12. Rehabilitasi & Renkonstruksi Pasca Bencana

REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
PASCABENCANA

“BUILD BACK BETTER, SAVER AND
SUSTAINABLE”

Disampaikan oleh :
Jarwansyah, S.Pd, M.A.P, M.M
Deputi Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi
Serpong, Februari 2022

DASAR HUKUM (REGULASI)
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Undang-Undang • Penanggung jawab utama PB adalah Pemerintah dan Pemerintah
No. 24 Tahun Daerah.
2007
• Koordinasi tingkat pusat oleh BNPB dan tingkat daerah oleh BPBD
Peraturan
Pemerintah (PP) • PP No.21/2008, tentang Penyelenggaraan PB
• PP No.22/2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Peraturan • PP No.23/2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional
Kepala BNPB
• Peraturan BNPB No. 05/2017, Penyusunan Rencana RR Pascabencana
Mulai tahun • Peraturan BNPB No. 06/2017, Penyelenggaraan RR Pascabencana
2015 • Peraturan BNPB No. 03/2019, Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat

“Hibah Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemerintah Pascabencana
Daerah dalam • Juklak No. 1 Tahun 2019, Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rangka Pascabencana.
Rehabilitasi dan • Juklak No. 2 Tahun 2019, Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rekonstruksi Perumahan Pascabencana.
Pascabencana”
 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

 PMK Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Manajemen Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

INPUT PROSES OUTPUT
(HASIL)
JITUPASNA Rencana
RR *Usulan OUTCOME
Akibat: Dampak: Pemda
(MANFAAT)
 Kerusakan • ekonomi dan Verifikasi
 Kerugian fiskal IMPACT
 Gangguan Alokasi
• sosial- budaya, sumberdaya (PENCAPAIAN
Akses politik TUJUAN )
 Gangguan & dana
• pembangunan Indeks
Fungsi manusia Pemulihan
 Peningkatan Pascabencana
• kualitas (Ina-PDRI)
Risiko lingkungan
“Build Back Better,
Sektor : Kebutuhan: Pelaksanan Monev Safer and Sustainable”
&
1. Permukiman  Pembangunan
2. Infrastruktur  Penggantian Pelaporan
3. Ekonomi  Penyediaan
4. Sosial
5. Lintas Sektor Bantuan
 Pemulihan

Fungsi
 Pengurangan

Risiko

* Sumber Pendanaan: APBD, APBN K/L, Hibah RR, Dana Desa, Kemitraan dengan Dunia Usaha, dll

SISTEM DATA DAN INFORMASI
KEDEPUTIAN BIDANG REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

PORTAL RR Layanan APLIKASI Layanan data APLIKASI Layanan data
perencanaan E-PELAPORAN dan informasi MAPPING ASET dan informasi
Layanan satu usulan Dana terkait Aset persuratan di
pintu sistem data Bantuan RR Layanan data kegiatan RR Layanan data
Pascabencana dan informasi dan informasi lingkungan
dan informasi terkait monev APLIKASI Keduptian RR
rehabilitasi dan APLIKASI E-ASSET aset hasil
E-PROPOSAL pelaporan kegiatan RR APLIKASI
rekonstruksi triwulan dan fisik - dana KEARSIPAN
pascabencana laporan akhir bantuan RR
memuat : Profil dana hibah RR

Organisasi,
Manajemen RR,

Dokumentasi,
Publikasi, Arsip,
dan Link System
Aplikasi Bidang

RR

Penyaluran Dana Hibah
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Periode 2015 – 2018

PENYALURAN PENERIMA

2015 Provinsi Kabupaten/Kot

1.498.652.391.100 24 9a2

PENYALURAN PENERIMA

2016 Provinsi Kabupaten/Kota

747.225.000.000 20 72

PENYALURAN PENERIMA

2017 Provinsi Kabupaten/Kot

1.701.140.640.000 25 6a7

PENYALURAN PENERIMA

2018 Provinsi Kabupaten/Kot

602.333.079.000 4 9a

Penyaluran Dana Hibah
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Periode 2019 – 2021

PENYALURAN PENERIMA

2019 Provinsi Kabupaten/Kot

31.160.228.546.000 19 11a 2

PENYALURAN PENERIMA

2020 Provinsi Kabupaten/Kota

915.931.467.000 19 42

PENYALURAN PENERIMA
Kabupaten/Kota
2021
37
498.588.622.000

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA)

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA)

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA)

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

 Pendampingan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana ;

 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ditetapkan oleh Kepala Daerah
 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai acuan Pemda, K/L, para pihak

lainnya dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan pemulihan
pascabencana
 Indikasi sumber pendanaan: APBD, APBN K/L, Hibah RR, Dana Desa,
Kemitraan dengan Dunia Usaha, dll

E - KONSUL DAN E - PROPOSAL
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascebencana Banjir Bandang Sentani
Provinsi Papua

Kerusakan&kerugian Kebutuhan Hibah RR TA 2020
Rp 1.484.888.807.550 Rp 1.462.645.033.000 Rp 365.447.706.000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi
Sulawesi Barat

Kerusakan&kerugian Kebutuhan DSP Rumah TA 2021
Rp 5.730.142.630.644 Rp 8.785.645.443.540 Rp. 342.175.000.000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir dan Tanah Longsor
di Provinsi Kalimantan Selatan

Kerusakan&kerugian Kebutuhan DSP Rumah TA 2021
Rp 2.799.533.233.775 Rp 2.710.666.050.958 Rp 66.695.000.000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor
di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Kerusakan&kerugian Kebutuhan DSP Rumah TA 2021
Rp 334.338.965.717 Rp 423.450.589.045 Rp 10.895.000.000





- terimakasih -