Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan BENCANA

DI INDONESIA

Biodata Widyaiswara Ahli Muda – Pusdiklat BNPB

Roswanto, SE, MM Penata/Gol IIIc

Email :
[email protected]
0856-945-81999
Jl. Mustika Jaya – Kota Bekasi

Mata pelatihan

01 Sistim Penanggulangan Bencana
02 Penyelenggaraan PB
03 Mekanisme Perlibatan TNI dalam PB

Kelembagaan TUGAS
Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan

renkontruksi secara adil dan setara
Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan

sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN
Mengkoordinasikan pelibatan kementerian dan lembaga non kementerian lain yang terkait

dengan tugas BNPB
Mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan penyelenggaraan PB pada wilayah lebih dari

1 (satu) provinsi baik pada tahap pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana

dan memberikan informasi peringatan dini

Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Penanggulangan merupakan Lembaga Pemerintahan
Bencana Nasional nonkementerian setingkat menteri serta di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

LIVING IN HARMONY WITH DISASTER

PENANGGULANGAN BENCANA INI TAK HANYA SEKEDAR TUGAS
PEMERINTAH. NAMUN PRB PUN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB
BERSAMA. UNTUK ITU, MASYARAKAT LEBIH SADAR BENCANA.
DENGAN CATATAN, PENDEKATANNYA HARUS HUMANIS DAN JANGAN
MEMBUAT RASA TAKUT.

Sistim Penanggulangan Bencana

Sistem PB Indonesia

Masalah kebencanaan harus ditangani secara serius

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bencana harus ditangani
secara serius sejak terjadi gempa bumi tsunami di Aceh pada
tahun 2004.
Pemikiran penanggulangan bencana harus dipahami dan
diimplementasikan oleh semua pihak sebab bencana adalah
urusan semua pihak dengan menerapkan kolaborasi pentahelix
dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Komponen yang
dimaksud terdiri dari jajaran pemerintah yang berkolaborasi
dengan akademisi, peneliti, dunia usaha, dan kelompok
masyarakat berbasis organisasi keagamaan, serta media massa.

Doni Monardo Kepala BNPB

Urusan bencana
menjadi urusan
bersama – sama,
semua komponen
harus berperan, seperti
Pentahelix yaitu
Pemerintah,
Masyarakat, Dunia
Usaha, Akademisi dan
Media.

#Kesiapsiagaan Bencana

Sistem Pengertian Sistim Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Menurut Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Bencana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan
mengenai definisi bencana, penanggulangan bencana dan
istilah terkait bencana

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor
manusia yang mengancam dan menggangu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi,
kerugian sosial dan/atau dampak psikologis serta
menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang melampaui kemampuan
masyarakat terdampak.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa/serangkaian yang disebabkan oleh alam

Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa/serangkaian peristiwa nonalam

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa/serangkaian yang diakibatkan oleh manusia yang
berupa konflik sosial antar kelompok/antar komunitas
masyarakat, kerusuhan sosial dan tindakan teror.

Menurut Undang – undang
Nomor 24 Tahun 2007,
penanggulangan bencana
bertujuan untuk:

• Memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancamanan bencana

• Mencegah meluasnya dampak bencana
terhadap masyarakat

• Menjamin terselenggaranya PB secara
terencana, terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh

• Mengembalikan kualitas hidup korban
• Mendorong semangat gotong royong,

kesetiakawanan, dan kedermawanan
• Menciptakan perdamaian dalam kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara
• Meningkatkan kapasistas masyarakat dalam

Penanggulangan Bencana.

TUJUAN

PENANGGULANGAN

BENCANA

Risk

Risiko Bencana

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu willayah dan kurun
waktu tertentu

Risiko Bencana

Risiko bencana dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa
aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta dan gangguan kegiatan
masyarakat

Tiga aspek Sistem PB

BNPB

Mencakup sebagai berikut:

ASPEK LEGISLASI

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, terdapat produk hukum lain di bawah UU
tersebut antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepalan Badan
serta peraturan daerah.

UU Penanggulangan Bencana
 UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
 UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang
 UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil.

Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Bencana
 Perpres No 83/2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
 Perpres No 3/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 83 Tahun 2005

tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
 Perpres No 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 Perpres No 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Bencana
 PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB
 PP No 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 PP No 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non

Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

ASPEK
KELEMBAGAAN

Dalam penanganan bencana, kelembagaan
dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal

Secara formal, focal point lembaga pemerintah di
tingkat pusat untuk penanggulangan bencana adalah
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Sedangkan focal point penanggulangan bencana di
tingkat provinsi dan kabupaten atau kota adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dari sisi non formal, forum – forum baik di tingkat
nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat
penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Indonesia.

Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional
(Planas) yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, dunia
usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga
internasional.

Pada tingkat lokal, dikenal Forum PRB Yogyakarta dan
Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

Aspek Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya dilihat sebagai isu lokal atau nasional saja tetapi juga
melibatkan internasional

Komunitas internasional mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen
penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Disisi lain, kepedulian dan keseriusan
pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi.

Keseriusan pemerintah Indonesia terhadap bencana dibuktikan melalui penganggaran yang
signifikan khsusnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam
pembangunan.

Berikut ini beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia.
 Dana DIPA (APBN atau APBD)
 Dana Kontinjensi
 Dana On – Call
 Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
 Dana yang bersumber dari masyarakat
 Dana dukungan komunitas internasional

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tanggung Jawab Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
Pemerintah dalam serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
Penanggulangan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
Bencana pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Untuk menghadapi berbagai bencana Kegiatan pencegahan bencana serangkaian kegiatan
baik bencana alam, bencana non – alam yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan
atau mengurangi ancaman bencana.
hingga bencana sosial, diperlukan
penanggulangan bencana

Penyelenggaraan
Penanggulangan

Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan
berdasarkan aspek:
• Sosial,ekonomi dan budaya masyarakat
• Kelestarian lingkungan hidup kestabilan bentang alam
• Efektif dan Efisien
• Lingkup luas wilayah terdampak
• Ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi
• Kemitraan, koordinasi dan keterpaduan
• Pemberdayaan dan partisipasi

Penyelenggaraan PB

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibagi menjadi 3 tahap yaitu prabencana,
tanggap darurat dan pascabencana, sebagai berikut:

Prabencana : Penyelenggaraan penanggulangan bencana
dilakukan dalam dua kondisi, yaitu situasi saat tidak ada

1 bencana dan situasi terdapat potensi bencana.

Saat situasi tidak ada bencana, dilakukan perencanaan,
pencegahaan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan dan
penata ruang

Saat situasi terdapat potensi bencana dilakukan mitgasi,
peringatan dini, kesiapsiagaan

Darurat bencana: Dilakukan kajian cepat, status

2 keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan
pemulihan

Pasca bencana : Dilakukan rehabilitasi dan

3 rekonstruksi.

Upaya rehabilitasi & rekonstruksi:
perbaikan/pembangunan prasarana dan sarana
umum,lingkungan daerah bencana, pelayaan
kesehatan serta penyediaan hunian sementara
atau hunian tetap,

Menurut UU Nomor 24/2007, pemerintah pusat dan pemerintah Siapa yang
daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bertanggung
penanggulangan bencana. Jawab dlm PB ?

Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan
PB sesuai UU tersebut, meliputi:
Menyusun kebijakan PRB dan pemanduan pengurangan risiko bencana

dgn program pembangunan
Melindungin masyarakat dari dampak bencana
Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena

bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
Memulihkan kondisi dari dampak bencana
Mengalokasikan anggaran PB dalam anggaran pendatapan dan belanja

negara yang memadai

Wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana

Pemerintahan pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, meliputi:
Menetapkan kebijakan PB selaras dengan kebijakan pembangunan

nasional
Menetapkan status dan tingkatan bencana nasional
Menentukan kebijakan kerja sama dalam PB dengan negara lain, badan

– badan atau pihak – pihak internasional lain
Merumuskan strategi penataan ruang berbasis PRB

Tanggung
Jawab & Wewenang
Penanggulangan Bencana

Tanggung Jawab pemerintah Wewenang Pemerintah Daerah Pemerintah
daerah dalam penanggulangan dalam Penanggulangan Bencana Daerah
bencana
Selain tanggung jawab, Pemerintah
 Menjamin pemenuhan hak Daerah juga mempunyai wewenang
masyarakat dan pengungsi yang dalam penyelenggaraan PB, meliputi:
terkena bencana sesuai dengan  Menetapkan kebijakan PB pada
standar pelayanan minimum
wilayahnya selaras dgn kebijakan
 Melindungi masyarakat dari pembangunan dan tata ruang
dampak bencana daerah
 Membuat perencanan
 Melakukan tindakan cepat setelah pembangunan dan tata ruang yang
dikelurakannya Peringatan Dini memasukan unsur – unsur
kebijakan PB
 Memelihara arsip/dokumen otentik  Mengendalikan pengumpulan dan
da kredibel dari ancaman dan penyaluran uang atau barang yang
dampak bencana berskala provinsi, kabupaten/kota

 Mengalokasikan anggaran PB
dalam keadaan darurat

Penetapan

Status Bencana

Lalu bagaimana cara pemerintah
pusat maupun daerah menetapkan
tingkatan bencana yang terjadi ?

Dalam menetapkan status dan
tingkat bencana nasional dan daerah
pemerintah menggunakan indikator
sebagai berikut:
 Jumlah Korban
 Kerugian Ekonomi
 Kerusakan Prasarana dan Sarana
 Cakupan luas wilayah yang

terkena bencana
 Dampak sosial ekonomi yang

ditimbulkan
 Kerusakan Lingkungan

Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana





Dasar 01 Pertahanan Negara (UU No.3/2002)
Hukum
TNI & 02 Pasal 7
BNPB 03 (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman
militer, menetapkan TNI sebagai komponen utama dengan
didukung oleh komponen cadangan dan komponan pendukung
(4) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman
nonmiliter menetapkan lembaga pemerintah di luar bidang
pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan
sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur –
unsur lain dari kekuatan bangsa

Pasal 19
Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar
wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya
dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

TNI UU (No 34/2004)

Pasal 7
(2) Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan :
a) OMP
b) OMSP, yaitu untuk membantu menanggulangi akibat

bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan
kemanusiaan

BNPB UU (NO 24/2007)

Pasal 5
Pemerintah dan Pemda menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan PB
Pasal 10
(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

membentuk BNPB
(2) BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri

UU NO 34/ 2004 Peran TNI dalam membantu mennggulangi alam sudah
TENTANG TNI diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Peran ini termasuk dalam salah satu tugas yang sudah
digariskan oleh Undang – Undang. Tugas pokok TNI adalah
menengakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan
gangguan. Tugas Pokok ini dilaksanakan melalui opeasi
militer.

Operasi militer digelar untuk perang ataupun selain perang.
Operasi militer selain perang adalah membantu
menanggulangi bencana alam, karena dampak bencana
alam dapat menimbulkan ancaman dan gangguan pada
warga ataupun wilayah.

Pelaksanaan

PERMENHAN NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS BANTUAN TNI
KEPADA PEMERINTAH DI DAERAH

1 Dalam keadaan darurat Kepala BNPB & BPBD berwenang
mengkoordinasikan bantuan TNI berupa sarana, alat dan kemampaun
TNI untuk digunakan dalam penanggulangan bencana

2 TNI dilibatkan untuk membantu pemerintah di daerah dalam penanganan bencana
mulai dari tahap pra kejadian sesuai dengan langkah – langkah prosedur mitigasi
bencana, tahap tanggap darurat dan pasca becana.

3 Satuan TNI yang berada di wilayah berkewajiban merespon setiap kejadian bencana
dengan melakukan langkah awal guna menyiapkan tindakan penanganan sesuai prioritas
yang diminta oleh pemerintah di daerah tentang rencana tindakan yang sesuai, dan
terkoordinir, sehingga tercipta keterpaduan dan keselarasan penanganan di lapangan

Pelaksanaan

Tugas Bantuan TNI dalam merehabilitasi infrastuktur

Bantuan Daerah

Peran TNI dalam membantu pemerintahan di daerah dilaksanakan
dengan mengerahkan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam rangka

merehabilitasi infrastruktur yang terkena dampak bencana, di daerah
terisolir seperti daerah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar yang

membutuhkan perbaikan dan pembangunan insfraktuktur, dalam
memperlancar perekonomian masyarakat dan pemerataan
pembangunan

Pimpinan TNI

Pimpinan satuan TNI di wilayah dpt memberikan bantuan
sarana, alat dan kemampuannya kepada pemerintahan di
daerah sesuai permintaan dalam merehabilitasi insfraktur.

Permintaan tersebut diajukan kepada pimpinan satuan
TNI sesuai strata di tiap wilayah dengan berpedoman

kepada ketentuan permintaan bantuan TNI. Sedangkan
segala bentuk dukungan pembiayaan dan rencana
operasional kegiatan dipersiapkan oleh pemerintah

daerah, agar dalam pelaksanaan dapat mencapai tujuan
dan sarana yang direncanakan

Kerjasama PANGLIMA TNI
• Memberikan dukungan personil dan peralatan
Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan BNPB
SRC – PB
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) • Menyelenggarakan kendali operasi terhadap
Panglima TNI dan BNPB,
Nomor : MoU.47/BNPB/III/2016, KERMA/6/III/2016 satuan TNI dan militer asing dalam kegiatan PB
Lingkup Kerjasama Kesepatan Bersama Meliputi melalui koordinasi/komando
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang
Mencakup Kegiatan Operasional dan Kegiatan BNPB
Administrasi. • Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan

KEMENTERIAN PERTAHANAN dukungan personil, sarpras, peralatan dan
• Membantu BNPB dalam PRB perlengkapan kepada Kemhan dan Panglima
• Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi TNI
• Menerima, memfasilitasi dan mengendalikan
perbantuan dari negara asing yang akan personil serta peralatan dari Panglima TNI
memberikan bantuan pelibatan militer dalam PB dalam mendukung SRC – PB
• Pendidikan Magister Disaster Management For • Pembinaan kurikulum dan materi kuliah di
National Security Unhan

Presiden berulang kali menyampaikan 30
“Libatkan TNI dan Polri Saat Bencana”

1. Pemda Kabupaten/Kota menjadi
penanggung jawab utama
penyelenggaraan penanggulangan bencana
di wilayahnya.

2. Pemda Provinsi segera merapat ke daerah
bencana untuk memberikan dukungan
serta mengerahkan seluruh sumberdaya
yang ada di tingkat Provinsi jika diperlukan

3. Pemerintah memberi bantuan sumberdaya
yang secara ekstrim tidak tertangani
daerah.

4. Libatkan TNI dan POLRI.

5. Laksanakan secara dini

Bentuk Kerjasama

Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana

1 2

Pra Bencana Saat Tanggap Darurat

Sebagai Unsur Pengarah, Membantu kaji cepat
baik di BNPB dan BPBD kerusakan, kebutuhan
penanganan darurat &
Perencanaan dalam Penyusunan rencana
berbagai Latihan PB operasi

Sebagai kekuatan inti & Membantu operasi SAR,
Komandan SRC PB pelayanan kesehatan,
penyiapan huntara,
PRB (Pengurangan Risiko perbaikan darurat sarpas
Bencana) umum

Peringatan Dini, Dukungan transportasi &
Kesiapsiagaan, Mitigasi dll Mobilisasi bantuanm
pembukaan akses, &
3 pembersihan lokasi
bencana, komunikasi &
Pasca Bencana keamanan

Membantu rehabilitasi,
rekonstruksi dan relokasi.

PERAN TNI

SAAT TANGGAP DARURAT

PENANGGULANGAN BENCANA.

Membantu Operasi SAR
Membantu Kaji Cepat Kerusakan & Kebutuhan

Penanganan Darurat
Dukungan Transportasi & Mobilisasi Bantuan
Dukungan Pembukaan Akses & Pembersihan Lokasi

Bencana
Membantu Pelayanan Kesehatan
Membantu Penyusunan Rencana Operasi Penanganan

Darurat
Membantu Penyiapan Huntara
Membantu Perbaikan Darurat SARPAS Umum
Dukungan Keamanan di Lokasi Bencana
Dukungan Komunikasi

Praktek Peran TNI dalam Tanggap Darurat Bencana

3•3 Tsunami Aceh (2004), Pangandaran (2006),

Mentawai (2010)

• Gempabumi Nias (2005), Yogya (2006),

Sumbar (2009) Aceh Tengah (2013)

• Banjir NAD (2006), Wasior (2010), Way Ela

(2013), DKI (2007, 2013, 2014, 2015) • Pengerahan personil untuk:
– DKI (2013): 2.044 personil TNI AD, – Pencarian & penyelamatan
korban (SAR)
1.092 TNI AL &264 TNI AU – Pemadaman kebakaran hutan
• Erupsi gunung api

– Merapi (2010), Sinabung (2010, 2013), dan lahan

Kelud (2014) – Tim kesehatan dan upaya
tanggap darurat lainnya
• Longsor Banjarnegara (2014), Purworejo
• Leadership dalam penanganan
(2016) kejadian (a.l. sebagai incident
commander)
• Karhutla
– 2013: 1800 personil TNI/Polri • Pengerahan peralatan & fasilitas
– 2014: 2725 personil TNI/Polri (rumah sakit lapangan, dapur
– 2015: 2909 personil TNI/Polri umum dan kendaraan)

BNPB & TNI

KODIKLAT TNI BEKERJASAMA DENGAN
PUSDIKLAT PB DALAM PELATIHAN DASAR

MANAJEMEN BENCANA

BNPB & TNI

Staff Exercise

GARUDA SHIELD 14/2020 , 06 – 19 SEPTEMBER
2020

Staff Exercise

PRA – LATMA GARUDA SHILED 14/200, 31
AGUSTUS - 04 SEPTEMBER 2020



Simulasi PB

RGB
Fasilitator

Pelaku

PERCAYA ATAU TIDAK

KEGIGIHANMU

Hari ini adalah pesan kehormatan yang disampaikan
kepada orang lain tanpa suara atau kalimat

TERIMAKASIH

SalamTangguh

Salam Kemanusiaan