09. Integrasi Klaster PB

POKOK BAHASAN

Sistem Komando pd penanganan darurat
bencana
Klaster Nasional Penanggulangan Bencana
Permasalahan
Integrasi klaster ≈ SKPDB

SISTEM KOMANDO PADA
PENANGANAN DARURAT BENCANA

DASAR HUKUM

UNDANG UNDANG NO 24/2007

PP NO 21/2008



PENGERTIAN

Komando  kewenangan utk memberikan perintah, mengoordinasikan,
mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana

(ps 1 ayat 8 Perka BNPB no. 03/2016)

Setiap penyelenggaraan penanganan darurat bencana pd keadaan darurat bencana
hanya satu sistem komando yg diaktivasi
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)  satu kesatuan upaya
terstruktur dlm satu komando yg digunakan utk mengintegrasikan kegiatan
penanganan darurat secara efektif dan efisien dlm mengendalikan ancaman/
penyebab bencana dan menanggulangi dampak pd saat keadaan darurat bencana

(ps 1 ayat 9 Perka BNPB no. 03/2016)

HAL PENTING DLM PENERAPAN SKPDB

SKPDB di aktivasi utk penanganan darurat selama status keadaan darurat bencana/status
keadaan tertentu (Perpres No. 17/2018) diberlakukan
Pengorganisasian dlm perangkat SKPDB disesuaikan dengan jenis ancaman bencana dan
kebutuhan penanganan darurat bencana
Mekanisme aktivasi SKPDB dibedakan berdasarkan tingkatan status keadaan darurat
berencana (kab/kota, provinsi atau nasional)  wewenang dan tanggungjawab
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana melibatkan semua unsur ≈ BNPB/BPBD,
K/L/SKPD terkait, TNI, POLRI, lembaga non pemerintah, akademisi, lembaga usaha, media
dan masyarakat

PERANGKAT-PERANGKAT DALAM SKPDB

POS KOMANDO PDB berperan sebagai pengendali operasi
POS LAPANGAN PDB berperan sebagai pelaksana operasi (di lokasi bencana,
tempat pengungsian/karantina dan sekitar lokasi bencana)
POS PENDUKUNG PDB berperan sebagai pendukung fasilitasi masuknya bantuan
kemanusiaan dari luar wilayah terdampak bencana (di bandara, pelabuhan, area
lintas batas)
POS PENDAMPING PDB (Provinsi/Wilayah/Nasional) berperan membantu
pemenuhan sumber daya yg dibutuhkan Posko PDB
Posko PDB atau Pos Pendamping dimungkinkan membentuk Pos Pendukung
Pos Pendukung dan Pos Pendamping hanya di aktivasi bila diperlukan

TUGAS POSKO PDB
(PS 9 PERKA BNPB NO. 03/2016)

❑Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji

cepat dan rencana kontinjensi
❑Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
❑Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
❑Mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
❑Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
❑Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
❑Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
❑Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi penanganan

darurat bencana kepada kepala BPBD kabupaten/kota atau provinsi tembusan

instansi/lembaga terkait; dan
❑Posko nasional PDB melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada

Kepala BNPB tembusan kementerian/lembaga terkait

STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDB

(PS 10 PERKA BNPB NO. 03/2016)

Utk status keadaan darurat bencana Kab/Kota atau Provinsi

KOMANDAN

WAKIL KOMANDAN

SEKRETARIAT BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN
PERENCANAAN DATA, INSTANSI/LEMBAGA
INFORMASI
BIDANG BIDANG DAN HUMAS TERKAIT
OPERASI OPERASI
BIDANG BIDANG
OPERASI OPERASI

Sekretariat/Bagian/Bidang dpt dilengkapi dng Subbag/Seksi sesuai kebutuhan
Bidang operasi disesuaikan dng upaya penanganan darurat yg dilakukan (penyelamatan dan evakuasi,
pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan darurat, pengendalian ancaman)

STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDB

(PS 11 PERKA BNPB NO. 03/2016)

Utk status keadaan darurat bencana Nasional

KOMANDAN

WAKIL KOMANDAN

SEKRETARIAT BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
PERENCANAAN DATA, INFORMASI TERKAIT, PEMPROV, KOORDINATOR

BIDANG BIDANG DAN HUMAS BANTUAN KOMUNITAS
OPERASI/KLUSTER OPERASI/KLUSTER INTERNASIONAL
BIDANG
OPERASI/KLUSTER BIDANG
OPERASI/KLUSTER

Sekretariat/Bagian/Bidang/Kluster dpt dilengkapi dng Subbag/Seksi/Sub Kluster sesuai kebutuhan
Bidang operasi disesuaikan dng upaya penanganan darurat yg dilakukan (penyelamatan dan evakuasi,
pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan darurat, pengendalian ancaman)

KLASTER NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

(SK BNPB No. 173/2014)







TINDAK LANJUT SK KLASTER NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

Permensos No. 26/2015 Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan
Perlindungan dlm Penanggulangan Bencana
Klaster pengungsian dan perlindungan :
1) Sub klaster Pengungsian  pokja tmpt pengungsian, WASH,

manajemen tmpt pengungsian dan keamanan
2) Sub klaster Perlindungan  pokja perlindungan anak, penyandang

disabilitas, lansia, perlindungan kelompok minoritas, pencegahan dan
penanganan kekerasan berbasis jender dan pemberdayaan
perempuan, dan psikososial
Mengamanatkan pembentukan klaster di tk. Provinsi dan kab/kota
SOP aktivitas koordinasi pd saat tanggap darurat  mendirikan pusat
operasi, berkoordinasi dng Posko, melakukan operasi penanganan darurat
(aktivitas respons, mengoordinasikan sumber daya dan aktivitas,
perencanaan pemulihan dini, melaporkan pelaksanaan, strtategi
pengakhiran inervensi)

TINDAK LANJUT SK KLASTER NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

Permenkes No. 75/2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
Klaster Kesehatan dlm aspek penanggulangan bencana merupakan bagian
integral kalster penanggulangan bencana(ps 4 ayat 3)
Klaster pengungsian dan perlindungan :
1) Sub klaster Pelayanan Kesehatan
2) Sub klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
3) Sub klaster Kesehatan Reproduksi
4) Sub klaster Kesehatan Jiwa
5) Sub klaster Pelayanan Gizi
6) Sub klaster Identifikasi Koirban Mati (DVI)
Mengamanatkan pembentukan klaster di tk. Provinsi dan kab/kota (ps 4
ayat 2)
Pada saat tanggap darurat didirikan Pos Klaster Kesehatan yg
merupakan bagian tdk terpisahkan dari struktur komando
penanggulangan bencana

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

❑ Tumpang tindih kewenangan

1) Pos komando berfungsi utk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan
mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana (ps 48 ayat 2 PP no.
21/2008).

2) Dlm melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan
darurat bencana, sesuai dng lokasi dan tingkatan bencananya menyusun
rencana operasi tanggap darurat bencana yg digunakan sebagai acuan bagi
setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana (ps 50 ayat 1 PP
no. 21/2008)

3) Klaster Nasional PB bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan,
monev kegiatan pd saat terjadi bencana (Diktum 4 SK BNPB No. 173/2014)

4) Pendirian Pusat Operasi utk klaster perlindungan dan pengungsian pd saat
tanggap darurat bencana (Permensos No. 26/2015)

5) Pendirian Pos Klaster Kesehatan pd saat tanggap darurat bencana (Permenkes
No. 75/2019)

PERMASALAHAN

❑ SK KNPB tdk menjelaskan apakah dpt dikembangkan hingga ke
tk. Daerah (Prov, Kab/Kota)

1) Klaster perlindungan dan pengungsian dibentuk hingga ke daerah
(Permensos No. 26/2015 ).

2) Klaster Kesehatan dibentuk hingga ke daerah (Permenkes No. 75/2019) )
3) Klaster Logistik dibentuk hingga ke daerah

PENANGANAN
DARURAT
BENCANA
LETUSAN
GUNUNG
AGUNG,

KARANGASEM,
BALI, 2018

INTEGRASI KLASTER KE DALAM SKPDB

INTEGRASI KE DALAM SKPDB

KOMANDAN
WAKIL KOMANDAN

SEKRETARIAT BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN
PERENCANAAN DATA, INSTANSI/LEMBAGA
INFORMASI
BIDANG BIDANG DAN HUMAS TERKAIT
OPERASI OPERASI
BIDANG BIDANG
OPERASI OPERASI

KLASTER
PENANGGULANGAN BENCANA

TINDAK LANJUT

Perlu disusun juklak/juknis dari SKPDB berdasarkan tingkatan
status keadaan darurat bencana
Dlm juklak/juknis memuat mekanisme integrasi pendekatan klister
ke dlm SKPDB

Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Nasional Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster
Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional
Keamanan Bahaya Pendidikan Kesehatan Pencarian Nasional Pengungsian Logistik Sarana Ekonomi Pemulihan Komunikasi
Ikutan Prasarana Publik
dan Manajemen Dan Dini

Penyelamatan Darurat Perlindungan

Klaster ; Provinsi

Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster
Keamanan Bahaya Pendidikan Kesehatan Pencarian Manajemen Pengungsian Logistik Sarana Ekonomi Pemulihan Komunikasi
Ikutan Prasarana
dan Darurat Dan Dini Publik
Penyelamatan Perlindungan

Klaster ; Kabupaten/Kota

Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster
Keamanan Bahaya Pendidikan Kesehatan Pencarian Manajemen Pengungsian Logistik Sarana Ekonomi Pemulihan Komunikasi
Ikutan Prasarana
dan Darurat Dan Dini Publik
Penyelamatan Perlindungan

TERIMA KASIH