SINERGITAS BNPB & TNI
Dalam Bidang Logistik Kemanusiaan
Juni 2022
Synchronous/Tatap Muka
Pelatihan Kodiklat TNI Tahun Anggaran 2022
ROSWANTO,SE,MM
Widyaiswara
Penata Tingkat I
https://infopusdiklatbnpb.blogspot.com/
http://anyflip.com/bookcase/gbjub
Tujuan Pembelajaran Diharapkan peserta mampu memahami Logistik
dan Peralatan PB
Peran TNI dalam PB
Tugas dan Fungsi Kedeputian LogPal PB
Prinsip Manajemen LogPal PB
Tahapan Sistem Manajemen LogPal PB
Mari https://www.youtube.com/watch?v=tvZlzBRIy4k
Kita
Simak
Video
BENCANA URUSAN BERSAMA
Visi dan Misi BNPB
Visi
Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana
Misi
Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko
bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bangian yang terintegrasi
dalam pembangunan nasional
Membangun sistim penananganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien
Menyelenggartakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan
rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana
Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana
Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip Good
Governance
KITA RENUNGKAN !!
Kejadian bencana di Indonesia dalam dekade
terakhir telah membangunkan masyarakat dari
tidur panjang. Jika pada kondisi normal kita
merasa tenang, aman dan nyaman, setelah terjadi
bencana harus menerima kenyataan bahwa bencana
dapat terjadi setiap saat, di mana saja, dan
dampaknya dapat menimpa siapa pun.
Peran TNI
Dalam Undang - Undang RI No https://www.youtube.com/watch?v=Y8dSnGvUQBs
34/2004. Peran TNI dalam PB
merupakan salah satu wujud kontribusi
dan partisipasi aktif dalam proses
pembangunan nasional serta menjaga
ketahanan dari berbagai ancaman dan
tantangan dari alam dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
Penanggulangan Penanggulangan Bencana bukan masalah BNPB atau
Bencama BPBD saja, tetapi merupakan tanggung jawab
bersama pihak (Pentahelix). Pemerintah disini
termasuk didalamnya adalah keterlibatan militer
seperti TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU dengan seluruh
jaringan komando yang tersebar diseluruh wilayah
NKRI.
Keterlibatan TNI Keterlibatan TNI dlm proses PB sejalan dengan pasal 7
Undang - Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang
Tugas Pokok TNI yaitu Operasi Militer Selain Perang
(OMSP), diantaranya membantu PB baik pada
Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Butir Tugas Pokok TNI
(12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam,
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
Keterlibatan TNI
Keterlibatan TNI dlm PB dan Pemberian bantuan kemanusiaan juga bertujuan untuk
mencegah semakin besarnya kerugian, baik materiil maupun non materiil serta dapat
membantu dalam mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menyebabkan hal - hal yang
mengancam bangsa.
Contoh
Kenyataan dilapangan keberadaan bantuan dari berbagai pihak tidak tepat sasaran, tidak
terdistribusi dengan baik, dan seringkali terjadi Chaos
Tugas Fungsi Tugas
Kedeputian LogPal Menyelenggarakan perumusan & pelaksanaan kebijakan di
bidang LogPal PB
Fungsi
Penyusunan kebijakan teknis di bidang LogPal
Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang LogPal
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang LogPal
Pemantauan, evaluasi, dan perlaporan atas pelaksanaan
kebijakan di bidang LogPal
Pelaksanaan fungsi lain yg diberikan oleh Kepala BNPB
Revisi Perban 14/2018
Manajemen Logistik & Peralatan PB Perencanaan
Pengadaan
Perka 13/2008 Pergudangan
Pendistribusian
Perencanaan/Inventarisasi Penghapusan
Kebutuhan
Pengadaan dan/atau 8 Menjadi 5
Penyimpanan
Pergudangan dan Penyimpanan
Pendistribusian
Pengangkutan
Penerimaan di Tempat Tujuan
Penghapusan
Pertanggungjawaban
Sistem
Manajemen Logistik & Peralatan
Pelayanan Publik
Ketersediaan Sumberdaya Pengedalian & Distribusi
Pengelolaan PENANGGULANGAN BENCANA
Optimasi Jaringan
Perencanaan Pengadaan Pergudangan Pendistribusian Penghapusan
Regulasi/Pengaturan Penganggaran Peningkatan Kapasitas
Prinsip 7T
Manajemen Logistik & Peralatan Tepat Jenis
Tepat Jumlah
Tepat Kualitas
Tepat Waktu
Tepat Sasaran
Tepat Biaya
Tepat Pelaporan
Pelaksanaan Sistem Mengotimalkan koordinasi dan peran serta dari
Kementerian/Lembaga, Dunia Usaha, Masyarakat dan
Logistik dan Peralatan Instansi Terkait
Memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban
bencana
Memperhatikan faktor budaya, sosial ekonomi dan
masyarakat
Tahapan Penghapusan
Sistem Manajemen LogPal PB 5
Pengadaan Penyimpanan Distribusi
2 3 4
Perencanaan
1
Perencanaan
Sistem Manajemen LogPal PB
01 Pengumulan Data 03 Standar
dam Analisis
Inventarisasi Indentifkasi Minimal
Ketersediaan 02 Kebutuhan
Maksud dan Tujuan Mengetahui jumlah dan jenis kebutuhan
Mengetahui jumlah korban terkena bencana
Perencanaan Menentukan metode pendistribusian
Menentukan waktu penyampaian bantuan
Mengetahui sasaran penerima bantuan
Perencanaan PENENTUAN LOKASI
berdasarkan Hasil PENERIMA BANTUAN LOGPAL
Inventarisasi dan Proposal
yang Diajukan
Ketersediaan Anggaran
BNPB
Komitmen Daerah
terhadap Wilayah yang
Terdampak Bencana
Komitmen Daerah
terhadap Tata Kelola
Logistik dan Peralatan
yang Dihibahkan
PENGADAAN
PEMENUHAN ATAU PENYEDIAAN KEBUTUHAN
MELALUI PERENCANAAN KEBUTUHAN SAMPAI
DENGAN PEROLEHAN
Tujuan Pengadaan Untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan
Pengadaan Logistik dan Peralatan PB berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Sumber
Resmi lainnya yang tidak mengikat
Proses pengadaan Logistik dan Peralatan PB
dilaksanakan secara terencana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan - undangan
Dasar Hukum Pelaksanaan
Pengaturan pengadaan untuk kesiapsiagaan
Perpes No 16/2018 (Pengadaan Barang & Jasa)
Peraturan LKPP No 9/2018 (Pedoman
Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia)
Pengaturan pengadaan dalam Keadaan Darurat
Perpes No 16/2018 (Pengadaan dalam Keadaan
Darurat diatur dalam BAB VIII Pengadaan
Khusus)
Peraturan LKPP No 13/2018 (Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan
Darurat)
Surat Edaran Kepala LKPP No 3/2020 (Tentang
penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan COVID -19)
PRINSIP DASAR PELELANGAN
Efisiensi
Efektif
Terbuka dan Bersaing
Transparan
Adil dan Tidak Diskriminatif
Akuntabel
Simak Video Ini
Pengadaan Barang & Jasa TNI
Menuju Tata Kelola Yang Tertib dan Akuntabel Membangun
Good Governance TNI AL 2022
https://www.youtube.com/watch?v=HqnoGA0KK0w
Kelakuan Warga
+ 62
Bantuan Peralatan Kendaraan Darat Alat Penerangan
Mobil Dapur Lapangan Genset
Mobil Tangki Avtur Light Tower
Mobil Rescue/Komando Penerangan Lainnya
Mobil Tangki Air
Mobil Toilet Alat Perlindungan/Shelter
Motor Trail
Truk Serbaguna Tenda Keluarga
Tenda Pengungsi
Kendaraan Air Tenda Posko
Tenda Posko Kedaruratan
Perahu Tenda Sekolah
Speedboat Vel Bed
Katamaran
Sea Rider Peralatan Air Bersih
Flexible Tank
Mobil WTP (Water Treatment)
WTP Portabel
BANTUAN LOGISTIK Papan
Penanggulangan Bencana Tikar
Tenda Gulung
Pangan Matras
Makanan Siap Saji (Nasi Opor Sandang
Ayam, Ikan Tuna Goreng,
Rendang Daging) Paket Laki - Laki Dewasa (Sarung,Celana Pendek,Kaos Krah
Lauk Pauk (Kornet Daging Sapi, Pendek, Celana Dalam)
Gulai Ayam, Sambal Goreng Paket Perempuan (Daster,Kain Batik Panjang, Baju Blus,BHm
Pete Udang, Tumis Jamur, Ikan Celana Dalam)
Sarden, Sayur Asem) Paket Anak Laki - Laki (Kaos Krah Pendek, Celana Pendek,
Tambahan Gizi (Bubur Kacang Celana Dalam)
Merah, Bubur Kacang Hijau, Paket Anak Perempuan (Blus Terusan, Celana Dalam)
Buah Campur, Susu Kedelai)
Logistik Lain
Paket Kebersihan Keluarga
Masker
Paket Perlengkapan Keluarga
Kantong Mayat
Paket Perlengkapan Sekolah
PERGUDANGAN
Pergudangan merupakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran logistik
dan peralatan di gudang
Prosedur penetapan gudang terdiri atas lokasi, kemudahan akses, jenis gudang, kapasitas
dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan
Mencatat jenis, jumlah, kualitas, kondisi
logistik dan peralatan, waktu dan
identitas petugas
Menjaga kondisi logitsik dan peralatan
dari kerusakan dan kehilangan atau
berkurangnya standar mutu TUJUAN
Memudahkan pendistribusian logistik
dan peralatan dengan menggunakan
metode pertama masuk - pertama PERGUDANGAN
keluar (First - in First - Out) dan
pertama kadaluarsa-pertama keluar
(first-expired first-out)
Menjamin ketersediaan logistik dan
peralatan setiap waktu
Pendistribusian
Pendistribusian merupakan sistem
penyaluran dan penyerahan
Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana dari
daerah asal ke daerah tujuan
sampai pada sasaran yang dituju
Pemilihan moda angkutan
berdasarkan pertimbangan
Situasi dan Kondisi keadaan darurat
Kecepatan distribusi
Ketersediaan alat angkutan dan
infrastruktur yang ada
Kondisi wilayah asal dari tujuan
Efektifitas dan Efisiensi dan
Keamanan dan Keselamatan
BNPB dan TNI Distribusikan
Bantuan
BNPB dan TNI Distribusikan Bantuan Logistik dan
Peralatan Penanggulangan Bencana Korban Banjir
Konawe
https://www.youtube.com/watch?v=oCgchKf_9uM
Tujuan Pendistribusian
Menyerahkan bantuan logpal ke penerima
Menjamin keamanan, keselamatan dan
keutuhan bantuan Logpal selama proses
transportasi dari gudang ke tujuan
penerima
Mempercepat penyampaian bantuan logpal
dengan biaya yang paling efisien
UU No 24/2007 Dalam hal status keadaan darurat bencana
ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai
Psl 50 Kemudahan Akses kemudahan akses yang meliputi:
Pengerahan sumberdaya manusia
Pengerahan peralatan
pengerahan logistik
Imigrasi, cukai, dan karantina
Perizinan
Pengadaan barang/jasa
Pengelolaan & Pertanaggungjawaban uang
dan/atau barang
Penyelamatan dan
Komando untuk memerintahkan
sektor/lembaga
Psl 77
UU No 24/2007
Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud
dalam Psl 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau
paling sedikit Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.
4.000.000.000 (empat miliar rupiah)
Psl 78
UU No 24/2007
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Psl 65, dipidana dengan pidana penjara dengan
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)
atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)
Penghapusan
Penghapusan BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang dan/atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaanya.
Penghapusan
Dapat dilakukan dengan acara :
Penyerahan kepada pengguna barang;
Pemindahtanganan;
Adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum
Karena melaksanakan ketentuan
peraturan perundangan dan
Pemusnahan
Peran TNI & Polri
Pasca Bencana
Sinergitas TNI dan Polri dalam
Penanggulangan Bencana guna
meningkatkan Pertahanan Nirmiliter dalam
rangka memperkuat pertahanan Negara
https://www.youtube.com/watch?v=hHBvyZzyG2g
TERIMAKASIH
HIDUP ITU SEPERTI SECANGKIR TEH
BAGAIMANA RASANYA TERGANTUNG
BAGAIMANA KAMU MERACIKNYA