Jabatan Fungsional Widyaiswara

Jabatan Fungsional
Widyaiswara

PUSAT PEMBINAAN JF BANGKOM ASN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Jumlah JF Widyaiswara

Distribusi Per Jenjang Jabatan

34% 42% 10% Total 5.131 JF WI

Muda Madya Utama JF WI Ahli Pertama 703 Orang
JF Ahli Muda 1.773 Orang
1773 2154 501 JF Ahli Madya 2.154 Orang
JF Ahli Utama 501 Orang

Data per Desember 2020

14%

Pertama

703

Dasar Kebijakan

Permenpan Perkalan 26 Permenpan 13 Perkalan Nomor
22 Th. 2014 Tahun 2015 Tahun 2019 13 Tahun 2016

tentang Jabatan Tentang pedoman Tentang Pengusulan, Pedoman Tata Cara
Fungsional penilaian AK JF WI Penetapan dan Kerja Tim Penilai Angka
Widyaiswara dan Pembinaan Jabatan Kredit JF WI
Angka Kreditnya Fungsional

Tugas Pokok Widyaiswara

Melaksanakan Dikjartih PNS

Evaluasi dan Pengembangan Diklat
pada Lembaga Diklat Pemerintah

KOMPETENSI ASN
DALAM UU ASN

TEKNIS
MANAJERIAL
SOSIAL KULTURAL

PERUBAHAN STANDAR KOMPETENSI JF WIDYAISWARA

Perka LAN No 5 Revisi
Tahun 2008

1. Kompetensi 1. Kompetensi Manajerial;
Pengelolaan 2. Kompetensi Sosial Kultural;
Pembelajaran; 3. Kompetensi Teknis.

2. Kompetensi Surat Menteri PANRB tgl 26 Maret 2020, No. B/124/M.SM.03.00/2020
Kepribadian; Perihal Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis & Standkom Jabfung
Widyaiswara
3. Kompetensi
Sosial;

4. Kompetensi
Substantif.

Kompetensi
Teknis

PERENCANAAN METODOLOGI
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

EVALUASI PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU SUBSTANTIF
PEMBELAJARAN BERBASIS

ELEKTRONIK

Pengangkatan JF Widyaiswara

Pengangkatan Pertama

Tanpa Uji Kompetensi Instansi Pembina, Wajib mengikuti pelatihan kewidyaiswaraan maksimal 3 tahun
setelah diangkat

Perpindahan dari Jabatan Lain

Wajib uji kompetensi

Penyesuaian Inpassing

Wajib Uji Kompetensi,

Promosi

Wajib uji kompetensi

Pengangkatan Pertama dan Pelatihan Uji Kompetensi JF WI
Perpindahaan Non JPT Uji Kompetensi
Existing Uji Kompetensi JF WI Pelatihan
Perpindahan dari Jabatan JF WI (optional)
Lain (JPT)
Pelatihan
Inpassing (Mandatory)

Kewajiban Widyaiswara

Tugas dan kewajiban widyaiswara DIATUR DALAM 2
permenpan no. 22 tahun 2014
Membuat SKP sebagai
1 penilaian Kinerja

Menyampaikan DUPAK untuk Widyaiswara
memperoleh Angka Kredit 

PerkaLAN 26/2015

3

Melaksanakan Orasi Ilmiah
untuk Jenjang Wi Ahli Utama
 PerkaLAN 4/2020

TARGET ANGKA KREDIT

Permenpan 22 Tahun 2014 Jumlah target angka kredit
Pasal16 sebagai dasar untuk
penilaian SKP.
Dalam waktu 1 (satu) tahun
Widyaiswara wajib mengumpulkan Bagi WI Ahli Utama IV/e
Angka Kredit dari sub unsur maka AK pemeliharaan
pelaksanaan Dikjartih, evaluasi dan sebanyak 25 AK per tahun
pengembangan Diklat, dan
pengembangan profesi

WI AHLI WI AHLI MUDA WI AHLI MADYA WI AHLI
PERTAMA 25 AK 37,5 AK UTAMA

12,5 AK 50 AK

PERKA LAN NO. 01 Unsur Utama

26 TAHUN 2015 Sub Unsur Pendidikan

Pedoman penilaian angka kredit Sub Unsur Dikjartih
Jabatan Fungsional
Widyaiswara Sub unsur Evaluasi dan Pengembangan
Diklat

Sub Unsur Pengembangan Profesi

02 Unsur Penunjang

Tim Penilai Angka 01 Tim Penilai Pusat (TPP)
Kredit JF WI
Tim Penilai Angka Kredit yang
berkedudukan di LAN, sebagai
Instansi Pembina JF Widyaiswara

02 Tim Penilai Instansi (TPI)
Tim Penilai Angka Kredit di lingkup
Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian

03 Tim Penilai Daerah (TPD)

Tim Penilai Angka Kredit di lingkup
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota)

Periode Sidang TPP (LAN)

JANUARI I II APRIL
Batas akhir sampai IV III Batas Akhir sampai
di LAN:
10 Desember di LAN: 10 Maret

Batas akhir sampai Batas akhir sampai
di LAN: 10 di LAN: 10 Juni
September JULI
Oktober

13

Output Hasil Penilaian TPP

ANGKA
KREDIT

Dapat Belum dapat
Diusulkan Diusulkan

PAK Tabulasi dan Tabulasi BAP
(Penetapan BAP (soft (soft file)
file)
Angka
Kredit)

14

Jumlah TPI/TPD di K/L/D

Punya Tidak Punya Jumlah
TPI/TPD TPI/TPD
30
Kementerian 13 17

Lembaga 3 26 29

Daerah 27 11 38

15

Daftar K/L/D yang sudah memiliki TPI/TPD

Kementerian Lembaga Daerah
(13) (3) (26)

1. Kementerian 7.Kementerian 1. LAN 1. Aceh 15. Bali
Hukum dan Kelautan dan 2. BPK 2. Sumatera Utara 16. NTB
HAM Perikanan 3. BPS 3. Sumatera Barat 17. NTT
8.Kementerian 4. Sumatera 18. Kalimantan Barat
2. Kementerian PUPR 19. Kalimantan Selatan
Keuangan 9.Kementerian Selatan 20. Kalimantan Timur
Kesehatan 5. Riau 21. Kalimantan Tengah
3. Kementerian 10.Kementerian 6. Jambi 22. Gorontalo
ESDM Agama 7. Bengkulu 23. Sulawesi Utara
11.Kementerian 8. Lampung 24. Sulawesi Barat
4. Kementerian Pendidikan dan 9. Bangka Belitung 25. Sulawesi Tengah
Perdagangan Kebudayaan 10. Banten 26. Sulawesi Selatan
12. Kementerian 11. DKI Jakarta 27. DIY
5. Kementerian Dalam Negeri 12. Jawa Barat
Pertanian 13. Kementerian 13. Jawa Tengah
Perhubungan 14. Jawa Timur
6. Kementerian
LHK

Daftar K/L/D yang belum memiliki TPI/TPD

Kementerian Lembaga Daerah
(17) (26) (11)

1. Kementerian 8.Kemendes PDTT 1. DPR 14. BPTN 1. Kepulauan Riau
Sekretariat 9.Kemeparekraf 2. ANRI 15. BPOM 2. DIY
Negara 10.Kominfo 3. BIN 16. BPPT 3. Kalimantan Utara
11.KementerianKope 4. BKN 17. BPN 4. Sulawesi Tenggara
2. Kementerian rasi UMKM 5. BKKBN 18. Basarnas 5. Maluku
Luar Negeri 12.Kementerian PPA 6. BKPM 19. BSN 6. Maluku Utara
13.KemenPANRB 7. BIG 20. Badan Nuklir 7. Papua
3. Kementerian 14.Bapennas 8. BMKG 21. LIPI 8. Papua Barat
Pertahanan 15.ATR/BPN 9. BNN 22. LKPP 9. Kabupaten Sragen
16.Kemen BUMN 10. BNPB 23. Lemhanas 10. Kabupaten
4. Kementerian 17.Kemenpora 11. BNPT 24. LAPAN
Perindustrian 12. BNP2TKI 25. LSN Lubuklinggau
13. BPKP 26. Perpusnas 11. Tangerang Selatan
5. Kementerian
Ketenagakerj
aan

6. Kementerian
Sosial

7. Kemenristek

Susunan Keanggotan TPI dan TPD

1. Seorang Ketua merangkap 2. Seorang Wakil Ketua
anggota yang dijabat oleh merangkap anggota yang
Pejabat Struktural dari unsur dijabat oleh Pejabat
kediklatan minimal JPT Pratama Struktural unsur kediklatan.

3. Seorang sekretaris 4 .Minimal 4 (empat) orang
merangkap anggota yang anggota yang terdiri dari
berasal dari unsur minimal 2 (dua) orang
kepegawaian Widyaiswara dan/atau pejabat
lainnya

Persyaratan Tim Penilai 2. Sedangkan persyaratan
menjadi anggota Tim Penilai
1. Dalam pembentukan Tim adalah :

Penilai paling sedikit terdapat 3 a. Menduduki Pangkat/Jabatan paling
(tiga) anggota yang telah rendah sama dengan pangkat/jabatan
mengikuti fungsional widyaiswara yang dinilai;
Diklat/workshop/bimbingan
teknis di bidang penghitungan b. Memiliki keahlian dan kemampuan
angka kredit jabatan fungsional untuk menilai prestasi kerja widyaiswara
widyaiswara yang dibuktikan dengan STTPP/Sertifikat
diklat/workshop/bimbingan teknis di
START bidang perhitungan angka kredit jabatan
fungsional widyaiswara

c. Aktif melakukan penilaian

Masa Jabatan

Tim Penilai

Ketentuan masa jabatan
anggota tim penilai adalah 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan
berikutnya

Anggota tim penilai yang telah
menjabat 2(dua) masa jabatan
berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui masa
tenggang waktu 1(satu) masa
jabatan

Pembentukan 01 Pembentukan TPI atau TPD
Tim Penilai disampaikan kepada Kepala LAN
selaku Pimpinna Instansi Pembina

02 Usulan pembentukan TPI atau TPD
sebagaimana dimaksud dalam angka 1
diperiksa oleh unit yang membidangi
Pembinaan Widyaiswara untuk diberikan
rekomendasi pembentukan atau
dikembalikan kepada instansi pengusul
untuk diperbaiki

03 Pembentukan Tim Penilai ditetapkan
oleh :
a. Kepala LAN atau TPP;
b. Sekretaris Jenderal

Kementerian/Sekretaris Jenderal
Lembaga Negara/Sekretaris Utama
Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
c. Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk TPD.

Pembentukan 04 Instansi yang telah memiliki paling sedikit
Tim Penilai 10 widyaiswara harus membentuk TPI atau
TPD yang ditetapkan dalam keputusan PPK
instansi tentang Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Widyaiswara;

05 Keputusan PPK Instansi tentang Tim
Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Widyaiswara disampaikan kepada Kepala
LAN;

06 Apabila TPI atau TPD belum terbentuk,
maka penilaian Dupak Widyaiswara dapat
dilakukan oleh TPI atau TPD yang terdekat
secara geografis;

07 Hasil Penilaian Dupak Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada angka 6
disampaikan oleh Ketua TPI/TPD atau TPP
kepada PPK Instansi, dan tembusannya
disampaikan kepada pimpinan lembaga diklat
untuk ditetapkan angka kreditnya;

Pembentukan 08 Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai
Tim Penilai yang berhalangan tetap minimal 6 bulan
atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai
wajib mengusulkan penggantian anggota
Tim Penilai kepada PPK.

09 Widyaiswara yang menjadi anggota Tim
Penilai, tidak dapat melakukan penilaian
terhadap Dupak atas nama dirinya sendiri.
Untuk itu posisi Widyaiswara yang
bersangkutan dalam tim digantikan oleh
anggota pengganti.

BENTUK & JALUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF WI

PENDIDIKAN PelatihaPnEFLuAnTgIsHioAnNal Kewidyaiwaraan NON - Coaching
KLASIKAL KLASIKAL Mentoring
• Pelatihan Cawid/Inpassing Patok Banding/benchmarking
KLASIKAL • Pelatihan Kewidyaiswaraan berjenjang E-Learning
Pelatihan Jarak jauh
Pelatihan Teknis Kewidyaiwaraan Pembelajaran Alam Terbuka
• Pelatihan Substansi Kewidyaiswaraan (outbound)
• Pelatihan Administratif Kewidyaiswaraan
• Pelatihan Teknis Substansi Instansi Community of
Practices (COP)
• Seminar Pelatihan Teknis Lainnya
• Konferens Magang
• Lokakarya • Bimbinga Self learning
i
• Worksho • Kursus n Teknis Jalur lain yang memenuhi
• Penataran • Sosialisasi ketentuan

p

PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF WI NASIONAL
K/L/D
Pembagian Peran dan Tanggungjawab

Menyiapkan Widyaiswara Profesional;

Koordinasi dan kolaborasi dalam pengembangan
kompetensi JF WI tingkat Nasional dan tingkat
Instansi;

Pusbin JF Bangkom ASN berperan dalam
pengembangan kompetensi JF WI pada tingkat
Nasional;

Program Pembinaan dan pengembangan
kompetensi Widyaiswara tingkat Nasional

K/L/D berperan dalam pengembangan kompetensi
bidang pada tingkat Instansi
• Menyusun kebutuhan dan rencana bangkom WI
• Pelaksanaan Bangkom Teknis/Bidang, manajerial

& Sosial kultural.
• Monev bangkom JF Widyaiswara di instansi.

BANGKOM JF WI Pelatihan JF WI
Media Publikasi Karya Ilmiah
Sistem Informasi
Dupak Online
Orasi Ilmiah.

Bangkom Non Classical -
Community of Practices



Pelatihan Kewidyaiswaraan - Existing

Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan
Cawid Jenjang Jenjang Jenjang
Lanjutan Menengah Tinggi
Output
Bahan Pembelajaran

WI Ahli WI Ahli WI Ahli WI Ahli
Pertama Muda Madya Utama

Output Output Output
Rancangan KTI
Rancangan Program Proposal
Bangkom Perkonsultansian

Output Pelatihan Berjenjang ditindaklanjuti untuk mendapatkan sertifikat uji
kompetensi

Pelatihan Kewidyaiswaraan
- Arah Kedepan -

Permenpan 13 Tahun 2019 Pelatihan Penguatan JF WI

1. Setiap kenaikan jenjang jabatan wajib uji 1. Diperuntukkan bagi seluruh WI
kompetensi baik bagi yang berasal dari
pengangkatan pertama maupun
2. Pelatihan fungsional wajib bagi WI perpindahan jabatan
pengangkatan pertama dari formasi
CPNS, maksimal 3 tahun setelah 2. Membekali kompetensi dasar
diangkat (basic teaching skills)

Pelatihan Fungsional Menghasilkan Uji Kompetensi
Kewidyaiswaraan output untuk
(Pelatihan persiapan uji Bagi WI yang akan
Pengembangan) kompetensi naik jenjang wajib
kenaikan jenjang mengikuti dan lulus
jabatan uji kompetensi

http://siwi.lan.go.id/

Sistem informasi

widyaiswara

SIWI atau Sistem Informasi Widyaiswara adalah

web based platform yang memiliki beberapa fitur

diantaranya:
a. Database Widyaiswara (NIWN)
b. DUPAK/Evaluasi Kinerja Online
c. Publikasi Kebijakan dan Produk Hukum
d. Pendaftaran/Informasi Pelatihan

Media
Publikasi KTI

http://jurnalpjf.lan.go.id/

Jurnal Kewidyaiswaraan mengadopsi
platform Open Journal System (OJS) yaitu
system pengaturan dan penerbitan jurnal
yang dilakukan secara daring mulai dari
pendaftaran, proses review, sampai
dengan publikasi hasil tulisan.

http://siwi.lan.go.id/rumahcerdas

Coming soon!

Rumah cerdas
widyaiswara

Rumah cerdas Widyaiswara dibangun sebagai
media sharing informasi dan pengetahuan untuk
berbagi karya, media pembelajaran, dan data
terkait pengembangan kompetensi

Pengembangan selanjutnya akan difokuskan
sebagai sarana Community of Practice JF
Widyaiswara. Sebagai komunitas profesi untuk
bertukar pikiran, gagasan, dan pengalaman.

DUPAK /
EVALUASI
KINERJA Online

http://siwi.lan.go.id/

Penilaian evaluasi kinerja (berkas Widyaiswara Tpi/tpd tpp
DUPAK) Widyaiswara dinilai secara
online. Mengunggah dan Memverifikasi Menilai berkas
Manfaat DUPAK/Evaluasi Kinerja online disimpan pada dan meninlai DUPAK ajuan
yaitu efisiensi sumber daya mulai dari sistem secara berkas DUPAK
uang, tenaga, dan waktu. mandiri

Panduan
Penggunaan

Bagi Widyaiswara &Tim Penilai

bit.ly/dupakonlinewi

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN

LAN RI

Arah Kebijakan Pembinaan Pengembangan RCWI (Rumah Cerdas
JF WI WI) sebagai Community of Practices
(CoP) JF Widyaiswara
Pengakuan angka kredit dari
kegiatan non klasikal Penguatan dalam kemampuan
transformasi digital dalam proses
Pengembangan Kompetensi JF WI pembelajaran
diakui sebagai bagian dari JP
Minimal. SKKNI Widyaiswara

Peran WI sebagai Coach pada
proses pengembangan kompetensi

pegawai di instansinya

Terima Kasih

PUSBIN JF BANGKOM ASN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA