Draft Final 4 - Renkon Gempa Bumi dan Tsunami

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami

Disusun Tahun 2022

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH
Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah:
1. komitmen pengerahan sumberdaya secara optimal untuk penanganan
kedaruratan
2. tanggal mulai berlaku,
3. tanggal kadaluarsa,
4. jadwal pemutakhiran
5. klausul yang mewajibkan semua pihak mematuhi perencanaan kontingensi

2

RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan eksekutif disusun maksimal 2 halaman yang terdiri dari 4 hal yaitu:

a. Ringkasan tentang latar belakan dan mandat perencanaan kontingensi.
Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II.

b. Ringkasan tentang karakteristik bahaya, skenario kejadian dan asumsi
dampak. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II.

c. Penjelasan ringkas tentang tata kelola dan tata laksana penanganan
kedaruratan. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB III s/d BAB VI.

d. Penjelasan yang menegaskan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan
setelah penyusunan perencanaan kontingensi. Bagian ini merupakan
ringkasan dari BAB VII

3

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Bagian ini memuat penjelasan istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam
Dokumen Rencana Kontingensi untuk mempermudah pemahaman pembaca.
Pengertian istilah tersebut merujuk pada pengertian dan atau definisi yang ada
dalam peraturan-peraturan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Apabila
terdapat pengertian istilah lain, pemerintah daerah dapat memberikan pengertian
sesuai dengan konteksnya.

4

DAFTAR ISI ii

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN v

DAFTAR ISI 1
1
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Ruang Lingkup 3
1.5. Kebijakan dan Strategi 3
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses 3
1.7. Umpan Balik 4
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi 5
5
BAB II. SITUASI 6
2.1. Karakteristik Bahaya 8
2.2. Skenario Kejadian
2.3. Asumsi Dampak 12
12
BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI 12
KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA
13
3.1. Tugas Pokok 13
3.2. Sasaran 14
15
BAB IV PELAKSANAAN 15
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan 17
4.2. Struktur Organisasi Komando
4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok 19
4.4. Tugas-Tugas Bidang 19
4.5. Instruksi Koordinasi 20

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 20
5.1. Administrasi 20
5.2. Logistik 21
21
BAB VI PENGENDALIAN 21
6.1. Komando 22
6.2. Kendali
6.3. Koordinasi 23
6.4. Komunikasi 23
6.5. Informasi 23

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT 24
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

LAMPIRAN

5

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat 24

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak 25

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas 25

Lampiran 4. Jaring Komunikasi 26

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya 27

Lampiran 6. Album Peta 27

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini 27

Lampiran 8. Rencana Evakuasi 27

Lampiran 9. SOP / Protap 27

Lampiran 10. Lembar Komitmen 27

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan 28

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi 29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geologis, Pulau Bali merupakan bagian dari busur kepulauan Sunda
Kecil yang terbentuk akibat subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah
Lempeng Eurasia di sebelah selatan. Akibat dari proses subduksi ini, Pulau
Bali merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas seismik yang cukup
tinggi. Berdasarkan kajian Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) tahun
2017, segmen Megathrust Sumba yang berada di selatan Bali dan NTB
memiliki potensi gempabumi diikuti tsunami dengan kekuatan 8.5 Skala
Magnitudo. Di sisi timur antara Pulau Bali dan Pulau Lombok juga terdapat
patahan aktif dasar laut Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan potensi
kekuatan gempabumi dapat mencapai 7.6 Skala Magnitudo. Selain itu,
terdapat patahan-patahan lokal tersebar di Pulau Bali yang berpotensi terjadi
gempabumi yang dapat menimbulkan kerusakan.

Sementara itu, Kabupaten Badung yang berada di bagian selatan Pulau Bali
dan dianugrahi dengan bentangan pantai yang indah dan landai, merupakan
destinasi wisata kelas internasional. Tingginya kunjungan wisatawan baik
domestik maupun internasional, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi,
dan kawasan dengan infrastruktur vital dan kritis, Kabupaten Badung
memiliki resiko tinggi saat terjadi bencana Gempabumi dan Tsunami. Untuk
itu diperlukan Renkon untuk antisipasi saat bencana terjadi.

1.2. Landasan Hukum
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
3. PP 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana
4. PP 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah dalam PB
5. Pergub No 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Peringatan Dini Tsunami.

6

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2013 Tentang
Penanggulangan Bencana

8.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Ruang Lingkup

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum
yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas
dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam
melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut
adalah sebagai berikut;

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dan
menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta perlindungan
terhadap kelompok rentan dalam penanganan darurat bencana
tsunami.

2. Mengkoordinasikan Penanganan Darurat Bencana Lintas Sektor.
3. Menetapkan desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan

dalam penanganan darurat tsunami.
4. Memfungsikan peran lembaga intemasional dan lembaga asing non

pemerintah dalam penanganan darurat tsunami.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan
umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna
mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

1. Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta terkait
pengerahan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi
bencana. Seperti: adanya SPBU ,PLN,PDAM ,DLL khusus untuk
pelaku tanggap darurat, pengerahan alat berat dan disertai aturan
tertulis mengenai tata layanan.

2. Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang
ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri,
Basarnas , Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan.

3. Membuat kesepakatan tertulis/ konsensus antar SKPD untuk
menjadikan rencana kontinjensi menjadi rencana operasi pada
saat terjadi bencana.

4. Menugaskan TRC ke lokasi bencana secara cepat dan akurat serta
melaporkan kepada pihak terkait. Baik untuk tingkat provinsi
maupun pusat serta berbagai pihak yang membutuhkan untuk
penggalangan dukungan bantuan dari luar.

5. Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal
pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan)
kepada korban.

7

6. Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau
seluruh lokasi bencana.

7. Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai
lalu lintas pemberian bantuan dengan tujuan untuk menghindari
duplikasi atau keterabaian.

8. Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi
bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana).

9. Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi
terhadap setiap kegiatan penanganan darurat.

10. Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu
dari posko utama.

11. Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu
dari posko utama.

12. Meyakinkan tergelar Alat komunikasi (radio) sebagai alatak kodal
13. Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat
14. Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi.

Baik tingkat lokal, nasional dan intemasional.
15. Relawan yang dikerahkan memiliki keahlian sesuai dengan

kebutuhan penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
16. Membagi daerah kab/kota yang terkena dampak bencana
berdasarkan zona-zona yang diidentifikasikan berdasarkan keadaan
geografis wilayah (iarak dan luas wilayah tersebut).
17. Membentuk komando yang berfungsi untuk mempermudah akses
pemerintah dalam memberikan bantuan/ kebutuhan daerah
nantinya.
18. Mengadakan kerjasama/MoU dengan lembaga internasional dan
lembaga asing non pemerintah.
19. Memberi kemudahan akses terhadap penyaluran bantuan tanggap
darurat dari negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses
1.7. Umpan Balik
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

8

BAB II. SITUASI
2.1. Karakteristik Bahaya
Pulau Bali berada dekat pertemuan Lempeng Indo-Australia yang menunjam
di bawah di bawah Lempeng Eurasia atau dikenal dengan zona subduksi.
Berdasarkan kajian Pusat Studi Gempa Nasional Pusgen (PuSGeN) tahun
2017, potensi kekuatan maksimum gempabumi yang dihasilkan oleh
subduksi, segmen selatan Bali, ini dapat mencapai 8,5 skala magnitudo.
Selain itu di sebalah timur pulau Bali terdapat patahan Lombok Utara dan
Lombok Tengah dengan potensi kekuatan 7,6 skala magnitudo.

Gambar 1 Peta bahaya gempabumi pada zona subduksi dengan kekuatan
8.5 di wilayah Bali dan sekitarnya (kotak warna kuning). (Sumber: Pusgen

2017)

Selain potensi gempabumi akibat subduksi, juga terdapat patahan lokal yang
berpotensi menimbulkan kerusakan bila terjadi gempabumi. Salah satu
contoh kejadian gempabumi akibat patahan lokal ini yaitu gempabumi

9

tanggal 14 Juli 1976 di Seririt berkekuatan M 6,5 yang menyebabkan 573
orang meninggal dunia, ribuan luka berat dan ringan serta ribuan penduduk
mengungsi.
2.2. Skenario Kejadian
Terjadi pada pagi hari pukul 10.27.12 WITA pada tanggal 25 Mei 20xx.
Dengan kekuatan gempa 8,5 skala magnitudo. Pusat gempa berlokasi di
10.46 LS dan 115.00 BT dengan kedalaman pusat gempa 15 km. Dirasakan
di Kabupaten Badung mencapai VI hingga VII MMI. Tsunami tiba dipantai
dalam waktu 17 – 35 menit setelah gempa terjadi. Ketinggian Tsunami
sampai dengan 10-14 meter di Tanjung Benoa dan ITDC. Sedangkan untuk
wilayah Kuta mencapai 6-10 meter. Waktu Tiba 17-20 menit untuk wilayah
ITDC dan Tanjung Benoa, dan untuk Wilayah Kuta mencapai 28 - 35 menit.
Maksimum landaan tsunami mencapai 3 km ke darat.

SKENARIO KEJADIAN GEMPA
Tanggal 25 Bulan Mei Tahun 20XX

Pukul 10.27.12 Wita
Kekuatan 8,5, kedalaman Pusat Gempa 15 Km

Posisi 10.46 LS - 115.00 BT

Gambar 2. Peta model guncangan akibat gempabumi M 8,5

10

Gambar 3. Peta status Peringatan Dini Tsunami akibat gempabumi M 8,5

Asumsi Waktu Kejadian Tanggal 25, Bulan Mei, Tahun 2022 Pukul
10.27.12 WITA

Lokasi, Durasi, Intensitas, Ancaman ● Magnitudo 8,5, atau VII MMI, dirasakan
lanjutanKerusakan pada jaringan listrik, di Badung
saluran tegangan menengah sepanjang ● Kedalaman 15 km
1.758,48 kms dan saluran tegangan ● Kejadian di 10.46 LS dan 115.00 BT
rendah 966,621 kms.
● Tinggi Tsunami 10-14 meter pantai
- Kerusakan 6 gardu induk dan 2.459 ● Waktu tiba Tsunami tiba ke
gardu biasa dengan kapasitas 484 dalam waktu 17 – 35 menit
MVA.

- Kerusakan 19 gardu hubung dengan ⮚ Wilayah ITDC 17-20 menit
asset pelanggan 138.009 pelanggan

dengan daya total terpasang ( ⮚ Wilayah Kuta 28-35 menit

pelanggan TR ) 569.188.000 MVA ● Landaan maksimum 3 km kedaratan
dengan pendapatan KWh

49.735.057 kwh. Keterangan

- Terputusnya layanan listrik terhadap

381 pelanggan dengan daya

terpasang K38W8H,7143.3M6P1,H172dKeWnghanTViIaI pM-tMiaIp orang keluar rumah. Kerusakan
pendapatan

ringan pada rumah-rumah dengan

bangunan dan konstruksi yang baik.

Sedangkan pada bangunan yang

konstruksinya kurang baik terjadi retak-

retak bahkan hancur, cerobong asap

pecah. Terasa oleh orang yang naik

kendaraan

11

Cakupan Wilayah Terdampak Gempa bumi
1. Kuta Selatan

- Tanjung Benoa, Benoa, Jimbaran,
Ungasan, Kutuh, Pecatu

2. Kuta
- Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian,
Seminyak

3. Kuta Utara Kerobokan,
- Kerobokan Kelod, Tibubeneng,
Kerobokan Kaja,
Canggu, Dalung

4. Mengwi
- Abianbase, Baha, Buduk,Cemagi,
Gulingan, Kapal, Kekeran, kuwum,
lukluk, mengwi, mengwitani,
Munggu, penarungan, Pererenan,
Sading, Sembung, Sempidi,
Sobangan, Tumbakbayuh, Werdi
Bhuwana

5. Petang
- Belok, Sulangai, Pelaga, Petang,
Pangsan, getasan, Carangsari

6. Abiansemal
- Abiansemal, angantaka, Ayunan,
Blahkiuh, Bongkasa, Bongkasa
Pertiwi, Darmasaba, Dauh Yeh
Cani, Jagapati, Mambal, Mekar
Buana, Punggul, Sangeh, Sedang,
Selat, Sibang Gede, Sibang Kaja,
Taman

Tsunami:

12

Bahaya primer 1. Kuta selatan ( Tanjung Benoa, Benoa,
Bahaya sekunder Jimbaran, Ungasan, Kutuh, Pecatu)

2. Kuta (Kedonganan, Tuban, Kuta,
Legian, Seminyak)

3. Kuta Utara (Kerobokan Kelod,
Kerobokan, Tibubeneng, Canggu)

4. Mengwi (Cemagi, Munggu, Pererenan)

Gempabumi berpotensi tsunami

Kebakaran gedung dan pemukiman, tanah
longsor

2.3. Asumsi Dampak

Gempabumi Tsunami yang terjadi pada tanggal 25, Bulan Mei, Tahun 20xx
Pukul 10.27.12 WITA menimbulkan dampak sebagai berikut:
1. Aspek Kependudukan

a. Asumsi jumlah penduduk yang terdampak Gempabumi dan Tsunami
berada di 6 (enam) Kecamatan. Sementara itu terdapat 4 kecamatan dan
18 desa terdampak tsunami; meliputi kecamatan Kuta Selatan (Kelurahan
Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Desa Pecatu, Desa Ungasan, dan
Kelurahan Jimbaran), Kecamatan Kuta (Kelurahan Kedonganan, Kelurahan
Tuban, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, dan Kelurahan Seminyak ), Kuta
Utara ( Desa Canggu, Kelurahan Kerobokan Kelod, Desa Kerobokan, dan
Desa Tibubeneng ). Kecamatan Mengwi (Desa Cemagi, Desa Pererenan,
dan Desa Munggu), Kec. Abiansemal dan Kec. Petang dengan jumlah
keseluruhan 683.200 jiwa (Jumlah Keseluruhan Penduduk di 6 Kecamatan
terdampak). Dari jumlah tersebut, sebanyak 341.600 jiwa (50% dari
keseluruhan penduduk di 6 Kecamatan terdampak) merupakan penduduk
yang terdampak. Dengan rincian jumlah penduduk yang terpapar di masing-
masing kecamatan sebagai berikut :
- Kecamatan Kuta Selatan ; 80.717
- Kecamatan Kuta ; 50.906
- Kecamatan Kuta Utara ; 49.964
- Kecamatan Mengwi ; 100.898
- Kecamatan Abiansemal : 47.650
- Kecamatan Petang :11.465
Adapun perkiraan jumlah korban yang ditimbulkan sebagai berikut ::
- Penduduk yang mengungsi: 136.640 jjiwa (40% dari Jumlah
Penduduk terdampak dengan rumah rusak berat dan rusak ringan).
- Luka berat: 1.708 Jiwa (0,5% dari jumlah penduduk terdampak di 6
Kecamatan)
- Luka ringan: 684 Jiwa (0,2% dari jumlah penduduk terdampak di 6
Kecamatan )
- meninggal : 3.416 Jiwa (1% dari jumlah penduduk terdampak di 6
Kecamatan)

13

- hilang : 1.025 Jiwa (0,3% dari jumlah penduduk terdampak di 6
Kecamatan)

b. Menurut Dinas Pariwisata Kab. Badung jumlah wisatawan yang
masuk dan meninggalkan Bali melalui bandara I Gusti Ngurah Rai
diperkirakan sekitar 55.000 sd 60.000 orang per hari. Dengan adanya
kejadian gempabumi dan tsunami maka para wisatawan dalam dan
luar negeri tersebut juga berupaya untuk meninggalkan wilayah Bali
secepatnya
Adapun perkiraan penduduk pendatang terpapar sebagai berikut :
- Wisatawan Nusantara: 600 jiwa
- Wisatawan Mancanegara: 1.000 jiwa

c. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia, bersama dengan UN Disaster
Risk Reduction (UNDRR) akan menjadi tuan rumah untuk
penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction
(GPDRR) ke-7 pada bulan Mei 2022. Kegiatan tersebut akan dihadiri
Sekjen PBB, 4000 peserta in person.

2. Aspek Fisik
a) Permukiman: kerusakan rumah maupun villa sejumlah 118.916
rumah di wilayah Kabupaten Badung

b) Infrastruktur Air Bersih: Kerusakan / gangguan di jaringan distribusi
utama untuk wilayah Badung dengan panjang saluran distribusi
yang rusak adalah 1.810.112 meter.
Badung Selatan
- kerusakan total pada fasilitas produksi di estuari.
- Kerusakan mata air dan sumur bor beserta reservoir sejumlah
32.600 meter kubik.
- Kehilangan produksi air minum sebesar 600 liter per detik.
- Gangguan pada 35.482 sambungan langganan.

Badung Utara:
- Kerusakan ringan sumber mata air dan sumur bor di produksi

Blusung.
- Kehilangan produksi air minum sebesar 400 liter per detik.
- Gangguan pada 18.000 sambungan langganan.

c) Infrastruktur Jaringan Listrik
1. Kerusakan pada jaringan listrik, saluran tegangan menengah
sepanjang 1.758,48 kms dan saluran tegangan rendah 966,621
kms.
2. Kerusakan 6 gardu induk dan 2.459 gardu biasa dengan
kapasitas 484 MVA.
3. Kerusakan 19 gardu hubung dengan asset pelanggan 138.009
pelanggan dengan daya total terpasang ( pelanggan TR )
569.188.000 MVA dengan pendapatan KWh 49.735.057 kwh.
4. Terputusnya layanan listrik terhadap 381 pelanggan dengan daya

14

terpasang 388,71 MPH dengan pendapatan KWH 43.361,172
KWh

d) Infrastruktur Bandara
Landaan Tsunami berdampak hingga bandara Ngurah Rai 3 - 6
Meter, 25 menit setelah gempa sehingga aktivitas Bandara Ngurah
Rai tmenjadi lumpuh

e) Infrastruktur Energi
Terjadi kerusakan pada sarana fasilitasi di DPPU (Depot Pengisian
Pesawat Udara) Ngurah Rai berupa :

- 7 tanki avtur dengan total 21.000 Kiloliter
- 14 hydrant dispenser
- 8,6 km pipa avtur terbentang dari DPPU Ngurah Rai sampai

Dermaga Benoa
- 9 unit refueler

SPBU: xxxx unit

SPBE: xxxx unit

f) Fasilitas Umum
- Akses ke beberapa wilayah juga banyak yang tertutup oleh
kerusakan jalan dan jembatan maupun debris akibat dari tsunami,
sehingga menyulitkan operasi penyelamatan dan evakuasi
korban maupun distribusi logistik bantuan untuk penyintas.
1. Jembatan: 5 jembatan putus. Jembatan penghubung utama
Badung Selatan dengan Badung Utara.

2. Jalan yang mengalami kerusakan:
Tol: 12,7 km
Jalan Provinsi: 2 km dari 10 km jalan penghubung Kab. Badung
dan Kota Denpasar.
Jalan Kabupaten: 20 km.
Jalan Swadaya: 30 km dari 4 kecamatan

- Beberapa bangunan dan tempat wisata mengalami kerusakan
infrastruktur yang berdampak pada sarana komunikasi
penerangan/listrik, ketersediaan air bersih

- Adanya kerusakan-kerusakan beberapa hotel/tempat
penginapan, dan tempat-tempat pariwisata. Hotel: … unit dari 308
unit, Penginapan: …. unit, Homestay: …. unit; Wisma …. unit; Vila ….
unit.

- Kerusakan Tanggul sungai Tukad Mati sepanjang 200 m

15

- Bendungan: 1 yaitu Bendungan Estuari Dam
- Jaringan irigasi: 3 subak atau 15 km
- Terjadi kerusakan pada fasilitas peribadatan 25 unit seperti Pura,

Klenteng, Vihara, Mesjid dan gereja di wilayah di Kecamatan Kuta dan
Kuta Selatan
- Restoran/rumah makan: …. unit
- Perkantoran Pemerintah:
- Fasilitas Kesehatan: 50% RS; 75% Puskesmas; 70% dari 64 Pustu,
78 Klinik; 78 Apotik.
- Fasilitas Pendidikan: 28 sekolah
- Pusat bisnis:xx unit
- Pasar: xx unit

3. Aspek Ekonomi
a) Terganggunya Pelayanan perbankan di Kantor Cabang wilayah
Kuta dan kuta Selatan
b) Terganggunya aktifitas kebutuhan dasar produsen dan konsumen
yang mengakibatkan pemasukan bagi pedagang menurun.
c) Terganggunya ketersediaan barang kebutuhan dasar karena
pasar/toko/supermarket rusak
d) Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang pasar desa adat
terganggu kegiatan jual beli nya karna sector pasar lumpuh
e) Hilangnya binatang ternak akibat gempa bumi dan tsunami seperti :
unggas , sapi, babi, ayam dan lain sebagainya juga terdampak
langsung.
f) Hilangnya mata pencaharian untuk petani karena Pasokan bahan
pertanian seperti pupuk,bibit, obat-obatan dan distribusi hasil
pertanian terhenti.
g) Pertanian mati dan gagal panen yang berada di Kelurahan Mengwi
dan Kelurahan Kuta Utara.
h) Terganggunya Produksi Garmen Home industry tidak berjalan dan
pemasaran produk terhambat.
i) Terganggunya Kunjungan Wisatawan terhenti yang mengakibatkan
fasilitas layanan wisata seperti restaurant, penginapan serta tempat
hiburan lainnya tidak dapat beroperasi.
j) Akses transportasi dan infrastruktur jalan yang berada di 4
Kecamatan terputus akibat gempabumi, tidak dapat memenuhi
pasokan logistik ke daerah terdampak terhambat.

4. Aspek Lingkungan
a) Hutan Manggrove: Terganggunya ekosistem pada hutan mangrove
(627 Ha) termasuk penangkaran penyu di Kelurahan Tanjung Benoa

b) Air: Badung
- Pencemaran sumber air bersih Kabupaten
(Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan)
- jaringan instalasi perpipaan terputus

16

c) Tanah:
- Tingkat kesuburan tanah berkurang karena pencemaran air
laut
- perubahan kontur tanah akibat gempabumi

d) Udara
- Udara terkontaminasi akibat pembusukan materi akibat
bencana

5. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan
a) Pelayanan Kantor imigrasi terhenti yaitu pada kantor Imigrasi Kelas
I khusus TPI Ngurah Rai berada di Jln. Raya Taman Jimbaran
b) Pelayanan kependudukan di 4 Kecamatan dan kantor kelurahan
terhenti.
c) Pelayanan pada Kantor pemerintahan yang berada di 4 kecamatan
terhenti
d) Pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit,
klinik maupun puskesmas terhenti
e) Mengganggu terselenggaranya kegiatan pada sektor pendidikan,
sehingga proses belajar mengajar terancam terhenti dalam kurun
waktu tertentu.

BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI
KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok
Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Tsunami Kabupaten
Badung, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan
tugas kemanusiaan selama 14 hari atau dapat diperpanjang atau
dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk
evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan
kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta
mengendalikan situasi darurat.

17

3.2. Sasaran
1) Terselenggaranya 100% pencarian, pertolongan dan evakuasi
warga terdampak
2) Terselenggaranya pengungsian & Perlindungan Kelompok Rentan
3) Terlaksananya 100% Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga
terdampak setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya
bersumber dari DSP dan BTT.
4) Terlaksananya Pengkajian awal dan pendataan warga terdampak
5) Terselenggaranya koordinasi para pihak (melibatkan unsur
pentahelix) dan desa daerah terdampak
6) Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-
prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi yang
terdampak bencana
7) Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam
waktu 72 jam
8) Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah
berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
9) Tertanganinya penyelamatan wisatawan asing/domestik event
international GPDRR
10) Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak
atau korban dan pencegahan mencegah penularan COVID-19 di
lokasi bencana.
11) Terlaksananya 14 hari operasi penanganan darurat bencana dengan
tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh

18

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi

Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Badung melaksanakan
operasi penanganan kedaruratan bencana gempabumi-tsunami mulai hari
“H” jam “J”, yang mencakup :

▪ Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan
sumberdaya;

▪ Penentuan status keadaan darurat bencana
▪ Pengamanan dan Penyelamatan;
▪ Pengamanan dan pemulihan prasarana & sarana vital;
▪ Penanganan wisatawan asing & dalam Negeri
Dilaksanakan dalam 2 tahap/fase yaitu tahap tanggap darurat dan tahap
transisi darurat

4.2. Struktur Organisasi Komando

4.3. Fungsi

19

Pada tahap/fase saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J”,
Komando PDB Kabupaten Badung menjalankan fungsi-fungsi sbb:
1) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

▪ Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya
kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-
pihak terkait

▪ Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan
seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk
pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta
pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat
status siaga darurat dan tanggap darurat

▪ Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB
▪ Manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu

2) Perencanaan:
▪ Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan
prioritas dan tujuan yang telah ditentukan
▪ Membuat perencanaan kebutuhan seluruh kegiatan operasi tanggap
darurat di setiap bidang

3) Operasi:
▪ Operasi yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran,dengan strategi
yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara
efektif dan efisien
▪ Melaksanakan kegiatan teknis operasi tanggap darurat sesuai
dengan bidang/unit yang dibutuhkan dalam tanggap darurat

4) Logistik
▪ Memastikan tersedianya logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya,
sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dsb) yang
diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan
▪ Pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana dan petugas di
lapangan

5) Administrasi & Keuangan
▪ Memastikan pelaksanaan administrasi keuangan dalam kegiatan
operasi tanggap darurat berjalan di setiap bidang secara transparan
dan akuntabel.

4.4. Tugas-Tugas Bidang

1) Manajemen Komando PDB
a) Mengoperasionalkan Komando Penanganan Darurat Bencana
Kabupaten Badung dan menugaskan sumberdaya baik manusia
maupun peralatan yang diperlukan dalam rangka menjalankan

20

komando, kendali dan koordinasi dalam operasi penanganan darurat
bencana
b) Menganalisa situasi (keadaan maupun ketersediaan sumberdaya)
dan membuat keputusan-keputusan prioritas berdasarkan hasil
kajian situasi terkini
c) Mengidentifikasi kebutuhan (jenis, jumlah dan kapasitas)
sumberdaya yang diperlukan untuk operasi PDB dan berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan sumberdaya yang
diperlukan
d) Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat
bencana untuk membuat keputusan perlu tidaknya perpanjangan
masa tanggap darurat
e) Memastikan adanya akuntabilitas dalam penanganan administrasi
dan keuangan selama operasi PDB berjalan
f) Menyiapkan dan mengeluarkan laporan secara berkala

2) Sekretariat dan Humas
Tugas Sekretariat:

Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.

Tugas Hubungan Masyarakat
1) Melakukan monitoring dan analisa terkait berita-berita yang

dikeluarkan oleh media
2) Menyiapkan materi dan mengeluarkan press release secara berkala
3) Membuat jadwal dan melaksanakan press conference secara berkala
4) Memantau keberadaan wartawan maupun jurnalistik yg meliput saat

tanggap darurat
5) Menyiapkan dan menyampaikan materi Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) kepada:
- Masyarakat (yang berpotensi) terdampak langsung penduduk

yang berada di sekitar wilayah terdampak Sekretariat Panitia
Nasional GPDRR
- Bali Tourism Board dan Wisatawan dalam & luar negeri
- Perhotelan dan pariwisata, media maupun pihak2 terkait lainnya
tentang ancaman, risiko dan upaya-upaya mitigasi atau
pengurangan risiko yang dapat dilakukan
6) Membangun mekanisme diseminasi informasi yang terpadu dengan
berbagai pihak (termasuk perwakilan negara-negara peserta
Pertemuan GPDRR melalui berbagai moda komunikasi
7) Mengkoordinasikan pengelolaan informasi yang terpadu
8) Menghimpun data dan informasi tentang penanganan dan
perkembangan situasi terkini
9) membentuk rantai informasi dan komunikasi serta menyebarkannya
melalui media massa dan media elektronik kepada masyarakat (press
release kejadian bencana, konferensi pers)

10) Keselamatan dan Keamanan
1) Menyediakan pelayanan keselamatan seluruh personil Komando
Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.

21

2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta
mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang
berbahaya.

3) Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing

11) Kajian Situasi
a) Memutakhirkan kajian risiko bencana yang ditimbulkan oleh
gempabumi, tsunami
b) Melakukan pendataan penduduk secara terpilah (data pilah
penduduk) yang terdampak, termasuk kelompok rentan
c) Mengumpulkan, mengolah dan menyediakan informasi yang valid
sehingga dapat digunakan untuk
d) Membuat/menyediakan data dan informasi, termasuk dalam bentuk
display-display dan peta-peta terkait situasi yang menggambarkan
situasi keseluruhan dari wilayah-wilayah terdampak)
e) Mendapatkan dan mengkompilasi data dan informasi dari berbagai
pihak melalui sehingga kajian situasi dapat dilakukan secara
menyeluruh

12) Perencanaan dan Evaluasi
a) Membuat rencana kebutuhan dan anggaran biaya
b) Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan dan anggaran
biaya tersebut

13) Penyiapan sumberdaya
Melaksanakan kebutuhan sumberdaya sesuai perencanaan yang
telah dibuat

14) Tenaga ahli
Membantu melakukan perencanaan kebutuhan dan evaluasi

15) Pencarian, evakuasi dan Penyelamatan
● Melaksanakan Manajemen Pembagian Zona/Wilayah Pencarian dan
evakuasi Korban bersama instansi terkait
● Membuka akses jalur evakuasi untuk pencarian korban dan membagi
zona pencarian dan penyelamatan
● Melakukan evakuasi dan penyelamatan korban balik WNI maupun
WNA
● melakukan pemilahan (triage) terhadap korban selamat
● Merujuk korban ke faskes terdekat
● Penanganan korban meninggal
● Melakukan pendataan korban (luka, meninggal, hilang)
● Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan
dalam proses penyelamatan dan pertolongan korban bencana
● Membuat laporan kegiatan dan rilis data korban

16) Kesehatan

22

● Menyiagakan sumberdaya yang berkompeten dan rumah sakit
rujukan

● Mengkoordinasikan ketersediaan, kesiapan, pengalokasian dan
penugasan sumberdaya pendukung untuk melakukan
pertolongan/tindakan darurat medis terhadap masyarakat terdampak/
penyintas baik yang berada di pengungsian maupun di luar
pengungsian

● Menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan menugaskan
sumberdaya yang berkompeten untuk mendukung proses evakuasi
bagi para delegasi

● Memfasilitasi kebutuhan evakuasi medis, termasuk evakuasi medis ke
luar Indonesia, jika diperlukan

● Melakukan upaya-upaya dukungan untuk kesehatan lingkungan yang
perlu diantisipasi untuk pengendalian penyakit menular dan
meminimalisir terjadinya KLB

● Mengkoordinasikan ketersediaan, kesiapan, pengalokasian
sumberdaya peralatan kesehatan dan sanitasi dari provinsi maupun
nasional yang diperlukan Kabupaten/Kota terdampak

● Melakukan Rapid health Assessment
● Mendirikan Pos Kesehatan dan RS lapangan
● Pelayanan Kesehatan untuk pengungsi/ korban
● Melakukan promosi Kesehatan
● Menyediakan layanan Trauma Healing
● Membuat laporan data pasien

17) Pemulihan Sarpras Vital

● Melakukan pendataan sarana dan prasarana vital
● Memperbaiki dan Mengembalikan fungsi dasar sarana prasarana vital

seperti Jalan, Jembatan, pasar, sarana ibadah, instalasi air, listrik dll.

18) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (hunian, sandang, pangan, air bersih
dan Sanitasi)

● Melakukan pendataan/assessment kebutuhan korban
● Mendirikan dan mengelola pengungsian
● Mendirikan dan mengelola dapur umum
● Mendistribusikan bantuan pangan dan non pangan ke pengungsi
● mengelola dan mendistribusikan air bersih
● Mengelola vector (sanitasi) di lokasi pengungsian

19) Transportasi

● Menyalurkan bantuan logistik dan koordinasi dengan klaster terkait
● Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu
● Menyusun perencanaan kegiatan penyaluran bantuan
● melaporkan kegiatan bidang transportasi kepada pimpinan komando

23

20) Penanganan Wisatawan dan WNA

21) Komunikasi
● Menyediakan pelayanan komunikasi untuk Komando pengendalian
● Menjaga kesiapan komunikasi penanganan tanggap darurat bencana
serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan
● Memulihkan jaringan komunikasi pada kondisi darurat bencana
● Melaksanakan inventarisasi sarana komunikasi yang dapat digunakan
saat merespon bencana

22) Penyaluran bantuan Pangan Dan Non Pangan
● Melaksanakan Pendataan logistik yang dibutuhkan
● Menerima bantuan logistik
● Update jumlah stock bantuan
● Pengamanan bantuan Logistik

23) Peralatan
● Menyusun data peralatan penanggulangan bencana
● Mobilisasi peralatan yang diperlukan

24) Fasilitas

● Memfasilitasi kegiatan keposkoan
● Mendukung operasional harian posko
● Menjaga Kebersihan Posko

25) Administrasi dan Keuangan
● Membuat administrasi anggaran seluruh kebutuhan dan pembiayaan
Membuat SPJ sebagai pertanggungjawaban anggaran
● Melakukan evaluasi terhadap

4.5. Instruksi Koordinasi

24

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempabumi-Tsunami Kabupaten

Badung.

BPBD Kabupaten Badung melakukan pengkajian cepat untuk menilai

akibat langsung dari bencana Gempabumi-Tsunami. Pengkajian

dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data

primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi

Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari

pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat,

internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat

meliputi:

Apa : Jenis bencana

Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu

setempat

Di mana : Tempat/lokasi/daerah bencana

Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan

prasarana

Penyebab : Penyebab terjadinya bencana

Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana.
Bupati Badung menetapkan Status Darurat Bencana Kabupaten
Badung dengan mengindahkan surat rekomendasi dari PVMBG
perihal kenaikan status dan ancaman Gempabumi-Tsunami
Kabupaten Badung.
1) Laporan BPBD Kabupaten Badung atas hasil pengkajian
cepat akibat Gempabumi-Tsunami Kabupaten Badung.
2) Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan
instansi/lembaga/organisasi.
3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat
Bencana Kabupaten Badung.
■ Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan
mengaktivasi rencana kontingensi operasi penanganan
kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian
situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi
Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
■ Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan
keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana Kabupaten Badung dan personil-
personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas
pendukungan penanganan kedaruratan bencana
gempabumi-tsunami.
■ Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan
dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan
pengampu utama penanganan kedaruratan melalui
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Kabupaten Badung dan Pos Komando Kabupaten
Badung.
■ Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan
penggunaan relokasi anggaran Pemerintah Daerah

25

Kabupaten Badung untuk penanganan kedaruratan
bencana.
3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana
berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas
dampak langsung bencana.
4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana
gempabumi-tsunami Kabupaten Badung meliputi:
● Pengerahan sumberdaya Kabupaten Badung
● Aktivasi Pos Lapangan
● Aktivasi Jaringan Komunikasi
5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
gempabumi-tsunami Kabupaten Badung.

26

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat
gempabumi di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di

Kabupaten Badung dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (termasuk
BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti
APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan
masyarakat umum)
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan
bencana maka Pemerintah Kabupaten Badung dapat meminta bantuan
pada Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan instruksi pada pemerintah
kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu
penanganan darurat bencana di Kabupaten Badung.
4. Pemerintah Kabupaten Badung dapat meminta dukungan penanganan
darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat
terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT),
pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang
tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Badung.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan
Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah:
a) Penetapan SK Tanggap Darurat.
b) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
c) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
d) BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan

belanja kepada Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
e) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja kepada
BPBD Kabupaten Badung.
f) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja paling
lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan
belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB
No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
a) Penetapan SK Tanggap Darurat.
b) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
c) Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke

BNPB.
d) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
e) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.

27

f) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
g) Kepala BPBD Kabupaten Badung berwenang mengelola bantuan

Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana
Gempabumi-Tsunami di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

No Jenis Sumber Keuangan Penanganan Darurat
Bencana

1 APBN Dana Siap Pakai BNPB

2 APBD Provinsi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Bali

3 APBD Kabupaten Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten
Badung

4 Swasta/ Lembaga Donasi tidak mengikat
Usaha

5 Masyarakat Sipil Donasi tidak mengikat

6 Publik Donasi tidak mengikat

5.2. Logistik
Mekanisme logistik dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat
gempabumi di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang

disiapkan oleh Dinas Sosial.
2. Permintaan bantuan ke Provinsi Bali (kebutuhan dasar)
3. Permintaan bantuan ke kabupaten terdekat (kebutuhan dasar dan

peralatan)
4. Kerjasama dengan multipihak untuk pengadaan logistik
5. Melakukan koordinasi ke instansi terkait
6. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu

tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
8. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun

mekanisme pelaporan ke Posko.
9. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar

relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas laporan.
10. Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kabupaten Bali

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

28

Penanganan Kedaruratan Bencana gempabumi tsunami Kabupaten Badung
dipimpin oleh Bupati Badung atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati
Badung.

a. Pos Komando (Posko)
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Tsunami
Kabupaten Badung berada di Rupusdalops BPBD kabupaten
Badung Jl. Kunti II No.99x, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung,
Bali 80361 menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi
darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan
melaksanakan operasi penanganan darurat bencana gempabumi-
tsunami.

b. Pos Pendamping
Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD
Provinsi Bali atau BNPB berfungsi untuk mendukung dan
mendampingi Pemerintah Kabupaten Badung dalam penanganan
kedaruratan bencana gempabumi-tsunami dan berfungsi untuk
berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan
mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik
dalam maupun luar negeri. Pos Pendamping berada di BPBD
Provinsi Bali

c. Pos Pendukung
Pos Pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD
Provinsi Bali berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan
mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik
dalam maupun luar negeri.

No Pos Pendukung Lokasi Koordin
at
1
2
3

6.2. Kendali

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan
darurat bencana di Kabupaten Badung terhadap bidang

keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin
oleh Komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu)
kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi

29

membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta
alternatif-alternatif solusi.

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando
darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus
komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal.
Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos
lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas
kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat
banjir dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
dengan dibantu oleh Bidang Komunikasi melalui media dan alat komunikasi.
Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten
Badung adalah sebagai berikut;
1) Telepon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) Telepon genggam/HP/WhatsApp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
3) Radio:
Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi
diperuntukan BNPB dan BPBD.
Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater
170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.
Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
Frekuensi cadangan: ……………… MHZ (Kabupaten Badung)
4) Website:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5) Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.5. Informasi

Informasi diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari
laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai
media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan
untuk pengambilan keputusan oleh Komandan PDB dan yang terlibat di
dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan
informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem
dan aplikasi yang digunakan

30

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan
Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan
maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun
Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan
fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat
dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi
ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati
Kabupaten Badung.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan
berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana
kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan
memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana
menjalankang peran tersebut.
1. Simulasi Rapat Koordinasi
Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah.
Ketentuan simulasi yakni:
a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
b.Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan
sumberdaya
c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama
2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)
Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji
kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana
kontingensi.
3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko
Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam
rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini
bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-
masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar
instansi/lembaga maupun antar bidang operasi
4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang
Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi
perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang
ada di Kabupaten Badung.

31

LAMPIRAN
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

32

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas
SKPDB Gempabumi-Tsunami Kabupaten Badung

Fungsi/Bidang/Sub-Bidang Organisasi
1 Komandan Dandim 1611 Badung
Sekda Kab Badung
Wakil Komandan

33

Fungsi/Bidang/Sub-Bidang Organisasi
2 Kesekretariatan
3 Humas Koordinator: BPBD Kab Badung
Pendukung: Kesekretariatan Daerah
4 Komunikasi
5 Keamanan dan Keselamatan Koordinator: Dinas Kominfo
Pendukung: BPBD, Kesekretariatan
Penghubung Daerah (Kabag Protokol dan
Komunikasi Pimpinan)

Koordinator: BPBD
Pendukung: Dinas Kominfo, Orari,
RAPI

Koordinator: Polres Badung dan
Polresta Denpasar
Pendukung: Polres Bandara, Kodim
1611 Badung, SatPol PP, Trantib
Kecamatan, ITDC Nusa Dua

6 BIDANG ADMINISTRASI DAN Koordinator: BPKAD
KEUANGAN Pendukung: BPBD

7 BIDANG PERENCANAAN Koordinator: Bappeda
7.1 Evaluasi dan Perencanaan
7.2 Kajian Situasi Koordinator: BPBD
Pendukung: BASARNAS, Kodim 1611,
7.4 Penyiapan Sumberdaya Polres Badung, Forum PRB
7.4 Tenaga Ahli
8 BIDANG OPERASI Koordinator:Kodim 1611
8.1 Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pendukung: Polres Badung dan
Polresta, Dinas Kesehatan, Dinas
8.2 Kesehatan Sosial, BMKG
8.3 Pengungsian dan Perlindungan
Koordinator: BPBD
8.4 Pemulihan Sarpras Vital Pendukung: Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, Forum PRB

Koordinator: BMKG
Pendukung: PLN, Pertamina, Univ
Udayana

Koordinator: Kodim 1611

Koordinator: Basarnas
Pendukung: Kodim 1611, Polres
Badung, Polresta Denpasar, Polres
Bandara, MDA, Balawista, Tagana,
PU, PMI, Satpol PP,

Koordinator: Dinas Kesehatan
Pendukung: PMI, RS

Koordinator: Dinas Sosial
Pendukung: MDA, Kodim 1611, Polres
Badung, Polresta Denpasar, Dinas
Dukcapil, Dinas Pendidikan, DKBP3A,
PMI,

Koordinator: Dinas PUPR

34

Fungsi/Bidang/Sub-Bidang Organisasi
8.5 WASH
8.6 Penanganan Wisatawan dan WN Pendukung: PLN, PDAM, Pertamina,
Telkom, Diskarmat, Angkasa Pura
Asing
Koordinator: Dinas LH
9 LOGISTIK Pendukung: PDAM, Dinas PUPR,
9.1 Peralatan Dinas Kesehatan, PMI

9.2 Transportasi Koordinator: Dinas Pariwisata
Pendukung: Imigrasi, Dukcapil, Satpol
9.3 Supply Food and Non Food item PP, Polres Badung, Polresta
Denpasar, Polres Bandara, Transtib
9.4 Komunikasi Kecamatan, PHRI

9.5 Fasilitas Koordinator: BPBD

Koordinator: Dinas PUPR
Pendukung: Dinas Sosial, Dinas
Perhubungan, Kodim 1611, Polres
Badung, Polresta Denpasar, Gapensi,

Koordinator: Dinas Perhubungan
Pendukung: Kodim 1611,Polres
Badung, Polresta Denpasar, BPBD,
Dinas LHK,

Koordinator: Bulog
Pendukung: Dinas Sosial, Persatuan
Petani, KADIN, Dinas Pertanian, Dinas
Perikanan

Koodintaor : Diskominfo
Pendukung: Kodim 1611,Polres
Badung, Polresta Denpasar, BPBD,
Dinas LHK,

Koordinator: Dinas Sosial
Pendukung: PLN, PDAM, Pertamina,
Telkom

Lampiran 4. Jaring Komunikasi

35

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

36

Lampiran 6. Album Peta

Peta Bahaya Tsunami

37

38





Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Badung

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah Kecamatan
Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara

2

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kecamatan Kuta

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kelurahan Tanjung Benoa

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kelurahan Benoa

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kelurahan Tuban dan Kedonganan

2

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kelurahan Kuta

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kelurahan Legian

3

Peta Model Rendaman Tsunami akibat gempabumi M 8.5 wilayah
Kelurahan Seminyak

4

3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi

4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan

5

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini

6

Gambar xx Bagan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia
(InaTEWS)

7

Gambar xx Bagan Sistem Informasi Gempabumi dan Tsunam
Lampiran 8. Rencana Evakuasi

1. Rencana Evakuasi Tsunami Kelurahan Tanjung Benoa

Prosedur Gempabumi dan Tsunami Kelurahan Tanjung Benoa:
a. Jika Terjadi Gempabumi
- Jangan Panik
- merunduk, berlindung dan berpegangan
8