Buku Panduan Fasilitator Penanggulangan Bencana

PDB dan Monev?
4. Di tahap mana mulai

dilakukan
pendampingan?

35 | P a g e

E. DATA PENDUKUNG

Untuk bencana erupsi Gunung Merapi dengan status keadaan darurat bencana Kabupaten
Boyolali, Magelang dan Klaten, maka pelaksanaan operasional sistem komando penanganan
darurat bencana menjadi kewenangan pemerintah kabupaten terdampak. Dalam
pelaksanaannya di koordinasikan oleh Kepala BPBD Kabupaten yang bersangkutan dengan
melibatkan seluruh potensi sumber daya perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha
dan organisasi kemasyarakatan yang ada.
Dalam hal kejadian bencana yang waktunya bersamaan dan cakupan wilayahnya lebih dari
satu kabupaten dalam satu Provinsi, maka selama status keadaan darurat bencana yang
diberlakukan merupakan status keadaan darurat bencana kabupaten masing-masing tentunya
tanggungjawab penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencananya berada di

36 | P a g e

pemerintah kabupaten masing-masing yang terdampak.Sedangkan peran pemerintah provinsi
adalah melakukan pendampingan penanganan darurat bencana bilamana diperlukan.

A. Mekanisme Pelaksanaan
Pada status keadaan darurat bencana kabupaten diberlakukan maka mekanisme
pelaksanaan Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana adalah sebagai berikut:
o BPBD Kabupaten terdampak sesuai kewenangannya menginisiasi dan memimpin
penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melakukan rapat koordinasi
untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan
perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organiasi kemasyarakatan
setempat. Agenda utama rapat koordinasi dimaksud adalah membentuk Pos Komando
Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Kabupaten yang berperan sebagai
pengendali operasi penanganan darurat bencana.
o Posko PDB yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota kabupaten atau di wilayah
lain dalam kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektivitas penanganan,
keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
o Posko PDB Kabupaten terdampak berwenang membentuk Pos Lapangan PDB yang
berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan.Pos Lapangan PDB dapat didirikan di
lokasi bencana, disekitar lokasi bencana dan lokasi pengungsian dengan jumlah Pos
tergantung kebutuhan penanganan darurat bencana.
o Posko PDB Kabupaten terdampak dapat membentuk Pos Lapangandi bawah kendali
Posko PDB Kabupaten bersangkutan.
o BPBD Kabupaten secara hirarki bertanggungjawab kepada KepalaDaerah yang
bersangkutan
o Perangkat kerja daerah/lembaga terkait Kabupaten berwenang melakukan pembinaan
dan fasilitasi kepada Posko PDB Kabupaten.
o Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pembinaan kepada BPBD Kabupaten
ter Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah
dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi
kemasyarakatan di tingkat provinsi dapat melakukan pembinaan dan pendampingan
bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada Posko PDB kabupaten
terdampak bilamana diperlukan
o Pemerintah Provinsi jika diperlukan terkait pelaksanaan pendampingan penanganan
darurat bencana dapat membentuk Pos Pendamping PDB Provinsi
o Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dapat berkedudukan di
ibukota provinsi atau di wilayah lain dalam provinsi dengan pertimbangan efektivitas
penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
o Pemerintah melalui koordinasi BNPB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait,
dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dapat melakukan

37 | P a g e

pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan
kepada pemerintah provinsi dan Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan
o Jika Pos Pendamping PDB provinsimemerlukan Pos Pendukung PDB nasional yang
dapat membantuakses bantuan darurat bencana yang berasal dari sumber daya tingkat
nasional dan komunitas internasional, maka dapat membentuk Pos Pendukung PDB
atau memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten
terdampak. Jika memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB
Kabupaten terdampak maka pengendalian pengelolaan akses bantuan yang bersumber
dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional tetap menjadi
tanggungjawab Pos Pendukung PDB nasional.

B. Mekanisme Permintaan Bantuan Sumber Daya
Bila dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana terjadi kekurangan
sumberdaya, maka dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dimungkinkan
untuk mengajukan permintaan bantuan sumber daya yang diatur melalui mekanisme
seperti skema berikut ini.
38 | P a g e

Skema Mekanisme Permintaan Bantuan Sumber Daya Dalam Penanganan Darurat
Bencana.

Dari skema di atas permintaan bantuan dalam penanganan darurat bencana dapat
dijelaskan sebagai berikut:
o Permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan

jumlah yang dimintakan seperti formulir dibawah
o Pos Lapangan PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko PDB

Kabupaten.
o Komandan Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada

BPBD maupun satuan kerja perangkat daerah/lembaga terkait di Kabupaten
bersangkutan dengan mengkoordinasikan permintaan bantuan sumber daya tersebut
melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko PDB Kabupaten
o Bila kebutuhan sumber daya tidak dapat dipenuhi di tingkat kabupaten, maka Posko
PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD
Provinsi melalui BPBD Kabupaten
o BPBD Provinsi berkewajiban untuk memenuhi permintaan bantuan sumber daya
dimaksud dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan mobilisasi bantuan

39 | P a g e

sumber daya ke Kabupaten/Kota lain yang tidak terdampak yang masih dalam satu
wilayah kerja provinsi dan memiliki kemampuan untuk membantu.
o Bila permintaan bantuan sumber daya belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari sumber
daya provinsi dan kabupaten/kota lain yang tidak terdampak, maka BPBD Provinsi
dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB.
o BNPB berkewajiban untuk memenuhi permintaan sumber daya bantuan yang
diperlukan dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan bantuan sumber daya
dimaksud ke provinsi lain yang memiliki kemampuan untuk membantu.
o Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka BPBD Kabupatendapat mengajukan
permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping PDB Provinsi.
o Bila Pos Pendamping PDB Provinsi tidak dapat memenuhi permintaan bantuan sumber
daya, maka Pos Pendamping PDB Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan
kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.
o Bila Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan
permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendukung Nasional PDB.

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN PERSONIL

No.

Ditujukan Kepada :
Dari :
Rincian yang
dimintakan :

No Klasifikasi Tenaga Jumlah Penjelasan Lokasi Keterangan
Penugasan

Jumlah Keseluruhan

…………………,……………………
…………….
Yang Meminta
(Komandan/Koordinator/Kepala……
………………………………………
…..………………)

40 | P a g e

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN

No.

Ditujukan Kepada :
Dari :
Rincian yang
dimintakan :

No Jenis Barang/Alat Satuan Jumlah Penjelasan Keterangan
Penggunaan

…………………,……………………
…………….
Yang Meminta
(Komandan/Koordinator/Kepala……
………………………………………
…..………………)

………………………………………
………………

41 | P a g e

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN PEMBIAYAAN

No.

Ditujukan Kepada :
Dari :

Rincian yang dimintakan:

No Uraian Kegiatan Volume Satuan Biaya Jumlah Pembiayaan Keterangan

(Rp) (Rp)

…………………,……………………
…………….
Yang Meminta
(Komandan/Koordinator/Kepala……
………………………………………
…..………………)

………………………………………
………………

42 | P a g e

C. Mekanisme Mobilisasi dan Distribusi Bantuan Sumber Daya
Mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya atas permintaan bantuan dalam Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana untuk status keadaan darurat bencana kabupaten
diatur melalui mekanisme sebagai berikut.

Dengan penjelasan sebagai berikut:
o Posko PDB Kabupaten memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya
yang ada untuk memuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana
yang dilakukan oleh Pos Lapangan PDB
o BPBD dan perangkat kerja daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan
memobilisasi bantuan sumber daya yang diminta oleh Posko PDB Kabupaten.
o Bila kebutuhan sumber daya tidak dapat terpenuhi pada tingkat Kabupaten
terdampak, maka BPBD Kabupaten/Kota lain dalam satu wilayah provinsi dapat
43 | P a g e

memobilisasi bantuan langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah
koordinasi BPBD Provinsi bersangkutan.
o Bila jarak Pos Lapangan PDB berlokasi lebih dekat dengan Kabupaten/Kota lain
yang akan memberikan bantuan dibanding jarak dari Posko PDB, maka BPBD
Kabupaten/kota lain tersebut dapat langsung menyerahkan bantuan darurat
bencana ke Pos Lapangan PDB dimaksud atas petunjuk dari Posko PDB Kabupaten
terdampak.
o Bila ada kebutuhan penanganan darurat bencana yang tidak dapat dipenuhi oleh
Pemerintah Provinsi bersangkutan, maka BNPB dapat memobilisasi bantuan di
tingkat nasional untuk mendukung penanganan darurat bencana yang
dilaksanakan oleh Posko PDB Kabupaten terdampak, dengan tembusan dokumen
pengiriman kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah.
o Bila kebutuhan sumber daya belum dapat terpenuhi dari Kabupaten/Kota maupun
Provinsi Jawa Tengah, maka BPBD Provinsi lainnya (termasuk BPBD Kabupaten/Kota
di wilayah kerjanya) dapat pula memobilisasi bantuan sumber daya kepada Posko
PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BNPB.
o Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya
dapat dilakukan oleh Pos Pendamping PDB Provinsi ke Posko PDB Kabupaten
terdampak.
o Bila Pos Pendukung Nasional PDB dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya
dapat dilakukan oleh Pos Pendukung Nasional melalui Pos Pendamping Provinsi
PDB atau langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak dengan pertimbangan
efektifitas dan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi/Pos
Pendamping Provinsi PDB yang bersangkutan.
o Pos Pendukung PDB yang di bentuk oleh BNPB dapat memobilisasi bantuan
darurat bencana yang diterimanya ke Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah

D. Mekanisme Pengelolaan Informasi dan Pelaporan
Pengelolaan informasi dan pelaporan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana untuk status keadaan darurat bencana kabupaten diatur melalui mekanisme
seperti berikut:

44 | P a g e

Dengan penjelasan sebagai berikut:
o Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan
situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya.
o Pos Lapangan PDB berkewajiban menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu,
dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan
pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Posko PDB Kabupaten.
o Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Posko PDB
Kabupatenberkewajiban untuk membuat data salinan dari seluruh informasi yang
disampaikan oleh Pos Lapangan PDB.
o Komandan Posko PDB Kabupaten berwenang untuk mengeluarkan informasi ke
publik dan media masa.
o Posko PDB Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan
harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan
situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD
Kabupaten dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di
tingkat kabupaten.
o BPBD Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan
harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan
situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati
dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat
kabupaten, BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB, dan BNPB/Pos
Pendukung Nasional PDB.
o Pos Pendamping PDB Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan
(laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang
pelaksanaan pendampingan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD
Provinsi dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait Provinsi
dan BNPB.
o BPBD Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian,
tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan
pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana serta pelaksanaan
pendampingan yang dilakukan oeh Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan
BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.

Demikian PedomanPelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat untuk Bencana
Erupsi Merapi pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupatendan Provinsi sebagai Pos
Pendamping, untuk digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara penanganan darurat

45 | P a g e

bencana erupsi merapi di provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan
upaya penanganan darurat bencana erupsi gunung merapi dapat terlaksana secara
terpadu, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

46 | P a g e

BAB III
PENUTUP

Demikian Panduan Pembelajaran Fasilitator berjudul: Table Top Exercise dan Command Post
Exercise dimasa pandemik Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, Penyusun berharap adanya
persetujuan atas panduan yang telah penyusun ajukan ini. Terimakasih yang sebesar – besarnya
penyusun sampaikan.

Sentul, Agustus 2020
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

Berton Suar Pelita Panjaitan

47 | P a g e

48 | P a g e