Draft Final 2 - Renkon Gempa Bumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid-19

BAB IV PELAKSANAAN

Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Gempabumi yang memicu
Tsunami dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi pandemi COVID-19 di
Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan operasi pendukungan, pendampingan, dan
penguatan kepada SKPDB Kota Palu, SKPDB Kabupaten Donggala, SKPDB Kabupaten Sigi,
dan SKPDB Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan,
penyelamatan, pemenuhan dasar yang inklusif bagi warga terdampak bencana termasuk
kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi COVID-19, mulai
hari “H” jam “J” selama 14 hari, di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi,
dan Kabupaten Parigi Moutong dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik,
dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun
internasional.

Operasi pendukungan dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu
fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana
tindakan utama di setiap fase di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Konsep Operasi pada Masa Tanggap Darurat

Konsep Operasi pada Masa Tanggap Darurat
1. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi

penanganan kedaruratan bencana gempabumi di Sulawesi Tengah.
2. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu

tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah sebagai akibat dari Sesar Palu Koro.
3. Mobilisasi sumber daya personil, peralatan, dan logistik untuk upaya pendukungan.
4. Pembentukan Pos Lapangan di 1 Kota 3 Kabupaten yaitu Kota Palu, Kabupaten

Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi

yang memicu Tsunami dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro dengan Adaptasi
COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah terutama di 1 Kota 3 Kabupaten yaitu Kota
Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat
Bencana Gempabumi yang memicu Tsunami dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro
dengan Adaptasi COVID-19 terutama di 1 Kota 3 Kabupaten yaitu Kota Palu,
Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
7. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban dan harta
benda.
8. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut Standar Pelayanan

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Konsep Operasi pada Masa Tanggap Darurat
Minimal (SPM) dalam masa kebencanaan.
9. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak,
lansia, dan penyandang disabilitas, serta penyandang komorbid/penyakit bawaan).
10. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang didahului
dengan melakukan pengumpulan data secara terpilah (berdasarkan umur, jenis
kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid) agar kebutuhan
yang diberikan sesuai dengan kondisi khusus kelompok rentan.
11. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan;
penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah
dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal
informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang
mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak
mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
12. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan
prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, layanan yang berperspektif gender
dan inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-
tempat distribusi bantuan, dan lain-lain, dengan tetap menerapkan jarak aman
menurut protokol kesehatan COVID-19.
13. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang,
termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait
bagi relawan, pekerja kemanusiaan, dan penyedia layanan/bantuan tentang
bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
14. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada
kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada
di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini
kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yaitu mereka dalam
keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.
15. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif
COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan
logistik medis COVID-19) yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-
prinsip universal design), dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lain dan dengan perspektif gender.
16. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan
memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.
17. Memastikan mobilisasi yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-
prinsip universal design) bagi masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 ke dan dari
pelayanan kesehatan rujukan.
18. Penetapan status: perpanjangan tanggap darurat atau peralihan tahap tanggap
darurat dan meneruskan ke tahap transisi darurat ke pemulihan.
19. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan
secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas terkait protokol
kesehatan COVID-19.

51

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Tabel 4.2 Konsep Operasi pada Masa Transisi Darurat

Konsep Operasi pada Masa Transisi Darurat
1. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi

penanganan kedaruratan.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan dan

penyandang komorbid COVID-19 yang dapat diperoleh dengan melakukan data
terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit
bawaan/komorbid).
3. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan;
penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah
dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan
kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang
mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak
mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
4. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan
prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang
inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-
tempat distribusi bantuan, dan lain-lain, dengan tetap menerapkan jarak aman
menurut protokol kesehatan COVID-19.
5. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang,
termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai
terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
6. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan
secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas terkait protokol
kesehatan COVID-19.
7. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat,
dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.
8. Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana-prasarana vital.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara
periodik dan berjenjang.
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat
bencana secara periodik dan berjenjang.
11. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.
12. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.
13. Demobilisasi/menarik kembali sumber daya penanganan darurat bencana jika
operasi telah berakhir.
14. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan
secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas terkait protokol
kesehatan COVID-19

52

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Tabel 4.3 Rencana Tindakan pada Fase Tanggap Darurat

Rencana Tindakan pada Fase Tanggap Darurat

1. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi
penanganan kedaruratan

2. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu
tsunami dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19 di tingkat
provinsi

3. Mobilisasi sumber daya: personil, peralatan, dan logistik untuk pendukungan
kabupaten

4. Pembentukan Pos Lapangan
5. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana gempabumi,

tsunami, dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19 di Kota
Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat
Bencana gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro
dengan adaptasi COVID-19 di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi,
dan Kabupaten Parigi Moutong.
7. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.
8. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut Standar pelayanan
minimal (SPM) pada masa kebencanaan
9. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak,
lansia, penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan).
10. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif
COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan
logistik medis COVID-19) yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-
prinsip universal design), dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lain dan berperspektif gender.
11. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dapat
diperoleh dengan melakukan data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan
ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid)
12. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan;
penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah
dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal
informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang
mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak
mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
13. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan
prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang
inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-
tempat distribusi bantuan, dan lain-lain, dengan tetap menerapkan jarak aman
menurut protokol kesehatan COVID-19.
14. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang,
termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait
bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.

53

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Rencana Tindakan pada Fase Tanggap Darurat

15. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada
kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih
berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.
Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa, yaitu mereka dalam
keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya

16. Memastikan penanganan masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan
kesehatan rujukan.

17. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat,
dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi

18. Menetapkan status tanggap darurat ke status transisi darurat.
19. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan

secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas terkait protokol
kesehatan COVID-19

Tabel 4.4 Rencana Tindakan pada Fase Transisi Darurat

Rencana Tindakan pada Fase Transisi Darurat

1. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan dan
penyandang komorbid.

2. Mendukung operasi pemulihan obyek dan sarana - prasarana vital.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara

periodik dan berjenjang.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat

bencana secara periodik dan berjenjang.
5. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.
6. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.
7. Demobilisasi/menarik kembali sumber daya penanganan darurat bencana jika

operasi telah berakhir.
8. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dapat

diperoleh dari data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam
disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid)
9. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan;
penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah
dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan
kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang
mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak
mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
10. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan
prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang
inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-
tempat distribusi bantuan, dan lain-lain, dengan tetap menerapkan jarak aman
menurut protokol kesehatan COVID-19.

54

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Rencana Tindakan pada Fase Transisi Darurat
11. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang,
termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai
terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
12. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan
secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas terkait protokol
kesehatan COVID-19.

Struktur Organisasi Komando

Komandan PDB Pos Pendamping
Nasional
Wakil Komandan
PDB

Sekretariat Perwakilan
Humas Lembaga/Instansi

Bidang Keselamatan
dan Keamanan

Bidang Bidang Operasi / Bidang Logistik Administrasi
Perencanaan Pos Lapangan dan Keuangan

SAR & Unit Peralatan
Evakuasi
Unit
Kesehatan Transportasi

Pendidikan Unit
Pergudangan
Pengungsian
Unit Pangan
Air Bersih dan dan Nutrisi
Sanitasi
Unit Kesehatan
Sarana dan
Prasarana Unit Hunian
dan Non-
Pangan

55

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Fungsi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem
yang terdiri dari bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik untuk penanganan darurat
bencana gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan
adaptasi pandemi COVID-19 dalam rangka menjalankan tugas pokok pendukungan dan
pendampingan terhadap SKPDB Kota Palu, SKPDB Kabupaten Sigi, SKPDB Kabupaten
Donggala, dan SKPDB Kabupaten Parigi Moutong. Lima bidang fungsi pokok itu di antaranya
adalah (a) fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) fungsi
perencanaan; (c) fungsi operasi; (d) fungsi logistik; dan (e) fungsi administrasi dan keuangan.
Penjabaran fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

4.3.1 Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

a. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun kerja
sama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana gempabumi yang
memicu tsunami dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19.

b. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang
terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana bencana gempabumi, tsunami,
dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19.

c. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
d. Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi

penanganan darurat bencana bencana gempabumi yang memicu tsunami dan
likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19.
e. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok
rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi
yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu
disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat
menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio,
smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di
tempat-tempat umum, dan lain-lain.

4.3.2 Bidang Perencanaan

Menjalankan mekanisme dan proses perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran operasi
untuk mendukung penanggulangan darurat bencana bencana gempabumi yang memicu
tsunami dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19 secara terpadu
serta memastikan komando dan komunlkasi terkait operasi pelaksanaan darurat bencana.
Proses perencanaan kegiatan melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan dari kelompok
perempuan, dari kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, karena mereka yang
paling memahami kebutuhan dan kondisi mereka sendiri.

56

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

4.3.3 Bidang Operasi
Mendukung dan melaksanakan penanganan darurat bencana secara terpadu, secepat
mungkin, dan tepat dengan tetap melibatkan perempuan dan kelompok rentan.

4.3.4 Bidang Logistik
Memobilisasi, menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber
daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan
bencana sesuai kebutuhan dengan memastikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan
melalui data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas/komorbid
mereka) dan terjadinya proses pelibatan mereka.

4.3.5 Bidang Administrasi dan Keuangan
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi penanganan kedaruratan.
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan untuk penanganan kedaruratan yang
transparan dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan.
c. Memfasilitasi mekanisme pendukungan dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat
dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.
d. Memberikan pendampingan pengadministrasian dan pengelolaan (perencanaan,
penggunaan, pencatatan dan pelaporan) keuangan SKPDB Kabupaten/Kota.
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadministrasian dan pengelolaan
keuangan secara berkala.

Tugas-tugas

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan/mendetailkan setiap
tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang dan juga tindakan
tugas-tugas yang harus dijalankan pada bagian/unit/divisi di bawahnya.
Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas bidang
harus disusun sebagai strategi mendukung penanganan kedaruratan bencana di Kota Palu,
Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan kemampuan sumber
daya yang tersedia. Penjabaran tugas Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana
Gempabumi Memicu Tsunami, dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi
pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

4.4.1 Komandan PDB
1. Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi
Sulawesi Tengah, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
2. Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan
Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi,
Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong

57

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

3. Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan
mengendalikan operasi pendukungan penanganan kedaruratan bencana tingkat
provinsi.

4. Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan
dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk
SKPDB Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi
Moutong

5. Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan
penyelamatan

6. Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait
dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk
mendukung operasi penanganan darurat.

4.4.2 Wakil Komandan PDB

1. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat
bencana.

2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas (hubungan masyarakat), keselamatan
dan keamanan serta perwakilan institusi/lembaga.

3. Mewakili Komandan PDB apabila Komandan PDB berhalangan.

4.4.3 Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Koordinasi

1. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang

bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
3. Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
4. Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dalam satgas provinsi dapat

dilangsungkan secara baik dan lancar.
5. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan

untuk pihak luar.
6. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok

rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi
yang aksesibel pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan
dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau
semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio, smartphone, sms,
dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum,
dan lain-lain
7. Memastikan alur dan sistem informasi terkait distribusi dan layanan bantuan
terpetakan dengan jelas dan rinci, terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua pihak,
dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok rentan.
8. Memastikan informasi bantuan dari semua pihak terkoordinasi dan terintegrasi
berdasarkan informasi 5W 1H (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana)

58

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

9. Memastikan sistem koordinasi dengan semua pihak, termasuk instansi pemerintah,
instansi/lembaga pemberi bantuan, organisasi kemanusiaan, dan organisasi
kemasyarakatan, melalui pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster),
yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan,
pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana. Yang dimaksud
dengan organisasi kemanusiaan dan organisasi kemasyarakatan adalah seperti
halnya organisasi non-pemerintah (internasional, nasional, lokal), lembaga swadaya
masyarakat (CSO/civil society organization, CBO/community based organization,
DPO/disabled people organization/organisasi penyandang disabilitas, WRO/women
right organization/organisasi perwakilan perempuan, organisasi perwakilan dari
masyarakat adat, lansia, anak, LGBTQIA, dan kelompok terpinggirkan lainnya).

10. Memastikan adanya sistem umpan balik dari masyarakat dan penyintas terkait
pemberian layanan kebutuhan dan memastikan seluruh umpan balik diterima dan
ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang tepat sesuai tugas dan fungsinya.

11. Memastikan penegakan protokol kesehatan berjalan dengan ketat dan adanya
peningkatan kesadaran masyarakat dan penyintas secara terus menerus terkait
protokol kesehatan COVID-19 bagi masyarakat dan penyintas.

4.4.4 Keamanan dan Keselamatan

1. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Satgas dalam menjalankan
tugasnya.

2. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-
hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

3. Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.
4. Memastikan mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian

berjalan dengan baik, bermartabat, dan aksesibel bagi para penyintas dan kelompok
rentan dengan berpersektif gender dan inklusif.
5. Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang
meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak,
dan lain-lain.

4.4.5 Perwakilan Lembaga dan Instansi

1. Bertugas untuk membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan dan
pengerahan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga melalui
mekanisme informasi yang terkoordinasi dan terintegrasi (siapa melakukan apa
dimana kapan dan bagaimana) dari seluruh lembaga/instansi yang membantu di
lapangan untuk menghindari duplikasi dan overlapping atas berbagai bantuan.

2. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas
pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan
instansi/lembaga berwenang.

3. Melakukan distribusi bantuan telah terkoordinasi dan terintegrasi dengan Komandan
Tanggap Darurat Bencana berdasarkan informasi 5W 1H (siapa melakukan apa
dimana kapan dan bagaimana) dengan mengikuti pertemuan koordinasi berbasis

59

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi,
kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan
prasarana.

4.4.6 Sekretariat

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan pelaporan.
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel Satgas Provinsi.
3. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas Provinsi, Kesekretariatan, Pos

Pendukung/Pendamping.
4. Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PDB

4.4.7 Perencanaan

a. Unit Sumber Daya
1. Merencanakan, menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang
ada maupun yang diperlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana
(SDM, peralatan, logistik, transportasi dll).
2. Mengelola bantuan sumberdaya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari
luar wilayah terdampak atau Provinsi Sulawesi Tengah

b. Situasi
1. Menyusun rencana operasi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi
dengan komando untuk menentukan aksi
2. Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan melaporkan update cuaca kepada tim,
sebagai bahan pertimbangan aksi
3. Membuat update informasi terkait kondisi kejadian bencana gempa yang terjadi
dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian gempa
4. Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban,
jumlah kerusakan dan wilayah terdampak.
5. Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display dan peta-
peta.

4.4.8 Operasi /Pos Lapangan

Operasi penanganan kedaruratan bencana bencana gempabumi yang memicu tsunami dan
likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah
dilaksanakan dengan mengaktivasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos
Lapangan PDB).

Pos ini berfungsi melaksanakan operasi pendukungan penanganan darurat bencana.
Terdapat 4 (empat) Pos Lapangan PDB Provinsi Sulawesi Tengah yang diaktivasi untuk
mendukung, memperkuat, dan mendampingi SKPDB Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pos
Lapangan Kabupaten Sigi, (b) Pos Lapangan Kota Palu, (c) Pos Lapangan Kabupaten
Donggala (d) Kabupaten Parigi Moutong.

60

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Sesuai dengan prinsip pengutamaan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan
kedaruratan bencana, tugas pokok pos lapangan adalah untuk memastikan berjalannya
operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan
efisien di lokasi bencana. Pos Lapangan berfungsi sebagai (1) tempat berkumpul semua
sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando
Lapangan, (2) sebagai wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan
mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi
terkait, dan (3) sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat
bencana di lokasi bencana.

Memastikan dan mendukung penegakan protokol kesehatan COVID-19 semua kegiatan,
ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan COVID-19, fasilitas isolasi/karantina COVID-19

Untuk memastikan operasi penanganan darurat, Pos Lapangan PDB Provinsi mengerahkan
sumber daya (deployment) termasuk penugasan personil ke dalam bidang/sektor
penanganan sesuai dengan bidang/sektor yang ada di dalam SKPDB Kabupaten/Kota.
Bidang/Sektor tersebut adalah

SAR dan Evakuasi

1. Mendukung assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini,

penilaian situasi, penilaian keadaan)

2. Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase)

3. Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban), termasuk

evakuasi terhadap korban terluka agar tidak mengalami peningkatan risiko, misalnya

disabilitas permanen

4. Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah)

5. Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam operasi SAR dan

Evakuasi

6. Memastikan interaksi yang bermartabat terhadap kelompok rentan, termasuk tentang

bagaimana berbicara, bagaimana menolong lansia/anak-

anak/perempuan/penyandang disabilitas, dan lain-lain.

7. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada

kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada

di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini

kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa, yaitu mereka dalam keadaan

dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.

8. Memastikan adanya mekanisme formal (prosedur tetap/protap) untuk proses evakuasi

dan post-evakuasi untuk penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki

hambatan disabilitas (disabilitas fisik) atau yang dipasung/dirantai (disabilitas mental).

Kesehatan
1. Memastikan sosialisasi dan latihan kesehatan kepada petugas kesehatan termasuk

etika berinteraksi yang ramah penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

61

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

2. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan (kesehatan
dasar dan kesehatan klinis, serta kesehatan COVID-19), termasuk pelayanan
ambulans.

3. Memastikan dan mendukung adanya pemetaan area bencana (bersama RHA/rapid
health assessment).

4. Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang kesehatan
5. Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan

COVID-19, termasuk ruang bersalin.
6. Memastikan rujukan untuk layanan khusus penyandang disabilitas.
7. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan psikososial dan

pengobatan, termasuk COVID-19 dan berbagai penyakit kritis/kronis lainnya
(misalnya, ARV bagi ODHA, layanan kesehatan reproduksi/alat kontrasepsi, dan lain-
lain).
8. Memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak
menular.
9. Memastikan pemenuhan standar minimal bantuan Kesehatan.
10. Memastikan dukungan obat-obatan dari luar negri sudah sesuai dengan kondisi tropis
Indonesia dan tidak kadaluarsa.
11. Memastikan ketersediaan obat-obatan kepada penyandang disabilitas khususnya
untuk disabilitas mental dengan efek samping yang seringan mungkin.
12. Memastikan ruangan layanan kesehatan yang aksesibel (dengan menerapkan prinsip-
prinsip universal design) dan aman bagi kelompok rentan.
13. Memastikan adanya juru bahasa isyarat, jika harus tersedia.
14. Memastikan dan mendukung pengadaan alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas
(yang adalah penyandang disabilitas sebelum dan sesudah kejadian bencana) dan
bagi lansia sesuai dengan ragam disabilitas dan tingkatan hambatannya.
15. Memastikan dan mendukung penegakkan protokol kesehatan di seluruh wilayah
terdampak, termasuk tempat pengungsian.
16. Memastikan tim kesehatan memahami cara berinteraksi dengan kelompok rentan,
terutama penyandang disabilitas.
17. Memastikan adanya sistem pemilahan dan pengolahan limbah medis dan non-medis,
termasuk limbah masker sekali pakai agar tidak menjadi salah satu sumber penularan
COVID-19 dan pencemaran lingkungan.

Layanan Dukungan Psikososial

1. Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan dukungan psikososial.
2. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok

rentan.
3. Memastikan adanya bimbingan konseling yang sesuai dengan konteks disabilitas.
4. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan.
5. Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak dan remaja.
6. Memastikan rujukan kepada layanan kesehatan untuk kasus-kasus trauma yang

membutuhkan layanan lebih lanjut.

62

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Pendidikan

1. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang inklusif dan
aman dalam situasi darurat, termasuk terkait aksesibilitas fisik untuk sarana dan
prasarana pendidikan.

2. Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain
yang aman dan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

3. Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam penanganan bidang
pendidikan.

4. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang tidak
menimbulkan risiko peningkatan jumlah kasus COVID-19 (seperti misalnya
pengaturan jadwal pertemuan tatap muka).

Pengungsian

1. Memastikan dan mendukung penegakan protokol kesehatan COVID-19 semua
kegiatan.

2. Memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan COVID-19
yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) dan
secara informasi sehingga dapat menjangkau dan dijangkau oleh semua orang,
terutama kelompok rentan (penyandang disabilitas dan lansia).

3. Memastikan dan mendukung fasilitas isolasi/karantina COVID-19 yang aman dan
aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok
rentan.

4. Memastikan dan mendukung assessment (pendataan) pengungsi maupun yang tidak
mengungsi tetapi korban (penyintas) dan kelompok rentan serta verifikasi dan
pemutakhiran data berkala dengan menggunakan sistem data terpilah (berdasarkan
jenis kelamin, umur, ragam disabilitas, dan komorbid/penyakit kronis).

5. Mendukung pendistribusian bantuan pangan-sandang, salah satunya adalah dengan
memastikan sandang yang diterima memang layak pakai.

6. Mendukung pengelolaan dapur umum yang sesuai dengan nutrisi dan pola makan
pengungsi (terutama bagi bayi, balita, anak-anak, lansia, orang dengan diabetes, dan
lain-lain).

7. Memastikan dan mendukung penyediaan dan pendirian penampungan darurat (titik-
titik pengungsian) yang bermartabat, aman, dan aksesibel (dengan menerapkan
prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok rentan.

8. Memastikan dan mendukung pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK yang
aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi
kelompok rentan, dengan jumlah yang mencukupi dan sesuai rasio, tidak terlalu jauh
dari tempat pengungsian, dan dipisahkan antara MCK untuk perempuan dan untuk
laki-laki.

9. Memastikan dan mendukung pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik
pengungsian yang bermartabat, aman, dan aksesibel (dengan menerapkan prinsip-
prinsip universal design) bagi kelompok rentan.

63

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

10. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan
secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas terkait protokol
kesehatan COVID-19.

Air Bersih dan Sanitasi

1. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan
kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga.

2. Memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya,
termasuk moda transportasi dan penjadwalan untuk membawa air (bila sumber air
jauh dari tempat pengungsian).

3. Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar
kesehatan dan standar minimal bantuan.

4. Memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang
berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat,
pengendalian sektor serta pembuangan tinja.

5. Memastikan penempatan titik-titik distribusi air yang aksesibel (dengan menerapkan
prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok rentan dan dekat dari tempat
pengungsian dan memastikan pengaturan/penjadwalan pengambilan air di titik-titik
distribusi air, bila diperlukan.

6. Memastikan adanya sistem pemilahan dan pengolahan limbah medis dan non-medis,
termasuk limbah masker sekali pakai agar tidak menjadi salah satu sumber penularan
COVID-19 dan pencemaran lingkungan.

Sarana dan Prasarana

1. Memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi
bencana yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design),
dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.

2. Memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses
transportasi: Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses
jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak.

3. Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/tenda yang aman, aksesibel
(dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok
rentan dan perempuan.

4. Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara
yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan
inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.

5. Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara yang aman, aksesibel
(dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok
rentan dan perempuan.

6. Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan
sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal
design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.

7. Memastikan dan mendukung penyiapan pasokan energi yang memadai.

64

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

8. Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda yang aman, aksesibel (dengan
menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan
perempuan.

9. Memastikan adanya sarana dan prasarana yang mengakomodir aksesibilitas,
termasuk informasi komunikasi yang dapat diakses (audio visual teks)

10. Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/membangun
tenda dan infrastruktur pendidikan lainnya untuk kegiatan belajar mengajar yang
aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif
bagi anak berkebutuhan khusus.

11. Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.
12. Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung
13. Memastikan dan mendukung pembuatan sistem kependudukan yang tidak rumit bagi

penyintas, terutama agar dapat mengakses layanan dan bantuan karena hilangnya
dokumen-dokumen kependudukan pendukung (seperti misalnya KTP dan kartu
keluarga).
14. Memastikan adanya bimbingan konseling yang sesuai dengan konteks disabilitas.
15. Memastikan tersedianya akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan
penyandang disabilitas, misalnya, guru khusus dan pembimbing bayangan).
16. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara yang menerapkan prinsip-
prinsip universal design.
17. Memastikan proses pembangunan kembali atau pembangunan sementara berbagai
sarana dan prasana public dilakukan dengan tetap menerapkan atau menegakkan
protokol kesehatan COVID-19.
18. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara memperhitungkan
kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk melakukan
kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian.

4.4.9 Logistik

a. Unit Peralatan
1. Memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan
proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase menuju
pemulihan.
2. Memastikan ketersediaan tenda posko, pos kesehatan, hunian sementara yang
aksesibel dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design, dapur umum
hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.

b. Unit Transportasi
1. Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk
memastikan kebutuhan transportasi kabupaten/kota.

2. Penyiagaan dan pengerahan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada
baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk SKPDB Provinsi dan sesuai
kebutuhan kabupaten/kota.

65

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

3. Mengkoordinasikan sumber daya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik
strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan
moda transportasi.

4. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk
mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.

c. Unit Pergudangan
1. Memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan
makanan dll untuk korban bencana.

2. Memastikan ketersediaan logistik di masing-masing gudang kabupaten/kota.

3. Memastikan masing - masing gudang menerapkan SOP logistik.
4. Memastikan pengelola melakukan pengadministrasian logistik dengan baik.
5. Memastikan dukungan barang-barang dari dalam negeri dan luar negeri untuk

dikonsumsi dan barang-barang habis pakai sudah sesuai dengan kondisi tropis
Indonesia dan tidak kadaluarsa, (misalnya, makanan kaleng, popok bayi, dan lain-
lain).
d. Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi
1. Mendata kesenjangan yang muncul dalam kebutuhan pangan dan nutrisi
penyintas yang muncul dari setiap Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten
Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong yang terdampak.
2. Memastikan tersedia anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi.
3. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan nutrisi.
4. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam bentuk makan dan atau
masakan yang disediakan oleh dapur umum.
5. Memastikan pemenuhan bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk
khusus.
6. Melakukan suatu manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian,
termasuk pemisahan peralatan masak dan makan bagi orang yang terkonfirmasi
COVID-19.
7. Membuat dapur khusus untuk semua tim penyelamat.
8. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas
dan kelompok rentan lainnya.
9. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk
memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang
disabilitas.
e. Unit Kesehatan
1. Memastikan tersedia data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan
kesehatan, pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.
2. Mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat,
perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-
19.
3. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas
dan kelompok rentan lainnya.

66

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

4. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk
memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang
disabilitas.

f. Hunian dan Bantuan Non-Pangan
1. Memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda,
barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat
tinggal sementara dan menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 untuk
mencegah klaster baru dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip universal design.
2. Memastikan terpenuhinya bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat
hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan
alat perkakas.
3. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas
dan kelompok rentan lainnya.
4. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk
memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang
disabilitas.
5. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara yang menerapkan
prinsip-prinsip universal design.
6. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara memperhitungkan
kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk melakukan
kegiatan rumah tangga utama (misalnya: mengambil air) dan kegiatan terkait mata
pencaharian.

4.4.10 Administrasi dan Keuangan

1. Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar
2. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan
3. Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan
4. Menyiapkan bahan pengkordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan
5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan
6. Memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel

4.4.11 Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB) merupakan perangkat
organisasi dalam penanganan kedaruratan bencana gempabumi yang memicu tsunami dan
likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19. Pos Pendukung memiliki fungsi
membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan
darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

a. Tugas-tugas Pos Pendukung PDB bantuan dari dalam negeri antara lain adalah:
1. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat
bencana yang diterima.
3. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
4. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB.

67

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

5. Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas
petunjuk komandan Posko PDB.

6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.

b. Kegiatan utama Pos Pendukung PDB bantuan dari luar negeri antara lain adalah:
1. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat
bencana yang diterima dan dikembalikan.
3. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan pengelolaan perizinan.
6. Melakukan pengembalian bantuan.
7. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos
Pendamping.
8. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos
Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status
keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
9. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau
Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko
Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
10. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau
Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko
Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
11. Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat
bencana yang berasal dari komunitas internasional.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional
atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang
diberlakukan.
13. Memastikan bahwa bantuan dari komunitas internasional berdasarkan jenis
barang (pangan dan non-pangan) dan tanggal kadaluarsa barang agar dapat
digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat terdampak.

4.4.12 Pos Pendamping

Pos Pendamping merupakan perangkat PDB yang berfungsi memastikan dan menjamin
berjalannya operasi pendukungan, perkuatan, dan pendampingan strategis dan taktis agar
penanganan kedaruratan bencana berjalan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten
Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan
efektivitas terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat, Pos
Pendamping berperan untuk melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya,
pengelolaan bantuan sumber daya, dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:

68

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

1. Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan
Posko PDB kabupaten/kota.

2. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana.

3. Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional
atau BNPB jika diperlukan.

4. Mempersiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan.
5. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB

sesuai kebutuhan.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada

perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

Instruksi Koordinasi

a. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempabumi yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi
Akibat Sesar Palu Koro dengan Adaptasi Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi
Tengah

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat
langsung dari bencana gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi akibat Sesar
Palu Koro dengan adaptasi COVID-19. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan
data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan
mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder
dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet,
dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

Apa : Jenis bencana
Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
Di mana : Tempat/lokasi/daerah bencana
Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana, dan kerusakan prasarana
Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Analisis akibat langsung dari kejadian gempabumi yang memicu tsunami dan
likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi pandemi COVID-19 dilaporkan
kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dipergunakan sebagai pertimbangan
Penetapan Status Bencana.

b. Penetapan Status/Tingkat Bencana
Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Sulawesi
Tengah dengan mempertimbangkan:

69

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

1. Laporan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah atas hasil pengkajian cepat akibat
bencana gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro
dengan adaptasi COVID-19.

2. Pertimbangan dan masukan dari pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala,
Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong serta parapihak dalam forum rapat
dengan instansi/lembaga/organisasi.

3. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi
Sulawesi Tengah.

4. Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi rencana
kontingensi melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian
yang ada untuk menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.

5. Surat Keputusan Gubernur sekaligus juga sebagai keputusan untuk mengaktivasi
Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Tengah dan
personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukungan
penanganan kedaruratan bencana bencana gempabumi yang memicu tsunami
dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19.

6. Surat Keputusan Gubernur sekaligus juga memastikan dan menegaskan
pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai pengampu utama penanganan
kadaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk oleh
masing-masing bupati/walikota.

7. Surat Keputusan Gubernur juga sekaligus memastikan penggunaan anggaran
untuk penanganan kedaruratan bencana.

c. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan
Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

d. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempabumi Memicu
Tusnami dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro dengan Adaptasi Pandemi COVID-
19.

e. Pengorganisasian Satuan Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Memicu
Tsunami dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro dengan Adaptasi Pandemi COVID-
19.

70

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukungan penanganan darurat bencana Gempabumi
Memicu Tsunami dan Likuefaksi pada Situasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah
adalah sebagai berikut:

a. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Sulawesi
Tengah dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial
dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta,
lembaga sosial dan masyarakat umum)

b. Jika sumberdaya keuangan Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencukupi dalam
penanganan bencana maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat meminta
bantuan pada Pemerintah Pusat.

c. Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah
provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat
bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat meminta dukungan penanganan
darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak
Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan
yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Tengah.

● Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan
Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah:

1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4) BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan surat

permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD).
5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan
belanja kepada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya
rencana kebutuhan belanja.

● Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka
BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap
Pakai:
1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3) Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP)
ke BNPB.
4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
7) Kepala BPBD Sulawesi Tengah berwenang mengelola bantuan
Dana Siap Pakai (DSP).

e. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi
Memicu Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai
berikut.

No Jenis Sumber Keuangan Penanganan Darurat
Bencana Gempabumi Memicu Tsunami dan
1 APBN
2 APBD Provinsi Likuefaksi
3 Swasta Dana Siap Pakai: BNPB
4 NGO/CSO
5 Akademisi Belanja Tidak Terduga: Pemprov
6 Masyarakat
Donasi CSR

Donasi tidak mengikat

Donasi tidak mengikat

Donasi tidak mengikat

Logistik

Pengerahan sumber daya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
1. Terkait hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah
mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke
lokasi bencana.

72

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia atau pemenuhan kebutuhan itu tidak
memadai, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersangkutan dapat
meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.

3. Apabila Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki ketersediaan sumber daya atau
sumber daya yang ada tidak memadai, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.

4. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki
kemampuan sumber daya yang dibutuhkan, maka BPBD Sulawesi Tengah sesuai
dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi
pengiriman/memobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

5. Biaya yang ditimbulkan akibat dari pengerahan bantuan ini ditanggung oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana
dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang
dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, maka BNPB dapat
membantu melalui pola pendampingan.

8. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya
pengiriman, jasa tenaga pengangkutan, dan dukungan peralatan tanggap darurat
bencana.

73

BAB VI PENGENDALIAN

Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Akibat Sesar Palu Koro Provinsi Sulawesi
Tengah dipimpin Gubernur/Wakil Gubernur4 atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

6.1.1 Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pos
Komando(Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk
mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
penanganan darurat bencana yang berkedudukan di xxxxx Provinsi Sulawesi Tengah.

6.1.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut
Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukungan penanganan darurat
bencana kepada SKPDB Kabupaten/Kota, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB
di masing-masing Pos Komando Kota Palu, Pos Komando Kabupaten Donggala, Pos
Komando Kabupaten Sigi, dan Pos Komando Kabupaten Parigi Moutong.

Tabel 6.1 Koordinat Pos Lapangan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan
Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten/Kota Pos Lapangan Koordinat

Kota Palu
Kabupaten Donggala
Kabupaten Sigi
Kabupaten Parigi Moutong

4 Instruksi Presiden Jokowi dalam Rakornas PB 2019 (https://bnpb.go.id/berita/6-enam-arahan-presiden-joko-
widodo-saat-rakornas-pb-2019-di-surabaya-2-febuari-2019), diakses 30 Oktober 2021.

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

6.1.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung
berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan
darurat bencana, baik bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pos Pendukung
berkedudukan di:

Tabel 6.2 Lokasi dan Koordinat Pos Pendukung

Pos Pendukung Lokasi Koordinat
Pos Pendukung 1
Pos Pendukung 2
Pos Pendukung 3
Pos Pendukung 4
Pos Pendukung 5
Pos Pendukung 6
dst

6.1.4 Pos Pendamping
Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk
mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap
darurat, berkedudukan di xxxxxxxxxxx.

Kendali

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya berupa
sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya logistik dan operasi penanganan
darurat bencana.

Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. Pertemuan koordinasi
ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1
(satu) kali setiap hari selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati.
Pertemuan koordinasi membahas laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan
mendiskusikan alternatif-alternatif solusi.

75

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Komunikasi

a. Radio
1. Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk BNPB adalah 11.473.5 MHz. Penggunaan frekuensi ini
diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.
2. Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater
170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.
Penggunaan frekuensi diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.

b. Telepon:
c. Email:
d. Faksimile:
e. Website:

76

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dijaga kekiniannya, maka diperlukan komitmen dari
semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan
Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam
sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam rangka memperkuat dan mengikat
partisipasi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam
lembar komitmen dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Latihan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di
bawah ini. Uji latih kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai
untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja
peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

7.2.1 Simulasi Rapat Koordinasi
Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat
daerah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
b. Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana kontingensi.
c. Kesiapan masing-masing bidang terhadap situasi tersebut.
d. Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya
e. Sebagai catatan untuk menyesuaikan rencana kontingensi.

7.2.2 Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko
Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang
terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi
posko ini bertujuan memastikan:

 Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kontingensi, baik
perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang digunakan. Lihat lampiran C -
Jaring Komunikasi.

 Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya,
untuk menghitung waktu tempuh dan jenis rekayasa lalu lintas apa yang harus
diterapkan, jika diperlukan.

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

7.2.3 Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang
Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk
menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan
dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Provinsi Sulawesi
Tengah. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana
kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan
siapa yang dapat dihubungi.

78

LAMPIRAN

Lampiran 1. Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi
Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan
Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi
Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
Lembar No.____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : __________________
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : __________________

RENCANA OPERASI:
PENANGANGAN KEDARURATAN GEMPABUMI YANG MEMICU TSUNAMI DAN
LIKUEFAKSI DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : _________________________________________

PENUNJUKAN: : Nasional/Wilayah/Daerah
1. Peta : __________________________ (skala peta)
2. Skala : __________________________ (tahun pengeluaran peta)
3. Tahun : _______ WITA
4. Daerah Waktu : __________________________ (landasan hukum
5. Landasan Hukum
pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami

Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid 19 Provinsi
Sulawesi Tengah

DAERAH WAKTU : WITA SULAWESI
SANDI OPERASI : GEMPA MEMICU TSUNAMI DAN LIKUEFAKSI
TENGAH DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19
SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari Informasi
Bencana)
1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana,
korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi
dan dampak sosial.
2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi
dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok
Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Memicu Tsunami
dan Likuefaksi Akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi pandemi COVID-19
melaksanakan operasi pendukungan, pendampingan, dan penguatan kepada Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kota Palu, SKPDB Kabupaten
Donggala, SKPDB Kabupaten Sigi, dan SKPDB Kabupaten Parigi Moutong dalam
melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan
kebutuhan dasar warga terdampak bencana gempabumi yang memicu tsunami dan
likuefaksi akibat Sesar Palu Koro, serta kesiapan pelayanan penanganan warga
terkonfirmasi COVID-19, mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari, di Kota Palu, Kabupaten
Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan pengerahan sumber
daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para
pihak di tingkat nasional maupun internasional.

SKPDB Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan fungsi pendukungan dan
pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana
(Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 14 hari atau dapat lebih
singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan
efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian,
koordinasi, penguatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, upaya pencegahan, dan
penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan
bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan.
Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi kelompok rentan dengan
melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta
penyakit bawaan/komorbid), mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas
informasi bagi kelompok rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari
bencana dapat diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan
ketika terjadi bencana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan
juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam fase
tanggap darurat bencana.

3. Pelaksanaan
a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi
Lihat BAB IV SUB BAB 4.1
b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.
Lihat BAB IV SUB BAB 4.2, SUB BAB 4.3, SUB BAB 4.4

80

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

c. Instruksi dan Koordinasi.
Lihat BAB IV SUB BAB 4.5

d. Administrasi dan Logistik
Lihat BAB V

e. Pengendalian
Lihat BAB VI

f. Penutup
Tanggal ______________(penetapan)
Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :
A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
C. Penjabaran tugas pejabat operasi
D. Jaring Komunikasi
E. Rencana Dukungan Anggaran

81

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Lampiran 2. Susunan Tugas

No Tugas/Posisi Institusi/Lembaga
1 Komandan PDB
2 Wakil Komandan PDB Pemimpin
3 Humas Pendukung
Pemimpin
4 Sekretariat Pendukung
Pemimpin
5 Humas, Informasi dan Pendukung
Koordinasi Pemimpin
Pendukung
6 Keamanan dan Pemimpin
Keselamatan Pendukung
Pemimpin
7 Perwakilan Lembaga Pendukung
dan Instansi Pemimpin
Pendukung
8 Sekretariat Pemimpin
Pendukung
9 Perencanaan Kota Palu
Kabupaten
10 Operasi Donggala
Kabupaten
Pos Lapangan Sigi
Kota/Kabupaten Kabupaten
Parigi
SAR dan Evakuasi Moutong
Pemimpin

82

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

No Tugas/Posisi Institusi/Lembaga

Kesehatan Pendukung
Pemimpin
Layanan Dukungan Pendukung
Psikososial Pemimpin
Pendidikan Pendukung
Pemimpin
Pengungsian Pendukung
Pemimpin
Air Bersih dan Sanitasi Pendukung
Pemimpin
Sarana dan Prasarana Pendukung
yang Inklusif Pemimpin
Logistik Pendukung
Pemimpin
Administrasi dan Pendukung
Keuangan Pemimpin
Pos Pendukung Pendukung
Pemimpin
Pos Pendamping Pendukung
Pemimpin
9 Logistik Pendukung
Pemimpin
Peralatan Pendukung
Pemimpin
Transportasi Pendukung
Pemimpin
Pendukung

83

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

No Tugas/Posisi Institusi/Lembaga

Pergudangan Pemimpin

Pendukung

Kesehatan Pemimpin

Pendukung

Hunian dan Bantuan Pemimpin
Non Pangan Pendukung

10 Administrasi & keuangan Pemimpin

Pendukung

84

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Lampiran 3. Jaring Komunikasi

Jaring Komunikasi pada saat Tanggap Darurat:
a. Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
b. Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi dengan BNPB
dan posko lapangan
c. Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan BPBD
provinsi dan Posko
d. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, Lembaga
atau Dinas terkait disesuaikan setiap tingkat provinsi/kabupaten

85

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi
Pandemi Covid-19

Konfigurasi Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut:

86

Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan S

Ketersediaan Sumber Daya Jumlah
Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No Jenis Keahlian
Administrasi dan Sekretariat

Publikasi dan Informasi
Perencanaan dan Pendataan

Operasi Tanggap Darurat
Penilaian Awal

Pencarian dan Evakuasi

Sumberdaya Kontak Keterangan

Lokasi Personil

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu T

No Jenis Keahlian Jumlah
Pelayanan Kesehatan
Pengungsian
Logistik
Pasca Bencana

8

Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Lokasi Personil Kontak Keterangan

88

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu T

Ketersediaan Peralatan Jumlah Kondisi

No Peralatan
Kendaraan Roda 4

Alat Berat

Kendaraan Penyedia Air
Kendaraan Dapur Umum
Kendaraan Pelayanan Kesehatan

8

Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Lokasi Kontak Keterangan

89

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu T

No Peralatan Jumlah Kondisi
Kendaraan Roda 2

Kendaraan Air
Peralatan Penyelamatan
Peralatan Pengungsian

9

Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Lokasi Kontak Keterangan

90

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu T

No Peralatan Jumlah Kondisi
Peralatan Publikasi dan Informasi
Tempat Pelayanan Kesehatan
Gedung

9

Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Lokasi Kontak Keterangan

91

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu T

Ketersediaan Bahan/Sediaan (Habis Pakai)

No Jenis Jumlah Satuan Kondisi
Obat Obatan

Pangan
Perlengkapan
Persediaan Alat

9

Tsunami dan Likuefaksi Dalam Situasi Pandemi Covid-19

i Lokasi Kontak Keterangan

92

Draft – Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu T

Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya

Tanggap Darurat

NO. TUGAS/KEGIATAN SUMBERDA
(* KEGIATAN POKOK)
KATEGORI JENIS K

1

Manusia:

Peralatan:

Bahan:

2
Manusia:
Peralatan:

Bahan:

3
Manusia:
Peralatan:

Bahan:

4
Manusia:
Peralatan:

Bahan:

9