HUKUM PERKAWINAN & KELUARGA

HUKUM PERKAWINAN & KELUARGA Ditulis oleh: Otih Handayani., SE., SH., MH. Disusun oleh: Salsana Bilaputri 202110115006

i DAFTAR ISI Kata Pengantar………………………………………………………………………………ii Pendahuluan………………………………………………………………………………... 1 Akad dan Wali Dalam Pernikahan…………………………………………………………..4 Perjanjian Perkawinan……………………………………………………………………… 10 Pencegahan Perkawinan……………………………………………………………………. 17 Pembatalan Perkawinan……………………………………………………………………. 22 Putusnya Perkawinan………………………………………………………………………. 25 Ruang Lingkup Hukum Kekeluargaan……………………………………………………... 31 Konsep Nasab dalam Hukum Keluarga…………………………………………………….. 39 Perwalian……………………………………………………………………………………. 43 Harta gono-gini dalam perkawinan…………………………………………………………. 51

ii KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan taufik rahmat , dan hidayah sehingga E-book ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. E-book ini disusun berdasarkan materi bahan ajar perkuliahan Hukum Perkawinan & Keluarga yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini yaitu ibu Otih Handayani, SE., SH., MH yang telah disesuaikan dengan keperluan belajar dan mengajar. E-book ini berisi materi pembelajaran dan rangkuman. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan e-book ini terkhusus kepada ibu Otih Handayani, SE., SH., MH. Selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perkawinan & Keluarga, Semoga bahan ajar ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1 “HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN” PENDAHULUAN Dalam Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum, antara: 1. Suami dengan Istri Begitu terjadinya pernikahan, maka akan terjadi hak dan kewajiban di dalamnya, sehingga hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Sebagai contoh ialah mengenai halnya bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya, jika suami tidak melakukan kewajibannya, maka suami tersebut dapat terkena tindak pidana KDRT (Penelantaran) 2. Orang tua dan anak-anak Pernikahan ialah membentuk suatu keluarga yang diharapkan akan Bahagia dan kekal bersama, oleh karenanya suatu keluarga akan terasa lengkap dengan dihadirkan nya anak dalam bahtera rumah tangga nya, dan kewajiban orang tua ialah mendidik anaknya, dan kewajiban anak ialah menjadi anak yang baik dengan cara belajar dengan tekun. 3. Orang tua, anaknya dan harta benda Harta benda ini menimbulkan hak & kewajiban, karena terjadinya ikatan perkawinan dan dihadirkan nya anak dalam suatu keluarga tersebut. Sebagai contoh: ➢ Adanya ahli waris, sehingga kekayaan pewaris turun ke ahli waris jika pewaris meninggal dunia. ➢ Jika tidak ada perjanjian nikah, maka saat ingin membeli suatu barang, maka barang tersebut akan menjadi milik bersama baik antara suami dan istrinya. Adapun landasan dari hukum perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku bagi semua warga Indonesia, harus sesuai dengan Filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta agar tercipta tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia maka diterbitkan; a) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, Bahagia, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai, dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, maka Undang-

2 undang Nomor 1 tahun 1974 ini secara resmi berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Adapun undang-undang ini bersifat nasional dan unicum, hal tersebut karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia b) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dalam undang undang ini hanya mengatur mengenai perubahan pada batasan usia seseorang untuk melakukan perkawinan, seperti pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun” Hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu terbagi berdasarkan golongan, yaitu: - Orang-orang Indonesia asli, menggunakan hukum adat mereka. Adapun jika di klasifikasikan ialah, untuk orang beragama islam, maka perkawinan dilakukan menurut agama islam. Serta untuk orang beragama Kristen, maka perkawinan tersebut dilakukan dengan tunduk pada Staatsblad 1933 no.74 (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia/HOCI). - Orang-orang Arab dan lain-lain bangsa timur asing yang bukan tionghoa, menggunakan hukum adat mereka. - Orang-orang eropa, menggunakan Burgelijk Wetboek (BW) - Orang-orang Tionghoa, menggunakan Burgelijk Wetboek (BW), dengan terdapat sedikit pengecualian yaitu mengenai pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan. - Perkawinan campuran, umumnya berlaku hukum dari suami dan hal tersebut diatu dalam Regeling of de gemengde Huwalikjen dan Staatsblad 1898 No.158 Asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang, yaitu: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal 2. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat. 3. Asas monogami, yaitu satu suami dengan satu istri , antara laki-laki dengan perempuan. Poligami diperbolehkan apabila asal ada izin dari istri sebelumnya, namun jika istri sebelumnya

3 tidak mengizinkan maka dapat meminta izin ke pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, misal: - Istri tidak mampu melayani suami dengan baik - Istri tidak dapat memberikan keturunan Sebab poligami dapat dilakukan tanpa izin istri sebelumnya dan izin pengadilan, yaitu: - Jika istri dalam keadaan tidak waras - Jika istri telah menghilang selama 2 tshun tanpa kabar. 4. Prinsip calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. 5. Mempersukar terjadinya perceraian, prinsip ini dipakai karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, sejahtera. 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang, dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat

4 “AKAD DAN WALI DALAM PERNIKAHAN” Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, undangundang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut : 1. Syarat Materiil Disebut sebagai syarat subyektif, yaitu mengenai individunya. Contohnya: Membahas mengenai usia, membahas mengenai izin orang tua, memverifikasi bahwa kedua mempelai tidak dalam hubungan keluarga, dan lain-lain yang terkait oleh subyeknya yang diatur dalam pasal 6 s/d pasal 12 UU No.1 tahun 1974. 2. Syarat Formil Berhubungan dengan tatacara perkawinan, yang diatur dalam pasal 12 UU No.1 tahun 1974. Contohnya: Pemberitahuan melangsungkan perkawinan, pengumuman melangsungkan perkawinan, akta kelahiran kedua mempelai. Alasan perkawinan di umumkan, yaitu karena dengan maksud jika ada penghalang pernikahan maka hal tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu urusannya atau dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Syarat yang terkait dengan perkawinan SURAT YANG TERKAIT DENGAN PERKAWINAN Pegawai pencatatan nikah harus melakukan penelitian terhadap surat-surat yang diajukan calon mempelai laki-laki maupun perempuan, sebelum akad nikah dilangsungkan, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan, yang harus diteliti, seperti: 1. Keterangan lurah/kepala desa yang menyatakan identitas: nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua. 2. Keterangan mengenai nama agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dan nama serta tempat tinggal orang tua calon mempelai. 3. Izin tertulis dari orang tua atau/izin pengadilan jika para calon belum mencapai umur 21 tahun. 4. Izin isteri atau izin pengadilan bagi calon suami yang hendak kawin lagi.

5 5. Dispensasi pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi calon mempelai di bawah umur untuk kawin. 6. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau surat cerai. 7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan/Keamanan atau Panglima TNI apabila seorang calon mempelai atau kedua-duanya anggota Tentara Nasional Indonesia. 8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah satu calon mempelai atau kedua-duanya tidak dapat menghadiri sendiri atau ada alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi: 1. surat permohonan pengajuan izin kawin; 2. surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri; 3. surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali; 4. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri; 5. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga; 6. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri; 7. surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;

6 8. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda; 9. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan; 10. pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 lembar, dengan ketentuan: a. bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah; b. bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning; c. bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan d. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri. Persyaratan khusus meliputi: 1. calon suami/istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan; 2. calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi; bagi pegawai negeri pada POLRI pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif Pengertian Akad Nikah • Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. • Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah

7 pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuanketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga Pelaksanaan Akad Nikah Menurut KHI • Pasal 27 berbunyi : “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. • Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” • Pasal 29 berbunyi: 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. • Pasal 17 ayat (3) berbunyi : “Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”. Pelaksanaan akad nikah menurut Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 • Berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. • Tata cara pelaksanaan pekawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannnya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Syarat-syarat ijab-qabul dalam akad nikah adalah: 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 3) Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah dan tazwij.

8 4) Antara ijab dan qabul bersambungan. 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 6) Orang yang berkait dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. 7) Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon memperlai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. Wali Nikah • Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. • Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. • Wali nikah terdiri dari: 1. Wali nasab; 2. Wali hakim. WALI NASAB Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

9 Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya Wali Hakim 1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebu

10 “PERJANJIAN PERKAWINAN” PENGERTIAN Perjanjian perkawinan menurut pasal 29 UU Perkawinan, ialah perjanjian lebih sempit, oleh karena hanya meliputi “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overeenkomsten). Dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “verbintenissen uit de wet alleen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Hal ini jelas karena dari memorinya dikatakan perjanjian ini tidak termasuk perjanjian ta’liq at talaq (talaq yang digantungkan). Setelah akad nikah selesai, maka mempelai laki-laki membaca janji “penggantungan talaq”. Janji tersebut sudah dicetak pada surat nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam model A2. (Peraturan Menteri Agama tanggal 23 Juni 1955 nomor 1 tahun 1955). Janji perkawinan dalam pasal ini, tentunya adalah janji perkawinan selain janji penggantungan talaq, misalnya seperti “perjanjian pisah harta”. Istilah perjanjian yang dipakai di sini adalah istilah yang lebih luas dari pada sekedar kesanggupan atau kata sepakat (overeenkomsten) Pengertian “perjanjian” saja diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam perjanjian tersebut para pihak dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan berupa: 1. Bersepakat menyatukan harta mereka; 2. Melakukan penyatuan harta terbatas saja; 3. Tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan mereka.

11 KAPAN PERJANJIAN DISELENGGARAKAN Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan diselenggarakan. Perjanjian bersifat notariil maupun di bawah tangan dan harus memuat: 1. Atas persetujuan / kehendak bersama 2. Secara tertulis 3. Kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah 4. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan / kepatutan. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah. Setelah perkawinan berlalu, jika ada kehendak untuk merubah perjanjian perkawinan tersebut selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah. Kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan kepentingan pihak ketiga. ISI PERJANJIAN PERKAWINAN Materi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada pihak-pihak calon suami–calon isteri, asal tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jadi berada di lapangan ruang lingkup hukum kebendaan. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau diperdapat selama perkawinan. Luas berlakunya perjanjian perkawinan bersisi dua (twee zijding), (1) berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. (2) juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Meskipun perjanjian ini bersifat contracteer vrijheid (asas kebebasan berkontrak), perjanjian ini tidak boleh membatasi hak dan kewajiban peserta perjanjian, yakni suami dan istri, karena hal tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

12 Jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPer, larangan tentang isi perjanjian dengan undang-undang perkawinan nasional (Undang-undang No. 1 tahun 1974), diatur agak lengkap : a. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (139 KUHPer). b. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPer diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (140 ayat 1 KUHPer). c. Dalam perjanjian suami dan isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggalkan anak-anak mereka (pasal 141 KUHPer). d. Dalam perjanjian ini tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si isteri akan membayar hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (pasal 142 KUHPer). e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (pasal 143 KUHPer). PERJANJIAN PERKAWINAN menurut KHI Berdasarkan Pasal 45 KHI, Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) Taklik talak 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Perjanjian pemisah harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

13 SIGAT TA’LIK بسم هللا الرحمن الرحيم Pada hari ini ……….. tanggal …………. Saya ……………. Bin ………… berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama …………. Binti ………….. dengan baik (mu’asayarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta’lik sebagai berikut : Apabila saya : 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talah saya satu kepadanya. PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tujuan Perjanjian Kawin : 1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini. 2. Atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

14 3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri). 4. fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka. PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN Perjanjian Kawin harus memenuhi Pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan” Dalam UU Perkawinan disyaratkan Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau saat digelar perkawinan. Tapi oleh MK, hal itu diubah dengan memperbolehkan Perjanjian Kawin juga bisa dibuat setelah menjadi pasangan suami istri (pasutri), hal ini disebabkan pada kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN MK memutuskan konstitusional bersyarat pada pasal yang dimaksud. Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Harus dimaknai : Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut • Pasal 29 ayat 3 yang awalnya berbunyi: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

15 Harus dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. • Pasal 29 ayat 4 yang awalnya berbunyi: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Harus dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”. MK memutuskan konstitusional bersyarat pada pasal yang dimaksud. Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Harus dimaknai : Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut PERKEMBANGAN PERJANJIAN KAWIN • Pasal 29 ayat 3 yang awalnya berbunyi: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Harus dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. • Pasal 29 ayat 4 yang awalnya berbunyi: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Harus dimaknai: Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah

16 pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

17 “PENCEGAHAN PERKAWINAN” A. Pencegahan Perkawinan Pencegahan perkawinan berarti perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menahan, tidak menurutkan sehingga perkawinan tidak berlangsung. Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan ". Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah: 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai. 2. Saudara dari salah seorang calon mempelai 3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai 4. Wali dari salah seorang calon mempelai 5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai 6. Pihak-pihak yang berkepentingan 7. Suami atau isteri dari salah seorang calon mempelai 8. Pejabat yang ditunjuk Apabila ada pencegahan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, bahkan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-undang meskipun tidak ada pencegahan perkawinan, yaitu bilamana: 1. Calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun 2. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berhubungan darah keluarga yang tidak boleh kawin 3. Calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan agamanya dan kepercayaannya melarang kawin untuk ketiga kalinya 5. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi prosedur (tata cara) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

18 Pencegahan dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan memberitahukan kepada pegawai pencatatan nikah (pencatatan sipil atau kantor urusan agama) sebelum ada keputusan pengadilan tentang permohonan itu tidak dicabut maka perkawinan belum dapat dilangsungkan. Adapun proses pencegahan adalah sebagai berikut: 1. Pemberitahuan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat. 2. Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat. 3. PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai. Jika perkawinan ditolak calon mempelai dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan tentang penolakannya tersebut, dengan dilampiri surat keterangan penolakan. Pengadilan dapat memberikan keputusan berupa: Menguatkan penolakan atau Memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan, sedangkan acara yang dipakai oleh pengadilan ialah acara singkat (kort geding ex pasal 283, 293, r.v.) Note: Pasal 283 RV Dalam hal-hal yang benar-benar sangat mendesak, pemanggilan dapat diperintahkan pada hari dan jam, termasuk hari Minggu, yang ditentukan oleh ketua bagi setiap perkara atas permohonan secara lisan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini ketua dapat memerintahkan agar persidangan diadakan di rumah yang berkepentingan. (RO. 29; Rv. 17, 22, 285, 293, 348, 442, 599, 659, 668, 669-80, 676, 682, 688, 720 dst., 884.) Larangan perkawinan antara dua orang dikarenakan hubungan darah menurut undang-undang meliputi: 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri 4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan 5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

19 B. LARANGAN PERKAWINAN 1. Bilamana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat hubungan keluarga dekat, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, juga dalam hubungan garis keturunan menyamping dan hubungan semenda. 2. Demikian juga bila terdapat hubungan susunan, yakni susunan orang tua, anak susunan dan lain-lain 3. Derajat mempelai laki-laki lebih rendah daripada derajat mempelai wanita. 4. Seorang isteri nikah lagi dalam waktu iddah. 5. Seorang suami yang telah beristeri empat nikah dengan isteri ke lima. 6. Seorang isteri bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain. 7. Pelanggaran larangan nikah mut’ah 8. Oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan fasid. Nikah mut’ah ialah nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang telah ditetapkan (satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun) maupun yang belum ditetapkan (untuk sementara waktu). Perkawinan yang demikian tidak sah, melanggar tujuan perkawinan, yakni mendapat keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. ➢ LARANGAN PERKAWINAN (HINDU BALI) • Sejak zaman kerajaan hingga tahun 1951 berlaku larangan perkawinan dengan istilah Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu, yakni suatu larangan perkawinan antara perempuan yang berkasta lebih tinggi dengan laki-laki dengan kasta yang lebih rendah (Nyerod). Awalnya hukuman bagi pasangan yang melanggar adalah hukuman mati dengan ditenggelamkan hidup-hidup di laut dengan memberi pemberat pada tubuh korban (hukuman Lebok atau Labuh Batu). Melalui Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1910, hukuman Lebok diganti dengan pembuangan seumur hidup (Selong) di luar Bali. Pada tahun 1927 melalui Paswara Residen Bali dan Lombok Nomor 352 JI.C.2

20 tertanggal 11 April 1927, hukuman diperingan menjadi hukuman buang selama 10 tahun di wilayah Bali. Larangan perkawinan Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu telah dihapus melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951. Fakta sosial mencerminkan masih dianutnya nilai dan sikap demikian, antara lain masih dilakukannya upacara Patiwangi bagi perempuan triwangsa yang kawin Nyerod. Upacara Patiwangi yang berarti menggugurkan keharuman atau kehormatan, bermakna simbolik menurunkan kasta perempuan yang kawin Nyerod, sehingga menjadi sederajat dengan kasta suaminya, tidak sederajat lagi dengan kasta keluarga asalnya. Penurunan derajat kewangsan (kasta) ini, menjadi persoalan jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya. Kemana perempuan itu pulang? Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali dengan tegas memutuskan bahwa upacara Patiwangi tidak dilaksanakan lagi terkait dengan upacara perkawinan karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian. ➢ Perkawinan Yang Dilarang Adat Batak Toba Dalam perkawinan adat Batak Toba juga ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati, dan hukumannya sangat tegas. Dibeberapa daerah aturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh penatua masing-masing daerah berbeda, ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung, dan buang atau diusi dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. Berikut ini 5 Larangan dalam Perkawinan Adat Batak Toba: 1. Namarpandan, padan/ikrar janji yg sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga. Misalnya : Hutabarat & Silaban Sitio; Manullang & Panjaitan ; Sinambela & Panjaitan ;Sibuea & Panjaitan Sitorus & Hutajulu (termasuk Hutahaean, Aruan) ; Sitorus Pane & Nababan ; Naibaho & Lumbantoruan ; Silalahi & Tampubolon ; Sihotang & Toga Marbun (termasuk Lumbanbatu, Lumbangaol, Banjarnahor) ; Manalu & Banjarnahor ; Simanungkalit & Banjarnahor ; Simamora Debataraja & Manurung ; Simamora Debataraja & Lumbangaol ; Nainggolan & Siregar ; Tampubolon & Sitompul ; Pangaribuan & Hutapea ; Purba & Lumbanbatu ; Pasaribu & Damanik ; Sinaga Bonor Suhutnihuta & Situmorang Suhutnihuta

21 2. Namarito (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. 3. Dua Punggu Saparihotan, Tidak diperkenankan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut (2 orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama). 4. Pariban Na So Boi Olion, Jika ibu yang melahirkan ibu kita ber marga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah. 5. Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang, Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi boru (anak perempuan ) dari Namboru kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya

22 “PEMBATALAN PERKAWINAN” ➢ Pengertian Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. • Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). • Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, • sedang absolut nietig adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini, berarti dapat difasidkan, jadi relatif nietig. Jadi perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. • Pembatalan nikah menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan. • Pembatalan nikah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. • Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. • Pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal ➢ SEBAB PEMBATALAN Ada dua sebab pembatalan pernikahan, yaitu: 1. Pelanggaran prosedural perkawinan Misalnya: - Syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi - Tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan, - Diselenggarakan oleh pegawai yang tidak berwenang 2. Pelanggaran materi perkawinan Misalnya: - Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman - Jika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau isteri.

23 ➢ AKIBAT PEMBATALAN Bagaimana ketatnya pengawasan kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi. Sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Adanya larangan soal pembatalan dapat diajukan lewat pengadilan, agar suatu perkawinan tertentu sah atau batal. Dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti, siapakah yang dapat memohon keputusan dari pengadilan tersebut. Juga tidak ada ketentuan yang pasti, apakah pemutusan pengadilan, bahwa suatu perkawinan adalah sah akan mempunyai kekuatan berlaku surut atau tidak. Artinya apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, ataukah perkawinan yang dinyatakan batal itu, harus disamakan dengan suatu perkawinan yang terputus secara talaq. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu, tetap dipertahankan, seperti misalnya, kalau sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami isteri. Keraguan semacam itu terjadi juga di kalangan orang-orang beragama Hindu dan umumnya di seluruh Indonesia. Lain halnya dengan pengaturan mengenai orang-orang Indonesia asli Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropa. Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dalam hal ini diatur secara panjang lebar dalam pasal 36 sampai pasal 94 dari Staatsblad 1933 No. 74 tentang Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia Java Minahasa Ambonia. Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem pembatalan relatif. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Ordonansi tersebut dengan UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 ini, ternyata menganut sistem bahwa suatu perkawinan, yang sebenarnya dilarang oleh undangundang tetapi hal ini mula-mula tidak diketahui oleh yang berkepentingan tetap merupakan perkawinan sehingga dibatalkan oleh hakim, jadi tidak dengan sendirinya batal (van rechtiswege nietig

24 ➢ GUGURNYA PEMBATALAN Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan: a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan kedua mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang telah diperbaharui. b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri. Contoh : Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb • Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orangtua Pemohon dan dipaksa untuk segera menikah. • Pemohon menyebutkan bahwa ia tidak mengenal Termohon secara baik sehingga Pemohon tidak mencintai Termohon. • Pemohon mau menikah dengan Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdi kepada orangtua Pemohon. • Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang (saat permohonan ini) sudah 1 tahun. • Atas permohonan tersebut, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon

25 “PUTUSNYA PERKAWINAN” Istilah “putus” perkawinan dapat diganti istilah lain (ander woord) yaitu “penghentian” atau “pecah” perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) sama. “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian; retak atau rekah; bercerai-berai; sedang “putus” berarti tidak berhubungan lagi; berpisah, selesai atau rampung dan “henti” berarti stop, tidak boleh jalan. Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan ➢ ALASAN PERCERAIAN Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “alas” yang berarti dasar atau fondamen, sedang “sebab-sebab” perceraian, berarti “lantaran” / lantaran apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, “apa asal muasalnya”, “apa permulaannya”. Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara limtatife, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan ➢ TALAK (MENURUT KHI) Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Beberapa Macam Talak: • Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. • Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (talak yang terjadi qabla al dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama). • Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan

26 setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya. ➢ ALASAN PERCERAIAN • Alasan perceraian itu ditentukan sebagai berikut : a. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zinah, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami / isteri. f. Antara suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. KHI Selain yang tersebut di atas terdapat 2 alas an perceraian: g. Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga PROSES PERCERAIAN Permohonan perceraian dapat diajukan : Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke pengadilan agama. a. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 UU No. 7 tahun 1989) dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan isterinya. Untuk permohonan itu ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan pemohon dan termohon. b. Bila isteri yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 UU No. 7 tahun 1989)

27 pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa isteri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas. c. Bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat tergugat tidak jelas atau tidak diketahui. d. Bilamana tergugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9/75, pasal 20 ayat 3) melalui Perwakilan RI di luar negeri itu. e. Apabila orang itu telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau isteri yang ditinggalkan itu, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat (Pasal 21 ayat 2). f. Jika perselisihan yang terus menerus, antara suami isteri tidak dapat diharapkan rukun kembali, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman tergugat. g. Gugatan perceraian dengan alasan bahwa suami atau isteri itu mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, diajukan di tempat kediaman penggugat dengan memperlihatkan putusan dari pengadilan tersebut (Pasal 23). Gugatan cerai harus disertakan sebagai bukti : akte perkawinan, akte kelahiran anak, saksi dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri. MASA IDDAH Pengertian Masa Iddah • KBBI mendefinisikan iddah atau idah sebagai masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. • Abdul Qadir Mansyur mengartikan masa iddah sebagai masa penantian seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir dari masa iddah ini menurut Mansyur ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan. • KHI mengartikan iddah sebagai masa tunggu. Pemberlakukan masa iddah berdasarkan jatuhnya putusan pengadilan atau tanggal kematian suami.

28 Lama Masa Iddah • Masa iddah bagi perempuan yang cerai mati (suami meninggal) adalah 130 hari. • Masa iddah bagi perempuan yang bercerai dalam kondisi masih haid adalah tiga kali suci dengan waktu sekurang-kurangnya 90 hari. • Masa iddah bagi perempuan yang bercerai dan tidak lagi haid adalah 90 hari. • Masa iddah bagi perempuan yang dalam kondisi hamil adalah hingga melahirkan. HAK BERDAMAI • Berdamai lagi, atau verzoening (Bahasa Belanda) dalam UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1969, tidak diatur. Jika dilihat dari Staatsblad 1933 – 74 berlaku bagi orang-orang Indonesia asli Kristen, pada dasarnya undang-undang menghendaki bahwa hakim berusaha supaya seberapa boleh dan isteri akan berdamai lagi. Jika berhasil, maka tidak ada lagi perkara di muka pengadilan. Konsekuensi berdamai lagi antara suami atau isteri, mereka tidak dapat meminta perceraian lagi berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi sebelum ada perdamaian, tetapi yang diketahui oleh mereka pada saat diadakan perdamaian, maka perceraian tidak boleh diucapkan oleh hakim. • Dalam sistem KUHPerdata hal verzoening di antara suami dan isteri ini adalah suatu kejadian yang pokoknya terjadi sebelum dimulai pemeriksaan di muka pengadilan, yakni sebelum hakim memberi izin kepada suami atau isteri untuk mengajukan gugatan bercerai (pasal 831 BW) dan Reglement Burgerlijke Rechtsvordering. Dan kejadian perdamaian ini untuk menentang perceraian. Dalam pasal 216 BW dikatakan bahwa dengan adanya peristiwa berdamai lagi gugurlah hak tuntut untuk bercerai. • Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur hal berdamai lagi, dan bagaimana seharusnya, hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak suami dan isteri. AKIBAT HUKUM

29 Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bahwa bekas suami dan bekas isteri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. 1) Janda dan duda Janda (bekas isteri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya, sebelum habis masa tunggu selama 3 (tiga) bulan suci (iddah), yaitu sekurang-kurangnya setelah 90 hari setelah bercerai. Apabila janda itu sedang dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu itu ditetapkan sampai ia melahirkan anaknya. Duda (bekas suami) tidak ada waktu tunggu. Apabila ada perceraian, maka bapak atau ibu adalah wali dari anak-anak di bawah umur 18 tahun tersebut. Siapa yang menjadi wali dari masing-masing anak ditetapkan oleh hakim 2) Pemeliharaan Anak • Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik bekas suami maupun bekas isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Perwalian anak-anak ditetapkan oleh hakim dan tidak bersifat abadi. Perwalian atau voogdij ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa, jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. • Kekuasaan wali mencakup terhadap pribadi anak tersebut dan harta benda anak yang bersangkutan. Kewajiban wali terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya adalah (a) mengurus anak tersebut berikut hartanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu; (b) membuat daftar inventaris atas harta bendanya sejak ia menerima jabatan sebagai wali, dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut; (c) bertanggung jawab atas harta benda serta kerugian akibat kelalaian dan kesalahan dalam pengurusan; (d) tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak itu kecuali untuk kepentingan anak tersebut menghendakinya. • Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab : karena ditunjuk orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan pesan di hadapan dua orang saksi. Juga berdasarkan keputusan pengadilan, karena salah satu atau kedua-duanya orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk.

30 3) Harta Benda Bersama • Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai. • Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada di tangan pihak masingmasing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut di atas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri di tempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. 4) Isteri Tidak Mempunyai Mata Pencaharian Apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu kawin lagi dengan pria lain SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI BUKTI ADANYA NIKAH • Jika surat nikah hilang, sedang kantor urusan agama atau kantor catatan sipil tidak dapat memberikan duplikat surat nikah, karena aktanya hilang atau tidak diketemukan lagi karena musnah, maka suami atau isteri dapat meminta ke pengadilan agama atau negeri, supaya menyatakan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi bahwa suami isteri betul-betul bernikah satu sama lain. • Juga pengadilan dapat meminta kepastian tentang sah atau tidaknya perkawinan suami isteri yang kedua-duanya telah meninggal dunia, jika diperlukan untuk menyelesaikan suatu hal. Departemen Agama pada tanggal 10 September 1959 Nomor F/II/12060 mengeluarkan surat edaran bahwa pengadilan agama berwenang memberikan pernyataan sah tidaknya nikah (sebagai pengganti surat nikah), jika nikah itu dahulu dilakukan menurut hukum syari’ah Islam, tetapi kemudan suami isteri berpindah ke agama lain. Dalam hal ini pengadilan tidak mengesahkan pengadilan suami isteri itu, setelah pindah agama, tetapi pernyataan itu semata-mata merupakan bukti administratif tentang adanya pernikahan sah yang dahulu dilakukan secara syari’ah Islam. Jadi mengenai keadaan suami isteri masih memeluk agama Islam.

31 “RUANG LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN” ➢ PENGERTIAN SECARA UMUM Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht (Belanda) atau Family Law (inggris), istilah “keluarga” dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, yaitu anak, istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Hukum keluarga menurut Ali Afani, di definisikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir) ➢ PENGERTIAN HUKUM KEKELUARGAAN MENURUT PARA AHLI 1. Van Apeldoorn: “Hukum keluarga adalah pengaturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga”. 2. C.S.T Kansil: “Hukum keluarga terdiri dari seperangkat ketentuan hukum yang dihasilkan dari kesatuan hidup keluarga”. 3. R. Subekti: “Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.” 4. Rahmad Usman: “Hukum kekeluargaan adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara orang-orang perseorangan yang berbeda-beda dalam ikatan keluarga”. 5. Djaja S. Meliala: “Hukum keluarga adalah aturan umum yang mengatur hubungan hukum antara saudara sedarah dengan keluarga hasil perkawinan.” 6. Sudarsono: “Hukum keluarga adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara saudara sedarah dan kerabat karena perkawinan” ➢ Ruang Lingkup Hukum Kekeluargaan • Perkawinan, • Perceraian • Harta benda dalam perkawinan • Kekuasaan orang tua,

32 • Perwalian, Pengampuan, • Keadaan tidak hadir Perlu diketahui bahwa Perkawinan, Perceraian dan harta benda dalam perkawinan secara langsung terkait dengan kekuasaan orang tua, Perwalian dan Pengampuan. ➢ KEDUDUKAN ANAK • Umum Menetapkan batas umur dewasa atau anak di bawah umur tidak selalu sama dalam perundang-undangan, yaitu sistem hukum Islam KUHPerdata, hukum adat dan hukum pidana. Pembuat undang-undang tidak menginginkan bahwa anak-anak tumbuh dan dilahirkan di luar pernikahan, maka undang-undang mengadakan perbedaan : Kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan (anak sah) dan kedudukan hukum anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan di luar pernikahan (anak tidak sah), kesalahan ayah ibunya menjadi beban anakanak yang tidak bersalah. Pembuktian siapakah ibunya suatu anak lebih mudah daripada pembuktian siapakah ayahnya atau bapaknya. Pembuktian dari ayah hanya diberikan secara tidak langsung. Dalam prakteknya, seorang wanita A di luar nikah melahirkan seorang anak B, maka kepada pegawai pencatatan sipil dilaporkan oleh A telah melahirkan seorang anak bernama B. Nama ayahnya tidak disebutkan. Menurut undang-undang antara A dan B tidak ada hubungan perdata selama A belum mengakui B sebagai anaknya. ➢ Anak Di Bawah Umur Pengertian anak di bawah umur atau juga anak belum dewasa tidak sama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. • Dalam Hukum Islam seorang anak masih belum dewasa (minderjarig) apabila belum berusia 15 tahun, kecuali bila ia sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (geslachtsrijp), tetapi tidak kurang dari usia 9 tahun. belum dewasa disebut saghir atau sabi, sedangkan sudah dewasa dinamakan baligh. • Hukum Adat tidak mengenal usia tertentu apakah seorang belum atau sudah dewasa. Dilihat apakah seorang anak sudah matang untuk bersetubuh (geslachtsrijp) atau apakah seorang anak itu sudah cukup gawe (kerja) mencari nafkah sendiri seperti

33 menggarap sawah dan sebagainya, biasanya pada usia kurang lebih 16 tahun. Di beberapa tempat di pulau Jawa diambil sebagai ukuran, apakah seorang anak itu masih berdiam dengan orang tuanya atau sudah mencar keluar (dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang tuanya ). • KUHPer pasal 330 menentukan bahwa yang dinamakan orang belum dewasa (minderjarig) itu adalah orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila belum berusia 21 tahun melakukan perkawinan maka ia tetap dianggap sudah dewasa. • KUHP Pasal 45 menentukan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 ttahun, hakim dapat menentukan…. Dstnya • UU No.1 Tahun 1974 pasal 47 menentukan anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum berusia 18 tahun, maka perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dari pihak Wanita sudah berusia 16 tahun. Penyimpangan atas usia-usia tersebut harus ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mauoun pihak Wanita (pasal 7). UU No. 16 tahun 2019 (19 tahun pria juga Wanita) ➢ Anak Sah Menurut KUHPerdata anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis (hubungan darah bapak-ibu-anak) dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak sah (wettige of echte kinderen). Anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terkait dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak di luar nikah juga disebut anak alami atau onwettig, onechte of natuurlijke kinderen. Anak tidak sah dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni : anak luar kawin yang bukan anak zinah atau sumbang dan anak-anak zinah atau sumbang. Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas (termasuk di dalamnya anak zinah/overspeilige kinderen atau sumbang/bloedschenninge kinderen) dan arti sempit (tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang/incest). Menurut Hukum Islam, nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang diridhoi oleh Allah Swt. Pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setelah

34 dilakukan nikah. Untuk mengetahui anak di sini Al Qur’an memberikan petunjuk kepada manusia dengan Firmannya “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (Al Ahqaf, ayat 15). Jadi , masa hamil dan menyusui selama 30 bulan. Al Baqarah ayat 233 menjelaskan masa menyusui adalah 24 bulan atau dua tahun. Biasanya anak dianggap sudah baligh, yaitu berusia 15 tahun. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, “anak sah” adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan “anak di luar nikah” adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. ➢ Penyangkalan Keabsahan Anak Menurut KUHPerdata penyangkalan keabsahan anak, secara limitatife disebutkan ada satu hal, yaitu : 1) Apabila anak dilahirkan sebelum hari ke 180, terhitung dari hari dilangsungkannya perkawinan (pasal 251 KUH Perdata). 2) Apabila si suami sejak hari ke 30 sampai hari ke 180 sebelum lahirnya anak baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan isterinya (pasal 252 KUHNPerdata). 3) Apabila si isteri melakukan zinah dan menyembunyikan kelahiran anaknya bagi si suami (pasal 253 KUH Perdata). 4) Apabila anak dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan mutlak (pasal 254 KUH Perdata). UU No. 1 tahun 1974 pasal 55 menentukan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bilamana akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat. Pegawai pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut, menerbitkan akta kelahiran anak.

35 Jika seorang suami atau bekas suami menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya atau bekas isterinya itu bukan anaknya, maka ia dapat memperkuat pernyataan itu dengan melakukan acara Li’an di muka hakim : 1) Acara Li’an, Suami mendakwa isterinya hamil atau melahirkan anak sebagai akibat perzinahan, maka ia dapat menyangkal anak itu dengan jalan li’an (menyumpahi, mengutuki isterinya itu di muka hakim). Dasarnya acara li’an (An Nur : ayat 6 – 9). (1) Hukuman Hadd, ialah hukuman yang macam dan beratnya ditetapkan dengan pasti dalam Al Qur’an atau Hadits ; sedangkan had al-qadhaf ialah hukuman untuk orang yang mendakwa bahwa orang lain telah melakukan zinah, tetapi tidak dapat membuktikan dakwaannya. Hukumannya ialah pukulan 80 kali dengan cemeti kulit. (2) Pendapat pada Umumnya, Pihak pengadilan agama pada umumnya berpendapat bahwa secara li’an itu boleh dilakukan di muka pengadilan agama, akan tetapi karena perkara-perkara menetapkan sah tidaknya seorang anak itu termasuk kekuasaan peradilan agama, maka pengadilan agama hanya memberikan keputusan, bahwa perkawinan antara suami isteri putus sama sekali. ➢ HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK • Sifat Kekuasaan Orang Tua Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan KUHPerdata, anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Semula kekuasaan ini (“patria potestas”) tidak terbatas, hidup dan matinya berada di dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun berkurang tetapi masih besar, si ibu sama sekali tidak kekuasaan atas anaknya. Dengan “perundang-undangan anak” kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua. Dan dengan keputusan hakim, kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat. Kekuasaan orang tua diberikan agar mereka menjalankan dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak, yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kekuasaan diberikan untuk kepentingan si anak. Orang tua diberikan hak untuk “menghukum” dan “mengkoreksi” terhadap anak-anak mereka, jika anak-anak berkelakuan tidak baik. Hak itu dinamakan “hak koreksi” atau “hak disipliner” (tuchtrecht, bahasa Belanda), “correction paternelle” (bahasa Perancis), yakni hak untuk mengkoreksi kelakuan anak yang tidak baik. Anak harus tunduk dan patuh kepada orang tuanya dan anak-anak harus berdisiplin. Jika kelakuan anak-anak tidak baik, maka orang tuanya berhak memberikan hukuman atau

36 memberikan koreksi. Hukuman dapat berupa hukuman fisik bukan bersifat penganiayaan. Orang tua berhak membatasi kebebasan si anak; mereka dapat menentukan kapan si anak dapat keluar dari rumah dan kapan ia harus kembali ke rumah. Orang tua juga berhak untuk memerintahkan si anak untuk waktu tertentu tidak boleh keluar dari rumah ➢ PERMULAAN DAN BERAKHIRNYA KEKUASAAN ORANG TUA Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim, atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Demikian juga dengan matinya anak, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya berakhir, yaitu hak untuk mengkoreksi kelakuan anak yang tidak baik. Di samping pemeliharaan dan pendidikan terhadap anakanak, orang tua wajib memelihara harta benda anak-anaknya sepanjang anak-anak memperoleh harta kekayaan karena hibah atau warisan. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup lebih lama demi hukum menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur sampai anak itu mencapai dewasa atau kawin. Terhadap anak-anak luar kawin, kekuasaan orang tua lahir sejak orang tuanya mengakui anak itu sebagai anaknya, atau sejak kedua orang tua itu melakukan perkawinan satu sama lainnya. Kekuasaan orang tua tidak akan berakhir, dengan adanya perpisahan orang tua tentang meja dan tempat tidur. Akibat hukum kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka, maka tiap-tiap anak wajib menghormati dan menyegani orang tuanya, ini lebih hubungan norma susila dari pada sekedar norma hukum antara anak terhadap orang tuanya. Anak harus berbakti kepada orang tuanya yang membesarkan dan menumbuhkan menjadi dewasa. Sebaliknya jika kelak anak telah menjadi dewasa (dan lebih-lebih telah bekerja), ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tuanya dan keluarga dalam garis lurus, bilamana mereka memerlukannya. Firman Allah mengatakan : “Dan kami telah perintahkan manusia berbuat kebaikan kepada dua ibu dan bapaknya” (Surat Al Ahqah surat ke 46 ayat 15) juga Surat Al Baqarah ayat 215, berbunyi : “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu dan bapaknya kaum kerabat anak yatim orang miskin … “.

37 ➢ PERWALIAN Anak-anak di bawah usia 18 tahun atau belum menikah yang tidak bergantung pada orang tuanya tunduk pada perwalian. Wali berlaku untuk orang dan harta benda anak yang bersangkutan. Perwalian mengacu pada kontrol pribadi dan pengelolaan aset anak di bawah umur ketika anak tersebut tidak berada di negara otoritas orang tua, yaitu. seorang anak yang orang tuanya bercerai atau ketika salah satu atau semua dari mereka meninggal berada di bawah perwalian. Untuk anak di luar nikah, karena tidak ada otoritas orang tua, anak selalu berada di bawah perwalian. ➢ PENGAMPUAN Menurut P.N.H. Simanjuntak, Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Dalam pasal 433 s.d. 462 KUH Perdata alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah: 1). Karena keadaan dungu; 2). Karena sakit otak; 3). Mata gelap: 4). Karena boros Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Pengampu Pengawas (Toeziende Curator) dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, dan boros. Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros ia tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti: membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan. Dalam hal kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas adalah sama dengan perwalian pengawas. Tugas Pengampuan Pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal. ➢ STATUSNYA HILANG Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam disuatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaaanya. Pasal 463 KUHPerdata menyatakan, bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus

38 memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingankepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. ➢PERNYATAAN DUGAAN KEMATIAN ORANG TERSEBUT: Jika seorang telah sekian lamanya tidak hadir maka harus diperhatikan apakah ia meninggalkan surat kuasa atau tidak. Jika dia tidak meninggalkan jaksa, berlaku ketentuan pasal 467 KUHPerdata, Menurut Pasal 467 KUH Perdata jika situasinya telah berlangsung selama 5 tahun, dia dipanggil atas permintaan orang yang bersangkutan dengan persetujuan pengadilan. Kalau orang itu tidak menghadap maka pengadilan diulangi sampai 3 kali dengan antar waktu 3 bulan. Pasal 468 KUH Perdata menyatakan Jika dia tidak hadir pada panggilan terakhir, pengadilan dapat menyatakan orang tersebut meninggal dunia setelah mereka meninggalkan rumah atau keamanan terakhirnya. Jika ada surat kuasa, menurut pasal 470, jangka waktu ketidakhadiran harus tepat 10 tahun agar pengadilan dapat menentukan dugaan kematian orang tersebut.

39 “KONSEP NASAB DALAM HUKUM KELUARGA” Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan َو ى ُسْب َحانَهُ Allah yang besar karunia dan nikmat َالَعَت berikan kepada hamba-Nya. Nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya, merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah (mengasuh), nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian. PENGETIAN NASAB Berasal dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Menurut M. Nurul Irfan, nasab adalah hubungan keluarga yang berdasarkan ikatan darah, ke atas, ke bawah dan ke samping, semua sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan fasid dan hubungan badan syubhat. Menurut Wahbah al-Zuhaily, nasab didefinisikan sebagai sebuah pondasi kuat dan menjadi sandaran berdirinya hubungan keluarga dikarenakan pertalian darah sebab mengikatnya anggota keluarga. Menurut Amir Syarifuddin, nasab didefinisikan sebagai hubungan kekerabatan secara hukum. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, nasab atau keturunan adalah hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. DASAR HUKUM NASAB (DIANTARANYA): • QS. Al-Aḥzab ayat 4-5 (dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya). • QS. Al-Aḥzab ayat 37 (dipertegas bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari‟ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adaya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya).

40 PENYEBAB TERJADINYA HUBUNGAN NASAB Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syari’ah maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan (menasabkan diri kepada) anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: B. Pernikahan yang Sah Ulama fiqih menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut dengan 3 syarat, yaitu: 1. Suami adalah seorang yang memungkinkan dapat melakukan hubungan suami istri dan memberikan keturunan (telah baligh dan berakal). 2. Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam pernikahan yang fasad atau karena wath‟i syubhat, maka anak tersebut menurut madzhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya. 3. Suami-isteri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. C. Pernikahan yang Fasid Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah yang diatur dalam syariat Islam, yang dapat dikategorikan sebagai nikah fasid antara lain, suami melakukan pernikahan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat istri sekalipun salah satu dari ke empatnya itu dalam iddah. Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan pada pernikahan sah D. Hubungan Syubhat Hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai perkawinan yang sah ataupun fasid. Contoh seorang lelaki yang menggauli wanita yang ia kira istrinya tetapi ternyata saudara kembar istrinya. Terhadap hal tersebut maka: - Jika wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada lelaki tersebut; - Jika wanita melahirkan kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut.

41 INCEST Incest adalah istilah Bahasa Inggris yang artinya hubungan sumbang yaitu adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Anak yang dilahirkan digolongkan sebagai anak luar nikah, anak hasil perbuatan incest tetap merujuk atau bernasab dan berkedudukan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Status anak incest ini dapat juga disamakan disamakan statusnya dengan anak zina, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: • Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib membErikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. • Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perbuatan Incest AKIBAT HUKUM NASAB Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Iislam terkait dengan status nasab, diantaranya: - Kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah (mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara); - Hak waris (di antara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan); - Bidang perkawinan (menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang melahirkannya).

42 - Bidang perwalian nikah (di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan).

43 “PERWALIAN” Selama perkawinan orang tua bertanggungjawab pada anak-anak mereka yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sejauh orang tuanya tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu, setelah salah satu dari orang tuanya meninggal dunia maka orang tua yang hidupnya lebih lama anak berada di bawah perwalian (voogdij), perwalian meliputi pribadi anak maupun harta bendanya. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Tiap-tiap perwalian, kecuali kekuasaan orang tua dipecat atau dicabut hanya ada satu orang wali perwalian terhadap anak dari bapak dan ibu yang sama, sekedar anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian. Perwalian anak dibawah umur terjadi karena: 1. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia; 2. Orangtua bercerai; dan, 3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua. • MACAM PERWALIAN, YAITU: 1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama. Dalam hal ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut. 2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. 3. Perwalian yang Diangkat oleh Hakim. Semua “minderjarige” yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. • DASAR HUKUM PERWALIAN 1) Pasal 330 s.d. Pasal 418a KUHPerdata; 2) Pasal 47 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan; 3) Pasal 33 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4) Pasal 50 s.d. Pasal 54 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

44 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; 6) Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; 7) Kompilasi Hukum Islam. • KEWAJIBAN WALI Sedapat-dapatnya perwalian diambil dari kalangan keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan balik (surat an-Nahl ke 16 ayat 90; sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan kebajikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari pekerjaan yang keji dan mungkar, dan kezhaliman) 1. Melakukan kuasa asuh orang tua; 2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; 3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; 4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan 5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; • MULAINYA PERWALIAN ➢ Perwalian Mulai Berlaku : 1) Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan itu dilakukan dan jika terjadi tidak dalam ketidakhadirnya, maka saat itu pengangkatan itu diberitahukan kepadanya 2) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tuanya, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang diangkat menyatakan sesanggupannya menerima pengangkatan itu 3) Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali, baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tuanya pada saat itu ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim mengatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu.

45 4) Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. 5) Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya. 6) Jika ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan di hadapan dua orang saksi (pasal 50 , 51 UU No. 1 tahun 1974, jo BW pasal 33 1a) Dalam pengangkatan ini maka Balai Harta peninggalan wajib menyelenggarakan pemberitahuan selekas-lekasnya. ➢ Berakhirnya Perwalian Wali berakhir apabila: 1. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; 2. Anak meninggal dunia; 3. Wali meninggal dunia; 4. Wali yang badan hukum bubar atau pailit; 5. Kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan, disebabkan: a. Melalaikan kewajiban sebagai wali; b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum; c. Menyalahgunakan kewenangan sebagai wali d. Melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau e. Orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban • PERBEDAAN ANTARA PEMBEBASAN DAN PEMECATAN PEMBEBASAN Seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua dapat dibebaskan oleh hakim dari kekuasaan itu. Syarat pembebasan adalah :

46 1. Ketidakcakapan atau ketidakmampuan untuk menunaikan kewajibannya akan memelihara dan mendidik anak-anaknya (pasal 319 (1) KUHPer). 2. Kepentingan anak-anak karena hal-hal lain tidak bertentangan dengan pembebasan itu (pasal 319 (1) KUHPer) 3. Si bapak atau ibu yang mengaku kekuasaan orang tua tidak menunjukkan perlawanan (pasal 319 b ayat terakhir). 1) Tidak mudah untuk membuat ukuran tidak cakap dan tidak mampu karena antara anak dan orang tuanya terdapat interaksi dan interelasi atau karena anak itu nakal tetapi sampai berapa jauh anak itu boleh atau tidak ditolerir masih menjadi problem. 2) Tindakan pembebasan diadakan untuk kepentingan anak itu sendiri. 3) Perlawanan itu harus dilakukan secara aktif, baik oleh Bapak atau Ibu, agar kekuasaannya tidak dibebaskan. CONTOH, misalnya seorang tua gila harus dianggap tidak mampu untuk mengutarakan kehendaknya dan demikian juga tidak mungkin mengajukan perlawanan. Orang yang gila tidak boleh dibebaskan dari kekuasaan orang tua, karena ia tidak mungkin mengajukan perlawanan, tidak akan menguntungkan anak. Justru orang yang tidak mampu memelihara dan tidak mampu mendidik anak-anaknya, dan dengan demikian ia boleh dibebaskan dari kekuasaan orang tua tersebut. CONTOH LAIN : bagaimana dengan orang tua yang di bawah curatele. Peraturan bagi orangorang Indonesia asli yang mengatur curatele sangat sederhana. Peraturan itu termuat dalam pasal-pasal 229 – 233 HIR dan dalam pasal-pasal 263 – 268 dari Reglement Buitengewesten dan hanya untuk satu sebab untuk curatele. Yakni apabila ada kekurangan dalam daya berpikir (gebnij aan verstandlijke vermogens). Sedangkan dalam BW pada pasal 433 dan 434 mengenai tiga macam sebab, yakni : 1) kekurangan daya berpikir (onnozelheid, kranzinnigheid of) 2) keborosan (verwisting) dan 3) lemah pikirannya (zwakheid van vermogen) Alasan pemecatan berbeda dengan alasan pembebasan kekuasaan orang tua. Alasan-alasan pemecatan mengandung unsur kesalahan (pasal 319 a ayat 2 BW) pemecatan adalah tindakan terhadap orang tua, bapak atau ibu, yang tidak dalam”Undang-Undang Perdata Anak-Anak” maka pemecatan hanya dapat diputuskan oleh hakim pidana sebagai pidana tambahan,

47 karena pemecatan adalah tindakan yang paling keras untuk mencabut kekuasaan orang tua. Pemecatan hanya dapat diputuskan, apabila pemecatan itu menurut pertimbangan hakim sangat perlu (noodzakelijk) untuk kepentingan anak-anak, didasarkan pada alasan yang lebih spesifik, yaitu : sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Pembebasan didasarkan hanya pada tidak cakapnya orang tua atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya. Baik dalam pembebasan ataupun dalam pemecatan hanya dapat diminta oleh dewan perwalian atau kejaksaan. Pemecatan selain oleh dewan perwalian atau kejaksaan; juga boleh diminta dari orang tua yang lain atau salah satu keluarga sedarah atau semenda dari si anak, sampai derajat ke empat. ➢ PEMULIHAN KEKUASAAN ORANG TUA Putusan pemecatan ataupun pembebasan, mempunyai akibat bahwa lepasnya kekuasaan orang tua kepada orang lain, baik dilakukan oleh orang tua ataupun dengan putusan hakim. Pada umumnya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak oleh orang tuanya lebih baik daripada diserahkan kepada orang lain. Oleh karena itu jika ada alasan-alasan yang sudah tidak ada lagi atau hapus, maka anak-anak selekasnya harus dikembalikan kepada orang tuanya, atau dengan kata lain kekuasaan orang tua harus dipulihkan kembali. Pemulihan kembali apabila peristiwa yang menyebabkan (mengakibatkan) pembebasan atau pemecatan tidak lagi menentang akan pemilihan atau pengangkatan itu. Orang tua yang telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya orang tua kemudian bisa mampu dan cakap lagi memelihara dan mendidik anak-anaknya, misalnya ia sudah sembuh dan telah meninggalkan rumah sakit (jiwa) dan ia sudah tidak gila lagi. Orang tua yang berubah kelakuan buruknya, menjadi penghidupan yang lebih baik dan juga kelakuannya sudah menjadi baik lagi. Maksud undang-undang adalah bahwa hakim pada pemulihan kekuasaan orang tua harus memperhatikan kepentingan anak-anak yang menentukan. Permohonan untuk dipulihkan dalam kekuasaan orang tua atau diangkat menjadi wali, boleh lain yang berhak meminta pemecatan ataupun pembebasan badan atas tuntutan jaksa.