18. HIbah Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

KemenkeuTepercaya HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

PASCABENCANA

Rapat Komisi Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana



Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka
hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui
perjanjian.

HIBAH REHABILITASI DAN Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
REKONSTRUKSI PASCA pelayanan publik sampai tingkat yang memadai
BENCANA (RR)
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana pada wilayah pascabencana

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Undang-Undang Pemerintah dapat mengalokasikan hibah kepada daerah untuk
tentang APBN penanganan bencana

PMK No. 224/PMK.07/2017 Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran,
tentang Pengelolaan Hibah Pelaksanaan, Pelaporan dan Monev
dari Pemerintah Pusat kepada
Petunjuk Teknis, Cakupan kegiatan dan mekanisme
Pemerintah Daerah pelaksanaan di daerah

Peraturan BNPB No. 3 Tahun DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
2019 tentang Pemanfaatan
Hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemda untuk Bantuan

RR

• BNPB II • Direktur Jenderal IV
menyampaikan Perimbangan
usulan alokasi • Pembahasan Keuangan a.n. • Penandatanganan
Hibah RR kepada usulan alokasi Menteri Keuangan Perjanjian Hibah
Kemenkeu Hibah RR di DJA menerbitkan Surat Daerah Dilakukan
setelah Penetapan oleh Direktur Dana
sebelumnya • Pergeseran Pemberian Hibah Transfer Khusus
melakukan anggaran dari BA dan disampaikan a.n. Menteri
verifikasi terhadap 999.08 ke 999.02 ke Pemda Keuangan dengan
usulan daerah kepala
• Pembahasan dan III daerah/pejabat
I penetapan rincian yang diberi kuasa
alokasi Hibah RR di
DJPK

Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

A dalam APBD.

P Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran
B pembiayaan dalam APBD berdasarkan Rencana Tahunan dan mencantumkannya dalam DPA.

D Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD apabila
dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah.

Apabila hibah diterima setelah penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota
APBD ditetapkan melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan
dimaksud dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

Apabila hibah diterima setelah Penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota
Perubahan APBD ditetapkan melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran
Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Penyaluran Hibah RR dilakukan dari RKUN ke RKUD secara sekaligus sejumlah PHD

Mengacu pada Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemda untuk Bantuan RR

Waktu pelaksanaan 12 bulan sejak dana Hibah RR diterima RKUD
Kegiatan mengacu pada RKA yang disetujui oleh BNPB

Lokasi kegiatan telah ditentukan dalam RKA

BPBD sebagai pelaksana kegiatan Hibah RR
Berdasarkan usulan pemda, dan rekomendasi dari BNPB, Menteri
Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan dapat memberikan
perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali

Pemda wajib menyampaikan laporan akhir pelaksaan kegiatan dan wajib
melakukan penyetoran ke kas negara apabila terdapat Sisa Dana

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun Laporan:
a. Laporan kegiatan secara triwulanan dan Laporan akhir pelaksanaan kegiatan
b. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir kepada Deputi Bidang RR yang

selanjutnya akan dikompilasi untuk disampaikan kepada DJPK
c. Laporan akhir yang telah direviu APIP dan Bukti Setor Sisa Dana disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah

pelaksanaan kegiatan berakhir kepada Deputi Bidang RR dan DJPK.

Laporan Kepala 10 hari kerja setelah KEDEPUTIAN kompilasi DJPK - KEMENKEU
Triwulanan Daerah triwulan bersangkutan RR - BNPB
berakhir DJPK - KEMENKEU
Laporan Akhir Kepala
dan Bukti Daerah 30 hari kerja setelah hibah berakhir kompilasi
Setor Sisa
Dana APIP KEDEPUTIAN RR -
BNPB

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan dan K/L terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian
target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD

Mandiri Bersama-sama

Penyimpangan dan/atau Meninjau Kembali / Menghentikan
Penyalahgunaan Hibah Penyaluran Hibah

Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah apabila terjadi Setelah mendapat pertimbangan BNPB
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH

Penyaluran Hibah Dihentikan Pemda wajib memakai Dana APBD

Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan , Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan
pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD

SANKSI
• Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan, maka Pemerintah tidak memprioritaskan pemberian program

hibah lainnya dan/atau Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melakukan penundaan/pemotongan Transfer ke Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KemenkeuTepercaya

3,500 131 dalam miliar
3,000 140
130 120

2,500 100

2,000 80

1,500 3,277 3,160 61 60

1,000 2,499 2,318 13 36 40

500 602 602 916 916 20

499 472

- 0
2017
2018 2019 2020 2021
Alokasi
Realisasi Daerah Penerima

• Pada tahun 2017 dan 2019 Realisasi Hibah RR tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat beberapa daerah

yang terlambat dalam menyampaikan surat permintaan penyaluran
• Pada tahun 2021 terdapat 1 daerah yang berdasarkan rekomendasi BNPB alokasinya dibatalkan. Hal ini

dikarenakan terjadinya OTT KPK pada daerah tersebut terkait kegiatan Hibah RR
• Sampai dengan saat ini, belum terdapat usulan alokasi Hibah RR Pascabencana TA 2022.

1. Usulan Hibah RR dapat dilakukan sepanjang tahun, namun kurang 12
memperhatikan kesiapan penganggaran di daerah

2. Waktu pelaksanaan Hibah RR dapat mencapai 2 tahun 9 bulan (12 bulan
regular, 12 bulan perpanjangan pertama, dan 9 bulan perpanjangan kedua)
sehingga pemda cenderung tidak menyegerakan pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan Hibah RR relatif lambat yang disebabkan al:
a. Jenis kegiatan Hibah RR sangat luas
b. pelaksanaan kegiatan seluruhnya oleh BPBD dengan tusi dan SDM yang
terbatas
c. Perubahan RKA dapat dilakukan sepanjang masa pelaksanaan kegiatan
d. Perpanjangan belum memperhatikan kinerja pelaksanaan

4. Kepatuhan pelaporan pemda relatif rendah
5. Rekomendasi BPK atas laporan akhir dan pengembalian sisa dana

www.kemenkeu.go.id

TEMUAN BPK

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Hibah RR tidak memadai

PERMASALAHAN:

• Penyampaian Laporan akhir dan/atau laporan triwulan hibah RR tidak tepat waktu
• Informasi pada laporan kompilasi BNPB, tidak seluruhnya berdasarkan laporan akhir dan/atau

triwulanan dari Pemda
• Tidak ada pengaturan terkait batas waktu penyetoran atas sisa dana hibah RR ke RKUN
• Pelaksanaan rekonsiliasi dan koordinasi antara DJPK dengan BNPB belum memadai

www.kemenkeu.go.id 13

Tahun Penerima Lapor Setor
2015 116 85 73% 90 78%
2016 92 85 92% 80 87%
2017 130 98 75% 99 76%
2018 13 8 62% 11 85%
2019 131 102 78% 113 86%
2020 61 13 21% 31 51%

140 130 131
120 116 98 99
113
100 90 102
85
92
80 85
80
60
13 8 11 61
40
2016 2017 2018 2019 31
20 Penerima Telah Lapor Telah Setor 13
2020
0
2015

DAERAH PENERIMA HIBAH BENCANA Alokasi Anggaran Belanja APBD % Hibah Pelaksanaan Hibah RR Keterangan
MASIF SULTENG 2019 Hibah 1.405,50 % Hibah Realisasi
1.199,60 61,30% Perpanjangan Kedua (2 Tahun 9 Bulan = Maksimal) Masih dalam tahap pelaksanaan
Kota Palu 820,65 1.393,27 58,39% 1.338,84 Masih dalam tahap pelaksanaan
Kab. Sigi 568,66 1.622,79 47,40% 1.217,44 46,71% Perpanjangan Kedua (2 Tahun 8 Bulan) Masih dalam tahap pelaksanaan
Kab. Donggala 516,78 37,09% 1.317,67 Selesai
Kab. Parigi Moutong 66,36 4,09% 1.666,32 39,22% Perpanjangan Kedua (2 Tahun 2 Bulan)
Keterangan
DAERAH PENERIMA HIBAH BENCANA Belanja APBD 3,98% Selesai 12 Bulan
MASIF SELAT SUNDA 2019 % Hibah Realisasi Selesai
Alokasi Anggaran % Hibah Pelaksanaan Hibah RR Permintaan Perpanjangan Kedua Ditolak
Kab. Pandeglang Hibah 2.652,66 2,82% 2.595,97
Kab. Lampung Selatan 2.362,02 2,07% 2.148,23 2,88% Perpanjangan Pertama (1 Tahun 9 Bulan) Keterangan
74,75
DAERAH PENERIMA HIBAH BENCANA 48,82 Belanja APBD 2,27% Perpanjangan Pertama (1 Tahun 6 Bulan) Masih dalam tahap pelaksanaan
MASIF SENTANI 2020 % Hibah Realisasi Masih dalam tahap pelaksanaan
Alokasi Anggaran % Hibah Pelaksanaan Hibah RR Selesai
Kab. Jayapura Hibah 1.430,11 19,23% 1.293,00
Kota Jayapura 1.359,90 6,16% 1.149,85 21,27% Perpanjangan Pertama (2 Tahun)
Kab. Keerom 275,07 995,01 0,62% 817,59
83,75 7,28% Perpanjangan Pertama (1 Tahun 3 Bulan)
6,18
0,76% 12 Bulan (selesai?)

T E R I MA K A S I H

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 16
Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Radius Prawiro
Jakarta Pusat