, yaitu peraturan perundang-
undangan, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan pengembangan
kapasitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terus
disempurnakan demi mewujudkan bangsa dan negara yang tangguh dalam menghadapi
bencana. Berkaitan dengan komponen peraturan perundang-undangan, sebuah kajian

53 BNPB dan BPS (2020). Satu Data Bencana Indonesia.
https://perpustakaan.bnpb.go.id/index.php?p=show_detail&id=1873&keywords=Satu+Data+Bencana+Indonesia, diakses pada 22 November 2020.

58

oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengindikasikan bahwa Indonesia
memiliki lebih dari dua puluh undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-
peraturan turunannya yang berkaitan dengan bencana, yang dibuat oleh berbagai
sektor. Peraturan perundang-undangan ini ada yang saling tumpang tindih dan kurang
selaras. Situasi ini menyebabkan tidak jelasnya alur komando, komunikasi dan kerja
sama yang terlembagakan, serta belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab
yang jelas antar berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Peninjauan kembali
atas UU No. 24/2007 diharapkan akan memperjelas mandat BNPB sebagai penanggung
jawab utama penanggulangan bencana dan membangun semangat bahwa
penanggulangan bencana merupakan urusan dan tanggung jawab bersama.54

Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
menjadi hal pertama yang penting dilakukan. Diperlukan landasan hukum yang kuat,
menyeluruh dan mengatur dengan jelas mandat masing-masing pihak anatara lain: alur
komando, koordinasi dan akuntabilitas, serta pembagian tugas dan tanggung jawab
dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, akan memfasilitasi pengembangan
komponen-komponen dalam sistem nasional penanggulangan bencana. Dalam hal
kelembagaan dan perencanaan, peraturan perundang-undangan yang kuat akan
membantu BNPB dan BPBD dalam memperoleh dukungan dari sektor-sektor untuk
berkerja sama mengelola risiko bencana dan mengintegrasikannya ke dalam
perencanaan pembangunan dan perencanaan sektor.

Berdasarkan data BNPB per akhir Oktober 2021, dari 514 kabupaten/kota di
seluruh Indonesia ada 490 kabupaten/kota yang sudah membentuk BPBD dan ada 24
kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD. Rincian pembentukan BPBD ini antara
lain 401 kabupaten sudah membentuk BPBD dan 14 kabupaten belum membentuk
BPBD serta 89 kota sudah membentuk BPBD dan 10 kota belum membentuk BPBD.
Pada umumnya bagi daerah yang belum membentuk BPBD, urusan penanggulangan
bencana berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat (Bakesbangponlinmas).

Landasan hukum yang kuat juga akan mendorong terciptanya kepemimpinan
yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengembangan
ketangguhan masyarakat. Dalam hal pendanaan, adanya penganggaran yang jelas
mendukung program-program kesiapsiagaan, mitigasi struktural dan non-struktural,
serta perlindungan lingkungan yang dapat mendukung pencegahan bencana, juga
merupakan faktor terpenting dalam membangun ketangguhan bangsa dan negara
dalam menghadapi bencana.

Pembangunan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana dan
perubahan iklim menjadi satu dari tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024.
Upaya untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana dan iklim telah dijadikan salah
satu prioritas dalam pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Penguatan kerja sama dalam tata kelola bencana di daerah merupakan salah satu
mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
berimplikasi pada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan
penanggulangan bencana. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (PP No. 2/2018) dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

54 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Panel 1 Manajemen Kebencanaan..

59

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Permendagri No.
101/2018) yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan
di daerah dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal dalam bidang
Penanggulangan Bencana.

Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan berdasarkan Permendagri
No. 101/2018 adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Bencana. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota,
sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah
kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai norma standar prosedur
dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.55

Dalam Permendagri No. 101/2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib
menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap
warga negara secara minimal, sebagai berikut: (1) Pelayanan informasi rawan bencana,
yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana
secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan
yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan
bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di
wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan
(vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam
menghadapi ancaman/dampak bencana; (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan,
mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi
bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan
bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan
rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi yang telah disusun; dan (3)
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan
menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah
memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen
Bina Adwil) telah menyiapkan rancangan kerja atau cetak biru terkait indikator atau
penilaian pemerintah daerah terhadap ketahanan bencana, yaitu Disaster Resilience
Index (DIRLI) dan Fire Resilience Indeks (FIRLI). Tujuan cetak biru ini adalah terwujudnya
kerangka bersama dalam menerapkan standar-standar kinerja pemerintah daerah
dalam menyikapi penanggulangan bencana yang dimulai dengan penilaian risiko, kajian
dan pendataan. Kemudian ada target secara periodik, perencana dan penganggaran.
Dukungan pengelolaan dan realisasi maupun evaluasi kinerja. Pemantauan bersama
terhadap pelaksanaan SPM kebencanaan dengan platform bersama.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kemendagri, implementasi SPM pada
kabupaten dan kota masih kurang. Capaian layanan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten secara nasional sebesar 58,21% dan menempati urutan ke-4 setelah
Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum. Dari ke-5 jenis layanan SPM Bidang
Trantibumlinmas Kabupaten secara nasional per indikator belum ada yang mencapai

55 Kemendagri (2019). Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/21936/Penerapan-SPM-
Sub-Urusan-Bencana-Daerah-KabupatenKota-Berdasarkan-Permendagri-Nomor-101-Tahun-2018, diakses pada 23 Oktober 2021.

60

100% karena rata-rata mencapai 58,21%. Sementara itu, capaian layanan SPB Bidang
Trantibumlinmas Kota Nasional sebesar 66,49% dan menempati urutan ke-4 setelah
Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Dari ke-5 Jenis layanan SPM Bidang
Trantibumlinmas Kota secara nasional per indikator belum ada yang mencapai 100%
karena rata-rata baru mencapai 66,48%.

Dalam penanganan bencana sangat penting untuk memperhatikan dan
melaksanakan pendekatan inklusi. Pemerintah telah berupaya membuat agar
penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih inklusif, antara lain dengan
menerbitkan Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB No. 14/2014 tentang Penanganan,
Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
Indonesia menyadari bahwa perempuan, anak, lansia, kaum miskin dan kelompok
masyarakat berkebutuhan khusus seringkali diabaikan dalam proses penanggulangan
bencana, padahal mereka ini merupakan kunci dalam membangun ketangguhan suatu
daerah dalam menghadapi bencana. Tanpa pendekatan pengurangan risiko bencana
yang komprehensif dan inklusif, bencana akan terus membawa korban yang besar pada
kelompok masyarakat yang paling rentan.

Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Penanggulangan Bencana menitikberatkan pada pentingnya melibatkan perempuan
dan laki-laki secara setara dalam seluruh proses penanggulangan dan pengurangan
risiko bencana. Perka tersebut juga memandatkan pembentukan Pokja Gender di BNPB
dan BPBD, penyusunan rencana pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam
penanggulangan bencana, dan pembuatan sistem data terpilah yang dapat membantu
agar upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lebih terarah. Saat ini
BNPB telah memiliki Pokja Gender dan Road Map pelaksanaan pengarusutamaan
Gender di dalam BNPB. Beberapa BPBD juga telah memiliki hal serupa tetapi jumlahnya
masih sangat sedikit. Dalam hal penyusunan data terpilah, masih banyak tantangan yang
dihadapi, karena di tingkat daerah beberapa kota dan kabupaten telah melaksanakan
sistem data terpilah, sementara banyak lainnya belum, sehingga ketika diagregasi ke
tingkat pusat data menjadi tidak terpilah.

Perka BNPB No. 14/2014 menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan,
eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan
atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip kesamaan hak, termasuk
memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian. Dalam rangka pemenuhan
hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, maka kebijakan, program, dan kegiatan
dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melaksanakan: (1)
Penyediaan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik kemudahan akses fisik
maupun non fisik. Kemudahan akses fisik antara lain terkait dengan sarana, prasarana,
dan perlengkapan fisik. Sementara kemudahan akses non fisik antara lain terkait dengan
penyediaan layanan dan penyediaan akses informasi (termasuk informasi peringatan
dini), (2) Pelibatan penyandang disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta dalam Forum Pengurangan Risiko
Bencana, baik secara perorangan maupun organisasi/lembaga penyandang disabilitas,
dan (3) Pengembangan aspek kemandirian penyandang disabilitas melalui
pengembangan kapasitas.56

56 BNPB (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Jakarta: hal. 115-117.

61

Kotak 2: Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
dalam Penanggulangan Bencana

Salah satu contoh peraturan daerah adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dalam salah satunya
terkait Bab Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) di
Provinsi Jawa Tengah wajib (1) Menyediakan aksesibilitas untuk memenuhi hak untuk
hidup bermartabat, (2) Penyandang disabilitas berhak atas bantuan kemanusiaan
perlindungan dan keamanan, (3) BPBD wajib melibatkan penyandang disabilitas dalam
pengembangan kapasitas kemampuan pengetahuan, (4) Melaksanakan data pilah untuk
mengetahui dan memetakan risiko di lingkungan sekitar, dan (5) Melaksanakan aspek
imklusi disabilitas.
Di Provinsi Jawa Tengah pendekatan inklusi dalam penanggulangan bencana diwujudkan
dalam bentuk organisasi Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (Unit
LIDi PB) yang menjadi bagian tak terpisahkan di BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Contoh hasil implementasi pelembagaan penyandang disabilitas pada BPBD oleh
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bersama mitra kerja, khususnya dalam hal
penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas, baik yang diberikan kepada BPBD
secara langsung maupun kepada penyandang disabilitas dan organisasinya untuk dapat
berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Konsorsium
Technical Assistance and Training Teams (TATTs) yang terdiri dari Yayasan Mercy Corps
Indonesia, ASB, Perkumpulan Lingkar, dan Forum Perguruan Tinggi di delapan provinsi
melakukan program “Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif
Disabilitas ke dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi di
Indonesia”. Secara khusus, inklusi disabilitas dalam program tersebut dikelola oleh ASB
dan Tim TATTs Provinsi (yang ditugasi oleh Yayasan Mercy Corps Indonesia). Lokasi
program di BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Papua Barat dan BPBD Provinsi
Sumater Barat.57

Dampak program ini adalah meningkatnya kesadaran staf BPBD tentang inklusi
disabilitas. Dampak lain adalah beberapa penyandang disabilitas di masing-masing
provinsi telah terdaftar di dalam pool offacilitators yang dibuat oleh BNPB. Hal ini
meningkatkan pandangan bahwa mereka dapat berkontribusi dalam menyebarkan
informasi tentang pengurangan risiko bencana inklusif disabilitas kepada masyarakat
luas dan khususnya kepada penyandang disabilitas lain. Pemberdayaan perempuan
adalah dampak lainnya. Perempuan penyandang disabilitas dari tiga provinsi
menunjukkan bahwa mereka mengambil kesempatan untuk meningkatkan akses
informasi dan berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana inklusif disabilitas serta
menerapkan wewenang pengambilan keputusan di Unit Layanan Inklusi Disabilitas
Penanggulangan Bencana (Unit LIDi PB). Dampak yang hanya terjadi di Jawa Tengah
adalah pembentukan Unit LIDi PB di tingkat BPBD kabupaten/kota. Lebih lanjut,
beberapa BPBD kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran dalam inklusi
disabilitas sebagai akibat dari advokasi yang dilakukan oleh Unit LIDi PB Provinsi Jawa
Tengah.

57 ASB Indonesia and the Philippines (2020). Studi Kasus Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Disabilitas ke dalam Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi di Indonesia, hal. 5-11.

62

Investasi Pengurangan Risiko Bencana

Untuk memitigasi risiko bencana, Pemerintah telah menetapkan strategi
dan kebijakan pembiayaan risiko bencana yang di dalamnya memuat
bauran instrumen yang telah dilaksanakan maupun instrumen baru yang
akan dikembangkan, sebagai berikut: (1) Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan
risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (a) kombinasi instrumen
pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (b)
Pemerintah menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau
dampak kerugian yang kecil melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD; (c) penggunaan
instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplementer APBN dalam menanggung
risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (d) pembentukan pooling
fund bencana untuk memperkuat peran APBN; dan (e) Pemerintah mentransfer risiko
melalui asuransi untuk pembiayaaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan
dampak kerugian yang besar; (2) Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang
Milik Negara (BMN) dan Barang Millik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi)
atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi dan
berkaitan dengan pelayanan umum, serta perlindungan rumah Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kehidupan sosial masyarakat. Implementasi dan
optimalisasi skema transfer risiko antara lain seperti asuransi pertanian (Asuransi
Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta
asuransi rumah MBR; (3) Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi
dana yang optimal dan transparan; dan (4) Mendorong keterlibatan peran pemda,
swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan
pasar asuransi domestik.
Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari
pembiayaan ex-post dan pembiayaan ex-ante, baik yang diserap Pemerintah (risk-retain)
maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan ex-post antara lain
melalui alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait khususnya
pada tahap tanggap darurat dan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan
melalui realokasi anggaran pada K/L terkait, alokasi anggaran pada tahun berikutnya,
baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.
Opsi pembiayaan ex-ante dilakukan melalui penyediaan dana cadangan
penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (risk transfer). Dana cadangan
penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan dapat
digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana on-call) atau pada tahap rehabilitasi
dan rekonstruksi melalui pemberian hibah pemerintah pusat kepada pemda. Mengingat
keterbatasan anggaran, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut
dari tahun 2016 sampai 2020 berkisar antara Rp3.800,0 miliar sampai dengan
Rp8.800,0 miliar, dengan rata-rata realisasi anggaran 2016-2019 sebesar Rp5.789,0
miliar atau sekitar 91,3% dari alokasinya. Perkembangan dana cadangan
penanggulangan bencana alam tahun 2016-2020 disajikan dalam gambar berikut.

63

Gambar 6: Perkembangan Dana Cadangan
Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2016-2020

Sumber: Pemerintah RI (2021). Buku II Nota Keuangan Beserta APBN TA 2021

Skema risk transfer diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi barang
milik negara (BMN) dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Mernteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang
Pengasuransian Barang Milik Negara, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
118/KM.6/2020 tentang Tahapan Pengasuransian Barang Milik Negara pada
Kementerian/Lembaga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 tentang
Tahapan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga. BMN yang
dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai
dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta
menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pengasuransian BMN berada pada pimpinan satuan kerja K/L
selaku pengguna barang. Implementasi terhadap asuransi BMN secara efektif
dilaksanakan pada tahun 2019 dengan pilot project BMN pada Kementerian Keuangan.
Ada 1.360 objek nomor urut pendaftaran (NUP) atau aset Kementerian Keuangan dan
dengan nilai asuransi sebesar Rp10,8 triliun. Realisasi klaim asuransi BMN tahun 2019
itu adalah nihil.

Pada tahun 2020, program asuransi BMN dilanjutkan pada 13 K/L, antara lain:
Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, DPR RI,
DPD RI, BMKG, LKPP, Lemhannas, BPKP, dan LPP-TVRI. Pertanggungan obyek
asuransi sebanyak 2.112 NUP dan dengan nilai sebesar Rp17,05 triliun. Realisasi klaim
mencapai 18 obyek NUP dengan nilai sebesar Rp1,14 Miliar. Pelaksanaan
pengasuransian BMN tahun 2021 (s.d 30 Juni 2021) pada 40 K/L. Pertanggungan obyek
sebanyak 3.507 NUP dan dengan nilai sebesar Rp25,8 Triliun. Realisasi klaim BMN
akibat bencana Gempa Mamuju, bencana gempa Jawa Timur dan bencana banjir Kupang
sedang dalam proses.

Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah
melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi
(panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

64

Opsi lain ex-ante financing yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah
dengan pembentukan pooling fund bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka
pendanaan penanggulangan bencana. Pooling fund merupakan dana bersama yang
dikelola dan digunakan untuk mendukung dana penanggulangan bencana dalam
menghadapi kebutuhan pendanaan risiko bencana. Sementara itu, pinjaman
kontingensi/siaga (standby loan) merupakan pinjaman yang dapat dicairkan apabila
trigger penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan
pengadaan pinjaman siaga yang berasal dari multilateral development partners untuk
mengantisipasi kejadian tertentu, baik dalam rangka penanganan Covid-19 maupun
penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

Dalam Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah sudah
memiliki fasilitas pinjaman siaga yang berasal dari ADB sebesar US$500,0 juta untuk
mengantisipasi kejadian tertentu, baik dalam rangka penanganan Covid-19 maupun
penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.58

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama
Penanggulangan Bencana (Perpres No. 75/2021) ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada
13 Agustus 2021. Sistem dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB) dilakukan
pemerintah untuk membantu ketersediaan dana penanganan bencana di Indonesia.
Pasal 2 Perpres No. 75/2021 menyatakan bahwa Dana Bersama bertujuan untuk
mendukung dan melengkapi ketersediaan Dana Penanggulangan Bencana yang
memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan dalam upaya
penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dana bersama diperoleh dari 3 sumber yakni APBN, APBD (lewat mekanisme
dana hibah), dan sumber dana lain yang sah. Dana lain yang sah terdiri atas penerimaan
klaim biaya asuransi, hasil investasi dana kelola, hibah dari unit pengelolaan dana di
lingkungan kementerian urusan bidang keuangan, hasil kerja sama dengan pihak lain
dan dana perwalian. Dalam Perpres No. 75/2021, dana bersama dikelola oleh Menteri
Keuangan. Dana tersebut akan dikelola dengan konsep pengelolaan pola keuangan
Badan Layanan Umum (BLU). Dana bersama ini lantas dikembangkan dengan konsep
investasi jangka pendek dan jangka.

Dana bersama ini nantinya akan disalurkan untuk penanganan bencana.
Penyaluran terdiri atas prabencana, darurat bencana, pascabencana terutama
pemulihan daerah serta penyaluran untuk pendanaan transfer risiko. Penyaluran Dana
Bersama dilakukan oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan penyedia barang
dan jasa. Penyaluran dana prabencana dan pascabencana baru bisa dilakukan setelah
adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau K/L kepada BNPB.

Dana kelolaan awal PFB sebesar kurang lebih dari Rp7,3 triliun. Dari dana
tersebut, PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula
hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD. Dana kelolaan ini juga
diharapkan akan terus berkembang dari tahun ke tahun, melalui kegiatan pengumpulan
maupun pengembangan dana. PFB merupakan bagian dari Strategi Pendanaan dan
Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Strategi DRFI

58 Pemerintah Republik Indonesia (2021). Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, hal. 6-55.

65

ini memungkinkan Pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana
melalui APBN/APBD, maupun memindahkan risikonya kepada pihak ketiga, melalui
pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat.

PFB juga merupakan instrumen pendanaan utama pada Strategi DRFI yang
merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber, yakni dari Pemerintah
Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan, untuk
diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana, baik
alam maupun non-alam.

Adanya PFB juga sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk
memperkuat ketahanan fiskal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan non-
alam secara efektif, guna selangkah lebih dekat menuju masyarakat tangguh
menghadapi bencana (disaster preparedness). Selain itu, PFB juga sangat penting dalam
manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan
risiko bencana khususnya pendanaan mitigasi bencana dan transfer risiko. Dengan
begitu PFB bisa menjadi instrumen pendanaan utama pada Strategi DRFI yang
merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber, yakni dari Pemerintah
Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan, untuk
diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana, baik
alam maupun non-alam.

Dampak terbitnya Perpres No. 75/2021 menyebabkan terjadinya perubahan
proses bisnis dari penyelenggaraan asuransi BMN. Jika kondisi saat ini proses
pengasuransian BMN mulai perencanaan, penetapan, penganggaran, pengadaan, klaim,
hingga perbaikan/pembangunan kembali, diserahkan kepada kementerian/lembaga
(K/L), maka dengan Perpres No. 75/2021 proses penganggaran, pengadaan, klaim, dan
perbaikan/pembangunan kembali, akan dilakukan oleh unit pengelola dana yang
berbentuk BLU. Skema baru ini akan mempermudah industri asuransi dari yang semula
melayani seluruh K/L menjadi hanya satu konsumen baik proses pengadaan maupun
klaim.59

Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempersiapkan langkah-
langkah strategis terkait perkembangan asuransi BMN. Meliputi implementasi
pengasuransian pada seluruh K/L, persiapan perluasan objek asuransi BMN, dan
persiapan integrasi pooling fund dana bencana sebagai sumber pendanaan asuransi
BMN. Berdasarkan Perpres No. 75/2021, dana dari klaim asuransi menjadi salah satu
sumber dana bersama penanggulangan bencana. Disebutkan di dalamnya bahwa dana
bersama bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah seperti penerimaan
pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah, hasil investasi dari dana yang
dikelola, hibah yang diterima unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, hasil kerja sama dengan
pihak lain dan dana perwalian.

Polling fund ini bagian dari cara baru pemerintah mendanai risiko bencana.
Hingga 31 Agustus 2021, Pemerintah telah mengasuransikan 4.334 Nomor Urut
Pendaftaran (NUP) atau aset BMN dari 51 K/L dengan premi sebesar Rp49,13 miliar.
Total nilai pertanggungan dari seluruh aset tersebut sebesar Rp32,41 triliun.

59 Kementerian Keuangan (2021). Penyelenggaraan Asuransi BMN Pasca Terbitnya Perpres 75 Tahun 2021. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyelenggaraan-
asuransi-bmn-pasca-terbitnya-perpres-75-tahun-2021/, diakses pada 23 Oktober 2021.

66

Salah satu strategi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Joko
Widodo adalah transformasi ekonomi dari kegiatan yang berorientasi pemanfaatan
sumberdaya alam menuju ekonomi yang berbasiskan jasa. Dalam konteks ini, pariwisata
merupakan salah satu tumpuan industri penopang ekonomi di masa depan yang harus
disiapkan secara baik dan terarah. Presiden telah mencanangkan 10 (sepuluh) destinasi
pariwisata prioritas (sepuluh bali baru) dan 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas
yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Pemerintah
berkomitmen bahwa pengembangan pariwisata di kawasan super prioritas ini akan
berjalan seiring dengan upaya pengurangan risiko bencana yang pada akhirnya berujung
kepada jaminan keamanan dan keselamatan wisatawan di kawasan destinasi super
prioritas.60

Sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, Indonesia yang
memiliki jalur gempa subduksi lebih dari 9000 Km. Itulah sebabnya Indonesia dikenal
sebagai negara vulkanik teraktif di dunia. Tidaklah mengherankan kalau Indonesia
merupakan Negara yang paling terpapar pada bencana gempa. Kesadaran akan
ancaman bahaya yang ditimbulkan ini memunculkan kesiagaan dan kewaspadaan
terhadap bahaya gempa yang harus terus menerus ditingkatkan melalui upaya
pengurangan risiko bencana, yang salah satunya adalah mitigasi gempa melalui
penguatan bangunan dan infrastruktur. Penguatan bangunan dan infrastruktur ini
bukan hanya bangunan tinggi di daerah perkotaan saja tetapi juga seluruh infrastruktur
yang tersebar di Indonesia. Menurut Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur
tak hanya memperhatikan aspek fungsional, tetapi memberikan sentuhan arsitektual
atau seni dan keamananan secara struktur. Potensi gempa, bila tidak diantisipasi secara
memadai dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menimbulkan
kerusakan langsung terhadap infrastruktur serta menimbulkan risiko yang sangat tinggi
bagi masyarakat.61

Kementerian PUPR sedang membangun proyek infrastruktur berskala besar
yakni, 60 bendungan, 60.000 meter jembatan bentang panjang, 2.500 kilometer jalan,
serta infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur ini memperhatikan aspek
fungsional, aspek arsitektural dan keamananan secara struktur. Sebagai contoh,
Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur,
Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, dan Jembatan Kali Kenteng di Jawa
Tengah. Jembatan-jembatan tersebut dibangun menggunakan structural health system
untuk memantau kesehatan struktur jembatan. Sementara pada bendungan,
dibutuhkan pengembangan tipe konstruksi selain rockfill dam dan earth fill dam. Tipe
pengembangan konstruksi tersebut yakni, concrete fill dam maupun concrete A.K.H dam
yang diklaim bisa menahan gempa.

Di masa depan Indonesia perlu memiliki pengetahuan dan teknologi, khusus
untuk infrastruktur yang memiliki daya tahan terhadap multi bencana (multiple disaster).
Pengetahuan yang ada dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan
dapat menjadi rujukan bagi berbagai kalangan dalam perencanaan dan perancangan
infrastruktur tahan gempa serta PRB gempa Indonesia.

60 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Diskusi Panel 2 Ancaman Bencana Geologi dan Vulkanologi.
61 Kanal Youtube Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR (2020). Lokakarya Virtual Megastruktur dan Infrastruktur Tahan
Gempa Indonesia Karya Anak Bangsa. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UXQsSoz5m4U&feature=youtu.be, diakses pada 22 November 2020.

67

Banyaknya kejadian bencana alam di Indonesia mengharuskan Kementerian
PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, antara lain infrastuktur
mitigasi bencana banjir seperti bendungan di kawasan resapan air di hulu maupun hilir.
Sampai tahun 2020 telah ada sebanyak 213 bendungan yang telah dibangun, 8
bendungan sedang dalam proses konstruksi, dan 40 bendungan direncanakan akan
dibangun.62

Keberadaan bendungan selain membantu menampung air yang berlebih pada
musim penghujan juga menjaga ketersediaan air baku pada musim kemarau. Program
mitigasi bencana banjir tidak hanya dilakukan pada kawasan daerah aliran sungai tetapi
juga pada daerah hilir dalam bentuk normalisasi sungai atau di Jakarta disebut
naturalisasi dan konservasi sumber daya air. Bentuk program yang dilaksanakan antara
lain pembangunan polder, tanggul banjir, kolam retensi dan normalisasi sungai. Program
pembangunan infrastruktur terpadu dalam wilayah fungsional daerah aliran sungai
diharapkan dapat lebih mengendalikan banjir sehingga dampaknya terhadap sektor
ekonomi dapat diminimalisir.

Indonesia berada pada kawasan Ring of Fire sehingga banyak daerah di Indonesia
sangat rawan gempa. Oleh karena itu infrastruktur di negara ini perlu tahan gempa dan
Kementerian PUPR telah menyusun kebijakan standar infrastruktur tahan gempa
melalui Peraturan Menteri untuk infrastruktur tahan gempa. Kebijakan ini antara lain
mengatur ketentuan terkait bahan dan kekuatan struktur. Implementasi standar
infrastruktur tahan gempa telah dirintis setidaknya dari tahun 1981 dan terus
dimutakhirkan pada tahun-tahun berikutnya dalam bentuk Standar Nasional Indonesia
sesuai perkembangan teknologi perekayasaan. Standar terkini yang berlaku adalah SNI
1726:2019. Indonesia memiliki banyak infrastruktur yang rawan gempa, dengan jumlah
total mencapai 3406 unit, terdiri dari 2499 unit jembatan, 400 ruas/8568,83 km jalan
nasional dan 129 unit SPAM, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan oleh
Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR selalu mengupayakan peningkatan terus-menerus dalam hal
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, yaitu dengan mengeluarkan Keputusan
Menteri PUPR No. 1176 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR yang mengatur tentang sumber daya
manusia, sumber dana, peralatan dan bahan/material. Kementerian membentuk satker
Tim Reaksi Cepat yang berada di balai-balai yang tersebar di berbagai daerah, terdiri
dari 38 Balai Sumber Daya Air, 37 Balai Bina Marga, 36 Balai Cipta Karya, dan 20 Balai
Perumahan. Kementerian juga membentuk 150 Posko bencana dan alat berat di seluruh
Indonesia. Keberadaan TRC dan Posko bencana dan alat berat di berbagai daerah di
Indonesia diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan bencana di tingkat
daerah.

Penanganan gempa bumi di Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu contoh
dan pembelajaran yang berarti. Kementerian PUPR menyusun Modul Rehab Rekon
Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah yang menampilkan pendataan
warga terdampak bencana (WTB), infrastruktur terdampak, penanganan dan
kemajuannya, serta perencanaan dan kemajuan pembangunan hunian tetap bagi WTB.
Kementerian juga melakukan retrofitting Gedung Hijau PIP2B Sulawesi Tengah,
perbaikan Irigasi Gumbasa, perbaikan jalan dan pembangunan hunian tetap. Dalam

62 Paparan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani
Ghasaly Akman berjudul "Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR dalam Pencegahan dan Mitigasi Bencana" pada Hari II Rakornas PB tanggal 4 Maret
2021 di Jakarta.

68

penanganan bencana dibutuhkan Data dan Informasi Infrastruktur, Data dan Informasi
Kerusakan, Analisis Bencana, Kerja sama antar K/L dalam Manajemen Bencana, Audit
dan Retrofitting Bangunan sebagai bagian dari Mitigasi, dan Perlunya Kesepakatan dan
Penerapan Building Code.

Kesiapsiagaan untuk Kedaruratan dan Pemulihan

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sudah menetapkan 20 (duapuluh)
Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang terkait dengan kebencanaan.
Perumusan SNI kebencanaan itu dilakukan oleh Komite Teknis 13-08
Perumusan SNI Penanggulangan Bencana. Adanya standar tersebut bisa jadi landasan
pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan mitigasi bencana, mengantisipasi
potensi bahaya yang terjadi, acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka
membangun kesadaran tanggap bencana.
Standar ini penting. Apalagi melihat letak dan kondisi geografis Indonesia yang
rawan bencana. Bencana bukan hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga banyak
sumber daya manusia yang hilang. Standar yang relevan dapat diimplementasikan
secara bersamaan. Misalnya SNI 8357:2017 tentang desa dan kelurahan tangguh
bencana bisa digabungkan dengan SNI 8040:2017 tentang sirine peringatan dini
tsunami.

Tabel 16: Daftar SNI Lingkup Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana

No Nomor SNI Judul SNI

1 SNI 7743:2011 Rambu evakuasi tsunami

2 SNI 7766:2012 Jalur evakuasi tsunami

3 SNI ISO/PAS Perlindungan masyarakat - Pedoman untuk manajemen
22399:2012 kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional (Societal security -
Guideline for incident preparedness and operational continuity
4 SNI ISO 22300:2012 management / ISO/PAS 22399:2007, IDT)
Keamanan masyarakat Terminologi

5 SNI ISO 22320:2012 Keamanan masyarakat - Manajemen kedaruratan - Persyaratan
6 SNI 7937:2013 untuk penanganan insiden (Societal security - Emergency management -
Requirement for incident response / ISO 22320:2011, IDT)
Layanan kemanusiaan dalam bencana

7 SNI ISO 22301:2014 Keamanan masyarakat - Sistem manajemen kelangsungan usaha -
8 SNI ISO 22315:2015 Persyaratan (Societal security - Business continuity management system
9 SNI 8289:2016 - Requirement / ISO 22302:2012, IDT)
Keamanan masyarakat - Sistem manajemen kelangsungan usaha -
Persyaratan (Societal security - Mass evacuation - Guideline for planning
/ ISO 22315:2014)
Jalur dan rambu evakuasi erupsi gunung api

10 SNI 8291:2016 Penyusunan dan penentuan zona kerentanan gerakan tanah

11 SNI 8040:2017 Sirine peringatan dini tsunami

12 SNI 8182:2017 Pengkajian risiko bencana tingkat nasional dan provinsi

13 SNI 8235:2017 Sistem peringatan dini gerakan tanah

14 SNI 8288:2017 Manajemen pelatihan penanggulangan bencana

15 SNI 8357:2017 Desa dan kelurahan tangguh bencana

69

No Nomor SNI Judul SNI
16 SNI 8358:2017
17 SNI 8039:2018 Manajemen pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami

18 SNI 8751:2019 Manajemen pelatihan kesiapsiagaan terhadap bahaya erupsi gunung
19 SNI 8840-1:2019 api
20 SNI 8840-2:2020 Perencanaan kontijengensi
Sumber: BSN
Sistem peringatan dini bencana - Bagian 1 Umum

Sistem peringatan dini bencana - Bagian 2 Tsunami

BSN, BNPB dan UGM sudah meloloskan satu standar internasional yang
diinisiasi oleh Indonesia terkait dengan sistem peringatan dini longsor (early warning
system landslide) atau tanah longsor dengan judul SNI 8235:2017 Sistem peringatan dini
gerakan tanah.

Dalam rangka mitigasi bencana sangat penting pemahaman pengetahuan lokal
(indigenous knowledge). Kisah smong menunjukkan, sumber daya berupa indigenous
knowledge bisa jadi perlindungan terhadap ancaman tsunami di masa depan.
Pengetahuan lokal tentang smong terbukti menyelamatkan penduduk Pulau Simeulue
saat tsunami terjadi di Samudra Hindia pada 2004. Di Teluk Palu, Sulawesi Tengah,
pengetahuan lokal yang tidak terwariskan menyebabkan tingginya korban jiwa dalam
bencana pada 28 September 2018.

Tak lama setelah gempa berkekuatan M 9,2 terjadi di bawah Samudra Hindia,
Minggu (26/12/2004) pagi, pantai di Pulau Simuelue surut. Orang-orang segera berlari
menjauhi pantai ke perbukitan. Mereka meyakini gelombang laut tinggi yang mereka
sebut smong segera datang. Benar saja, tsunami melanda Simeulue. Ribuan rumah
hancur, tetapi nyawa mereka selamat. Tak lebih dari tiga orang meninggal di pulau itu.
Angka ini jauh lebih kecil daripada sekitar 150.000 warga di pesisir Aceh yang tewas saat
bencana tsunami. Berbeda dengan di Pulau Simeulue, warga di Banda Aceh pesisir
Sumatera lainnya justru banyak yang ke laut dan mencari ikan begitu melihat gelombang
surut menjauh dari pantai setelah gempa terjadi. Padahal, tsunami sampai ke Banda
Aceh 30 menit setelah gempa, lebih lama sekitar 20 menit dibandingkan sampainya
gelombang tsunami di Simeulue.

Kisah tentang smong di Pulau Simeulue itu menjadi bukti pentingnya
pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dalam mitigasi bencana. Hasil penelitian
Tsunami and Disaster Mitigation Research Center Universitas Syiah Kuala menyebutkan,
narasi smong muncul setelah gempa dan tsunami melanda Simeulue pada 4 Januari
1907. Lebih dari separuh penduduk di pulau seluas 2.051 kilometer persegi ini tewas
saat itu. Mereka yang selamat lalu menuturkan tragedi smong 1907 itu dalam berbagai
cara, mulai dari nyanyian hingga dongeng menjelang tidur. Selain mengisahkan tragedi,
mereka juga mewariskan cara menyelamatkan diri.

Tak hanya di Simeulue, masyarakat tradisional di banyak daerah di Indonesia
memiliki istilah dan kisah tentang tsunami. Di Pulau Ambon, misalnya, mereka
menyebutnya air turun naik, di Singkil disebut galoro. Bahkan, di Aceh setelah 2004,
sejumlah warga mulai mengingat kembali istilah ie beuna yang dulu kerap dikisahkan
leluhur mereka tentang banjir besar dari laut. Sementara warga Kaili di Palu menyebut
bombatalu untuk tsunami yang datang hingga tiga kali. Orang Kaili dan Mandar di
Donggala menyebutnya lembotalu.

70

Tak hanya dalam bahasa lokal, beberapa daerah yang secara geologi dipetakan
rawan tsunami juga memiliki narasi yang amat mungkin terkait bencana di masa lalu.
Contohnya, di Barus, Sumatera Utara, terdapat kisah penghancuran gergasi (raksasa)
dari laut, kisah ”hilangnya negeri Elpa Putih”, ”telaga tenggelam”, dan ”bahaya seram” di
Pulau Seram. Di Ende, Flores, ada kisah hilangnya negeri Nuaria ke dalam laut. Di selatan
Jawa dikenal narasi tentang Ratu Kidul.

Sejarawan Anthony Reid dari Australian National University (2012) meyakini,
narasi Ratu Kidul terkait tsunami. Reid mendasarkan hipotesisnya setelah mengkaji
tembang dandanggula dari Babad ing Sangkala yang ditulis pada 1738. ”Babad ing
Sangkala menguatkan kemungkinan tsunami besar pernah melanda pantai selatan Jawa
Tengah (Mataram). Hasil kajian Pusat Geoteknologi LIPI, membuktikan adanya
sejumlah endapan tsunami tua atau paleotsunami di sepanjang pantai selatan Jawa.

Berbeda dengan di Pulau Simeulue, narasi-narasi lokal itu rata-rata memudar
dan kehilangan daya untuk mitigasi bencana. Apalagi, kebijakan pengurangan risiko
bencana didominasi pendekatan teknokratik. Sistem peringatan dini tsunami, misalnya,
mengandalkan pemodelan komputer yang dikeluarkan lima menit setelah gempa
dengan asumsi sumber ancamannya seperti di Aceh 2004.

Padahal, dalam kasus Teluk Palu, sumber tsunaminya amat dekat dan tiba di
pesisir hanya empat menit setelah gempa. Menurut peneliti tsunami Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi, untuk daerah seperti pesisir Teluk Palu harus diajarkan
kepada warga adalah segera menjauh dari pesisir begitu gempa kuat. Dalam hal ini,
pengetahuan lokal amat penting.

Selain memiliki istilah lokal tsunami, masyarakat Palu punya nama lokal untuk
likuefaksi, yaitu nalodo, dan gempa sebagai linu. Mereka bahkan merekam berbagai
ancaman bencana di masa lalu dalam bentuk toponimi kampung. Menurut arkeolog yang
juga Wakil Kepala Museum Daerah Sulawesi Tengah, Iksam, area-area terdampak
bencana dulu dihindari warga lokal. Contohnya, Perumnas Balaroa yang kena likuefaksi
dulu bernama Tagari Lonjo atau terbenam di lumpur pekat. Petobo sampai 1978 masuk
Biromaru, artinya adalah rumput di rawa membusuk. Nyatanya, dalam pembangunan
kembali Sulawesi Tengah setelah bencana, pengetahuan lokal ini pun tak mendapat
tempat. Misalnya, sejumlah korban bencana di Palu direncanakan direlokasi ke Tondo
dan Duyu. Padahal, Tondo dulu namanya Kaombona, artinya runtuh, sedangkan Duyu
artinya longsor.

Pengetahuan lokal tentang bencana terbukti bisa menyelamatkan masyarakat,
sebagaimana terjadi pada masyarakat di Pulau Simeulue, Aceh yang selamat dari
tsunami 2004. Namun demikian, siklus bencana yang panjang sering menyebabkan
pengetahuan ini terputus atau kehilangan konteks sehingga penting membangun
literasi tentang bencana. Mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman lokal ini
dalam penanggulangan bencana, telah menjadi salah satu tujuan Indonesia dalam
menjalankan SFDRR 2015-2030. Berbagai pengetahuan lokal ini, selain data-data
sejarah tentang bencana Indonesia saat ini sudah bisa diakses di portal BNPB
(http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/).

Upaya untuk mengurangi tingkat kematian akibat bencana sangat berkaitan
dengan respons tanggap darurat bencana. Kebijakan penanganan darurat bencana yang
cepat dan andal dilakukan dengan peningkatan kecepatan dan ketepatan respons
penanganan bencana kurang dari 6 jam (dari Jakarta apabila terjadi bencana besar)
sampai di lokasi bencana, dengan keterpaduan sumber daya tingkat nasional dan
daerah, dengan mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai first responder

71

penanganan darurat, termasuk menanamkan budaya kemandirian dalam penyelamatan
diri sebagai budaya yang ditanamkan pada setiap individu masyarakatsejak usia dini.
Status darurat bencana menjadi suatu hal yang mendasar untuk penanganan bencana.
Penetapan status keadaan darurat dengan tetap mengedepankan peran dan tanggung
jawab pemerintah daerah, berbasis standar pelayanan minimal, yang mendapatkan
dukungan Pemerintah, sebagai dasar bagi pengerahan sumber daya yang berdaya dan
berhasil guna.

Penyiapan sumber daya penanganan darurat sejak sebelum bencana sebagai
bentuk kesiapsiagaan yang meliputi sistem dan kesiapan pengerahan tim reaksi cepat
penanggulangan bencana yang berkualitas dalam jumlah yang memadai, pemantapan
sistem dan kesiapan logistik kebencanaan berbasis kewilayahan, sinergi antar lembaga
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kerangka pemantapan
kesiapsiagaan penanganan daruratyang terpadu. Pemantapan profesionalitas dan
kualifikasi sumber daya manusia yang tersertifikasi, yang mampu menjalankan dan
melaksanakan respons penyelamatan dan evakuasi untuk mencapai penurunan angka
kematian rata-rata per 100.000 penduduk akibat bencana. Selain itu pelembagaan
sistem penanganan darurat bencana sebagai sistem penanganan darurat bencana
utama yang terstruktur, dengan melibatkan seluruh sumber daya dan terus
memperkuat dan memantapkan peran komando penanggulangan bencana BNPB dan
BPBD, dengan SKPDB diaktivasi dan dikerahkan secara konsisten sesuai dengan jenis
dan skala kejadian bencana.63

Sementara itu strategi penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
dilakukan dengan penyusunan panduan, protap, pelaksanaan sosialisasi, dan pelatihan
sistem penanganan darurat bencana kepada semua pelaku penanggulangan bencana
agar mengetahui dan dapat menjalankannya dengan baik. Setiap penanganan darurat
bencana sebaiknya didokumentasikan untuk mengukur efektivitas penyelamatan
korban dan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas bencana. Pembelajaran ini akan
menjadi masukan bagi perbaikan sistem. Standarisasi layanan penanggulangan bencana
melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dilaksanakan oleh pemerintah daerah
agar secara langsung dapat merespons kebutuhan masyarakat terutama ketika
menghadapi situasi darurat bencana.

Upaya peningkatan dan pengembangan sistem logistik kebencanaan nasional
yang terpadu di setiap wilayah untuk kesiapsiagaan dan respons yang cepat. Distribusi
kapasitas logistik dan peralatan di daerah dilakukan untuk mendekatkan sumber daya
ke lokasi kejadian bencana. Sistem logistik ini juga memantau ketersediaan logistik dan
peralatan yang tersebar di banyak pemangku kepentingan di kawasan rawan bencana,
untuk memudahkan mobilisasi bila dibutuhkan.

Dalam konteks pemulihan pascabencana, aspek pengkajian, arah kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk
membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer) untuk
menggerakkan daya lenting menuju ketangguhan masyarakat (community resilience).
Dukungan kebijakan dan bantuan pada bidang sektor sosial, ekonomi produktif, budaya,
dan sumber daya alam dan lingkungan berpijak pada pola pendampingan pemberdayaan
dan kemitraan secara lokal untuk memperkuat masyarakat terdampak. Peran serta para
pihak baik dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, komunitas/tokoh lembaga
masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, kalangan dunia usaha, media massa

63 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas (2018). Kebijakan dan Strategi Pemulihan Pasca Bencana Gempa Lombok.

72

(penthahelix) dalam penyelenggaraan kegiatan pemulihan tersebut mencakup
koordinasi yang berupaya mengisi celah atau kesenjangan pada fase transisi darurat
menuju pemulihan (pemulihan dini) untuk kebutuhan jangka pendek maupun dan
bantuan pemulihan jangka menengah hingga berkelanjutan.

Pendekatan pemulihan pascabencana dilaksanakan dengan pendekatan prinsip
good governance dalam proses pemulihan yang mengedepankan pengurangan risiko
bencana. Pendekatan mitigasi bencana dalam penataan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dengan memperhatikan fungsi dan
peruntukan kawasan lindung, lahan produktif dan permukiman menjadi langkah
mendasar pelaksanaan pemulihan pascabencana. Untuk mewujudkan pemenuhan
kebutuhan dasar manusia dan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kesiapsiagaan
dan pengurangan risiko bencana. Selain itu menstimulasi ekonomi masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka menengah dan panjang.
Dalam semua ini tetap harus mempertimbangkan dampak sosial budaya dan ekonomi
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi, terutama pemulihan
perumahan dan permukiman serta infrastruktur publik.

Kebijakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk
membangun kehidupan yang lebih baik antara lain:64 (1) Pengalokasian anggaran yang
terkoordinasi dan terpadu, dengan mengedepankan kemandirian pemerintah daerah
dan masyarakat, serta daya dukung Pemerintah berbasis pada perencanaan aksi yang
terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dan sasaran rencana pemulihan; (2)
Membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman yang berorientasi pada
pelayanan dan kemudahan akses publik, serta sebagai sistem pendukung kehidupan dan
penopang kehidupan daerah dan masyarakatdi daerah terdampak bencana.
Pengurangan risiko bencana menjadi dimensi utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana untuk ketahanan daerah dan masyarakatdalam
kesiapsiagaan menghadapi bencana; (3) Pemulihan pascabencana yang diarahkan untuk
memperkuat perekonomian daerah dan masyarakatberbasis pada optimalisasi
pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
dari sebelum bencana, meningkatkan pendapatan masyarakatdengan menumbuhkan
daya saing melalui pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada
kearifan lokal untuk peningkatan kualitas daya saing; dan (4) Pembangunan kembali
struktur perekonomian daerah dan masyarakat diperkuat dengan mendudukkan sektor
unggulan daerah, sebagai sektor penggerak yang berorientasi pada peningkatan
kualitas hidup, peningkatan nilai pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, yang
memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana berbasis
keunggulan kompetitif dan daya saing.

Sementara itu strategi pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana
untuk membangun kehidupan yang lebih baik antara lain: (1) Pembaruan peta risiko
bencana, termasuk kawasan rawan bencana, yang dilakukan segera setelah kejadian
bencana untuk mendapatkan hasil potensi risiko baru yang akan dihadapi, untuk dapat
digunakan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana, sehingga upaya-upaya pemulihan pascabencana dilaksanakan dengan
antisipasi terhadap potensi risiko baru; (2) Pengembangan sistem informasi untuk
memudahkan pengelolaan koordinasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

64 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas (2018). Kebijakan dan Strategi Pemulihan Pasca Bencana Gempa Lombok.

73

secara terpadu dari berbagai sumber, yang dilaksanakan bersama dengan para
pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembiayan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana; dan (3) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengkajian
kebutuhan pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,
serta pelaksanaannya, termasuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan dari kelompok
rentan, agar kebutuhan mereka terpenuhi dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.

Perangkat penanganan bantuan pemulihan pascabencana terdiri atas (1) Dana
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah (Permenkeu No. 224/PMK.07/2017), untuk bencana berskala
besar yang berbasis Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan
Kajian Pemulihan Kebutuhan Manusia (Human Recovery Need Assessment/HRNA) dan
khususnya aspek lintas sektor sumber daya alam yang terintegrasi dengan Pengkajian
Pascabencana (Jitu Pasna), (2) Dana Reguler Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
melalui pengajuan e-proposal oleh daerah, dan (3) semakin meningkatnya dukungan
komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat atau dikenal
Dana Sharing APBD. Ketiga sumber pembiayaan diharapkan dapat bersinergi dengan
program pemberdayaan multipihak lintas kementerian/lembaga lainnya untuk
peningkatan kualitas hidup manusia dan kemandirian otonomi daerah. Secara spesifik,
komponen dukungan dana reguler rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai oleh
BNPB meliputi bantuan stimulan peralatan, pelatihan maupun pendampingan sesuai
dengan model pemberdayaan, kearifan lokal dan karakter masyarakat di wilayah
terdampak bencana.

Skim pemulihan perekonomian pascabencana, berdasarkan pengalaman
pemulihan pascabencana sebelumnya, diperlukan waktu yang lebih lama dibandingkan
pemulihan perumahan dan infrastruktur, sehingga diperlukan assessment khusus
dengan pendekatan mikro dan makro, yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dan
perbankan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan K/L terkait. Pendekatan yang
pernah dilakukan dan dinilai efektif pelaksanaannya di lokasi pascabencana
sebelumnya, melalui pemulihan ekonomi masyarakat berupa bantuan langsung tunai
ataupun dana bergulir, yang dilaksanakan paralel dengan penyelenggaraan bantuan
pembangunan perumahan, untuk menstimulasi ekonomi masyarakat, melalui cash for
work atau bantuan stimulan usaha. Selain itu diperlukan pendataan awal terhadap
kelompok sasaran dan jenis kegiatan pemulihan awal perekonomian pascabencana
melalui cash for work, terkait dengan ketrampilan pengungsi korban bencana. Untuk
pemulihan perekonomian jangka menengah, diperlukan kebijakan terpadu dengan
lembaga keuangan/perbankan untuk mendorong ketahanan ekonomi dan usaha di
tingkat masyarakat.

Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Keluarga merupakan pihak yang
paling terdampak sekaligus mampu mengatasi bencana dengan kapasitas yang dimiliki.
Oleh karena itu ketangguhan keluarga harus diwujudkan. Gerakan Nasional Keluarga
Tangguh Bencana (KATANA) merupakan wujud arahan Presiden Joko Widodo untuk
melakukan edukasi kebencanaan serta simulasi latihan penanganan bencana secara
berkala dan teratur. Gerakan ini bertujuan agar setiap keluarga Indonesia: (1) Memiliki
pengetahuan memadai tentang risiko bencana di lingkungannya, (2) Sadar akan
tanggung jawabnya dalam mengurangi risiko bencana dan mengantisipasi bencana bila
terjadi, (3) Menerapkan kesadaran tersebut hingga menjadi budaya pada setiap anggota

74

keluarga, (4) Secara terus menerus mengembangkan budaya ketangguhan yang
terbentuk pada setiap anggota keluarga hingga menjadikannya berdaya untuk
bertindak dalam mengurangi kejadian bencana, mengurangi korban dan kerugian serta
menularkan ketangguhan bencana ke keluarga lain.65

KATANA membuka kerja sama dan peran serta bagi seluruh pihak untuk
mendukung terwujudnya ketangguhan di tingkat keluarga. Keberlanjutan gerakan
ketangguhan ini dilaksanakan melalui: (1) Memastikan keluarga Aparatur Sipil Negera
(ASN), TNI, dan POLRI sebagai peserta aktif Gerakan Nasional KATANA, (2)
Mengintegrasikan Gerakan Nasional KATANA kedalam program
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemerintah desa, (3) Mendorong dan
memperkuat Gerakan Nasional KATANA berkelanjutan dalam berbagai program
masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media, serta (4) Kampanye Gerakan
Nasional KATANA sebagai tanggungjawab bersama.

65 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Diskusi Panel 6 Keluarga Tangguh Bencana.

75

Halaman sekat 10

76

BAB X

KESIMPULAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Kesimpulan

Tatanan geologi Indonesia memungkinkan Indonesia terdampak kejadian
bahaya geologi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api maupun
pergerakan tanah. Meskipun frekuensi kejadian bencana geologi relatif
rendah, namun telah mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi lebih besar
dibandingkan bencana lainnya. Di masa depan, dengan kondisi di mana pertumbuhan
penduduk dan perkembangan infrastruktur meningkat pesat maka risiko bencana
geologi akan meningkat jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas sistem mitigasi
bencana.
Bencana geologis adalah peristiwa yang berulang. Akan tetapi setiap kejadian
membawa karakteristiknya sendiri-sendiri, sehingga strategi penanganannya pun bisa
seragam meski jenis bencananya sama. Pemerintah sudah memiliki Peraturan Presiden
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peringatan Dini dan Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Target
kehilangan PDB 0.1% di 2024 dan waktu diseminasi peringatan dini dari 5 menit menjadi
3 menit harus didukung dan wujudkan sesuai peran masing-masing.
Indonesia selain dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumberdaya alam juga
menjadi salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana. Wilayah Indonesia yang
terletak di daerah iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan
saat ini telah mengalami perubahan secara signifikan. Cuaca, suhu udara dan arah angin
semakin tidak berpola menyebabkan jadwal musim yang tidak menentu. Seiring dengan
berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan
hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian bencana
dalam kurun beberapa tahun terakhir seperti kebakaran hutan dan kekeringan.
Sepanjang tahun 2019 BNPB mencatat 3.803 bencana telah terjadi di Indonesia. Dari
keseluruhan bencana yang terjadi bencana hidrometeorologi telah mendomoniasi
diantaranya adalah puting beliung, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pembangunan di Indonesia harus
dirancang dan didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir dampak lingkungan.
Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama
dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap
kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin
berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan
kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.
Oleh karena itu diperlukan pembaharuan bersama untuk dapat meningkatkan kualitas
pembangunan yang adaptif dan ramah terhadap lingkungan di Indoensia.
Upaya pencegahan dalam rangka mengurangi potensi risiko adalah hal yang
paling penting. Untuk konteks bencana hidrometeorologis, baik itu hidrometeorologis
basah ataupun kering, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan
ruang dan lingkungan yang berkelanjutan di daerah khususnya daerah konsesi adalah
hal yang utama. Kementerian ATR/BPN sudah memiliki Inspektur tata ruang yang akan
mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara umum. Kementerian LHK

77

menyebutkan bahwa pemanfaatan lingkungan harus seimbang dengan upaya
konservasi. Eksekusi di lapangan sekarang menjadi hal penting yang ditunggu
masyarakat, karena pengendalian pemanfaatan ruang ini tentu berkaitan dengan dua
hal yakni pencegahan dan penegakan hukum.

Indonesa dilanda pandemi Covid-19 sejak diumumkannya kasus pertama tanggal
2 Maret 2020 lalu hingga sekarang ini. Ibarat marathon, perjuangan Bangsa Indonesia
melawan Covid-19 ini membutuhkan endurance, ketahanan, semangat dan gotong-
royong agar semua warga bisa selamat sampai ke garis finish. Langkah-langkah
percepatan penanganan Covid-19, yang berjalan seiring dengan pemulihan dan
recovery ekonomi melalui beragam stimulus dan insentif. Dukungan untuk UKM,
korporasi dan dorong konsumsi serta ekspor tersebut membuat tren ekonomi membaik
dan kontraksi ekonomi mendangkal serta semakin optimis bahwa ekonomi segera
rebound.

Penanganan kesehatan pun dilaksanakan dengan optimal dari hulu ke hilir. Saat
ini Indonesia termasuk negara yang memberikan vaksin kepada warga negara dengan
jumlah harian termasuk paling besar di Asia dan dunia. Dukungan pelaksanaan PPKM
mikro dari kementerian dan lembaga berjalan sangat baik, yang didukung oleh inisiatif
serta kepemimpinan dari pemerintah daerah memberikan harapan bahwa penangan
Covid-19 berada dalam jalur yang benar. Peran media dalam edukasi masyarakat
didukung oleh TNI-POLRI yang melakukan giat peningkatan kedisiplinan di tingkat
tapak membuat proses perubahan perilaku semakin ter-internalisasi.

Sains dan data adalah referensi utama, dimensi governance (pusat-pusat, pusat-
daerah, daerah-daerah), transparansi dan aksesibilitas data, aspek kultural dan
tanggung jawab sosial, investasi sumberdaya kesehatan (re-investasi SD kesehatan)
serta investasi di bidang institusi kesehatan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan
untuk saat ini dan masa depan.

Berbicara tentang tata kelola penanggulangan bencana (tata kelola,
desentralisasi, financing), maka hulunya adalah regulasi, sedangkan hilirnya adalah
implementasi. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana ada yang melalui dana
dana siap pakai (DSP) dan ada yang melalui dana reguler melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Skema transfer risiko sudah menjadi
kebutuhan dan komponen penting dalam pengelolaan risiko bencana ke depan.
Dilakukan pengarustumaan gender dan pendekatan inklusi dalam penanggulangan
bencana karena kaum perempuan, anak dan penyandang disabilitas seringkali menjadi
kelompok yang paling rentan pada saat dan pascabencana.

Langkah ke Depan

Langkah ke depan di bidang tata kelola risiko bencana antara lain:66
1. Menyelaraskan peraturan perundangan-undangan dan penataan kelembagaan
guna memperluas fokus dari respons menjadi pengelolaan risiko bencana dengan
memasukkan mitigasi, pencegahan, dan pengurangan risiko melalui konservasi
lingkungan; “kita jaga alam, alam jaga kita”.
2. Meningkatkan investasi berupa anggaran untuk program dan kegiatan
pembangunan yang mendukung ketangguhan bencana.

66 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Panel 1 Manajemen Kebencanaan.

78

3. Memperluas kerja sama multipihak (pentahelix) dengan memadukan tanggung
jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang
dipandu prinsip kepemimpinan yang tegas dan akuntabel dalam kerangka
otonomi ke arah pemerintahan daerah yang mandiri dan tangguh, melalui
perencanaan yang baku, penganggaran yang terprediksi, dan akuntabilitas
semua pihak.

4. Memperkuat ketangguhan, terutama pada konteks perkotaan, dengan
mendayagunakan modal sosial dan ruang-ruang publik.

5. Memperbaiki informasi risiko, kejadian, dan dampak bencana dengan
meningkatkan literasi bencana dan mengemas lebih baik berita bencana, baik
yang melalui media arus utama, konvensional, maupun media sosial.

6. Meningkatkan literasi kebencanaan melalui perubahan perilaku serta kesadaran
kolektif dalam pengurangan risiko bencana untuk para pengambil keputusan,
legislatif hingga masyarakat agar terbangun tanggung jawab tiap individu.

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional dan handal
dalam penanggulangan bencana.

Langkah ke depan di bidang investasi pengurangan risiko bencana antara lain:67
1. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana ada yang melalui dana dana
siap pakai (DSP) dan ada yang melalui dana reguler melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Meskipun mandatory spending
dalam penganggaran baik di pusat maupun daerah sepertinya masih memerlukan
proses dan waktu, setidaknya secara komulatif harus ada 2% dari total anggaran
nasional maupun daerah yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana.
Dalam pemanfaatan anggaran ini, akuntabilitas tentunya tetap harus menjadi
bagian tidak terpisahkan dan terus diperkuat bersama. Untuk itu, Pemerintah
daerah agar benar-benar bisa mengalokasikan dana dengan kumulatif
setidaknya 2% dari APBD untuk program-program penanggulangan bencana
yang bisa saja disebar ke OPD-OPD terkait dengan penanggulangan bencana di
daerah. Anggaran ini tentunya bisa dimanfaatkan lebih banyak untuk kegiatan
mitigasi dan kesiapsiagaan agar daerah bisa lebih siap dalam menghadapi
bencana.
2. Skema transfer risiko sudah menjadi kebutuhan dan komponen penting dalam
pengelolaan risiko bencana ke depan. Tidak hanya untuk mengamankan barang
dan aset milik negara tetapi juga harus bisa masuk ke level masyarakat agar
asuransi juga bisa mengamankan properti masyarakat khususnya ekonomi
menengah ke bawah. Untuk itu, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak
swasta agar mulai mensosialisasikan skema-skema asuransi yang tersedia untuk
perlindungan aset pemerintah dan masyarakat, yang kemudian didukung oleh
regulasi yang memadai.
3. Kaum perempuan dan anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan pada
saat dan pascabencana. Hal ini tentu harus dirubah bagaimana kaum perempuan
dan anak ini beralih dari yang saat ini menjadi komponen kerentanan, menjadi
motor penggerak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi
bencana. Untuk itu, pemerintah daerah agar bisa merencanakan dan

67 Ringkasan dan Direktif Rakornas PB Tahun 2021: Hari V, Kamis, 10 Maret 2021 Tata Kelola, Desentralisasi, Financing.

79

melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kaum perempuan, anak dan
penyandang disabilitas sebagai guru kesiapsiagaan di tingkat keluarga dan
masyarakat. Ini sejalan dengan program BNPB yakni meningkatkan
kesiapsiagaan dari level paling kecil yaitu individu, keluarga dan masyarakat.

Langkah ke depan di bidang penanggulangan bencana geologis antara lain:68,69
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pemantauan bahaya. Ancaman
geologi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga peningkatan
kuantitas dan kualitas perangkat pemantauan merupakan mata dan telinga bagi
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa memberikan informasi
dan peringatan dini kepada objek terpapar sebelum bencana terjadi. Untuk
menunjang keberlanjutan dari sistem tersebut, perlu diperkuat dengan
penyusunan rencana kontinjensi dan simulasi evakuasi yang berkesinambungan.
2. Setelah perangkat pemantauan, berikutnya perlu didorong riset kebencanaan
yang menjadi dasar pemetaan potensi risiko yang lebih detil (mikrozonasi) dan
dampak ikutan khususnya untuk jenis ancaman yang berpotensi menimbulkan
korban dan kerugian ekonomi besar seperti gempa dan tsunami, khususnya di
kawasan pengembangan ekonomi dan kawasan padat penduduk.
3. Riset-riset fundamental tentu sangat diperlukan, tetapi harus berjalan seiring
dengan penggalian norma dan kearifan lokal untuk peningkatan literasi
masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
4. Terkait keamanan infrastruktur bangunan perlu dilakukan kegiatan yang
terintegrasi mulai dari edukasi, audit ketahanan bangunan dan penguatan
struktur bangunan jika diperlukan, termasuk tata ruang berbasis mitigasi
bencana.
5. Audit ketahanan bangunan harus dilakukan dan didukung oleh pemerintah
daerah serta ditindaklanjuti dengan penguatan bangunan sesuai dengan standar
bangunan tahan gempa. Ini tentu sejalan dengan arahan Presiden saat
pembukaan Rakornas PB Tahun 2021 untuk menerapkan standar bangunan
tahan gempa.
6. Pemanfaatan teknologi yang bisa menjembatani aksesibilitas pengetahuan, data,
best practices dan sumber-sumber yang mendukung penyusunan kebijakan
berbasis sains dan kearifan lokal harus terus dikembangkan untuk mendukung
peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah.
7. Teknologi anak negeri harus diutamakan dalam pembangunan sistem peringatan
dini seiring dengan peningkatan kapasitas SDM dan memperkuat pemerintah
daerah. Teknologi kebencanaan ini harus dibangun dari hilir ke hulu, bukan dari
hulu ke hilir. Artinya teknologi yang dibangun harus menyesuaikan dengan
kebutuhan riil di lapangan.
8. Pemantauan gunung api yang berpotensi menimbulkan tsunami perlu terus
diperkuat melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga, BMKG, Badan
Geologi, BPPT dan BIG. Untuk upaya mitigasi, pemanfaatan peta rawan bencana
penting untuk dijadikan dasar penataan ruang. Seperti arahan Presiden bahwa
pengelolaan ruang harus sensitif terhadap aspek kerawanan bencana.

68 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Diskusi Panel 2 Ancaman Bencana Geologi Dan Vulkanologi.
69 Ringkasan dan Direktif Rakornas PB Tahun 2021: Hari II, Kamis, 4 Maret 2021 Bencana Geologi: Gempabumi, Tsunami, Erupsi Gunungapi.

80

9. Khusus untuk likuifaksi dan penurunan muka tanah, jenis ancaman ini belum
terdefinisikan dengan jelas dalam aturan dan regulasi yang ada. Pengalaman di
Palu untuk likuifaksi, dan penurunan muka tanah di sepanjang pantai utara Jawa
berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar. Untuk
itu jenis ancaman ini perlu dijelaskan dengan lebih spesifik dalam perubahan
Undang-undang Penanggulangan Bencana di masa depan.

10. Mengingat kawasan-kawasan destinasi prioritas dan kawasan ekonomi khusus
pada umumnya merupakan kawasan pesisir yang terpapar ancaman bencana
khususnya geologi, perlu ditingkatkan penelitian-penelitian geologi laut untuk
bisa memetakan sumber-sumber gempa atau sesar aktif dan gunung api di dasar
laut untuk upaya mitigasi yang lebih efektif dan efisien.

11. Pelibatan segenap pemangku kepentingan secara inklusif memegang peranan
kunci, kepentingan termasuk generasi muda dalam pelaksanaan upaya
penanggulangan bencana. Paradigma selama ini di daerah di mana
penanggulangan bencana menjadi tugas BPBD harus dirubah menjadi urusan
dan tanggung jawab bersama segenap pemangku kepentingan baik di sektor
ekonomi, pariwisata dan lain-lain.

12. Masalah lingkungan kerap meningkatkan aspek kerentanan. Untuk mengurangi
potensi risiko, pemerintah daerah agar mendukung program rehabilitasi
lingkungan seperti rehabilitasi 150 hektar mangrove di seluruh Indonesia.

13. Kesiapan standar operasi prosedur (SOP) kedaruratan di sektor transportasi
sudah ada, tapi perlu untuk ditingkatkan implementasinya seperti kesiapan
bandara untuk pendaratan pesawat berbadan lebar di simpul-simpul bandara
untuk distribusi logistik dan Disaster Ready Airport.

14. Strategi dan narasi komunikasi risiko sangat penting. Tidak hanya untuk
menjamin agar tersampaikannya pesan kesiapsiagaan tetapi juga dalam rangka
pemulihan ekonomi, khususnya kawasan pariwisata pasca bencana.

15. Kepemimpinan pada saat terjadinya bencana sangat menentukan. Pemahaman
terkait karakteristik bencana sangat penting untuk menjamin kecepatan
pengambilan keputusan saat darurat yang didukung dengan rencana kontinjensi
yang dipahami oleh semua aktor.

Langkah ke depan di bidang penanggulangan bencana hidrometeorologis (kekeringan,
karhutla, dan perubahan iklim) antara lain:70,71

1. Penguatan aspek kebijakan yang melingkupi: (a) Science Based dan Spatial Based
dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan penanggulangan karhutla dan
kekeringan, (b) Mempercepat operasionalisasi regulasi terkait tata kelola
sumber daya air, misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air (UU No. 17/2019), (c) Melaksanakan insentif dan disentif untuk
pengelolaan lingkungan.

2. Penguatan aspek kelembagaan dengan lingkup: (a) Integrasi data dan informasi
antar para pihak, (b) Integrasi berbagai program terkait kebencanaan, (c).
Membangun sistem kelembagaan untuk pendampingan masyarakat, (d)
Melembagakan kontribusi peran para pihak dalam manajemen kebencanaan.

3. Penguatan aspek perencanaan untuk optimalisasi grey dan green infrastruktur

70 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Diskusi Panel 3 Ancaman Hidrometrologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim).
71 Ringkasan dan Direktif Rakornas PB Tahun 2021: Hari III, Jumat, 5 Maret 2021 Bencana Hidrometeorologis.

81

melalui koordinasi lintas sektor dan jenjang pemerintahan berbasis ekosistem
(misal: daerah aliran sungai) untuk mendorong upaya perbaikan lingkungan mulai
dari hulu hingga hilir.
4. Penguatan aspek keuangan untuk membangun mekanisme pengelolaan Dana
Desa dan sumber lainnya untuk upaya pengembangan ekonomi masyarakat
untuk pengurangan risiko bencana serta mendorong penyiapan anggaran untuk
pencegahan dan deteksi dini dengan pelibatan multi pihak.
5. Penguatan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi: (a)
Mendorong kegiatan aksi di masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat
sebagai langkah preventif yang juga berdampak terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, misal: penanaman pohon-pohon produktif, pertanian
holtikultura, dan peternakan, (b) Meningkatkan kolaborasi dan pendampingan
secara terus menerus untuk pencegahan kathutla dan kekeringan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, (c) Mendorong pembangunan embung-
embung di wilayah rawan kekeringan, (d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas
irigasi dan distribusi air melalui pemipaan, (e) Meningkatkan penyediaan air baku
melalui pembangunan bendungan dan sumur air tanah, (f) Revitalisasi danau dan
sungai prioritas, (g) Penguatan TMC untuk mengendalikan curah hujan dan asap
diwilayah berisiko kekeringan dan karhutla. Untuk optimalisasi Karhutla, TMC
dilakukan pada bulan Februari ini di Provinsi Riau, dilanjutkan dengan Bulan April
dan Mei di Provinsi rawan, (h) Aparat penegak hukum (POLRI, Jaksa, PPNS) harus
melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku pembakar hutan dan
lahan, (i). Mengembangkan penerapan teknologi pembukaan lahan tahan bakar
(PLTB) melalui pengolahan kompos, cuka kayu, briket arang, dan mekanisasi
pertanian yang disertai dengan pelatihan/pendampingan, (j) Mendorong
penggunaan teknologi modern dan masa kini dalam pendeteksian ancaman
kebakaran sedini mungkin serta pemadaman secepat mungkin, (k) Mendorong
budaya menanam yang multi kultur, (l) Menjaga muka air tanah di wilayah
gambut <0,4 m. Kanal-kanal ini harus ditata atau didesain ulang milestone
pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut berbasis neraca air, dan (m)
Melakukan penguatan kegiatan yang terfokus pada pencegahan dan deteksi dini.
6. Penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan waktu implementasi. Di
daerah, implementasi kebijakan, khususnya penanggulangan bencana harus bisa
terimplementasikan dalam waktu jabatan berjalan pimpinan daerah yang
bersangkutan. Untuk itu, pemerintah daerah untuk segera menyusun rencana
kontinjensi yang sesuai dengan karakteristik bencana utama di provinsi masing-
masing. Renkon Provinsi ini harus berdasar kepada rencana kontinjensi di tiap-
tiap kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kemudian, Pimpinan daerah (Provinsi,
Kab/Kota) agar memaparkan rencana kontinjensi tersebut kepada BNPB dan
bersiap untuk melakukan drill/simulasi tingkat provinsi (yang akan didukung
pembiayaan simulasi tersebut oleh BNPB).
7. Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis landscape terbukti efektif
menurunkan laju deforestasi. Mitigasi berbasis ekosistem seperti penanaman
vegetasi tidak hanya mengurangi potensi longsor tetapi juga mengurangi run off
yang masuk ke sungai. Untuk itu Pemerintah Daerah ditantang untuk melakukan

penanaman vegetasi berakar kuat yang bisa mengikat tanah dan menahan air di

82

daerah dengan kelerengan lebih dari 30 derajat dan dan vegetasi penahan
limpasan runoff (seperti vetiver) di sepanjang aliran sungai.
8. Dalam bencana karhutla, operasi udara sepenuhnya didukung oleh pemerintah.
Tetapi ini saja tentu tidak cukup, upaya penegakan hukum di lapangan harus
menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya pencegahan. Sistem hukum
administrasi memungkinkan sanksi administrasi berjalan tanpa proses
pengadilan. Jika ditemukan pelanggaran dengan bukti yang valid, maka sanksi
administrasi seperti pencabutan izin usaha perusahaan dapat dilakukan. Untuk
itu, kepada pemerintah daerah agar melakukan upaya pencegahan bencana
Karhutla dengan target luas wilayah yang terdampak tahun ini TIDAK BOLEH
lebih luas dari tahun 2020 di tiap-tiap daerah. Lakukan upaya pencegahan secara
maksimal karena pemerintah siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan
pemerintah daerah.
9. Pengalaman di Kalimantan Barat membuktikan bahwa pelibatan masyarakat
dalam wadah Desa Mandiri efektif dalam menekan laju Karhutla. Inisiatif seperti
ini bisa direplikasi di provinsi lain dan dalam bentuk lain sesuai dengan
karakteristik daerah masing-masing. Untuk itu, pemerintah daerah di kawasan
yang rawan Karhutla ditantang untuk membangun inisiatif-inisiatif pelibatan
masyarakat dalam upaya pencegahan bencana karhutla.

Langkah ke depan di bidang penanggulangan bencana hidrometeorologis (banjir, banjir
bandang, tanah longsor, puting beliung, abrasi) antara lain:72

1. Kajian Risiko Bencana ditetapkan sebagai kewajiban (mandatory) dalam
penyelenggaraan pembangunan (sistem hulu-hilir) dengan mengakomodasi hasil
penelitian dan pemikiran pakar/praktisi kebencanaan.

2. Evaluasi menyeluruh dan regular (minimum per 1 tahun) terhadap aktivitas
pembangunan dan daya-dukung lingkungan melalui internalisasi prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan membangun kembali lebih baik.

3. Penguatan instrumen pengukuran dan pengamatan hidrometeorologi sebagai
sumber basis data kebencanaan yang sangat vital.

4. Pengembangan platform, basis data, analisis dan prediksi bencana yang
memasukkan faktor partisipasi masyarakat dan disertai pengembangan lebih
lanjut terkait model peta rawan bencana (website, aplikasi: INARISK, MHEWS,
FEWS ). Masyarakat dapat mengakses informasi tentang risiko dan prediksi
bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan pelatihan penanggulangan
bencana hingga ke tingkat masyarakat dan komunitas sehingga mereka dapat
memanfaatkan instrument dan informasi terkait penanggulangan bencana
secara tepat.

6. Gerakan Sekolah Sungai dan susur sungai bersama semua fihak terkait
(pentahelix) untuk menanggulangi banjir, banjir bandang dan mengetahui
potensi positif sungai untuk wisata, energi, perikanan, pertanian pada setiap level
pedesaan.

7. Gerakan memanen air hujan dilaksanakan secara masif bersama semua fihak
terkait (pentahelix) untuk upaya penanggulangan banjir, kekeringan, kelangkaan

72 BNPB (2020). Rumusan Diskusi Panel Seminar Nasional Rakornas PB 2020: Diskusi Panel 4 Ancaman Bencana Hidrometeorologis (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor,
Puting Beliung, Abrasi)

83

air bersih, pertanian, perikanan, pengisian air tanah.
8. Konsep Gerakan berbasis masyarakat dikembangkan sebagai strategi dalam

penanggulangan bencana di seluruh Indonesia (Gerakan restorasi sungai
Indonesia, Gerakan memanen hujan Indonesia, Gerakan Sekolah sungai, Gerakan
nasional penyelamatan air, dll).
9. Merevitalisasi kearifan lokal dan religiusitas terkait bencana hidro-meteorologi
dalam berbagai bentuk peningkatan ikhtiar penyelesaian bencana.

Langkah ke depan di bidang penanggulangan pandemi Covid-19 antara lain:73
1. PPKM Mikro terbukti bisa menekan laju kenaikan kasus di daerah dan nasional.
Data puncak kasus aktif bulanan menunjukkan korelasi yang beriringan dengan
persentase keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di Rumah sakit, jumlah
kematian pasien dan jumlah kematian dokter dan nakes. Saat mulai
dilaksanakannya PPKM mikro, terjadi penurunan yang signifikan terhadap
jumlah kasus aktif sehingga BOR RS, kematian dokter dan kematian pasien juga
berkurang sangat drastis. Untuk itu dilakukan:
a. Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melaksanakan
PPKM di daerah-daerah prioritas, dan bagi daerah yang belum melaksanakan
PPKM agar segera melaksanakan PPKM agar laju kasus secara nasional dapat
ditekan secara signifikan.
b. Posko tingkat Desa/Kelurahan dan RW/RT agar tetap dipertahankan dan
melibatkan sumber daya lokal (karang taruna, PKK,
babinsa/babinkamtibmas, dsb), khususnya dalam mendukung wilayah2 yang
menetapkan kebijakan PPKM mikro.
c. Pimpinan daerah agar memberdayakan segenap kemampuan dari entitas
masyarakat termasuk pihak TNI-POLRI, swasta, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda dan adat dengan semangat gotong-royong dalam
mensukseskan PPKM mikro. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan
sumberdaya keuangan yang ada termasuk dana desa dan fasilitas lain dari
pemerintah.
2. Vaksinasi disegerakan tapi disesuaikan dengan ketersediaan dosis yang ada
sehingga kesinambungan pemberian vaksin dapat terjaga. Saat ini vaksinasi
sudah bukan lagi program tetapi harus menjadi GERAKAN. Saat ini Indonesia
menjadi salah satu negara terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi di asia bahkan
dunia. Untuk itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mensukseskan
Gerakan vaksinasi nasional dan serta mendukung sepenuhnya target pemerintah
untuk bisa segera menyelesaikan vaksinasi nasional agar tercapai kondisi herd
immunity.
3. UU Kekarantinaan kesehatan saat ini mewajibkan tanggung jawab negara dalam
kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat sangat besar bahkan hingga ke
hewan ternak. Hal ini terkadang menjadi penghalang penerapan kondisi
kekarantinaan yang ketat dalam kondisi darurat. Untuk itu, Agar regulasi yang
ada mampu menjamin pelaksanaan pengendalian wabah dalam kondisi darurat

kesehatan masyarakat secara efektif, diperlukan penyempurnaan regulasi yang
mampu menjawab arahan Presiden dalam pembukaan rakornas PB 2021 yaitu

73 Ringkasan dan Direktif Rakornas PB Tahun 2021: Hari IV, Kamis, 9 Maret 2021 Pandemi: Covid-19.

84

kecepatan respons agar penyelamatan jiwa masyarakat dapat dilakukan dengan
sebaik-baiknya.
4. Praktik implementasi di lapangan menggambarkan bahwa kepemimpinan sangat
penting untuk didukung dengan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika
lapangan. Inisiatif masyarakat seperti kampung tangguh, Kampung Tegap dan
lain-lain harus diapresiasi dan dimotivasi dengan reward yang akan membuat
pelaksanaan disiplin protokol kesehatan bisa berkelanjutan. Untuk itu, pemimpin
daerah agar benar-benar bisa menjadi ujung tombak dalam pengendalian Covid-
19 di daerah masing-masing, mengoptimalkan inisiatif masyarakat hingga di
tingkat administrasi terkecil dengan memanfaatkan norma-norma dan kearifan
lokal sesuai karakteristik daerah.

85

Halaman cover belakang

86