SMT (Rehabilitasi & Rekonstruksi)

MANAJEMEN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PASCABENCANA

“Menuju Build Back Better Safer and Suistainable”

Disampaikan pada
“Senior Management Training Tahun 2021”

Jarwansah, S.Pd, M.A.P, M.M

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB

7 PERINTAH PRESIDEN

UNTUK KABINET INDONESIA MAJU

1 Jangan korupsi! ciptakan sitem yang 2 Tidak ada visi misi Menteri, yang ada 3 Kerja cepat! Kerja keras!
menutup celah terjadinya korupsi visi misi Presiden-Wakil Presiden! Kerja produktif!

4 5Jangan terjebak rutinitas yang Kerja berorientasi pada hasil 6 Selalu cek masalah di lapangan dan 7 Semua harus serius dalam bekerja. Tidak
monoton! nyata! Tidak menjamin sent, tapi temukan solusinya! bersungguh-sungguh, tidak serius, dicopot
di tengah jalan!
delivered.

REGULASI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Undang-Undang • Penanggung jawab utama Penanggulangan Bencana adalah Pemerintah dan
No. 24 Tahun 2007 Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah • Koordinasi tingkat pusat oleh BNPB dan tingkat daerah oleh BPBD
(PP)
• PP No.21/2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala • PP No.22/2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
BNPB • PP No.23/2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional

• Peraturan BNPB No. 05/2017, Penyusunan Rencana RR Pascabencana
• Peraturan BNPB No. 06/2017, Penyelenggaraan RR Pascabencana
• Perka BNPB No. 04/2015, Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Dalam Rangka Bantuan Pendanaan RR Pascabencana
• Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah

Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Mulai tahun 2015

“Hibah Pemerintah Daerah dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana”

 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 PMK Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008

 Tanggap Darurat

Pasal 21, ayat (a):
pengkajian secara cepat, tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;

Pasal 22, ayat (3):
pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan melalui identifkasi terhadap cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan
prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan, kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

 Pascabencana

Pasal 56, ayat (2) & (3):
Pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan
kerugian akibat bencana.

Pasal 57, ayat (2):
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan
dan kerugian akibat bencana.
Pasal 75, ayat (2) & (3):

Pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan
kerugian akibat bencana.
Pasal 76, ayat (2)
Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2.

Manajemen Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

HITUNG INPUT PROSES OUTPUT
CEPAT (HASIL)
JITUPASNA Rencana Usulan P
Akibat: RR* Pemda OUTCOME e
Dampak: (MANFAAT) m
 Kerusakan Verifikasi b
 Kerugian • ekonomi dan IMPACT a
 Gangguan fiskal Alokasi (PENCAPAIAN n
sumberdaya g
Akses • sosial- budaya, TUJUAN ) u
 Gangguan politik & dana n
Indeks a
Fungsi • pembangunan Pemulihan n
 Peningkatan manusia Pasca bencana
(Ina-PDRI) B
Risiko • kualitas e
lingkungan “Build Back Better Safer r
and Sustainable” k
Sektor : Kebutuhan: Pelaksanan e
& l
1. Permukiman  Pembangunan a
2. Infrastruktur  Penggantian Pelaporan n
3. Ekonomi  Penyediaan j
4. Sosial u
5. Lintas Sektor Bantuan t
 Pemulihan a
Monev n
Fungsi
 Pengurangan 5

Risiko

* Sumber Pendanaan: APBD, APBN (K/L, Hibah RR, Dana Desa, DAK), Dunia Usaha, dll

EVOLUSI METODOLOGI

- JITUPASNA -

Metodologi pertama Diadaptasikan untuk Metode DaLA Pendekatan
dikembangkan pada penggunaan global diperkuat oleh JITUPASNA
oleh WORLD BANK UNDP melalui menggabungkan
1970 oleh ECLAC dan dikenal dengan pendekatan analisis konten, efek,
sosial dan ekonomi dampak dan
nama DaLA serta dampak
(Damage and Losses) terhadap manusia, strategi
yang dikenal dengan pemulihan daerah
nama HRNA
(Human Recovery /wilayah
Needs Asessment) pascabencana.

Perka BNPB No.15 Tahun 2011

Jitupasna

Pengkajian kebutuhan pascabencana adalah suatu
rangkaian kegiatan dari pengkajian dan penilaian AKIBAT,
analisis DAMPAK dan perkiraan KEBUTUHAN, yang
menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana

Sektor: JITUPASNA
- Permukiman
- Infrastruktur Akibat 1. Kerusakan
- Ekonomi Bencana 2. Kerugian
- Sosial
- Lintas sektor Dampak 1. Ekonomi &
Bencana Fiskal
1. Focus kajian kepada aset fisik
Perkiraan 1. Pembangunan
Konsep 2. Kebutuhan adalah Kebutuhan 2. Penggantian

transformasi langsung dari

perhitungan nilai (uang)

kerusakan & kerugian

Akibat 1. Gangguan Akses
Bencana 2. Gangguan Fungsi
3. Peningkatan Risiko

1. Focus kajian manusia (individu, Dampak 1. Sosial Budaya & Politik
komunitas, pemerintah) Bencana 2. Pembangunan Manusia
3. Lingkungan
2. Kebutuhan adalah analisa dari Perkiraan
akibat dan dampak, dan kemudian Kebutuhan 1. Penyedian Akses
dihitung dalam satuan keuangan, 2. Pemulihan Fungsi
dengan formula tersendiri 3. Pengurangan Resiko

REHABILITASI REKONSTRUKSI

“Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat “Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada
sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial

kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.” dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitanya peran serta
- UU RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah

Public Housing pascabencana.
facilities - UU RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 1

Environ Social Public Service
ment Psycology

Rehabilitation Health Economy

Public Better Rp
service
Government building
Government
Safety Conflict and Social, culture
Resolution organization

Social, role
Economi and
Reconstruction
culture

PP RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 56 PP RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 75

Perbaikan lingkungan daerah Rekonsiliasi dan resolusi konflik 6 1 Pembangunan kembali 5 Peningkatan kondisi
7 prasarana dan sarana sosial, ekonomi, dan budaya
1pascabencana Pemulihan sosial, ekonomi dan 8
budaya 2 Pembangunan kembali sarana 6 Peningkatan fungsi
Perbaikan prasarana dan sosial masyarakat pelayanan publik
Pemulihan keamanan dan
2sarana umum ketertiban 3 Pembangkitan kembali 7 Peningkatan pelayanan utama
kehidupan sosial budaya dalam masyarakat
Pemberian bantuan perbaikan masyarakat
8 Partisipasi dan peran serta Lembaga
3rumah masyarakat Penerapan rancang bangun dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat
4 9Pemulihan sosial psikologis 4 yang tepat dan penggunaan
Pemulihan fungsi pemerintahan peralatan yang lebih baik dan
tahan bencana
Pelayanan kesehatan 5 10Pemulihan fungsi pelayanan
publik

KONSEP PENGELOLAAN
RISIKO BENCANA

BENCANA TANGGAP DARURAT

RISIKO PENGAWASAN PEMULIHAN

STABIL BERISIKO

KESIAPAN “INVESTASI DRR”

REHABILITASI

PEMELIHARAAN REKONSTRUKSI

“MEMBANGUN KEMBALI DENGAN LEBIH BAIK
DAN LEBIH AMAN”

“PERBAIKAN”

PERENCANAAN

MILESTONE
PENYELENGGARAAN RR 2020-2024

BUILD BACK BETTER, SAVER
AND SUISTAINABLE

PEMULIHANYANG LEBIH BAIK, Internalisasi RR
AMAN DAN BERKELANJUTAN
dengan standar
PADA DAERAH TERDAMPAK pembangunan berkelanjutan
PASCABENCANA

Peningkatan Indeks
Pemulihan

Peningkatan
Kapasitas

PERATURAN BADAN NASIONAL Merupakan
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK Amanat PP 21/2008 Tentang

INDONESIA Penyelenggaraan
NOMOR 05 TAHUN 2017 Penanggulangan Bencana
Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 76
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA ayat (4)
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PASCABENCANA

2017

Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017
Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

 Ditetapkan pada 07 Nov 2017 dan diundangkan pada 08 November 2017
 Peraturan ini mencabut Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1553)
 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

 Skala nasional : penanggungjawab dan penetapan oleh Kepala BNPB
 Skala provinsi : penanggungjawab dan penetapan oleh Gubernur
 Skala kabupaten/kota : penanggungjawab dan penetapan oleh Bupati/Walikota

 Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
yaitu sebagai acuan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dokumen
perencanaan dan acuan untuk penganggaran.

 Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
mencakup kondisi wilayah, kejadian bencana, Jitupasna, prinsip
kebijakan dan strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

 Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi sektor
permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor

 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan suatu
dokumen perencanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

 Sumber dana untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dapat berasal dari APBN dan APBD serta sumber lain.

 Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
paling lama 90 hari, dapat dimulai pada saat tanggap darurat dan
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

OUTLINE R3P

Penetapan oleh Kepala Daerah

Kata pengantar

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud Tujuan, Ruang Lingkup & Sistematika)

Bab II Kondisi Wilayah dan Kejadian Bencana

Bab III Pengkajian Kebutuhan Wilayah Pascabencana (5 sektor) -R3P-
- Akibat

- Dampak Gempabumi, tsunami

- Kebutuhan dan likuifaksi kota Palu

Bab IV Prisip.Kebijakan dan Strategi Rehab Rekons

Bab V Penyelenggaraan Rehab Rekons

- Kelembagaan

- Identifikasi Sumber Pendanaan

- Pelaksanaan

- Monev dan Pelaporan

- Kesinambungan Pemulihan Berbasis PRB

Bab VI Penutup

PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Tim Kaji Cepat - Untuk Tanggap Darurat

Tim Jitupasna - untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KAJIAN KEBUTUHAN RENCANA
PASCABENCANA REHABILITASI DAN
(jitupasna)
REKONSTRUKSI

Akibat : Dampak : Kebutuhan: Koordinasi oleh BNPB/BPBD,  Kondisi umum wilayah
 Kerusakan  Ekonomi &  Pembangunan bersama K/L/SKPD, Aparat Desa,  Hasil jitupasna
 Kerugian  Penggantian  Kebijakan, Strategi
 Gangguan fiskal  Penyediaan Masyarakat dan Pihak Lain  Penetapan Prioritas
 Sosbudpol  Penyelenggaraan RR
Akses  Pemb. Bantuan
 Pemulihan Fungsi (kegiatan, pendanaan,
 Gangguan manusia  Pengurangan pelaksanaan, pelaporan, jadwal)
Fungsi  Kualitas lingk  Jangka waktu max 3 th
Risisko  Ditetapkan oleh Kepala BNPB
 Peningkatan atau kepala daerah sesuai
Risiko dengan tingkatan bencana

5 Sektor : Pemukiman, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi, Lintas sektor

BNPB/BPBD Bertindak Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien

- Pengalokasian Sumber Daya & Dana
- Pelaksanaan RR

PEMERINTAH o APBN (K/L, BA-BUN, DAK) STIMULAN BDR
o APBD
16
DUNIA MASYARAKAT
USAHA o SWADAYA

o DANA CSR

KEBUTUHAN BERDASARKAN KEWENANGAN

Kewenangan

No. Wilayah Kebutuhan K/L Masyarakat Dunia Usaha
Kab/Kota Provinsi

Total

IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN

Identifikasi Sumber Pendanaan

No. Wilayah Kebutuhan APBD APBD K/L DSP BNPB Usulan Masyarakat dan
Hibah RR Dunia Usaha
Kab/Kota Provinsi

Total

KEBUTUHAN DAN PENDANAAN

INDIKASI KEBUTUHAN IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN

SEKTOR, SUB SEKTOR, KEGIATAN

JUMLAH LOKASI/ INDIKASI APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Sumber Lain
(Unit) SASARAN BIAYA

PERUMAHAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL
EKONOMI

LINTAS -SEKTOR

JUMLAH

Diverifikasi dan divalidasi Diusulkan sesuai kewenangan,
konsistensinya terhadap data untuk diproses lebih lanjut sesuai

kerusakan mekanisme perencanaan dan
penganggaran

 Rencana RR disepakati bersama antara BNPB/BPBD, K/L/SKPD wilayah terpapar dan ditetapkan oleh Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala BNPB

 APBN-K/L : sesuai dengan kewenangan (Pusat)
 APBN-Hibah : hanya untuk kewenangan daerah, prioritas dan menutup gap yg tidak dapat didanai APBD
 Jangka Waktu Rencana RR maksimal 3 tahun.

SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan Pendanaan

Pemerintah - APBN Pemerintah Daerah – APBD
(Kemen/Lembaga Negara) (Prov./ Kabupaten/ Kota)
Hibah Dalam Negeri
Masyarakat
INGO / NGO / LSM
Dunia Usaha
Sumber Lain
Hibah Luar Negeri

Pemerintah

Masyarakat Dunia Usaha

Pentahelix

Media Akademisi

nrk

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Tanggap Rangkuman
Darurat
Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penyelenggaraan Rehab & Rekon
Peraturan BNPB No 6/2017

Jitupasna Rencana Alokasi sumberdaya Pembangunan
RR & dana berkelanjutan

Pelaksanaan
Rehab & Rekon

Monitoring &
Evaluasi

Prinsip: membangun kembali menjadi lebih baik, lebih aman
dan berkelanjutan berbasis PRB

TERIMA KASIH