KELOMPOK 7 ISU-ISU MANAJEMENSDA
2202016062 Fajar Bimantara PERKENALAN i Manajemen Sumber Daya Manusia 2202016078 Rendy Pranata 2202016074 Cantika Afitasari 2202016084 Alvitri Septiani 2202016093 M. Alif Yurizky Zuniar 2202016095 Regita Natalia M. P 2202016103 Dewi Anggraeni
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku elektronik dengan judul "Tantangan dan Isu-isu Kontemporer dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik" tanpa hambatan apapun. Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan sejumlah bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan buku ini. Untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Tak lupa kami ucapkan terimakasih juga kepada Ibu Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku ini disusun untuk menambah pengetahuan tentang "Tantangan dan Isu-isu Kontemporer dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik". Harapan kami semoga teman-teman dapat membaca buku ini sehingga ilmu pengetahuannya bertambah dan dapat dijadikan sebagai sumber literasi. Kami akui buku elektronik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami nantikan. Samarinda, 21 September 2023 Tim Penyusun (Kelompok 7) Manajemen Sumber Daya Manusia ii
DAFTAR ISI iii Manajemen Sumber Daya Manusia PERKENALAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN i ii iii iv MENJELASKAN ISU-ISU DAN TANTANGAN KONTEMPORER DALAM MANAJEMEN SDM SEKTOR PUBLIK 1 BAB 1 2 ISU-ISU KONTEMPORER : 2 a). Keberlanjutan b). Kebijakan Kerja Fleksibel c). Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Sektor Publik TANTANGAN KONTEMPORER : a). Biaya Terbatas b). Regulasi dan Birokrasi c). Transparansi dan Akuntabilitas BAB 2 MENGIDENTIFIKASI TREN TERBARU DAN STUDI KASUS DALAM MANAJEMEN SDM SEKTOR PUBLIK BAB 3 MEMBERI SOLUSI TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM MANAJEMEN SDM SEKTOR PUBLIK 6 8 12 12 15 18 22 29 37 KESIMPULAN 38 DAFTAR PUSTAKA
PENDAHULUAN Di era sekarang ini, manajemen sumber daya manusia (MSDM) memegang peranan sentral dalam perubahan yang cepat dan kompleks dalam dunia organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang berharga dan menjadi sumber modal non-material dan non finansial bagi organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia menawarkan potensi nyata dalam bentuk fisik dan non-fisik, yang mampu mewujudkan kelangsungan hidup organisasi. Namun peran Manajemen Sumber Daya Manusia tidaklah mudah karena menghadapi banyak tantangan yang berbeda dalam menghadapi lingkungan organisasi yang semakin mengglobal dan berubah dengan cepat. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan. Padahal, perubahan gaya hidup manusia selalu berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di setiap masanya. Dalam konteks ini, tahap-tahap perkembangan tersebut kami sebut sebagai tahap-tahap perkembangan sejarah dari zaman klasik hingga zaman modern atau kontemporer Beberapa tantangan dan permasalahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia sektor publik saat ini antara lain keberlanjutan, kebijakan kerja yang fleksibel, penggunaan teknologi, kendala biaya yang terbatas, regulasi dan birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Menghadapi semua tantangan tersebut, peran Manajemen Sumber Daya Manusia sangatlah penting. Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan dan persaingan di dunia organisasi. Penting bagi pelaku atau aktor Manajemen Sumber Daya Manusia untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terkini di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia agar berhasil menjawab tantangan ini. Manajemen Sumber Daya Manusia ii iv
v
M E N J E L A S K A N ISU & TANTANGAN KONTEMPORER BAB 1 KELOMPOK 7 D A L A M M S D M S E K T O R P U B L I K M a n a j e m e n S D M
Dalam konteks isu keberlanjutan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sektor publik, "keberlanjutan" merupakan suatu aspek penting dalam mengelola organisasi pemerintahan, hal ini merujuk pada upaya pemerintah dan entitas sektor publik untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan mengawasi efisiensi operasional SDM dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan sistem manajemen SDM disektor publik agar tatap relevan dan efisien dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terus muncul. Secara umum keberlanjutan juga mencakup pengembangan kapasitas aparatur negara dengan menggunakan MSDM yang berbasis kompetensi. Dalam era pasca pandemi, sektor publik dihadapkan pada perubahan dan tantangan yang mempengaruhi cara pengelolaan SDM mereka, oleh karena itu sektor publik berperan melakukan pembaruan atau keberlanjutan secara terus menerus dalam meningkatkan implementasi manajemen untuk memberikan solusi baru dan membuktikan bahwa organisasi publik mampu secara konsisten memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat secara keseluruhan. A. Keberlanjutan Isu-isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik I S U - I S U K O N T E M P O R E R 2
Manajemen Sumber Daya Manusia 3 Keberlanjutan dalam manajemen SDM sektor publik mencakup beberapa aspek kunci: Pembentukan Kapasitas SDM Meningkatkan keberlanjutan melalui pengembangan dan pendidikan karyawan menjadi suatu prioritas utama. Usaha ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik memiliki SDM yang terampil dan berkualitas tinggi yang dapat menjalankan tugas-tugasnya saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, hal ini didukung dengan pelatihan, pengembangan keterampilan dan program pendidikan yang berkelanjutan agar SDM dapat mengikuti dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta tuntutan pekerjaan yang semkain kompleks. Kepemimpinan Berkelanjutan Memastikan adanya kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan dalam organisasi sektor publik. Hal ini melibatkan pemilihan dan pengembangan pemimpin yang mampu mencapai keunggulan kompetitif, menghadapi tantangan masa depan dan menerapkan kebijakan yang mendukung visi dan misi organisasi.
Isu-isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik 4 Manajemen Kinerja Menciptakan sistem manajemen kinerja operasional yang efektif untuk mengukur dan mengawasi kinerja karyawan serta mengidentifikasi area yang perlu dilakukan pembaruan atau perbaikan. Ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih baik, proses yang lebih cepat, dan Inovasi & Pengembangan Organisasi Mendorong inovasi dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan, efektif, dan relavan. Organisasi sektor publik harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam perubahan lingkungan yang dinamis dengan menerapkan praktikpraktik terbaik dalam penyelenggaraan pengelolaan anggaran yang lebih cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sehingga hal Ini membantu dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih-lebih efisien. pelayanan publik. Hal ini meliputi ide, konsep, produk, dan proses baru yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan memajukan kualitas layanan publik. Keragaman dan Inklusi Mempromosikan keragaman dan inklusivitas dalam SDM sektor publik untuk mencerminkan masyarakat yang dilayani. Ini mencakup perekrutan, pengembangan, dan promosi yang adil serta menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman. Oleh karena itu, hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam sektor publik tanpa adanya diskriminasi.
Manajemen Sumber Daya Manusia Etika dan Akuntabilitas Memiliki peran penting dalam isu keberlanjutan, dalam konteks ini dua aspek tersebut memastikan bahwa pemerintah dan lembaga sektor publik khususnya pada manajemen SDM sektor publik untuk beroperasi secara transparansi, berintegritas, berkomitmen Kesejahteraan Karyawan Memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Hal ini meliputi kesejahteraan fisik dan mental karyawan untuk tidak mengalami kelelahan berlebih, sehingga mereka dapat tetap secara penuh tanggung jawab kepada masyarakat atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Hal ini berfungsi untuk menjamin keterbukaan terhadap publik guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau dana. produktif dan berkontribusi dengan baik dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, keberlanjutan dalam manajemen SDM sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi ini dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam jangka panjang, sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, manajemen SDM yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan dan misi pelayanan publik dengan cara yang berkesinambungan dan adaptif. 5 I S U - I S U K O N T E M P O R E R
Isu-isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik 6 APA ITU FLEKSIBEL KERJA? Pengaturan kerja fleksibel adalah rencana kerja yang menyimpang dari minggu kerja biasanya. Minggu kerja normal terdiri dari lima hari kerja delapan jam berturutturut dan waktu mulai dan berakhir yang konsisten untuk setiap hari kerja. Biasanya, karyawan meminta pengaturan kerja yang fleksibel, meskipun terkadang hal ini mungkin merupakan syarat kerja. Ciri-ciri pengaturan kerja yang fleksibel: Jumlah total jam kerja per minggu oleh seorang karyawan tertentu sebagai persentase dari waktu tugas. CONTOH Jumlah jam kerja per hari kerja. "Masa kerja inti" harian di mana karyawan diharapkan bekerja Waktu mulai harian variabel yang dimulai dalam jangka waktu tertentu. JENIS-JENIS PENGATURAN KERJA FLEKSIBEL Pengaturan kerja alternatif didefinisikan sebagai shift yang berulang secara teratur dan merupakan bagian dari minggu kerja normal dan bukan merupakan lima hari kerja delapan jam berturutturut - misalnya, bekerja empat hari sepuluh jam berturut-turut per minggu. Dengan pengaturan kerja yang fleksibel, karyawan bekerja dengan mantap setiap hari. Namun waktu mulai dan berakhirnya pekerja berbeda-beda dalam waktu kerja dasar tertentu yang tetap. ALTERNATIF FLEKSIBEL B. Kebijakan Fleksibel Kerja
· Banyak waktu untuk keperluan pribadi dan keluarga. · Jam kerja lebih mudah diatur. · Dapat menghindari waktu sibuk mengemudi. · Karyawan menjadi lebih produktif. · Mengurangi waktu dan biaya untuk kebutuhan perjalanan Anda. · Mengurangi stres saat dan setelah bekerja. · Karyawan dapat merasa lebih memiliki kendali atas pekerjaannya. · Perasaan tertekan akibat penumpukan tugas berkurang drastis. · Karyawan dapat bekerja ketika sedang bersemangat dan beristirahat ketika suasana hatinya sedang buruk. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk memastikan bahwa karyawan terus bekerja secara efektif dalam pengaturan kerja yang fleksibel, manajer harus mengembangkan rencana telecommuting. Dengan perencanaan yang baik, kerja yang fleksibel akan memberikan manfaat bagi karyawan, tim, dan universitas secara umum. Kerja fleksibel sering kali meningkatkan kepuasan kerja dengan meningkatkan fleksibilitas kerja. Ini juga membantu merekrut dan mempertahankan karyawan. 7 I S U - I S U K O N T E M P O R E R KELEBIHAN KERJA FLEKSIBEL KEKURANGAN KERJA FLEKSIBEL · Waktu pertemuan sulit diatur. · Tidak ada garis yang jelas antara profesi dan kehidupan pribadi. · Kesulitan mewujudkan komitmen tim. · Rapat terkadang terkesan kurang efektif. · Hubungan dengan keluarga dapat terganggu jika karyawan tidak mampu merencanakan jam kerjanya dengan baik. · Tanpa alat yang tepat, proses kolaborasi tidak akan berjalan lancar. · Persepsi tetangga dan keluarga terhadap pekerjaan Anda terkesan negatif. · Kesulitan berkomunikasi secara jelas dengan rekan kerja dan atasan.
Isu-isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik 8 Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses pengolahan data, mengedit, menyimpan, dan memproduksi Informasi yang berkualitas baik, relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi strategis yang bertujuan untuk mengambil keputusan di perusahaan swasta, pemerintah. Teknologi ini menggunakan sejumlah besar komputer dengan cara memproses data dan sistem jaringan untuk menghubungkan komputer dengan komputer secara kompetibel sesuai kebutuhan, teknologi komunikasi digunakan untuk mengaktifkan distribusi data dan yang dapat diakses dari seluruh dunia. Teknologi informasi pada dasarnya digunakan untuk memecahkan masalah dan C. Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Sektor Publik menghindari penyebabnya masalah. Teknologi ini dapat membantu pengawasan berbagai proyek dalam pemerintah yang berfungsi memeriksa anggaran, Instansi pemerintah terlibat secara aktif saat mengoperasikan sistem pelaporan kemajuan kegiatan dan status pelaksanaan laporan bulanan kepada badan yang berwenang. Penggunaan teknologi dalam dunia pemerintahan atau egovernment sehingga dapat dengan mudah menghubungkan dengan pihakpihak lain (Wardiana, 2019).
Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia 9 Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Manfaat yang dapat dirasakan antar lain: 01 Memberikan informasi dalam waktu 24 jam kepada masyarakat. 02 Memperbaiki hubungan dengan pelaku bisnis, masyarakat umum, pihak-pihak lain dengan pemerintah. 03 Menurut Mc. Farlan (1983); Rockart (1998) dalam Nur Indriantoro (2000); dan Syam (1999), penerapan TI bagi perusahaan mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi bisnis untuk memperoleh keunggulan bersaing. Selanjutnya, Downing (1993); Trisnawa (1998); Syam (1999) juga menyebutkan bahwa saat ini TI sudah menjadi kebutuhan dasar bagisetiap perusahaan terutama dalam menjalankan segala aspek aktifitas organisasi. De Lone (1981); (Rahadi, 2007) Perkembangan selanjutnya dalam peranan teknologi dalam egovernance telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas yang luar biasa, serta otomatisasi pelayanan publik, dan meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat. Perkembangan dan penerapan e-Government akan berdampak serta mengubah struktur dan fungsi pemerintah daerah. Berbeda dengan model birokrasi tradisional, dimana informasi mengalir hanya secara vertikal antar departemen, jaringan teknologi e-Government baru terhubung ke infrastruktur informasi digital eksternal.
Isu-isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik 10 E-Government mempunyai potensi besar untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan serta memfasilitasi partisipasi warga negara dalam urusan pemerintahan. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pengembangan eGovernment bertujuan untuk mencapai empat tujuan (Inpres No. 3 Tahun 2003): 01 Membangun jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang kualitas dan cakupannya memuaskan masyarakat luas dan dapat dijangkau di seluruh Indonesiasetiap saat, tanpa batas waktu, dan dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Membangun hubungan dua arah dengan dunia usaha, mendorong pembangunan ekonomi nasional, dan Memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 02 Membangun mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga pemerintah dan memberikan kesempatan dialog publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah. 03 Membangun sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien untuk memfasilitasi transaksi dan layanan antara lembaga nasional dan pemerintah daerah otonom. E-Government Tujuan
Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam bisnis dan sektor publik merupakan tren global saat ini. Sama seperti universitas yang menerima e-learning dan sektor swasta yang menerima e-commerce dan e-business, pemerintah juga memasuki era baru dengan E-Government. E-Government tidak hanya mengotomatiskan layanan publik, namun juga memberikan peningkatan efisiensi dan produktivitas yang luar biasa, serta meningkatkan reputasi pemerintah di kalangan masyarakat yang dilayaninya. E-Government digunakan untuk memfasilitasi perubahan paradigma pelayanan publik seperti akuntabilitas, transparansi, akurasi, kecepatan pelayanan, dan produktivitas. E-Government bukan sekedar perangkat “elektronik” pada sektor pemerintahan, namun merupakan “pemberdayaan” pemerintah, yaitu penyediaan berbagai program dan pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah. Hal ini mengubah cara petugas polisi melakukan pekerjaannya, berinteraksi, memberikan layanan, dan berhubungan dengan warga. Hal ini juga mencakup bagaimana birokrat berkomunikasi dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia 11
Kompleksitas dalam penyediaan pelayanan publik, dan publik, dan ketidakpastian politik, ekonomi, dan sosial dapat menyebabkan masalah ini muncul. Tantangan kontemporer dalam biaya terbatas dalam Manajemen SDM sektor publik meliputi: T A N T A N G A N K O N T E M P O R E R A . B i a y a T e r b a t a s Sektor publik menghadapi masalah biaya terbatas ketika mereka menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menyediakan pelayanan publik. P e n i n g k a t a n k e b u t u h a n d a n t u n t u t a n m a s y a r a k a t Karena globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kebutuhan masyarakat terus meningkat. Hal ini mendorong sektor publik untuk memberikan layanan Tantangan Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik Faktor-faktor seperti peningkatan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, perubahan demografi, krisis ekonomi, peningkatan DALAM MSDM SEKTOR PUBLIK yang lebih baik dengan lebih sedikit sumber daya. 12
P e r u b a h a n d e m o g r a f i Perubahan dalam jumlah penduduk, seperti penuaan penduduk, dan migrasi, dapat berdampak pada kebutuhan dan permintaan pelayanan publik. Sebagai contoh, penuaan penduduk dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perawatan kesehatan dan perawatan jangka panjang. K r i s i s e k o n o m i Krisis ekonomi seringkali menyebabkan penurunan pendapatan dan anggaran pemerintah, yang berdampak pada alokasi sumber daya untuk pelayanan publik. Di sisi lain, krisis ekonomi seringkali menyebabkan peningkatan permintaan akan bantuan sosial dan pelatihan kerja. P e n i n g k a t a n k o m p l e k s i t a s Kompleksitas yang meningkat dalam penyediaan pelayanan publik adalah salah satu masalah yang terkait dengan era saat ini. Misalnya, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dengan pemerintah. Ini berarti bahwa sistem dan infrastruktur yang lebih canggih diperlukan. Manajemen Sumber Daya Manusia 13
K e t i d a k p a s t i a n Keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak pasti juga dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya dalam sektor publik. Keadaan seperti ini dapat membuat perencanaan dan penganggaran lebih sulit karena sulit untuk memprediksi apa yang akan dibutuhkan orang. Ada kemungkinan bahwa alokasi sumber daya dan pengelolaan keuangan sektor publik akan terpengaruh oleh masalah biaya terbatas dalam MSDM sektor publik. Namun, dengan menggunakan teknologi, kolaborasi antarlembaga, peningkatan efisiensi, dan pemilihan prioritas yang bijak, sektor publik dapat mengatasi masalah ini. Sektor publik dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya melalui transformasi manajemen sumber daya manusia. Ini dapat meningkatkan efisiensi organisasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Inovasi pelayanan juga penting untuk pemerintahan yang efisien. Sektor publik harus mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan memenuhi Perubahan dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, sektor publik harus mempertimbangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia agar mereka dapat menyediakan layanan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Tantangan Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik kebutuhan masyarakat meskipun memiliki sumber daya yang terbatas. 14
Tantangan kontemporer dalam regulasi dan birokrasi dalam manajemen SDM sektor publik meliputi: Perubahan internal dan eksternal Birokrasi yang menyelenggarakan kepemerintahan menghadapi tantangan untuk mengatasi perubahan baik secara internal maupun eksternal. Perubahan internal dapat berupa perubahan pada struktur organisasi, sistem yang mengatur, dan individu yang menjalankannya. Sementara itu, perubahan eksternal dapat berupa tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ini akan dicapai melalui sistem rekrutmen dan promosi yang transparan yang berfokus pada kompetensi dan memberikan kompensasi yang sepadan serta jaminan kesejahteraan. Untuk mengatasi masalah ini, sektor publik harus mempertimbangkan pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia B . R e g u l a s i d a n B i r o k r a s i Regulasi dan birokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik mengacu pada sistem dan aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Perubahan internal dan eksternal, masalah dan tantangan internal, keterbatasan sumber daya, kompleksitas tugas dan tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja birokrasi adalah beberapa tantangan saat ini dalam regulasi dan birokrasi manajemen sumber daya di sektor publik. Tujuan reformasi birokrasi dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di semua lembaga pemerintah. 15
Tantangan Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik Rendahnya kualitas manajemen birokrasi Ada beberapa masalah yang dihadapi, termasuk kualitas rendah manajemen birokrasi dan profesionalisme para birokrat, yang terkait erat dengan integritas dan kinerja mereka. Tantangan ini dapat berdampak pada seberapa efektif dan efisien sektor publik memberikan layanan publik. Tuntutan kualitas pelayanan publik Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, tetapi tuntutan ini tidak selalu memenuhi harapan karena pelayanan publik secara empiris seringkali tidak memenuhi harapan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kekuasaan Upaya untuk menegakkan etika dan integritas birokrasi menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah prevalensi pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kekuasaan yang terus meningkat. Hal ini dapat membahayakan persepsi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap sektor publik. 16
Manajemen Sumber Daya Manusia Kurangnya koordinasi antarlembaga Regulasi dan birokrasi manajemen SDM sektor publik menghadapi masalah terkait kurangnya koordinasi antarlembaga, yang dapat menghambat kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Keterbatasan sumber daya Birokrasi sektor publik seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja. Tantangan ini membutuhkan manajemen yang baik untuk mengatur sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 17
Tantangan Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik Transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang mereka percayakan dan sejauh mana mereka mematuhi peraturan. Di Indonesia, sektor publik semakin kuat, dan ada permintaan untuk meningkatkan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik di semua tingkatan, termasuk pusat, daerah, unit pemerintah, dan lembaga negara. Ini termasuk kebutuhan untuk menerapkan transparansi dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka. C . T r a n s p a r a n s i d a n A k u n t a b i l i t a s Dalam sektor publik, kinerja instansi pemerintah mencerminkan sejauh mana tujuan mereka telah tercapai berdasarkan visi, misi, dan strategi mereka. Hal ini juga mengindikasikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu permasalahan terkait kinerja pemerintah daerah adalah buruknya pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengukur kinerja pemerintah guna memahami sejauh mana mereka menjalankan tanggung jawab mereka.Menurut Mardiasmo (2009) , pengertian transparansi adalah sebagai berikut: “Transparansi berati keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihakpihak yang membutuhkan informasi.” Prinsip dan indikator Transparansi (Krina, 2003) prinsip-prinsip transparansi menekankan pada dua aspek: Komunikasi publik dari pemerintah mencakup memberikan informasi Hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi melibatkan 1 yang transparan mengenai tugas dan kewajiban serta membentuk sebuah sistem pengaduan ketika ada pelanggaran peraturan atau permintaan untuk memberikan suap. 2 upaya untuk mempermudah akses ke informasi dan meningkatkan aliran informasi melalui kolaborasi dengan media massa dan organisasi non-pemerintah. Transparansi - 18
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum mencakup upaya untuk mencegah korupsi 1 Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai "tanggung jawab pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tugas yang menjadi kewajibannya kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut." Dimensi Akuntabilitas (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi: 2 Akuntabilitas program mencakup pertanggung jawaban atas dan kolusi serta mematuhi hukum. Sementara itu, Akuntabilitas Proses melibatkan kepatuhan terhadap prosedur, penyediaan layanan publik yang efisien, responsif, dan ekonomis. program yang telah diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan. Sementara Akuntabilitas Kebijakan melibatkan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diterapkan. Akuntabilitas - Contoh 1 - Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini mengambil contoh Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah mewujudkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pemberian layanan publik pun sudah optimal. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini mengambil contoh Dinas Perdagangan Kota Samarinda belum mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Kinerja instansi pemerintah belum optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta pengambilan kebijakan publik. Samarinda, Kalimantan Timur 19
Tantangan Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik Transparansi di SKPD Kabupaten Bandung Barat menerapkan prinsip-prinsip transparansi yaitu, adanya komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Contoh 2 - Bandung Akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat memenuhi kriteria 4 (empat) dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. dan Akuntabilitas Transparansi 20
M E N G I D E N T I F I K A S I TREN TERBARU DAN STUDI KASUS BAB 2 KELOMPOK 7 D A L A M M S D M S E K T O R P U B L I K M a n a j e m e n S D M
Terbaru . . . Tren Tren Terbaru dalam MSDM Sektor Publik Pandemi global telah memaksa eksperimen di tempat kerja dan secara dramatis mengubah tren dan prioritas sumber daya manusia. Penting untuk beradaptasi dengan tren baru ini sehingga SDM dapat mendorong perubahan dan meningkatkan nilai bisnis di sektor publik. Tren sumber daya manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan sosial dan kemajuan teknologi (Thomas, 2023). Pandemi virus corona berdampak signifikan terhadap tren-tren utama sumber daya manusia dan sektor ini terpaksa beradaptasi dengan norma-norma sosial baru. Peristiwa dunia secara radikal mengubah cara karyawan melakukan aktivitas sehari-hari. Secara proaktif mengikuti perkembangan tren utama terkini akan membantu departemen SDM menarik talenta terbaik dan mempertahankan karyawan tetap karena hal ini memberikan indikasi jelas mengenai kebijakan perusahaan yang perlu diterapkan untuk memastikan bahwa karyawan mereka benar-benar puas. C M A N A J E M E N S D A S E K T O R P U B L I 22
Manajemen Sumber Daya Manusia B E R I K U T B E B E R A P A Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Ulang Peningkatan keterampilan telah menjadi tren SDM selama beberapa waktu. Dengan pasar kerja yang terus berkembang, selalu ada hal baru untuk dipelajari. Karena pesatnya transformasi digital saat ini, generasi muda lebih tertarik untuk meningkatkan keterampilannya. Ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap karyawan yang berkualitas dan paham teknologi. Terapkan Kebijakan Kerja Jarak Jauh Perangkat lunak konferensi video seperti Zoom memungkinkan karyawan jarak jauh berkomunikasi satu sama lain dengan sangat efektif. Banyak bisnis mendapati bahwa karyawan yang bekerja dari rumah lebih produktif. Ketika dunia kembali normal, pola pikir karyawan telah berubah dan mereka kini secara aktif mencari posisi jarak jauh. Dukungan Kesehatan Mental Ada banyak cara sederhana HR untuk menerapkan tren ini, seperti mendorong karyawan untuk beristirahat untuk menghindari kelelahan. Mereka juga dapat menghubungi karyawan secara teratur dan memberikan umpan balik yang bermakna mengenai tinjauan kinerja untuk menginspirasi karyawan. Pelacakan Digital Sebelumnya, karyawan akan menggesek kartu akses kantor mereka dan masuk ke meja mereka, dan departemen sumber daya manusia dapat melacak jam kerja dan bekerja secara efisien. Namun kini anda harus mengandalkan alat dan perangkat lunak online untuk melacak jam kerja dan produktivitas. Timesheet virtual dan manajemen kinerja adalah tren SDM masa depan yang harus dieksplorasi oleh perusahaan. T R E N T E R B A R U 2 0 2 3 23
Munculnya kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor publik dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Seiring kemajuan teknologi AI, organisasi sektor publik menghadapi tantangan baru dalam mengelola sumber daya manusianya (Sudaryanto & Hanny, 2023). Kecerdasan buatan merupakan salah satu teknologi baru yang terus berkembang dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di era transformasi digital di Indonesia, negara yang berkembang semakin pesat. Karyawan yang memainkan peran strategis dalam mencapai hasil dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk memungkinkan transformasi digital. Salah satu hasil dari kecerdasan buatan yang dapat menggantikan peran Customer Service yang tidak dapat melayani 24 jam, dan hal tersebut dapat digantikan dengan AI yaitu teknologi Chatbot, dimana teknologi AI ini dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan (Adams et al., 2006). Era Digital - Tren Terbaru dalam MSDM Sektor Publik Zaman semakin canggih, pada pemaparan diatas banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan digital. Manajemen sumber daya manusia telah banyak mengalami perubahan yang signifikan selama 10 tahun terakhir dengan adanya kemajuan teknologi dan era digital (Clara Sabrina & Sukrispiyanto, 2023). Manajemen sumber daya manusia sudah berkembang ke arah yang lebih strategis, dengan fokus pada pengembangan karyawan dan menerapkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Beberapa tren terkini dalam manajemen sumber daya manusia mencakup penekanan pada kesejahteraan karyawan, kerja fleksibel, 24 keberagaman dan inklusi, serta pengembangan keterampilan digital. Arti dari tren ini, pengembangan sumber daya dari setiap orang harus bisa beradaptasi dengan perubahan ini, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan karyawan, serta memanfaatkan teknologi baru yang telah tersedia. Tren yang akan dibahas dibawah ini adalah tentang “Penggunaan Teknologi Digital”
Apa itu Kecerdasan Buatan? Manajemen Sumber Daya Manusia 25 Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin belajar dari berbagai pengalaman yang disimpan sebagai data. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan mesin untuk secara otomatis memodifikasi dan meningkatkan algoritma tanpa bantuan manusia. Hasilnya, terciptalah mesin yang dapat melakukan berbagai tugas manusia. Sumber daya manusia harus mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya melalui penerapan kecerdasan buatan. Di sektor publik, analisis sistem AI dapat digunakan untuk membuat strategi dan solusi dengan cepat, sekaligus memungkinkan administrator menyesuaikan proses secara efisien. Personnel accounting adalah proses yang rumit seringkali harus diselesaikan dalam waktu singkat. Administrator sering kali bekerja di bawah tekanan dan harus mengambil keputusan dengan cepat. Artificial Intelligence dapat mendukung dan mempercepat pengambilan keputusan seperti ini dengan memberikan wawasan kepada tim HR tentang kemungkinan hasil dan memberikan mereka tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk mengatasi tantangan. Penerapan AI di sektor publik dapat membawa manfaat besar, seperti peningkatan efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, kemajuan AI juga menimbulkan tantangan bagi manajemen SDM, termasuk mengadaptasi SDM terhadap perubahan teknologi dan aspek etika AI.
Merujuk pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas mengendalikan seleksi calon pegawai ASN. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang di delegasikan kepada BKN tersebut di kembangkanlah suatu sistem rekrutmen berbasis komputasi yang resmi diberi nama Computer Assisted Test atau CAT pada 1 Juni 2009 (As’ad, 2023). Metode seleksi ASN berbasis CAT BKN dalam berbagai perkembangannya mulai memasukkan berbagai tools atau alat yang menjadi cikal bakal di perkenalkannya kecerdasan buatan dalam sistem seleksi ASN. Dalam beberapa kasus, BKN telah menggunakan kecerdasan buatan untuk memeriksa sistem jika terdeteksi adanya kelainan. StudiKasus Studi Kasus Tren Terbaru MSDM Sektor Publik Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence pada Sektor Publik 26 Sistem CAT mengalami pembaruan dan penyempurnaan secara bersamaan berdasarkan kondisi aktual yang ditemui selama proses seleksi ASN. Berangkat dari proyek besar yang digagas BKN dengan menggandeng akademisi untuk mengembangkan sistem seleksi ASN, tahap selanjutnya akan fokus pada integrasi seleksi melalui pemanfaatan artificial intelligence dan big data analytics. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sumber daya manusia, kepercayaan masyarakat dan menarik sumber daya yang berkualitas. Studi Kasus yang di Nilai Berhasil Selain itu, berkat perkembangan kecerdasan buatan dan analisis big data, pihakpihak yang terlibat dalam seleksi calon ASN akan dapat menganalisis kehadiran online mereka dengan membaca profil media sosial dan profil media sosial mereka. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, bahwa mekanisme seleksi ASN berbasis CAT BKN ke depan akan mampu mendeteksi profil seseorang. yang mempunyai kemampuan potensi dikaitkan dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Maraknya kecerdasan buatan yang mulai merambah sektor publik menuntut kita untuk mewaspadai tren negatifnya. Perekrutan yang dilakukan oleh mesin kecerdasan buatan tidaklah sempurna. Merujuk pada hasil investigasi reuters terhadap perekrutan karyawan di salah satu perusahaan ritel online terbesar dunia yaitu Amazon, pada tahun 2018, perlu dicatat bahwa ini merupakan sebuah peringatan. Reuters menyebut ada bias gender dalam proses perekrutan karena kandidat yang lolos proses seleksi semuanya laki-laki. Situasi ini terjadi karena algoritma dalam sistem rekrutmen Amazon diprogram untuk menyaring kandidat dengan mengamati sampel resume yang dikirimkan ke perusahaan selama 10 tahun terakhir di departemen teknik yang didominasi laki-laki, sehingga sistem mengesampingkan resume yang menyertakan kata perempuan di dalamnya. Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence pada Sektor Publik StudiKasus 27 Manajemen Sumber Daya Manusia Adanya bias dalam kecerdasan buatan merupakan tantangan yang perlu diperhatikan ketika menerapkan kecerdasan buatan di sektor publik. Keberagaman karakter masyarakat Indonesia mengharuskan berbagai persoalan publik ditangani dengan mempertimbangkan beragamnya aspirasi berbagai kelompok kepentingan agar dapat menumbuhkan rasa keadilan. Studi Kasus yang di Nilai Gagal
28 Studi Kasus Tren Terbaru MSDM Sektor Publik
M E M B E R I S O L U S I TANTANGAN & ISU KONTEMPORER BAB 3 KELOMPOK 7 D A L A M M S D M S E K T O R P U B L I K M a n a j e m e n S D M
S o l u s i T a n t a n g a n Institusi publik harus meningkatkan transparansi melalui pelaporan yang mudah diakses dan komunikasi yang efektif dengan publik. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi adalah tidak adanya agenda tersembunyi, disertai tersedianya informasi lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan kolektif. Definisi transparansi adalah kondisi di mana aturan dan alasan di balik tindakan regulasi bersifat bebas, jelas, dan bersifat publik. Transparansi berasal dari kata transparansi yang artinya mengaburkan; melihat melalui; bening (jika digunakan pada benda seperti kaca) sering digunakan pada benda/benda yang tipis atau tampak bening dipandang mata. Transparansi benar-benar diperlukan dan wajib bagi organisasi atau lembaga publik mana pun yang mempunyai kepentingan publik. Hal ini sebaiknya dilakukan sebagai bentuk awal pengawasan terhadap setiap tindakan yang telah/akan dilakukan dalam organisasi. (Astari 2017). 1. Transparansi dan Akuntabilitas Menurut para ahli, Agus Dwiyanto (Dwiyanto, 2006) mengartikan transparansi sebagai pemberian informasi tentang pemerintahan kepada masyarakat dan menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang akurat dan lengkap, namun harus disertai dengan konsensus agar masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut dengan nyaman. Agus Dwiyanto mengungkapkan dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi pengelolaan pemerintahan. Solusi Tantangan & Isu Kontemporer 30
Akuntabilitas publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemberi fidusia kepada orang atau badan yang mengupayakan pertanggungjawaban tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2006) dalam buku “Akuntabilitas Sektor Publik” dengan jelas disebutkan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban wali (perwakilan) untuk menjelaskan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada penanggung jawab. pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut.” Pengertian akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2006) adalah sebagai berikut: Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui suatu metode pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.” Memahami akuntabilitas publik menurut (Syahruddin, 2002). “adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi tentang tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas suatu organisasi.” 1. Mengukur tingkat keterbukaan proses pemberian pelayanan publik. Persyaratan, biaya, tenggat waktu dan prosedur harus tersedia untuk umum, sehingga mudah bagi mereka yang membutuhkan untuk mengetahuinya dan mencoba menjelaskan alasannya. 2. Merujuk pada kemudahan pemahaman peraturan dan prosedur layanan oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Aturan dan prosedur ini “sederhana, mudah dipahami dan diterapkan” untuk mengurangi perbedaan penafsiran. Manajemen Sumber Daya Manusia S ol us i T a nt a ng a n31
Solusi Tantangan & Isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama manajemen sektor publik, yang memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas tindakan pemerintah, integritas, dan kepercayaan publik. Transparansi mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan, akses masyarakat terhadap informasi, dan komunikasi yang jelas dengan masyarakat. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya, serta kemampuan untuk menjelaskan tindakan dan pengeluaran pemerintah kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Kombinasi transparansi dan akuntabilitas membawa manfaat penting, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Kedua prinsip ini bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, lebih akuntabel, dan lebih tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip etika tetapi juga merupakan alat penting untuk mencapai tujuan membangun pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Singkatnya, mengintegrasikan transparansi dan akuntabilitas ke dalam praktik manajemen sektor publik sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemerintahan dan memenuhi harapan masyarakat. S o l u s i T a n t a n g a n 32
2 . M a n a j e m e n A n g g a r a n y a n g B i j a k Organisasi publik harus melakukan tinjauan menyeluruh terhadap anggaran mereka dan memprioritaskan pengeluaran yang mendukung tujuan strategis. Pengelolaan keuangan publik yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan sektor publik melalui perannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik; pengambilan keputusan operasional dan strategis; kelangsungan pelayanan publik dalam jangka panjang; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sektor publik; dan memastikan penggunaan modal publik secara efektif. Pengelolaan keuangan publik yang optimal akan mencakup fleksibilitas yang memungkinkan sektor sasaran beradaptasi dengan mudah dan sesuai keinginan dengan menciptakan perubahan di sektor publik. (Bastian 2013) Dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Shaikh Arsalan dan Nida Naeem, 2013) mengidentifikasi empat tujuan utama pengelolaan keuangan publik yang efektif yang harus mencakup: Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Pengelolaan keuangan terpadu keberlanjutan anggaran, mobilisasi dan alokasi sumber daya 2. Manajemen operasi kinerja, optimalisasi dan perencanaan sumber daya, serta manajemen keuangan strategis. S ol us i T ant ang an33
Solusi Tantangan & Isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik 3. Tata kelola atau administrasi transparansi dan akuntabilitas. 4. Manajemen risiko fidusia (otorisasi penanganan uang dari pemilik uang kepada orang yang berwenang) pengendalian, kepatuhan dan pemantauan. Birokrasi dalam suatu negara memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi dianggap sebagai aparatur terpenting dalam operasional pemerintahan, sehingga ketika terjadi kemacetan atau kerusakan maka bisa dibayangkan pemerintahan sendiri akan berjalan lesu dan pemogokan atau bahkan penutupan pemerintahan. S o l u s i T a n t a n g a n 3 . R e g u l a s i d a n B i r o k r a s i Sedangkan birokrasi merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur arus kebutuhan masyarakat dan menjadi instrumen atau jembatan antara kepentingan masyarakat dengan sistem politik yang ada di negara tersebut.Rephrase Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui reformasi, penguatan birokrasi serta program reformasi birokrasi yang jelas. 34
1. Keberlanjutan Solusi, peraturan dan insentif penelitian dan inovasi, pendidikan dan penyadaran, perencanaan strategis dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk menciptakan pemerintahan generasi sekarang yang lebih berkelanjutan dan responsif tanpa mempengaruhi kepentingan generasi mendatang dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di umum. Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Kebijakan kerja fleksibel Penerapan kebijakan kerja yang fleksibel memerlukan komitmen, komunikasi yang efektif, dan manajemen yang baik. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan pegawai, dan kualitas layanan di sektor publik. S ol us i T ant angan35
Solusi Tantangan & Isu Kontemporer dalam MSDM Sektor Publik Organisasi publik dapat mengatasi perubahan teknologi dengan berinvestasi pada sistem informasi yang lebih baik, menggunakan analisis data, dan menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. teknologi informasi dan internet untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administrasi dan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap layanan publik, pengurangan biaya administrasi dan peningkatanketerlibatanmasyarakat. (Reddick dan Turner, 2019) Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi beroperasi. Pemimpin SDM harus mencari karyawan dengan keterampilan digital yang diperlukan dan mengubah budaya perusahaan mereka menjadi lebih inovatif dan mampu mengintegrasikan teknologi mutakhir ke dalam proses bisnis mereka. Menghadapi tantangan ini, manajemen inovasi dan pembelajaran organisasi menjadi relevan untuk membantu organisasi mengadopsi perubahan teknologi dengan cepat dan efektif (Yuliantini et al. 2023). Inovasi teknologi dalam manajemen sektor publik merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan daya tanggap pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih, pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akses terhadap informasi, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. 3 . I n o v a s i T e k n o l o g i Singkatnya, inovasi teknologi dalam manajemen sektor publik membawa sejumlah manfaat, termasuk menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini juga membantu pemerintah menghadapi tantangan kontemporer dengan lebih baik dan mengikuti perkembangan global. Namun, penting untuk dicatat bahwa inovasi teknologi juga menimbulkan tantangan, seperti masalah keamanan data dan akses yang tidak setara terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang sehat mengenai adopsi teknologi dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. S o l u s i T a n t a n g a n 36
Manajemen Sumber Daya Manusia Tantangan dan isu-isu kontemporer dalam manajemen SDM sektor publik sangat kompleks. Sektor ini menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, termasuk kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan demografi. Regulasi yang kompleks juga menjadi kendala. Sumber daya terbatas mengharuskan manajemen SDM untuk lebih efisien. Pentingnya kepemimpinan yang efektif dan pengembangan pegawai juga tak bisa diabaikan. Publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Diversifikasi tenaga kerja dan menciptakan lingkungan inklusif adalah isu penting. Manajemen perubahan dan penggunaan teknologi juga menjadi bagian integral dari tantangan ini. Keseluruhan, manajemen SDM sektor publik harus memiliki pemahaman yang kuat tentang dinamika sektor ini dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Tantangan dan isu-isu dalam manajemen SDM sektor publik juga mencakup pemenuhan tuntutan publik yang semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih baik dan responsif dari sektor publik. Ini menekankan pentingnya manajemen SDM dalam memastikan pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan efektif. Selain itu, aspek keuangan juga menjadi perhatian utama dalam sektor publik. Terbatasnya anggaran memaksa manajemen SDM untuk melakukan alokasi sumber daya dengan bijak. Pengambilan keputusan terkait dengan prioritas pengeluaran dan investasi dalam pengembangan pegawai menjadi esensial. Keterlibatan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien. Penggunaan teknologi informasi semakin mendominasi sektor publik, memungkinkan efisiensi operasional dan transformasi layanan. Namun, hal ini juga membawa tantangan terkait keamanan data dan kebijakan privasi. Manajemen SDM harus memiliki pemahaman tentang teknologi ini dan kemampuan untuk mengintegrasikannya ke dalam operasi organisasi tanpa mengorbankan keamanan informasi. Dengan mengatasi isu-isu ini, manajemen SDM sektor publik dapat membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan lebih baik. 37 KESIMPULAN
Manajemen Sumber Daya Manusia 38 Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). Innovation management meaument: DAFTAR PUSTAKA A review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21–47. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2006.00119.x Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah. Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, 2019. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”. Akil, M. A. (2012). Teknologi Komunikasi Dan Informasi Sektor Publik (Studi Electronic Government di Indonesia). Jurnal Dakwah Tabligh, 13(1), 31-46. Ana Sopanah, Irfan Fatoni, Maria Ossy Danawati, Dwi Ekasari Harmadji, Emiliana Mulia, Endah Puspitosarie, 2020. “Isu Kontemporer Akuntansi Publik”. Andrianto, Nova. 2013. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. Arifin, J. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: UII Press. As’ad, A. S. (2023, Juli 31). Retrieved from Yogyakarta BKN Web Site: https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/3/2023/07/bias-kecerdasan-buatanekspansinya-sektor-publik Astari, Asnidar. 2017. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.” : 1–14. Bastian, Indra. 2013. “Filosofi Manajemen Keuangan Publik.” Modul 1: 1–33. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4405-M1.pdf. Basuki, N., Surabaya, P. P., Sumber, M., & Manusia, D. (n.d.). ARTIKEL MENGOPTIMALKAN MODAL MANUSIA: STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF UNTUK. 4(2), 182–192. Clara Sabrina, & Sukrispiyanto. (2023). Scoping Review: Tren Terbaru dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital pada Tahun 2012-2022. Bulletin of Management and Business, 4(1), 66–72. https://doi.org/10.31328/bmb.v4i1.259 Dhana Dryantama Putra, Cornelius Rantelangi, Ferry Diyanti, 2022. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda”.
Manajemen Sumber Daya Manusia 39 Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press. Hakim, H. Abdul. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi." Jakarta: PT. Ghalia Indonesia (2014). Irianto, J. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia: Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik. Tahun, 24(1998), 281–291. Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei. Masdar, Sjahrazad, Sulikah Asmorowati, and Jusuf Irianto. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk pelayanan publik. Airlangga University Press, 2009. Nahruddin, Z., & Makassar, U. M. (2018). Isu-Isu Permasalahan SDM Pemerintahan. Isu-Isu Permasalahan SDM Pemerintahan, 2. Putranto, R. A., Dawud, J., Pradesa, H. A., Harijanto, D., & Agung Dharma, I. B. (2022). Manajemen Talenta Pada Sektor Publik: Sebuah Studi Literatur Serta Arah Model Kajian Untuk Masa Depan. Jurnal Manajemen Dan Profesional, 3(2), 176–211. Rahadi, D. D. R. (2007). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007), 2007(November), 1–13. Reddick dan Turner. (2019). "A Comparative Analysis of US Local E-Government Adoption,". Rosmayati, Siti. "Tantangan Kontemporer Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Industrial." Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen 14, no. 2 (2023): 235-242. Shaikh Arsalan dan Nida Naeem. (2013). An Introduction to Public Financial Management. 1-5. Sudaryanto, A. P., & Hanny, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan ( Artificial Intelligence ). 6(1). Sugiat, M. A. (2020). Pengembangan Sdm Unggul Berbasis Collaborative Strategic Management. SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 8(1), 1–9.
Manajemen Sumber Daya Manusia 40 Sunarsi, Denok. "Pengembangan sumber daya manusia strategik & karakterisrik sistem pendukungnya: Sebuah tinjauan." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 2, no. 3 (2018): 178-194. Syahruddin, R. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod. Thomas, S. (2023, Agustus 29). Tentang: MarketSplash. Retrieved from MarketSplash Web Site: https://marketsplash.com/id/tren-sdm/ Wardiana, W. (2019). Peranan Teknologi Informasi Pada Era Globalisai. Jurnal MANAJERIAL, 2(2). https://doi.org/10.17509/manajerial.v2i2.16474 Yuliantini, Tine, Universitas Mercu Buana, Mesya Haifa Fauziyah, and Universitas Mercu Buana. 2023. “MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Tentang : ‘ Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Globalisasi ’ Dosen Pembimbing: Dr . Tine Yuliantini MM Disusun Oleh : Mesya Haifa Fauziyah ( 43122110164 ) Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Program Studi : Manajemen.” (July).
Manajemen Sumber Daya Manusia 41
K E L O M P O K 7 Buku ini membahas tentang tantangan dan isu-isu kontemporer dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik.