Pedoman Penyusunan Perencanaan Kontingensi 5.0

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Contoh:

Mekanisme administrasi dalam pendukungan penanganan darurat bencana tsunami pada situasi
Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Jawa Timur
dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga
masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan
masyarakat umum)

b. Jika sumberdaya keuangan Provinsi Jawa Timur tidak mencukupi dalam penanganan bencana
maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.

c. Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi
terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi
Jawa Timur.

d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke
Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan
administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi
Jawa Timur.
i. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4. BPBD Provinsi Jawa Timur mengajukan surat permohonan dan rencana
kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Provinsi Jawa
Timur.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja
terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
ii. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6A Tahun 2011
tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
4. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
5. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
6. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
7. Kepala BPBD Jawa Timur berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Timur
adalah sebagai berikut.

No Jenis Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami

1 APBN Dana Siap Pakai: BNPB

2 APBD Provinsi Belanja Tak Terduga: Pemprov ……….

3 Swasta Donasi tidak mengikat dari ………, ………, dst

4 NGO/CSO Donasi tidak mengikat dari ………, ………, dst

50

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

5 Akademisi Donasi tidak mengikat dari ………, ………, dst

6 Masyarakat Donasi tidak mengikat dari ………, ………, dst

5.2. Logistik
Bagian ini menjelaskan mekanisme logistik sumberdaya yang akan dikerahkan.

Contoh:
Mekanisme logistik dalam mendukung penanganan darurat bencana di wilayah di Provinsi Jawa
Timur adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di semua langkah dan tindakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

2. Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas
Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten jika diperlukan.

3. Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkait.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
5. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten terdekat.
6. Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan)
7. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
8. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan

termonitor dalam sistem Posko.
9. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan

ke Posko.
10.Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan

barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
11.Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Provinsi Jawa Timur

BAB VI. PENGENDALIAN
6.1. Komando
Bagian ini menjabarkan mekanisme komando penanganan darurat bencana.

Contoh:
Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Akibat Gempabumi Megathrust Jawa
Timur dipimpin Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.
a. Pos Komando
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pos
Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk
mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana,
berkedudukan di Kantor XXXXXXX, Jl. YYYYYYY.
b. Pos Lapangan
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pos Lapangan
PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukungan penanganan darurat bencana kepada

51

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando
Kabupaten.

Kecamatan Pos Lapangan Koordinat
(untuk renkon Kabupaten)

Kabupaten/Kota
(untuk renkon Provinsi)

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar
akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam
maupun luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan seperti pada tabel 5.2.

Pos Pendukung Lokasi Koordinat

Pos Pendukung 1 Bandara Juanda Sidoarjo

Pos Pendukung 2 Pintu Keluar Tol

d. Pos Pendamping

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk
mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat,
berkedudukan di Kantor XXXXXXX, Jl. YYYYYYY.

6.2. Kendali
Bagian ini menjabarkan fungsi pengendalian penanganan kedaruratan oleh komandan
PDB dalam penanganan darurat bencana.

Contoh:
Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

6.3. Koordinasi
Memuat mekanisme koordinasi para pihak untuk mengupdate perkembangan
penanganan darurat bencana.

Contoh:

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan
dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada
waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi
serta alternatif-alternatif solusi.

52

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

6.4. Komunikasi
Bagian ini menjelaskan tentang moda komunikasi dan mekanisme komunikasi semua
unsur yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Contoh:

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk
mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun
eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para
pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk
mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan menyampaikan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat
komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Malang
adalah sebagai berikut:

a. Pos Komando
i. Telepon
ii. Telepon genggam/HP/Whatsapp
iii. Radio
1. Frekuensi Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB
adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
2. Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB
adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz
untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
3. Frekuensi Cadangan : …………… MHZ (RAPI)
4. Frekuensi Cadangan : …………… MHZ (ORARI)

iv. Faksimile:
v. Email:
vi. Website:

b. Pos Lapangan
i. Telepon genggam/HP/Whatsapp
ii. Radio:
1. Frekuensi Utama: …………… MHZ
2. Frekuensi Cadangan: …………… MHZ

6.5. Informasi
Bagian menjelaskan tentang mekanisme mengumpulkan, menganalisis, dan
mendistribusikan informasi.

Contoh:

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat
desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi
tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang
terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak
hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan

53

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

BAB VII. RENCANA TINDAK LANJUT
Bab ini memuat dan menjelaskan 2 hal sebagai tindaklanjut setelah finalisasi
penyusunan perencanaan kontingensi, yaitu; Komitmen Para Pihak dalam Penanganan
Kedaruratan dan Penyiapan Kesiapsiagaan.

7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan
Bagian memuat komitmen parapihak dalam mengurangi dan menghilangkan
kesenjangan sumberdaya untuk penanganan kedaruratan, termasuk

Contoh:
Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan
penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,
Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas
dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi
semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen,
serta disahkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan
Bagian ini memuat kegiatan simulasi/uji coba melalui penyelenggaraan kegiatan
Simulasi Rapat Koordinasi, Table Top Exercise, Uji Posko/Gladi Posko, dan Uji
Lapang/Gladi Lapang.

Contoh:
Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini.
Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para
pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana
menjalankang peran tersebut.
1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:
a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama
2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)
Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak
dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.
3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko
Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana
kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap
peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara
koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi
4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang
Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi.
Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di [nama wilayah].

54

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan
Rencana Operasi Penanganan Darurat

Contoh:
Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat
Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
Lembar No.____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : __________________

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : __________________

RENCANA OPERASI :
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Nomor : _________________________________________

PENUNJUKAN: : Nasional/Wilayah/Daerah
1. Peta : __________________________ (skala peta)
2. Skala : __________________________ (tahun pengeluaran peta)
3. Tahun : _______ WIB / WITA / WIT
4. Daerah Waktu : __________________________ (landasan hukum pembuatan
5. Landasan Hukum
Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi _____________________________

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari Informasi

Bencana)

1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban

manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak

sosial.

2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi

dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok
Lihat Bab III

3. Pelaksanaan
a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi
Lihat BAB IV SUB BAB 4.1
b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.
Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3
c. Instruksi dan Koordinasi.
Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

55

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0
d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V
e. Pengendalian

Lihat BAB VI
f. Penutup
Tanggal ______________(penetapan)
Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :
A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
C. Penjabaran tugas pejabat operasi
D. Jaring Komunikasi
E. Rencana Dukungan Anggaran

56

Pedoman Perencana

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
Lampiran ini menyajikan proyeksi/estimasi wilayah dan pendudu
penjabaran dari BAB II Sub-Bab 2.3. Asumsi Dampak. Detail pilah
dari organisasi perangkat daerah (OPD) pemangku wali data.

Contoh 1:
Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Tsunami Akibat Gempabumi Meg
(Perencanaan Kontingensi Tsunami Akibat Gempabumi Megathrust Jawa Tim

No Wilayah (penduduk terpapar) K1 K
1652
1 Kab. Banyuwangi (165.202 jiwa) 0
1.1 Kec. Bangorejo (0 jiwa) 213
1.2 Kec. Banyuwangi (21.302 jiwa) …
31
Dan seterusnya 0
2 Kab. Blitar (3.099 jiwa) …
2.1 Kec. Bakung (0 jiwa) 1394
…
Dan seterusnya
3 Kab. Jember (139.835 jiwa)

Dan seterusnya

Keterangan: K1 = Meninggal dunia K2 = Belum ditemukan

K4 = Luka Berat K5 = Luka Ringan

K7 = Wisatawan domestik

Catatan: Wisatawan baik lokal maupun asing belum ada data

57

aan Kontingensi 5.0

uk terdampak bencana sesuai skenario kejadian. Lampiran ini merupakan
proyeksi penduduk terdampak tergantung pada ketersediaan data pilah

gathrust Jawa Timur
mur Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Timur, 2021)

K2 K3 Kriteria K5 K6 K7
330 148682 K4 8260
0 826 0
43 0 0 1065
… 19172 107 …
6 … 155
0 … 15 0
… 2789 0 …
279 … 6968
… 0 697 …
… …
125426
…

K3 = Mengungsi
K6 = Wisatawan asing

a

7

Pedoman Perencana

Contoh 2:

Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Banjir Kabupaten Pandeglang
(Perencanaan Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pandeglang, 2021)

No Kecamatan Penduduk KK Terdampak
terpapar(Jiwa)
1 Angsana Jumlah %
2 Cikeusik 16.644
3 Munjul 41.696 4.161 0,012
4 Pagelaran
5 Panimbang 898 10.424 0,012
6 Dan seterusnya 31.594
40.322 225 -
TOTAL
… 7.899 0,009
223.055
10.081 0,002

……

55.764

No KECAMATAN JML L P LUKA RINGA
6.658 3.449 3209 JML L
1 Angsana 10.648 10200
2 Cikeusik 20.848 52
3 Munjul 449 251 198 11
4 Pagelaran 9.609 9347 21
5 Panimbang 18.956 10.174 9987 22
6 Patia 20.161 9.666 9100 11
7 Dan seterusnya 18.766 … … 00
… 61.011 61011 ……
122.022 16 9

58

aan Kontingensi 5.0

Meninggal Hilang Pengungsi Pengungsi
Jumlah % Jumlah KK
Jumlah % 6.658
2 40 20.848 1.664
2 0,012 3 50 5.212
1 50 449 112
5 0,007 2 60 18.956 4.739
2 50 20.161 5.040
0 0,111 ……
20 … …
3 0,006 122.022 30.506

1 0,005

……

20

KEADAAN PENGUNGSI

AN LUKA SEDANG LUKA BERAT NON RAWATAN

P JML L P JML L P JML L P

3 1 0 1 2 11 6.650 3.446 3.204

0 3 12 1 10 20.843 10.645 10.198

1 1 0 1 2 11 444 249 195

0 1 1 0 1 0 1 18.952 9.606 9.346

0 3 2 1 1 1 0 20.156 10.170 9.986

0 1 1 0 2 1 1 18.763 9.664 9.099

… … … … … …… ………

7 19 9 10 15 8 7 121972 62135 59837

8

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No Fungsi/SubBagian/Unit Organisasi
1 Komandan Tanggap Darurat
Pemimpin (Lead)
Wakil Komandan Pendukung
2 Sekretariat Pemimpin (Lead)
Pendukung
3 Humas Pemimpin (Lead)
Pendukung
4 Penghubung Pemimpin (Lead)
Pendukung
5 Bidang Administrasi dan Pemimpin (Lead)
Keuangan Pendukung
Koordinator
6 Bidang Keamanan Dan Pemimpin (Lead)
Keselamatan Pendukung
Pemimpin (Lead)
7 Bidang Perencanaan Pendukung
Unit Data dan Informasi Koordinator
Pemimpin (Lead)
Unit Strategi Pemulihan Pendukung
Pemimpin (Lead)
8 Bidang Operasi Pendukung
Unit Pencarian dan Pemimpin (Lead)
Pertolongan Pendukung
Unit Air Bersih dan Sanitasi Koordinator
Pemimpin (Lead)
Unit Kesehatan Pendukung
Pemimpin (Lead)
9 Bidang Logistik Pendukung
Unit Transportasi Pemimpin (Lead)
Pendukung
Unit ………….

Unit ………….

59

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 4. Jaring Komunikasi

Contoh:

Contoh Konfigurasi Jaring Komunikasi BNPB

Contoh Konfigurasi Jaring Komunikasi Karhutla – Asian Games 2018

60

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
Lampiran ini merincikan sumberdaya yang tersedia dan proyeksi kebutuhan

Ketersediaan Sumber Daya
Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No Jenis Keahlian Jumlah Lokasi Personil Kontak Keterangan
Administrasi dan Sekretariat

Publikasi dan Informasi

Perencanaan dan Pendataan

Operasi Tanggap Darurat

Ketersediaan Peralatan Jumlah Kondisi Lokasi Kontak Keterangan

No Peralatan
Kendaraan Roda 4

Alat Berat

Kendaraan Penyedia Air

Kendaraan Dapur Umum

Kendaraan Pelayanan Kesehatan

Peralatan Penyelamatan

Peralatan Pengungsian

Peralatan Publikasi dan Informasi

Tempat Pelayanan Kesehatan

Gedung

61

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Ketersediaan Bahan/Sediaan (Habis Pakai)

No Jenis Jumlah Satuan Kondisi Lokasi Kontak Keterangan
Obat Obatan

Pangan
Perlengkapan

Persediaan Alat

Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya
Siaga Darurat

TUGAS/KEGIATAN SUMBERDAYA KETERANGAN

NO. (* KEGIATAN KATEGORI JENIS KEMAMPUAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN KESENJANGAN
POKOK)

1

Manusia: -

Peralatan:

Bahan:

2 -
Manusia:
Peralatan:

Bahan:

Peralatan:

Bahan:

Tanggap Darurat

TUGAS/KEGIATAN SUMBERDAYA KETERANGAN

NO. (* KEGIATAN KATEGORI JENIS KEMAMPUAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN KESENJANGAN
POKOK)

1

Manusia: -

Peralatan:

Bahan:

2 -
Manusia:
Peralatan:

62

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

TUGAS/KEGIATAN SUMBERDAYA KETERANGAN

NO. (* KEGIATAN KATEGORI JENIS KEMAMPUAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN KESENJANGAN
POKOK)

Bahan:

Peralatan:

Bahan:

Transisi Darurat ke Pemulihan

TUGAS/KEGIATAN SUMBERDAYA KETERANGAN

NO. (* KEGIATAN KATEGORI JENIS KEMAMPUAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN KESENJANGAN
POKOK)

1

Manusia: -

Peralatan:

Bahan:

2 -
Manusia:
Peralatan:

Bahan:

Peralatan:

Bahan:

63

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 6. Album Peta
1. Peta Bahaya

Contoh:

Peta Bahaya (Sumber: PVMB, BMKG)

64

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

2. Peta Wilayah Terdampak
Contoh:

Peta Potensi Inundasi untuk Tsunami Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

65

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi
Lampiran yang memuat peta rencana jalur, titik evakuasi (sementara dan akhir) yang
disepakati dan/atau ditetapkan. Peta disusun berdasarkan skenario rencana evakuasi
(Lihat Lampiran Rencana Evakuasi). Peta dapat disusun mulai dari tingkat
komunitas/desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/provinsi. Peta jalur dan evakuasi
dapat merujuk dari peta yang dihasilkan dari program pengembangan ketangguhan
desa/kelurahan, seperti Program Destana, maupun inisiatif komunitas dalam
penyusunan peta evakuasi.

Contoh:

Jalur Evakuasi Desa Banding Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

66

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0
Contoh:

Peta Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Sementara
Pantai Kuncaran dan Pantai Ngudel Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

67

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan

Contoh:

Peta Operasi SKPDB Tsunami Kabupaten Malang

: Pos Komando, : Pos Lapangan, : Pos Pendukung, : Helipad

68

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini
Contoh:

69

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 8. Rencana Evakuasi
Lampiran ini memuat perencanaan evakuasi.

Contoh:

Gempa 6,5 MMI diikuti dengan Berbunyinya Sirine Peringatan Tsunami terjadi pada waktu hari
Minggu jam 09.00 WIB dimana kegiatan masyarakat dan wisatawan pada umumnya yang berlibur
di pantai, dengan kegiatan ekonomi yang ada yaitu para nelayan dan pedagang di sekitar pantai
dan kegiatan sosial seperti kegiatan ibadah di gereja setempat dan kegiatan Pos Kesehatan Desa .
Penduduk di RT 11 dan RT 12 / RW 04 segera akan mengungsi setelah mendengarkan sirine baik
yang mandiri maupun yang harus di pandu secara intens; tetapi ada satu keluarga dengan 1 warga
yang sedang menjalankan isolasi mandiri COVID-19 tetapi ada warga yang tidak merespon (Dusun
Sendang Biru) karena pos nya terbatas dalam jangkauan penerimaan bunyi sirine.
Landaan tsunami bermula dari gempa yang terjadi dan diperkirakan sampai ke wilayah RT 11 dan
RT 12 RW 04. Ketinggian gelombang mulai 20m di beberapa lokasi/wilayah/RT 12 RW 04 Sampai
dengan yang tertinggi setinggi 28 m di lokasi di wilayah RT 12 RW 04.

1. PERINGATAN DINI BAHAYA BENCANA

KEJADIAN PERINGATAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT: TANDA ALAM DAN
GEMPA PENGETAHUAN LOKAL

TANDA PERINGATAN SARAN TINDAKAN ORANG

Jika gempabumi terasa sedikit tapi Menjauhi pantai dan tepi sungai, ke tempat

berlangsung lama yang telah ditentukan dan mencari informasi

5-10 MENIT Jika gempa bumi terasa kuat dan
SETELAH berlangsung lama (misalnya lebih dari 1
menit dan orang tidak bisa berdiri)

GEMPA PERINGATAN DINI BENCANA RESMI OLEH BMKG

MELALUI:SIARAN TV/RADIO, SIRENE PERINGATAN TSUNAMI

TINGKAT PERKIRAAN TINGGI SARAN TINDAKAN SARAN TINDAKAN
PERINGATAN GELOMBANG
TSUNAMI (LEVEL) PEMERINTAH DAERAH ORANG

STATUS AWAS: Ketinggian tsunami Pemerintah Evakuasi daerah

WAKTU EVAKUASI lebih dari 3 meter daerah/BPBD setempat bahaya, pergi ke
SEGERA segera mengekauasi tempat aman yang

KEDATA-NGAN masyarakat ke tempat sudah disepakati,
TSUNAMI aman. menunggu
informasi

STATUS SIAGA: Ketinggian tsunami Pemerintah Evakuasi daerah

18 – 33 MENIT EVAKUASI antara ½ meter – 3 daerah/BPBD setempat bahaya, pergi ke
SEGERA meter segera mengekauasi tempat aman yang

masyarakat ke tempat sudah disepakati,

evakuasi terdekat. mencari informasi

STATUS Ketinggian tsunami Pemerintah Menjauhi pantai

WASPADA: kurang dari ½ meter. daerah/BPBD setempat dan tepian sungai,

MENJAUHI segera mengarahkan mencari informasi

PANTAI & TEPIAN masyarakat menjauhi

SUNGAI pantai dan tepian

sungai.

INFO GEMPA: Kembali ke

TIDAK ADA aktivitas normal

ANCAMAN (tergantung tingkat

kerusakan akibat

gempa)

Gambar 1. Matrik Peringatan dan Respon Tindakan, Kabupaten Malang, Tsunami Megatrust

70

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0
2. PEMICU EVAKUASI

 Gempa dirasakan diatas 6,5 MMI di Desa Tambakrejo, tersedianya EWS/Sirine
(jangkauan kurang lebih 2-3 Km dari Titik-Sirena Terpasang)

 Gempa dirasakan diatas 6,5 MMI di beberapa Desa
 Orang menerima informasi peringatan dini bencana dari TV/Radio/SMS

Orang melakukan evakuasi mandiri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai
informasi peta/jalur evakuasi.

 Menuju titik aman (tidak ada rambu)
 Pilihan terdekat, Menuju tempat kumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat

evakuasi sementara, dilengkapi rambu)
 Pilihat terdekat, Menuju tempat pengungsian terdekat mengikuti jalur evakuasi

(tempat evakuasi akhir, dilengkapi rambu)
3. STRATEGI EVAKUASI
Perintah Evakuasi di Desa Tambakrejo mengikuti Komando dari Tim Siaga Desa/Forum PRB

 Komando untuk evakuasi dari Tim Siaga Desa/Forum PRB
 Untuk yang perlu dipandu dihimbau secara intens untuk segera menuju titik kumpul
[Apakah ada kelompok rentan? Yang memerlukan dukungan dalam evakuasi?]
Jumlah warga/penduduk yang mengungsi adalah 1.500 orang ini meliputi sebanyak 7 RT 1 RW. Yang
terdiri dari : 500 orang laki-laki, 50 orang lanjut usia laki-laki, 650 orang perempuan, 10 orang
perempuan hamil, 60 orang lanjut usia perempuan, 30 bayi, 195 anak-anak, dan diantaranya
terdapat 5 penyandang disabilitas tuna rungu .

71

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Fasilitas Evakuasi TITIK AMAN TITIK EVAKUASI TITIK PENGUNGSIAN/
GRUP WARGA PENAMPUNGAN
Jembatan Panjang 1. Perhutani di (RT. 11 dan (EVAKUASI AKHIR)
Desa Tambakrejo Titik Aman di belakang RT. 12)
pemukiman (tebing tinggi) Lapangan Desa Tunggak
Desa 2. Balai Desa Tambakrejo Jati (RT. 04, RT. 05, RT.
Sumberbening (RT. 07,dan RT. 15) 18)

Perhutani perempatan JLS Balai Desa
dari Kampung Nelayan 1,5 Sumberbening
KM

Desa Tumpakrejo - Pantai Nganteb - Pantai Nganteb (Bukit SDN 5 Tumpakrejo
(pegunungan)
Warga Dalam - Pantai Wonogoro Tamanayu dan bukit Bulu)
Kondisi Isolasi/ (tambang pasir besi)
Karantina
Penampungan
Lain/Khusus Jika Ada di
---

Transportasi [Jika perlu, dipergunakan untuk siapa atau kondisi apa dan bagaimana
Evakuasi pengaturannya? Jelaskan]

CARA/TEKNIS KETERANGAN
Rumah ke titik kumpul (jalan kaki/berlari)
Evakuasi Jalan Titik kumpul ke evakuasi
kaki/lari
Evakuasi Penyandang disabilitas, Orang Lanjut usia
Menggunakan
kendaraan roda 4
Evakuasi orang
perlu pertolongan
khusus/orang lain

Perencanaan jalur evakuasi bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan oleh
bencana dan mencari jalan tersingkat menuju daerah aman bagi masyarakat yang bertempat tinggal
didaerah rawan bencana. Penentuan jalur evakuasi disesuaikan dengan jumlah penduduk serta
perkiraan kapasitas pengungsian. Penentuan jalur evakuasi bencana didasarkan pada kondiisi
jaringan jalan, tingkat risiko beencana, lokasi permukiman, lokasi aman dari bencana, jarak dari
rawan bencana, guna lahan titik evakuasi, dan kepemilikan lahan titik evakuasi.

Penentuan waktu tempuh menuju titik evakuasi berdasarkan rata-rata kecepatan berjalan kaki saat
evakuasi bencana menggunakan kecepatan 1,07 m/detik, diasumsikan 1 m/detik atau 3,6 km/jam
dan jarak menuju titik evakuasi. Titik evakuasi yang akan ditentukan harus dapat melayani dan
menampung sesuai dengan kebutuhan data ruang terhadap pengungsi yang akan ditampung.
Kebutuhan ruang pengungsi diperoleh dari jumlah perkiraan penduduk terdampak dikalikan dengan
kebutuhan ruang minimal per orang 1,65 m2 .

Tujuan dari dibuatnya jalur evakuasi perdesa agar tidak terjadi penumpukan massa ketika evakuasi
penduduk saat terjadi bencana agar lebih cepat dan efisien. Jalur evakuasi di Desa Sitiarjo dan
Tambakrejo melewati jalan lingkungan, dan lokal.

72

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

4. PETA EVAKUASI
73

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

5. PROSEDUR TETAP

SARAN TINDAK STATUS PDB PDB STATUS PDB STATUS
EVAKUASI WASPADA SIAGA KEDARURATAN

MASYARAKAT Jika status gempa kurang Jika gempa 6 - 6,5 MMI BENCANA:
dari 6 MMI Maka warga dihimbau TANGGAP DARURAT
PSR dan FPRB Maka warga dihimbau untuk tetap tenang dan Jika gempa lebih dari
membantu proses untuk tetap tenang dan siap siaga untuk di 6,5 MMI
evakuasi warga waspada evakuasi Maka semua warga
Jika status gempa kurang Jika gempa 6 - 6,5 MMI diperintahkan untuk
Kepala Desa dari 6 MMI Maka Kepala Desa dan segera di evakuasi
menyiapkan Maka Kepala Desa dan Perangkat menyiapkan
tempat untuk Perangkat berkoordinasi sarana dan prasarana Jika gempa lebih dari
evakuasi dan dengan BPBD Kabupaten transportasi bersama 6,5 MMI
penyiapan Malang untuk menyiapkan partisipasi warga dan Pos Maka semua warga
kebutuhan dasar jalur evakuasi TNI AL, Polsek, Koramil dan diperintahkan untuk
warga Pos AIRUD. Bersama segera di evakuasi
pemuka agama untuk Ke tempat pengungsian
Dinas Sosial Jika status gempa kurang menyiapkan tempat sementara (shelter)
PMI dari 6 MMI pengungsian sementara. Untuk warga yang
Maka Dinas Sosial Jika gempa 6 - 6,5 MMI isolasi mandiri
menyiapkan Dapur Umum Maka Dinas Sosial disediakan tempat
dan Logistik (TAGANA) mengoperasikan tersendiri.
Dapur Umum dan Logistik
Jika status gempa kurang Jika gempa lebih dari
dari 6 MMI Jika gempa 6 - 6,5 MMI 6,5 MMI
Maka PMI menyiapkan Maka PMI membantu Maka Dinas Sosial
Dapur Umum, Tim proses persiapan mendistribusikan tenda
Evakuasi, komunikasi dan transportasi dan evakuasi dan logistik untuk
transportasi pengungsian
Jika gempa 6 - 6,5 MMI
BPBD Kabupaten Jika status gempa kurang Maka BPBD Kabupaten Jika gempa lebih dari
Malang dari 6 MMI melaporkan ke Kalaksa dan 6,5 MMI
Maka BPBD Kabupaten Sekda Kabupaten Malang Maka PMI membantu
Malang melaporkan ke untuk perintah lebih lanjut pendirian tenda,
Kalaksa terkait kondisi membantu
terkini dan menyusun mengelompokkan
laporan kejadian pengungsi berdasarkan
usia dan kerentanan
Jika gempa lebih dari
6,5 MMI
Maka BPBD Kabupaten
Malang melaporkan ke
Kalaksa, Sekda
Kabupaten Malang dan
Bupati Malang untuk
menetapkan kondisi
Darurat Bencana

74

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 9. SOP / Protap
Lampiran ini memuat SOP-SOP atau Protap-protap yang digunakan penanganan
kedaruratan.

Contoh:

SOP EVAKUASI MANDIRI dan JALUR EVAKUASI
(Untuk Masyarakat)

1. Masyarakat di kawasan pantai harus mengetahui perkiraan batas area genangan (zona
Merah)

2. Batas zona merah area genagan akibat tsunami diperkirakan sampai batas kaki bukit, degan
demikian diharapkan semua masyarakat melakukan evakuasi mandiri kearah perbukitan
setelah merasakan guncangan gempa yang kuat.

3. Setelah merasakan gempabumi masyarakat harus sadar bahwa tsunami mungkin bisa terjadi
setelah merasakan getaran yang kuat dan lama jangan menunggu lagi peringatan resmi
segera lakukan evakuasi mandiri dan tinggalkan ZONA MERAH menuju arah perbukitan.

4. Setelah gelombang pertama datang gelombang yang lain mungkin akan menyusul tunggu
pemberitahuan resmi “TSUNAMI TELAH BERAKHIR” sebelum meninggalkan area perbukitan.

5. Segera cari informasi tempat lokasi Posko dan tempat-tempat pengungsian.
6. Ikuti tanda-tanda (rambu-rambu) evakuasi yang terpasang.
7. Pemerintah Desa dan Masyarakat harus menjaga dan memelihara rambu-rambu yang

terpasang di setiap jalan arah.
8. Penentuan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara (TES) harus di sepakati bersama

oleh masyarakat
9. Daftar lokasi tempat evakuasi sementara

75

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 10. Lembar Komitmen
Lampiran ini memuat lembar komitmen instansi/lembaga/organisasi dalam
penanganan kedaruratan, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media
massa, dan organisasi masyarakat sipil.

Contoh Templat :

-------- Kop Surat Pemerintah Daerah --------
Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai
tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kab. Malang Provinsi Jawa
Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Malang Jl. Raden Panji Suroso No.7, Purwodadi,
Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Desember 2021, dengan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO KEGIATAN
1. Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana Tsunami
2. Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3. Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidak-tidaknya sekali setiap tahun
4. Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa

berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5. Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan

Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6. De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir

masa berlakunya tidak terjadi bencana
7. Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat

dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

Nama Nama Nama
Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga

76

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan

Contoh templat:

-------- Kop Surat Pemerintah Daerah --------

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA ...........................................

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi
Bencana ............................ pada tanggal dd/mm/yyyy s.d dd/mm/yyyy di
Kabupaten/Kota/Provinsi ............................. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif
dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah,
Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah
menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Nama Nama Nama
Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga

Nama Nama Nama
Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga

Nama Nama Nama
Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga

Nama Nama Nama
Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga Jabatan& Instansi/lembaga

77

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

Form Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi
Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan
Bencana

A. Profil Organisasi

1 Nama Organisasi :
Unit/Divisi/Bagian :
Alamat :
No. Telpon/Faksimili :
Email :

2 Narahubung (contact person) :
Jabatan :
No. Telpon :
No. HP :
Email :

3 Tugas-fungsi organisasi :
(mandat) :
Cakupan wilayah kerja

B. Peran Kebencanaan

1 Tugas-fungsi organisasi :

(mandat)

2 Peran dalam Pra-Bencana :

(normal)

3 Kepentingan terkait :

kebencanaan

4 Peran Saat Bencana (Penganggulangan Kedaruratan Bencana)

Sebelum status bencana :

ditetapkan

Dalam status 'siaga darurat' :

Dalam status 'tanggap darurat' :

Dalam status 'transisi darurat' :

5 Peran dalam Pasca Bencana :

(pemulihan)

78

Pedoman Perencanaan Kontingensi 5.0

Form Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi
Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

C.Sumberdaya Organisasi Jumlah Lokasi Personil Kontak Keterangan
1. Sumberdaya Manusia Personil

No Jenis Keahlian

2. Peralatan Jumlah Kondisi Lokasi Kontak Keterangan
No Jenis

3. Logistik (bahan/sediaan)

No Jenis Jumlah Kondisi Lokasi Kontak Keterangan

Contoh: Jumlah Kondisi Lokasi Kontak Keterangan
4 buah 1 bagus Korem Pak Gede Bisa
No Jenis Karangasem HP: 08xx dimobilisasi
1 Pickup 1 bagus dengan bantuan
Korem Pak Made BBM
1 rusak Badung HP: 08xx Bisa
1 rusak dimobilisasi
Korem Bu Agung tanpa bantuan
Tabanan HP: 08xx BBM
Korem Pak Ketut Tidak dapat
Denpasar HP: 08xx dimobilisasi
Tidak dapat
dimobilisasi

79

BAB 6. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan bagi pemangku kepentingan baik
pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota maupun organisasi kemasyarakatan dalam
memfasilitasi penyusunan perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi sebagai sebuah
dokumen yang berisi komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam penanggulangan
bencana, maka proses dan mekanisme penyusunannya sesuai dengan aturan yang sudah
ditetapkan dalam pedoman ini. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, akan
dimuat dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Pedoman ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.