Materi TOT E-:Learning Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kebijakan Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

R. HUTOMO
WIDYAISWARA AHLI MADYA

PUSDIKLAT-PB, BNPB

□ Surakarta 19 Januari 1962. Insinyur Mesin UB-1987. System R. Hutomo
Engineering, Nagoya Institute of Technology Jepang (1995). [email protected]

□ 1987-1999 : BPPT, Biro Perencanaan, Coal Gasification, Tim [email protected]
Pendirian Magnet School, Nuclear Power Plant Safety Team,
Pemimpin Proyek Riset Unggulan Kemitraan (RUK). 08127012116

□ 1999-2011: Otorita Batam/BP Batam: Pemasaran; Irban Mesin
Listrik dan Utilitas; Irban Ortala dan Kepegawaian; Kabag

PendahuluanPengolahan Data; Kabid Pengolahan Data; Kabid Informasi;

PimPro Perencanaan, Pendirian dan Pengembangan Politeknik
Batam; Pimpro Pengembangan, Pendirian IT&Data Center
Batam; Data Center Profesional Engineer.

□ 2011- sekarang: Kabid Data Kasubdit Kompensasi dan
Pemulihan Hak Pengungsi Kasubdit RR Perumahan; Kasubdit
Pemulihan dan Peningkatan Sosial; Widyaiswara Madya
Pusdiklat PB BNPB.

WhKaet bGiojaakla?n Setelah pelatihan peserta
kompetensi/
Pdiehnaryaeplkeanngmgaemrailaikni

Rehabilitasi ddaapnat Rekmoengsatjraurkkasni tentang

Pascpaebmeunlihcaanna /rehabilitasi dan

rekonstruksi pasacabencana

R. HUTOMO
WIDYAISWARA AHLI MADYA

PUSDIKLAT-PB, BNPB

...flashback

Trend Kejadian Bencana Alam Tahun 2008 - 2020

Pada tahun 2020 kejadian bencana mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.
Hingga 31 Desember 2020 telah terjadi 2.951 kejadian bencana.
Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung masih tetap mendominasi kejadian bencana.

*Data per 5 Januari 2021

Sumber: BNPB



BEBERAPA KEJADIAN BENCANA BESAR YANG TERJADI DI INDONESIA

• Inonesia menduduki peringkat ke-7 negara yang paling sering dilanda bencana sejak
tahun 2005 (the International Strategy for Disaster Reduction 2006 – 2009, World
Disaster Reduction Campaign, UNESCO)

• Kejadiaan bencana alam di Indonesia dalam kurun 5 tahun belakangan:

No Kejadian Bencana Waktu kerusakan dan Kerugian (Milyar Rp)
1 Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh and Nias Des 2004
Kerusakan Kerugian Total
41.400
9.208 32.192

2 Gempa Bumi di Yogyakarta and Jawa Tengah Mei 2006 2.763 26.386 29.150

3 Gempa Bumi di Bengkulu & Sumatera Barat Sept 2007 939 949 1.889
4 Banjir Jabodetabek, 2007 Feb 2007 649 4.535 5.184
5 Gempa Bumi di Sumatera Barat Sept 2009 2.397 18.470 20.867
6 Banjir Bnadang di Wasior, Pupua Barat Sept 2010 237,4 43,17 280,58
271,86 77,42 348,92
7 Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Okt 2010
Mentawai, Sumatera Barat 1.685,37 1.943,35 3.628,71

8 Erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Okt 2010
Tengah

No. Disaster Event Date Damages & Losses (Billion IDR)
1 Earthquake and Tsunami, Aceh Dec 2004 41.400
2 Earthquake DIY & Central Java May 2006 29.150
3 Mud Floods Sidoarjo May 2006 7.300
4 Jabodetabek Floods , 2007 Feb 2007 5.184
5 Earthquake – West Sumatera Mar 2007 1.080,7
6 Earthquake - Bengkulu and West Sumatera Sept 2007 1.790.9
7 Floods and Landslide – East Java Jan 2008 1.691.5
8 Earthquake in Tasikmalaya, West Java Sept 2009 6.900
9 Earthquake, West Sumatera Sept 2009 2.0867
10 Flash Floods in Wasior, West Papua Sept 2010 280,58
11 Earthquake and Tsunami in Mentawai Islands Oct 2010 348,92
12 Mount Merapi Eruption Oct 2010
13 Others 2004-2010 3.628,71
14 Jabodetabek Floods , 2013 Jan 2013 34.000
15 Earthquake in Aceh Tengah dan Bener Meriah Jul 2013 8.340
16 Mt. Sinabung Eruption Jan 2014 1.356,6
17 Flash Floods in Manado Jan 2014 865
18 Mt. Kelud Eruption Feb 2014 1.569,9
1.255,0
TOTAL
167.741,8

KEJADIAN BENCANA BESAR 2015-2019

. Total Kerusakan Kerugian Total Kebutuhan
42,5 T 14,8 T 63,4 T

2015 Gempa Bansor 2017 Gempa Kerusakan 2019
Bumi Garut, Bumi 31,8 T
Kerusakan Aceh Sumedang Kerusakan NTB Gempa Banjir Gempa
24,4M 1,5 T Kerugian Bumi bandang Bumi
Tsunami 11,1 T HalSel SulSel Maluku
Kerugian Kerugian Selat
5M Banjir Erupsi 1T Sunda Kebutuhan Banjir Kerugian
Bandang Sinabung 48,5 T bandang 1,8 T
Kebutuhan Kebutuhan
6,4 M Bima Karo 1,69 T Sultra Kerusakan
4,4 T
Banjarnegara Kerusakan Siklon Bansor
Cempaka Bengkulu Kebutuhan
4,7 T Pacitan Gempabumi, 5,47 T
tsunami, likuifaksi
Kebutuhan Banjir
Bandang Sulteng
Kerugian 7,7 T Sumbawa

816 M

2016 2018 Banjir bandang Sentani

Sumber: Paparan Deputi Bidang RR 2021

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

SSIIKKLLUUSS BBEENNCCAANNAA SSiiaaggaa TTaannggggaapp TTrraannssiissii
PPeenncceeggaahhaann DDaarruurraatt ddaarruurraatt DDaarruurraatt--PPeemmuulliihhaann
&& MMiittiiggaassii

KKeessiiaappssiiaaggaaaann

RReehhaabbiilliittaassii &&
RReekkoonnssttrruukkssii

Sumber: Paparan Deputi Bidang RR 2021

DASAR HUKUM

UU

• Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

PP

• Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
• Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
• Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga

Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana

PerBan

• Peraturan BNPB No5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana

• Peraturan BNPB No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
• Peraturan BNPB No 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada

Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

KERANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

FASE PENCEGAHAN FASE DARURAT FASE REHABILITASI
Transisi Darurat DAN REKONSTRUKSI
Menuju Pemulihan

Bencana Pembangunan Reguler

3 – 13 hr 2 – 18 bln

- Recovery Training Asesmen Awal Rencana Implementasi
- Data & Informasi Rehabilitasi & Pemulihan Dini Pemulihan Dini
Rekonstruksi
(RPD)
(A2R2)

4 mgg 2 – 3 bln Max 3 thn
Implementasi RR
Kajian Rencana
Kebutuhan Rehabilitasi & Ina-PDRI
Pascabencana Rekonstruksi
(JITUPASNA) Pascabencana

• Hasil A2R2 merupakan dasar perhitungan JITUPASNA (R3P)
• RPD merupakan bagian dari R3P

UU no. 24 Tahun 2007 DASAR HUKUM

Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi :

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

 Tanggap Darurat PP No 21 Tahun 2008

Pasal 21, ayat (a):

pengkajian secara cepat, tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;

Pasal 22, ayat (3):
pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan melalui identifkasi terhadap cakupan lokasi,
jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan,
kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

 Pascabencana

Pasal 56, ayat (2) & (3):
Pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada
analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 57, ayat (2):
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada
analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 75, ayat (2) & (3):

Pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi yang didasarkan pada
analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 76, ayat (2)

Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari
rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2.

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMULIHAN

Peraturan BNPB No. 6/2017

Pertama Keempat
Kebijakan Penyelenggaraan Diintergrasikan secara terpadu
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan rencana pembangunan
Pascabencana menjadi nasional dan/atau daerah, serta
tanggungjawab Pemerintah dan rencana tataruang nasional
pemerintah daerah secara tepat dan/atau rencana tata ruang
waktu, tepat sasaran dan daerah provinsi/kabupaten/koya
berkesinambungan
Kelima
Kedua Dilakukan secara professional
Dilakukan dengan mempercepat melalui tata Kelola pemerintahan
pemulihan wilayah terdampak dan yang baik dengan mengutamakan
mempertimbangkan pengurangan kearifan lokal
risiko bencana

Ketiga
Melibatkan masyarakat dan dunia
usaha yang dikoordinasikan oleh
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dan/atau Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan BNPB No. 06 Tahun 2017 Pasal 4 Prinsip Dasar
Penyelenggaraan RR Pascabencana
meliputi: Berbasis pemenuhan
kebutuhan dasar
1.Pengkajian kebutuhan pascabencana(Perka
BNPB 15/2011); Partisipatif

2.Penyusunan R3P (Peraturan BNPB 05/2017);
3.Pengalokasiansumber daya dan dana;
4.Pelaksanaan RR;
5.Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Surat Edaran Deputi RR Pendekatan pengurangan
risiko bencana
No. 12/BNPB/D-
IV/RR.01/02/2020 Akuntabel dan transparan

ttg Pembentukan Tim
Teknis Jitupasna dan
R3P
di Prov/Kab/Kota

Sumber: Paparan Direktur Perencanaan RR 2020

PRINSIP BUILD BACK BETTER and SAFER

sebagai KERANGKA KEBIJAKAN & STRATEGI

KEBIJAKAN: Konstruksi aman PRB

1. Pemulihan pascabencana dilaksanakan untuk Sosial ekonomi yang
memperbaiki dan membangun kembali, sekaligus kuat
memastikan pencapaian target dan sasaran
pembangunan yang direncanakan; Ketangguhan
masyarakat
2. Pemulihan pascabencana sebagai upaya menyelaraskan
proses pembangunan yang terinterupsi kejadian Build Back Better and Target Pembangunan
bencana. Safer

STRATEGI: Pemulihan Pascabencana

1. Membangun konstruksi yang aman dari bencana; Bencana
2. Memulihkan dan memperkuat konstruksi sosial

ekonomi masyarakat;
3. Membangun kapasitas dan budaya kesiapsiagaan

masyarakat dalam mengahadapi bencana;
4. Mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

7 TARGET GLOBAL SFDRR KERANGKA KERJA SENDAI UNTUK
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Mengurangi Meningkatkan

Kematian Akibat Strategi PRB
Bencana Nasional dan Lokal

Jumlah Penduduk Kerjasama
Terdampak Bencana Internasional

Jumlah Kerugian Ketersediaan
Akibat Bencana Informasi dan EWS

Kerusakan
Infrastruktur

Resiko = Ancaman/bahaya x Kerentanan

Kapasitas Sumber : RIB BNPB

Deputi Bidang Rehabilitasi d7an Rekonstruksi

PENANGGULANGAN BENCANA URUSAN BERSAMA

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

dan rehabilitasi.
Kolaborasi Pentahelix

17

UU. No. 24/2007 Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pascabencana meliputi RR
(Pasal 57)

Pemulihan

adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi
masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana
dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana,
dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Sumber: Paparan Direktur Perencanaan RR 2020

Sumber: Paparan Direktur Perencanaan RR 2020

Ruang Lingkup Pemulihan Dini

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena

bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

nrk

-R3P- 1 TAHAPAN
PELAKSANAAN
JITUPASNA :
1. Persiapan
2.Pengumpulan
Data
3. Analisis Data
4. Pelaporan

Kondisi Wilayah R3P dan Jitupasna
dalam Kerangka
2 dan Kejadian Manajemen RR
bencana
Jitupasna
3
Prinsip, Kebijakan
1. Permukiman
& Strategi RR 2. Infrastruktur
3. Ekonomi
Pascabencana 4. Sosial
5. Lintas Sektor
Penyelenggaraan

4 RR
Pascabencana
5
Penutup

Ina
PDRI

Sumber: Paparan Direktur Perencanaan RR 2020

JITUPASNA

BENCANA ALAM BENCANA NON-ALAM COVID-19

 Akibat JITUPASNA  Akibat JITUPASNA
Dampak
rusakan Dampak
 Kerusakan  Perekonomian
 Kerusakan  Perekonomian  Kehidupan
 Kerugian  Kehidupan  Kerugian
 Gangguan  Gangguan Manusia dan
Manusia dan Sosial
Akses, Fungsi Sosial Akses, Fungsi  Lingkungan
& Peningkatan  Lingkungan dan Hidup
Risiko Hidup Peningkatan
Risiko

Kebutuhan Kebutuhan

 Perbaikan/Pembangunan Kembali  Perbaikan/Pembangunan Kembali

 Stimulus Ekonomi  Stimulus Ekonomi

 Pemulihan Akses, Fungsi dan  Pemulihan Akses, Fungsi dan
Pengurangan Risiko Pengurangan Risiko

Sumber: Paparan Direktur Perencanaan RR 2020

PENYELENGGARAAN JITU
REHABILITASI DAN
PASNA
REKONSTRUKSI

M.E. PENYU

SUNAN
RR R3P

PELAK PENDAN
SANAAN AAN

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN RR

INPUTHITUNG PROSES OUTPUT P
(HASIL) e
CEPA T Rencana m
RR* Usulan OUTCOME b
JITUPASNA Pemda a
(MANFAAT) n
Akibat: Dampak: Verifikas g
i u
 Kerusakan • ekonomi n
 Kerugian dan fiskal Alokasi IMPACT a
 Gangguan • sosial- sumberdaya n
budaya, (PENCAPAIAN
Akses politik & dana TUJUAN ) B
 Gangguan • pembangun e
an manusia Pelaksanan Monev Indeks r
Fungsi • kualitas & Pem ulihan k
 Peningkatan lingkungan e
Pelaporan Pasca l
Risiko Kebutuhan: bencana a
(Ina- PDRI) n
Sektor :  Pembangunan j
 Penggantian u
1. Permukiman  Penyediaan t
2. Infrastruktur a
3. Ekonomi Bantuan n
4. Sosial  Pemulihan
5. Lintas Sektor 25
Fungsi
 Pengurangan “Build Back Better
and Safer”
Risiko

* Sumber Pendanaan: APBD, APBN (K/L, Hibah RR, Dana Desa, DAK), Dunia Usaha, dll

RUANG LINGKUP REHABILITASI & REKONSTRUKSI

SEKTOR SUB SEKTOR

PERMUKIMAN  PERUMAHAN DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
INFRASTRUKTUR
 TRANSPORTASI DARAT, LAUT, UDARA, KERETA API, ENERGI (Listrik),
SOSIAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI,
 SUMBERDAYA AIR (Pantai & Sungai), AIR BERSIH DAN SANITASI
EKONOMI
 KESEHATAN, PENDIDIKAN, AGAMA
LINTAS SEKTOR  BUDAYA DAN BANGUNAN BERSEJARAH
 LEMBAGA SOSIAL

 PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
 PERDAGANGAN (PASAR), PARIWISATA

 PEMERINTAHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
 KEUANGAN/PERBANKAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PRB

STRATEGI PENDANAAN

1. Penyelenggaraan PB tidak lepas dari ketersediaan Pendanaan PB

pendanaan yang memadai layaknya pembangunan Pemerintah Non
APBN Pemerintah
yang memerlukan input pendanaan untuk membiayai APBD
proses mencapai tujuan yang ditargetan; HIBAH LN

2. PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB HIBAH DN

mengamanatkan bahwa Pemerintah mempunyai DANA
kewajiban untuk menyediakan anggaran yang MASYARAKAT

dialokasikan untuk anggaran kontinjensi, dana siap 27
pakai, dan anggaran untuk pemulihan pascabencana;

3. Keterbatasan alokasi anggaran Pemerintah,

memberikan kesempatan bagi sumber-sumber

pendanaan non-pemerintah yang sah menurut
undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

Skema Pendanaan Penanganan Bencana

Kejadian pada saat tanggap

darurat, a.l.
• Pencarian dan penyelamatan

Tanggap korban bencana;
Darurat • Pertolongan darurat;

• Evakuasi korban bencana;
• Kebutuhan air bersih dan

Dana Dana On- sanitasi;
Kontijensi Call • Pangan.

Dana Rehab Untuk kegiatan pada tahap
Rehabilitasi dan Rekon
pascabencana, a.l.
Rekonstruksi • Perbaikan lingkungan ;
• Pemberian bantuan perbaikan
Rencana Program
& Kebutuhan Dana rumah masyarakat;
• Pemulihan sosial psikologis;
Anggaran K/L • Pembangunan kembali
Reguler Terkait
prasarana dan sarana;
• Pemulihan sektor sosial,

ekonomi dan budaya.

Sumber: Paparan Deputi Bidang RR 2021

Proses Bisnis Pemulihan
Pasca Bencana

Antara lain :
• Harga satuan;
• Standar : produk,jasa, proses, sistem,
Referensi
personil;
Standar, Teknis • Waktu proses;
dan Administratif • Waktu penyelesaian;
• Kepatuhan dan akuntabilitas;
R3P/ da s ar
Jitupasna RKA penugasan Revisi

(dari Dit PRR)

ma s ukan Penilaian RKA/standar/

Direktorat Review oleh Dit masukan Kesiapan waktu
Perencanaan PPF – Dit SosekSDA Pelaksanaan
(readiness) s i ap hasil
RR analisis pel a ksanaan revisi

masukan Siklus Penyelenggaraan

RR Pemulihan dan Pendampingan
Peningkatan Fisik,
Penyusunan Pelaksanaan
Laporan Pemulihan Sosek dan SDA
proses
Rekomendasi pel a ksanaan

Keberlanjutan pros es

(sustainability s es uai rencana proses Monitoring Evaluasi
strategy) sesuai (rekomendasi)
Pelaksanaan
Pemulihan Selesai rencana

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2020 Sumber: Paparan Deputi Bidang RR 2021

KEGIATAN JITUPASNA

1. Membentuk Tim Penyusunan JITU PASNA Di
lingkungan BNPB dan Daeràh

2. Pengumpulan data kerugian akan dihimpun melalui
koordinasi lintas K/L

3. Pengukuran gangguan akses, gangguan fungsi dan
peningkatan resiko menggunakan survey/kuesioner
yang akan difasilitasi oleh UNDP dengan sampling di 7
provinsi

4. Survey bisa menggunakan system kombinasi antara
metode online dan tatap muka

5. Hasil survey berupa teridentifikasinya kebutuhan
prioritas dijadikan rekomendasi pengambilan kebijakan
penanganan covid-19

Terima Kasih