Materi Penanganan Darurat Bencana

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

www.bnpb.go.id

“Orang pintar banyak, tapi
sesungguhnya negara ini butuh
lebih banyak orang yang sejatinya
benar, berintegritas, tulus &

ikhlas berkontribusi untuk
kemaslahatan bangsanya” ︎

TOPIK BAHASAN

•  Pemahaman Tahapan Manajemen
Penanganan Darurat Bencana

INDIKATOR HASIL BELAJAR

1.  Menjelaskan dan melaksanakan peran dalam
Manajemen Penanganan Darurat Bencana

2.  Mengetahui kompetensi dan potensi diri dalam
menunjang kinerja secara personal maupun
kelembagaan

KEBIJAKAN & STRATEGI
PENANGANAN DARURAT BENCANA

“Terciptanya penanganan
darurat bencana yang efektif”
-  Strategi tata kelola &

manajemen terpadu sesuai
dengan urusan pemerintahan
konkuren &
-  Strategi koordinasi multi-
pihak

#PelatihanMendahuluiBencana#TanggapTangkasTangguh. www.bnpb.go.id

KETERLIBATAN
MULTIPIHAK & MULTILEVEL DALAM PDB

Bantuan Regional ASEAN &
Internasional untuk “Complementing” Pemerintah

Pemerintah Pusat memberikan arahan/kebijakan &
dukungan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemda

Pemerintah Provinsi memberikan dukungan

Pemerintah Kab/Kota sebagai Pelaku Respons Pertama

Individu & LSM, Lembaga Media Akademisi/
Keluarga Ormas Usaha Peneliti

#PelatihanMendahuluiBencana#TanggapTangkasTangguh. www.bnpb.go.id

PRINSIP & SISTEM PDB YANG EFEKTIF

Standarisasi︎ Komando︎ Perencanaan Fasilitas & Komunikasi & Profesional︎
& SOTK︎ Sumberdaya︎ Manj.

Informasi︎

#PelatihanMendahuluiBencana#TanggapTangkasTangguh. www.bnpb.go.id

FUNGSI UTAMA MANAJEMEN PDB

Fungsi Penjelasan

Komando •  Menentukan tujuan, strategi dan prioritas penanganan insiden
•  Menjalankan tanggungjawab keseluruhan penanganan insiden

Operasi •  Menentukan taktik dan sumberdaya untuk mencapai tujuan
Perencanaan •  Mengarahkan taktik untuk respons

•  Mengumpulkan dan menganalisa informasi
•  Tracking/menelusuri sumberdaya
•  Memutakhirkan pendokumentasian.

Logistik •  Menyediakan sumberdaya dan pelayanan yang diperlukan

•  Bertanggungjawab untuk hal-hal yang terkait dengan pembiayaan,
Keuangan/Administrasi pengeluaran, kompensasi

•  Pengadaan sumberdaya yang diperlukan

#PelatihanMendahuluiBencana#TanggapTangkasTangguh. www.bnpb.go.id

KEADAAN DARURAT BENCANA

“Suatu keadaan yang mengancam & mengganggu
kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat

yang memerlukan tindakan penanganan segera dan
memadai’. (Perka BNPB 03 tahun 2016)

TAHAPAN FASE TANGGAP DARURAT

Siaga Tanggap Transisi Darurat
Darurat Darurat Ke Pemulihan

Keadaan ketika potensi ancaman Keadaan ketika ancaman Keadaan ketika ancaman
bencana sudah mengarah pada bencana terjadi dan telah bencana yang terjadi
terjadinya bencana yang ditandai mengganggu kehidupan & cenderung menurun
dengan adanya informasi penghidupan sekelompok eskalasinya dan/atau telah
peningkatan ancaman orang/masyarakat. berakhir, namun gangguan
berdasarkan sistem peringatan kehidupan & penghidupan
dini yang diberlakukan & sekelompok orang/masy
pertimbangan dampak yang akan masih tetap berlangsung
terjadi di masyarakat. Hanya
berlaku untuk jenis ancaman
bencana yang “slow on set”

PENANGANAN DARURAT BENCANA

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana
untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana & menanggulangi dampak yang
ditimbulkan.

STATUS KEADAAN DARURAT

PENANGANAN DARURAT

Pada saat keadaan darurat bencana,
Kepala BNPB dan Kepala BPBD
berwenang mengerahkan SDM, peralatan
dan logistik dari instansi/lembaga dan
masyarakat untuk melakukan tanggap
darurat (Pasal 25 PP No.21 Thn 2008).
Instansi/lembaga dimaksud adalah
Basarnas, TNI, POLRI, Kemen PU,
Kemenkes, Kemensos, dll (Penjelasan
Pasal 25 PP No.21 Thn 2008).

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada
masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu
tempat oleh lembaga yang berwenang (UU No. 24/2007). Pemberian
peringatan dini harus :︎
-  Menjangkau masyarakat (accesible) ︎
-  Segera (immediate)︎
-  Tegas tidak membingungkan (coherent)︎
-  Bersifat resmi (official)︎

Serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan
& evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana & sarana (UU No.
24/2007)

Keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara
berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan
tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi
masyarakat dapat segera berfungsi. Dilakukan sejak
berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi dimulai.

TAHAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Kaji Cepat

Pemulihan Penentuan
Sarana dan Status Darurat
Prasarana Vital

Perlindungan Penyelamatan
Kelompok dan evakuasi
Rentan

Pemenuhan
Kebutuhan

Dasar

(UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48)

TIMELINE
PENANGANAN DARURAT BENCANA

1 2 3 4 5 6

KEJADIAN KAJI PENETAPAN AKTIVASI OPERASI TRANSISI
BENCANA CEPAT STATUS SKPDB PDB PEMULIHAN

DARURAT

KAJI CEPAT(RAPID ASSESSMENT)

Kegiatan pengkajian yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana
(Pengumpulan data, pengolahan dan analisis data & penyajian Informasi secara cepat)

1.M  enilai ada/tidaknya kedaruratan
2.M  enggambarkan jenis & besarnya

masalah
3.K  emungkinan perkembangan lebih

lanjut akibat keadaan darurat
4.M  enilai kemampuan dalam merespon

& kebutuhan untuk penanggulangan
5. Menentukan prioritas tindakan yang

perlu dilakukan untuk penanggulangan

KAJI CEPAT MENILAI

•  Eskalasi dampak bencana︎
•  Sumber penyebab bencana︎
•  Lokasi bencana & potensi calon

penampungan pengungsi︎
•  Dampak (korban jiwa, korban luka &

kerusakan infrastruktur)︎
•  Cakupan wilayah yang terkena

bencana︎
•  Kemampuan respon pemerintah

setempat, & kapasitas sumberdaya.︎
•  Bantuan yang diperlukan︎

PENETAPAN
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

o  Ditetapkan berdasarkan hasil kaji cepat yang telah dilakukan;
o  Status darurat bencana ditetapkan agar mendapat kemudahan

akses.

Nasional Presiden

Provinsi Gubernur

Kab/Kota Bupati/Walikota

“Penetapan status & tingkatan bencana memuat indikator : Jumlah korban, kerugian harta
benda, kerusakan prasarana & sarana, cakupan luas wilayah yang terkena & dampak sosek yang

ditimbulkan”. (UU No. 24 Th 2007 ps 7 ayat 2)

•  Dasar pemberlakuan kemudahan akses︎
•  Dasar aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana︎

SK KEPALA BNPB No 173/2014


Pentahelix
1.  Kesehatan (Kemenkes, Yonkes,
Polri)

2.  Pencarian & Pertolongan
(Basarnas,TNI/Polri)

3.  Logistik (BNPB + Kemensos)
4.  Pengungsi & Perlindungan

(Kemensos + Polri)
5.  Pendidikan (Kemdikbud +

Kemenag)
6.  Sarana & Prasarana (PUPR)
7.  Ekonomi (Kementan + Kemenkop

UKM)
8.  Pemulihan Dini (Kemedagri +

BNPB)

SKEMA LAYOUT PENEMPATAN CLUSTER

SAR

HEALTH LOGS

RECON COORDI SHEL emergency response
TRUCTION NATION TER are everybody
PROCESS OF ER bussiness ? ...

ECO EDU
NOMIC CATION

EQUIPM
ENT

PENYELAMATAN & EVAKUASI

(UU No. 24/2007 Ps. 52)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Kebutuhan air bersih & sanitasi, pangan, sandang,
kesehatan, penampungan sementara

Penyelamatan & Evakuasi, Pengamanan, Pelayanan Kesehatan,
Psikososial/Kesehatan Mental

PEMULIHAN SEGERA FUNGSI
PRASARANA & SARANA VITAL

  Pembersihan lokasi (puing-puing, sampah, bahan berbahaya dll)
Perbaikan darurat fasilitas umum (jalan, jembatan, bandara, pasar dll)
Perbaikan sarana dan prasarana pendukung (utilitas) seperti; jaringan komunikasi, listrik,
air bersih dll

Apa yang diperlukan dalam Manajemen Penanganan
Darurat Bencana : (Per Jenis Bencana)
•  Permasalahan pada situasi kedaruratan?
•  Identifikasi kebutuhan yang mendesak?
•  Langkah dan kegiatan apa?
•  Sumber - sumber yang tersedia?
•  Siapa bertanggung jawab dan bagaimana

berkoordinasi dengan lintas sektor terkait PDB?

“Silahkan diskusikan dan paparkan dalam 10 menit”

STRUKTUR ORGANISASI DARURAT MERAPI 2010

29

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KAB/KOTA)

Pos Pendamping Nasional︎
Nasional︎

(BanPtousanPeInntdeurnkuansigo︎ nal)︎

︎

Provinsi︎

Pos Pendamping Provinsi︎

Kab/Kota︎

Posko PDB Pos Pendukung︎

Pos Lapangan︎

Notes :

Pendampingan :
Komando :

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA PROVINSI)

Pos Pendamping Nasional︎
Nasional︎ Provinsi︎
Kab/Kota︎
(BanPtousanPeInntdeurknuantigo︎ nal)︎

︎

Posko PDB︎

Pos Pendukung︎

Pos Lapangan︎ Pos Lapangan︎ Pos Lapangan︎ Pos Lapangan︎

Notes :

Pendampingan :
Komando :

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NASIONAL)

(BanPtousanPeInntdeurnkuansigo︎ nal)︎ Posko Nasional Nasional
PDB︎ Provinsi
︎
Pos Pendamping Wilayah︎

Kab/Kota

Pos Lapangan︎ Pos Lapangan︎ Pos Lapangan︎ Pos Lapangan︎

Notes :

Pendampingan :
Komando :

POSKO PDB PERANGKAT POS PENDAMPING
PENGENDALI. SKPDB PENDAMPING
Mengkoordinasikan,
Dukungan teknis dan
memantau, manajerial
mengevaluasi, informasi
POS LAPANGAN
POS PENDUKUNG PELAKSANA
PENDUKUNG
Melaksanakan operasi PDB
Mendukung Mobilisasi di lokasi bencana/
bantuan PDB pengungsian

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(SKPDB) Perka BNPB No. 3 Tahun 2016

34

ORGANISASI PENANGANAN
KEBAKARAN HUTAN & LAHAN

Satgas Darat︎ TNI, Polri, K/L, Pemda,
Masyarakat︎

Provinsi Rawan Karhutla:︎ Komando Satgas Udara︎ Water bombing, TMC,
1. Riau︎ Tanggap Lembaga Usaha︎
2. Jambi︎ Darurat Satgas Penegakan
3. Sumatera Selatan︎ Hukum︎ Polri, PPNS︎
4. Kalimantan Barat︎
5. Kalimantan Tengah︎
6. Kalimantan Selatan︎

Satgas Layanan TNI, Polri, K/L, Pemda,
Kesehatan︎ Lembaga Usaha︎

Satgas Pemberdayaan TNI, Polri, K/L, Pemda,
Masyarakat︎ Lembaga Non Pemerintah︎

PENANGANAN KARHUTLA 2019





BENCANA Periode Panik -  Listrik padam
-  Komunikasi terputus
Rehab & Kaji Cepat -  Fasilitas rusak
Rekonstruksi -  Banyak korban

Pendataan &
pemantauan awal

-  Rekomendasi
-  Titik evakuasi &
lokasi pengungsi

Transisi Darurat MAKSIMAL DALAM R. Hasil Kaji -  Penetapan STD
ke Pemulihan 72 JAM, SUDAH Cepat -  Penunjukan IC
DIIDENTIFIKASI -  Pendirian Posko
Huntara, jalan/jembatan MASALAH YANG Pendirian Posko PDB
darurat, jariangan air
bersih,dsb ADA & SOLUSINYA
(Syamsul Maarif)
Pemenuhan
Keb. Dasar

Tenda, Pangan, Air Penyelamatan & Rapat -  Pemetaan 3 x 24 jam
Bersih/Sanitasi, Yankes Evakuasi Koordinasi Awal -  Struktur SKPDB
Pencarian, pertolongan & -  Rencana Operasi
evakuasi -  Pemenuhan Sumberdaya

MANAJEMEN RESPON OPERASI LAPANGAN

PERKA BNPB No. 3/2016 - SKPDB

POSKO PDB RS LAP
TEA
POS
PENDUKUNG

POS POS POS POS
LAPANGAN LAPANGAN LAPANGAN LAPANGAN

POSKO UTAMA/GAB TEA
POS LAPANGAN
TEMPAT EVAKUASI AKHIR TEA RS LAP
RS LAPANGAN
RS LAP
POS KOMUNIKASI

Laporan kepada Presiden harus singkat dan
jelas. Citra satelit resolusi tinggi dampak
bencana mudah dipahami Presiden.



MANAJEMEN KRISIS

Arahan Presiden dalam penanganan bencana
1.  Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama
penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

2.  Pemda Provinsi segera merapat ke daerah bencana dan
mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkat Provinsi.

3.  Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim
tidak tertangani daerah.

4.  Libatkan TNI dan Polri.

5. Save more lives

MEMAKNAI “Golden Time”

Naluri (Berita/ Tindakan “Catat, rekam,
Info, Insting & (Datang, lihat, review, flashback &
looking good lesson
Perintah) ︎ dengar &
rasakan)︎ learned”︎

“Analisis cepat Lapor, Keputusan & “Buat skenario
& tindakan Konsultasi & Strategi︎ (Worst Scenario),
prioritas”︎ Koordinasi ︎ Unsur Manajemen
(6M) & Administrasi︎

“Tetapkan Dansatgas “Zero victim, operasi
(Kapasitas & 72 Jam, ketenangan &
Pilihan Taktik︎ Goal︎ Kepastian bagi korban,
Kompetensi), struktur
organisasi & target terukur & valid”︎

operasi”︎



RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA︎
︎

“Seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kemampuan
dan kepedulian dalam penanggulangan bencana yang bekerja
secara ikhlas untuk kegiatan penanggulangan bencana,
dengan prinsip Mandiri, Profesional, Solidaritas, Sinergi &
Akuntable”.︎

MENGAPA POS KOMANDO TERPADU ... ?

1.  Agar operasi berhasil dalam satu
komando,satu arah,satu tujuan dalam
waktu yang singkat & minim korban;

2.  Menghilangkan keraguan & tindakan
salah dilapangan;

3.  Mengoptimalkan potensi & kemudahan
akses yang ada;

4.  Meniadakan ketumpang tindihan
kerja di lapangan.

Referensi Bacaan :

•  UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

•  PP No 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

•  Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;

•  Perban Nomor 2 tahun 2018 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP);

•  Lessonlearned Penanganan Darurat.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

021-21281200 021-21281200 [email protected]

www.bnpb.go.id Infobencana BNPB @BNPB_Indonesia

BNPB Indonesia BNPB_Indonesia 0812-95590090

0812-1237575