Materi 5 - BINTEK RENKON (Kajian Literatur Renkon)

1

2

Desk Review dan Integrasi/Kontektualisasi dari Pembelajaran Respons Bencana
Lombok dan Sulawesi Tengah, ke dalam Rencana Kontigensi Lokal, dan Panduan

serta Strategi Klaster

Tim Peneliti

Lead Researcher : Dr. Pujiono, MSW

Koordinator Researcher : Anggoro Budi Prasetyo, M.Sc

Researcher : Sigit Purwanto, Catur Sudiro

Pakar Kebencanaan : Dr. Eko Teguh Paripurno

Program Director : Putu Hendra Wijaya

Finance and Administration Director : Rindam Firdaus R.

Project Coordinator : Zela Septikasari, M.Sc.,M.Pd

Policy Analyst : Sumino

Finance and Admin Officer : Muhammad Ikhsan Prabowo

Sumber Foto Cover : Kegiatan LLDPP Project

3

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga pembuatan Final Report Desk Review
dan Integrasi/kontektualisasi dari Pembelajaran Respons Bencana Lombok dan Sulawesi
Tengah, ke dalam Rencana Kontigensi Lokal, dan Panduan serta Strategi tahun 2021
dapat terselesaikan dengan baik.

Kajian ini dilakukan untuk memberi masukan perbaikan pedoman perencanaan
kontigensi dan mengintegrasikan kepentingan Klaster Pengungsian dan Perlindungan.
Hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu acuan proses bisnis dalam melakukan
respon kedaruratan yang inklusif dan kolaboratif dalam rentang koordinasi lokal.
Didalamnya memuat proses-prosess yang diupayakan menjadi lebih efektif melalui
pertukaran data, mobilisasi sumberdaya, penerapan mutu layanan dan akuntabilitas
pada penerima manfaat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada EU Humanitarian
Aid (ECHO) berkat dukungan pendanaan sehingga baseline studi ini dapat terlaksana
dengan baik, terimakasih kepada Pujiono Centre bersama dengan mitra konsorsium
Proyek LLDPP (ADRA, Yayasan Plan International Indonesia, MDMC, dan Red R) dan
juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah
Provinsi Banten, NTB dan Sulteng, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Bima dan Sigi,
serta seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini.

Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya
saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan mendatang.
Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dengan memberikan
masukan berarti dalam rangka memperbaiki rencana kontigensi kedepannya.

Yogyakarta, April 2021
Hormat Kami

Tim Penyusun

Pujiono Centre

4

Daftar Isi 4
5
Kata Pengantar 7
Daftar Isi 9
Daftar Istilah 11
A. Pendahuluan 12
B. Tujuan 12
C. Objek dan Kerangka Kajian 13
15
C.1.Pedoman perencanaan kontigensi 15
C.2.Dokumen rencana kontigensi 16
C.3.Dokumen laporan dan publikasi penanganan kedaruratan di NTB dan Sulteng 16
D. Pendekatan, Metode dan Tahapan Pengkajian 16
E. Hasil dan Temuan Kajian Pedoman 17
E.1. Hasil dan Temuan Kajian Pedoman Renkon 18
21
E.1.1. Struktur/sistematika 22
E.1.2. Legitimasi 22
E.1.3. Tahapan perencanaan kontigensi 23
E.1.4. Analisis bahaya 24
E.1.5. Kerangka operasi 25
E.1.6. Pendekatan partisipatif 26
E.1.7. Konsultasi publik 27
E.1.8. Formalisasi 28
E.1.9. Kedalaman proses perencanaan 29
E.1.10. Komitmen peserta 5
E.1.11. Rencana aksi
E.1.12. Pengarusutamaan Klaster PP
E.1.13. Adaptif

E.1.14. Konversi untuk Menjadi Rencana Operasi 29

E.1.15.Kesimpulan Kajian Pedoman Renkon 30

E.2. Hasil dan Temuan Kajian Dokumen Rencana Kontigensi 30

E.2.1.Aspek penyelenggaraan 30

E.2.2.Aspek substansi 33

E.2.3.Aspek penggunaan pendekatan-pendekatan dan kontekstualisasi 37

E.2.4. Aspek implementasi dan pengalaman Palu 38

E.2.5.Aspek keberlanjutan 39

E.2.6.Kesimpulan Kajian Dokumen Rencana Kontigensi 39

E.3. Hasil dan Temuan Kajian Penanganan Kedaruratan Di NTB 39

E.3.1.Kekosongan Aturan Turunan Penetapan (SKDB) 39

E.3.2.Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) 41

E.3.3.Kesimpulan Kajian Penanganan Kedaruratan NTB 41

E.4. Hasil dan Temuan Kajian Laporan Workshop Strategi Transisi Pemulihan Sulteng 42

E.4.1.Aktivasi Klaster PP dan Peta aktor CSO/Lembaga PBB dalam respon darurat

Sulteng 42

E.4.2.Tantangan kerangka kerja kolaboratif CSO/Lembaga PBB di Fase RR 43

E.4.3. Kesimpulan Hasil Kajian Laporan Workshop Strategi Transisi Pemulihan Sulteng
47

F. Kesimpulan dan Rekomendasi 47

F.1.Kesimpulan 47

F.2.Rekomendasi 48

F.2.1. Retrofitting Pedoman Renkon 48

F.2.2. Penyusunan Pedoman Penetapan SKDB 49

F.2.3. Retrofitting Permensos Nomor 26 Tahun 2015 50

6

Daftar Istilah

ADRA :Adventist Development and Relief Agency
AMCDRR : Asian Ministerial Conference Disaster Risk Reduction
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BBPTKG : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
BSN : Badan Standardisasi Nasional
CSO : Civil Society Organization
DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DP3A : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DSP : Dana Siap Pakai
GBV : Gender Based Violence
Huntara : Hunian Sementara
IC : Incident Comander
IASC : Inter Agency Standing Committee
Klaster PP : Klaster Pengungsian dan Perlindungan
MDMC : Muhammadiyah Disaster Management Centre

NTB : Nusa Tenggara Barat

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

PB : Penanggulangan Bencana

PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permensos : Peraturan Menteri Sosial

7

Perka : Peraturan Kepala
PDB : Penanganan Darurat Bencana
PHP : Perlindungan Hak Perempuan
PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PRB : Pengurangan Risiko Bencana
PUG : Pengarusutamaan Gender
Renkon : Rencana Kontigensi
RI : Republik Indonesia
RPKB : Rencana Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana
RR : Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SK : Surat Keputusan
SKPDB : Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SKDB : Status Keadaan Darurat Bencana
SNI : Standar Nasional Indonesia
SPM : Standar Pelayanan Minimum
Sulteng : Sulawesi Tengah
UNDP : United Nation Development Program
UU : Undang-undang
WASH : Water, sanitation and hygiene

8

Desk Review dan Integrasi/Kontektualisasi dari Pembelajaran Respons Bencana
Lombok dan Sulawesi Tengah, ke dalam Rencana Kontigensi Lokal, dan Panduan

serta Strategi Klaster

(Panduan/Strategi Klaster Dan Rencana Kontigensi Lokal)

Suatu Integrasi dan Kontektualisasi dari Pembelajaran Respons Bencana Lombok dan
Sulawesi Tengah

A. Pendahuluan

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses untuk menyiapkan suatu respon
darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel dalam rangka
melaksanakan mandat perlindungan masyarakat. Konstruksi logika dan legal standing
perencanaan kontingensi didasarkan pada peraturan perundangan dan pedoman-pedoman
perencanaan dan pelaksanaan teknis-administratif.

Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan “melindungi segenap
bangsa Indonesia”. Secara implisit, frasa tersebut mengandung arti melindungi segenap bangsa
Indonesia dari semua bentuk bahaya (termasuk bencana). UU No 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana memanifestasikan perlindungan yang dimaksud. Pasal 33, huruf b,
mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat, yang pengertian
tanggap daruratnya dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 10 dengan bunyi; “bahwa tanggap darurat
bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana”. Tanggap darurat
itu sendiri kemudian diatur terperinci mulai dari Pasal 48 hingga Pasal 59 yang secara garis
besar memberikan arahan tegas dan, tentunya, memerlukan pedoman operasional tentang
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat1.

Salah satu arahan operasional tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 17 Ayat 1,; “rencana
penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) merupakan acuan bagi pelaksanaan
penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Selanjutnya rincian tata laksana
penyelenggaraan tanggap darurat diatur pada BAB III, mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 54,
yang terdiri dari tujuh bagian pengaturan sasaran, teknis, manajerial, dan administratif2 .

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

9

Tahun 2019, BNPB menerbitkan pedoman Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana (RPKB) sebagai rujukan dan panduan bagi pemerintah di berbagai tingkatan, baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya situasi
kedaruratan akibat bencana3 .

Salah satu respon yang bertujuan untuk lebih memastikan penyelenggara pemerintahan
melaksanakan amanat perlindungan warga negara dari bahaya (bencana) adalah Permendagri
Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar yang menegaskan
perencanaan kontigensi sebagai urusan wajib dalam standar pelayanan minimal sub-urusan
bencana daerah kabupaten/kota4.

Diagram Permendagri 101/2018

Pelaksanaannya diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Kepmendagri No 050-3708 Tahun
20205 yang menetapkan nomenklatur perencanaan pembangunan Provinsi dan

3 Sari, Dian Andri Puspita, Novi Kumalasari, Nanang Suharto, Ninil M Jannah, Nur’aini Sabilussalami, 2019,
Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), BNPB, Jakarta
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota
5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

10

Kabupaten/Kota dan menyatakan perencanaan kontingensi merupakan urusan wajib pemerintah
kabupaten/kota dan diakomodasi dengan kode rekening pembiayaan khusus6.

Pemerintah kabupaten/kota membutuhkan suatu pedoman perencanaan kontingensi
untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Pedoman perencanaan kontingensi yang telah
ada sejauh ini adalah pedoman perencanaan kontingensi edisi pertama diterbitkan BNPB pada
tahun 2008, edisi kedua tahun 2011, edisi ketiga tahun 2013, dan edisi keempat tahun 2019. Di
tahun 2019, BNPB bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menerbitkan Standar Nasional
Indonesia Perencanaan Kontingensi.

Keberadaan beberapa panduan teknis yang mempunyai kekuatan sama ini menimbulkan
rasa gamang pada sisi pemerintah daerah. Tambahan lagi, terdapat beberapa perbedaan antara
satu sama lainnya yang memerlukan penyelarasan. Bagaimanapun, tantangan yang paling
penting juga adalah bahwa dari sekian banyak rencana kontijensi, nyaris tidak ada yang nyata-
nyata dapat dimanfaatkan menjadi dasar operasi tanggap darurat.

Kajian ini dilakukan untuk memberi masukan perbaikan pedoman perencanaan
kontingensi dan mengintegrasikan kepentingan Klaster Pengungsian dan Perlindungan.
Hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu acuan proses bisnis dalam melakukan respon
kedaruratan yang inklusif dan kolaboratif dalam rentang koordinasi lokal. Didalamnya memuat
proses-prosess yang diupayakan menjadi lebih efektif melalui pertukaran data, mobilisasi
sumberdaya, penerapan mutu layanan dan akuntabilitas pada penerima manfaat.

Prakarsa ini sebagai bagian dari proyek LLDPP (Locally Led Disaster Preparedness and
Protection) yang dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari ADRA Indonesia, Pujiono
Centre, RedR, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dan Yayasan Plan
International Indonesia. Proyek LLDPP secara garis besar bertujuan memperkuat respon
kemanusiaan di level sub nasional dan kapasitas koordinasi klaster yang berdampak pada
keselamatan, martabat dan hak orang-orang yang terkena dampak, meminimalkan bahaya dan
meningkatkan akses orang-orang terdampak terhadap bantuan sesuai dengan kebutuhan dan
tanpa diskriminasi pada bencana yang akan datang.

B. Tujuan

1. Mengenali dan menunjukkan kekuatan dan kelemahan pedoman-pedoman perencanaan
kontigensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kontigensi di Indonesia.

2. Meninjau kekuatan dan kelemahan praktik respon kedaruratan di NTB dan Sulteng
berdasarkan dokumen-dokumen kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan
daerah serta dokumentasi, laporan, publikasi yang tersedia.

3. Mengajukan alternatif-alternatif perbaikan pedoman perencanaan kontigensi yang
mengintegrasikan kepentingan Klaster Pengungsian dan Perlindungan sehingga menjadi

6 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

11

acuan proses bisnis respon kedaruratan yang inklusif dan kolaboratif dalam rentang
koordinasi lokal yang efektif yang dicapai melalui pertukaran data, mobilisasi sumberdaya,
penerapan mutu layanan dan akuntabilitas pada penerima manfaat.

C. Objek dan Kerangka Kajian

C.1.Pedoman perencanaan kontigensi

Kajian ini membatasi diri pada objek berikut:

1. Panduan Perencanaan Kontigensi Edisi 2.07

Pedoman rintisan peletakan dasar konseptual perencanaan kontigensi dalam rangka transisi
penanggulangan bencana dari pendekatan altruisme, ad-hoc dan serba dadakan menjadi
penanggulangan bencana yang berdasar hukum, terencana dan sistematik.

2. Pedoman Renkon Edisi 4.0. Pedoman Penyusunan Rencana Kontigensi Menghadapi
Ancaman Bencana (Edisi Keempat)8

Pedoman ini cerminan upaya menata kesadaran konseptual dan kontekstual yang telah
terinternalisasi dan melembaga di institusi pelayanan publik hingga tingkat terbawah dan
ruang-ruang konsolidasi para pelaku kemanusiaan nasional-global.

3. Standar Nasional Indonesia Perencanaan Kontigensi (SNI 8751:2019)9

Standar ini menjadi acuan dan merupakan bagian dari upaya menata pelaksanaan dan
kandungan minimal substansi suatu perencanaan kontigensi.

Terhadap materi ini, kajian ini membahas aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek sistematika panduan

Sistematika merupakan syarat dasar yang menentukan apakah konstruksi logika suatu
pedoman sudah teratur dan mengerucut pada pemahaman konseptual perencanaan
kontigensi, keterampilan menyusun rencana kontigensi, tahapan proses dan cara
pelaksanaan penyusunan rencana kontigensi.

2. Aspek legalitas/legitimasi panduan

Suatu pedoman perlu memiliki legitimasi politis dan hukum agar pedoman tersebut memiliki
daya paksa dan merupakan acuan wajib ditaati dalam pelaksanaan perencanaan kontigensi.

7 Triutomo, Sugeng, B. Wisnu Widjaja, R. Sugiharto, Siswanto BP, Yohannes Kristanto, 2011, Panduan
Perencanaan Kontigensi Menghadapi Bencana (edisi kedua), BNPB, Jakarta
8 Putra, Bambang Surya,dkk, 2019, Pedoman Renkon 4.0 (Pedoman Penyusunan Rencana Kontigensi
Menghadapi Ancaman Bencana (edisi keempat)), BNPB, Jakarta
9 Badan Standardisasi Nasional, 2019, SNI 8751:2019 Perencanaan Kontigensi, BSN, Jakarta

12

3. Aspek substansi panduan, meliputi;

a) tahapan perencanaan kontigensi
b) analisis bahaya
c) kerangka operasi
d) pendekatan partisipatif
e) konsultasi publik
f) formalisasi
g) kedalaman proses perencanaan
h) jenis dan komposisi peserta
i) rencana aksi
j) pengarusutamaan Klaster PP
k) adaptabilitas
l) konversi rencana operasi

C.2.Dokumen rencana kontigensi

Dokumen-dokumen rencana kontigensi berikut adalah contoh produk yang penyusunannya
mengacu pada pedoman-pedoman objek kajian tersebut di atas. Kajian ini membatasi diri pada
dokumen rencana kontigensi berikut ini;

1. Dokumen Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana Menghadapi Gempa bumi dan
Tsunami Kota Palu 201210

Dokumen rencana kontigensi ini disusun tahun 2012 dengan mengacu pedoman
perencanaan kontigensi 2.0. Selain faktor politis wilayah, pergantian kepemimpinan daerah,
dokumen ini menunjukkan kelemahan dan keterbatasan yang gagal memberikan kontribusi
pada tanggapan darurat pada bencana gempa bumi dan tsunami (juga likuifaksi) di kota Palu
28 September 2018.

2. Dokumen Rencana Kontigensi Menghadapi Ancaman Erupsi Gunung Rinjani/Barujari
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 201611 .

Dokumen rencana kontigensi ini disusun mengacu pada pedoman perencanaan kontigensi
2.0 dengan pendekatan cakupan wilayah provinsi (lintas kabupaten) dan penggunaan
pendekatan Klaster Perlindungan dan Pengungsian pada struktur komando pelaksana
tanggap darurat. Klaster Perlindungan dan Pengungsian itu sendiri merupakan arsitektur
sistem respon organisasi-organisasi kemanusiaan global. Di Indonesia, kerangka koordinasi

10 Tim Penyusun, 2012, Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana Menghadapi Gempa Bumi dan
Tsunami Kota Palu, BPBD Palu, Palu
11 Tim Penyusun, 2016, Rencana Kontigensi Menghadapi Ancaman Bencana Erupsi Gunungapi
Rinjani/Barujari Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

13

Klaster Pengungsian dan Perlindungan diadopsi dan kemudian diatur dalam Peraturan
Menteri Sosial No 26 Tahun 201512 .

3. Dokumen Rencana Kontigensi Merapi 202013

Dokumen rencana kontigensi ini disusun akhir 2020 untuk menanggapi perkembangan tingkat
bahaya Gunung Merapi yang bereskalasi dan diperkirakan akan segera terjadi erupsi
membahayakan penduduk di kawasan rawan bencana Merapi. Penyusunan dokumen ini
mengacu pada pedoman perencanaan kontigensi 4.0 dan SNI. Selain itu penyusunan
dokumen ini telah menerapkan protokol kesehatan di setiap aspek rencana kedaruratan,
untuk menekan peluang transmisi Covid-19 dalam operasi kedaruratan manakala erupsi
Merapi benar-benar terjadi.

Terhadap materi ini kajian ini melakukan pembahasan pada aspek-aspek berikut ini:

1. Aspek penyelenggaraan

Membahas dan menganalisis latar belakang penyusunan dokumen rencana kontigensi yang
meliputi; inisiasi perencanaan, keberagaman serta pengorganisasian pelaku yang terlibat dan
tahapan proses penyusunan rencana kontigensi.

2. Aspek substansi

Membahas dan menganalisis aspek prioritas dalam isi dokumen untuk menemukan bukti-
bukti kekuatan dan kelemahan pedoman yang diacu dalam proses penyusunan.

3. Aspek penggunaan pendekatan-pendekatan dan kontekstualisasi

Membahas dan menganalisis penggunaan pendekatan-pendekatan spesifik yang menjadikan
dokumen rencana kontigensi tersebut kuat, menarik dan dapat dijadikan rujukan.

4. Aspek implementasi

Mengajukan diskusi faktor penyebab suatu dokumen perencanaan kontigensi tidak
diimplementasikan dalam kejadian nyata tanggapan darurat bencana.

5. Aspek keberlanjutan

Menyajikan uraian tentang realitas lapangan yang mempengaruhi suatu perencanaan
kontigensi dapat dikelola dengan sangat baik atau dilupakan begitu saja usai dokumennya
disusun.

12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster
Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
13 Tim Penyusun, 2020, Rencana Kontigensi Erupsi Gunungapi Merapi Adaptasi Terhadap Protokol
Kesehatan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sleman dan BPBD DIY

14

C.3.Dokumen laporan dan publikasi penanganan kedaruratan di NTB dan Sulteng

1. Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok14

Dokumen laporan ini membahas dan menganalisis sistem penanganan kedaruratan dari
aspek kebijakan dan operasionalisasinya dan menyimpulkan adanya kesenjangan antara
kecanggihan dan kelengkapan regulasi penanganan kedaruratan dengan aplikasi lapangan.

Terhadap materi ini Kajian melakukan pembahasan aspek-aspek berikut ini:

2. Kekosongan Aturan Turunan Penetapan Status Darurat

3. Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)

4. Laporan Workshop CSO di Sulawesi Tengah15

Workshop 19-20 Februari 2019 ini diinisiasi oleh CSO yang bekerja di Sulawesi Tengah untuk
mendiskusikan rencana kerja koordinasi dan pendampingan Renaksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi. Inisiasi ini merespon rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan
mengakhiri masa transisi tanggap darurat pada tanggal 23 Februari 2019. Setelah itu klaster
dan sub klaster yg diterapkan di masa tanggap darurat dan transisi akan segera dinonaktifkan.
Workshop bertujuan merumuskan strategi dan mekanisme koordinasi untuk menjaga
kesinambungan intervensi CSO bersama pemerintah daerah dalam memberikan layanan
bagi para penyintas dalam masa pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Laporan ini memberikan gambaran peta aktor CSO yang bekerja di Sulteng, jenis dan wilayah
intervensi serta tantangan-tantangan pelaksanaan kerangka kerja kolaboratif dengan sesama
CSO serta dengan pemerintah daerah.

Terhadap materi ini Kajian membahas aspek-aspek berikut ini:

1. Aktivasi Klaster PP dan Peta aktor CSO dalam respon darurat Sulawesi Tengah

2. Tantangan-tantangan kerangka kerja kolaboratif CSO fase rehabilitasi dan rekonstruksi

D. Pendekatan, Metode dan Tahapan Pengkajian

1. Penelusuran dan penggalian data dan informasi latar belakang pedoman-pedoman
perencanaan kontigensi serta penyusunan dokumen rencana kontigensi yang menjadi objek
kajian melalui wawancara daring, penelusuran dokumen laporan atau publikasi dan catatan-
catatan.

14 Pribadi, Krisna S., Eko Teguh Paripurno,dkk, 2018, Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa
Bumi Lombok, Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) dan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB, Bandung
15 Laporan Workshop CSO di Sulawesi Tengah, dapat diakses pada:
https://drive.google.com/drive/folders/1IbVMiGzzCrwUHATgVM_RWGpEWwcgvTUI?usp=sharing

15

2. Analisis pedoman perencanaan kontigensi, SNI dan dokumen-dokumen rencana kontigensi.

3. Presentasi dan diskusi online perkembangan proses kajian.

4. Penulisan laporan akhir.

5. Penulisan draft usulan alternatif Pedoman 5.0.

E. Hasil dan Temuan Kajian Pedoman

Bagian ini memuat temuan kajian yang dijabarkan dengan urutan sesuai dengan kerangka
pembahasan yaitu temuan dari kajian terhadap pedoman renkon yang sudah ada; kajian
terhadap dokumen renkon; pembelajaran dari respon gempa Lombok; dan laporan workshop
strategi transisi CSO Sulteng

E.1. Hasil dan Temuan Kajian Pedoman Renkon

Bagian ini memuat temuan dari kajian terhadap pedoman renkon yang sudah ada, dan
menyajikannya dengan urutan dari struktur/sistematika, proses perencanaan sampai dengan
konversi rencana kontigensi menjadi rencana operasi. Khusus pada bagian ini, temuan dari
pedoman yang sudah ada disajikan pada satu bagian dan hasil analisisnya disampaikan sebagai
usulan alternatif.

E.1.1. Struktur/sistematika

Struktur atau sistematika merupakan suatu unsur penting dalam suatu panduan karena ia
menggambarkan alur pikir dalam perencanaan kontigensi. Selain itu sistematika juga
menunjukkan bagian mana yang diperlakukan sebagai bahan dasar, prioritas, dan penjelasan.
Dengan demikian pembaca pedoman dan pelaku perencanaan kontigensi dengan mudah dan
jelas mengetahui bagian mana yang harus didalami mana yang hanya perlu diketahui, dan
bagaimana urutannya dalam alur pikir yang nantinya akan menjadi urutan kerja.

Panduan penyusunan rencana kontigensi yang ada sekarang memuat banyak Bab
(Panduan 2.0 dengan 7 Bab dan Panduan 4.0 dengan 3 bab) yang menjadikannya tebal dan
berat. Kecuali SNI yang memang hanya menyatakan standar dan bukan proses pelaksanaan.
Tampilan seperti ini memberi kesan seluruh kerangka konseptual, definisi dan pengertian harus
dipahami tanpa penekanan bagian mana yang wajib menjadi prioritas.

Sistematika pedoman rencana kontigensi yang akan datang sebaiknya disusun lebih
singkat dengan penetapan yang jelas pada aspek-aspek yang perlu menjadi prioritas. Berbeda
dari naskah akademik atau buku referensi, tujuan utama dari panduan adalah penerapan teknis.
Oleh karenanya sebaiknya bersifat tuntunan perilaku (behavioral) daripada pengenalan dan
pendalaman pemahaman (conceptual).

16

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0

Menggunakan diksi mudah Menggunakan diksi mudah Menggunakan diksi mudah Panduan perencanaan kontigensi

dipahami. Menyediakan dipahami. Ringkas, 53 halaman dipahami. Terdiri dari 4 bagian dan terbagi dalam 2

format-format yang mudah terbagi 3 bagian. Bab 1 166 halaman termasuk lampiran- dokumen/substansi:

diadopsi. (lihat lampiran pendahuluan, Bab 2 kerangka lampiran. Urutan dan hubungan

Diagram 3). konseptual rekon, Bab 3 antar bagian mudah dipahami. Template Renkon: ringkas,

penutup. (lihat Diagram 2) memuat substansi renkon disertai

Panduan ini terlalu tebal Diagram alir proses penyusunan format-format matrik, tersedia di

sampai 118 halaman renkon mudah dipahami (lihat Menyajikan outline dokumen platform digital yang selalu update

termasuk lampiran. Bab 1 Diagram 1). renkon. (lihat lampiran Gambar 2) sesuai perkembangan.

sampai 4 (hal 9 s/d hal 23)

berisi pengantar dan Bagian 2.7 panduan ini "Format baku dokumen SNI tidak Panduan Proses Penyusunan

kerangka konseptual renkon. menyajikan format outline dapat difragmentasi menjadi lebih Renkon: berisi penjelasan

Bagian substansi dokumen Renkon yang ringkas ringkas. Belum menyediakan kerangka konseptual,

penyusunan renkon pada dengan dibanding panduan lain. informasi peraturan-peraturan istilah/definisi, tahapan dan

Bab 5 (hal 24 s/d hal 34). (lihat lampiran Gambar 1). rujukan." diagram alir proses penyusunan,

Selanjutnya Bab 6 dan 7 contoh hasil penyusunan, manual

berisi rencana tindak lanjut, Outline dokumen renkon berada pelaksanaan proses fasilitasi dan

penutup dan lampiran (bagian 2.7) tidak dipisahkan peraturan relevan. Dapat berupa

peraturan-peraturan rujukan menjadi Bab tersendiri. Outline buku cetakan maupun bacaan

serta format-format tabel. ini hanya diberi penjelasan- elektronik berbasis web yang dapat

Tidak menyajikan outline penjelasan naratif pada tiap di-update sesuai perkembangan.

dokumen renkon." bagian tanpa memberikan

contoh matrik. Belum

menyediakan informasi

peraturan rujukan.

E.1.2. Legitimasi

Legitimasi panduan menjadi kunci efektivitas penerapannya dalam perencanaan
kontigensi. Karena dengan legitimasi yang kuat maka panduan akan menjadi panduan baku
yang wajib diikuti dan mengikat.

Panduan penyusunan rencana kontigensi yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan
hukum yang, dalam hierarki peraturan dan perundangan, tergolong memiliki daya paksa. Dengan
demikian, mutu rencana kontigensi bergantung pada kemampuan fasilitator. Penanggung
Jawab/penyelenggara yang tidak merasa wajib mengendalikan dan memantau proses serta hasil
substansinya, tidak mempunyai alasan untuk menuntut mutu proses dan hasil yang terukur. Hasil
perencanaan juga tidak mempunyai ketentuan yang jelas tentang tanggung gugat dalam hal
terjadi kekurangan, kesenjangan, atau kesalahan.

Perlu kiranya panduan rencana kontigensi diberi dasar hukum yang memadai serta
diresmikan dalam bentuk, misalnya, Peraturan Kepala Badan atau sejenisnya, sehingga menjadi
kaidah baku, berkekuatan hukum, dan mengikat. SNI pada dasarnya adalah pengumuman
tentang adanya suatu standar yang menjadi acuan sukarela sehingga tidak menyiratkan
kepatuhan proses dan indikator capaian keluaran.

17

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Diterbitkan BSN (lembaga Panduan perencanaan
Diterbitkan BNPB, 2008. Diterbitkan BNPB, 2019.
Voluntary, tidak Voluntary, tidak mandatori/ negara), 2019, bersama para kontigensi diterbitkan sebagai
mandatori/ tidak tidak berkekuatan hukum
berkekuatan hukum dan dan mengikat Pemangku kepentingan di- Perka BNPB atau
mengikat
leading BNPB. Voluntary, tidak Kepmen/Menko sehingga

mandatori/ tidak berkekuatan menjadi acuan baku,

hukum dan mengikat berkekuatan hukum dan

mengikat serta dapat dijadikan

rujukan dalam implementasi

SPM (Permendagri 101 Tahun

2018). Walaupun legal drafting

itu berat

E.1.3. Tahapan perencanaan kontigensi

Pentahapan kegiatan dalam perencanaan kontingensi sangat diperlukan untuk membagi
fokus kegiatan, mempermudah pengalokasian sumberdaya, memastikan terselenggaranya
evaluasi serta perbaikan di tiap tahapan. Sebagai contoh, tahapan persiapan penyusunan
rencana kontigensi diperlukan untuk menjamin ketersediaan data memadai serta keterlibatan
para pelaku selengkap mungkin. Mutu rencana kontigensi ditentukan oleh ketersediaan serta
kelengkapan data dan informasi pada tahap persiapan.

Panduan penyusunan rencana kontigensi 4.0 dan SNI telah menyarankan pentahapan
proses penyusunan rencana kontigensi yang saling identik. Panduan 04 membagi proses
penyusunan dalam 4 tahapan; persiapan, pelaksanaan, finalisasi, tindak lanjut, dapat dilihat
dalam diagram berikut:

Diagram 1: Diagram alir proses penyusunan Renkon 4.0

18

Sedangkan SNI membagi proses penyusunan dalam 3 tahapan; persiapan, pelaksanaan, tindak
lanjut, dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 2: Diagram alir penyusunan Renkon SNI

Pembagian tahapan proses ini telah memadai meskipun membutuhkan waktu dalam
implementasinya.

19

Mengingat pentahapan bertujuan untuk mempermudah pengorganisasian proses dan
mengoptimalkan capaian, maka panduan di masa mendatang sebaiknya membagi proses
penyusunan rencana kontigensi sebagai berikut:

● Tahap 1, persiapan; berupa kegiatan-kegiatan pengumpulan data, pemetaan para
pelaku serta stakeholder engagement dengan seminar atau sejenisnya.

● Tahap 2, Penyusunan; berupa aktivitas lokakarya membangun kesepakatan-
kesepakatan.

● Tahap 3, Finalisasi; berupa aktivitas-aktivitas penyempurnaan dan penggalangan
umpan balik dari para pelaku dan masyarakat yang akan berpengaruh pada tindakan-
tindakan yang direncanakan.

● Tahap 4, Tindak lanjut; berupa kegiatan-kegiatan formalisasi, ujicoba dan memastikan
ketersediaan sumberdaya operasi.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Mensyaratkan penyusunan Substansi template dan panduan
Panduan ini menjabarkan Mensyaratkan penyusunan
proses penyusunan renkon rencana kontigensi dengan rencana kontigensi dengan proses penyusunan diatur dalam 4
secara langsung (cespleng) tahapan kegiatan pada bagian
tanpa tahapan dan 2.6. Lihat diagram. tahapan pada bagian 4. Tahapan tahap;
pendekatan cyclic
(pembaruan berkala) Tahap persiapan memakan Perencanaan Kontigensi.
Lihat diagram waktu dan sumberdaya. Ini
menjadi alasan memberatkan Tahap 1. Persiapan. Aktivitas
"Mengasumsikan tahapan penanggung
persiapan telah dilakukan jawab/penyelenggara kegiatan. Tetapi tahapan ini tidak dituangkan persiapan sosial (seminar
(pengumpulan Kecuali daerah yang sudah
data/informasi, identifikasi benar-benar memiliki data dalam diagram alir. Lihat diagram /lokakarya/ stakeholder
para pelaku). Bahkan realtime.
panduan ini menyajikan engagement) dan pengumpulan
daftar pelaku generik
sehingga tidak mewadahi data (ragam dan batasan minimal
pelaku-pelaku non generik
yang sangat mungkin data/informasi yang tersedia
berbeda di daerah lain
Bagian 1.3. Ruang Lingkup sebelum penyusunan
membahas pengumpulan
data/informasi sumber daya (ragam/karakter bahaya dari
dan para pelaku tetapi tidak
dijelaskan pengaplikasian sumber kredibel, kawasan dan aset
data/informasi tersebut"
berisiko termasuk populasi, analisis

para pihak-- termasuk key person,

kontak dan SOP).

Tahap 2. Penyusunan.Lokakarya
membangun kesepakatan 1)
analisis bahaya, 2) pengembangan
skenario dan dampak, 3)
penetapan fase-fase kedaruratan,
4) pengembangan kerangka
operasi termasuk penetapan
bidang operasi dan rencana
tindakan per bidang sesuai fase
kedaruratan, 5) analisis dan
manajemen sumber daya,6)
pengendalian/komando operasi.

Tahap 3. Finalisasi. Aktivitas 1)
konsultasi publik, 2)
penyempurnaan redaksional
dokumen, 3) formalisasi/
penetapan komitmen pejabat
eksekutif tertinggi locus
perencanaan

Tahap 4. Tindak Lanjut. Aktivitas 1)
pelatihan-pelatihan, 2) gladi ruang
dan gladi lapang, 3) rencana aksi
manajemen sumberdaya, 4)
pemutakhiran

20

E.1.4. Analisis bahaya

Analisis bahaya mendasari keseluruhan logika, proses, dan pada akhirnya konversi
rencana kontijensi menjadi tindakan kesiapsiagaan. Maka, kemampuan suatu panduan rencana
kontijensi untuk membahas analisis bahaya penting menjadi acuan kerangka operasi.

Semua panduan dan SNI mengasumsikan daerah belum memiliki jenis bahaya spesifik
yang akan dibuatkan rencana kontigensinya sehingga perlu dilakukan pemeringkatan bahaya
berdasarkan hasil kajian risiko bencana. Hal ini bertentangan dengan kerangka konseptual yang
dijelaskan di bagian atas semua panduan dan SNI. Juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3)
PP 21/2008 menyebutkan penyusunan rencana kontijensi dapat dilakukan pada kondisi
kesiapsiagaan atau situasi terdapat potensi bencana.

Kedua panduan dan SNI juga tidak mengelaborasi dan menjelaskan tentang faktor-faktor
dari karakter bahaya untuk dianalisa, dan tidak menyertakan format analisisnya, sehingga tidak
menyediakan dasar asumsi dampak bahaya sebagai landasan yang kuat. Pada bagian ini SNI
hanya menyebutkan “analisis bahaya dapat mengacu pada kajian risiko bencana” sedangkan
tidak semua daerah memiliki atau pernah menyusun kajian risiko bencana.

Panduan yang akan datang perlu mensyaratkan bahwa jenis bahaya telah ditetapkan
pada tahapan persiapan, dan menyediakan format analisis bahaya yang merincikan karakter-
karakter bahaya.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0

Secara spesifik Secara spesifik Secara spesifik mensyaratkan Panduan Proses Penyusunan

mensyaratkan dilakukan mensyaratkan dilakukan dilakukan analisis bahaya Renkon: harus tegas dan

analisis bahaya pada analisis bahaya dengan dengan pembahasan konsisten mensyaratkan

bagian 5.1. pembahasan mendalam mendalam pada jenis bahaya, penyusunan rencana kontijensi

pada jenis bahaya, karakter karakter (termasuk intensitas, dapat dilakukan apabila jenis

"Analisis bahaya sangat (termasuk intensitas, frekuensi dan sebarannya), bahaya sudah ditentukan,

kabur. Tidak ada frekuensi dan sebarannya), kemungkinan jenis bahaya sudah diketahui tanda-tanda

pembahasan karakter kemungkinan jenis bahaya kolateral, skenario kejadian awal menjelang kejadiannya

bahaya. Panduan ini kolateral, skenario kejadian bahaya, serta risiko/prakiraan atau bahaya dengan risiko

mengasumsikan bahaya, serta dampak bahaya pada aset-aset sangat tinggi dan bersifat rapid

penanggung risiko/prakiraan dampak penghidupan di wilayah on-set seperti gempa bumi dan

jawab/penyelenggara bahaya pada aset-aset diperkirakan terdampak tsunami.

belum mengetahui jenis penghidupan di wilayah

dan karakter bahaya yang diperkirakan terdampak "Belum menegaskan jenis

akan disusun rencana bahaya spesifik yang akan

kontijensi nya. Ini Penilaian/karakteristik dibuatkan rencana kontijensi

bertentangan dengan bahaya dan skenario berupa nya. Bagian 4.1.3

bagian 3.4. Waktu uraian penjelasan naratif. penentuan jenis bahaya dalam

Pembuatan Rencana Tidak tersedia format/matrik perencanaan kontingensi,

Kontijensi penilaian bahaya dan didasarkan pada kajian risiko

Analisis bahaya" pengembangan bencana yang disepakati

skenario/penentuan kejadian. bersama oleh para pemangku

Ini akan menimbulkan kepentingan."

kebingungan pada fasilitator

dan penanggung

jawab/penyelenggara

kegiatan. (lihat bagian 2.7.)

21

E.1.5. Kerangka operasi

Kerangka operasi merupakan pengaturan urutan logis tindakan-tindakan pada operasi
tanggapan situasi darurat yang ditetapkan dalam rencana kontigensi. Tanpa pengaturan urutan
tindakan yang logis maka suatu rencana kontigensi tidak dapat diimplementasikan atau akan sulit
dijadikan rencana operasi yang efektif. Kerangka operasi yang didalamnya mengatur tindakan-
tindakan operasional penanganan darurat memerlukan pembagian fase-fase kedaruratan. Hal ini
juga diatur dalam PP 21/2008. Lebih jauh lagi, pembagian fase-fase kedaruratan diperlukan
dalam manajemen sumberdaya. Karena pengerahan/mobilisasi sumber daya membutuhkan
waktu (menempuh prosedur formal) dan effort lain sesuai adat/peta politik lokal. Pembagian fase
tanggapan akan menghasilkan formulasi mobilisasi sumber daya dengan adjustment yang baik
dan lebih realistis di daerah.

Panduan 2.0 dan SNI, sama sekali tidak membahas kerangka operasi. Sedangkan
panduan 4.0 telah membahas kerangka operasi dengan sequence tindakan pada tiap fase
kedaruratan meskipun dengan logika agak melompat-lompat.

Versi perbaikan panduan rencana kontigensi seharusnya mengarahkan secara lebih
efektif proses penyusunan rencana kontigensi dengan kerangka operasi berupa pengaturan
urutan logis tindakan pada fase kedaruratan (siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat).

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0

Kerangka operasi direct Membagi fase-fase Konsep operasi sederhana Substansi template dan

sebagai tanggapan tanggapan darurat (siaga berdasarkan kesepakatan panduan proses penyusunan

situasi darurat dengan darurat, tanggap darurat, skenario dan tindakan teknis rencana kontigensi (pada tahap

kesepakatan skenario transisi darurat) dan rincian 2 bagian 4. pengembangan

bahaya, tujuan, tindakan pengaturan rencana tindakan Mengasumsikan tanggapan kerangka operasi) harus

teknis, sumberdaya dan teknis serta manajerial langsung pada fase darurat merinci pembagian fase-fase

manajerial. berbeda setiap bidang dengan pengaturan tindakan di tanggapan (siaga darurat,

operasi. setiap bidang operasi. tanggap darurat, transisi

Mengasumsikan darurat---untuk slow-onset

tanggapan langsung pada Rincian pengaturan tindakan hazard). Pembagian fase

fase darurat dengan dan manajerial tiap bidang diperlukan sebagai dasar

pengaturan tindakan di operasi tidak sesuai pertimbangan manajerial

setiap bidang operasi. pembagian fase (ini mungkin sumber daya yang masuk akal

lupa dimasukkan) di setiap bidang operasi.

E.1.6. Pendekatan partisipatif

Partisipasi bermakna para pelaku tanggapan darurat merupakan bagian inheren dalam
proses perencanaan kontigensi dan menjadi penentu keberhasilan serta efektivitas
penerapannya manakala bencana sungguh terjadi. Partisipasi bermakna artinya keterlibatan
semua pihak, di seluruh tahapan proses, secara aktif, dengan kesetaraan ekspresi, sesuai
kapasitas dan mandat lembaga atau organisasi masing-masing. Partisipasi dimaksudkan untuk
menghasilkan rencana kontigensi yang bernyawa dan inklusif.

Pedoman perencanaan kontigensi yang ada telah menegaskan penggunaan pendekatan
partisipatif. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kelemahan dan keterbatasan

22

pengaplikasiannya selama ini. Sehingga partisipasi para pelaku menjadi tidak bermakna dan larut
dalam dominasi pelaku superior. Ini karena panduan yang ada belum menyertakan teknik-teknik
partisipatif yang dapat diaplikasikan dalam setiap tahapan perencanaan. Fasilitator juga tidak
dibatasi standar minimum perangkat sikap dan keterampilan partisipatif. Diperparah oleh
keterbatasan waktu yang tersedia untuk berproses secara partisipatif.

Untuk memastikan partisipasi bermakna, maka panduan kedepan perlu menekankan
aspek pendekatan partisipatif dengan cara lebih baik. Pertama, menyediakan pilihan-pilihan
teknik partisipatif untuk diaplikasikan pada tahapan tertentu. Kedua, menyediakan tata cara
pelaksanaan setiap teknik partisipatif. Ketiga, menyediakan ukuran-ukuran dan evaluasi
pencapaian.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0

Menegaskan penggunaan Menegaskan penggunaan Menegaskan penggunaan Panduan proses penyusunan
pendekatan partisipatif pada rencana kontigensi harus
pendekatan partisipatif pendekatan partisipatif pada bagian 3.1. Prinsip disertai suplemen tentang
Perencanaan Kontigensi teknik-teknik partisipatif
meskipun tidak bagian 2.4. Prinsip Rencana tertentu yang dapat/wajib
Tidak terdapat elaborasi diaplikasikan pada suatu
disebutkan secara Kontigensi penerapan prinsip-prinsip tahapan tertentu dalam
kesepakatan bersama, inklusif penyusunan renkon. Tentu
eksplisit pada bagian 3.2. dan terbuka disertai dengan panduan
penatalaksanaannya serta
Prinsip--prinsip Tidak terdapat elaborasi indikator capaiannya agar
dapat memberikan jaminan
Perencanaan Kontigensi penerapan prinsip-prinsip bahwa para pihak dapat
berkontribusi secara bermakna.
kesepakatan bersama,

Pendekatan partisipatif inklusif dan terbuka

rentan disalah artikan

apabila tanpa penjelasan

teknik, penatalaksanaan

serta indikator capaian

E.1.7. Konsultasi publik

Konsultasi publik wajib dilakukan dalam setiap proses penetapan kebijakan yang akan
mempengaruhi (sebagian atau keseluruhan) aset penghidupan masyarakat. Rencana kontigensi
merupakan bentuk kebijakan yang akan mempengaruhi aset-aset penghidupan masyarakat
kawasan rawan bencana. Karenanya setiap perencanaan kontigensi wajib disertai konsultasi
publik. Dalam konsultasi publik yang bermakna, masyarakat memiliki kebebasan menolak atau
memberikan persetujuan (dengan atau tanpa syarat), setelah mendapatkan informasi kebijakan
serta dampak yang memadai serta memiliki cukup waktu untuk melakukan pertimbangan-
pertimbangan.

Kedua panduan dan SNI mensyaratkan adanya konfirmasi pada para pelaku dan
masyarakat. Konfirmasi ini bertujuan memperoleh umpan balik untuk perbaikan agar lebih
kontekstual. Penggunaan terminologi “konfirmasi” kurang tepat. Selain multitafsir juga patut
diwaspadai karena juga akan cenderung dijalankan dengan model sosialisasi menggunakan
komunikasi satu arah. Semacam pengumuman saja. Terlebih karena pedoman yang ada tidak
menjelaskan model, prosedur, sasaran dan keluarannya.

Oleh sebab itu, revisi pedoman perencanaan kontigensi harus menghilangkan terminologi
“konfirmasi”. Digantikan dengan “konsultasi publik”. Merincikan model konsultasi publik yang

23

spesifik sesuai ketersediaan waktu dan sumber daya serta sesuai perkembangan tingkat bahaya.
Tentunya dengan batasan bahwa konsultasi publik ini hanya logis dilakukan di fase gejala sangat
awal pada jenis bahaya slow-on set yang periodisasinya tahunan.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Menyebutkan konfirmasi pada Template dan panduan proses
Menegaskan adanya Menyebutkan konfirmasi para pihak termasuk penyusunan rencana
langkah konfirmasi hasil pada para pihak saja masyarakat di kawasan rawan kontigensi mengganti istilah
penyusunan rencana bencana objek perencanaan. konfirmasi dengan konsultasi
kontigensi. publik serta merinci sasaran-
sasaran dan target serta model
konsultasi yang spesifik
ketersediaan waktu/sumber
daya. --->model FPIC

E.1.8. Formalisasi

Komitmen pemimpin daerah dalam suatu rencana kontigensi merupakan faktor kunci
peluang keberhasilan perencanaan kontigensi dan implementasinya saat situasi darurat bencana
benar terjadi. Dengan adanya komitmen pemimpin eksekutif maka suatu perencanaan kontigensi
akan memiliki legitimasi kuat secara hukum dan politis, mengikat, dipatuhi semua pihak serta
mendapatkan dukungan sumberdaya daerah secara optimal.

Dalam perspektif yang paling pesimistik, ada empat hal yang menjadikan perencanaan
kontigensi sangat membutuhkan komitmen pemimpin daerah. Pertama, kadang tanggapan
situasi darurat membutuhkan biaya jauh lebih besar dibanding nilai aset berisiko. Kedua, jumlah
masyarakat terdampak sangat kecil, bukan kebijakan populer dan tidak meningkatkan pamor
politik. Ketiga, eskalasi bahaya bukan pada masa Pilkada sehingga komitmen pimpinan eksekutif
tidak akan mendongkrak elektabilitasnya saat pilkada nanti. Keempat, apabila postur
kesiapsiagaan menyita sumberdaya sangat besar padahal bahaya belum tentu terjadi atau
kalaupun benar terjadi belum tentu dampaknya persis seperti skenario. Pada situasi-situasi
tersebut dibutuhkan upaya provokasi lebih keras dan menggigit pada pimpinan daerah. Agar ia
memiliki persepsi kuat bahwa perencanaan kontigensi harus tetap dilakukan, diimplementasikan,
dicukupi sumber dayanya, atas dasar kemanusiaan, merupakan bentuk pelaksanaan mandat
utamanya sebagai pimpinan daerah. Provokasi ini sekaligus menghindari penggunaan
argumentasi truisme yang kedengarannya dangkal dan nampak seperti mengemis belas kasihan.
Padahal berkomitmen pada perencanaan kontigensi sejatinya adalah suatu kewajiban pimpinan
daerah.

Kedua panduan dan SNI telah mengisyaratkan perlunya formalisasi agar hasil
perencanaan legitimate. Namun, patut disayangkan, formalisasi tersebut tidak sampai ke
pimpinan daerah. Hanya berhenti pada level pimpinan atau perwakilan lembaga/organisasi
pelaku. Mereka-mereka ini otorisasinya terbatas. Mereka tunduk pada pejabat eksekutif di
atasnya; bupati, walikota atau pimpinan organisasinya. Hal ini yang dalam banyak kasus telah
menyebabkan suatu perencanaan kontigensi menjadi tidak implementatif.

24

Agar perencanaan kontigensi yang akan datang berlegitimasi kuat, dan dapat
meningkatkan secara signifikan kesiapsiagaan semua pihak serta masyarakat dalam
menghadapi kedaruratan, maka panduan rencana kontigensi versi perbaikan harus memuat
instrumen yang dapat menuntun proses perencanaan kontigensi mendapatkan komitmen
pimpinan eksekutif daerah dalam bentuk setidaknya Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0

Formalisasi hanya sampai Formalisasi hanya sampai Formalisasi hanya sampai Template dan panduan proses

pada tanda tangan pada tanda tangan pada tanda tangan perwakilan penyusunan rencana

perwakilan para pelaku perwakilan para pelaku yang para pelaku yang mengikuti kontigensi menegaskan bahwa

yang mengikuti proses mengikuti proses proses perencanaan kontigensi renkon harus mendapatkan

perencanaan kontigensi perencanaan kontigensi komitmen dari pejabat

eksekutif tertinggi daerah

(locus renkon). Komitmen

pejabat eksekutif tertinggi

daerah akan menentukan

keberhasilan implementasi

suatu perencanaan kontigensi.

Komitmen pejabat eksekutif

tertinggi dapat berupa

peraturan

bupati/walikota/gubernur

E.1.9. Kedalaman proses perencanaan

Mutu rencana kontigensi, ditentukan oleh seberapa besar komitmen para pelakunya
terhadap proses dan hasil nantinya. Dari sisi fasilitator, diperlukan suatu perangkat sikap platonik,
keterampilan partisipatif, komitmen memfasilitasi proses yang spartan, menerapkan prinsip
kehati-hatian ekstra serta memastikan keaktifan semua partisian. Dari sisi penyelenggara,
dituntut ketersediaan waktu dan sumber daya memadai untuk memastikan proses yang prudent
dalam kendali mutu optimal.

Dalam banyak kasus, perencanaan kontigensi diselenggarakan secara dadakan, on-
sight, tanpa ada tahap penyiapan sebelumnya, hanya dalam 5 hari. Alasan generiknya karena
keterbatasan anggaran. Akibatnya hasil perencanaan kontigensi bermutu rendah karena
kekurangan data, analisisnya lemah, proses partisipatifnya dekaden, terkesan asal jadi dokumen
saja. Masalah ini disebabkan karena setiap perencanaan kontigensi dipersepsikan bertujuan
sama, dengan kedalaman proses dan hasil serupa. Padahal tujuannya bisa berbeda dan akan
ada ciri distingtif masing-masing.

Pedoman perencanaan kontigensi yang ada tidak menjelaskan bahwa pedoman tersebut
dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan berbeda. Sehingga fasilitator, penyelenggara dan
partisipan menyadari batasan-batasan peran, kedalaman proses lebih terukur serta sesuai
tujuan.

Mengatasi hal ini, perbaikan panduan sebaiknya menggariskan penetapan tujuan
penyelenggaraan perencanaan kontigensi. Disertai dengan rincian-rincian standar minimal

25

waktu, tahapan proses yang wajib diarungi, indikator mutu produk. Tanpa kejelasan tujuan-tujuan
ini maka setiap aktivitas perencanaan kontigensi akan dipersepsikan menghasilkan produk
dengan standar yang sama. Dengan adanya kejelasan tujuan maka siapapun akan mudah
mengubah sudut pandangnya menjadi lebih relatif atas suatu hasil perencanaan kontigensi.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Tidak mensyaratkan konfirmasi Template dan panduan proses
Tidak mensyaratkan Tidak mensyaratkan
konfirmasi tujuan konfirmasi tujuan tujuan penyelenggaraan penyusunan rencana
penyelenggaraan penyelenggaraan
penyusunan rencana penyusunan rencana penyusunan rencana kontigensi harus
kontigensi. kontigensi.
kontigensi. mengkonfirmasi tujuan

penyelenggaraan penyusunan

rencana kontigensi apakah:

1. Pelatihan, bertujuan

mengintroduksi

pengetahuan atau mediasi

nilai-nilai untuk

diinternalisasi para pelaku

2. Menyusun template

dokumen rencana

kontigensi untuk

dikembangkan sebagai

dokumen renkon jika kelak

situasi darurat suatu

bahaya bereskalasi

3. Merespon situasi darurat

suatu bahaya yang

diperkirakan akan segera

terjadi

E.1.10. Komitmen peserta

Suatu proses perencanaan kontigensi yang bertujuan menghasilkan template atau
menanggapi bahaya yang bereskalasi (F.9), idealnya melibatkan seluruh lembaga atau
organisasi yang memiliki mandat menanggapi situasi darurat di suatu daerah. Keterlibatan
lembaga atau organisasi tersebut direpresentasikan oleh figur otoritatif dan kompeten untuk
menyatakan berkomitmen mengerahkan sumber daya dari lembaga atau organisasinya.

Perencanaan kontigensi di banyak daerah selama ini sangat jauh dari kondisi ideal
tersebut. Diantara penyebabnya adalah perencanaan kontigensi diselenggarakan secara
dadakan dan tentu tanpa tahapan penyiapan matang dengan pemetaan-analisis-engagement
para pelaku. Maka perwakilan yang hadir merupakan figur asal-asalan. Sehingga mereka tidak
dapat menyatakan komitmen apapun. Alhasil mutu produk perencanaan kontigensi tidak
implementatif.

Oleh sebab itu perbaikan panduan rencana kontigensi kedepan harus mengarahkan
proses perencanaan kontigensi melalui tahap persiapan yang optimal. Pada tahap tersebut
dilakukan pemetaan pelaku secara cermat, sosialisasi, engagement kuat serta menetapkan
syarat-syarat representatif lembaga atau organisasi yang kompeten untuk menyatakan komitmen
(lihat juga F.3).

26

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Tidak mensyaratkan batasan Template dan panduan proses
Tidak mensyaratkan batasan Tidak mensyaratkan batasan kewenangan perwakilan penyusunan rencana kontigensi
lembaga/organisasi pelaku harus mengkonfirmasi komitmen
kewenangan perwakilan kewenangan perwakilan tanggap darurat para pelaku dalam penyusunan
rencana kontigensi pada tahap
lembaga/organisasi pelaku lembaga/organisasi pelaku persiapan (pemetaan
pelaku/perwakilan lembaga).
tanggap darurat tanggap darurat apakah:
1. Memiliki tanggung jawab atau

mandat merespon situasi
darurat
2. Memiliki kewenangan
(langsung/tidak langsung)
mengerahkan sumber daya
dari lembaga/organisasinya
untuk merespon situasi
darurat
3. Tidak memiliki tanggung
jawab atau mandat merespon
dan tidak memiliki
kewenangan mengerahkan
sumber daya di
lembaga/organisasinya untuk
merespon situasi darurat

E.1.11. Rencana aksi

Keberhasilan suatu rencana kontigensi akan dinilai dari sejauh mana kerangka kerja
rencana itu dapat dikonversi dengan cepat menjadi suatu rencana penanganan kedaruratan.
Pada umumnya, operasi tanggap darurat membutuhkan sumber daya sangat besar dan harus
dimobilisasi tepat waktu, jenis, jumlah. Karenanya suatu perencanaan kontigensi harus
mengandung rencana aksi pemenuhan kebutuhan sumber daya.

Pedoman perencanaan kontigensi yang ada saat ini sudah eksplisit menegaskan proyeksi
kebutuhan sumber daya dan analisis kesenjangannya. Tetapi tidak memuat arahan serta
menyediakan pilihan instrumen penyediaan dan mekanisme mobilisasi sumber daya.

Untuk itu, pedoman rencana kontigensi yang sudah diperbaiki harus menyatakan rencana
aksi yang mengarahkan pada pemenuhan sumber daya serta instrumen praktis untuk
mempermudah eksekusi keputusan-keputusan manajerial dan mobilisasi sumber daya lintas
sektor-aktor.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Template dan panduan proses
Tidak mensyaratkan Tidak mensyaratkan rencana Tidak mensyaratkan rencana penyusunan rencana
rencana aksi manajemen kontigensi harus menetapkan
sumber daya tanggap aksi manajemen sumber aksi manajemen sumber daya rencana aksi manajemen
darurat. sumber daya (pada Fase 4)
daya tanggap darurat. tanggap darurat. dengan pilihan 1) MoU antar
lembaga (pemerintah/LSM), 2)
pengadaan/sewa, 3)
permohonan ke pemerintah

27

daerah lain atau tingkatan
pemerintahan di atasnya

E.1.12. Pengarusutamaan Klaster PP

Perencanaan kontigensi seharusnya menjadi titik awal penanganan isu-isu perlindungan
pengungsi yang menyeluruh. Isu-isu perlindungan pengungsi telah mendapat perhatian
internasional dan nasional yang semakin menguat. Bahkan pada tahun 2015 kementerian sosial
telah menerbitkan Permensos Nomor 26 Tahun 2015 yang menjadi pedoman Koordinasi Klaster
Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana16. Selain itu, pembelajaran dari
dinamika penanganan situasi darurat di Sulteng dan NTB antara tahun 2018 hingga 2020
menunjukkan bahwa isu perlindungan pengungsi merupakan suatu pendekatan layanan
penyintas terkoordinasi (in a coordinated manner). Para pelaku di Sulteng dan NTB dapat
menghindari tumpang tindih dengan saling berkoordinasi dan membangun kolaborasi melalui
forum Klaster PP. Maka integrasi isu-isu perlindungan pengungsi dalam perencanaan kontigensi
merupakan suatu keharusan karena selain dapat memberi jaminan layanan pengungsi lebih baik
juga akan mempermudah koordinasi antar pelaku di lapangan.

Pedoman perencanaan kontigensi yang ada saat ini menangani layanan kebutuhan
pengungsi melalui bidang-bidang operasi pemenuhan kebutuhan dasar meliputi evakuasi, tempat
penampungan, sandang dan pangan. Jelas tidak cukup, tidak memberi jaminan layanan lebih
baik, tidak selaras dengan arus perkembangan ragam dan mutu layanan standar yang kini
menjadi perhatian utama organisasi-organisasi serta pekerja kemanusiaan nasional-
internasional.

Karenanya pedoman perencanaan kontigensi mendatang perlu mengarahkan
pembentukan struktur bidang operasi, manajemen koordinasi, standar dan prosedur layanan
sesuai dengan perkembangan isu-isu perlindungan pengungsi. Agar memberikan jaminan
layanan pengungsi lebih baik dan mempermudah koordinasi lintas pelaku tanggap darurat di
lapangan.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0

Menyatakan layanan Menyatakan layanan dasar Menyatakan layanan dasar Template dan panduan proses
dasar pengungsi oleh
bidang operasi tanpa pengungsi oleh bidang pengungsi oleh bidang operasi perencanaan kontigensi
ketentuan jenis sektor
layanan serta tanpa operasi tanpa ketentuan jenis tanpa ketentuan jenis sektor menyatakan struktur organisasi
menetapkan manajemen
koordinasi, standar, dan sektor layanan serta tanpa layanan serta tanpa bidang operasi dengan jenis
prosedur
menetapkan manajemen menetapkan manajemen sektor layanan, manajemen

koordinasi, standar, dan koordinasi, standar, dan koordinasi, standar, dan

prosedur prosedur prosedur sesuai

perkembangan di Klaster

Nasional Pengungsian dan

Perlindungan.

16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster
Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana

28

E.1.13. Adaptif

Suatu perencanaan kontigensi seharusnya adaptif pada setiap kemungkinan dan
ketidakpastian. Pertama, mudah diubahsuai menjadi perencanaan kontigensi jenis bahaya lain
yang bersifat ikutan bahaya utama. Kedua, mudah diubahsuai untuk jenis bahaya yang sama
sekali berbeda karakteristiknya. Ketiga, luwes mengikuti penerapan standar, prosedur serta
protokol-protokol baru, misalnya protokol pencegahan penularan suatu jenis penyakit.

Pedoman perencanaan kontigensi yang ada saat ini belum secara eksplisit menjelaskan
prosedur pengubahsuaian. Pun juga menjelaskan langkah adaptasi ke jenis bahaya lain serta
mengikuti protokol.

Pedoman perencanaan kontigensi yang akan datang perlu eksplisit menerangkan
prosedur pengubahan menjadi perencanaan kontigensi jenis bahaya berbeda serta cara
pengintegrasian protokol-protokol baru.

Panduan Renkon Panduan Renkon SNI Renkon Usulan alternatif
Edisi 2.0 Edisi 4.0
Template dan panduan proses
Menjelaskan hubungan Menjelaskan bahwa Menjelaskan perencanaan perencanaan kontigensi
rencana kontigensi memuat instrumen dan
dengan rencana operasi perencanaan kontigensi kontigensi digunakan dalam prosedur adaptasi menjadi
lalu menyatakan tidak rencana operasi, perencanaan
ada perbedaan yang sebagai salah satu masukan penyusunan rencana operasi kontigensi bahaya jenis lain,
prinsip antara keduanya menerapkan standar, protokol
kecuali waktu dalam penyusunan rencana darurat dan dan norma-norma baru.
penyusunannya saja.
operasi. Tetapi ada bagian mengacu pada rencana

2.6.D menjelaskan bahwa penanganan kedaruratan

Rencana bencana.

Kontigensi dapat diaktivasi

menjadi Rencana Operasi

Penanganan Darurat

Bencana

E.1.14. Konversi untuk Menjadi Rencana Operasi

Sistematika dokumen perencanaan kontigensi seharusnya kompatibel dengan format dan
kebutuhan-kebutuhan data untuk proses dan pengembangan rencana operasi sehingga mudah
dikonversi menjadi rencana operasi saat kedaruratan bencana benar terjadi. Rencana operasi
adalah jantung proses bisnis operasi darurat bencana. Di dalamnya tercermin karakteristik
kedaruratan waktu nyata serta keputusan-keputusan operasi efektif. Ketentuan data dan
mekanisme konversi perencanaan kontigensi menjadi rencana operasi sudah diatur dalam Perka
BNPB Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Operasi17 .

Pedoman perencanaan kontigensi 2.0, 4.0 dan SNI hanya menyinggung hubungan antara
perencanaan kontigensi dengan rencana operasi dengan pernyataan, “bahwa perbedaan
keduanya hanya pada saat penyusunannya saja” dan “rencana kontigensi diaktivasi dengan
rencana operasi.” Sama sekali tidak menyinggung kompatibilitas sehingga memudahkan proses
dan mekanisme data swap konversi rencana kontigensi menjadi rencana operasi. Dapat

17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

29

diilustrasikan seperti resep masakan yang memuat bahan dan bumbu serta gambaran rasa saat
memakannya, tanpa disertai langkah dan urutan cara memasak, apalagi peralatan memasaknya.

Pedoman perencanaan kontigensi masa depan seharusnya mengarahkan formulasi
sistematika dan data yang kompatibel dengan ketentuan rencana operasi. Juga menjelaskan
prosedur konversinya. Dengan begitu, akan menjadi pedoman perencanaan kontigensi yang
tuntas.

E.1.15.Kesimpulan Kajian Pedoman Renkon

Temuan-temuan dari kajian terhadap pedoman renkon yang sudah ada di atas
menunjukkan adanya kesenjangan dan kelindan konseptual internal maupun ketidakseimbangan
perhatian antara framing dan substansi material pada tiap-tiap pedoman. Tambahan lagi, ketika
disandingkan satu sama lain, muncul kesenjangan logika dan konsistensi antar panduan.
Menimbang bahwa masing - masing pedoman mempunyai kekuatan hukum yang sama, atau
sama sama tidak jelas, maka fenomena ini menimbulkan ketidakpastian dan membawa risiko
kegamangan pada pihak pemerintah daerah dan mitra-mitra pemangku kepentingan yang
berpartisipasi dalam perencanaan kontigensi. Oleh sebab itu, kajian ini melakukan analisis dan
terhadap temuan-temuan tersebut dan menyajikan hasilnya dalam format teknis yang rinci agar
memudahkan penempatannya pada rancangan pedoman renkon yang akan datang.

E.2. Hasil dan Temuan Kajian Dokumen Rencana Kontigensi

Bagian ini memuat temuan dari kajian terhadap dokumen perencanaan kontigensi gempa
bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, 2012 dan perencanaan kontigensi erupsi Gunung
Rinjani, NTB, 2016. Hasil dan temuan disajikan dengan urutan 1) aspek penyelenggaraan, 2)
aspek substansi, 3) aspek penggunaan pendekatan-pendekatan dan kontekstualisasi, 4) aspek
implementasi dan pengalaman Palu, 5) aspek keberlanjutan.

E.2.1.Aspek penyelenggaraan

Menyelenggarakan perencanaan kontigensi adalah kebijakan yang didasari pengetahuan
dan kesadaran risiko bencana. Penyelenggaraan tersebut juga bukan secara instan tetapi
merupakan proses yang memakan waktu, melibatkan banyak pihak serta dengan pentahapan
teratur.

Latar belakang perencanaan kontigensi; inisiasi siapa?

Sampai laporan ini ditulis belum diperoleh informasi latar belakang dari pelakunya secara
langsung tentang waktu dan tahapan proses perencanaan kontigensi di Palu (2012) dan NTB
(2016) hingga menghasilkan dokumen rencana kontigensi yang dijadikan objek kajian ini.

30

Informasi latar belakang lengkap dan komprehensif diperoleh dari perencanaan kontigensi erupsi
Merapi di Kabupaten Sleman tahun 2020 melalui catatan proses yang dibukukan dengan baik18.

Suatu perencanaan kontigensi menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah untuk
mewujudkan perlindungan keselamatan menyeluruh pada nyawa, harta benda dan kehormatan
masyarakat di daerahnya. Maka seharusnya inisiasi perencanaan kontigensi ada di tangan
pemerintah daerah. Dengan begitu, perencanaan kontigensi akan menjadi agenda daerah,
dianggarkan dalam APBD, merupakan wujud komitmen politik pemimpin daerah dan berkekuatan
hukum. Jika inisiasi oleh pihak lain, apalagi aktor eksternal pemerintahan daerah, dokumen
perencanaan kontigensi akan berakhir menjadi arsip saja. Seperti yang terjadi pada ratusan
dokumen perencanaan kontigensi kita selama ini.

Perencanaan kontigensi Gempa Bumi dan Tsunami Kota Palu (2012) diinisiasi oleh
BNPB, sebagai tindak lanjut Asian Ministerial Conference Disaster Risk Reduction (AMCDRR)
pada 25 Oktober 2012, di Yogyakarta19. Konferensi tingkat menteri Asia itu menghasilkan
Deklarasi Yogyakarta yang salah satunya memandatkan pelaksanaan gladi nasional
penanggulangan bencana. Pilihan dijatuhkan pada Kota Palu, karena kota ini dikenal memiliki
sejarah kebencanaan yang kompleks. Maka perencanaan kontigensi Palu dikebut di minggu-
minggu awal November 2012. Gladi nasional dilaksanakan hari Jumat, 23 November 2012.
Melibatkan ratusan masyarakat berlokasi mulai dari Pantai Talise sampai Balai Kota. Dokumen
rencana kontigensi yang masih segar itu dijadikan skenario pelaksanaan gladi.

Disini jelas, inisiasi perencanaan kontigensi gempa bumi dan tsunami Kota Palu bukan
hasil sebuah proses alamiah. Atau bukan perencanaan yang lahir dari kesadaran risiko serta
pelaksanaan mandat pemerintah daerah. Meskipun dokumen perencanaan kontigensi gempa
bumi dan tsunami Kota Palu ditandatangani oleh Walikota periode 2005-2015, Rusdi Mastura.
Tetapi tidak diperkuat menjadi peraturan daerah (Perda) atau dengan Surat Keputusan
Walikota sehingga berkonsekuensi hukum.

Berdasarkan hasil Laporan ekspedisi Palu - Koro Maret 2018 menyebukan bahwa usai
Pilkada 2015 Kota Palu dipimpin Walikota baru Hidayat untuk periode 2015-2020. Pergantian
kepemimpinan daerah ini tidak diikuti proses hand over tatanan kesiapsiagaan bencana yang
telah disusun pada periode walikota sebelumnya. Ketika Kota Palu terlanda gempa bumi dan
tsunami 28 September 2018, dokumen ini dilupakan, tidak diimplementasikan dalam penanganan
darurat saat itu. Pejabat-pejabat Kota Palu yang ditemui di masa tanggap darurat mengaku tidak
tahu bahwa pernah ada dokumen Renkon. Kesulitan menemukan dokumen ini juga dialami oleh
Tim Ekspedisi Palu-Koro, gabungan ilmuwan multidisiplin dan jurnalis yang menggali informasi
potensi bencana kawasan Palu-Koro Maret 2018.

Perencanaan kontigensi Erupsi Gunung Rinjani/Barujari, NTB (2016) juga diinisiasi oleh
BNPB sebagai bentuk dukungan upaya penanggulangan bencana di daerah. Setiap tahun BNPB

18 Andriono, Rinto, 2020, Kontigensi Untuk Sinergi: Pembelajaran Rencana Kontigensi Erupsi Gunungapi
Merapi, Yayasan RedR Indonesia atas dukungan Unicef Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta
19 https://lokadata.id/artikel/gempa-palu-antara-simulasi-dan-yang-terjadi [diakses 09/4/2021, 20.17 WIB]

31

memiliki alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk penyusunan
rencana kontigensi di puluhan daerah. Dokumen DIPA 2016 gagal ditemukan. Sebagai
perbandingan disajikan DIPA 201720. Pada halaman I.A-6. disebutkan keluaran kegiatan
sejumlah 26 dokumen rencana kontigensi dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Disini jelas bahwa
perencanaan kontigensi erupsi gunung Rinjani/Barujari, NTB juga bukan proses alamiah.

Nasibnya sama dengan perencanaan kontigensi gempa bumi dan tsunami Kota Palu.
Dilupakan pada saat dokumen selesai disusun. Pemerintah daerah Kota Palu dan Provinsi NTB
tidak merasa memiliki. Karena proyeknya milik nasional bukan proyek daerah. Daerah juga tidak
merasa berkewajiban menerapkannya dalam respon darurat.

Akan beda kemungkinannya jika dukungan BNPB ke daerah tersebut menggunakan
mekanisme hibah program. BNPB tetap menjadi penanggung jawab program sedangkan
pemerintah daerah menjadi eksekutor kegiatan. Kegiatan dilaksanakan setelah dana program
ditransfer ke pemerintah daerah. Mungkin dengan mekanisme hibah ini akan menjadikan
pemerintah daerah lebih merasa memiliki.

Fakta-fakta di atas berkebalikan dengan perencanaan kontigensi erupsi Merapi dimana
perencanaan kontigensi telah menjadi rutin bagi pemerintah Kabupaten Sleman, melalui BPBD
Sleman mengikuti siklus erupsi Gunung Merapi. Perencanaan kontigensi erupsi Merapi pertama
dilakukan beberapa bulan menjelang erupsi tahun 2006. Kedua, menjelang erupsi tahun 2010.
Ketiga, di akhir tahun 2020.

Perencanaan kontigensi erupsi Merapi selalu diinisiasi pemerintah Kabupaten Sleman.
Masuk dalam RKPD dan dianggarkan di APBD Perubahan 2020. Pemerintah Kabupaten Sleman
menempatkan perencanaan kontigensi ini sebagai upaya menanggapi peningkatan tanda-tanda
bahaya dari hasil pengamatan instrumental lembaga teknis berwenang. Peningkatan tanda-tanda
bahaya tersebut berpotensi memasuki fase erupsi yang membahayakan penduduk di kawasan
rawan bencana. Namun sampai laporan ini ditulis fase erupsi belum terjadi.

Multi Pihak

Seharusnya perencanaan kontigensi merupakan proses multipihak yang melibatkan
semua pemilik mandat penanganan darurat bencana. Dimana hal ini merupakan penerapan
prinsip perencanaan kontigensi yang paling dasar yang menjadikan perencanaan kontigensi
sebagai acuan proses bisnis operasi kedaruratan yang benar. Namun kenyataan di lapangan
tidak begitu. Faktor siapa inisiator perencanaan ternyata berpengaruh pada ragam dan jumlah
keterlibatan multipihak.

Perencanaan kontigensi erupsi Merapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman melibatkan
unsur pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat melalui organisasi-organisasi baik
dari dalam dan luar wilayah kabupaten Sleman. Perencanaan kontigensi tersebut bahkan
melibatkan juga lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebelum memulai
perencanaan, semua unsur yang akan terlibat telah masuk dalam radar pantauan BPBD Sleman.

20 https://bnpb.go.id/documents/dipa-2017.pdf diakses 22 Maret 2021, pukul 14.20 WIB

32

Kemudian dianalisis kapasitas serta peran masing-masing. Sehingga nantinya setiap unsur
pelibat tersebut dapat mengambil peran yang sesuai kapasitas serta perannya. Setelah melalui
tahap persiapan sosial dengan gelaran pertemuan-pertemuan, selanjutnya disepakati tahapan
proses serta penjadwalan waktu pelaksanaan perencanaan kontigensi. Proses perencanaannya
sendiri memakan waktu lebih dari sebulan dengan serangkaian tahapan. Ini karena kerumitan
pengaturan mekanisme koordinasi serta perhitungan-perhitungan terperinci setiap aspek
kedaruratan.

Dapat dibaca pada dokumen Perencanaan kontigensi erupsi Merapi halaman 67,
Lampiran-D: Susunan Tugas. Pembagian bidang-bidang peran dalam struktur organisasi sesuai
kapasitas masing-masing unsur pelibat. Setiap bidang dikoordinatori oleh OPD sebagai
penanggung jawab dan unsur-unsur lain termasuk non pemerintah sebagai pendukungnya.

Perencanaan kontigensi erupsi Merapi di Sleman dapat melibatkan berbagai unsur
karena diinisiasi oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadikannya memiliki cukup waktu untuk
melakukan pendekatan-pendekatan dan mengikuti setiap tahapan proses. Sedangkan di Kota
Palu dan NTB prosesnya terbilang serba instan yang tercermin pada struktur organisasi yang
hanya berisikan aktor pemerintah di semua bidang.

Di dokumen perencanaan kontigensi Kota Palu tidak menyebutkan adanya
keterlibatan multipihak. Seharusnya, keterlibatan multipihak dapat dijelaskan di BAB VI
“Perencanaan Sektoral” yang dimulai di halaman 25. Namun pada kenyataannya, pada bab
tersebut terlihat bahwa aktor yang dilibatkan hanya dari pemerintah, sedangkan perencanaan
kontigensi di NTB pada halaman 71, daftar hadir, jelas terlihat bahwa semua aktor dari kalangan
pemerintah.

E.2.2.Aspek substansi

Idealnya, dokumen perencanaan kontigensi hanya memuat substansi yang menjadi
prioritas dan berkontribusi pada penanganan kedaruratan saja. Dokumen tersebut juga harus
berhasil memberikan gambaran lengkap terperinci tentang karakteristik kedaruratan yang akan
ditangani. Singkatnya, suatu dokumen perencanaan kontigensi seharusnya ringkas, merincikan
karakteristik kedaruratan, mudah dikonversi menjadi rencana operasi.

Material informatif tidak penting

Dokumen perencanaan kontigensi gempa bumi dan tsunami Kota Palu disusun tahun
2012 dan erupsi Gunung Rinjani di Provinsi NTB disusun tahun 2016. Keduanya mengacu
pedoman perencanaan kontigensi 2.0. Dimana, pedoman ini sama sekali tidak menjelaskan
sistematika dokumen perencanaan kontigensi, atau setidaknya memberi arahan substansi
minimal yang harus ada dalam sebuah dokumen perencanaan kontigensi. Akibatnya, hasil
dokumen perencanaan kontigensi Palu dan NTB menjadi sangat tebal karena memuat berbagai
material informatif yang tidak diperlukan di BAB I, BAB II, dan BAB III.

33

Gambar XYZ. Sistematika Dokumen Rencana Kontigensi Gempa Bumi dan Tsunami Palu,
2012 (kiri) dan Dokumen Rencana Kontigensi Erupsi Gunung Rinjani, NTB, 2016 (kanan)

Ketiga BAB di kedua dokumen berisi substansi informatif yang tidak akan membantu
menghadirkan gambaran karakteristik kedaruratan. Juga tidak akan menjadi bahan pertimbangan
keputusan-keputusan penanganan kedaruratan. Substansi informatif semacam ini justru
menambah tebal dokumen dan menjadikannya mengerikan karena seolah semuanya itu harus
dibaca, ditelan, dipahami. Itu sangat menjengkelkan bagi pejabat atau pengambil kebijakan.
Justru berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan. BAB I semata-mata hanya berisi
kerangka konseptual perencanaan kontigensi. Kerangka konseptual seharusnya sudah dipahami
para pelibat di tahap persiapan sosial, tidak perlu dibahas di dokumen rencana kontigensi. BAB
II membahas gambaran wilayah, yang belum tentu semua wilayah itu diperkirakan terdampak
bencana. BAB III penilaian risiko yang merupakan kajian skala makro pola relasi antara faktor
bahaya, kapasitas dan kerentanan daerah. Kajian risiko seharusnya sudah selesai dibahas di
dokumen kajian risiko bencana.

Gambaran karakteristik kedaruratan di kedua dokumen ada pada BAB IV, pengembangan
skenario. Di dalamnya termuat perkiraan skenario kejadian bencana berdasarkan data dan

34

analisis dari sumber resmi yang kredibel. Dilengkapi perkiraan-perkiraan jumlah penduduk dan
aset-aset vital yang terdampak bencana.

Karakteristik kedaruratan tersebut kemudian akan ditangani dengan tindakan-tindakan
yang dibahas pada BAB V. Bab ini berisi kebijakan dan strategi. Kebijakan merupakan
pernyataan tujuan-tujuan prioritas penanganan darurat bencana. Strategi adalah pernyataan
teknis dan manajerial untuk mencapai tujuan-tujuan penanganan darurat. Selanjutnya BAB VI,
perencanaan sektoral (di NTB perencanaan klaster perlindungan dan pengungsian). Bab ini
memuat kesepakatan-kesepakatan pembagian peran dalam struktur komando penanganan
darurat bencana serta kebutuhan-kebutuhan sumberdaya.

Pelanggaran prinsip mendasar juga terjadi dalam proses perencanaan dan dokumen
rencana kontigensi gempa bumi dan tsunami Kota Palu. Secara prinsip suatu dokumen rencana
kontigensi hanya untuk satu jenis bahaya. Karena satu jenis bahaya akan menyebabkan
karakteristik kedaruratan berbeda dibanding jenis bahaya lain dan akan menuntut cara
penanganan yang berbeda pula. Karakteristik kedaruratan meliputi luas wilayah terdampak,
jumlah penduduk terdampak, aset vital terdampak. Dengan begitu, maka karakteristik
kedaruratan bahaya gempa bumi jelas berbeda dengan tsunami. Seharusnya proses
perencanaan dan dokumen rencana kontigensi gempa bumi dipisahkan dari tsunami.

Mudah dimengerti dan operasional

Dokumen perencanaan kontigensi erupsi Gunung Merapi disusun akhir tahun 2020.
Perencanaan ini mengacu pedoman 4.0 dan SNI 8751:2019. Keduanya dengan jelas dan tegas
mengarahkan proses perencanaan melalui tahapan-tahapan teratur dengan tujuan dan sasaran
berbeda. Juga mengarahkan substansi perencanaan kontigensi yang memprioritaskan aspek-
aspek penting yakni gambaran karakteristik kedaruratan serta aspek teknis dan manajerial
penanganannya. Maka dokumen rencana kontigensi erupsi Gunung Merapi 2020 ini terasa begitu
ringkas, dapat menggambarkan karakteristik kedaruratan secara lengkap, menyajikan aspek
teknis dan manajerial penanganannya, sekaligus meniadakan substansi informatif yang tidak
berkontribusi pada keduanya.

Diawali dengan surat keputusan bupati Sleman. Surat tersebut menjadikan dokumen
rencana kontigensi berkekuatan hukum atau memiliki daya paksa. Isinya menegaskan komitmen
penuh pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk mengerahkan sumber daya secara optimal
dalam penanganan kedaruratan akibat bencana erupsi Gunung Merapi. Dalam surat tersebut
bupati juga mewajibkan seluruh pihak mentaati kesepakatan-kesepakatan operasi kedaruratan
yang sudah dituangkan dalam dokumen rencana kontigensi.

Bagian 1, situasi, menjelaskan keseluruhan karakteristik kedaruratan yang akan terjadi
apabila gejala-gejala vulkanik menunjukkan Gunung Merapi sampai pada fase erupsi. Bagian ini
diawali penjelasan karakter bahaya erupsi dengan data dan analisis BPPTKG. Situasi pandemi
Covid-19 kemudian diajukan sebagai faktor pengubah yang menjadikan karakteristik
kedaruratannya semakin rumit serta menuntut pola dan mekanisme penanganan dengan
menerapkan protokol kesehatan yang diperluas. Lalu diakhiri dengan perkiraan-perkiraan

35

rasional kejadian bencana erupsi, wilayah terdampak, jumlah penduduk terdampak, dan
gangguan pada aset-aset vital penyediaan layanan publik.

Bagian 2 dan 3 keduanya menjelaskan tugas pokok organisasi penanganan darurat serta
rencana-rencana tindakan untuk menangani situasi darurat tersebut. Bagian 4 menjelaskan
mekanisme mobilisasi dan aspek administratif pengelolaan sumber daya untuk penanganan
kedaruratan. Bagia 5 merincikan struktur organisasi komando penanganan darurat beserta
protokol-protokol komunikasi-koordinasi.
Gambar YZX. Sistematika Dokumen Rencana Kontigensi Erupsi Merapi, 2020

36

E.2.3.Aspek penggunaan pendekatan-pendekatan dan kontekstualisasi

Perencanaan kontigensi semestinya menerapkan pendekatan-pendekatan spesifik agar
lebih kontekstual pada kondisi kedaerahan serta perkembangan situasi nasional maupun global.
Pendekatan ini tak hanya bertujuan penyesuaian tetapi juga menghadirkan pengaruh positif pada
aspek teknis dan manajerial. Penerapan pendekatan ini membuktikan bahwa suatu perencanaan
kontigensi seharusnya adaptif sebagaimana dibahas pada bagian F.13.

Pendekatan Klaster Pengungsian dan Perlindungan

Dokumen perencanaan kontigensi erupsi Gunung Rinjani, NTB disusun tahun 2016.
Meskipun mengacu pedoman 2.0 ia menggunakan pendekatan yang tergolong berani dan maju.
Boleh jadi itu adalah buah dari pengetahuan dan kesadaran pada sistem respon kemanusiaan
global (lihat juga bagian F.12). Dengan sangat berani dokumen perencanaan kontigensi erupsi
Gunung Rinjani mengintegrasikan Klaster Pengungsian dan Perlindungan ke dalam struktur
organisasi komando penanganan kedaruratan.

Pendekatan ini bertujuan mengakses sumber daya besar dari organisasi-organisasi
kemanusiaan global. Dimana organisasi-organisasi kemanusiaan global dan lembaga-lembaga
di bawah PBB membentuk mekanisme koordinasi penanganan kedaruratan yang lebih responsif
dan koordinatif sehingga respon kemanusiaan menjadi lebih efektif dan efisien. Di tingkat
nasional, perkembangan tersebut direspon oleh Kementerian Sosial RI dengan menerbitkan
Permensos Nomor 26 Tahun 2015 tentang Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan
Dalam Penanggulangan Bencana21 .

Meskipun menabrak peraturan Perka BNPB Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana22 , harus diakui pendekatan ini menjadi pilihan masuk
akal agar kebutuhan sumber daya tanggap darurat dapat terpenuhi.

Adaptasi protokol Covid-19

Dokumen perencanaan kontigensi erupsi Gunung Merapi yang dijadikan objek kajian ini
sesungguhnya merupakan versi kedua (Desember 2020). Dokumen versi pertama selesai
disusun sebelum masa pandemi, Maret 2020.

Merapi belum memasuki fase erupsi saat pemerintah mendeklarasikan kondisi darurat
pandemi Covid-19. Setiap kebijakan publik diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan
ketat. Termasuk kebijakan penanganan kedaruratan erupsi Merapi. Fakta ini menjadikan
perencanaan kontigensi harus diubahsuaikan. Maka antara Agustus-September 2020, dimulailah
pembaharuan perencanaan kontigensi versi kedua. Hingga selesai pada Desember 2020

21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster
Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
22 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana

37

Perbandingan head to head versi pertama dan kedua sungguh mengejutkan. Secara garis
besar dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 meningkatkan risiko, mengubah seluruh
tatanan rencana tindakan teknis serta manajerial dan tentunya mendongkrak kebutuhan sumber
daya secara masif. Ini menjadi contoh kasus yang membuktikan bahwa suatu perencanaan
kontigensi bisa adaptif mengikuti tuntutan perubahan-perubahan kontekstual
sebagaimana dibahas pada bagian F.13.

E.2.4. Aspek implementasi dan pengalaman Palu

Suatu perencanaan kontigensi tidak dapat diimplementasikan dalam operasi darurat
sebelum dikonversi menjadi rencana operasi sesuai Perka BNPB Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan Rencana Operasi23 . Konversi ini membutuhkan data kaji cepat waktu nyata (real
time) yang selalu diperbaharui agar dapat mencerminkan karakteristik kedaruratan sebaik
mungkin dan menghasilkan keputusan-keputusan operasi darurat yang efektif. Standar kaji cepat
dapat menggunakan Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi
Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana24.

Karena mengacu pedoman 2.0 maka perencanaan kontigensi Kota Palu dan NTB tidak
in-line dengan rencana operasi. Butuh proses adaptasi tingkat radikal. Sebaliknya perencanaan
kontigensi Merapi di Sleman yang mengacu pedoman 4.0 sangat mudah dikonversi menjadi
rencana operasi. Karena saat penyusunannya, pedoman 4.0 telah mempertimbangkan
kemudahan konversi.

Sampai laporan ini ditulis, Merapi belum memasuki fase erupsi sehingga efektivitas
implementasi perencanaan kontigensi Merapi 2020 belum dapat dinilai. Pada erupsi 2010,
perencanaan kontigensi Merapi tidak dapat diimplementasikan karena skala bahaya erupsi jauh
melampaui kemampuan Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY. Kemudian pemerintahan daerah
lumpuh karena radius daerah bahaya diperluas hingga 20 kilometer dari puncak. Sehingga
otomatis peran pemerintah daerah diambil alih oleh pusat. Cerita sukses implementasi terjadi
pada erupsi 2006. Saat itu dampak erupsi yang terjadi masih dalam kemampuan pemerintah
Kabupaten Sleman dengan ketepatan respon sesuai rencana operasi.

Perencanaan kontigensi Kota Palu tidak diimplementasikan dalam operasi darurat gempa
bumi dan tsunami (termasuk likuifaksi) 28 September 2018 lalu. Selain karena dokumen tersebut
sudah dilupakan sesaat setelah selesai disusun akibat inisiasinya tidak alamiah, serba instan dan
tidak multi pihak (lihat kembali G.1.Aspek penyelenggaraan).

Operasi darurat di Kota Palu 28 September 2018 sepenuhnya tindakan incremental. Tidak
ada proses bisnis kedaruratan apapun yang diacu. Semua aktor kemanusiaan beradu cepat
dengan aksi-aksi akrobatik sesuai keyakinan dan donor masing-masing. Pemerintah daerah tidak

23 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana
24 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur
Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana

38

memiliki kemampuan apapun untuk menggiring para aktor ke dalam kerangka kerja kedaruratan
yang koordinatif serta kolaboratif.

E.2.5.Aspek keberlanjutan

Tidak ada keberlanjutan yang bisa diharapkan dari inisiasi perencanaan kontigensi yang
tidak alamiah. Keberlanjutan mungkin bisa diharapkan apabila BNPB mengubah pola
pelaksanaan program menjadi hibah program.

Perencanaan kontigensi seperti Merapi di Kabupaten Sleman akan berkelanjutan. Selain
karena erupsi Merapi merupakan bahaya laten, juga karena kesadaran risiko yang telah
terinternalisasi baik di lingkup pemerintah daerah serta masyarakat sipil. Kesadaran risiko inilah
yang lebih pantas menjadi harapan keberlanjutan.

E.2.6.Kesimpulan Kajian Dokumen Rencana Kontigensi

Dokumen perencanaan kontigensi gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulteng 2012 dan
erupsi Gunung Rinjani, NTB, 2016, bukan inisiasi pemerintah daerah yang lahir dari kesadaran
risiko serta kehendak untuk mengelola tanggapan situasi darurat. Oleh karenanya kedua
dokumen perencanaan kontigensi tersebut tidak terinternalisasi dalam sistem kesiapsiagaan
setempat. Kurang partisipatif, tidak melibatkan aktor non pemerintah serta tidak disiplin tahapan
proses perencanaan. Dokumen diimplementasikan dalam tanggapan situasi darurat serta aspek
substansinya yang terlalu berat karena mengacu pedoman 2.0. Meskipun harus diakui
penggunaan pendekatan Klaster PP dalam perencanaan kontigensi erupsi Gunung Rinjani, NTB
merupakan langkah terobosan sangat baik untuk mengakses sumber daya eksternal.

Sedangkan perencanaan kontigensi erupsi Merapi di Sleman 2020 diinisiasi oleh
pemerintah daerah merespon tingkat bahaya erupsi yang bereskalasi. Hasil perencanaan
dimasukkan dalam agenda pemerintah dan diperkuat SK Bupati. Perencanaan ini melibatkan
aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah di lingkup Kabupaten Sleman dan provinsi DIY.
Mengacu pedoman 4.0 sehingga secara substansial lebih ringkas, berhasil memberi gambaran
situasi kedaruratan yang akan ditangani, serta lebih mudah dikonversi menjadi rencana operasi.

E.3. Hasil dan Temuan Kajian Penanganan Kedaruratan Di NTB

Bagian ini memuat hasil temuan dari kajian penanganan kedaruratan gempa bumi di NTB.
Hasil temuan disajikan 1) kekosongan aturan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
(SKDB) dan 2) aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)

E.3.1.Kekosongan Aturan Turunan Penetapan (SKDB)

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) di suatu wilayah terdampak
bencana sangat penting untuk memberikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab
pengerahan sumber daya secara maksimal oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam
menangani dan menyelesaikan keadaan darurat bencana tersebut. Termasuk mengakses Dana
Siap Pakai (DSP) di BNPB.

39

Pengertian SKDB ditetapkan pada Pasal 1 ayat 19 dan pelaksanaannya pada Pasal 51,
UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun hingga saat ini belum ada peraturan
turunan yang lebih operasional dan dapat menjadi pedoman baku penetapan SKDB. Kondisi ini
menyebabkan perbedaan proses, judul, substansi, jangka waktu, lingkup wilayah dalam
penetapan SKDB. Kemudian berimplikasi pada perbedaan tafsir dan meluas perlambatan
implementasi penanganan kedaruratan.

Kekosongan aturan turunan penetapan SKDB menyebabkan pemerintah Kabupaten dan
Kota serta Provinsi NTB keliru. Mereka menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana bukan
Status Keadaan Darurat Bencana yang sesuai nomenklatur dan peraturan perundangan
sehingga sulit dijadikan landasan hukum kuat dan dasar administratif.

Wilayah (Kab/Kota/Prov) Tanggal Judul/Cakupan Wilayah Masa Perpanjangan
Terbit Berlaku 5 - 11/8/2018

Kabupaten Lombok 30/72018 SK No.188.45/456/BPBD/2018, 7 hari 14 hari (12-
Timur 5/8/2018 Status Tanggap Darurat Penanganan 25/8/2018)
-mengalami dampak Bencana Gempa Bumi di Kecamatan
gempa bumi pertama Sembalun dan Sambelia Belum
29/7/2018 dan kedua diperpanjang
5/8/2019 SK No.188/45/467/BPBD/2018, Status 7 hari disusul gempa
Tanggap Darurat untuk seluruh wilayah bumi kedua
Kabupaten Lombok Timur 5/8/2018
12 - 25/8/2018
Kabupaten Lombok Utara 29/72018 SK No. 307/40/BPBD/2018, Status 7 hari
-mengalami dampak Tanggap Darurat Bencana Seluruh 12 - 25/8/2018
gempa bumi pertama Wilayah Kabupaten Lombok Utara
29/7/2018 dan kedua 13 - 26/8/2018
5/8/2019

5/8/2018 SK. No.322/42/BPBD /2018, Status 7 hari
Tanggap Darurat Bencana Seluruh 7 hari
Kabupaten Lombok Barat 5/8/2018 Wilayah Kabupaten Lombok Utara 7 hari
-mengalami dampak
gempa bumi kedua SK No. 465/240/ BPBD/2018,
5/8/2018 Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana di Wilayah Kabupaten
Kabupaten Lombok 6/8/2018 Lombok Barat
Tengah
-mengalami dampak SK No. 295 Tahun 2018, Status
gempa bumi kedua Tanggap Darurat Bencana, 12
5/8/2018 kecamatan

Kota Mataram 5/8/2018 Keputusan Walikota Mataram Nomor: 7 hari 12 - 18/8/2018
-mengalami dampak 972/VII/2018, Status Tanggap Darurat dan
gempa bumi kedua Bencana Seluruh Kota Mataram 18 - 25/8/2018
5/8/2018

Kabupaten Sumbawa 19/8/2018 SK No. 1819 Tahun 2018, Status 20 - 24/2018 25 - 28/8/2018
Barat
-mengalami dampak Tanggap Darurat Bencana di 8
gempa bumi ketiga
19/8/2018 Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat

40

Kabupaten Sumbawa 19/8/2018 SK Bupati 924 Tahun 2018, Status 19 - 25/2018 Tidak
-mengalami dampak 29/7/2018 Tanggap Darurat Bencana di seluruh diperpanjang
gempa bumi ketiga wilayah Kabupaten Sumbawa karena setelah
19/8/2018 25/8 memasuki
SK Gubernur tentang Status Keadaan fase transisi
Provinsi NTB Darurat Bencana Seluruh Pulau darurat ke
Lombok pemulihan

29/7 - 4/8/ 12 - 25/8/2018,
2018 setelah 25/8
memasuki fase
transisi darurat
ke pemulihan

E.3.2.Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)

Selain judul, kekeliruan penetapan status tanggap darurat juga pada substansinya. Surat
Keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur NTB memuat perintah operasi saja. Tidak ada
kejelasan rantai komando dan pembagian peran antara (OPD). Walaupun telah ada Perka
BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD)
sebagai aturan dan pedoman baku aktivasi Posko PDB. Mengacu Perka BNPB No. 3 Tahun
2016, seharusnya surat penetapan SKDB juga mengelaborasikan SKPBD dengan spesifik
menentukan komandan (IC) yang ditunjuk, struktur organisasi PDB, perintah operasi, dan
mekanisme koordinasi serta pengerahan sumberdaya. Keberadaan Pospenas BNPB cukup
membantu pemerintah kabupaten mengatasi masalah-masalah administratif
pertanggungjawaban penggunaan DSP.

Implikasi dari kekeliruan SK penetapan tersebut menjadikan penanganan kedaruratan di
beberapa kabupaten mengalami perlambatan. Meski seluruh kabupaten terdampak telah
mengaktivasi Posko PDB tetapi tidak semuanya dapat berfungsi optimal. Di beberapa kabupaten
koordinasi OPD tidak terjadi atau diselenggarakan tidak rutin.

E.3.3.Kesimpulan Kajian Penanganan Kedaruratan NTB

Kekosongan pedoman penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) telah
berdampak sistemik pada penanganan situasi darurat di NTB. Sehingga terjadi kekeliruan
penetapan yang seharusnya Status Keadaan Darurat Bencana menjadi Status Tanggap Darurat
Bencana. Kekeliruan penetapan ini berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan pemerintah
untuk mengerahkan sumber daya dalam penanganan darurat serta mengakses Dana Siap Pakai.
Meskipun kemudian situasi ini secara berangsur berhasil dikoreksi agar sesuai dengan peraturan
dan perundangan. Dampak lain pada kegagalan aktivasi Posko PDB tidak berhasil dikoreksi agar
Posko berfungsi optimal.

41

E.4. Hasil dan Temuan Kajian Laporan Workshop Strategi Transisi Pemulihan Sulteng

Bagian ini memuat hasil kajian data dan informasi keterlibatan CSO dan Lembaga PBB
dalam penanganan kedaruratan di Sulawesi Tengah. Hasil temuan disajikan berurutan meliputi
aspek aktivasi Klaster PP, peta aktor CSO/lembaga PBB dalam respon darurat Sulteng.

E.4.1.Aktivasi Klaster PP dan Peta aktor CSO/Lembaga PBB dalam respon darurat Sulteng

Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Klaster PP) diaktifkan pada hari ke-14 oleh
Kementerian Sosial setelah memberangkatkan satu tim terdiri dari 4 orang staf pinjaman dari
Perkumpulan Lingkar, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta yang berpengalaman
mengampu koordinasi Klaster PP pada respon erupsi Merapi 2010. Berbekal surat tugas
Kemensos, tim ini menemui Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengaktifkan
Klaster PP25 .

Koordinasi Klaster PP terselenggara di aula Dinas Sosial Sulteng. Ditindaklanjuti dengan
koordinasi-koordinasi sub klaster secara terpisah sehingga forum lebih kecil dan fokus. Upaya ini
patut dihargai. Meskipun belum sampai pada penciptaan ekosistem respon yang koordinatif dan
kolaboratif. Forum koordinasi berisi laporan-laporan siapa telah melakukan apa, dimana.
Semacam beauty contest saja. Itu jelas bukan proses bisnis Klaster PP sesuai harapan. Jika
dirunut kembali, Klaster PP dicita-citakan menjadi platform kerja sama lintas pelaku nasional-
internasional yang berfokus pada mobilisasi sumber daya secara strategis dan koordinatif dalam
merespon situasi kedaruratan. Platform ini berasaskan semangat kemitraan, partisipatoris dalam
rentang koordinasi efektif, melalui pertukaran data, saling berbagi pengalaman, penerapan
standar layanan bermutu, adaptif-kontekstual, transparan dan akuntabel.

Tingginya kontribusi CSO dan lembaga PBB di Sulteng tidak diimbangi kemampuan
maksimal kekuatan regulator untuk mengkoordinasikan peran mereka agar mampu mewujudkan
kerangka kerja kolaboratif. Maka hasilnya, ruang lingkup koordinasi Klaster PP di Sulteng masih
terbatas dan pertukaran data yang dapat ditelusuri situs dokumentasi yang dikelola administrator
paruh waktu26 .

Data secara agregat peran-peran CSO dan lembaga PBB di Sulteng kemudian diperbaiki
dalam laporan 5W oleh pada Februari 2019 oleh UNDP Petra Palu Project27. Data tersebut
mengidentifikasi 39 organisasi bekerja di wilayah Kota Palu, 42 di Kabupaten Sigi, 40 di
Kabupaten Donggala, dan 8 di Kabupaten Parigi Moutong.

25 Surat Tugas Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 824 - 829/LJS.PSKBA.TU/10/2018 tentang
Penugasan Personil untuk Pelaksanaan Koordinasi Kaji Cepat Penanganan Gempabumi dan Tsunami
Provinsi Sulawesi Tengah
26 https://sites.google.com/view/klasterppsulteng/struktur-klaster-pp-sulteng
27 Laporan RR Form 5W, dapat diakses pada: http://bit.ly/LaporanRRForm5W

42

Tabel XYZ. Organisasi terdata menurut klaster dan sub klaster, 19 Februari 2019

Klaster/Sub Klaster Jumlah Organisasi

Hunian/Shelter 25

WASH 29 + 2 Org tetap

Perlindungan Hak Perempuan (PHP) 10 + 2 Org tetap

Perlindungan Anak 16 + 1 Org tetap

Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian 13 + 1 Org tetap

Kelompok Rentan dan Difabel 17 + Org tetap

Psikososial 23 + 2 Org tetap

Kesehatan 22 + 2 Org tetap

Pendidikan 16 + 1 Org tetap

Mata Pencaharian 21 + 1 Org tetap

Ketahanan Pangan 10

Bantuan Non Tunai 13 + 2 Org tetap

Pelibatan Masyarakat 10 + 1 Org tetap

Sumber: Petra-Palu-UNDP, Feb 2019

E.4.2.Tantangan kerangka kerja kolaboratif CSO/Lembaga PBB di Fase RR

Kelemahan Klaster PP di Sulteng tidak menciptakan lingkungan mendukung bagi
kerangka kerja kolaboratif baik antar CSO/lembaga PBB akhirnya merembet pada pola koordinasi
antara CSO/lembaga PBB dengan pemerintah daerah. Masalah ini mengemuka ketika
CSO/lembaga PBB menetapkan strategi koordinasi pada memasuki masa pemulihan.

Pemerintah Provinsi mengakhiri akan fase transisi darurat pada 23 Februari 2019. Fase
pemulihan dimulai April ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana pada 12 April
201928. Salah satu program utama provinsi Sulteng selama fase pemulihan adalah
pembangunan tempat penampungan atau kamp kolektif menggunakan istilah Kawasan Hunian
Sementara (atau Huntara). Tempat penampungan kolektif ini sedang dibangun di 69 lokasi di
Palu, Sigi dan Donggala, untuk sekitar 14.400 rumah tangga. Namun, pengalaman dalam
penerapan tempat huntara kolektif di masa lalu menunjukkan masalah signifikan dalam
mengelola dan menutup huntara bagi orang-orang yang terkena dampak untuk kembali ke rumah
yang layak. Catatan dari pengalaman pemulihan tsunami Aceh menunjukkan bahwa orang yang

28 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana

43

tinggal di huntara memiliki insiden tinggi penyakit yang mematikan karena masalah kebersihan
yang buruk, korupsi, konflik sosial, meningkatnya kekerasan domestik dan seksual, terutama bagi
perempuan dan anak-anak. Bahkan setelah 10 tahun setelah bencana melanda, masih ada orang
yang tinggal di huntara di Aceh.

Belajar dari pengalaman tersebut, CSO/Lembaga PBB yang bekerja di Sulteng merasa
perlu melakukan perubahan strategi untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul selama
fase pemulihan terutama untuk mengurangi risiko di huntara selama fase pemulihan. Workshop
19-20 Februari 2019 ini diinisiasi oleh CSO/Lembaga PBB untuk mendiskusikan rencana kerja
koordinasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelayanan kebutuhan dasar penyintas
pada fase pemulihan.

Dari hasil hasil workshop dapat disimpulkan bahwa masing-masing CSO/Lembaga PBB
memiliki komitmen, jangka waktu, preferensi mekanisme koordinasi, dan potensi masalah
koordinasi,sebagai berikut;
A. Komitmen
1. CSO/Lembaga PBB yang saat ini bekerja di Sulteng (dan hadir dalam workshop 19 Feb

2019) berkomitmen mendukung penyelenggaraan RR oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota di Sulteng
2. Wujud dukungan dapat berupa 1) kontribusi sumberdaya pada pelaksanaan
program/kegiatan masing-masing CSO/Lembaga PBB secara terintegrasi dalam
penyelenggaraan RR 2) pendampingan dan penguatan kapasitas pada pemerintah daerah
sesuai perencanaan program/kegiatan masing-masing CSO/Lembaga PBB dan 3) berperan
sebagai mitra kritis pemerintah daerah
B. Jangka Waktu
Terbanyak CSO/Lembaga PBB bekerja di Sulteng hingga Desember 2019, beberapa sampai
september-Oktober 2019, tetapi ada yang hingga 2024.
C. Pilihan Mekanisme Koordinasi
Koordinasi rutin lintas sektor di-leading oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan di tingkat
kabupaten/kota dan provinsi

44

Klaster/Sub Klaster Mekanisme Koordinasi

Wash Pokja AMPL
CEWG
Pendidikan Pemerintah/Bappeda

Pokja Remaja 1. Tersedianya Badan Pelaksana Rehab-Rekon (Lintas Sektor) di Tingkat Provinsi
2. Sekretariat Koordinasi Rehab-Rekon Bidang Pendidikan di Tingkat Provinsi Dan
Kelompok rentan
Perlindungan anak Kabupaten/Kota

Perlindungan Hak 1. Pertemuan rutin dan pelibatan OPD terkait
Perempuan 2. Program yang terintegrasi di RR
Kesehatan 3. Data dan informasi untuk koordinasi

Sekretariat bersama di bawah koordinasi Bappeda, sehingga isu kelompok rentan dan
disabilitas tetap menjadi isu lintas sektor/mainstreaming.

Koordinasi rutin di tingkat Provinsi dan di tingkat Kab/Kota dengan
mengundang/melibatkan lintas sektor dan organisasi masyarakat sipil (leading sector:
Dinas Sosial/DP3A)

Mitigasi Kekerasan dengan PKBI, P2TP2A dan DP3A dan SM

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

KMTP Dinas Sosial dan BPBD di semua tingkatan

Shelter/Huntara Provincial Shelter Sub Cluster/Dinas Sosial

Sumber: Petra-Palu-UNDP, Feb 2019

D. Potensi Masalah Koordinasi
1. Kelemahan sinergi lintas sektor dan aktor
2. Ketidakberfungsian organ-organ koordinasi

45

Klaster/Sub Potensi Masalah
Klaster
1. OP (Operasional dan Perawatan) setelah handover fasilitas air bersih dan sanitasi di
Wash Huntara dari PUPR pusat ke PUPR daerah

CEWG 2. Pembentukan komite AMPL (kelompok masyarakat) di Huntara yang mengelola sarana
air bersih dan sanitasi termasuk keterlibatan perempuan sebagai anggota komite dan
Pendidikan isu privasi serta keselamatan dalam penggunaan sarana air bersih & sanitasi

3. Koordinasi pemerintah dan lembaga/ organisasi dalam mengisi gap terkait air bersih
dan sanitasi, pemerintah lewat Pokja AMPL harus aktif mengajak lembaga/ organisasi
untuk berkoordinasi

4. Manajemen informasi yang tidak dapat dilanjutkan kalau tidak ada orang yang
memiliki kapasitas untuk mengelola laman Klaster WASH dan update pendataan 4W

1. Work load bagi OPD dalam koordinasi dan implementasi mekanisme umpan balik
masyarakat,

2. Kepastian masyarakat untuk menempati hunian sementara bagi mereka yang masih
tinggal di tenda pengungsian,

3. Minimnya kesediaan sumber daya untuk mengaktifkan mekanisme umpan balik
masyarakat.

Kendala Koordinasi lintas sektor (PUPR, BNPB, Kemendikbud dan Kemenag)

Pokja Remaja 1. Koordinasi dengan IP / mitra terkait
Kelompok rentan 2. Program yang sensitif remaja (program yang merespon kebutuhan remaja)

Perlindungan anak 1. Minimnya representasi kelompok rentan yang memiliki kapasitas cukup untuk
Perlindungan Hak memberikan input dalam proses perencanaan dan pembangunan di daerah;
Perempuan
2. Kurangnya ruang partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan
pembangunan di daerah;

3. Masih tingginya stigma terhadap kelompok rentan yang membuat mereka tidak
terberdayakan,

4. Kebijakan yang masih diskriminatif/minimnya kebijakan daerah yang sensitif terhadap
kelompok rentan di Sulawesi Tengah, tidak adanya proses pelembagaan dari
peningkatan kapasitas yang diterima oleh pemerintah yang berakibat proses
advokasi/perubahan terganggu saat adanya rotasi/mutasi, pendamping teknis
pembangunan huntap yang belum tentu paham dengan isu inklusi;

5. Masih banyaknya masalah terkait dengan data yang terintegrasi termasuk untuk
kelompok rentan termasuk bahasa bersama dalam melakukan pendataan

1. Program/layanan lintas sector tidak sinergi
2. Pengelolaan/keterpaduan data dan informasi untuk perlindungan anak (con: tidak ter

update)
3. Overlapping di wilayah dampingan (prog/kegiatan)

1. Isu Besar: Tidak tersedia Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas)
termasuk data mortalitas, belum dikumpulkan, di analisa dan dibarukan.

46

Shelter/Huntara 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial belum dijadikan sebagai isu. PPG_ lintas
sektor di CSO maupun pemerintahan, termasuk, gender balance (HR Policy), tool (
instrumen misalnya dari IASC sudah diadopsi dalam kluster dan belum
diimplementasikan

3. Belum adanya pencegahan, mitigasi dan penanganan GBV misalnya perkawinan anak,
termasuk PEP2S ( Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksual), paling
tinggi di Salena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Tetana (Sigi), Petana (Sigi) Laki-laki
sanksi adat di berikan jika tertangkap berdua-duaan, harus beli kambing, rumah dan
sapi), karena miskin, pilihannnya adalah menikah, LH: beban ganda perempuan dalam
sampah, PRB- Perka BNPB tentang PUG dalam PB tidak dikenali, dan amanat perka
tersebut tidak diimplementasi, 6) Kapasitas OPD, terkait PPRG masih minim

Sumber: Petra-Palu-UNDP, Feb 2019

E.4.3. Kesimpulan Hasil Kajian Laporan Workshop Strategi Transisi Pemulihan Sulteng

Pedoman Klaster PP yang ada telah menjelaskan struktur koordinasi sampai tingkat
daerah. Tetapi belum memuat mekanisme dan kerangka kerja kolaboratif penanganan
kedaruratan. Kelemahan pedoman ini telah menyebabkan Klaster PP di Sulteng terbatas pada
pertukaran data antar CSO dan Lembaga PBB, belum menerapkan proses bisnis kedaruratan
dalam kerangka kerja kolaboratif secara maksimal melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah.
Kondisi ini berimplikasi pada ketiadaan kolaborasi antara CSO/Lembaga PBB dengan unsur-
unsur pemerintah daerah ketika memasuki fase rehabilitasi-rekonstruksi. Dimana pada fase ini
kendali tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar penyintas berada di pemerintah daerah
dan peran-peran CSO/Lembaga PBB terintegrasi di dalamnya.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

F.1.Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa;

1. Para inisiator pedoman perencanaan kontigensi karena telah menghadirkan instrumen yang
berhasil membawa perubahan besar pada cara pandang lebih baik serta kesadaran bahwa
penanganan kedaruratan merupakan respon kemanusiaan yang dapat dikelola agar efektif
dan akuntabel. Pedoman edisi 2.0 merupakan pedoman yang mewakili upaya rintisan
kerangka konseptual perencanaan kontigensi pada saat bangsa Indonesia sedang
mengawali kesadaran perlunya perubahan mendasar penanggulangan bencana dari
pendekatan altruisme, ad-hoc dan serba dadakan menjadi penanggulangan bencana yang
konstitusional, terencana dan sistematik. Pedoman edisi 4.0 cerminan upaya menata
kesadaran konseptual dan kontekstual yang telah terinternalisasi dan melembaga di institusi
pelayanan publik serta ruang-ruang konsolidasi aktor-aktor kemanusiaan nasional-global.

47

SNI 8751:2019, meletakkan standar kandungan substansial paling minimal yang harus ada
dalam suatu dokumen rencana kontigensi.
2. Pedoman-pedoman yang ada perlu mendapatkan perbaikan agar dapat memberikan arahan
tegas dan menghasilkan perencanaan kontigensi yang kontekstual dengan perkembangan
karakteristik bahaya, lebih partisipatoris, adaptif pada tren faktor kerentanan baru, in-line
dengan perkembangan sistem respon kemanusiaan nasional-global dengan
mengintegrasikan Klaster PP ke dalam struktur komando penanganan darurat, tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan berlaku, mudah dikonversi menjadi rencana
operasi serta memiliki daya paksa sebagai acuan yang dipedomani dalam proses
perencanaan kontigensi di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kekosongan aturan turunan penetapan SKDB menyebabkan pemerintah Kabupaten dan
Kota serta Provinsi NTB keliru menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana yang sesuai
nomenklatur dan peraturan perundangan sehingga sulit dijadikan landasan hukum kuat dan
dasar administratif. Kekeliruan ini berimplikasi pada ketidakjelasan rantai komando dan
akhirnya merembet ke seluruh aspek penanganan kedaruratan di NTB. Bila dibiarkan
berlanjut maka peristiwa serupa akan sangat mungkin kembali terjadi di daerah terdampak
bencana. Indonesia tidak punya waktu menunggu. Persoalan ini harus segera dituntaskan.

4. Meski terlambat, aktivasi Klaster PP di Sulteng telah berhasil mendudukkan para pelaku ke
ruang koordinasi serta meletakkan dasar mekanisme koordinasi efektif kerja-kerja respon
kedaruratan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan nasional dan global di Sulteng.
Meskipun itu belum berarti sudah berhasil mencapai pada tataran kerangka kerja kolaboratif
sebagaimana dicita-citakan dalam pelembagaan Klaster/Klasnas PP. Ini terjadi karena
Permensos Nomor 26 Tahun 2015 tidak memuat proses bisnis kedaruratan yang benar, yang
menempatkan para pelaku dalam kerangka kerja kolaboratif dalam arti seluas-luasnya.

F.2.Rekomendasi

F.2.1. Retrofitting Pedoman Renkon

Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan suatu langkah
retrofitting (penyesuaian dan penajaman) pedoman perencanaan kontigensi dengan meramu
keunggulan-keunggulan dari pedoman edisi 2.0, edisi 4.0 dan SNI 8751:2019 menjadi pedoman
perencanaan kontigensi edisi 5.0. Usulan rancangan Pedoman Teknis Perencanaan Kontigensi
Edisi 5.0 disajikan di sini29;. Secara garis besar rancangan pedoman perencanaan kontigensi
tersebut mengusulkan pengubahan-pengubahan utama pada aspek-aspek;

29 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Tahun 2021, dapat diakses pada:
https://docs.google.com/document/d/1HqxMDrGA8ILOX0afV2RTxg254qXOPnn1P1JgtA54u5s/edit

48

1. Kerangka konseptual dan kontekstual

Pedoman edisi 5.0 menjelaskan kerangka konseptual yang kuat dan terbarukan. Juga
mengarahkan pada kontekstualisasi proses bisnis selaras perubahan-perubahan baru
arsitektur respon kemanusiaan yang mengedepankan kekuatan lokalitas.

2. Disiplin pada tahapan perencanaan kontigensi

Pedoman edisi 5.0 mengarahkan pada kedisiplinan proses perencanaan kontigensi yang
menerapkan pentahapan sistematik dan terukur.

3. Kekuatan substansi

Pedoman edisi 5.0 mengarahkan hasil dokumen perencanaan kontigensi dengan substansi
yang berkontribusi langsung pada penanganan kedaruratan, meliputi; gambaran lengkap
terperinci karakteristik kedaruratan yang akan ditangani, aspek teknis dan manajerial
tanggapan, mudah dikonversi menjadi rencana operasi, berkekuatan hukum.

4. Penggunaan pendekatan-pendekatan populer

Pedoman edisi 5.0 mengelaborasikan kerangka dan contoh-contoh penggunaan pendekatan
populer.

5. Multi pihak

Pedoman edisi 5.0 menjadi acuan proses bisnis operasi darurat bencana yang benar karena
multipihak dalam kerangka koordinasi yang kuat dan saling mengisi.

6. Mudah dikonversi menjadi Rencana Operasi

Pedoman edisi 5.0 bersistematika sesuai kebutuhan rencana operasi sehingga proses
konversi lebih mudah, sistematik dan cepat.

F.2.2. Penyusunan Pedoman Penetapan SKDB

Pedoman penetapan Status Keadaan Darurat Bencana menjadi kebutuhan mendesak
seiring kehendak penanganan kedaruratan semakin baik. Kekosongan aturan penetapan SKDB
merupakan pengabaian amanat UU 24/2007 yang berdampak pada penelantaran penyintas
bencana.

Pedoman SKDB dapat berupa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Perka BNPB). Sehingga nantinya Perka SKDB ini akan melengkapi Perka tentang
kedaruratan yang telah ada dan bahkan beberapa kali mengalami revisi seperti Perka BNPB No.
3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD).

49

F.2.3. Retrofitting Permensos Nomor 26 Tahun 2015
Permensos Nomor 26 Tahun 2015 yang menjadi pedoman Koordinasi Klaster

Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana sudah memuat mekanisme
koordinasi dan struktur organisasi sampai tingkat daerah. Ke depan, Permensos ini
membutuhkan penyesuaian serta penajaman pada azas dan prinsip kerja-kerja kolaboratif lebih
dari sekedar koordinasi dan pertukaran data seperti pernah terjadi di Sulteng.

50