Booklet Karhut Kds

PERHUTANI

KPH KEDU SELATAN
Tahun 2022

1. Gambaran Umum KPH Kedu Selatan

KPH Kedu Selatan memiliki sumberdaya hutan seluas 44.659,81
ha yang terdiri dari :
a. Luas Hutan KPH Kedu Selatan 44.659,81 Ha terdiri dari :

 Hutan Produksi (HP) : 7.877,55 Ha (17,6 %)

 Hutan Lindung : 4.240,73 Ha ( 9,5 %)

 Hutan Produksi : 32.541,53 Ha (72,9 %)

b. Dengan Wilayah Adminsitrasi Pemerintahan :

 Kabupaten Purworejo : 8.832,67 Ha (19,8 %)
 Kabupaten Kebumen :18.959,73 Ha(42,5 %)
 Kabupaten Banjarnegara : 5.492,14 Ha (12,3 %)
 Kabupaten Wonosobo : 8.476,53 Ha (19,0 %)
 Kabupaten Banyumas : 2.898,74 Ha ( 6,4 %)



BH Gombong Selatan BH Wadaslintang
Jati 4.263,93 Ha Pinus 17.462,48 Ha
9,50%
39,10%
BH Midangan Sapuran
Damar 10.603,90 Ha

23,70%

BH Gombong Utara
Pinus 10.603,90 Ha

27,60

c. Dalam pengelolan kawasan hutan KPH Kedu Selatan terbagi
dalam 7 BKPH dan 31 RPH yaitu :

1. BKPH Purworejo : RPH Kemiri, Loano Sawangan, Bruno,
Gebang, Katerban dan Loano.

2. BKPH Kebumen : RPH Karangsambung, Wadaslintang,
Ngadisono, Sadang, Lokidang.

3. BKPH Karanganyar: RPH Somogede, Karanggayam, Peniron,
Pejaten, Pagebangan.

4. BKPH Gombong Utara : RPH Bogangin, Giyanti, Sempor,
Kalimandi dan Kedungbulus.

5. BKPH Ngadisono : RPH Sapuran, Kaliwiro dan Sumberejo.

6. BKPH Banjarnegara : RPH Berta, Pringombo, Watubelah dan
Singomerto.

7. BKPH Gombong Selatan : RPH Sikayu, Redisari dan Tebo.

Apa itu kebakaran hutan dan lahan..?
Menurut praturan menteri kehutanan nomor p12.menhut-II/2019
adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga
mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan
kerugian ekonomis atau nilai lingkungan

Penyebab kebakaran hutan/ lahan:
1. Faktor alam.

a. Suhu udara yang tinggi akibat musim kemarau.
b. Kilat yang menyambar pohon.
c. Gesekan ranting kering.
d. Tingginya suhu bumi.

2. Faktor manusia.

a. Pembakaran yang dilakukan untuk pembukaan lahan.
b. Melakukan pembakaran di sekitar hutan.

Pada prinsipnya, kebakaran hutan dan lahan terjadi karena
tersedianya unsur-unsur bahan bakar, sumber panas, dan udara yang
biasa dikenal dengan segitiga api.

Dampak Kebakaran Hutan/ lahan

Kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas dalam berbagai
sendi kehidupan, dampak tersebut berupa dampak; biofisik, ekonomi,
sosial dan kesehatan.

1. Dampak Biofisik.

Dampak biofisik berkaitan erat dengan:

 Pelepasan asap, pelepasan CO2 (Carbon dioksida), dan suhu yang
tinggi.

 Akibat dari suhu yang tinggi dan asap yang ditimbulkan dari
kebakaran terjadi perusakan habitat flora dan fauna.

 Kabut asap yang menghalangi daya penglihatan terutama untuk
sektor penerbangan dan transportasi darat , dampak ini
merupakan dampak langsung yang kita rasakan. Sementara
dampak yang tidak langsung kita rasakan namun sangat
mempengaruhi keseimbangan bumi adalah; adanya emisi CO2
(Carbon dioksida), NOx (Nitrogen monoksida), dan CH4
(Metana), gas-gas tersebut akan mengapungapung di atmosfer
sebagai gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan bumi
dan mempengaruhi perubahan iklim.

 Menurunnya kesuburan tanah karena hilangnya lapisan humus
dan struktur tanah bagian atas (top soil) yang mengalami

perubahan, sehingga secara langsung akan mengakibatkan

penurunan produktifitas lahan.

2. Dampak Ekonomi.

 Hilangnya sumber daya alam beserta potensi yang ada
didalamnya, baik berupa kayu ataupun non-kayu yang melimpah
dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi.

 Rusaknya infrastruktur.

 Meningkatnya harga kebutuhan pokok sehari-hari.

 Kerugian di bidang pariwisata dan industri transportasi.

3. Dampak Sosial.
 Masyarakat kehilangan harta benda.
 Masyarakat kehilangan mata pencaharian.
 Berkurangnya sumber mata pencaharian.
 Kurangnya persediaan air bersih.
 Tidak meratanya hasil panen dapat menimbulkan kecemburuan
sosial dan lebih jauh dapat menimbulkan konflik antar kelompok
masyarakat.

4. Dampak Kesehatan.
 Terjangkitnya berbagai penyakit gangguan saluran pernafasan
seperti asma dan batuk, iritasi pada mata, penyakit kulit.

 Akibat penurunan kualitas air juga dapat menimbulkan penyakit
diare dan muntaber, terutama pada anak balita.

Apa yang Harus Kita Lakukan? kebakaran
Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Lakukanlah tindakan untuk mencegah terjadinya
hutan/lahan, dengan melakukan :

 Hindari melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
 Tidak membakar sampah di sekitar hutan/lahan.
 Memanfaatkan kayu tanpa menebang pohon.
 Melestarikan dan menjaga keberadaan hutan sesuai dengan

peruntukannya.
 Lakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tindakan

pencegahan.

Apa yang Harus Kita Lakukan?
Lakukan Tindakan Tepat ketika Terjadi Kebakaran hutan dan lahan.

 Tetap tenang dan laporkan kebakaran ke instansi
berwenang.Tentukan jalur evakuasi penduduk di sekitar lokasi
kebakaran.

 Ikuti petunjuk petugas jika harus mengungsi, kemasi barang dan
dokumen berharga.

 Utamakan evakuasi orang yang berisiko (orang tua,wanita hamil
dan anak-anak).

 Jika masih memungkinkan tinggal di dalam rumah, pastikan tutup
celah pintu dan ventilasi dengan handuk/selimut basah.

 Tutup jendela kendaraan jika harus berkendara keluar rumah dan
pastikan menggunakan gunakan masker atau penutup hidung dan
mulut.

Apa yang Harus Kita Lakukan.
Setelah Terjadinya Kebakaran..?

 Menanam kembali pepohonan.
 Merawat dan memastikan kegiatan pelestarian hutan berjalan

dengan baik
 Memastikan pengelolaan air dan pemanfaatan lahan sesuai dengan

langkah pelestarian hutan
 Memastikan semua korban yang terkena musibah kebakaran dan

dan terjangkit penyakit memperoleh tindakan dan pemulihan
kondisi.
 Lakukan kordinasi dengan pihak terkait.

DIAGRAM ALUR ( FLOW CARD )
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

PEMBERI INFOMASI

POSKODAL KPH PETUGAS PENERIMA POKOLAK BKPH
LAPORAN

KRPH & KBKPH

CEKING LOKASI & PROSES PENILIAN
ANALISAPENGAMATAN

API BERHASIL TINDAKAN PEMADAMAN MEMBUNYIKAN
DIPADAMKAN ALARM

API TIDAK DAPAT DIPADAMKAN

KOORDINASI LINTAS INTANSI EVAKUASI
TITIK KUMPUL

API DAPAT DIPADAMKAN

PENDATAAN , ASSESMENT KORBAN, KERUSAKAN DAN KERUGIAN

PENEGAKAN HUKUM..
Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak
terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya
ekosistem tapi kabut asap yg ditimbulkannya menjadi monster yang
merusak kehidupan, Pembakaran hutan/lahan merupakan kejahatan
yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak.
Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau
lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda
semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi
yang melakukan perbuatan tersebut.
Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang
yang membakar hutan dan lahan :
1. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 50 ayat (3) huruf d :
Setiap orang dilarang membakar hutan

Pasal 78 ayat (3) :
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) :
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta
rupiah).

2. Undang undang No 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPLH )

3. Undang undang No 39 Tahun 2014 Tengang Perkebunan

4. Undang undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan

KESIAPSIAGAAN SATDALKAR

Sebagai sikap terhadap waspada terjadinya kebakaran hutan di lahan
khususnya diwilayah KPH Kedu Selatan, telah dilakukan serangkaian
kegiatan baik melengkapi sarana prasaran, pembelakan kompetensi
kepada jajaran personil brigade dalkarhutla serta membangun
komunikasi dengan lintas intansi dari tingkat desa sampai ke
Kabupaten serta memberdayakan peran masyarakat yang terbentuk

dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) serta Masyarakat
Peduli Api ( MPA ).
1. PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN

2. Menyediakan Peringatan Dini

3. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

4. MEMBENTUK SATUAN KOORDINASI LINTAS INTANSI,
LMDH DAN MPA

POS KOMANDO PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN &
LAHAN.

I. POSKODAL KPH KEDU SELATAN
HP : 081325293423

II. POS KOMENDO PELAKSANA
1. BKPH PURWOREJO
HP : 08122628193

2. BKPH KEBUMEN
HP : 081238147302

3. BKPH KARANGANYAR
HP : 087837630241

4. BKPH GOMBONG UTARA
HP : 083113552352

5. BKPH GOMBONG SELATAN
HP : 081325918765

6. BKPH NGADISONO
HP : 081328556378

7. BKPH BANJARNEGARA
HP : 081327244887

PROSEDUR KERJA
PENGENDALIAN

KEBAKARAN HUTAN

1. TUJUAN
Prosedur kerja Pengendalian Kebakaran Hutan bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam proses kegiatan
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup prosedur kerja ini meliputi kegiatan organisasi,
sumberdaya manusia, sarana prasarana, operasional, pengembangan
inovasi, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan,
pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan.

3. REFERENSI
3.1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Penggangi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan
Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau
Lahan;
3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;

3.6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian
bakaran Hutan dan Lahan;

3.7. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam Nomor : P.4/IV-PKH/2013 tentang Prosedur
Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan ;

3.8. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor :
739a/KPTS/Dir/1984, tentang Pedoman Pembentukan
Satuan Pemadam Kebakaran Hutan Dalam Wilayah Kerja
Perum Perhutani;

3.9. Surat Edaran Direksi Perum Perhutani Nomor :
895/058.2/PSDH/Dir tanggal 3 Desember 2015, tentang SE
(Surat Edaran) Stratifikasi dan Tarif Kerugian Kebakaran
Hutan.

4. PENGERTIAN
4.1. Perlindungan Hutan, adalah usaha untuk mencegah dan
membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,
alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga
hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan,
kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
4.2. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda
api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil
hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai
lingkungan.
4.3. Pencegahan kebakaran hutan adalah setiap usaha yang
dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran.
4.4. Pemadaman kebakaran hutan adalah kegiatan penanggulangan
kebakaran hutan sehingga kebakaran tersebut teratasi secara
tuntas.

4.5. Pengendalian kebakaran hutan adalah meliputi
usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaaan
sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional
pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran,
dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan
manajemen pengendalian kebakaran hutan.

4.6. Deteksi kebakaran hutan adalah kegiatan untuk mengetahui
sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan, agar langkah-
langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat
dilaksanakan segera, sebelum api melanda atau menjalar
pada areal yang lebih luas.

4.7. Sekat bakar adalah jalur/alur yang dibuat untuk mencegah
api menjalar ke lokasi lain.

4.8. Sekat bakar jalur hijau adalah penggunaan tanaman yang
tahan terhadap api dengan ditanam secara jalur.

4.9. Sekat bakar jalur kuning adalah pembersihan selebar 2
meter di sekeliling plot kebakaran.

4.10. Sekat bakar multiguna adalah sekat bakar yang mempunyai
fungsi lebih dari sekadar sekat bakar saja, tetapi juga
dapat berfungsi untuk hal lainnya.

4.11. Sekat bakar alami adalah bangunan alam yang telah ada
sebelumnya dan berfungsi sebagai sekat bakar.

4.12. Regu Pemadam Kebakaran adalah petugas khusus yang
ditunjuk oleh administratur yang bertugas untuk melakukan
pemadaman api.

4.13. Regu Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran yang
selanjutnya disebut Satgasdalkar adalah satuan regu yang
dibentuk oleh Administratur yang bertugas untuk
melakukan pengendalian kebakaran hutan.

4.14. Kriteria Baku kerusakan lingkungan adalah batas minimal
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran
hutan.

4.15. Rehabilitasi adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan
lingkungan melalui kegiatan penanaman tanaman kehutanan.

4.16. Organisasi dalkarhut adalah pelaksana pengendalian
kebakaran hutan yang dibentuk berdasarkan tingkat
pengelolaan.

4.17. Fire Danger Index (FDI) adalah suatu alat yang menunjukan
tingkat kerawanan di suatu daerah terhadap bahaya
kebakaran.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Direksi
5.1.1. Membuat Kebijakan Direksi yang terkait dengan Pengendalian

Kebakaran Hutan di Perum Perhutani, serta menyetujui dan
menetapkan Petunjuk Kerja (Standard Operating Procedure)
Pengendalian Kebakaran Hutan di Perum Perhutani yang
disusun oleh Biro terkait.
5.1.2. Menyetujui dan Menetapkan anggaran biaya Pengendalian
Kebakaran Hutan di Perum Perhutani yang diusulkan oleh
Divisi terkait.
5.1.3. Membentuk Tim Pengendalian Kebakaran Hutan Kantor Pusat,
dengan tugas:
5.1.3.1. Berkoordinasi dengan Badan Metereologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) Pusat;
5.1.3.2. Berkoordinasi dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional (LAPAN);
5.1.3.3. Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB);
5.1.3.4. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;
5.1.3.5. Berkoordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik

Indonesia (Mabes Polri);

5.1.4. Membentuk tim ad hoc untuk melakukan pengawasan khusus
terhadap wilayah atau areal-areal tertentu apabila
diperlukan oleh Direksi;

5.1.5. Membentuk tim ad hoc untuk melaksanakan pemeriksaan
khusus apabila terjadi kebakaran hutan yang terindikasi
diakibatkan oleh kelalaian.

5.2. Kantor Divisi Regional

5.2.1. Menetapkan rencana kerja dan mendistribusikan anggaran
pengendalian kebakaran hutan untuk masing-masing Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) di wilayah kerjanya;

5.2.2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian
kebakaran hutan yang dilaksanakan oleh KPH;

5.2.3. Melaksanakan pengawasan rutin dalam rangka untuk
meningkatkan pembinaan kewilayahan terhadap aspek
koordinasi, integrasi, sinergisitas, dan sinkronisasi kegiatan
pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya untuk
memastikan keberhasilan sasaran kinerja;

5.2.4. Menyampaikan laporan kepada Direksi, berupa:
5.2.4.1. Laporan rutin, berupa laporan bulanan dan laporan tahunan

pengendalian kebakaran hutan yang sekurang-kurangnya
memuat data dan informasi keorganisasian, sumberdaya
manusia, sarana prasarana, penyelenggaraan pencegahan,
penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan,
serta dukungan manajemen;
5.2.4.2. Laporan insidentil dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24
(satu kali duapuluh empat) jam sejak diketahuinya kejadian
kebakaran hutan, berupa laporan kejadian kebakaran hutan,
yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi umum
serta kejadian kebakaran dan upaya penanggulangannya;
5.2.4.3. Laporan pasca kebakaran dalam waktu selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kalender sejak padamnya api di lokasi
kebakaran, yang sekurang-kurangnya memuat data dan
informasi tentang luas areal kebakaran dan perkiraan
kerugian.
Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), Kepolisian Daerah (Polda), dan instansi
terkait lainnya.

5.2.6. Bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan pengendalian dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada
lebih dari 2 (dua) KPH di wilayah kerjanya; 2) penetapan
tanggap darurat, serta rehabilitasi paska terjadinya
kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya; 3) penggunaan
anggaran dalam rangka pengendalian dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya; 4) pelaporan
ke aparat dan instansi berwenang paska terjadinya
kebakaran hutan dan lahan, dan segala hal yang terkait
dengan proses hukum.

5.3. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH)/Administratur
5.3.1. Menyusun rencana kerja pengendalian kebakaran hutan di

wilayah kerjanya;
5.3.2. Menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung

pengendalian kebakaran hutan untuk wilayah kerjanya;
5.3.3. Membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan lingkup

KPH
5.3.4. Membentuk Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan untuk

setiap BKPH.
5.3.5. Menyampaikan laporan kepada Kepala Divisi Regional, berupa:
5.3.5.1. Laporan rutin;
5.3.5.2. Laporan insidentil dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12

(satu kali duabelas) jam sejak diketahuinya kejadian
kebakaran hutan, berupa laporan kejadian kebakaran hutan,
yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi umum
serta kejadian kebakaran dan upaya penanggulangannya;
5.3.5.3. Laporan pasca kebakaran dalam waktu selambat-lambatnya
5 (lima) hari kalender sejak padamnya api di lokasi
kebakaran, yang sekurang-kurangnya memuat data dan
informasi tentang luas areal kebakaran dan perkiraan
kerugian.
5.3.6. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), Kepala Daerah (Bupati) setempat, Kepolisian Resort
(Polres) setempat, dan instansi terkait lainnya.

5.3.7. Bertanggungjawab atas: 1) Pelaksanaan pengendalian dan

penanggulangan kebakaran hutan, termasuk rehabilitasi

pasca terjadinya kebakaran hutan di wilayah kerjanya; 2)

penggunaan anggaran dalam rangka pengendalian dan

penanggulangan kebakaran hutan; 3) pelaporan ke aparat dan

instansi berwenang paska terjadinya kebakaran hutan, dan

segala hal yang terkait dengan proses hukum.
5.3.8. Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta

masyarakat melalui kegiatan pelatihan, penguatan
kelembagaan, fasilitasi, dan penyuluhan hingga penanggulangan
kebakaran hutan di wilayah yang berbatasan dengan
masyarakat dalam Satgasdalkar.
5.3.9. Mengendalikan biaya penanggulangan kebakaran hutan.
5.3.10. Memberikan informasi/keterangan kepada pihak eksternal

atas terjadinya kejadian kebakaran hutan.

5.4. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH)/Asper
5.4.1. Bersama-sama dengan KPH bertanggungjawab melaksanakan

pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan di wilayah
kerjanya.
5.4.2. Menyampaikan laporan kepada Kepala Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KKPH), berupa:
5.4.2.1. Laporan rutin;
5.4.2.2. Laporan insidentil dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12

(satu kali duabelas) jam sejak diketahuinya kejadian
kebakaran hutan, berupa laporan kejadian kebakaran
hutan, yang sekurang-kurangnya memuat data dan
informasi umum serta kejadian kebakaran dan upaya
penanggulangannya;
5.4.2.3. Laporan pasca kebakaran dalam waktu selambat-lambatnya
5 (lima) hari kalender sejak padamnya api di lokasi
kebakaran, yang sekurang-kurangnya memuat data dan
informasi tentang luas areal kebakaran dan perkiraan
kerugian.

5.4.3. Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta
masyarakat melalui kegiatan pelatihan; penguatan
kelembagaan; fasilitasi; dan penyuluhan hingga
penanggulangan kebakaran hutan di wilayah yang
berbatasan dengan masyarakat dalam Satgasdalkar.

5.5. Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH)/ Mantri

5.5.1. Bersama-sama dengan KPH dan BKPH bertanggungjawab
melaksanakan pengendalian dan penanggulangan kebakaran
hutan di wilayah kerjanya;

5.5.2. Menyampaikan laporan insidentil kepada Kepala Bagian
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) dalam waktu
selambat-lambatnya 1 x 12 (satu kali duabelas) jam sejak
diketahuinya kejadian kebakaran hutan;

5.5.3. Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta
masyarakat melalui kegiatan pelatihan; penguatan
kelembagaan; fasilitasi; dan penyuluhan hingga
penanggulangan kebakaran hutan di wilayah yang
berbatasan dengan masyarakat dalam Satgasdalkar.

5.5.4. Melakukan inventarisasi kerusakan akibat kebakaran hutan
dan apabila ada kerusakan segera dibuatkan laporan huruf
A dan melaporkan ke Kepolisian untuk dibuat Laporan Polisi.

5.6. Kepala Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan

Kepala regu yang dalam pelaksanaannya dapat dirangkap oleh
Asper/KBKPH atau pejabat yang ditunjuk dalam SK
Administratur, bertanggung jawab atas pelaksanaan
penanggulangan dan pemadaman kebakaran hutan di wilayah
kerjanya. Regu inti beranggotakan karyawan Perhutani dan
Satgasdalkar.

5.7. Regu Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan

Satgasdalkar beranggotakan dari desa pemangku hutan yang
ditetapkan dalam SK Administratur, bertugas melaksanakan
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

5.8. Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Danru Polhutmob)
5.8.1. Membantu pelaksanaan pencegahan dan pemadaman
kebakaran hutan.
5.8.2. Mengamankan lokasi kebakaran hutan.

5.9. Mandor Polter
5.9.1. Melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan.
5.9.2. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan.
5.9.3. Mengisi buku saku sesuai hasil patroli pada DK 448.
5.9.4. Melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada KRPH.

6. PROSEDUR KERJA
6.1. Flow Chart Pengendalian Kebakaran

6.2. Perencanaan Pengendalian Kebakaran
6.2.1. Man (Manusia), merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja.

Kegiatan pengendalian dilakukan melibatkan seluruh jajaran
pengamanan baik di tingkat Divisi Regional (Pusat Komando
Pengendalian/Puskodal), Kantor KPH (Pos Koordinator
Pelaksana/Poskolak) dan Kantor BKPH (Pos Satuan
Pelaksana/Possatlak).

6.2.2. Machines (Mesin), merujuk pada mesin sebagai alat penunjang
kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-
operasional. Beberapa sarana dan peralatan yang digunakan
pada pengendalian kebakaran hutan antara lain:

6.2.2.1. Menara pengawas kebakaran atau pos pantau.

6.2.2.2. Kendaraan operasional: meliputi kendaraan bermotor roda
empat atau lebih yang telah dilengkapi alat pemadaman, dan
kendaraan roda dua.

6.2.2.3. Mesin Pompa Pemadam: dapat berupa Pompa induk, Pompa
jinjing, Pompa apung, dll.

6.2.2.4. Peralatan tangan, Perlengkapan perorangan, Peralatan

telekomunikasi, Pompa bertekanan tinggi, Peralatan mekanis,

Peralatan logistik, medis dan SAR.

6.2.3. Money (Uang atau Biaya), merujuk pada uang sebagai modal
untuk pembiayaan seluruh kegiatan. Biaya kegiatan
pengendalian kebakaran hutan dianggarkan pada Rencana
Kegiatan dan Anggaran Perusahaan setiap tahunnya.

6.2.4. Method (Metode atau Prosedur), merujuk pada metode atau
prosedur kerja sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.

6.2.5. Materials (Bahan baku). Material yang dimaksud dalam hal
pengendalian kebakaran hutan adalah hasil inventarisasi
lokasi rawan kebakaran dalam areal kerja yang sudah
dituangkan dalam peta areal rawan kebakaran.

6.3. Pencegahan

6.3.1. Kebijakan (skala prioritas): Pencegahan dilakukan sesuai
skala prioritas dengan mempertimbangkan hasil
inventarisasi lokasi rawan kebakaran, ketersediaan
anggaran dan kesiapan sarana peralatan serta SDM.

6.3.2. Organisasi: Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran
dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat Divisi Regional
(Pusat Komando Pengendalian/Puskodal), KPH (Pos
Koordinator Pelaksana/Poskolak) dan BKPH (Pos Satuan
Pelaksana/Possatlak).

6.3.2.1. Puskodal merupakan organisasi pengendalian kebakaran
pada tingkat Divisi Regional yang dikomandani oleh
Kepala Divisi Regional atau pejabat yang ditunjuk,
dengan anggota Polisi Hutan Mobil (Polmob) di kantor
Divre.

6.3.2.2. Poskolak merupakan organisasi pengendalian kebakaran
hutan pada tingkat KPH yang dikomandani oleh
Administratur/KKPH atau pejabat yang ditunjuk, dengan
anggota Polisi Hutan Mobil (Polmob) kantor KPH.

6.3.2.3. Possatlak merupakan organisasi pengendalian kebakaran

hutan pada tingkat BKPH yang dikomandani oleh

Asper/KBKPH, dengan anggota segenap KRPH dan

partisipasi masyarakat.

6.3.3. Perencanaan operasional

6.3.3.1. Inventarisasi lokasi rawan kebakaran

6.2.3.1.1. Asper bersama KRPH melakukan inventarisasi lokasi atau
petak yang rawan terhadap kejadian kebakaran hutan.

6.2.3.1.2. Dari hasil inventarisasi, asper membuat laporan tingkat
kerawanan kebakaran hutan kepada Administratur.

6.2.3.1.3. Lokasi atau petak rawan kebakaran hutan dapat
diindikasikan sebagai berikut:

6.2.3.1.3.1. Merupakan lokasi-lokasi yang berdasarkan laporan
tahun sebelumnya sering terjadi kebakaran.

6.2.3.1.3.2. Lokasi hutan yang dekat dengan pemukiman atau
aktifitas masyarakat.

6.2.3.1.3.3. Lokasi yang berdekatan dengan sarana prasarana atau
aksesibilitasnya tinggi (dekat dengan jalan atau alur)
yang sering dilewati oleh masyarakat.

6.2.3.1.3.4. Melaporkan hasil inventarisasi lokasi rawan kebakaran.

6.3.3.2. Inventarisasi faktor penyebab dan potensi kebakaran
hutan

6.2.3.2.1. Faktor-faktor penyebab kebakaran hutan:

6.2.3.2.1.1. Kesengajaan; dapat berupa tindakan sabotase yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab, atau disebabkan oleh pembukaan
lahan yang tidak terkendali.

6.2.3.2.1.2. Ketidaksengajaan: dapat berupa Api unggun yang
tidak dimatikan pada kegiatan perkemahan, Puntung
rokok yang dibuang masih keadaan menyala,
sambaran petir, atau aktivitas vulkanis yaitu terkena
aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung
berapi.

6.2.3.2.2. Faktor-faktor potensi kebakaran hutan:

6.2.3.2.2.1. Musim kemarau dengan cuaca yang sangat panas

(Iklim).

6.2.3.2.2.2. Kondisi hutan kering disertai banyaknya

dedaunan dan/atau tumbuhan bawah seperti alang-

alang, dll (mudah terbakar).

6.2.3.2.2.3. Adanya kebiasaan pembakaran limbah pertanian
paska pembersihan lahan oleh petani / pesanggem
pada lokasi pembukaan lahan kawasan hutan (Budaya
Sosial).

6.2.3.2.2.4. Kondusifitas lingkungan, terjadinya konflik lahan
(konflik sosial).

6.2.3.2.3. Asper dan KRPH menginventarisir faktor penyebab
dan potensi kebakaran hutan (diakibatkan oleh
perbuatan manusia atau faktor alam sepertia petir,
gunung meletus, reaksi sumber daya alam atau gempa).

6.2.3.2.4. Melaporkan hasil inventarisasi faktor penyebab dan
potensi kebakaran hutan.

6.3.4. Prosedur Pencegahan

6.3.4.1. Pada lokasi-lokasi yang sering terjadi kebakaran,
dilakukan upaya peringatan dini sebagai berikut:

6.2.4.1.1. Sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya dan dampak
kebakaran hutan.

6.2.4.1.2. Pemasangan papan informasi atau larangan dan/atau
poster pada lokasi rawan kebakaran hutan.

6.2.4.1.3. Membuat ilaran.

6.3.4.2. Berdasarkan dari hasil inventarisasi lokasi dan penyebab
kebakaran, Administratur menugaskan Wakil
Administratur untuk:

6.2.4.2.1. Melakukan pembentukan regu pemadam kebakaran

atau satuan petugas pemadam kebakaran

hutan (satgasdalkarhut) tingkat BKPH dengan

melibatkan masyarakat.

6.2.4.2.2. Memberikan pelatihan atau training teknis
pengendalian kebakaran hutan.

6.2.4.2.3. Menyediakan alat-alat pemadam kebakaran

(perlengkapan regu) berupa: ember, sekop, garpu,

gepyok, garuk besi, parang, gergaji, karung goni, dll.

6.2.4.2.4. Menyediakan peralatan komunikasi (memanfaatkan
segala alat komunikasi yang ada: telepon, pesawat VHF,
kentongan dan sebagainya).

6.2.4.2.5. Menyediakan perlengkapan alat pelindung diri meliputi:

Helm pelindung,veldfles, pakaian seragam/kettel pack

berwarna oranye, sepatu lars karet atau boot, kaos

kaki hitam panjang, kopel reim dan PPPK.

6.2.4.2.6. Menyusun jadwal kegiatan atau patroli dalam rangka
pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya
kebakaran hutan.

6.3.4.3. Pembuatan sekat bakar permanen pada seluruh kawasan
hutan. Pemilihan tipe sekat bakar disesuaikan dengan
kondisi di lapangan. Adapun tipe sekat bakar adalah:

6.3.4.3.1 Sekat bakar alami, sudah ada di alam misalnya sungai,
parit, tebing berbatu.

6.3.4.3.2 Sekat bakar buatan, misal jalan raya, jalan setapak,
kanal, sawah.

6.3.4.3.3 Sekat bakar hijau, berupa vegetasi hidup.

6.3.4.3.4 Sekat bakar penggembalaan, kawasan khusus
penggembalaan dapat berfungsi sebagai sekat bakar.

6.3.4.3.5 Sekat bakar ’hidup’ atau hijau, jalur vegetasi yang cukup
lebar dan tidak mudah terbakar yang sengaja ditanam.
Hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Memilih jenis tanaman yang cocok untuk sekat bakar
(mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan
intensif, cepat menaungi, tahan terhadap kebakaran
dan mudah tumbuh kembali setelah terbakar, tidak
terlalu banyak menggugurkan daun kering, tumbuhan
berdaun tebal yang selalu hijau sepanjang tahun).

b. Ditanam dengan jarak tanam 1 x 1m atau untu walang.

c. Jenis tanaman yang ditanam sebagai sekat bakar
hijau yaitu: acasia, kaliandra, gmelina, lamtoro, puspa,
jambu air, laban, dsb.

d. Sekat bakar multiguna, tanaman pangan dan pohon
penghasil kayu dapat disisipkan dalam barisan
tanaman sekat bakar bila kondisinya memungkinkan.

6.3.4.4. Melaksanakan pengamatan dan pengolahan Data Fire
Danger Index (FDI)

6.3.4.4.1 Mandor Polter dan Keamanan melakukan pengamatan
dan mengirim sms data ke Poskodal KPH.

6.3.4.4.2 Waka Koorkam melakukan pengisian Blangko FDI (F-
SMPHT.12.2-001/002) terdiri dari Pengukuran
Kelembaban Relatif, Hari tidak hujan, Jumlah Curah
Hujan 15 hari terakhir dan melakukan pengolahan data.

6.3.4.4.3 Hasil pengolahan data FDI terdiri dari beberapa Tingkat
Bahaya Kebakaran : NORMAL; SIAGA 2; SIAGA 1;
TANGGAP DARURAT, selanjutnya setelah ditetapkan
Tingkat Bahayanya disampaikan kepada Asper/KBKPH.

6.3.4.4.4 Hasil Tingkat Bahaya Kebakaran, oleh Asper dikirim via
sms ke :
a. Personil penjaga Pos Pantau Kebakaran/RPH.
b. KPH cq. Korkam
c. Danru Polmob
d. LMDH/SATGASDALKAR jika level nya TINGGI

atau BERBAHAYA

6.3.4.4.5 Personil penjaga Pos Pantau Kebakaran RPH setelah
menerima hasil FDI kemudian merubah/menyesuaikan
posisi jarum level pada Plang Monitoring Tingkat
Rawan Kebakaran FDI (Fire Danger Index), pada
posisi Tingkat Bahaya Kebakaran : NORMAL; SIAGA
2; SIAGA 1; TANGGAP DARURAT.

6.3.5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan,
antara lain:

6.3.5.1. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan; terdiri
dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye

seperti perangkat komputer, papan clip, poster, dan
leaflet.
6.3.5.2. Keteknikan pencegahan; sekat bakar buatan, jalur
hijau dan embung/kantong air.
6.3.5.3. Posko penanganan kebakaran hutan; terdiri dari ruang
yang diperuntukan secara khusus untuk posko yang
dilengkapi kursi, laptop, komputer meja, printer,
infokus, perangkat monitor display, layar, mesin
faksimili, jaringan inernet, sarana komunikasi, papan
tulis, ATK, kendaraan operasional posko, buku piket,
blangko-blangko, SOP posko.
6.3.5.4. Peringatan dini kebakaran hutan; terdiri atas peta
rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja,
database sumberdaya pengendalian kebakaran,
perangkat pendukung untuk mengetauhi tingkat resiko
terjadinya bahaya kebakaran, rambu-rambu larangan
membakar, papan informasi Peringkat Bahaya
Kebakaran (PBK), bendera PBK, alat bantu PBK,
peralatan pengukur cuaca portabel/menetap, dan
sistem yang mendukung untuk penyebarluasan
informasi kerawanan kebakaran hutan.

6.3.5.5. Deteksi dini kebakaran hutan; terdiri dari menara

pengawas atau pos pantau atau CCTV atau sensor

panas sejenisnya, perangkat pendukung untuk

mengolah data informasi hotspot, Global Positioning

System (GPS), drone atau alat sejenisnya, peralatan

dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi

hasil deteksi dini.

6.3.5.6. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
kebakaran hutan dilakukan dengan memperhatikan
kondisi/kemampuan keuangan Perusahaan.

6.3.6. Perekaman & Pelaporan.

6.3.7. Pengawasan melekat: Kegiatan pengawasan dilakukan
secara rutin.

6.3.8. Pemeliharaan sekat bakar.

6.3.9. Pengawasan area sekat bakar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

6.4. Pemadaman

6.4.1. Mendeteksi kejadian kebakaran hutan
6.4.1.1. Petugas Perhutani yang mengetahui, melihat,

mendengar dan atau menerima informasi dari
masyarakat adanya kebakaran hutan segera
melaporkan baik lisan atau tertulis kepada petugas
jaga atau pejabat di wilayah tersebut.

6.4.1.2. Asperdan atau KRPH setelah menerima laporan

Tersebut bersama petugas lapangan yang ada dan

satgasdalkar mendatangi lokasi terjadinya

kebakaran hutan dan melaporkannya ke pimpinan.

6.4.2. Membuat sekat bakar
6.4.2.1. Untuk mencegah api menjalar ke lokasi yang lebih

luas, asper dan/atau KRPH serta satgasdalkar
membuat sekat bakar jalur kuning atau sekat bakar
bersih.
6.4.2.2. Sekat bakar dibuat berupa pembabatan tumbuhan

bawah dan atau semak di sekeliling lokasi
kebakaran.
6.4.2.3. Pembersihan jalur sekat bakar dari sampah dan
serasah dan semua benda yang mudah terbakar.

6.4.3. Memadamkan api
6.4.3.1. Setelah sekat bakar dibuat, selanjutnya

asperdan/atau KRPH serta satgasdalkar

melakukan pemadaman api, perlu diwaspadai

mengenai arah angin, sehingga rambatan api dapat

diprediksikan sebelum menjalar ke tempat lain.

6.4.3.2. Dalam keadaan memaksa, api yang sudah terlanjur
besar dan sulit dikendalikan, maka segera membuat
sekat bakar yang lebar dengan jarak yang cukup
yang tidak terpengaruh oleh panasnya api. Arah
angin tetap menjadi prioritas perhatian ke arah
mana sebaiknya sekat bakar ini dibuat.

6.4.3.3. Jika kebakaran semakin membesar dan sulit
dikendalikan, segera meminta bantuan kepada
masyarakat melalui perangkat desa atau LMDH
untuk memadamkan api sesuai kemampuan dan
tenaga yang ada.

6.4.3.4. Apabila dengan sumberdaya yang ada api belum bisa
dikendalikan, maka asper dan/atau KRPH dapat
meminta bantuan kepada KPH untuk mendatangkan
regu pemadam kebakaran dari pihak eksternal.

6.4.4. Kegiatan sesudah pemadaman kebakaran

Pekerjaan pemeriksaan areal bekas kebakaran sangat
penting dan harus dilakukan, agar pekerjaan
pemadaman tidak sia-sia hanya dikarenaka api
menyala kembali dan merambat sehingga
menimbulkan kebakaran baru.
Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam
pengecekan areal bekas kebakaran:

6.4.4.1. Pencegahan kebakaran lanjutan Beberapa kegiatan
yang perlu dilakukan guna mencegah kebakaran lebih
lanjut, antara lain:

6.3.4.1.1. Melakukan pemeriksaan untuk seluruh areal bekas
kebakaran.

6.3.4.1.2. Melakukan pemeriksaan ilaran api pada arel lokasi
kebakaran. Dalam pekerjaan pemeriksaan ini bila
memungkinkan memakai air.

6.3.4.1.3. Pohon mati yang berdekatan dengan ilaran api yang
masih terbakar agar ditebang, dan matikan apinya.

6.3.4.1.4. Bila tenaga mencukupi, bagi dua kelompok.
Kelompok pertama mencari titik-titik panas dan
yang kedua melakukan pengecekan.

6.3.4.1.5. Bila tenaga terbatas utamakan pengecekan pada
titik-titik panas.

6.3.4.1.6. Lakukanpembersihan bahan bakaran di empat
tempat yang belum terbakar, antara ilaran api
dengan tepi areal bekas kebakaran.

6.3.4.1.7. Bila ada pohon yang terbakar dekat dengan ilaran

api,sedang untuk menebangnya mengalami

kesulitan, maka relokasikan ilaran api pada jarak

yang aman.

6.3.4.1.8. Dengan menggunakan tangan rasakan tingkat
kepadaman bara api. Misalnya apakah sebuah
tonggak benar-benar padam atau masih terasa ada
panas.

6.3.4.1.9. Hilangkan akar-akar yang kemungkinan dapat
menyeberangkan bara atau api melewati ilaran
api.

6.3.4.1.10. Di daerah berlereng arahkan batang kayu sisa
kebakaran sejajar dengan arah lereng untuk
menghindari kayu menggelinding.

6.3.4.1.11. Yakinkan bahwa ilaran api bersih dan sampai tanah.

6.4.4.2. Kecermatan pemeriksaan
Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran lakukan
pemeriksaan pastikan bahwa api sudah padam, dan
lakukan pemeriksaan kembali:

6.3.4.2.1. Lakukan pembersihan areal antara ilaran api dengan
areal bekas kebakaran dari bahan bakaran.

6.3.4.2.2. Semua bara api pada tunggak, pohon maupun akar
benar-benar telah padam.

6.3.4.2.3. Apabila pengecekan dilakukan malam hari, lakukan
pengecekan ulang pada pagi harinya.

6.3.4.2.4. Periksalah sekeliling seluruh areal bekas kebakaran,

sehingga benar-benar dapat dikatakan aman.

6.4.5. Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran

Sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, antara
lain:
6.4.5.1. Perlengkapan pribadi; topi pengaman, lampu kepala,

kacamata pengaman, masker dan penutup leher,

sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel standar,

sepatu pemadam, baju pemadam, kaos, kantong

tidur.

6.4.5.2. Perlengkapan regu; 2 (dua) unit tenda, 1 (satu) set
peralatan standar perbengkelan, 2 (dua) unit
peralatan standar P3K, 1 (satu) unit peralatan
penerangan, 1 (satu) unit peralatan masak, 1 (satu)
unit perlengkapan standar evakuasi dan
penyelamatan sederhana. Spesifikasi perlengkapan
tersebut mengikuti spesifikasi umum yang berlaku
untuk kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan
kerja tinggi.

6.4.5.3. Peralatan regu; terdiri dari 1) Peralatan tangan yang
mempunyai fungsi memotong (contoh: kapak satu

mata, kapak dua mata, kapak dua fungsi, parang,
pulaski), menggali (contoh: pacul, sekop, garu pacul),
menggaru (contoh: garu biasa, garu tajam, garu
pacul), memukul (contoh: gepyok, flapper karet),
menyemprot (contoh: pompa punggung, pacitan),
membakar (contoh: obor tetes, fusee); 2) Peralatan
mekanis yang terdiri atas pompa bertekanan tinggi
berikut kelengkapannya meliputi selang, nozzle,
tangki air lipat, chain saw.
6.4.5.4. Kendaraan khusus pengendali kebakaran hutan roda
4 (empat); dalam 1 (satu) KPH sekurang-kurangnya
1 (satu) unit mobil pemadam atau mobil tangki.
6.4.5.5. Sarana pengolahan data dan komunikasi; terdiri atas
GPS, radio genggam, radio mobil, megaphone,
peralatan komunikasi tradisional seperti bendera
dan kentongan.
6.4.5.6. Sarana transportasi; terdiri atas kendaraan roda 2
(dua) jenis lapangan, kendaraan roda 4 (empat) jenis
lapangan meliputi dua fungsi mobil logistik dan
pengangkut peralatan, dan jenis transportasi lain
yang menyesuaikan wilayah kerja.

6.5. Penanganan Pasca Kebakaran
6.5.1. Asper bersama KRPH mengumpulkan data tentang

kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh
kebakaran hutan, yakni menghitung jumlah pohon yang
rusak kemudian menghitung kerugiannya.
6.5.2. Mengukur luas lokasi kejadian kebakaran dan
membuatkan sketsa lokasi kejadian sebagai bahan
lampiran laporan kebakaran hutan (laporan huruf A)
kepada Administratur.
6.5.3. KRPH membuat laporan kejadian kebakaran hutan
(laporan Huruf A) dengan diketahui oleh Asper dan
disetujui oleh Wakil Administratur kepada
Administratur serta melaporkannya ke Polisi untuk
dibuatkan Laporan Polisi.

6.5.4. Berdasarkan laporan dari Asper/KBKPH, wakil
Administratur melakukan analisis tingkat kerusakan
akibat kebakaran hutan, meliputi:

6.5.4.1. Gambaran umum kerusakan yang terjadi pada lokasi
kebakaran.

6.5.4.2. Menghitung nilai kerugian yang diakibatkan oleh
kebakaran sesuai dengan ketentuan.

6.5.4.3. Menentukan faktor penyebab terjadinya kebakaran
hutan, apakah akibat perbuatan manusia atau
faktor alam.

6.5.4.4. Jika kebakaran terjadi akibat perbuatan manusia dan
disengaja, proses penyelesaiannya sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

6.6. Pembinaan Satgasdalkar

Pembinaan terhadap Satgasdalkar dilakukan oleh
Administratur, antara lain sebagai berikut:
6.6.1. Peningkatan kompetensi dan skill di bidang kebakaran

hutan.
6.6.2. Pembentukan jiwa korsa dan kebersamaan tim
6.6.3. Penguatan pola komunikasi dengan instansi terkait dan

masyarakat 6.6.4. Pelatihan simulasi pemadaman

kebakaran hutan

6.7. Badan Koordinasi

BNPB KANTOR MABES POLRI
PUSAT (BAHARKAM)

BPBD DIVRE - POLDA
PROPINSI KPH - KODAM
- PEMDA PROVINSI
BPBD
KABUPATEN - POLRES
- KODIM
- PEMDAKABUPATEN/KOTA

6.8. Monitoring dan Evaluasi
6.8.1. Laporan hasil monitoring dibuat setiap ada kejadian
kebakaran hutan.
6.8.2. Form atau blangko Laporan terlampir (F-SMPHT.12.2-
001/002).

6.9. Tindakan Koreksi
6.9.1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan hasil pencegahan

dan pemadaman kebakaran hutan.
6.9.2. Melakukan langkah kegiatan sesuai hasil koreksi.

6.10. Monev terhadap Tindakan Koreksi
Penyempurnaan terhadap kebijakan dan Prosedur Kerja
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

6.11. Nilai Kerugian Akibat Kebakaran Hutan

6.11.1. Nilai kerugian akibat kebakaran hutan diatur berdasarkan

Surat Direksi Perum Perhutani nomor

895/058.2/PSDH/Dir tanggal 3 Desember 2015 perihal

Surat Edaran (SE) Stratifikasi dan Tarif Kerugian

Kebakaran Hutan.

6.11.2. Stratifikasi Kebakaran Hutan:

7. FORMULIR & LAMPIRAN
7.1. Blangko Laporan Kejadian Kebakaran Hutan

7.2. Fire Danger Index (FDI)
7.1. Blangko Laporan Kejadian Kebakaran Hutan

Keterangan:
Stratifikasi kebakaran (Strakar) hutan di Perhutani sesuai
Surat Edaran Direktur Utama Nomor 895/058.2/PSDH/Dir
tanggal 3 Desember 2015:

- Strakar Satu : Tumbuhan bawah (rumput, alang-
alang), serasah.

- Strakar Dua : Tumbuhan bawah, Perdu, Pancang,
- Strakar Tiga Serasah.

: Stratum / tegakan lengkap.