Materi 2 - BINTEK RENKON ( Penyusunan Rencana Kontingensi 5.0)

MEWUJUDKAN
RENCANA KONTINGENSI
OPERASIONAL

PROLOG

Sesat pikir, “Bencana itu kehendak Tuhan. Kita
pasrah saja. Nanti pada akhirnya, ada waktu ada
akal”
Rencana kontingensi belum operasional (“rantai
putus” dari KRB - RPB - RPKB - RENKON - RENOP
- Renaksi harian dls)
Pegelolaan pengetahuan & sumberdaya “Jaka
Sembung” (Baca: hanya untuk syarat
administratif)

Rumus nilai Konstanta Kontingansi & Chi kwadrat Pearson

HIRARKI

0. RIPB 2020-2044

1. KRB

2. RPB R PEMULIHAN RENKON KOMUNITAS

R AKSI PRB RENKON WILAYAH

3. R PKB 4. RENKON DAERAH

PERSIAPAN
FENYUSUNAN

PELAKSANAAN

TINDAK LANJUT PPDB/GELADI
MOBILISASI SUMBERDAYA
PEMUTAKHIRAN 6. RENAKSI
5. RENOPS HARIAN

URGENSI

Mandat Permendagri INFORMASI RAWAN PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN PENYELAMATAN &
101/2018 bahwa Renkon BENCANA TERHADAP BENCANA EVAKUASI KORBAN
sebagai urusan wajib
Pemda dalam SPM, Penyusunan KRB Penyusunan RPB BENCANA
merupakan prasyarat bagi
kegiatan-kegiatan lain Respon Cepat KLB
baik pada Pencegahan &
Kesiapsiagaan Bencana KIE rawan bencana Pembuatan RENKON Respon Cepat Darurat
maupun Penyelamatan & (per jenis bahaya) Bencana
Evakuasi Korban Bencana.
Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Aktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat

Gladi Kesiapsiagaan Bencana Pencarian, Pertolongan &
Evakuasl Korban

Dalops & Penyediaan Sarpras
Kesiapsiagaan

Penyediaan Peralatan
Perlindungan & Kesiapsiagaan

Rencana Penangangan Kedaruratan Bencana (RPKB) sebagai mandat PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB,
pasal 16 ayas 1,2 dan 3 belum termaktub dalam permendagri 101/2018

PRINSIP

PRINSIP PENJELASAN

Sebelum darurat Kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah & sistem penanganan ke
depan, yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.

Mengetahui risiko, & untuk Setelah ada kajian risiko bencana, setelah ada peringatan bahaya, dilakukan untuk
mengurangi risiko mengurangi risiko lebih tinggi.
Memastikan penanganan
darurat tunggal beserta Renkon disusun untuk satu jenis ancaman (apa) saja, beserta bahaya ikutannya &
turunan & kondisi yang kondisi bahaya seiring yang mempersyaratkannya. Misal Banjir genangan dengan diare;
mempersyaratkannya. atau kebakaran hutan dengan ISPA, yang seiring dengan bahaya lain, misalnya kondisi
pandemi.
Kesepakatan bersama,
inklusif & partisipatoris Skenario, tujuan, prosedur ditentukan berdasarkan kesepakatan. Melibatkan parapihak
dengan proses terbuka serta
Dapat dioperasionalkan
Semua prosedur harus masuk akal, bisa dijalankan, mudah dipahami, bisa dijadikan
dasar rencana operasi, & memahami rantai prasyarat, & melakukan pembaruan.

PRINSIP PENJELASAN

Tidak menimbulkan Penyusunan renkon menggunakan prinsip kehati-hatian ekstra agar tidak diartikan
keresahan sebagai usaha menakut-nakuti sehingga memicu keresahan

Bertumpu pada sumberdaya Kebutuhan sumberdaya dalam renkon mengerahkan sumberdaya setempat (Pemda /
lokal yang realistis komunitas terpapar & sekitarnya)

Dipatuhi & bertanggung gugat Setiap kesepakatan dalam renkon bersifat mengikat & bertanggung gugat pada para

pada parapihak pihak

Dimutakhirkan secara Renkon selalu diperbaiki secara berkala agar selalu sesuai dengan perkembamgan
periodik ancaman, penduduk & perkiran dampak

Tujuan kemanusiaan Penyusunan renkon ditujukan semata untuk kepentingan kemanusiaan
Terukur
Setiap tahapan proses (persiapan, penyusunan, finalisasi, tindak lanjut) hasilnya selalu
terukur, disesuaikan pada tujuan & target yang dicapai.

CIRI

RENKON SNI RENKON 4.0 RENKON 5.0

Diksi mudah dipahami, 25 hal, Diksi mudah dipahami, 53 hal, 3 Bag. Diksi mudah dipahami, 83 hal, 6 bagian.
4 Bag. 1. Pendahuluan, 2.
Kerangka konseptual, 3. 1. Pendahuluan, 2. Kerangka 1. Pendahuluan, 2. Konsep renkon. 3. Tata

Sistematika Penutup. Alur sangat mudah konseptual, 3. Penutup. Alur mudah laksana. 4. Tahapan proses renkon. 5.
dipahami. Menyajikan format
dipahami. Menyajikan format outline Struktur dan isi dokumen. 6. Penutup.
outline dokumen ringkas
dokumen ringkas, contoh naratif tanpa Menyajikan format outline dokumen

matriks ringkas, dengan contoh tabel & peta

Legitimasi Diterbitkan BSN & pemangku Diterbitkan BNPB, dengan melibatkan Diterbitkan BNPB, dengan melibatkan
lain dengan koordinasi BNPB, pemangku lain, voluntary, tidak pemangku lain, resmi untuk komunitas,
mengikat. Panduan untuk pemda.
voluntary, tidak mengikat pemda, & wilayah. Diterbitkan Deputi
Pencegahan BNPB & dalam proses Perban

Tahapan Mensyaratkan tahapan Mensyaratkan tahapan penyusunan Mensyaratkan tahapan Persiapan,
penyusunan. Sumberdaya dokumen. Persiapan memerlukan Pelaksanaan, Finalisasi, Tindak lanjut /
tergntung tingkat renkon.
sumberdaya besar. Pemutakhiran / Pengujian,

RENKON SNI RENKON 4.0 RENKON 5.0

Analisis Mensyaratkan analisis karakter Mensyaratkan analisis karakter bahaya Mensyaratkan analisis karakter bahaya
Bahaya & bahaya, berikut potensi bahaya turunan, & risiko pada aset. Renkon turunan, berikut potensi bahaya
dapat berupa mandat & kesepakatan.
Risiko turunan, & risiko pada aset. Paparan kualitatif normatif kolateral, & risiko pada aset. Renkon
Belum menegaskan bahaya dapat berupa mandat & kesepakatan.
Kerangka Tersedia matrik pembantu penilaian
Operasi spesifik. Renkon dapat berupa
mandat & kesepakatan

Konsep operasi sederhana, Membagi tanggapan siaga darurat - Membagi tanggapan siaga darurat -
sesuai kesepakatan skenario & tanggap darurat - siaga darurat & tanggap darurat - siaga darurat &
rencana tindak teknis & manajerial rencana tindak teknis & manajerial,
tindakan teknis. Mulai
komunitas sampai unit sosial di “versi pemerintah” untuk berbagai tingkat sesuai
kesepakatan pemangku
atasnya

Mandat Tindak lanjut menekankan Tindak lanjut menekankan Tindak lanjut menekankan pada
tindak pencukupan kebutuhan pencukupan kebutuhan suberdaya sumberdaya uji renkon & manajemen
lanjut /
Pemutakhiran suberdaya bidang / sektor bidang / sektor pengetahuan untuk memastikan
& Pengujian operasional dapat dilakukan

PROSES

Memahami setiap TAHAPAN SUBSTANSI PELAKU
tahapan proses untuk
memastikan kepada Persiapan Penyusunan KAK, penentuan jenis bahaya, Tim Penyusun (Tim Teknis,
para pelaku atas identifikasi & pengorganisasian pelaku, Penulis, Sekretariat) Narasumber,
substansi mandat
tertanggung gugat pengumpulan & pengelolaan data & Fasilitator
dalam SPM sub-urusan
bencana daerah Penyusunan Penentuan cakupan kedaruratan, Tim Penyusun, Narasumber, &
kabupaten/kota. pengembangan kerangka tanggapan, Fasilitator

penentuan rancangan tanggapan

Finalisasi konfirmasi kesepakatan parapihak, Tim Penyusun
penyempurnaan draf renkon

Tindak Formalisasi renkon, penyepakatan Tim Penyusun
Lanjut / komitmen parapihak, uji renkon,
Pemutakhiran pemutakhiran & pengujian renkon
& Pengujian

STRUKTUR

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH
RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN
DAFTAR ISI DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum 1.2. Landasan Hukum
1.3. Kebijakan & Strategi 1.3. Kebijakan & Strategi
1.4. Maksud & Tujuan 1.4. Maksud & Tujuan
1.5. Ruang Lingkup 1.5. Ruang Lingkup
1.6. Pendekatan, Metode, & Tahapan Proses 1.6. Pendekatan, Metode, & Tahapan Proses
1.7. Umpan Balik 1.7. Umpan Balik
1.8. Masa Berlaku & Pemutakhiran 1.8. Masa Berlaku & Pemutakhiran
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi 1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

BAB II. SITUASI BAB II. SITUASI
2.1. Karakteristik Bahaya 2.1. Karakteristik Bahaya / Ancaman Bencana
2.2. Skenario Kejadian 2.2. Skenario Kejadian
2.3. Asumsi Dampak 2.3. Asumsi Dampak

BAB III. TUGAS POKOK & FUNGSI POKOK ORGANISASI BAB III. TUJUAN & SASARAN
KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA 3.1. TUJUAN
3.1. Tugas Pokok 3.2. Sasaran
3.2. Sasaran

BAB IV PELAKSANAAN BAB IV PELAKSANAAN
4.1. Konsep Operasi & Sasaran Tindakan 4.1. Konsep Operasi
4.2. Struktur Organisasi Komando 4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan
4.3. Fungsi & Kegiatan Pokok 4.3. Kegiatan Pokok
4.4. Tugas-Tugas Bidang
4.5. Instruksi Koordinasi BAB V ADMINISTRASI & SUMBERDAYA
5.1. Administrasi & Keuangan
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 5.2. Sumberdaya
5.1. Administrasi
5.2. Logistik

BAB VI PENGENDALIAN BAB VI PENGENDALIAN Perlu INTRUKSI
6.1. Komando 6.1. Instruksi
6.2. Kendali 6.2. Komando & Kendali RTL merupakan komitmen untuk
6.3. Koordinasi 6.3. Koordinasi melakukan pemutakhiran & pengujian
6.4. Komunikasi 6.4. Komunikasi
6.5. Informasi 6.5. Pengelola Informasi

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT BAB VII PEMUTAKHIRAN PENGUJIAN
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan 7.1. Pemutakhiran
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan 7.2. Pengujian

LAMPIRAN LAMPIRAN Tentatif
Lampiran 1. Konversi Renkon jadi Renop. Lampiran 1. Proyeksi Wilayah & Penduduk Terdampak
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah & Penduduk Terdampak Lampiran 2. Susunan Pelaksana Tugas
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas Lampiran 3. Jaring Komunikasi
Lampiran 4. Jaring Komunikasi Lampiran 4 Estimasi Ketersediaan & Kebutuhan sumberdaya
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan & Kebutuhan sumberdaya Lampiran 5. Album Peta
Lampiran 6. Album Peta & lainnya Lampiran 6. Rencana Evakuasi

PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan bagi pemangku
kepentingan baik pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota maupun
organisasi kemasyarakatan dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan
kontingensi.

Renkon sebagai sebuah dokumen yang berisi komitmen bersama para pemangku
kepentingan dalam penanggulangan bencana, maka proses & mekanisme
penyusunannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN: Perban sebagai penguat panduan ini sedang berproses. Harmonisasi
dengan Menkumham akan dilaksanakan Selasa 12/04/2021 ada VIII BAB, 24
pasal. Revisi panduan akan dilakukan seperlunya disesuaikan Perban

TERIMAKASIH

Semoga Tuhan Memberkati

Eko Teguh Paripurno

Program Studi Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta
[email protected] | +62818260162 | http://mmb.upnyk.ac.id/