Materi TOT E-Learning Kerjasama Multipihak

KERJASAMA
MULTIPIHAK PB

TOT DASAR MANAJEMEN BENCANA

BIODATA WIDYAISWARA :

 Unit Kerja : Pusdiklat PB BNPB

 Jabatan :Widyaiswara Ahli Muda

 Kantor : Ina DRTG

 Email : [email protected]

 Hp : 081287914508

Pusdiklat.bnpb.go.id

Tujuan Pembelajaran

1. Koordinasi tingkat pusat & daerah serta antar
lembaga dalam penanggulangan bencana

2. Jenis-jenis klaster penanggulangan bencana

Buka website : www.quizizz.com
Masukkan nama
Masukkan kodel

KOLABORASI

•KERJASAMA •KEMENTERIAN /LEMBAGA
•KOORDINASI •PEMERINTAH PUSAT DAERAH
•KEMITRAAN
•TNI / MILITER

•POLRI
•OPD
•L S M
•PAKAR
•MEDIA
•TOMAS, TOGA, TODAT

KOLABORASI

• Penanggulangan bencana sangat komplek
• Multi dimensional
• Multi stakeholder
• Multi disiplin ilmu,
• Memerlukan terobosan dan inovasi.
• Sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi antara pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha.
• Sosialisasi standard operation procedure (SOP) dan latihan bersama.





KOLABORASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN
2008 DIGANTI MENJADI PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

FUNGSI SEBAGAI KOMANDO,
KOORDINASI DAN PELAKSANA

KOLABORASI LEMBAGA USAHA

Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 tahun 2014 tentang Peran
Serta Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana

Kejadian Bencana

PENGURANGAN RISIKO BENCANA Peringatan Dini Tanggap PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Darurat

Kesiapsiagaan Relief

Mitigasi Pasca-bencana
Pemulihan

Pra-bencana Rehabilitasi
Pencegahan
Rekonstruksi

PERAN LEMBAGA USAHA Pasal 52 ayat (1) Pemenuhan kebutuhan
PP No. 21 Tahun 2008
dasar :
Pasal 87 ayat (1,2) : •kebutuhan air bersih dan sanitasi;
membantu penataan daerah •pangan;
rawan bencana ke arah lebih •sandang;
baik dan rasa kepedulian •pelayanan kesehatan;
daerah rawan bencana, •pelayanan psikososial; dan
melakukan kampanye peduli •penampungan serta tempat hunian
bencana;

Pasal 75 ayat (1) huruf e : Rekonstruksi
pada wilayah pascabencana dilakukan
melalui kegiatan partisipasi dan peran
serta lembaga dan organisasI
kemasyarakatan, dunia usaha dan
masyarakat



KOLABORASI MEDIA MASSA

PERKA BNPB NOMOR 7 TAHUN 2012
tentang PEDOMAN PENGELOLAAN
DATA INFORMASI BENCANA

Buku : adaptasi dan mitigasi
bencana ,FIKOM UNPAD

Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana PERKA BNPB NO. 11 TAHUN 2014

Hasil survey di Jepang, Great Hansin
Earthquake 1995, korban selamat karena
diselamatkan oleh:
• diri sendiri 35%
• anggota Kelrg 31,9 %
• Teman/Tetangga 28,1%
• Orang lewat 2,60%
• Tim SAR 1,70 %
• Lain-Lain 0,90%

STRATEGI PENGEMBANGAN KETANGGUHAN MASYARAKAT

Pelibatan seluruh Pemanfaatan Pengurangan
lapisan masyarakat Sumberdaya lokal Kerentanan

12 3

Keberlanjutan : 9 Peningkatan
Sinkronisasi
MASYARAKAT 4 Kapasitas
program/kegiatan TANGGUH
K/L, Lembaga Int’l /
7
Lokal
Dukungan
8 Pemerintah/ Peningkatan
pemerintah daerah
Pengarus-utamaan 5 Pengetahuan dan
PRB
Kesadaran

6 15

Pemaduan PRB

dalam

Pembangunan

STRATEGI PENGEMBANGAN KETANGGUHAN MASYARAKAT

Pelibatan seluruh Pemanfaatan Pengurangan
lapisan masyarakat Sumberdaya lokal Kerentanan

12 3

Keberlanjutan : 9 Peningkatan
Sinkronisasi
MASYARAKAT 4 Kapasitas
program/kegiatan TANGGUH
K/L, Lembaga Int’l /
7
Lokal
Dukungan
8 Pemerintah/ Peningkatan
pemerintah daerah
Pengarus-utamaan 5 Pengetahuan dan
PRB
Kesadaran

6 16

Pemaduan PRB

dalam

Pembangunan

PERAN AKADEMISI dan PARA PAKAR

• Berperan serta dalam membuat dokumen perencanan
penanggulangan bencana

• Penelitian dalam penanggulangan bencana
• Sebagai agen perubahan penanggulangan bencana

TNI sebagai salah satu komponen utama
pertahanan berdasarkan UU No 34 Tahun
2004 memiliki tugas pokok melaksanakan
Operasi Militer Perang dan Selain Perang
dimana salah satunya adalah
melaksanakan penanggulangan bencana
alam, pengungsian dan bantuan
kemanusiaan.

Pusdiklat.bnpb.go.id

DASAR HUKUM PELIBATAN TNI
DALAM BENCANA

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019

Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, Dan Merespons Wabah Penyakit,
Pandemi Global, Dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia

Panglima Tentara Nasional Indonesia:
• Mengerahkan personel, sarana, dan prasarana serta upaya mencegah, mendeteksi,
dan merespons secara cepat sebelum, selama, dan sesudah terjadinya kedaruratan
kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam; dan

• Memberikan komando penanggulangan taktis dalam kejadian kedaruratan kesehatan
masyarakat dan/atau bencana nonalam, baik yang mengandung unsur kesengajaan
maupun tidak.



Perka BNPB no 03 Thn 2016 tentang SKPDB juga mendefinisikan Klaster
yaitu pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari
Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, sektor
swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan
darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari
instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis (pasal 1 ayat 19).

Klaster Penanggulangan Bencana

• Ditetapkan melalui SK Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014, tentang
klaster penanggulangan bencana

• Bertujuan memperlancar kegiatan penanggulangan bencana
• Menetapkan koordinator dan wakil koordinator klaster

penanggulangan bencana.
• Menetapkan 8 klaster PB
• Klaster Nasional PB bertanggung jawab kepada kepala BNPB melalui

sekretaris utama BNPB

SK KEPALA BNPB No 173/2014

Pentahelix 1. Kesehatan (Kemenkes +
Polri)

2. Pencarian & Pertolongan
(Basarnas,TNI/Polri)

3. Logistik (BNPB +
Kemensos)

4. Pengungsi & Perlindungan
(Kemensos + Polri)

5. Pendidikan (Kemdikbud +
Kemenag)

6. Sarana & Prasarana
(PUPR)

7. Ekonomi (Kementan +
Kemenkop UKM)

8. Pemulihan Dini
(Kemendagri + BNPB)

KLASTER INTERNASIONAL

SISTEM KLASTER
PENANGGULANGAN
BENCANA

Merupakan kerjasama dengan pendekatan rumpun [Cluster Approach]

Dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tanggap darurat, yang sering tidak
dapat diramalkan dan bersifat ad-hoc.

Suatu klaster mirip dengan koordinasi sektor (anggota sektor tertentu berkoordinasi
dalam upaya penanggulangan untuk memaksimalkan usaha yang dilakukan).

Terdapat badan atau lembaga yang ditunjuk untuk memimpin pengoordinasian
upaya-upaya (penanggulangan) dari sektor tersebut

Kerjasama Luar Negeri

• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana

• Perka BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Pada Saat
Tanggap Darurat

Perka BNPB 22/2010 telah di ganti menjadi
Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan BNPB 06 /Tahun 2018 menjelaskan

• Penerimaan dan pengelolaan bantuan internasional, serta distribusi
barang. Menurut Pedoman tersebut, bantuan kemanusiaan
internasional ‘didasarkan’ oleh besarnya bencana dan apakah
melewati batas kemampuan Pemerintah untuk mengatasinya.

• Penerimaan bantuan juga tergantung pada pernyataan Pemerintah
untuk menerima atau ‘terbuka’ bagi tawaran bantuan internasional
sesuai dengan kebutuhan daerah

Prosedur Penerimaan Bantuan Internasional

• Penerimaan bantuan internasional berdasarkan atas adanya pernyataan resmi Pemerintah.
• Pernyataan resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah melalui

rapat koordinasi antar kementerian/lembaga.
• Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh BNPB dengan

menyusun laporan situasi meliputi:
a. Laporan singkat tentang bencana;
b. Periode keadaan darurat bencana;
c. Informasi kebutuhan jenis bantuan; dan
d. Informasi mengenai pihak pemberi bantuan.
• Formulir laporan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
• BNPB mengoordinasikan penyebarluasan informasi penerimaan bantuan internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kementerian Luar Negeri.

Pernyataan Resmi Koordinasi BNPB Penyebarluasan
Pemerintah dengan K/L terkait informasi oleh Kemenlu

Pengakhiran Verifikasi dan Ditolak
Bantuan persetujuan
penerimaan Tawaran Bantuan Internasional
Internasional (Negara Mitra, PBB dan INGO)
/penolakan bantuan

Diterima Penerimaan dan
Pengecekan Bantuan di
Pemanfataan
Bantuan Entry Point

PENUGASAN DIBAGI MENJADI 5 KELOMPOK
MEMBUAT BAHAN TAYANG 15 MENIT

KELOMPOK 1 = DEFINISI KEMITRAAN, KOORDINASI, KERJASAMA DAN
KOLABORASI, TUJUAN MENGAPA KOLABORASI PENTING DALAM PB

KELOMPOK 2 = PERAN KEMENTERIAN LEMBAGA DAN DUNIA USAHA
DALAM PB

KELOMPOK 3 = PERAN AKADEMISI DAN MASYARAKAT DALAM PB

KELOMPOK 4 = PERAN MEDIA MASSA DAN TNI DALAM PB

KELOMPOK 5 = TUGAS DAN FUNGSI KLASTER- KLASTER PB



Terima Kasih