SMT (Kepala BNPB)

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

Pengarahan Kepala BNPB selaku Kasatgas Penanganan Covid-19
Pada Pembukaan Senior Management Training
Angkatan I T.A. 2021

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 1

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Update Perkembangan Kasus Harian COVID-19 2
22 Juni 2021

Jumlah Kasus Aktif Penambahan Kasus Positif

152,686 7.57% +13,668

Update Data: 20 Juni 2021 Jumlah Kasus Sembuh Jumlah Kasus Meninggal

1,810,136 89.69% 55,291 2.74%

Dunia: Kasus Aktif 6.35% | Kasus Sembuh 91.48% | Kasus Meninggal 2.17%

Selisih: +1,22% Selisih: -1.79% Selisih: +0.57%

PETA ZONASI KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN DI 34 PROVINSI 3

KEPATUHAN MEMAKAI MASKER 5 Lokasi Kerumunan dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan
7 HARI TERAKHIR Terendah

Restoran/Kedai 68,0%
74,2%

Rumah 76,4%
76,9%

Tempat Olahraga Publik 79,0%
78,2%

KEPATUHAN MENJAGA JARAK Mall 80,1%
7 HARI TERAKHIR Jalan Umum 84,6%

Update Data: 13 Juni 2021 Tempat Wisata 84,9%
82,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Menggunakan Masker Menjaga Jarak

TOTAL TITIK PANTAU TOTAL ORANG DIPANTAU TOTAL ORANG DITEGUR

136,011,391 533,294,857 379,439,856

Pengendalian Lonjakan Covid-19

Terjadi Penambahan Kasus Positif Harian Nasional
Perkembangan kasus Covid-19 menunjukkan tren kenaikan

setelah lima pekan pasca liburan Idul Fitri

Tindakan cepat yang 1 Instruksi Mendagri No. 14
dilakukan Pemerintah Tahun 2021
Penguatan PPKM Mikro
4
2
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
Percepatan Vaksinasi

STRATEAGnaIlisPisEKeNnGaikEanNKDasAusLAIkAtifNProCviOnsVi PIeDla-k1sa9n:a PKPEKMBMIJikAroKAN
BERLAPIS

5 Provinsi mengalami kenInamieknadangrikNaos. 1u4sTaahuknti2f02p1ada pekan terakhir,
sedangkan 25 provinsi lainnya mengalami penurunan pada pekan terakhir.

56

Penguatan Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19
Kebijakan di Hulu dan Hilir

Kebijakan di Hulu Kebijakan di Hilir
Penguatan PPKM Mikro dan 3T RS dan Fasilitas Kesehatan
1) Penguatan PPKM Mikro dengan pengetatan
Pembatasan Kegiatan berlaku 22 Juni – 5 Juli 2021 1) Penambahan TT isolasi dan ICU RS hingga 40%,
2) Peningkatan testing di sejumlah daerah dengan penambahan TT isolasi Rusun Nagrak – Cilincing
memenuhi standar WHO kapasitas 2.550 TT dan Rusun Pasar Rumput
3) Peningkatan tracing di tingkat komunitas mikro kapasitas 3.986 TT
dengan mengoptimalkan peran Posko Desa
4) Pimpinan daerah menargetkan positivity rate < 5% 2) Penambahan Nakes, alkes, dan obat-obatan
5) Percepatan vaksinasi dengan target 1 juta dosis per 3) Pimpinan daerah memastikan peningkatan
hari dan menyiapkan sentra vaksinasi
kapasitas TT tercapai agar BOR terkendali
4) Penyediaan hotel untuk isolasi dan karantina PMI

6

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SATUAN TUGAS 3 Kunci Sukses Pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah
PENANGANAN COVID-19

1 2 3

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerbitan Pembentukan Posko Covid-19
tingkat Forkopimda Kab/Kota SE/Keputusan/Intruksi oleh oleh Pemda Kabupaten dan Kota
dan Rapat Gabungan antara Pemda Provinsi, Kabupaten, dan (termasuk pembentukan Posko
Provinsi dan Kab/Kota Kota tindak lanjut Inmendagri
tingkat Desa/Kelurahan)
tentang PPKM Mikro

7

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

STRATEGI PENANGANAN COVID-19:
Melalui PPKM MIKRO dan Posko

Siapa Apa Bilamana Dimana Bagaimana Mengapa

❏ Posko Desa/Kelurahan Melaksanakan Berlaku mulai Setiap jenjang Intensifikasi posko melalui Dalam rangka
dipimpin oleh pembatasan Kegiatan 22 Juni - 5 Juli 2021 wilayah administratif: 4 fungsi : mewujudkan
Kades/Lurah, dibantu Masyarakat berbasis (Inmendagri No. 14 penanganan
unsur aparat, mitra mikro sampai tingkat Nasional Pencegahan Penanganan Covid-19 secara
desa dan masyarakat Desa/Kelurahan tepat sasaran.
setempat. Provinsi 4P
Melaksanakan kegiatan Tahun 2021) 8
❏ Posko dan Satgas perencanaan, koordinasi, Kab/Kota Pendukung Pembinaan
COVID-19 berjenjang pengendalian dan (PPKM Kab/Kota)
dari tingkat Pusat- evaluasi kegiatan
Daerah yang penanganan COVID-19 Kecamatan
melibatkan Pemda,
TNI/Polri dan tokoh Desa/Kelurahan
masyarakat (PPKM Mikro)

REKOMENDASI

PENGUATAN MANAJEMEN IMPLEMENTASI LAPANGAN PPKM MIKRO

PENCEGAHAN PEMBINAAN PENANGANAN PENDUKUNG

(1) MENINGKATKAN KEPATUHAN PROTOKOL SCREENING pasien Gejala SEDANG/
KESEHATAN sesuai dengan BERAT ke RS Rujukan
Posko Desa/Kel menggandeng toma, toga, tokoh tingkat gejala
adat, tokoh pemuda untuk mendorong kepatuhan Kab/Kota/Prov
3M
(2) INTENSIFKAN PENEGAKAN DISIPLIN Gejala RINGAN & OTG
Memberikan denda atau sanksi kepada pelanggar melakukan isolasi mandiri /
protokol kesehatan dirujuk ke fasilitas karantina

terpusat

(3) PEMBATASAN MOBILITAS PENDUDUK ISOLASI MANDIRI KARANTINA
Memberlakukan pembatasan jam malam, TERPUSAT
melakukan pengetatan keluar masuk wilayah di 1) Posko daerah melakukan assessment
Kelurahan/Desa kelayakan rumah pasien untuk dapat 1) Pimpinan daerah memastikan adanya
melakukan isolasi mandiri fasilitas karantina terpusat di setiap
(4) PEMBATASAN AKTIVITAS SOSIAL Kel/Desa dan kecukupan TT
Melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, 2) Posko kel/desa melakukan pemantauan
meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan gejala (menghindari terjadinya perburukan) 2) Posko Kel/Desa memastikan
(arisan, pengajian, dst) terutama di zona merah, dst. setiap hari selama masa isoman kecukupan sarana prasarana di
tempat karantina beserta SDM dan
3) Posko Kel/Desa mengevaluasi pelaksanaan logistik yg dibutuhkan selama masa
isoman utk memastikan tidak adanya karantina
penularan

9

SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19

INSTRUKSI MENDAGRI
Nomor 14 Tahun 2021

Perpanjangan PPKM Mikro & Mengoptimalkan Posko
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

untuk mengendalikan penyebaran Covid-19

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 10

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Pelaksanaan PPKM Mikro Diktum ke-1
Inmendagri No. 14

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

c

• GUBERNUR dapat menetapkan & mengatur PPKM Mikro pada masing-masing Kab/Kota di wilayahnya

• BUPATI / WALI KOTA dapat menetapkan & mengatur PPKM Mikro pd Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke RT/RW

yg berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai kondisi wilayah

cc

11

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Kriteria Zonasi dalam PPKM Mikro Diktum ke-2
Imendagri No. 14 Tahun 2021 Inmendagri No. 14

Zonasi Jumlah rumah dengan Skenario Pengendalian
kasus konfirmasi
Hijau SURVEILANS AKTIF SELURUH SUSPEK DITES &
Kuning 0 rumah PEMANTAUAN RUTIN DIPANTAU SECARA RUTIN / BERKALA
(tdk ada kasus)
Oranye
PPKM LEVEL RUMAH TANGGA
Merah
1-2 rumah TEMUKAN SUSPEK & ISOLASI MANDIRI DGN
LACAK KONTAK ERAT PENGAWASAN KETAT

3-5 rumah TEMUKAN SUSPEK & PEMBATASAN RUMAH IBADAH,
> 5 rumah LACAK KONTAK ERAT TEMPAT BERMAIN ANAK
DAN TEMPAT UMUM
ISOLASI MANDIRI DENGAN (KECUALI ESENSIAL)
PENGAWASAN KETAT

PPKM LEVEL RT (MICRO LOCKDOWN)

TEMUKAN SUSPEK & GIAT AGAMA DI TEMPAT IBADAH MENIADAKAN
LACAK KONTAK ERAT DITIADAKAN SEMENTARA, KEGIATAN SOSIAL
TUTUP TEMPAT BERMAIN ANAK & YANG BERKERUMUN
ISOLASI MANDIRI /TERPUSAT TEMPAT UMUM ((KEC ESENSIAL)
DENGAN PENGAWASAN KETAT
TIDAK BERKUMPUL BATASI KELUAR MASUK WILAYAH RT
>3 ORANG MAKS 20.00 WKT SETEMPAT

12

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Diktum ke-3
Inmendagri No. 14

SATUAN TUGAS PENANGANAN Unsur yang terlibat dalam PPKM Mikro :
COVID-19

 KETUA RT/RW  TOKOH MASYARAKAT Illustrations by Stories Freepik
 KEPALA DESA/LURAH  TOKOH AGAMA
 SATLINMAS  TOKOH ADAT
 BABINSA  TOKOH PEMUDA
 BHABINKAMTIBMAS  PEYULUH/PENDAMPING NAKES
 SATPOL PP  KARANG TARUNA
 TIM PENGGERAK PKK  RELAWAN
 POSYANDU
 DASAWISMA

PPKM Mikro dilakukan melalui Koordinasi seluruh unsur yang terlibat

13

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Diktum ke-4
Inmendagri No. 14

MEKANISME KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PPKM MIKRO, DILAKUKAN DENGAN :

1 2 3

Membentuk Posko Membentuk Posko Menetapkan atau
Tingkat Desa/Kelurahan Kecamatan melakukan Regulasi

Bagi wilayah yang telah 1. Untuk Supervisi dan Khusus untuk Posko
membentuk Posko, agar Pelaporan Posko Tingkat Tingkat Desa dapat
lebih mengoptimalkan Desa/Kelurahan, dibentuk menetapkan atau
peran dan fungsi Posko Posko Kecamatan melakukan perubahan
serta memastikan regulasi dalam bentuk
pelaksanaan 2. Bagi wilayah yang telah Peraturan Desa dan
pengendalian pada membentuk Posko Keputusan Kepala Desa
tingkat mikro di skala Kecamatan agar lebih
rukun tetangga (RT) mengoptimalkan peran
dan fungsinya.

14

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

4 Fungsi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan Diktum ke-5 dan 8
Inmendagri No. 14
Kades/Lurah sebagai Ketua Posko
SATUAN TUGAS Tingkat Desa/Kelurahan
PENANGANAN COVID-19

Pencegahan Penanganan Pembinaan Pendukung

● Sosialisasi dan ● Kesehatan (3T, ● Penegakan disiplin ● Pencatatan dan
penerapan 3M karantina, vaksinasi) ● Pemberian sanksi Pelaporan

● Pembatasan mobilitas ● Ekonomi ● Logistik
● Sosial ● Administrasi dan

Komunikasi

Pelaksanaan tugasnya dibantu Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD),
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), & Mitra Desa lainnya

Didukung/dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat

15

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Alur Komando dan Koordinasi Posko Desa/Kelurahan Diktum ke-6
Inmendagri No. 14

Pemerintah Pusat KEMENDAGRI Satgas COVID-19 TNI POLRI
Nasional (Asops Panglima TNI) (Asops KaPOLRI)
KEMENKES Pemerintah Provinsi
KEMENDES PDTT (Unsur Terkait) (Ketua Satgas) KODAM POLDA

KEMENSOS Pemerintah Kab/Kota Satgas COVID-19 Provinsi KOREM POLDA
KEMEN BUMN (Unsur Terkait) (Gubernur)
KEMENKEU KODIM POLRESTABES/
Kantor Kecamatan Satgas COVID-19 KORAMIL POLRESTA/POLRES
(Unsur Terkait) Kab/Kota
POLSEK
Kantor (Bupati/Walikota)
Desa/Kelurahan
(Unsur Terkait) Posko Kecamatan
(Camat)

Posko Desa/Kelurahan
(Kades/Lurah)

BABINSA BHABINKAMTIBMAS

Rukun Warga
(Ketua RW)

Rukun Tetangga POSKO DESA POSKO KELURAHAN
(Ketua RT)
PPKM MIKRO DILAKUKAN OLEH
Keterangan PKK/Kader Tokoh Tokoh POSKO DESA/KELURAHAN
Hansip Agama Masyaraka 16
: Garis Koordinasi
Tokoh t SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
: Garis Komando (Pelaporan & Supervisi) Adat
Karang
Taruna

Penyediaan Anggaran / Kebutuhan Anggaran PPKM Mikro dan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan Diktum ke-7 dan 15
Inmendagri No. 14

PPKM Desa Dana Desa & Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

PPKM Kelurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kab/Kota)

Operasional Anggaran TNI, dengan dukungan Kemenkeu
Babinsa

Operasional Anggaran POLRI , dengan dukungan Kemenkeu
Bhabinkamtimas

Testing, Tracing, Anggaran Kemenkes / Anggaran BNPB, APBD Provinsi/Kab/Kota
Treatment

Bantuan Anggaran BULOG / Kementerian BUMN, Kementerian Sosial,
Kebutuhan Hidup Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan
APBD Provinsi/ Kab/Kota.

Penyediaan anggaran PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2021 17
dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dlm Perda tentang Perubahan APBD TA. 2021

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM Mikro Diktum ke-9
Inmendagri No. 14

Tempat Kerja/Perkantoran Kegiatan Belajar Mengajar

Kesehatan Bahan Pangan, Makanan, Energi Komunikasi dan
dan Minuman Teknologi Informasi
WFH 75% dan WFO 25% Secara daring (online)

WFH 50% dan WFO 50% Sesuai pengaturan dari
Kemendikbudristek

Keuangan, Perbankan, Sistem Logistik Perhotelan Konstruksi Tempat Ibadah Restoran atau Pusat Perbelanjaan/Mall
Pembayaran, dan Pasar Modal Tempat Makan

Industri Strategis Pelayanan Dasar, Utilitas Pusat Perbelanjaan yang ● Zona merah: ditiadakan Pembatasan kapasitas maks. 25% Jam operasional sd
Publik, dan Industri yang berkaitan dengan kebutuhan dine in, jam operasional sd 20.00, 20.00 + kapasitas
Ditetapkan sebagai Obvitnas sementara sampai aman layanan pesan antar sesuai jam pengunjung 25%
pokok masyarakat
dan Objek Tertentu ● Zona lain: sesuai aturan operasional + protkes ketat

Kemenag dengan protkes ketat

Kegiatan seni, sosial, Rapat, seminar, Kegiatan Transportasi Umum
dan budaya pertemuan luring Area Publik

kemasyarakatan,

11 SEKTOR ESENSIAL
● Dapat beroperasi 100%
● Pengaturan jam operasional dibatasi
● Kapasitas dibatasi
● Penerapan PROKES lebih ketat

 Zona merah: ditutup sementara sampai aman Pengaturan Kapasitas & Jam
 Zona lain: kapasitas 25%, aturan Pemda, dan protkes ketat Operasional ditentukan oleh
 Giat Hajatan Maks 25% dan tidak ada makanan di tempat. Pemda degan PROTKES ketat

18 SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Pemberlakuan Pembatasan meliputi Diktum ke-10 dan 11
Provinsi & Kab/Kota yg memenuhi Unsur : Inmendagri No. 14

Tingkat kematian diatas Tingkat keterisian Tempat
rata-rata nasional Tidur RS (BOR) diatas 70%

Tingkat kasus aktif diatas Tingkat kesembuhan
rata-rata nasional dibawah rata-rata Nasional

c Positivity Rate diatas 5%

Gubernur dan Bupati/Wali kota mempertimbangkan salah satu atau 19
lebih unsur dari 5 (lima) parameter yang tersebut serta pertimbangan
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19

c

Pemprov, Pemkab/Kota s.d Pemerintah Desa /Kelurahan Diktum ke-12
lebih Mengintensifkan 3M dan Memperkuat 3T Inmendagri No. 14

Protokol Kesehatan 3M Upaya 3T

Menjaga Jarak

Testing Percepatan Tracing

Penanganan

Mencuci Tangan Memakai Masker

Treatment

20

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Diktum ke-13

Untuk Cegah peningkatan penularan Covid-19 pd Hari Libur 2021, Inmendagri No. 14

maka dilakukan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Gubernur & Bupati / Wali Kota :  Bersama Pangdam melakukan Pengawasan masuknya PMI
melalui DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, NTB, Kepri, Kalbar
 Melakukan Sosialisasi terkait PPKM dan Kaltara dengan berkoordinasi dengan K/L terkait
Mikro kpd Masyarakat
 Bupati/Walikota didukung Dandim dan Kapolres
 Pemberian Sanksi sesuai Ketentuan mengkoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Merah
 Intensifkan Penegakkan 5 M + 3 T
 Pejalan Lintas Provinsi/Kab/Kota tanpa Dokumen yang
• Optimalkan Puskesmas dalam ditentukan Pemerintah, maka Kades/Lurah melalui Posko
pencegahan, testing dan tracing Desa/Kel menyiapkan tempat Karantina Mandiri 5 X 24 Jam
dengan penerapan Prokes ketat.
• Batasi Kerumunan
 Dishub, Satpol PP melaksanakan penguatan, & Wasdal di
• Pembatasan & Pengetatan Kegiatan Posko Check Point bersama TNI & Polri pd Hari Libur 2021
Masyarakat di Fasum, Tempat Wisata
dg penerapan kewajiban : Tes  Satpol PP, BPBD, Pemadam Kebakaran, terlibat aktif atasi
Antigen, penerapan Prokes. aktivitas public yang mengganggu ketertiban di Fasum, Pusat
perbelanjaan, tempat Wisata, dan antisipasi bencana alam.
• Bila ada pelanggaran, dilakukan
Penegakkan Hukum/Penutupan  Bidang Pertanian & Perdagangan melakukan upaya menjaga
Lokasi. Stabilitas Harga bahan pangan dan Kelancaran Distribusi.

21 SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Libur Tahun 2021 Diktum ke- 14
Inmendagri No. 14

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan
COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka

dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberlakukan
kriteria dan persyaratan khusus pada Hari Libur Tahun
2021, sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh K/L &
Satgas Penanganan Covid-19

22

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Diktum ke- 16
Inmendagri No. 14

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang mulai 22 Juni 2021 s.d 05 Juli 2021,

dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian
target pada kelima parameter selama 23 minggu berturut-turut.

Para Kepala Daerah agar melakukan Monitoring dan Rapat Koordinasi

dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

23

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Diktum ke-17
Inmendagri No. 14

Pelaporan Perkembangan PPKM Mikro oleh Kepala Daerah

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota
pelaksana PPKM Mikro melapor kepada Mendagri

memuat
1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan
3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan

Bupati/Wali kota pada daerah non-PPKM Mikro
Tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan

penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes COVID-19

24

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Diktum ke- 18
Inmendagri No. 14

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021
Saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku, maka Instruksi Mendagri No. 14 Tahun
2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan
Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

25

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19

SELAMAT BERTUGAS

BERANI, TULUS, & IKHLAS

26

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19