19. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebencanaan

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KEBENCANAAN

DRS. NYOTO SUWIGNYO, MM
Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah

PEMBANGUNAN DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DAERAH merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
(UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH)

Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan Daerah dalam
rangka: 1) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 2) kesempatan
kerja, 3) lapangan berusaha, 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

dan daya saing Daerah.

ILUSTRASI KONSEP URUSAN KONKUREN MENJADI

DARI

X =+ +✓

KONSEPSI KONSEPSI
PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PENGANGGARAN
YANG BERORIENTASI YANG BERORIENTASI
PADA KINERJA (HASIL)
XPADA FUNGSI
✓BERDASARKAN

KEWENANGAN

ALUR KEBIJAKAN REHABILITASI
REKONSTRUKSI

UU 24/2007 PP 21/2008 Penyelenggaraan Permendagri 46/2008 OTK BPBD
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Pasal 24 unsur pelaksana Pasal 1 unsur pelaksana tugas dan fungsi
penanggulangan bencana Pasal 60 kegiatan rehabilitasi penanggulangan bencana
daerah mempunyai tugas dilaksanakan oleh SKPD yang Pasal 5 fungsi BPBD:
secara terintegrasi yang dikoordinasikan oleh kepala 1) perumusan dan penetapan kebijakan
meliputi: prabencana, saat BPBD penanggulangan bencana dan penanganan
tanggap darurat dan pasca Pasal 79 kegiatan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ,
bencana rekonstruksi dilaksanakan efektif dan efisien
oleh SKPD yang 2) pengkoordinasian pelaksanan kegiatan
dikoordinasikan oleh BPBD penanggulangan becana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh
UU 23/2014 Pemerintahan Daerah Pasal 11 fungsi unsur pelaksana: pengoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksana
Pasal 13 Prinsip konkuren: akuntabilitas, efisiensi dan Pasal 14 fungsi pelaksana dilaksanakan secara
eksternalitas terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya
Pasal 17 Unsur pelaksana terdiri atas Kepala,
Pasal 16 Pemerintah Pusat berwenang untuk Sekretaris, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
menetapkan NSPK dan melaksanaan binwas Bidang kedaruratan dan logistic, Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NSPK menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren 4

ALUR KEBIJAKAN REHABILITASI
REKONSTRUKSI

PP 18/2016 Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Unsur Penunjang
BPBD ?
Pasal 24 dan Pasal 26 Badan Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Unsur penunjang mempunyai
tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi
penunjang.
Fungsi Penunjang:
1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN KEBENCANAAN PROVINSI
(Kepmendagri 050-5889/2021)

1 Program, 4 Kegiatan, 26 Sub Kegiatan, contoh:

:1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 05 03 1.01 Pel a yanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

1 05 03 1.01 01 Penyus unan Kajian Risiko Bencana Provi nsi Ters edianya Dokumen Ka jian Risiko Bencana ya ng Sah dan Legal Juml ah Dokumen Kajian Risiko Bencana ya ng Dilegalisasi Dokumen
Ora ng
1 05 03 1.01 02 Sosialisasi, Komuni kasi, Informasi dan Edukasi (KIE)dKTeeartnseerEaddmiaunpkinalasyianRaKPwaebarsunopBnaeitlenuncan/nKtouaktLainMdtaealsnadKmuabkMuunpegamtebPnee/rniKkinoatgnakaKtoamnuKneikmasaim, Ipnufoanrmdaasni,JRuamwlaahn Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KI E
Ra wan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota Dokumen

1 05 03 1.02 Pela yanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Ora ng
Be n cana
Dokumen
1 05 03 1.02 01 Penyus unan Rencana Penanggulangan Bencana Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Sah danJumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Uni t

Lega l di l egalisasi Dokumen
Ka wa san
1 05 03 1.02 02 Pel a tihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Terlaksananya Dukungan Peningka tan Kemampuan dan Ketera mpilan
Ora ng
Apa ra tur Provi nsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyelenggara kan danJumlah Apa ra tur Provinsi dan Kabupaten/Kota ya ng Memperoleh Dokumen
Memberi kan Pelatihan Pencegahan dan Mi tigasi Bencana ya ng DampakPel a tihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana La poran
Keja diannya Berpotensi menjadi Urusan Provi nsi Dokumen

1 05 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan SaranaTersdianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sa ranaJumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Pra s arana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pra s arana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sa ra na Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1 05 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Pe rlin dun gan danTers edianya Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana Juml ah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana
Kes iapsiagaan Bencana

1 05 03 1.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegia tan PembangunanPJuemmlbaahn Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegia tan
ya ng Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana gunan ya ng Mempunyai Risiko Ti nggi Meni mbul kan

Be n cana

1 05 03 1.02 06 Pengua tan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan danTerlaksananya Pengua tan Kapasitas Kawasan untuk Pen ce gahan danJumlah Kawasan ya ng Di tingka tkan Kapasitasnya dalam
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Kes iapsiagaan Bencana Kes iapsiagaan Bencana

1 05 03 1.02 07 Pena nganan Pascabencana Provi nsi

1 05 03 1.02 08 Pen ge mban gan Kapasitas Tim Reaksi Cepa t (TRC)Meningka tnya Kemampuan Teknis dan Mana jerial Personil TRC Tin gka tJKuampalashitasPe rsonil TRC Tingkat Provinsi yang Dike mban gkan
Be n cana Provi ns i Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Teknis dan Mana jerialnya Dalam Melaksanakan

Pena nganan Awal Darurat Bencana

1 05 03 1.02 09 Penyus unan Rencana Kontijensi Ters edianya Dokumen Rencana Kontinjensi Juml ah Dokumen Rencana Kontinjensi

1 05 03 1.02 10 Gl a di Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terl aksananya Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Pri oritas Provi nsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana
Pri ori tas Provinsi

1 05 03 1.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Keda rura tanTersusunnya Dokumen Rencana Pe nanggulan gan Keda ruratan BencanaJumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Keda rura tan Bencana
Be n cana (RPKB) ya ng sah dan legal (RPKB) ya ng dilegalisasi

PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN KEBENCANAAN PROVINSI
(Kepmendagri 050-5889/2021)

1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1 05 03 1.03
1 05 03 1.03 Bencana
1 05 03 1.03
01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/WabahTerlaksananya koordinasi RZeosopnoonsisCPerpioartitaKsejadianJKPureijmoardliaitahans laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Laporan
1 05 03 1.03 Zoonosis Prioritas Luar Biasa Penyakit/Wabah Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Laporan
1 05 03 1.03 Laporan
1 05 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Respon Cepat Penanganan DaruratJumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat
Orang
Bencana Penanganan Darurat Bencana Laporan
Laporan
03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi KorbanTBmeearnulacpakunsnaanMkaeenmTyeaimnUdppaaahtykyaaannungKtAoumrkbaaMnnenBeemncuaknaan,DMarei nLooloknasg,idJaunmlEavhakLuaapsoiraKnorbPaenlaBkseanncaaanna Pencarian, Pertolongan
Bencana

04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan EvakuasiTerdistribusinya Logistik Penyelamatan dan EvakuasiDJuismtrliabhusi Korban Bencana yang Mendapatkan
Korban Bencana Korban Bencana Logistik Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana

05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan DaruratKTeormlaaknsdaonanPyeananPgeanngaenrahDanarudraatn BPeenncgaonrgaanTisinasgikaantJKuommlaanhdo Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem
Bencana Provinsi, Penanganan Darurat Bencana

06 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/WabahTerlaksananya Respon Cepat Bencana Non AlamJumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana
Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Penyakit Epidemi/Wabah Penyakit

1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1 05 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan BencanaTersedianya Regulasi Pendukung PenyelenggaraanJumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Dokumen
Daerah
Penanggulangan Bencana di Daerah Penanggulangan Bencana di Daerah

1 05 03 1.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Tersedianya Dokumen Tata Kelola KelembagaanJumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Dokumen

Bencana Daerah Daerah

1 05 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalamTerlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga danJumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Dokumen
Penanggulangan Bencana Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

1 05 03 1.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem InformasiTersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Dokumen
Kebencanaan

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanTerlaksananya Pembinaan dan PengawasanJumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

1 05 03 1.04 05 Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diPenyelenggaraan Penanggulangan BencanaPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana Laporan
1 05 03 1.04 Keluarga
Wilayah Provinsi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

06 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap BencanaJumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga

Alam Tanggap Bencana Alam

Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan PascaJumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca

1 05 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danBencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Dokumen

Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN KEBENCANAAN KAB/KOTA
(Kepmendagri 050-5889/2021)

1 Program, 4 Kegiatan, 26 Sub Kegiatan, :

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota

1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko BencanaTersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Dokumen
Kabupaten/Kota yang Dilegalisasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan

1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, I nKfaobrmupaastie nda/Kn oEtaduk(PaesriAJETyaeendnnruclgiaaksmkaTsBsaianienngn(gaycKaanaIlnnEyaga)d)iARSSDdoaesaawcieaaadrlrniaiashKaBTasRaewi,tnaaacKwspaoaanmMnnauuTBKnkeeamiankbcpakuaasepnitp,aaaTtIdienSnanfego/sgPrKumaeloannatidsayuJiaedd(PnuaeiknsrKEdSATaiodnatsubcaiaDukapmpalaiasseMatiarneuasnhki,/ayKaRknoK(eatKgaopwImaEa(Ad)PnudaenariPBkeJeadennsiRndic,iauasKwndauaBaIwnneknafSoysceraaamsnnnuagaaBs)iTiTeSeinnemJccgedaapgnanraainaaslt Orang

(KIE) Rawan Bencana
Jenis Bencana)

Tinggalnya

1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan BencanaTerlaksananya Penyusunan Rencana PenanggulanganJumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Dokumen

Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota Bencana yang Dilegalisasi

1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaTBeernlcaaknsaanuannytuak Pelatihan e Pencegahan dan MitigasiJumlah Warga Negara dan Aparatur yang Orang
Kabupaten/Kota Warga N gara maupun Aparatur diMengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Kawasan Rawan Bencana Bencana

1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan TPeernhyaeddaiapanBeSnacraannaaTTdaeenrrhseaddPiaeapnnyyeadiaDaonkumSaernanaHasPirl asPaernagneandaKleisainapBsOeinapecgaaranasnaiOKJuepsmeiralaapshsiiadgaaDnaonkPuemneyendTiaearHhnaasdSiaalpranPae ngendalian Dokumen

Prasarana Kesiapsiagaan Prasarana
Kabupaten/Kota Bencana

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Te rse dianya Peralatan Perlindungan dan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Unit
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana I ndividu Warga Negara, Keluarga, maupun
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Petugas

1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Analisis RiMsiekmo pBuennycaai naRipsaikdoaJpMauedmmalpauhnyDKaoei gkiuamRtaiesnnikoAnPaTeliminsgbisgainRgiusMnikeaonnimBebnucylkaaannnga Dokumen
Bencana
Kegiatan Pembangunan yang
Tinggi Menimbulkan Bencana

1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untukPTeernlacekgsaahnaannyadaPnenguKaetsaianpsKiaagpaaasnitas Kawasan untukJumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kawasan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kapasitasnya dalam Pencegahan dan

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan Bencana

1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN KEBENCANAAN KAB/KOTA
(Kepmendagri 050-5889/2021)

1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Ti m Reaksi Cepat (TRC) Bencan aMeningkatny a Ke mampuan Teknis dan Man ajerial TRC TingkatJumlah Personil TRC yang Dikemb angkan Kap asitas O rang

Kabupaten/Kota Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Teknis dan Manajerialnya

1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi Tersedianya Dokumen Renca na Kontinjensi un tuk Se tiap Bencana Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen
Prioritas di Daerah

1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Ter hadap Bencana un tuk Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi O rang

Bencana prioritas di Daerah Kesiapsiagaan

1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tersedianya Dok umen Rencana Penangg ulangan Kedaruratan Jumlah Dokumen Renc ana Pen anggulang an Kedaruratan Dokumen

Bencana (RPKB) Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi

1 05 03 2.02 12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatih an Keluarga Keluarga
Tanggap Bencana Alam

1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Lu ar Biasa Penyakit/Wab ah Zoonosis Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar BiasaJumlah Lapor an Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Laporan

Prioritas Penyakit/Wabah Prioritas Biasa Penyakit/Wabah Prioritas

1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Respon Cepat Darur at Bencana Penangana n A wal Jumlah Dok umen S K Penetapan S tatus Dar urat Bencana Dokumen
Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam dan SKPDB y ang Di tetapkan P aling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat

1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evaku asi Korban Bencan aMTeermlaiknsdaanhaknayna Upaya untuk Mene muk an, Menolong, ma up un Jumlah Korban yang Berhasil Dite mukan, Di tolong, dan O rang
Kabupaten/Kota yang Aman Korb an Bencan a Dari Lok asi Bencana ke Temp a t Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana

1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Ko rban Bencan aTerdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Ev akuasi Ko rban Jumlah Korb an Bencana yang Mendapatkan Distribusi O rang

Kabupaten/Kota Bencana Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Penger ahan dan Pengorganisasian Komando Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Laporan

Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi, Penanganan Darurat Bencana

1 05 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Terlaksananya Respon Cepat Bencana No n Alam Epide mi/ W abah SK Penetap an S tatus Darur at Bencan a dan SKP DB yang Dokumen
dalam Penang anan Aw al untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Ditetap k a n Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil
Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam Doku men Lapor an Investigasi KLB dan Epidemiologi
Terpadu

1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggar aan Pen anggulang an Jumlah Dok umen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Dokumen

Bencana di Daerah Penanggulangan Bencana di Daerah

1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembag aan Bencana Dokumen
Daerah

1 05 03 2.04 03 Kerja Sama an tar Le mbag a dan Kemi traan dalam Penangg ulanganTerlaksananya Kerja S ama an tar Le mbaga dan Kemi traan dalamJumlah Dokumen Kerja Sama an tar Le mbaga dan Dokumen

Bencana Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

1 05 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Dokumen

1 05 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Penangg ulanganTerlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Lapor an Hasil Binwas Penyelenggaraan Laporan

Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana

Tersedianya Doku men Penang anan PascabencanaJumlah Dokumen Pen angan an P ascab enca na
Kebutuhan Pasca
1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca BencanaKabupaten/Ko ta Melalui Pengkajian Rehabilitasi dan Dokumen

(JITU PASNA) Rencan a Reh abilitasi dan Rekons truksi PascaBencana (JI TU PASNA) Rencana

Bencana (R3P) Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

KODE TUMBUH DAN CONTOHNYA – Pergeseran Kode Sub Kegitan

Urusan Trantibumlinmas- Kebencanaan

URUSAN/UNSUR N OMEN KLATUR KIN ERJA IN DIKATOR SAT UAN
BI D ANG
URUSAN/

BIDANG UNSUR
PROGRAM

KEGIATAN
SUB

KEGIATAN

1 05 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Provinsi

1 05 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi KINERJA INDIKATOR DAN SATUAN: KOSONG

UR USAN /UN SUR NOMENKLATUR KIN ERJA IN DIKATOR SAT UAN
BIDANG URUSAN/

BIDANG UNSUR
PR OGR AM

KEGIATAN
SUB

KEGIATAN

1 05 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN Pindah
DAN KETERTIBAN UMUM kegiatan

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana

Jumlah Dokumen Pengkajian

Tersedianya Dokumen PengkajianKebutuhan Pasca Bencana (JITU

1 05 03 1.04 07 Penanganan Pascabencana Provinsi Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Dokumen
PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danRehabilitasi dan Rekonstruksi

Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Pasca Bencana (R3P) yang

Disusun

Pergeseran Sub Kegiatan “Penanganan Pascabencana Provinsi” yang semula berada pada Kegiatan “Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Provinsi”, digeser ke kegiatan “Penataan Sistem DasarPenanggulangan Pascabencana Provinsi” sehingga kode sebelumnya

menjadi kode tumbuh (tidak digunakan lagi secara bertahap)

PAGU PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RKPD PROVINSI TAHUN 2022

(Sumber: SI PD 2022)

NO. PROVINSI JUMLAH PAGU (Rp) NO. PROVINSI JUMLAH PAGU (Rp)
1 Aceh 31.390.895.534 18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.044.267.490
2 Provinsi Sumatera Utara 31.210.055.090 19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.852.592.090
3 Provinsi Sumatera Barat 31.008.360.556 20 Provinsi Kalimantan Barat 4.256.445.400
4 Provinsi Riau 3.222.411.688 21 Provinsi Kalimantan Tengah 1.160.100.000
5 Provinsi Jambi 8.274.000.000 22 Provinsi Kalimantan Selatan
6 Provinsi Sumatera Selatan 12.672.262.000 23 Provinsi Kalimantan Timur 11.895.000.000
7 Provinsi Bengkulu 21.428.736.113 24 Provinsi Kalimantan Utara 3.025.825.700
8 Provinsi Lampung 2.933.518.800 25 Provinsi Sulawesi Utara 2.767.787.330
9 Provinsi Bangka Belitung 5.733.515.447 26 Provinsi Sulawesi Tengah 4.510.591.152
10 Provinsi Kepulauan Riau 5.412.795.348 27 Provinsi Sulawesi Selatan 3.705.000.000
11 Provinsi DKI Jakarta 57.319.585.538 28 Provinsi Sulawesi Tenggara
12 Provinsi Jawa Barat 17.299.696.022 29 Provinsi Gorontalo 100.073.460.000
13 Provinsi Jawa Tengah 12.404.000.000 30 Provinsi Sulawesi Barat 15.481.562.000
14 Provinsi DI Yogyakarta 22.712.745.000 31 Provinsi Maluku
15 Provinsi Jawa Timur 35.829.900.400 32 Provinsi Maluku Utara 2.996.098.000
16 Provinsi Banten 6.342.137.700 33 Provinsi Papua 3.353.793.000
17 Provinsi Bali 9.037.890.033 34 Provinsi Papua Barat 4.060.200.000
1.700.000.000

942.016.000
13.063.000.000

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

PEMBAGIAN URUSAN PUSAT DAN DAERAH BADAN DAERAH

Prinsip pembagian urusan konkuren dan Badan menyelenggarakan Fungsi:
kewenangan (pasal 13 UU 23/2014): 1. penyusunan kebijakan teknis
✓ Akuntabilitas 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis
✓ Efisiensi 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
✓ Eksternalitas
✓ Kepentingan strategis nasional dukungan teknis
4. pembinaan teknis
Perangkat daerah terdiri dari (pasal 5 PP 5. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas dan fungsinya
18/2016 ttg Perangkat Daerah):
• Sekretariat daerah Tugas Badan Daerah (PP18/2016) membantu gubernur
• Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan:
• Inspektorat ✓ perencanaan;
• Dinas ✓ keuangan;
• Badan ✓ kepegawaian;
✓ pendidikan dan pelatihan;
✓ penelitian dan pengembangan; dan
✓ fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

UU 24/2007 ttg
penanggulangan bencana

BPBD

KATA KUNCI “REHABILITASI” DAN “REKONSTRUKSI” PADA URUSAN KONKUREN BERDASARKAN
KEPMENDAGRI 050-5889/2021

Kewenangan dalam rangka REHABILITASI pada bidang urusan lain 120
(Kepmendagri 050-5889/2021): Sub Kegiatan
1. Program Penunjang (4 sub kegiatan)
2. Kehutanan (5 sub kegiatan)
3. Kelautan dan perikanan (1 sub kegiatan)
4. Kesehatan (2 sub kegiatan)
5. Lingkungan hidup (1 sub kegiatan)
6. PUPR (28 sub kegiatan)
7. Pendidikan (49 sub kegiatan)
8. Perhubungan (4 sub kegiatan)
9. Pertanian (1 sub kegiaan)
10. Perkim (2 sub kegiatan)
11. Sosial (6 sub kegiatan)
12. Pariwisata (2 sub kegiatan)
13. Kekhususan Papua dan Papua Barat (12)
14. Kekhususan Aceh (2 sub kegiatan)

Kewenangan dalam rangka REKONSTRUKSI pada bidang urusan lain 1
(Kepmendagri 050-5889/2021): Sub Kegiatan
1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dampak terjadinya bencana,
dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang tersebarpada dinas teknis masing-masing

EXERCISE PEMBAGIAN TUGAS PER KEGIATAN

No KEGIATAN KINERJA OUTPUT INDIKATOR SATUAN BIDANG
Layanan Persen (%)
1 Pelayanan Informasi Tersedianya Layanan Layanan Persentase Layanan Persen (%) Pencegahan
Rawan Bencana Informasi Rawan informasi Rawan dan
Bencana Layanan Bencana Persen (%) kesiapsiagaan
Kedaruratan dan
2 Pelayanan Pencegahan Tersedianya Layanan Persentase Layanan Logistik
Pencegahan dan
dan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
terhadap Bencana
PersentaseLayanan
3 Pelayanan Tersedianya Layanan Penyelamatan dan
Penyelamatan dan Penyelamatan dan Ev akuasi Korban
Ev akuasi Korban Ev akuasi Korban Bencana
Bencana Bencana

4 Penataan Sistem Dasar Tersedianya Layanan Layanan Persentase Layanan Persen (%)
Sistem Dasar
Penanggulangan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana Penanggulangan Bencana
Bencana

Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2022 dalam Permendagri 17 Tahun 2021

No Kinerja Indikator Target Keterangan
5
2 Provinsi Kab/Kota 6
1 Meningkatnya 100%
34 100% Daerah
Manjemen bencana yang menyesuaikan
teritengrasi pada fase pra Persentase Persentase 100% besaran Target
bencana,tanggap darurat dan
pasca bencana penanganan pra penanganan pra 100% dengan hasil
Kortekrenbang
bencana bencana Tahun 2021 dan

Persentase Persentase kondisi
serta
pendampingan penanganan
kemampuan
penanganan tanggap tanggap darurat keuangan
Daerah
darurat bencana

bencana

Persentase Persentase
pendampingan penanganan
penanganan pasca pasca bencana
bencana

Persentase Persentase
penyelesaian penyelesaian
dokumen dokumen
kebencanaan kebencanaan
sampai dengan sampai dengan
dinyatakan dinyatakansah/legal
sah/legal

Usulan Sub Urusan Kebencanaan dalam Draft Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023

No Kinerja I ndi k ator T arge t Ke te rangan

Provi nsi Kab/Kota

2 3 4 56

1 Meningkatnya Jumlah Orang yang tersedia Jumlah Orang yang 20%

Manjemen bencana yang teritengrasi pada untuk melaksanakan tersedia untuk

fase pra bencana,tanggap darurat dan pasca Sosialisasi KIE rawan melaksanakan Sosialisasi

be ncana bencana lintas KIE rawan bencana

k abupate n/k ota

Jumlah aparatur terkait Jumlah Warga Negara yang 20%

kebencanaan di mengikuti pelatihan

provinsi/kabupaten kota yang pencegahan dan mitigasi

memperoleh pelatihan dan/atau gladi

pencegahan dan mitigasi k e si apsi agaan Akan Dilakukan
Ke se pak atan
dan/atau gladi kesiapsiagaan
Pembahasan Dalam
Jumlah personil TRC tingkat Jumlah personil TRC yang 20% Rak orte k re nbang
100% Tahun 2022 Antra
privinsi yang ditingkatkan dikembangkan kapasitas Ke m e ndagri ,BNP,

kapasitas teknis manajerial manajerial Bappenas dan
Pemerintah Daerah
Persentase pendampingan Persentase penanganan
penanganan tanggap darurat tanggap darurat bencana
be ncana

Presentase Pendampingan Presentase penanganan 100%

penanganan pasca bencana pasca bencana

Presentase Penyelesaian Presentase Penyelesaian 100%
dokumen kebencanaan dokumen kebencanaan
sampai dengan dinyatakan sampai dengan dinyatakan
sah/legal meliputi dokumen sah/legal meliputi
pra bencana,tanggap darurat dokumen pra
bencana dan pasca bencana bencana,tanggap darurat

bencana dan pasca
be ncana

PENUTUP

• Sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi penunjang, BPBD melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah. Koordinasi dimaksud meliputi
perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyusunan kebijakan serta
pembinaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana di daerah. Untuk
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diserahkan kepada dinas-dinas terkait di
daerah sebagai unsur pelaksana. Adapun Dinas terkait rehabilitasi dan rekonstruksi
adalah dinas yang menangani urusan yang meliputi.

• Dilakukan perubahan struktur organisasi BPBD di daerah. Struktur organisasi BPBD perlu
disesuaikan berdasarkan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

• Alternatif usulan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kegiatan tersendiri menjadi pilihan
alternatif terakhir setelah dilakukan penyesuaian tugas, fungsi serta struktur organisasi di
BPBD

18

TERIMA KASIH