Manfaat Perdagangan Internasional
Manfaat perdagangan internasional
• Memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa dalam negeri
• Menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan
• Meningkatkan hasil produksi dalam negeri
• Membuka kesempatan kerja
• Meningkatkan pendapatan negara dari devisa
• Mendorong pertumbuhan ekonomi
• Memperluas daerah pemasaran
• Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
• Meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara
• Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat
Hambatan Perdagangan Internasional
• Perbedaan nilai mata uang antarnegara
• Pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara
• Pembayaran antarnegara sulit dilakukan dan berisiko besar
• Terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu
• Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan
negara anggota
• Proses pengiriman barang dan/atau jasa yang membutuhkan waktu
relatif lama
• Pengenaan bea masuk yang tinggi
Kebijakan Perdagangan Internasional
Konsep Ekonomi 16 Subsektor Ekonomi
Kreatif Kreatif, Apa Sajakah?
• Arsitektur
• Desain interior
• Desain komunikasi dan visual
• Desain produk
• Film, animasi, dan video
• Fotografi
• Kriya
• Kuliner
• Musik
• Fashion
• Aplikasi dan pengembang permainan
• Penerbitan
• Periklanan
• Televisi dan radio
• Seni pertunjukan
• Seni rupa
Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif
Membentuk Menyiapkan insentif
Indonesia Creative untuk memacu
pertumbuhan
Council. industri kreatif
berbasis budaya.
Memberikan Menyusun
perlindungan roadmap industri
bagu karya kreatif bersama
industri kreatif. pemerintah dan
piahk swasta.
Menyusun program
komprehensif untuk
menggerakkan
industri kreatif
Keunggulan Komparatif
dan Keunggulan Mutlak
Keunggulan • Teori ini menyatakan suatu negara
komparatif yang dapat memproduksi produk
tertentu secara lebih murah dan
efisien, negara tersebut memiliki
keunggulan komparatif.
Keunggulan • Teori ini menyatakan jika suatu
mutlak negara dapat membuat produk
tertentu yang tidak diproduksi
negara lain, negara tersebut
memiliki keunggulan mutlak.
Upaya Menghadapi Persaingan dalam Perdagangan
Internasional
Mengamati pasar dan mengenali pesaing
Menciptakan produk yang berbeda
Menonjolkan keunggulan produk
Mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing
Menawarkan harga yang bersaing
Mempromosikan produk
Pusat Keunggulan Ekonomi
di Wilayah Sumatra
Tambang timah Perkebunan sawit
di Bangka Belitung di Sumatra
Pusat Keunggulan Ekonomi
di Wilayah Pulau Jawa
Candi Borobudur
Kain Batik
Pusat Keunggulan Ekonomi
di Wilayah Bali–Nusa Tenggara
Pulau Komodo
Tanah lot di Bali
Pusat Keunggulan Ekonomi
di Wilayah Kalimantan
Pasar apung
Tambang batu bara
Pusat Keunggulan Ekonomi
di Wilayah Sulawesi
Kebun Kakao Taman Laut Bunaken
Pusat Keunggulan Ekonomi di Wilayah
Kepulauan Maluku-Papua
Raja Ampat
PT Freeport
Pengaruh Pusat-pusat Keunggulan Ekonomi
Pasar Bebas, Apa Itu?
Dampak Perdagangan Bebas
Tujuan Pembelajaran
• Setelah membaca informasi dari berbagai literatur, peserta didik mampu
menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak
kemerdekaan hingga masa reformasi secara kronologis.
• Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak
perubahan dan kesinambungan sejak masa kemerdekaan hingga masa
reformasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia dengan cermat.
• Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis secara kronologis
perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia sejak masa
kemerdekaan hingga masa reformasi.
• Setelah melakukan pengamatan dan evaluasi, peserta didik mampu
menyajikan majalah dinding mengenai perkembangan kehidupan
masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi
dengan baik.
MasaAwal Masa Masa Masa Orde Masa
Kemerdekaan Demokrasi Demokrasi Baru (1966- Reformasi
Terpimpin
(1945- Liberal 1998) (1998-
1949) (1950- (1959- sekarang)
1959) 1965)
Masa Awal Kemerdekaan
Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Soekarno
Moh. Hatta
Ahmad
Soebardjo.
Peristiwa Penyusunan naskah proklamasi
Rengasdengklok di kediaman Laksamana Maeda
Pembacaan naskah
proklamasi
Pembentukan Pemerintahan Daerah
Sidang kedua PPKI pada
19 Agustus 1945 menetapkan
delapan provinsi di Republik
Indonesia yang dikepalai seorang
gubernur.
Sumatra, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Sunda
Kecil, Nusa Tenggara,
Maluku, Sulawesi, dan
Kalimantan/Borneo.
Pemilihan Presiden dan Pembentukan
Wakil Presiden Departemen/Kementerian
Pada sidang pertama PPKI pada • Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus
18 Agustus 1945 dilakukan 1945 membentuk kementerian atau
pemilihan presiden dan wakil departemen, yaitu 12 kementerian
presiden secara aklamasi. yang menjadi kabinet pertama
Republik Indonesia.
Otto Iskandardinata
mengusulkan Soekarno dan
Moh. Hatta sebagai pasangan
presiden dan wakil presiden.
Soekarno dan Moh. Hatta
ditetapkan sebagai presiden
dan wakil presiden Republik
Indonesia.
Pembentukan Komite Pembentukan Badan
Nasional Indonesia Keamanan Rakyat (BKR)
Pusat (KNIP)
• Pada 22 Agustus 1945 PPKI • Pada 22 Agustus 1945 dibentuk
mengadakan sidang ketiga yang Badan Keamanan Rakyat (BKR).
menghasilkan pembentukan Komite BKR dipimpin oleh Kolonel
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP Soedirman.
diketuai oleh Mr. Kasman
Singodimedjo. Di tingkat daerah • Pada 5 Oktober 1945 BKR berganti
dinamakan Komite Nasional nama menjadi Tentara Keamanan
Indonesia Daerah (KNID). Raktyat (TKR). TKR merupkan cikal
bakal Tentara Nasional Indonesia
(TNI).
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Perjuangan Fisik Perjuangan Diplomasi
Pertempuran bersenjata Perundingan dengan
antara pasukan Sekutu dan pemerintah Belanda
rakyat Indonesia Perundingan Linggajati,
Renville, Roem-Royen, dan
Pertempuran Surabaya, Konferensi Meja Bundar.
Pertempuran Lima Hari di
Semarang, Pertempuran
Ambarawa, Bandung
Lautan Api, dan
Pertempuran Medan Area
Gangguan Keamanan
Pemberontakan PKI di Madiun 1948 Pemberontakan DI/TII
Kehidupan Pada Awal Kemerdekaan
Kehidupan ekonomi Kehidupan pendidikan
• Sebagai negara yang baru • Memperbaiki sistem
merdeka, Indonesia tidak pendidikan dengan
memiliki kas negara. membentuk Panitia Penyelidik
Pengajaran Republik Indonesia
• Meningkatnya inflasi dan yang diketuai Ki Hajar
blokade ekonomi oleh Dewantara.
Belanda.
• Tujuan dibentuknya panitia ini
• Mengeluarkan kebijakan adalah meneliti dan
ekonomi antara lain merumuskan masalah-
melakukan program masalah pengajaran.
pinjaman nasional,
melakukan diplomasi • Menyusun sistem pendidikan
beras dengan India, dan baru yaitu pendidikan
mengadakan hubungan merdeka. Tujuannya adalah
dagang langsung dengan mendidik anak-anak menjadi
negara lain. warga negara yang diharapkan
memberikan pengetahuannya
kepada negara.
Kehidupan Pada Awal Kemerdekaan
Kehidupan sosial Kehidupan budaya
• Terjadi diskriminasi sosial • Seni sastra dan seni lukis
dalam kehidupan merupakan budaya yang
masyarakat Indonesia. menonjol pada masa awal
kemerdekaan. Berdirinya Balai
• Masyarakat Indonesia Pustaka pada awal
menempati lapisan sosial kemerdekaan menjadi
rendah. Kondisi ini pendorong perkembangan
menyebabkan perbedaan bahasa dan sastra Indonesia.
hak yang diterima oleh
masyarakat Indonesia. • Pada awal kemerdekaan muncul
karya sastra angkatan ’45.
Sebagian besar karya sastra
pada angkatan ini bercerita
tentang perjuangan merebut
kemerdekaan.
Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik
Sistem pemerintahan
yaitu parlementer.
Kedudukan presiden
sebagai kepala
negara.
Kepala pemerintahan
dipegang perdana
menteri sekaligus
memimpin kabinet.
Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955
• Menganut sistem multipartai, misalnya Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ,
Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI.
• Pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan
dalam dua tahap. Pertama, tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Kedua, tanggal 15
Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan
Pembentuk Undang-Undang Dasar).
Konferensi Asia-Afrika
• Konferensi Asia–Afrika (KAA) berlangsung pada 18–24 April 1955
di Bandung, Indonesia yang dihadiri 29 negara (sebagian besar
baru merdeka).
• KAA menjadi awal terbentuknya organisasi Gerakan Non-Blok
(GNB). Keberhasilan KAA menyebabkan Indonesia memperoleh
dukungan pembebasan Irian Barat dari Belanda.
Deklarasi Djuanda
• Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu
pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 (Ordonantie 1939). Laut teritorial
Indonesia lebarnya tiga mil dari garis pantai.
• Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Indonesia menganut prinsip-prinsip
negara kepulauan (archipelago state). Lautan di sekitar Indonesia
menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.
Ancaman Disintegrasi Bangsa
Pemberontakan Angkatan Perang Pemberontakan Republik
Ratu Adil (APRA) Maluku Selatan (RMS)
• Terjadi pada 23 Januari 1950 di • Pemberontakan RMS dipimpin
Bandung dipimpin Kapten Westerling. Christian Robert Steven Soumokil
Pemberontakan APRA dilatarbelakangi karena menolak integrasi Negara
pembentukan Angkatan Perang Indonesia Timur dengan Republik
Republik Indonesia Serikat (APRIS). Indonesia. RMS menginginkan
kemerdekaan dan melepaskan diri
dari wilayah Indonesia.
Pemberontakan Andi Aziz Pemberontakan PRRI/
• Pada 30 Maret 1950 pasukan Kapten Permesta
Andi Azis bergabung dengan APRIS. • Adanya kecemburuan
pemerintah di daerah terhadap
Andi Azis menolak kedatangan pemerintah pusat sehingga
memberontak dengan diawali
pasukan TNI dari Jakarta yang pembentukan dewan daerah.
dipimpin Mayor H.V. Worang.
• Andi Azis membentuk ”Pasukan
Bebas” untuk menyerang dan
menduduki markas TNI di Makassar.
• Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin Letkol Ahmad Husein, Dewan Gajah
di Sumatra Utara dipimpin Kolonel Simbolon, dan Dewan Garuda di Sumatra
Selatan dipimpin Letkol Barlian.
Kehidupan pada Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan • Memberlakukan sistem ekonomi Ali–Baba;
ekonomi
• Menerapkan sistem ekonomi Gerakan Benteng
• Menasionalisasi De Javasche Bank
• Melaksanakan pemotongan nilai mata uang
(sanering)
• Melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda
melalui forum Finansial Ekonomi (Finek)
• Melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
(RPLT)
Kehidupan • Pada 1950 perkembangan sastra
Budaya memiliki ciri-ciri sama dengan tahun-
tahun sebelumnya. Sebagian besar
pengarangnya yaitu tokoh-tokoh sastra
periode sebelumnya.
• Karya sastra Indonesia pada 1950-an
ditandai munculnya tema kegetiran
yang terjadi pada zaman revolusi dan
Perang Kemerdekaan. Sastrawan
pada era 1950 antara lain Pramoedya
Ananta Toer dan Abdul Muis.
Masa Demokrasi Terpimpin
Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959
Perkembangan Politik Nasional
Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
• Bebas Aktif Penyimpangan
Sistem Politik dalam Politik
• Oldefo dan nefo
• Politik mercusuar
• Keterlibatan dengan
gerakan NonBlok.
Konfrontasi dengan Malaysia
Konfrontasi disebabkan Pada 3 Mei 1963 Presiden
pembentukan Federasi Malaysia, Soekarno mengumumkan Dwi
proyek neokolonialisme Inggris Komando Rakyat (Dwikora).
yang membahayakan eksistensi
Indonesia dan negara Nefo.
Pembebasan Irian Barat
Gerakan 30 September 1965/PKI
Kehidupan ekonomi Kehidupan budaya
• Proyek mercusuar menyebabkan • Presiden Soekarno membatasi
kegiatan ekonomi menurun dan kebebasan berkreasi di bidang
defisit anggaran. Inflasi sangat budaya atas dasar program nation
tinggi mencapai 400–700%. and character building sebagai upaya
pencarian jati.
• Pemerintah membentuk Badan
Perancang Pembangunan Nasional • Kepentingan politik terlalu jauh
(Bappenas), mendevaluasi mata mencampuri bidang kesenian
uang rupiah, menghimpun dana maupun kesusastraan.
revolusi, dan menyelenggarakan
Deklarasi Ekonomi. Kehidupan pendidikan
Kehidupan sosial • Sejak tahun 1959 di bawah
koordinasi Menteri Pendidikan dan
• Pemerintah gagal menciptakan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono,
kesejahteraan masyarakat. pemerintah menyusun kebijakan
Sapta Usaha Tama.
• Biaya kebutuhan hidup meningkat
karena sebagian penduduk • Pemerintah meningkatkan
Indonesia masih melakukan barter. partisipasi pendidikan tinggi dengan
mendirikan universitas baru di setiap
ibu kota provinsi.
Masa Orde Baru
Lahirnya Orde Baru
• Pada Juni 1966
MPRS mengeluarkan
Ketetapan Nomor
IX/MPRS/1966
untuk mengukuhkan
kedudukan
Supersemar.
Penolakan Pidato Nawaksara
• Pada Juni 1965 Presiden Soekarno menyampaikan pidato
pertanggungjawabannya sebagai presiden dalam sidang umum MPRS
yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Pidato tersebut ditolak MPRS
karena tidak menyinggung masalah G 30 S/PKI 1965.
• Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno kembali menyampaikan
pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR-GR.
Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor
1/Pres/1967 dan diberi nama ”Pelengkap Nawaksara”. MPRS juga
menolak pidato pertanggungjawaban tersebut.
Pelantikan Soeharto sebagai Pejabat Presiden
Pada 7–12 Maret 1967 MPRS
mengadakan sidang istimewa yang
menghasilkan Ketetapan Nomor
XXXIII/MPRS/1967. MPRS menarik
mandat Presiden Soekarno atas
segala kekuasaannya.
MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah
setahun sebagai pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik
Indonesia berdasarkan Ketetapan Nomor XLIV/MPRS/1968. Presiden Soeharto
resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968.
Penataan Stabilitas Politik Pelaksanaan dwifungsi
Upaya pemerintah Orde Baru untuk ABRI
menciptakan stabilitas politik yaitu
normalisasi hubungan Indonesia- • Dwifungsi ABRI merupakan konsep
Malaysia, memprakarsai pembentukan yang membentuk hubungan
ASEAN, dan masuk kembali menjadi harmonis antara militer dan sipil.
anggota PBB. Peran anggota ABRI dalam bidang
militer harus seimbang dengan
perannya sebagai warga negara
dalam bidang sosial dan politik.
• Pada masa Orde Baru banyak
anggota militer yang menjadi
pejabat sipil, seperti menjadi kepala
daerah atau anggota DPR/MPR.
Keadaan ini sebagai dampak
pelaksanaan dwifungsi ABRI pada
masa Orde Baru.
Penyederhanaan Partai Politik dan Pemilu
• Pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan pada 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, dan 1997. Menjelang pemilu 1977 pemerintah mengambil kebijakan fusi
partai untuk menyederhanakan partai politik dengan penggabungan partai-partai
yang memiliki kesamaan ideologi.
• Selama masa Orde Baru pemilu diikuti tiga partai yaitu Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya. Pada
pelaksanaan pemilu hingga 1997, Golkar selalu meraih suara terbanyak.
Pelaksanaan Program P4 dan BP7
• Program P4 disahkan MPR dan dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan
Pelaksanaan P4 (BP7).
• BP7 bertugas mengoordinasi pelaksanaan penataran P4.
• Penataran P4 wajib diikuti masyarakat dan bertujuan membentuk
pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila.
Kerja Sama dengan Luar Negeri
• Pada periode awal Orde Baru hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi
dirancang lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank dunia, IGGI, dan
konsultan asing.
• Kondisi ini menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia dan banyak
perusahaan asing berdiri di Indonesia.
• Pintu masuk kehadiran kekuatan ekonomi asing adalah adanya persetujuan
utang pemerintah Indonesia terus-menerus.