Materi TOT E-Learning Penanganan Darurat

PENANGANAN
DARURAT BENCANA

Oleh : Jajat Suarjat, S.Pd, M.Si(Han),
Pusdiklat PB BNPB

CURICULUM VITAE

Nama : Jajat Suarjat
Jabatan : Widyaiswara di Pusdiklat PB – BNPB

Asal : Bandung

Unit Kerja : Pusdiklat PB – BNPB

Alamat Kantor : Ina DRTG Sentul - Bogor

No HP : 081320044066

Pelatihan Yang pernah diikuti :

1. Dasar Manajemen Bencana
2. ToT Dasar Manajemen
3. ICS Intermediate
4. ICS Advance
5. Master Trainer ICS
6. ICS For MM DIREX 2014
7. Medical Response Team ( Beijing China)
8. Diklat ToT Widyaiswara
9. Pelatihan Teknis Lapangan PB
10. Pelatihan radio komunikasi
11. Pelatihan koordinasi dan kaji cepat bencana
12. Penyusun kurikulum kebencanaan tahun 2010 – 2013
13. Perancang TTX, CPX dan FTX MM Direx 2014 (Mentawai – Padang)
14. Perancang Pelatihan Satuan Reaksi Cepat Bencana 2010 – 2013
15. Fasilitator Pelatihan TRC Meulaboh Aceh
16. Fasillitator Peningkatan Kapasitas SRC PB wilayah Barat dan Timur - 2010 -2013
17. Perancang Simulasi penanggulangan bencana di provinsi
18. Tim Penyususn Modul Koordinasi dan Kaji cepat Bencana
19. Tim Penyusun Modul Dasar Manjemen PB

Keadaan Darurat Bencana

“Suatu keadaan yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/masyarakat yang
memerlukan tindakan penanganan segera dan
memadai

(Perka BNPB 03 tahun 2016)

Status Keadaan Darurat Bencana

(PP no. 21 Tahun 2008 penjelasan ps 23 ayat 1)
Suatu keadaan yg
ditetapkan oleh

Pemerintah utk jangka
wkt tertentu atas
dasar rekomendasi

badan yg diberi tugas
utk menanggulangi
bencana

SIAGA DARURAT

TANGGAP DARURAT

TRANSISI DARURAT
KE PEMULIHAN

Status Keadaan Darurat Bencana

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi
ancaman bencana sdh mengarah pd terjadinya bencana yg
ditandai dng adanya informasi peningkatan ancaman
berdasarkan sistem peringatan dini yg diberlakukan dan
pertimbangan dampak yg akan terjadi di masyarakat
Hanya berlaku utk jenis ancaman bencana yg “slow on set”
Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman
bencana terjadi dan tlh mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika
ancaman bencana yg terjadi cenderung menurun eskalasinya
dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap
berlangsung

Penanganan Darurat Bencana adalah
serangkaian kegiatan yg dilakukan dng segera pd
keadaan darurat bencana utk mengendalikan
ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi
dampak yg ditimbulkan.

UNTUK APA STATUS KEADAAN
DARURAT BENCANA
DITETAPKAN?

DASAR PERTIMBANGAN

Upaya penanganan darurat bencana tdk akan optimal jika

dilakukan dng prosedur normal  kemudahan akses

Kemudahan akses dpt diberlakukan setelah ada penetapan status
keadaan darurat bencana ditetapkan (ps 50 UU no. 24/2007)

Pemberian bantuan DSP  didasarkan atas adanya penetapan

status keadaan darurat bencana (Perka BNPB ttg pedoman
penggunaan DSP)

Kemudahan akses :
Pengerahan sdm, peralatan dan logistik
Imigrasi, cukai, karantina dan perizinan
Pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjwban
uang dan atau barang
Penyelamatan dan komando utk memerintahkan sektor/lembaga

SANKSI MENGHAMBAT KEMUDAHAN AKSES

Setiap org yg dengan sengaja menghambat
kemudahan akses dpt dipidana penjara paling
singkat 3 thn atau paling lama 6 thn dan denda
paling sedikit 2 milyar atau denda paling banyak 4
milyar

(Pasal 77 UU No. 24 Thn 2007)

HAL-HAL POKOK PENYELENGGARAAN

Pemerintah dan Pemda menjadi
penanggungjawab dlm Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (ps 5 UU no. 24/2007)
Pemerintah  BNPB (ps 10 UU no. 24/2007)
Pemda  BPBD Provinsi dan Kab/Kota (ps 18

UU no. 24/2007)

Setiap org berkewajiban melakukan kegiatan
penanggulangan bencana (ps 27 UU no. 24 Th

2007)

Pemerintah kab/kota menjadi penyelenggara
utama upaya penanganan darurat bencana

Pemprov dan Pemerintah bertanggung jawab
melakukan pendampingan bilamana diperlukan

UPAYA PENANGANAN DARURAT
BENCANA

Pengkajian cepat  situasi dan kebutuhan
penanganan darurat
Penentuan status keadaan darurat bencana
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana
Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan
psikososial dan tempat hunian)
Perlindungan thd kelompok rentan (bayi, balita,
anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan
berkebutuhan khusus)
Pemulihan dng segera prasarana dan sarana vital

Pengendalian faktor ancaman/penyebab
bencana

KAPAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA

DILAKUKAN..???

Ketika info awal diketahui
(seblm status keadaan darurat
bencana ditetapkan)
Selama status keadaan darurat bencana
diberlakukan

FAKTA

KETIKA INFO AWAL DIKETAHUI (SEBLM STATUS KEADAAN
DARURAT BENCANA DITETAPKAN)

Pelaksana
Masyarakat/relawan, petugas lokal,
Petugas BPBD, Petugas lapangan
instansi/lembaga
Pengendalian pelaksanaan ?
Masing-masing instansi/lembaga

KEDEPAN

Pelaksana
Masyarakat/relawan, petugas lokal dan TRC PB (multi
sektor)
Pengendalian pelaksanaan

BNPB/BPBD Pusdalops PB
Pusdalops PB  pengelola data dan informasi serta

pengendali operasi penanganan darurat awal

SELAMA STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA DIBERLAKUKAN

PENYELENGGARAAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana pd saat keadaan
darurat bencana ditetapkan, dilaksanakan melalui mekanisme

sistem komando penanganan darurat bencana  SKPDB

(ps 47 PP no. 21/2008)

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
 satu kesatuan upaya terstruktur dlm satu komando yg
digunakan utk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat
secara efektif dan efisien dlm mengendalikan ancaman/
penyebab bencana dan menanggulangi dampak pd saat keadaan
darurat bencana

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diatur  Perka

BNPB no. 03/2016 (Berita Negara RI tahun 2016 no. 1777)

HAL-HAL POKOK

SKPDB di aktivasi utk penanganan darurat selama status keadaan
darurat bencana diberlakukan

Pengorganisasian dlm perangkat SKPDB disesuaikan dengan jenis
bencana dan kebutuhan penanganan darurat bencana

Mekanisme penyelenggaraan SKPDB dibedakan berdasarkan
tingkatan status keadaan darurat berencana (kab/kota, provinsi
atau nasional)  wewenang dan tanggungjawab

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana melibatkan
semua unsur ≈ BNPB/BPBD, K/L/OPD terkait, TNI, POLRI, lembaga
non pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat

PERANGKAT SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA

POS KOMANDO PDB berperan sebagai pengendali operasi
POS LAPANGAN berperan sebagai pelaksana operasi (di
lokasi bencana, tempat pengungsian dan sekitar lokasi
bencana)
POS PENDUKUNG berperan sebagai pendukung fasilitasi
masuknya bantuan kemanusiaan dari luar wilayah terdampak
bencana (di bandara, pelabuhan, area lintas batas)
POS PENDAMPING (Provinsi/Wilayah/Nasional) berperan
membantu pemenuhan sumber daya yg dibutuhkan Posko PDB
Posko PDB atau Pos Pendamping dimungkinkan membentuk Pos
Pendukung
Pos Pendukung dan Pos Pendamping hanya di aktivasi bila
diperlukan

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KAB/KOTA)

Pos Nasional
Pendamping

Nasional

Pos Pendukung
(Bantuan Internasional)

Provinsi

Pos Pendamping Provinsi

Kab/Kota

Posko PDB

Pos Pos Pendukung
Lapangan

Notes :

Pendampingan :

Komando :

STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDB

Utk status keadaan darurat bencana Kab/Kota atau Provinsi

KOMANDAN
WAKIL KOMANDAN

SEKRETARIAT BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN
BIDANG OPERASI PERENCANAAN DATA, INFORMASI INSTANSI/LEMBAGA

BIDANG OPERASI DAN HUMAS TERKAIT

BIDANG OPERASI BIDANG OPERASI

Sekretariat/Bagian/Bidang dpt dilengkapi dng Subbag/Seksi sesuai kebutuhan
Bidang operasi disesuaikan dng upaya penanganan darurat yg dilakukan
(penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan darurat,
pengendalian ancaman)

KOMANDAN
WAKIL KOMANDAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN
SEKRETARIAT PERENCANAAN DATA, INSTANSI/LEMBAGA
INFORMASI DAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN HUMAS TERKAIT
ADMINISTRASI DAN RELAWAN PENYUSUNAN
RENCANA OPERASI SUB BAGIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN PENGELOLAAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN DATA,
AKOMODASI INTERNAL INFORMASI DAN
SOSIALISASI
KOMUNIKASI

SUB BAGIAN
HUMAS DAN
PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENYELAMATAN LOGISTIK DAN PELAYANAN PEMULIHAN PERLINDUNGAN, DAN
DAN EVAKUASI PERALATAN PRASARANA DAN
SEKSI PEMULIHAN DINI
SEKSI SEKSI AIR BERSIH DAN SARANA
PENCARIAN DAN LOGISTIK SEKSI
PERTOLONGAN SANITASI SEKSI HUNIAN SEMENTARA
SEKSI PEMBERSIHAN
KORBAN PERALATAN SEKSI SEKSI
PELAYANANKESEHATAN LOKASI PERLINDUNGAN
SEKSI DAN
EVAKUASI TRANSPORTASI SEKSI SANDANG DAN SEKSI SEKSI
PANGAN PEMULIHAN PEMULIHAN DINI
SEKSI PRASARANA DAN PEREKONOMIAN
DVI SEKSI PENDIDIKAN SARANA VITAL

PENUNJUKAN KOMANDAN POSKO PDB

Kepala BNPB/BPBD sesuai kewenangannya dpt menunjuk
seorang pejabat sbg komandan PDB (ps 47 ayat 2 PP no. 21/2008)
Komandan Posko PDB Kab/Kota sekurang-kurang pjb es III,
atau perwira TNI/Polri yg di tunjuk
Komandan Posko PDB Provinsi sekurang-kurang pjb es II,
atau perwira TNI/Polri yg di tunjuk
Komandan Posko Nasional PDB sekurang-kurang pjb es I,
atau perwira tinggi TNI/Polri yg di tunjuk
Prioritas yg tlh memiliki sertifikat kompetensi dari LSP PB

STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PDB

KOORDINATOR
WAKIL KOORDINATOR

SEKRETARIAT

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

Sekretariat dpt dilengkapi Sub
bag sesuai kebutuhan
Seksi-seksi disesuaikan dng upaya
penanganan darurat yg dilakukan

STRUKTUR ORGANISASI POS PENDUKUNG PDB

Pos Pendukung PDB (Membantu Akses Masuknya Bantuan Dalam Negeri)

KOORDINATOR
SEKRETARIAT

BIDANG LOGISTIK BIDANG SUMBER BIDANG
DAN PERALATAN DAYA MANUSIA DAN TRANSPORTASI

SATUAN SATWA

Pos Pendukung PDB (Membantu Akses Masuknya Bantuan Dalam Negeri dan Internasional)

KOORDINATOR

SEKRETARIAT

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KARANTINA IMIGRASI BEA DAN PERIJINAN LOGISTIK DAN SUMBER DAYA TRANSPORTASI
BANTUAN PERALATAN MANUSIA DAN
CUKAI BERSUMBER DARI SATUAN SATWA
MILITER/
KEPOLISIAN ASING

STRUKTUR ORGANISASI POS PENDAMPING PDB

KOORDINATOR
WAKIL KOORDINATOR

SEKRETARIAT BAGIAN PERWAKILAN
DATA, INFORMASI INSTANSI/LEMBAGA

DAN HUMAS TERKAIT

BIDANG OPERASI

BIDANG OPERASI
BIDANG OPERASI

Sekretariat/Bagian/bidang dpt dilengkapi dng Subbag/Seksi sesuai
kebutuhan
Bidang operasi disesuaikan dng upaya penanganan darurat yg dilakukan
(penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan darurat,
pengendalian ancaman)
Pos Pendamping Wilayah di bawah kendali Posko Nasional PDB/Pos
Pendamping PDB Nasional
1 Pos Pendamping Wilayah dpt mancakup 1 provinsi atau lebih

ALUR PROSES Rencana
PENANGANAN DARURAT BENCANA Kontinjensi

Info Awal

Pengkajian Cepat

Tdk Darurat/Keadaan Darurat Bencana Keadaan Darurat Bencana
(Tdk perlu Penetapan
Status) Penetapan Status
Keadaan Darurat Bencana

Aktivasi Sistem Komando

Rencana Operasi

Pelaksanaan Penanganan
Darurat Bencana

Pengakhiran Penanganan
Darurat Bencana

TERIMA KASIH