JUKNIS ALUR PROSES ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN SATPOLPP

1 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : JUKNIS/ /IV/2023/SATPOL.PP TANGGAL : PANDEGLANG, APRIL 2023 e-Book PETUNJUK TEKNIS ALUR PROSES ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Yusuf Martadilaga No. 53 Pandeglang - 402212 E-mail : satpolpp0303@gmail.com FAISAL HAIDIR, SE P E NA T A L A P O R A N K EUANG AN

1 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG PETUNJUK TEKNIS ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅: ̅̅̅̅̅̅̅/̅ ̅̅−̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅/̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/̅̅ ̅̅̅/̅̅̅̅̅̅̅̅ TENTANG ALUR PROSES ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelola keuangan mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sampai kepada Pelaksana Administrasi harus memahami aturan mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan anggaran, tata cara pengajuan pembayaran dana APBD, tata cara pelaporan, tata cara pembukuan, tata cara penghitungan pajak, dan jasa, dan tata cara surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. Pada saat ini anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang tahun 2023 mencapai Rp. 6.041.721.647,00. Penyusunan Petunjuk Teknis Alur Proses Administrasi Pengelolaan Keuangan ini disusun sebagai acuan bagi para pengelola keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan program agar tercapai tertib administrasi keuangan. Untuk itu diharapkan dengan adanya penyusunan Petunjuk Teknis Alur Proses Administrasi Pengelolaan Keuangan ini pelaksanaan anggaran dapat terlaksana secara terkoordinir dan terarah, sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan serta menekan sekecil mungkin penyimpangan.

2 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Petunjuk teknis alur proses administrasi pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan para pelaksana administrasi di setiap kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang. b. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Alur Proses Administrasi Pengelolaan Keuangan bertujuan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang untuk: - Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan pembayaran dana APBD; - Memberi pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; - Memberi pemahaman mengenai administrasi pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; - Memberi pemahaman mengenai mekanisme atau prosedur pengajuan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran; - Memberi pemahaman dan petunjuk tata cara pembukuan dan pelaporan, pelaporan SPJ serta penghitungan pajak; 3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4010); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Daerah Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 6); i. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023; 4. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup: a. Petunjuk Teknis Pengajuan Uang Persediaan (UP), b. Petunjuk Teknis Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP), c. Petunjuk Teknis Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP), d. Petunjuk Teknis Pengajuan Langsung (LS).

4 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB II KETENTUAN UMUM 1. Ketentuan Umum Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: 1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya, 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran, dan 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA /KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi. g. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. h. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan

5 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. i. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD. j. Dalam proses belanja menggunakan UP/GU/TU, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa melalui transaksi tunai dan Non Tunai. k. Transaksi Non Tunai bisa dilakukan dengan menggunakan Cash Management Sistem dan Kartu Kredit Pemerintah. l. Transaksi non tunai untuk belanja perjalanan dinas dilakukan melalui pegawai yang ditugaskan. m. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam NPD yang diajukan oleh PPTK. n. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara, Pengeluaran Pembantu. o. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa: 1) Bentuk kontrak terdiri dari atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surkat perjajian dan surat pesanan. 2) Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 4) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5) Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 6) Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui Epurchasing. p. Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa malalui sistem toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan maka: 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2) Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dentuk kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu minta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa: a) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan Kontrak, b) Materai, c) Cap Penyedia, d) Tanda Tangan Penyedia. 3) Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui took daring/retail online, Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar mebunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Karti Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). q. Selain bukti transaksi diatas, kelengkapan untuk belanja-belanja dibawah ini adalah sebagai berikut: 1) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air) dilengkapi dengan: a) Bukti tagihan daya dan jasa, dan b) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT. PLN, PT. Telkom, PDAM dll), 2) Pembayaran belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan: a) Surat perintah tugas, b) Surat perintah perjalanan dinas (SPPD), c) Bukti tiket dan boarding pass untuk moda transportasi pesawat terbang/kereta api, d) daftar penerima pembayaran belanja perjalanan dinas, dan

7 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 e) Laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangi oleh pelaksana perjalanan dinas. 3) Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat dilengkapi dengan: a) Surat undangan rapat/kegiatan; b) Notulen rapat/laporan hasil kegiatan, dan c) Daftar hadir peserta; 4) Pembayaran Belanja BBM/Pelumas dilengkapi dengan: a) Bukti pembelian BBM; b) Daftar penggunaan BBM dengan mencantumkan jenis kendaraan/alat angkutan yang digunakan dan tanda nomor kendaraan /alat angkutan lainnya; 5) Pembayaran lembur non pns dilengkapi dengan daftar nominative pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PA/KPA, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, surat perintah kerja lembur dan daftar hadir kerja lembur dan perhitungan pembayaran pajak yang dituangkan dalam Surat Setoran Pajak PPh 21. 2. Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan adalah pejabat Pengelola Keuangan yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pengelola Keuangan terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut: a. Pengguna Anggaran 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: a) menyusun RKA-SKPD; b) menyusun DPA-SKPD dan Perubahan DPA; c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas

8 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 anggaran yang telah ditetapkan; h) menandatangani SPM; i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l) menetapkan Koordinator PPTK, PPTK dan PjPK-SKPD; m)menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: a) menyusun anggaran kas SKPD; b) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; c) menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); d) menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; e) menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan f) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi: a) menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b) Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); c) Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; d) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan e) menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

9 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. 6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: . a) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; b) hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap; dan d) kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: a) perjanjian atau perikatan; b) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap; dan d) piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 9. Pengguna Anggaran selaku PPK memiliki tugas: a) menyusun perencanaan pengadaan; b) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; c) menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); d) menetapkan rancangan kontrak; e) menetapkan HPS; f) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; g) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; h) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah); i) mengendalikan Kontrak; j) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

10 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 k) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; l) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m)menilai kinerja Penyedia; n) menetapkan tim pendukung; o) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan p) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 10. PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 12. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1. PA/KPA dalam melaksanakan sub kegiatan menetapkan pejabat pada Unit SKPD selaku PPTK. 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: a) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Unit SKPD, b) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan; dan c) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Sub kegiatan Unit, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. d) menyusun perencanaan pengadaan; e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; f) menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); g) menetapkan rancangan kontrak; h) menetapkan HPS; i) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, j) mengusulkan perubahan jadwai kegiatan; k) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

11 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); l) mengendalikan Kontrak; m)menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; n) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; o) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan p) menilai kinerja Penyedia. 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. 5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan meliputi: a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan; b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 6. Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA. 7. Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA. 8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. 9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di Unit SKPD. 10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai kriteria. 11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di SKPD. 12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan merupakan pejabat structural /pejabat fungsional di SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 14. Penetapan PPTK dengan kriteria sebagai berikut

12 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 a) pangkat minimal setara golongan III/a; b) masa kerja minimal 2 tahun; c) pendidikan minimal Diploma III; dan d) memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. f) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PjPK) 1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PjPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 2. Pada SKPKD, PjPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PjPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD. 4. PjPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. 5. PjPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, b) menyiapkan SPM, c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan e) menyusun laporan keuangan SKPD. 6. Verifikasi oleh PjPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya, b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan, dan c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PjPK SKPD

13 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD. g) Bendahara Pengeluaran 1. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Bupati, 2. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD, 3. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS, b) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, c) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, d) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, f) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, dan g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati, b) memeriksa kas secara periodik, c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank, d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal, e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal, f) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD, dan g) melakukan rekonsiliasi pajak penghasilan dan pajak penjualan dengan KPP dan KPPN.

14 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 1. Persiapan Sebelum pelaksanaan APBD ada beberapa hal yang harus dipersiapkan diantaranya: a. SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, pengajuan usulan dibuat sebelum tahun anggaran berkenaan dibuat. b. SK Koordinator PPTK, PPTK, dibuat sebelum tahun anggaran berkenaan. c. SK Koordinator PjPK, dibuat sebelum tahun anggaran berkenaan. d. Proses Pengajuan Uang Persediaan (UP) dilakukan apabila telah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang diterbitkan PPKD. 2. Pelaksanaan A. Permintaan Pembayaran Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PA melalui PjPK Unit SKPD. SPP terdiri dari: SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS. a. Uang Persedian (UP) 1. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada PA melalui PPK SKPD setiap awal tahun anggaran. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Besaran Uang Persediaan diatur 1/12 x (jumlah pagu belanja langsung setelah dikurangi belanja LS). UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal; Formulasi UP: - Pagu s/d 15M = 1/12 x (jml pagu BL:-LS) maksimal UP Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

15 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Pagu diatas 15M s/d 30M = 1/18 x (jml pagu BL-LS) maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) - Pagu diatas 30M s/d 50M = 1/24 x (jml pagu BL-LS) maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) - Pagu diatas 50M = 1/30 x (jml pagu BL-LS) maksimal Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). 2. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-UP, selain dari dokumen SPP-UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: - Salinan SPD; - Salinan DPA atau RKA apabila APBD belum ditetapkan; - Salinan Keputusan PA, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; - Surat Pernyataan PA; dan - Lampiran lain yang diperlukan. Uang Persediaan (UP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Tujuh Puluh Juta Rupiah). b. Ganti Uang (GU) Persediaan 1. Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) apabila sudah dipertanggungjawabkan sebesar 75%; 2. Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan: a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait. b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPPGU. 3. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-GU, selain dari dokumen SPP-GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: - Salinan SPD; - Surat Pernyataan PA; - Surat pengesahan pertanggungjawaban Uang Persediaan;

16 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); - Lampiran lain yang diperlukan. c. Tambahan Uang Persediaan (TU) 1. Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang diajukan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersediri; 2. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk: a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran. 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran. Contoh format terlampir; 4. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-TU, SPP-TU tidak diperkenankan mendahului tanggal surat persetujuan besaran TU dari PPKD. Selain dari dokumen SPP-TU itu sendiri, lampiran lainnya adalah : a) Salinan SPD; b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; c) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU; d) Surat persetujuan besaran TU dari PPKD; e) Lampiran lain yang diperlukan. d. Langsung (LS) SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi: 1. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan; a) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai

17 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 kewenangan; b) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi: - gaji induk, - gaji susulan, - kekurangan gaji, - gaji terusan, - SK CPNS, - SK PNS, - SK kenaikan pangkat, - SK jabatan, - kenaikan gaji berkala, - surat pernyataan pelantikan, - surat pernyataan melaksanakan tugas, - daftar keluarga (KP4), - fotokopi surat nikah, - fotokopi akte kelahiran, - surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji, - surat keterangan masih sekolah/kuliah, - surat pindah, - surat kematian, - PPh Pasal 21/id-Billing, Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya. 2. SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa. Dokumen untuk SPP-LS barang/jasa terdiri dari: a) Salinan SPD; b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; c) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas : - Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; - Berita acara penyelesaian pekerjaan; - Berita acara serah terima barang/jasa. Untuk pengadaan barang berita acara serah terima barang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan, Pengguna Anggaran, PPTK serta penyimpan barang;

18 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Berita acara pembayaran; - Kwitansi bermaterai cukup, nota/faktur/invoice yang ditandatangani pihak ketiga, PPTK, Bendahara Pengeluaran serta disetujui oleh PA/KPA; - e-faktur pajak (PPN) yang telah ditandatangani wajib pajak atau wajib pungut; - Foto copy NPWP Pihak Ketiga; - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank (asli/legalisir); - Referensi Bank yang masih berlaku; - Foto copy Giro/Tabungan/Rekening Koran pihak ketiga; - Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak; - ketiga/rekanan serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; - Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. B. Perintah Membayar Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PjPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. - PjPK-SKPD/PjPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu. - Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PjPKSKPD/PjPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran. - Jenis SPM terdiri atas: SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS Gaji dan Tunjangan,

19 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa, SPM-LS Pihak ketiga lainnya. - PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. - Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara/tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - PjPK-SKPD/PjPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM. a. Perintah Membayar UP 1. Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PjPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati. 2. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PjPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 3. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA, dan - Surat Pernyataan Verifikasi PjPK-SKPD. b. Perintah Membayar GU 1. PjPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut: - Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran, - Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan, - Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait, - Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 2. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PjPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan

20 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPPGU. 3. Dalam hai hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PjPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 4. Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA, dan - Surat Pernyataan Verifikasi PjPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. c. Perintah Membayar TU 1. Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PjPK-SKPD/PjPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: - Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran, - Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan, - Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU. 2. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PjPK-SKPD/PjPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 3. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PjPKSKPD/PjPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 4. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, dan - Surat Pernyataan Verifikasi PjPK-SKPD /PjPK Unit SKPD yang dilampiri

21 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 checklist kelengkapan dokumen. d. Perintah Membayar LS 1. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PjPK-SKPD/PjPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: - Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran, - Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan, - Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di system, - Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung, - Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya. 2. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PjPK-SKPD/PjPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 3. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PjPKSKPD/PjPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA. 4. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, dan - Surat Pernyataan Verifikasi PjPK-SKPD/PjPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 5. Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

22 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 C. Belanja Tanpa Uang Panjar 1. Ketentuan pelaksanaan belanja tanpa uang panjar: a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa. b. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil. c. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD. d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan. e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu. f. Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi. g. Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara non tunai. h. Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa. i. Pegawai yang ditugaskan menyerahkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. j. Berdasarkan SPT dan SPPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menghitung besaran nominal Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan satuan harga yang berlaku. k. Besaran nominal Belanja Perjalanan Dinas dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pegawai yang ditugaskan dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. l. Berdasarkan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pemindahbukuan ke rekening Pegawai yang bertugas. m. Pegawai yang bertugas wajib menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas.

23 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 n. Apabila berdasarkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas terdapat sisa biaya perjalanan dinas dikembalikan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. o. Apabila berdasarkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas terdapat kekurangan biaya perjalanan dinas bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu membayarkan kekurangan biaya kepada pegawai yang bertugas. 2. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran a) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: - Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran. - Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan. - Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD. - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. b) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. c) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.

24 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN 1. Tahapan Pertanggungjawaban Anggaran Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan: a. Pencatatan dan pengarsipan; 1. PPTK agar membuat rincian pembayaran non tunai dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar dapat segera memproses pembayaran; 2. PPTK agar melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap transaksi, melaksanakan pengendalian anggaran, dan pemungutan/penyetoran pajak, masing masing sesuai lingkup kegiatannya; 3. Surat Pertanggungjawaban cukup 1 rangkap, setelah di verifikasi, diinput dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran agar dapat di copy¸dan diserahkan 2 rangkap ke bag Keuangan (asli dan photocopy @1 rangkap) dengan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Copyan SP2D; 4. PPTK agar mengarsipkan SP2D kegiatannya; 5. Melaksanakan rekapitulasi belanja baik UP, TU, GU maupun LS sesuai kegiatannya masing-masing. 6. PPTK harus memiliki arsip SPJ keuangan seluruh transaksi baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh pemborong/pihak ketiga sebagai penyedia/penyelenggara acara rapat atau even tertentu, serta laporan baik fisik maupun administrasi yang menjadi tanggungjawabnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak/SPK atau perjanjian lainnya yang telah disepakati bersama dengan mitranya; 7. PPTK agar melakukan rekonsiliasi realisasi belanja setiap bulannya maksimal tanggal 5 dengan petugas Akuntansi subbag Keuangan. b. Mekanisme Pertanggungjawaban (SPJ GU/TU) dan kelengkapannya 1. Pertanggungjawaban atas uang muka kegiatan (GU/TU) paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan uang muka/uang panjar kegiatan; 2. Dokumen SPJ yang diserahkan memuat: - Dokumen Pertanggungjawaban asli - Dilampiri dengan routring

25 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Dilampiri dengan buku kas umum kegiatan - Dilampiri kendali anggaran kegiatan perkode rekening - Dilampiri Rekapitulasi SPPD - Dilampiri Rincian Biaya Perjalanan Dinas - Bukti transfer - E- Billing 5 rangkap - Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang menerangkan bahwa PPTK bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran. 3. Dokumen SPJ diserahkan kepada verifikatur masing-masing kegiatan; 4. Apabila dalam verifikasi SPJ terdapat kesalahan kekurangan agar segera diselesaikan maksimal pada hari berkenaan. Apabila perbaikan belum bisa dipenuhi SPJ tersebut akan dikembalikan kepada PPTK; 5. Seluruh SPJ Keuangan atau dokumen yang berkaitan dengan keuangan yang akan disahkan oleh Pengguna Anggaran, terlebih dahulu harus diparaf atau ditandatangani oleh Kordinator PPTK dan PPTK; 6. Setiap alat bukti pembayaran (kwitansi) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Pihak Ketiga dan Bendahara Pengeluaran (pada bagian muka), juga ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh Koordinator PPTK (pada bagian belakang), serta distempel perusahaan dan stempel Dinas; 7. Setiap Surat Perintah Tugas, Visum SPPD, LHP Perjalanan Dinas sudah harus ditandatangani dan bernomor; 8. SPJ keuangan dianggap rampung/definitif, setelah disahkan Pengguna Anggaran dan telah tercatat dalam BKU Bendahara Pengeluaran Dispar; 9. Penomoran Surat Perintah (SP) agar dicantumkan Nomor Kode Kegiatan. Contoh : No. Urut/Kode Kegiatan/SP.Par/Bulan/Tahun; 10. Uang Muka GU yang tidak terserap atau di SPJ kan agar segera dikembalikan kepada Bendahara setelah proses verifikasi selesai; 11. Uang Muka TU yang tidak diserap agar segera disetorkan kepada Kasda (berupa STS), dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bendahara/Verifikatur SPJ; 12. Keterlambatan pertanggungjawaban keuangan akan diingatkan dengan Surat Teguran dari Pengguna Anggaran. 2. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (Spj)

26 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 a. Belanja Pegawai Seluruh belanja pegawai dibayarkan secara non tunai dengan mekanisme transfer dari Rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening penerima. Setiap kegiatan agar membuat SK Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Internal dan dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Jasa narasumber dapat diberikan dengan ketentuan: 1. Paling banyak 4 ( empat ) orang; 2. Berasal dari OPD/Biro penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar OPD/Biro penyelenggara, paling banyak 2 ( dua ) orang; 3. Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan paling banyak 2 ( dua ) orang; 4. Belanja Jasa Narasumber Internal dapat dibayarkan paling banyak : - 40 kali pertahun untuk esselon II; - 24 kali pertahun untuk esselon III; - Esselon 4 tidak diperbolehkan menjadi narasumber kecuali untuk tugas mewakili esselon di atasnya. b. Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja barang dan jasa dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dari RKUD ke Rekening Penyedia Barang dan Jasa atau Transfer dari Rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening Penyedia Barang/Jasa. - Untuk nilai transaksi sampai dengan Rp. 1.500.000,- dapat dibayarkan secara tunai, termasuk uang saku dan Narasumber di luar ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang; - Untuk nilai transaksi diatas Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 50.000.000,- dibayarkan melalui mekanisme LS RKUD dan transfer Bendahara (mengenai hal ini agar setiap pengajuan dana dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran). Termasuk di dalamnya untuk pembayaran uang perjalanan dinas (SPPD) langsung ke rekening pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas atau kepada Penyedia Jasa.

27 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 1. Belanja Jasa Narasumber/ Pembahas: a. Standar Harga Satuan Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain di luar ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. Dengan susunan tarif sebagai berikut: No Uraian Satuan Tarif 1 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya OJ 1.700.000,- 2 Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ 1.400.000,- 3 Pejabat Eselon I /yang disetarakan OJ 1.200.000,- 4 Pejabat Eselon II /yang disetarakan OJ 1.000.000,- 5 Pejabat Eselon III ke bawah yang Disetarakan OJ 900.000,- b. Kelengkapan SPJ Belanja Jasa Narasumber/ Pembahas - Tanda Bukti Pengeluaran Kas; - Daftar hadir; - Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan atau bukti - transfer; - 27 - Surat permintaan tenaga ahli/Narasumber/Instruktur dari - Kepala SKPD; - Surat tugas/jawaban dari instansi yang mengirimkan; - Salinan materi/makalah yang disampaikan; - Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai - ketentuan peraturan perpajakan berlaku;

28 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Honor Narasumber/Instruktur hanya dapat diberikan kepada - Narasumber/Instruktur dari instansi/SKPD lain. 2. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati a. Standar Harga Satuan Jasa Tenaga Perhubungan adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas perhubungan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan. Jasa Pengawalan Bupati/Wakil Bupati adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian Resort Pandeglang yang melaksanakan tugas pengawalan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan tarif maksimal sebagai berikut: No Uraian Satuan Tarif 1 Jasa Tenaga Perhubungan OK 100.000,- 2 Jasa Pengawalan Bupati/Wakil Bupati OB 1.500.000,- 3 Petugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/Gatur Lalin OK 150.000,- b. Kelengkapan SPJ Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati: - SK Tim Pamwal; - Bukti potong pajak (e-billing); - SPT (Surat Perintah Tugas) unsur Kepolisian Resort Pandeglang; - SPT (Surat Perintah Tugas) unsur Satuan Polisi Pamong Praja; - Daftar nominatif; - Tanda terima uang; - Laporan kegiatan; - Dokumentasi. 3. Belanja Uang Pengganti Transport dan Uang Saku Non Pegawai: a. Standar Harga Satuan Satuan Belanja Uang Pengganti Transport digunakan untuk peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non

29 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Satuan Belanja Uang Saku Peserta Non Pegawai adalah satuan belanja yang diperuntukan bagi peserta peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, diseminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah. Dengan tarif sebagai berikut: No Uraian Satuan Tarif 1 Uang Pengganti Transportasi Peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya. OK 100.000,- 2 Uang Saku Peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, desiminsi, seminar, bintek, workshop, dan sejenisnya OK 50.000,- b. Kelangkapan SPJ Belanja Uang Pengganti Transport dan Uang Saku Non Pegawai: - Tanda terima uang; - Daftar hadir; - Bukti potong pajak (e-billing); - Surat undangan. 4. Belanja Bahan Pakai Habis ( ATK, Perlengkapan Peserta, dsb): - Kwitansi pembayaran dari toko (bermaterai); - Nota Rincian barang yang dibeli yang sudah ditandatangani oleh penerima; - Bukti Transfer; - Kewajiban Pajak / e-billing toko ybs; - Tanda terima bila diberikan kepada peserta; - Berita acara serah terima barang/persediaan (format terlampir);

30 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Melampirkan lembar validasi input data melalui aplikasi Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah dan Sistem Informasi Aplikasi Persediaan oleh Pengurus Barang OPD. 5. Belanja Dokumentasi: - Kwitansi pembayaran dari toko (bermaterai cukup,tanda tangan dan stempel/cap ybs); - Nota Rincian barang yang dibeli yang sudah ditandatangani oleh penerima; - Kewajiban Pajak / e-billing toko ybs; - Bukti fisik dokumentasi (foto/album/CD); - Berita acara serah terima barang/persediaan (format terlampir). 6. Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan: a. Standar Harga Satuan Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat, jamuan tamu, penambah daya tahan tubuh, makanan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas. Dengan tarif sebagai berikut: No Uraian Satuan Makan Snack 1 Aktivitas Lapangan Orang/Kali 54.000,- 19.000,- 2 Nasi Tumpeng Setingkat Bupati/Wk Bupati/DPRD Paket 1.000.000,- 3 Nasi Tumpeng Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Paket 700.000,- b. Kelengkapan SPJ makan dan minum aktivitas lapangan: - Kwitansi pembayaran dari toko; - Nota rincian barang yang dibeli; - NPWPD Pihak ke 3; - Surat izin usaha pihak ke 3; - Kewajiban pajak/ e-billing toko ybs; - Surat Perintah Tugas (SPT); - Daftar Hadir;

31 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Notulensi; - Surat pemesanan - Laporan kegiatan; - Dokumentasi. 7. Belanja Perjalanan Dinas: Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula; a. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang. No. Lokasi Esselon II Esselon III ke bawah dan Non ASN Uang Representasi Uang Transportasi Uang Harian Uang Transportsasi Uang Harian Non Diklat Diklat Non Diklat Diklat 1 Wilayah Pelayanan I 75.000,- 150.000,- 150.000,- 110.000,- 100.000,- 150.000,- 110.000,- 2 Wilayah Pelayanan II 75.000,- 400.000,- 150.000,- 110.000,- 300.000,- 150.000,- 110.000,- 3 Wilayah Pelayanan III 75.000,- 700.000,- 150.000,- 110.000,- 500.000,- 150.000,- 110.000,- No. Wilayah Pelayanan I Wilayah Pelayanan II Wilayah Pelayanan III 1 Mandalawangi Carita Sumur 2 Cipeucang Patia Cikeusik 3 Mekarjaya Labuan Cimanggu 4 Cimanuk Pegelaran Cibitung 5 Koroncong Picung Cibaliung 6 Banjar Pulosari Ciegulis 7 Kaduhejo Cikedal Angsana 8 Cadasari Bojong Sobang 9 Karangtanjung Menes Sindangresmi 10 Majasari Jiput Sukaresmi 11 Pandeglang Cisata Munjul 12 Saketi Panimbang

32 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 b. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kabupaten Pandeglang. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah. No. Lokasi Esselon II Esselon III ke bawah dan Non ASN Uang Representasi Uang Transportasi Uang Harian Uang Transports asi Uang Harian Non Diklat Diklat Non Diklat Diklat 1 Kab. Lebak 150.000,- 300.000,- 370.000,- 110.000,- 200.000,- 370.000,- 110.000,- 2 Kota/Kab. Serang 150.000,- 300.000,- 370.000,- 110.000,- 200.000,- 370.000,- 110.000,- 3 Kota Cilegon 150.000,- 600.000,- 370.000,- 110.000,- 500.000,- 370.000,- 110.000,- 4 Kab. Tangerang 150.000,- 900.000,- 370.000,- 110.000,- 700.000,- 370.000,- 110.000,- 5 Kota Tangerang 150.000,- 1.000.000,- 370.000,- 110.000,- 800.000,- 370.000,- 110.000,- 6 Kota Tangerang Selatan 150.000,- 1.100.000,- 370.000,- 110.000,- 900.000,- 370.000,- 110.000,- Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah. No. Lokasi Esselon II Esselon III ke bawah dan Non ASN Uang Representasi Uang Transportasi Uang Harian Uang Transportsasi Uang Harian Non Diklat Diklat Non Diklat Diklat 1 Jawa Barat 150.000,- 2.000.000,- 430.000,- 130.000, - 1.700.000,- 430.000,- 130.000,- 2 DKI Jakarta 150.000,- 1.200.000,- 530.000,- 160.000, - 1.000.000,- 530.000,- 160.000,- 3 Luar DKI & Jawa Barat 150.000,- At Cost At Cost c. Kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban (SPJ) antara lain sebagai berikut: - SPT; - Visum; - Laporan Hasil Perjalanan Dinas; - Surat Perintah Bayar; - Rincian Perjalanan Dinas; - Kuitansi/Tanda Terima Uang harian (Lumpsum); - Struk BBM, print out dari SPBU (bukan nota tulis tangan/distempel); - Struk Tol; - Struk Parkir;

33 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Kuitansi Sewa Kendaraan; - Nota Sewa Kendaraan; - Kuitansi Sewa Penginapan; - Nota Sewa Penginapan; - Surat pernyataan pengeluaran riil apabila tidak dapat menggunakan buktibukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan mengetahui/menyetujui KPA/PA; - Surat undangan untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan; - Undangan boleh dihadiri maksimal 2 orang kecuali tercantum didalam surat undangan jumlah peserta yang harus hadir; - Format LHP, Format Rincian Perjalanan Dinas dan Format Surat Pernyataan Pengeluaran Riil terlampir; - Perjalanan dinas atas undangan pihak lain yang telah disediakan tempat penginapan, makanan dan minumannya dapat diberikan uang harian dan biaya transportasi; - Untuk perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan moda transportasi pesawat/kapal laut/kereta api disertakan nota dan kuitansi sewa kendaraan s.d bandara/stasiun/pelabuhan, tiket moda transportasi, boarding pass, airport tax, biaya kelebihan bagasi; - Pejabat Struktural yang mendapatkan fasilitas Kendaraan Jabatan/Operasional tidak diperkenankan menyewa kendaraan; - Jika kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan karena sesuatu hal, maka harus menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan; 8. Belanja Pemeliharaan a. Satuan Belanja Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri. Satuan belanja pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki

34 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: - gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau - gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri, diantaranya: Uraian Satuan Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor Banten m² 202.000,- 144.000,- 11.000,- b. Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Satuan belanja pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut, dimana satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: - kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau - pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, diantaranya:

35 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 a) Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Uraian Satuan Tarif (Rp) Bupati/Wakil /Ketua DPRD Unit/Tahun 41.900.000,- Anggota DPRD Unit/Tahun 41.000.000,- Pejabat Eselon II Unit/Tahun 38.410.000,- b) Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Uraian Satuan Roda Empat Double Gardan Roda Dua Banten Unit/Tahun 33.410.000,- 36.090.000,- 3.580.000,- c) Satuan Belanja Pemeliharaan Operasional l Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat Uraian Satuan Tarif (Rp) Operasional dalam Lingkungan Kantor Unit/Tahun 9.750.000,- Roda 6 Unit/Tahun 37.110.000,- Speed Boat Unit/Tahun 20.240.000,- c. Satuan Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor. Satuan belanja pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor, diantaranya: Uraian Satuan Tarif (Rp) Personal Computer/Notebook Unit/Tahun 730.000,- Printer Unit/Tahun 690.000,- AC Split Unit/Tahun 610.000,- Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Unit/Tahun 7.190.000,- Infocus Unit/Tahun 2.000.000,- Personal Komputer Unit/Tahun 1.500.000,- Netbook Unit/Tahun 800.000,-

36 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 3. Ketentuan Kwitansi Dan Dukomen Administrasi Keuangan Lainnya a. Kwitansi Swakelola dari pedagang/toko sbb: - Tanggal Kwitansi oleh mitra/pedagang; - Cap dari mitra/pedagang; - Tanda tangan penerima uang & nama terang; - Bermaterai cukup (Rp. 5.000.000 ke atas materi 10.000); - Tidak boleh terdapat coretan/hapusan; - Nilai angka harus sesuai dengan huruf; - Nota rincian barang, ditanda tangani, cap oleh penyedia barang serta ditandatangani oleh penerima; - Cantumkan Kode Rekening Beban Anggaran DPA pada kwitansi; - Pada bagian belakang kwitansi ditandatangani oleh PPTK dan Koordinator PPTK. b. Kwitansi LS definitif, harus tertulis rujukan uraian belanja, nama dan Status jabatan penerima uang, nilai nominal harus sesuai dengan huruf, tidak boleh terdapat coretan, tanggal nomor kwitansi, NPWP, Rekening Bank, serta ditanda tangani Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran dan PPTK pada halaman belakang serta kode rek anggaran. c. Materi dokumen yang terkait dengan SPJ keuangan yang lembar/halaman lebih dari satu setiap lembar/halaman tersebut harus diparaf oleh yang menandatanganinya Dokumen : - Surat Keputusan - Surat Perintah Tugas - Surat Perintah Kerja - Dokumen Kontrak - Surat Perintah Mulai Kerja - Surat Perjanjian Kerjasama - Nota Kesepahaman (MoU) - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Serah Terima - Berita Acara Pembayaran d. Dalam rangka kerjasama/kemitraan harus dituangkan kedalam surat perjanjian kerjasama secara rinci, lengkap dan mengikat.

37 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 Batas Waktu Penyerahan SPJ Adapun batas waktu penyerahan SPJ adalah sebagai berikut: a. Untuk SPJ GU maksimal 2 minggu pencairan Uang Panjar/Uang Muka Kegiatan; b. Untuk SPJ TU Paling Lambat 2 minggu Setelah Pencairan SP2D. Pembukuan dan Pelaporan Setiap kegiatan harus memiliki pembukuan atas pembelanjaan anggaran kegiatan tersendiri minimal: a. Buku Kas Umum Kegiatan b. Kartu Kendali Anggaran per Kode Rekening c. Kartu Kendali Anggaran pertolok ukur d. Daftar Pembelian asset lancar dan tidak lancar.

38 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Macam-macam pajak yang digunakan dalam urusan sehari-hari: 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, terdiri dari: - Honorarium PNS Gol IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% - Honorarium PNS Gol III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% - Honorarium Pegawai Honorer tidak dikenakan Pajak, kecuali untuk penerimaan insentif dan diluar Gaji dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% - Bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif +20% 2. Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh : - BendaharawanPemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah barang dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan; - Pembelian diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPn 10 %, diatas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN 10 % dan PPh 22 sebesar 1.5 %; - Apabila rekanan tidak memiliki NPWP tarif dikenakan 100 % lebih tinggi; - Badan-badan tertentu, baik badan Pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dikecualikan Dari Pemungutan Pph Passl 22: - Pembayaran Atas Penyerahan Barang Yang Jumlahnya Paling Banyak Rp. 2.000.000,- Dan Tidak Merupakan Pembayaran Yang Terpecah-Pecah Dilakukan Otomatis Tanpa SKB; - Pembayaran Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak, Listrik, Gas, Air Minum/Pdam, Dan Benda Benda Pos Dilakukan Otomatis Tanpa SKB; - Pembayaran Untuk Pembelian Barang Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bos;

39 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Pembayaran Atas Penyerahan Barang Sehubungan Dengan Pekerjaan Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah / Pinjaman Luar Negeri Contoh : - Pengadaan barang Rp. 1.000.000,00 keatas dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1.5% dan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. - Pembelian ATK keperluan Kantor sebesar Rp. 2.600.000,00 (sudah termasuk pajak PPN dan PPh) Cara perhitungannya: Untuk mengetahui berapa jumlah PPh yang wajib dipungut/dipotong maka harus mengetahui nilai PPn terlebih dahulu. a) Menghitung DPP dulu Jumlah pembelian x 100/110 Rp. 2.600.000,00 x 100/110 = Rp. 2.363.636,00 b) Menghitung PPN Rumus PPN = Nilai Pembelian : 11 Rp. 2.600.000,- : 11 = Rp. 236,636,00,- c) menghitung PPh 22 (Nilai pembelian - PPN) x tarif PPh 22 Rp. 2.600.000,- x 1.5% = Rp. 35.454,00,- Jika tidak memiliki NPWP maka + Rp. 35.455 x 2 = 70.910,-. 3. Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, seperti: - Hadiah/Penghargaan selain PPh 21 : 15% - Imbalan Modal : 15% - Sewa selain tanah/bangunan : 2% - Jasa Lainnya : 2%

40 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 Untuk sewa kendaraan yang dibebankan pada kode rekening perjalanan dinas tidak dipungut pajak. JENIS JASA LAIN YANG TERKENA PPH PASAL 23 Tarif PPh Pasal 23 1. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, 2. Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering 2% Contoh: Pembelian makan minum di RM. Minang sebesar Rp. 2.300.000,-. Cara penghitungannya: Untuk mengetahui berapa jumlah PPh yang wajib dipungut/dipotong maka Rumus PPh 23 = Nilai x tarif PPh 23 Rp. 2.300.000,- x 2 % = Rp. 46.000,-. Jika tidak memiliki NPWP maka = Rp. 46.000,- x 2 = 92.000,-4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut: a. Sewa Tanah/Bangunan tarif 10%; b. Penghasilan Tanah/Bangunan tarif 5%; c. Kontruksi (Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan) Tarif Berdasarkan Kualifikasi; d. Hadiah Undian tarif 25%. 4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang tertentu yang termasuk dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

41 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat berharga. Cara Penghitungan PPN adalah: Contoh Rumus PPN = Nilai pembelian : 11 Contoh kasus 1: Pembelian ATK di Toko Andhika sebesar Rp. 1.000.000,- maka PPN = Rp. 1.000.000,- :11 PPN = Rp. 90,909;- Contoh kasus 2: Perhitungan PPN yang menggunakan jasa travel termasuk didalamnya tiket, akomodasi, makan dan minum, sewa kendaraan sebesar Rp. 10.000.000,- maka yang harus dicari terlebih dahulu ada nilai DPP atau Dasar Pengenaan Pajak, perhitungannya adalah sebagai berikut : PPN = 10.000.000 x 10% = 1.000.000,- (DPP) PPN = DPP x 10% = 1.000.000,- x 10% = 100.000,- Maka nilai PPN adalah 100.000,- 5. Mekanisme Penyetoran pajak : a. Semua SSP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran baik itu yang menggunakan NPWP Dinas maupun NPWP rekanan; b. Setiap penyetoran pajak harus dilampiri dengan NTPN ( Nota Tanda Penerimaan Negara ) jika tidak dilampirkan NTPN maka pajak dianggap belum disetorkan; c. Pph Pasal 4 ayat (2) harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak; d. Pph Pasal 21 disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; e. Pph pasal 23 harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

42 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 f. Pph Pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan; g. PPN atau PPN dan PPnBM harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; h. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (LS); i. E-billing dilampirkan 5 (lima) rangkap; j. Setiap bulan agar Pengadministrasi SPJ membuat laporan Pajak bulanan dan diserahkan ke Subbag Keuangan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya (format terlampir).

43 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA Proses pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. 1. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa a. PPTK & Koordinator PPTK mengajukan ijin Prinsip Kepada Pengguna Anggaran Yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Subag Program Sekretariat; b. Persetujuan Pengguna Anggaran disampaikan kepada Panitia /Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Untuk dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa; c. Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa dilakukan melalui : 1) Swakelola; organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas : PA/KPA, PPK dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan. 2) Penyedia Barang/Jasa; organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas : PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan. d. Dokumen hasil pekerjaan Panitia Pengadaan B/J yang telah selesai dan lengkap selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya disampaikan kepada Verifikatur, apabila dinyatakan telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat maka diterbitkan draft SPM dan atau dikembalikan kepada PPTK; e. Penyampaian dokumen LS yang akan diajukan kepada PA selain berkas kontrak juga harus dilengkapi dengan sbb : - Nota Dinas Pengantar dari Kordinator PPTK Kepada PA - Salinan SPD - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan; - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; - Tagihan/Invoice dari perusahaan; - Berita Acara Pembayaran;

44 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 - Kwitansi Pembayaran; - Bukti Pembayaran SSP disertai e-Faktur Pajak; - Asuransi/Garansi Bank (Asli); - Resume Kontrak; - Photocopy Giro/Tabungan/Rekening Koran pihak ketiga - Surat Keterangan Bank asli dan masih valid atau fotocopy dan di legalisir pihak bank; - NPWP yang dilampirkan berupa kartu bukan bukti kepemilikan. - Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari PPTK. f. Seluruh dokumen kontrak tersebut pada huruf d, harus sudah ditanda tangani oleh pihak terkait secara lengkap dengan cap kecuali SSP cukup dicantumkan NPWP saja; g. Dalam hal pengadaan barang/jasa dengan ketentuan LS harus disusun secara rinci, baik volume satuan, harga satuan, waktu pelaksanaan serta kode rekening dan spesifikasi lainnya; h. Setiap Tenaga ahli harus dibuktikan dengan sertifikat keahliannya dari lembaga formal. (Dilegalisir); i. Proses Penetapan Tenaga Ahli Penelitian, Pengkajian, Perencanaan, Pendataan, Perancang dan sejenisnya harus melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa; 2. Tanda Bukti Perjanjian Dan Kelengkapannya a. Pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipertanggungjawabkan dengan bukti pembelian berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai cukup; b. Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh Juta rupiah) dipertanggungjawabkan dengan Surat Pesanan; c. Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh Juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta rupiah) dipertanggungjawabkan dengan Surat Perintah Kerja.

45 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB VI PERUBAHAN, PERGESERAN, DAN PENGAWASAN ANGGARAN 1. Perubahan Anggaran Dalam hal perubahan Anggaran (DPA), PPTK agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Keterkaitan dengan SOTK yang berlaku; b. Keterkaitan dengan RENSTRA Dinas; c. Keterkaitan dengan Renja Dinas; d. Keterkaitandengan proses kontrak/SPK ; e. Keterkaitan dengan proses revisi sebelumnya; f. Keterkaitan dengan proses SPP, SPM, SP2D sebelumnya; g. Kesesuaian dengan Nomenklatur, uraian nomenklatur, kode rekening, rincian rekenig, volume, satuan harga; h. Kesesuaian dengan SSH; i. Kesesuaian dengan Juklak Pengelolaan APBD yang berlaku; j. Kesesuaian dengan rencana/jadwal serta sisa waktu kerja; k. Kesesuaian dengan jumlah/kapasitas personil dan kapasitas lainnya yang tersedia; l. Keterkaitan dengan kegiatan pusat maupun daerah lainnya; m. Progres Fisik dan Keuangan; n. Keterkaitan dengan proses administrasi keuangan dan pelaporan serta pertanggung jawabannya; o. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan untuk mengkroscek data realisasi keuangan. 2. Pergeseran Anggaran a. Pergeseran anggaran hanya dibolehkan pada : - Uraian belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan - Kesalahan kode rekening dalam jenis belanja berkenaan; dan - Kebijakan pusat/daerah yang mengakibatkan pergeseran rincian objek belanja dalam satu jenis belanja dengan melampirkan dokumen pendukung. - Batas waktu ususlan permohonan pergeseran anggaran paling lambat diterima di BPKAD akhir Juni 2020.

46 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 b. Pergeseran anggaran pada SPD - Pergeseran anggaran pada SPD pertriwulanan oleh SKPD dapat diilakukan apabila kebutuhan belanja pada triwulan yang berkenaan tidak dapat mencukupi penyediaan anggarannya; - Pergeseran dilaksanakan dengan melakukan penjadwalan kegiatan lainnya pada Triwulan ang bersangkutan atau bila tidak mencukupapi dilakukan dengan pergeseran dari Triwulan berikutnya; - Permohonan pergeseran pada Triwulan IV diajukan paling lambat akhir Triwulan III; - Usulan permohonan pergeseran anggaran pada SPD disampaikan kepada kepala BPKD selaku PPKD; c. Pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD tidak diperkenankan kecuali keadaaan darurat; d. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap alokasi rincian objek belanja agar mengusulkan permohonan pergeseran SPD; e. Pergeseran anggaran pada SPD pertriwulan oleh SKPD dapat dilakukan apabila kebutuhan belanja pada triwulan yang berkenaan tidak dapat mencukupi penyediaan anggarannya; f. Pergeseran dilaksanakan dengan melakukan penjadwalan kegiatan lainnya pada triwulan yang bersangkutan atau bila tidak mencukupi dilakukan dengan pergeseran dari triwulan berikutnya; g. Usul permohonan permohonan pergeseran anggaran pada SPD OPD ditandatangani oleh PA/KPA disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 3. Laporan Koordinasi a. Setiap bulan PPTK harus melaporkan seluruh pekerjaan baik fisik maupun keuangan kepada Pengguna Anggaran; b. Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya, harus melaporkan seluruh transaksi keuangan secara lengkap kepada Pengguna Anggaran; c. PPTK harus melaporkan setiap pembelian/pengadaan barang modal yang akan menjadi aset lancar atau tetap, kepada pengurus atau pemegang barang SKPD Dispar; d. Sekurang kurangnya satu kali dalam setiap bulan SKPD harus melaksanakan rapat koordinasi internal administrasi keuangan sebagai langkah Integrasi, sinkronisasi,

47 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 rekonsiliasi, akurasi, pengendalian dan pengawasan keuangan. 4. Pengendalian, Pengawasan Dan Pemeriksaan a. Setiap bulan Pengguna Anggaran/Barang harus menandatangani Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Kas Umum lainnya yang telah dikerjakan oleh Bendahara Pengeluaran; b. Sekurang kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan, Pengguna Anggaran harus melaksanakan pemeriksaan terhadap Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan; c. PPTK mengkoordinasikan dan menyampaikan dokumen SPJ Keuangan yang diperlukan Tim pemeriksa/pengawasan, sesuai dokumen yang tersedia yang telah disampaikan oleh setiap PPTK kepada Subbag Keuangan; d. Bendahara menyiapkan, menyampaikan seluruh perangkat pencatatan dan pembukuan serta menjelaskan setiap penerimaan dan pembayaran yang telah dilaksanakan; e. PPTK menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakannya baik mengenai kuantitas maupun kualitas serta substansi maupun administrasinya; f. Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa SKPD harus menjelaskan atas kelayakan, kepatutan dan keabsahan barang/jasa hasil pengadaan baik administrasi maupun fisik serta kuantitas dan kualitasnya; g. Pemutakhiran dan penyelesaian setiap kegiatan, terhadap Draft NHP, NHP dan LHP maupun temuan pemeriksaan lainnya menjadi tanggung jawab PPTK yang bersangkutan.

48 PETUNJUK TEKNIS SATPOL.PP NOMOR : 900/I-JUKNIS/POLPP/IV/2023 TANGGAL : PANDEGLANG, 12 APRIL 2023 BAB IV PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dan juga sebagai upaya untuk menjamin pelayanan administrasi keuangan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menghindari berbagai masalah dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan (SPJ). Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan revisi apabila di masa mendatang terdapat kekurangan maupun perubahan. Pandeglang, 12 April 2023 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PARAJA KABUPATEN PANDEGLANG BUNBUN BUNTARAN, S.Sos Pembina TK.I – IV/b Nip: 19691225 199403 1 005