16. Pengadaan Lahan Relokasi Rumah Bencana

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGADAAN LAHAN RELOKASI RUMAH BENCANA

Disampaikan dalam Rapat koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA, 22 FEBRUARI 2022

POLA PENGELOLAAN

KAWASAN HUTAN

PETA KAWASAN HUTAN

Luas Daratan Wilayah Indonesia 191.357.868
(https://www.bps.go.id)

Konservasi 27.407.668,4 21,79% Luas KH 125.795.306 Ha
(Perairan + Daratan) 29.560.152,29 23,50% (darat+perairan) 120.473.986 Ha
Hutan Lindung (HL) 26.802.781,04 21,31 % Luas KH
29.230.539,78 (daratan)
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.794.164,68 23,24 %
10,17 %
Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi yang dapat

ikonversi (HPK)

TREND KAWASAN HUTAN INDONESIA

TAHUN KAWASAN HUTAN APL LUAS DARATAN*
dan KAWASAN
1982 PERAIRAN 44.330.188 191.357.868 TREND LUAS KAWASAN HUTAN 1982-2021
1983 44.330.188 191.357.868
1984 147.027.680 44.330.188 191.357.868 KAWASAN HUTAN dan KAWASAN PERAIRAN APL
1985 147.027.680 44.330.188 191.357.868
1986 147.027.680 44.330.188 191.357.868 160.000.000
1987 147.027.680 44.330.188 191.357.868 140.000.000
1988 147.027.680 44.330.188 191.357.868 120.000.000
1989 147.027.680 44.330.188 191.357.868 100.000.000
1990 147.027.680 44.330.188 191.357.868
1991 147.027.680 44.330.188 191.357.868 80.000.000
1992 147.027.680 44.330.188 191.357.868 60.000.000
1993 147.027.680 44.330.188 191.357.868 40.000.000
1994 147.027.680 44.330.188 191.357.868 20.000.000
1995 147.027.680 44.330.188 191.357.868
1996 147.027.680 44.330.188 191.357.868 -
1997 147.027.680 44.330.188 191.357.868 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
1998 147.027.680 44.330.188 191.357.868
1999 147.027.680 46.866.436 191.357.868
2000 147.027.680 46.941.032 191.357.868
2001 144.491.432 53.433.479 191.357.868
2002 144.416.836 53.433.479 191.357.868
2003 137.924.389 53.433.479 191.357.868
2004 137.924.389 53.472.215 191.357.868
2005 137.924.389 53.330.227 191.357.868
2006 137.885.653 53.330.227 191.357.868
2007 138.027.641 53.330.227 191.357.868
2008 138.027.641 53.330.227 191.357.868
2009 138.027.641 53.678.272 191.357.868
2010 138.027.641 53.678.272 191.357.868
2011 137.679.596 52.451.125 191.357.868
2012 137.679.596 57.185.950 191.357.868
2013 138.906.743 57.406.179 191.357.868
2014 134.171.918 60.757.957 191.357.868
2015 133.951.689 64.425.293 191.357.868
2016 130.599.911 65.451.924 191.357.868
2017 126.932.575 65.451.924 191.357.868
2018 125.905.944 65.451.347 191.357.868
2019 125.905.944 65.540.846 191.357.868
2020 125.906.521 65.540.846 191.357.868
125.817.022
2021 125.817.022 65.560.816 191.357.868

125.797.052

Kebijakan Satu Peta

Paket Kebijakan VIII

15 Desember 2015

“... pengembangan kawasan atau infrastruktur sering • Ide Kebijakan Satu Peta (KSP) dilatarbelakangi oleh
kali terbentur dengan sejumlah masalah terkait banyaknya konflik ruang atau tumpang tindih
penggunaan lahan.
pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Karena itu,
Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada satu referensi • Terjadinya konflik ruang disebabkan:
− Tidak digunakannya Informasi Geospasial Dasar
geospasial, satu standar, satu basisdata, dan satu (IGD) sebagai Referensi tunggal untuk
geoportal untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
(IGT)
pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas − Tidak tersedianya peta tematik (IGT) skala
pemerintah ...” 1:50.000/1:25.000 untuk penyusunan Peta Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota
sehingga banyak Peta RTRW yang tidak akurat

• KSP adalah arahan strategis untuk mewujudkan Satu Peta
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basisdata, dan satu geoportal.

• Perpres No. 9/2016 tentang KSP diprioritaskan pada
penyediaan IGT skala 1:50.000 untuk mewujudkan peta
RTRW Kabupaten/Kota yang akurat.

• Peta RTRW Kabupaten/Kota yang akuran dapat
menjamin kepastian investasi karena konflik ruang di
daerah tidak akan terjadi lagi.

Percepatan Kebijakan Satu Peta (Perpres No. 9/2016)

Tujuan Kebijakan Satu Peta Target

1 • Standar Pencapaian
• Referensi
• Basis Data 85
• Geoportal
Peta Tematik

Manfaat Kebijakan Satu Peta

Sebagai Acuan untuk: Produk 34
▪ Perbaikan data spasial
▪ Perbaikan kualitas rencana tata ruang Kebijakan Provinsi
▪ Acuan perencanaan pembangunan berbasis spasial
19 Satu Peta
Kegiatan Utama
Kebijakan Satu Peta Kementerian/
Lembaga

Kompilasi Integrasi Sinkronisasi

3

Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

01 KOMPILASI
02
03 Proses pengumpulan IG Tematik yang
dimiliki oleh Kementerian/Lembaga saat ini

INTEGRASI

Proses penyelarasan IG Tematik, baik yang
telah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga
maupun yang baru dibuat, pada IG Dasar

SINKRONISASI

Proses penyelarasan antar IG Tematik,
termasuk didalamnya penyelesaian konflik
yang terjadi akibat tumpang tindih hasil
Integrasi

Produk
One Map

JENIS KEGIATAN Persetujuan Pelaksanaan POLA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
1. Infrastruktur Kegiatan Survei
2. Jalan / KA
3. Telekomunikasi Persetujuan Kerjasama
4. Migas
5. Listrik Persetujuan Penggunaan
6. Geothermal Kawasan Hutan
7. Hankam
8. Tambang Penggunaan Pemanfaatan
9. Dll
KAWASAN
memantapkan dan HUTAN
mengoptimalisasikan
fungsi Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Pengelolaan
dan Peruntukan
JENIS KEGIATAN KHDPK (Pasal 472 ayat (2) :
1. Perkebunan KH 1) Perhutanan Sosial;
2. Bandara, 2) Penataan Kawasan Hutan dalam
Pelepasan
Pelabuhan rangka Pengukuhan Kawasan
3. Perkantoran Perubahan Batas Hutan;
4. Kawasan Industri melalui 3) Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Dll 4) Rehabilitasi Hutan;
skemaTORA 5) Perlindungan Hutan; atau
6) Pemanfaatan Jasa Lingkungan

MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN DI LUAR KEHUTANAN

Pembangunan Penggunaan Kawasan Hutan (tidak Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
non kehutanan merubah status & fungsi KH) (di HL dan HP)
pada Kawasan Revisi Pasal 38 pada UUCK No
11/2020 Tidak Ada Lagi Tukar Menukar Kawasan
Hutan PP 23 Tahun 2021 Hutan Di HP
PermenLHK 7/2021
(Dalam PP 23 2021 di HP/HPT tidak ada pelepasan HP/HPT
Perubahan peruntukan kawasan kecuali hanya boleh pelepasan untuk:
hutan (merubah status & fungsi KH) a. Proyek Strategis Nasional
b. Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Revisi Pasal 19 pada UUCK No c. TORA
11/2020 d. Bencana Alam
e. Ketahanan Pangan
PP 23 Tahun 2021 f. Perkebunan Sawit terbangun sesuai UUCK
PermenLHK 7/2021
Persetujuan pelepasan kawasan HP/HPK

PERUBAHAN PERUNTUKAN

KAWASAN HUTAN

PROSES PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Perubahan Perubahan Untuk Wilayah Perubahan dalam
KAWASAN Fungsi fungsi pokok
Provinsi
HUTAN (perubahan antar- Perubahan antar
fungsi kawasan Secara fungsi kawasan
hutan)
Parsial hutan
Perubahan
Peruntukan Untuk Wilayah Diintegrasikan pada usulan revisi RTRWP/Pengusul Gubernur
(dapat dilakukan pada semua fungsi kawasan hutan)
(adalah perubahan Provinsi
kawasan hutan TIDAK DAPAT
menjadi APL) Secara DILAKUKAN

Parsial (Pada kawasan
Konservasi dan HL)

Pelepasan

▪ Kawasan HP/HPK
▪
Tidak ada lagi TMKH
Tidak dapat dilakukan pada Prov dg luas

▪ kecukupan KH < dari penetapan Menteri)
Tidak dapat dilakukan pada HPK produktif

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

penempatan korban bencana alam; Sebelumnya melalui mekanisme IPPKH

waduk dan bendungan; Pelepasan Kawasan HPK Ketentuan: Pelepasan Kawasan Hutan
Kawasan Hutan Kawasan HP 1. Untuk pembangunan non- (Normal)
fasilitas pemakaman;
fasilitas pendidikan; kehutanan Pelepasan Kawasan Hutan
fasilitas keselamatan umum; 2. Memperhatikan kecukupan luas dan untuk Kebun Sawit dalam
rumah sakit umum dan pusat kesehatan
masyarakat; daya dukung daya tamping Kawasan Hutan
kantor Pemerintah dan/atau pemerintah 3. Tidak ada izin Kehutanan (Keterlanjuran)
daerah; 4. HPK tidak produktif, kecuali tidak
permukiman dan/atau perumahan;
transmigrasi; tersedia dan dimohon Pemerintah
kawasan dan bangunan industri;
pelabuhan; Ketentuan:
bandar udara; 1. Untuk PSN, PEN, ketahanan
stasiun kereta api;
terminal; pangan (FE) & energi, bencana
pasar umum; alam, TORA, kegiatan usaha yg
pengembangan/pemekaran wilayah; telah terbangun dalam KH
pertanian tanaman pangan; sebelum UUCK
budidaya pertanian; 2. HP produktif dan tidak produktif
perkebunan;
perikanan; Bersifat permanen atau PSN
peternakan;
sarana olah raga;
rest area (tempat istirahat);
tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi
pemerintahan ;
stasiun pengisian bahan bakar umum ;
tempat pembuangan akhir sampah; atau
infrastruktur pariwisata.
jalan pemerintah
jalan tol
Ketahanan Pangan (Food estate)
Ketahanan Energi

KRITERIA KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DILEPASKAN

• Kecuali permohonan oleh Pemerintah Tidak Produktif Mempertahankan Daya Dukung dan
kecukupan luas Daya Tampung
Daerah, bila dalam satu provinsi sudah
tidak ada HPK Tidak Produktif Kawasan Hutan dan Kawasan hutan layak
Penutupan Hutan Kelola
• Kecuali pelaksanaan proyek strategis
Tidak dibebani Perizinan /
nasional, program ketahanan pangan, Persetujuan / KHDTK /
bencana alam KHKP

KRITERIA : HP/HPK

1

2

3

4

5

PEMOHON

Menteri/pimpinan Lembaga Badan Otorita

Pejabat pimpinan Pimpinan badan hukum/
tinggi madya di Kementerian badan usaha

Gubernur Perorangan/kelompok orang/
Bupati/walikota masyarakat

01 Submit Permohonan OSS Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Kepada Menteri
Melalui OSS (untuk Komersial)

Melengkapi Persyaratan 02 Persyaratan

A. Pernyataan Komitmen KOMITMEN TEKNIS dan ADMINISTRASI
B. Persyaratan Teknis
• Persetujuan lingkungan • Proposal + rencana teknis
03 1. Penyelesaian Permohonan oleh KLHK • Menyelesaikan • Peta areal dimohon Skala
2. Pembentukan Tim Terpadu
3. Penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Perizinan Berusaha di 1:50.000
bidangnya
oleh Menteri LHK • KLHS (dapat menggunakan KLHS
4. Notifikasi ke OSS • Tata batas RTRWP atau RPJMD)
• Membayar PSDH-DR
Penelitian Timdu sebelumnya dilakukan Pemenuhan Komitmen 04 • Membayar PNBP • Pertimbangan Gubernur
pra-permohonan • Pertimbangan Teknis Perum
pelepasan di HP
oleh Pemohon Perhutani bila areal dimohon
• Penggantian biaya di wilayah kerja Perum
Perhutani
investasi kepada
pengelola Kawasan • Peta citra penginderaan jauh
resolusi minimal 5 meter
• Mengamankan Kawasan liputan 1 tahun terakhir

hutan yang akan dilepas • Pakta Integritas

05 1. Penetapan Areal Persetujuan Pelepasan Menteri dapat mempertimbangkan
Kawasan Hutan oleh Menteri LHK proses selanjutnya dalam hal tidak
terbit rekomendasi oleh gubernur
2. Notifikasi ke OSS

01 Submit Permohonan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Kepada Menteri
ke Loket KLHK (untuk Non-Komersial)

Melengkapi Persyaratan 02 Persyaratan

A. Pernyataan Komitmen KOMITMEN TEKNIS dan ADMINISTRASI
B. Persyaratan Teknis
• Persetujuan lingkungan • Proposal + rencana teknis
03 1. Penyelesaian Permohonan oleh KLHK • Menyelesaikan • Peta areal dimohon Skala
2. Pembentukan Tim Terpadu
3. Penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Perizinan Berusaha di 1:50.000
bidangnya
oleh Menteri LHK • KLHS (dapat menggunakan KLHS
• Tata batas RTRWP atau RPJMD)
Penelitian Timdu sebelumnya dilakukan Pemenuhan Komitmen 04 • Membayar PSDH-DR
pra-permohonan • Membayar PNBP • Pertimbangan Gubernur
• Pertimbangan Teknis Perum
oleh Pemohon pelepasan di HP
Perhutani bila areal dimohon
• Penggantian biaya di wilayah kerja Perum
Perhutani
investasi kepada
pengelola Kawasan • Peta citra penginderaan jauh
resolusi minimal 5 meter
• Mengamankan Kawasan liputan 1 tahun terakhir

hutan yang akan dilepas • Pakta Integritas

05 Penetapan Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Menteri dapat mempertimbangkan
Hutan oleh Menteri LHK proses selanjutnya dalam hal tidak
terbit rekomendasi oleh gubernur

PPKH PROYEK PRIORITAS NASIONAL (Pasal 368)

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:
1. bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
2. tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan dengan mekanisme

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) antara lain
pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi
telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi,pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan

dilakukan oleh Pelepasan
Pemerintah Kawasan Hutan

Proyek Bersifat Tidak menyebabkan Persetujuan
Prioriatas permanen fragmentasi Penggunaan
Nasional Kawasan Hutan
Bersifat non menyebabkan
Dilakukan oleh permanen fragmentasi (PPKH)
selain instansi
pemerintah (seperti Jalan, Pipa
Migas SUTET)

ALUR PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
MENGIKUTI UUCK, PP 23 TH 2021

INTEGRASI OSS dan SISTEM INFORMASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN (SIMPEL-K) Sistem OSS di BKPM

Pemohon Permohon Diteruskan TELAAH MenLHK KLHK Proses Terbit Perizinan
Pelepasan an Kepada ke Server TEKNIS menerbitkan menyam Penerbitan Berusaha seperti
Kegiatan SIMPEL-K paikan Perizinan - IUP
Menteri TELAAH Sk Notifikasi Berusaha Perkebunan dll
Non LHK HUKUM Persetujaun ke OSS melalui Sistem
Kehutanan Pelepasan
melalui OSS
OSS Kawasan
Hutan + Peta

Integrasi OSS dan Simpel-K (menlhk.go.id)

Catatan :
Notifikasi akan disampaikan KLHK secara
continue sehingga BKPM (Sistem OSS)
dapat mengetahui secara realtime.

Pernyataan Komitmen: ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN
- Tatabatas
- Mengamankan areal START 24 HK 15 HK 60 HK 7 HK 7 HK 7 HK 3 HK
- Menyelesaikan
PERMOHONAN PENOLAKAN MENTERI
dokumen lingkungan PERSETUJUAN PELEPASAN MENERBITKAN
PENOLAKAN PERSETUJUAN
PEMOHON: KAWASAN HUTAN Dirjen an. PELEPASAN KH
1. Menteri, menteri/pimpinan Menteri
Persyaratan: OSS Notifikasi OSS 3 HK persyaratan untuk
lembaga 1. Persyaratan DIRJEN penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
2. Gubernur, bupati/walikota MENTERI LHK
3. Badan otoeita Kominmen melalui Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya diintegrasikan
4. Pimpinan badan hukum 2. Persyaratan
5. Perseorangan, kel. administrasi DIRJEN PKTL dalam tata ruang.
dan Teknis
Orang/masyarakat Tidak Sesuai Menolak
ketentuani
Untuk ketahanan pangan &
energi: instansi pemerintah/ Sesuai PENELITIAN
badan otorita yang mendapat ketentuan TIM
penugasan pemerintah
TERPADU MENTERI DIRJEN SEKJEN

Setuju

Persyaratan: Administrasi &Teknis Menyampaikan Telaahan Teknis Telaahan Hukum
1. Proposal & rencana teknis laporan &
2. Peta lokasi areal dimohon DIREKTUR DIINTEGRASIKAN
3. KLHS rekomendasi Tim DALAM TATA
4. Pertimbangan Gubernur Identifikasi Persyaratan dan Terpadu melalui RUANG
5. Laporan tim terpadu Telaahan Teknis
6. Pakta integritas (Verifikasi) Dirjjen IZIN MELAKUKAN KEGIATAN 10%
AREAL/MAX. 200 ha
FINISH 3 HK 7 HK 20 HK
5 HK PEMENUHAN KOMITMEN
Pengecekan dan
Notifikasi OSS MENTERI SEKJEN Penelaahan Menteri (Paling Lama 1 Tahun setelah
Menerbitkan Persetujuan Pelepasan)
3 HK DIRJEN DISPENSASI
PEMEGANG PERSETUJUAN PELEPASAN KH:
PENETAPAN Menyampaikam Dokumen 1. Menyelesaikan AMDAL/UKL-UPL/PPLH
BATAS AREAL Asli pemenuhan komitmen 2. Menyelesaikan perizinan berusaha
PELEPASAN KH 3. Menyelesaikan tata batas areal

PEMEGANG PELEPASAN KH WAJIB: Jika diperlukan Persetujuan Pelepasan (supervisi BPKH)
1. Mengalokasikan kebun masyarakat 20% verifikasi lapangan 4. Menyelesaikan pembayaran PNBP dan
2. Mengalokasikan NKT
3. Tidak melakukan pembakaran lahan 60 HK PSDH – DR (untuk HP)
5. Menyelesaikan pembayaran PSDH – DR

(untuk HPK)
6. Menyelesaikan penggantian nilai

investasi
7. Mengamankan Kawasan yang akan

dilepaskan

KAWPAENSGAGNUNAHAUNTAN

MEKANISME PENGGUNAAN Persetujuan Penggunaan Infrastruktur non komersial
KAWASAN HUTAN (Pasal 366) Kawasan Hutan dengan < 5 Ha dan Pertambangan

PENGGUNAAN Keputusan Menteri Rakyat dilimpahkan
KAWASAN kepada Gubernur
HUTAN Persetujuan Kerjasama
dengan Surat Dirjen PKTL a.n

MenLHK

Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
Survei dengan Surat Dirjen PKTL

a.n MenLHK

PPKH KEGIATAN-KEGIATAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

RELIGIantara lain tempatibadah, tempat industri selain industri primer hasil hutan

pemakamandan wisata rohani pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan
prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara
pertambangan meliputi pertambangan mineral, pengintai, pos lintas batasnegara (PLBN)
batubara, minyak dan gas bumi termasuk prasarana penunjang keselamatan umum antara lain
sarana, prasarana, dan smelter keselamatan lalu lintas laut, udara, darat, karantina
instalasipembangkit, transmisi, distribusi listrik dan dan sarana meteorologi, klimatologidan geofisika
gardu induk serta teknologi energi baru dan jalur evakuasi bencana alam, penampungan
terbarukan antara lain panas bumi korban bencana alam dan lahan usahanya yang
jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, bersifatsementara
dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pertanian tertentu dalam rangka
pengamatan keantariksaan ketahanan pangan
pertanian tertentu dalam rangka
jalan umum, jalan tol, ketahanan energi; atau
dan jalur kereta api TPA sampah, Pengolahan Limbah
sarana transportasiyang tidak dikategorikan atau kegiatanpemulihan lingk hidup
sebagai sarana transportasiumum untuk
keperluan pengangkutan hasil produksi PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran MENDORONG PENINGKATAN
air minum, saluran pembuangan air dan PEREKONOMIAN MASYARAKAT
sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya

fasilitas umum

Jenis-Jenis kegiatan Kerjasama PKH (Pasal 384)

JENIS KEGIATAN PPKH KERJASAMA KEPENTINGAN
a. religi non komersil, tempat ibadah, pemakaman; MASYARAKAT
b. wisata budaya non komersial;
c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
d. PLTMH < 1 MW;
e. jalur listrik masuk desa < 70 kV;
f. kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, tanggul penahan banjir;
g. rest area dan sarana keselamatan lalin;
h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak

termasuk pelebaran dan pembuatan jln baru;
i. embung, cek dam, sabo, bangunan penampungan air lainnya dan pipa saluran air;
j. papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu;
k. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
l. latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;
m. alat ukur klimatologi dan geofisika;
n. bumi perkemahan; atau
o. menara telekomunikasi.
p. Lapangan tembak
q. Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan tailing atau dam

PROSES KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 384 - 385)

PEMOHON Kadishut Prov/ Ka KHDTK/ Dirut
Perhutani
▪ Ka Dishut Prov
▪ Ka KKHDTK mengajukan permohonan
▪ Dirut Perhutani persetujuan ke KLHK

Ka Dihut/Dirut PERSETUJUAN
Perhutani/ Ka KHDTK KERJASAMA
Melakukan PENILAIAN
TEKNIS (dituangkan Dari Dirjen a.n MenLHK

dalam BA) PKS

Pemohon dengan Dishut Prov/KA
KHDTK/Perhutani

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN mempermudah,
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN mempercepat →
untuk Mendorong
DARI MENTERI LHK KE GUBERNUR Pembangunan yang

Kewenangan Pemberian PPKH dilimpahkan berguna bagi
kepada Gubernur, untuk: pengentasan
kemiskinan
1. pembangunan fasilitas umum yang
bersifat non komersial untuk luas 25
paling banyak 5 (lima) hektar; dan

2. pertambangan rakyat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan
yang dimohon oleh perseorangan
dan/atau kelompok orang dan/atau
masyarakat

Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan SEBELUM berlakunya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan)

Pada Provinsi dengan luas Komersil Lahan Kompensasi rasio minimal 1 : 2
kawasan hutan < 30 % Penanaman DAS Rasio min 1 : 1
(P. Jawa, Lampung, Bali) Non
Komersil

IPPKH Pada Provinsi dengan Komersil ▪ Membayar PNBP-PKH
luas kawasan ▪ Penanaman DAS Rasio minimal 1:1
hutan > 30 % Non
Komersil Penanaman DAS Rasio min 1 : 1

Tanpa menyediakan Lahan Kompensasi, tanpa PNBP-PKH dan tanpa penanaman DAS :
1. Pertahanan dan keamanan,
2. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara,

lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika
3. Infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial
4. Kegiatan survey dan eksplorasi

PPKH Kewajiban PPKH SETELAH berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (PermenLHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 369)

PPKH Berada di Provinsi 1. Membayar PNBP Kompensasi
2. Membayar PNBP PKH
Dibawah/sama kecukupan 3. Penanaman rehabilitasi DAS
luas Kawasan hutan
1. Membayar PNBP Penggunaan
Berada di Provinsi Kawasan Hutan

Di atas kecukupan luas 2. Penamanan rehabilitasi DAS
Kawasan hutan
Tanpa lahan kompensasi, tanpa
Untuk kegiatan: PNBP dan tanpa penanaman DAS
❖ PSN, PEN, Ketahanan Pangan/Energi
❖ Hankam, Membayar PNBP Penggunaan
❖ Prasarana penunjang keselamatan Kawasan Hutan sebesar tarif L1
areal pengembangan
umum,
❖ Kegiatan survey dan eksplorasi,
❖ Penampungan korban bencana

alam
❖ religi,

Eksplorasi Lanjutan

1 ALUR PPKH UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA

permohonan PROSES DI KLHK PROSES di Sistem OSS
PPKH
melalui 34 HK MenLHK menerbitkan PPKH NON BERUSAHA
PPKH + Peta TIDAK MELALUI OSS
Sistem PPKH TELAAH TEKNIS,
di KLHK Spasial, Kuota, Tutupan permohonan mendapatkan Contoh Kegiatan
Lahan, Gambut, Karst, Inpres SK + Peta PPKH - Latihan Tempur
5 / 2009 (PIPPIB), dll - Pos Lintas Batas Negara
Pemegang PPKH - Istana Negara
TELAAH HUKUM Melakukan Pemenuhan - Pertahanan Kemananan
▪ Kesesuaian fungsi KH - Bendungan
▪ Bebas tumpang tindih (CnC) Komitmen - Jalan
(a.l Tata Batas) - Jalur Kereta
terhadap perizinan lain - penampungan korban bencana
▪ Kesesuaian dokumen Penetapan Batas Areal
Kerja PPKH alam dan lahan usahanya, yang
20 HK bersifat sementara

PERSYARATAN PERMOHONAN PPKH (Pasal 379 – 382)

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS
1) pernyataan komitmen :
a. Surat Permohonan
a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH; b. peta skala paling kecil 1:50.000;
b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan c. peta citra penginderaan jauh;
c. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya d. rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam
investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada
pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan wilayah kerja Perum Perhutani;
hasil hutan f. perizinan berusaha di bidangnya;
d. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di
Provinsi dgn Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas; dalam belum memiliki perizinan berusaha dilengkapi :
e. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan; - keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk
f. menyampaikan perizinan berusaha **) dalam hal saat
permohonan PPKH belum memiliki perizinan berusaha; permohonan PPKH kegiatan pertambangan, atau
g. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan - penetapan/penugasan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk
lingkungan **) dalam hal saat permohonan PPKH belum
memiliki perizinan berusaha; permohonan PPKH kegiatan panas bumi;
h. menyampaikan NIB **) dalam hal saat permohonan PPKH g. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan
belum memiliki perizinan berusaha
2) pakta integritas; dan dalam belum memiliki perizinan berusaha dan belum memiliki dokumen
3) profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, lingkungan, maka penyelesaian dokumen lingkungan dan persetujuan
dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum; lingkungan dimasukkan dalam pernyataan komitmen

Seluruh dokumen discan
29 dimasukkan dalam

CD/FD

PERSYARATAN PERMOHONAN PPKH HUNTARA BENCANA ALAM

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS

1) pernyataan komitmen : a. Surat Permohonan
b. peta skala paling kecil 1:50.000;
a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH; c. Pakta integritas

b. menyampaikan pernyataan bersedia

mengganti biaya investasi

pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada

pengelola/pemegang perizinan berusaha

pemanfaatan hasil hutan

2) pakta integritas;

1. Masa Waktu Persetujuan Penggunaan Hunian Sementara

Bencana Alam adalah 20 tahun

2. Dapat melakukan kegiatan setelah terbit persetujuan

Penggunaan oleh Menteri LHK tanpa menunggu penetapan

batas areal PPKH 30

PEMENUHAN KOMITMEN DAN PENETAPAN BATAS AREAL KERJA PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN (Pasal 389 - 396)

Pemohon mendapat SK + Peta PPKH

Pemegang PPKH melaksaakan pemenuhan Komitmen

Pemegang PPKH dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit PPKH, memenuhi komitmen :

a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH;
b. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan;
c. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang

perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan.
d. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas;
e. menyampaikan perizinan berusaha yang telah berlaku efektif **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum

memiliki perizinan berusaha;
f. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum

memiliki perizinan berusaha;
g. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan

berusaha;

Penetapan Batas Areal Kerja PKH

PERMOHONAN ULANG DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PPKH (Pasal 398)

• Pemegang PPKH yang tidak dapat menyelesaikan Komitmen dalam jangka
waktu yang ditentukan (1 tahun) → maka PPKH dinyatakan batal

PPKH telah PPKH Dapat mengajukan
dinyatakan batal Pemerintahan, Permohonan

PSN, Pengaktifan Kembali
Ketenagalistrikan
Dapat mengajukan
PPKH selainnya Permohonan Ulang

IPPKH

JANGKA WAKTU IPPKH (pasal 406)

Sesuai Jangka ✓ Kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan;
Waktu izin ✓ instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru
dibidangnya
dan terbarukan
20 Tahun ✓ jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan relay televisi

✓ Sarana prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana
transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

✓ penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya, yang bersifat
sementara;

✓ industri selain industri primer hasil hutan;
✓ pertanian dalam rangka ketahanan pangan; dan
✓ pertanian dalam rangka ketahanan energi;

2 tahun ✓ kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi
✓ Kegiatan eksplrasi yang hal izin usahnya tidak mengatur jangka eksplorasinya
✓ Permohonan yang belum memiliki perizian berusaha

Selama Religi, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, waduk,
digunakan bendungan, bendung, irigasi, jalan, fasilitas umum dan pembangunan bandar udara
dan pelabuhan

BEBERAPA KETENTUAN PERALIHAN (pasal 531 – 537)

• IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi lahan :
1. yang telah lunas seluruhnya → tidak dikenakan kewajiban lainnya
2. yang telah mendapat persetujuan calon lahan kompensasi atau telah melakukan pembebasan lahan →
lahan kompensasi harus diselesaikan s/d serah terima ke KLHK
3. yang telah menyerahkan Sebagian Lahan Kompensasi maka :
a. Kekurangan lahan dapat di penuhi atau
b. dapat dikonversi menjadi kewajiban Pembayaran PNBP Kompensasi, PNBP PKH dan Penanaman DAS
4. yang belum mendapat persetujuan calon lahan kompensasi/belum menyerahkan lakom maka maka :
a. Melanjutkan pemenuhan lahan, atau
b. dapat dikonversi menjadi kewajiban Pembayaran PNBP Kompensasi, PNBP PKH dan Penanaman DAS

Note : Pemegang IPPKH yang akan tetap melanjutkan pemunuhan lahan kompensasi tsbt
pada 3.a dan 4.a → dalam jk waktu paling lama 1 tahun pemegang IPPKH harus
mengajukan persetujuan calakom/ BAST atau menyatakan diri bahwa pemegang IPPKH
memilih untuk tetap menyerahkan lahan

35

36

DOCKONUTMOHEN

Surat Permohonan (1)
Penggunaan Lahan Hutan

Untuk Relokasi Korban
Bencana Erupsi

38

SK Persetujuan
Penggunaan

Kawasan Hutan

39

Peta Lampiran
SK Persetujuan

Penggunaan
Kawasan Hutan

40

Lokasi 1 di petak 4F-1 Desa
Sumber Mujur, Kecamatan
Candipuro

Lokasi 2 di petak 5-D di Desa Oro
oro ombo kecamatan pronojiwo
yang diusulkan untuk dirubah
Lokasi 3 yang sama di petak 5-D di Desa Oro oro
ombo kecamatan pronojiwo usulan perubahan
bupati Lumajang berdasarakan surat no41mor
050/581/427.71/2021 tgl 21 Desember 2021

Lokasi 1 di petak 4F-1 Desa
Sumber Mujur, Kecamatan
Candipuro

Lokasi 2 di petak 5-D di Desa Oro
oro ombo kecamatan pronojiwo
yang diusulkan untuk dirubah
Lokasi 3 yang sama di petak 5-D di Desa Oro
oro ombo kecamatan pronojiwo usulan
perubahan bupati Lumajang nomo4r2
050/581/427.71/2021 tgl 21 Desember 2021

Relokasi 1
Penanggal

Gladak Perak

Kp. Renteng
Relokasi 2



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

TERIMA KASIH