EXECUTIVE SUMMARY RPJMD S E P T E M B E R 2 0 2 3 1 5 H A L A M A N PERUBAHAN
EXECUTIVE SUMMARY KONTEN 01 | PENDAHULUAN GAMBARAN KONDISI DAERAH 03 | GAMBARAN KEUANGAN PERMASALAHAN DAN ISU VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN 06 | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM 07 | KERANGKA PENDANAAN 08 | KINERJA PENYELENGGARAAN 09 | PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN 02 | 04 | 05 |
VISI P-RPJMD 2021-2026 “Terwujudnya lauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”
URGENSI PERUBAHAN Dari hasil evaluasi RPJMD masih terdapat IKU yang belum merepresentasikan pencapaian atas tujuan dan sasaran, sehingga belum dapat terpenuhinya semangat efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang lauan Riau. Oleh karena itu, penelaahan kembali perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki cascading upaya pencapaian visi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya. Perubahan ini tentu saja berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan jangka menengah Kepulauan Riau termasuk di dalamnya penyesuaian targettarget pembangunan mengacu pada pencapaian pembangunan saat ini. Adanya perubahan IKU daerah juga memengaruhi IKU OPD sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77 bahwa RPJMD menjadi pedoman Renstra dan RKPD. Penyesuaian ini akan meningkatkan kualitas hirarki pembangunan daerah dengan kinerja OPD berpotensi memiliki kontribusi optimal dalam perwujudan visi Kepulauan Riau ADANYA PERUBAHAN IKU DAERAH PENAMBAHAN OPD BARU DAN PENAMBAHAN BIDANG PADA OPD PERUBAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 01 PENDAHULUAN Terbitnya UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan ini berimplikasi pada berubahnya gambaran umum keuangan daerah yang sudah dirumuskan dalam dokumen RPJMD. Pada tahun 2023 pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah sebesar 40% dan tahun 2024 sebesar 60% sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada. Hal ini berimplikasi pada pendanaan untuk pencapaian prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2021-2026. Terbitnya pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dari PMDN 90/2019 memerlukan penyesuaian dengan Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, Perubahan RPJMD ini harus sudah mengakomodir program untuk tahun 2024-2026 mengunakan nomenklatur Kepmen 900.1.15.5- 1317. Adanya peraturan daerah yang belum disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah yang sebelumnya memiliki dua biro kemudian menjadi dinas. Biro Pemerintahan dan Perbatasan menjadi Badan Daerah Perbatasan. Sementara itu, Biro Humas Protokol dan Penghubung menjadi Badan Penghubung Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang menjadi dua badan baru yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
HASIL EVALUASI RPJMD 2021 - 2026 PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026 MENJADI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH TERKINI DAN EFEKTIF SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN TAHUNAN, SERTA MENGAKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 selain sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global dan dinamika regulasi nasional juga mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau hingga dengan tahun 2022 di mana dalam hasil evaluasi ditemukan bahwa: Pada integrasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kepulauan Riau tersebut, secara umum program RPJMD sudah diadopsi oleh Renstra namun masih terdapat inkonsistensi indikator sehingga kurang mampu menggambarkan pencapaian daerah. Pencapaian pembangunan tahun 2022 meskipun telah baik melalui capaian indikator makro (Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan Indeks Gini), namun jika dilihat dari target akhir pembangunan jangka menengah maka capaian kinerja baru mencapai 95,66 persen. Pencapaian indikator kinerja utama, meskipun telah memiliki angka sebesar 97,74 persen di tahun 2022 namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun pembangunan jangka menengah mendapatkan angka lebih rendah yaitu sebesar 86,18 persen. Berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang direpresentasikan melalui 61 indikator pembangunan, maka pencapaian kinerja pembangunan yang telah tercapai pada tahun 2022 sebanyak 40 indikator dengan persentase mencapai 65,57 persen. Sementara itu secara umum rata-rata capaian pembangunan di tahun 2022 mencapai 95,06 persen, namun perbaikan dan akselerasi masih harus dilakukan pada kinerja pembangunan yang masih rendah. Pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2022 juga belum sepenuhnya optimal di mana indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan baru pada 189 indikator atau sebesar 57,27 persen. Begitu pula hasil pencapaian rata-rata kinerja program di tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 98,83 persen. Dengan masih cukup tingginya indikator yang belum terhitung angka realisasinya (non available), maka pencapaian yang belum optimal pada tahun 2022 ini akan berdampak pada pencapaian akhir tahun pembangunan jika tidak diupayakan akselerasi dan/atau perbaikan dari tata kelola kinerja pemerintahan. Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI 02 LPE Kepulauan Riau mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari Pandemi Covid19. Adapun nilai PDRB tertinggi berada di Kota Batam dengan capaian 194,84 trilyun rupiah atau mencapai 63,09 persen dari seluruh struktur ekonomi di Kepulauan Riau. Sedangkan capaian PDRB terendah berada di Kabupaten Lingga dengan nilai PDRB sebesar 4,85 trilyun rupiah atau sebesar 1,57 persen dari seluruh capaian perekonomian Kepulauan Riau INDEKS GINI Indeks gini Kepulauan Riau bersifat fluktuasi. Tahun 2018-2020 mengalami penurunan tetapi meningkat kembali menjadi 0,339, meskipun tahun berikutnya menurun hingga 0,325. Pola fluktuasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena menjadi salah satu early warning bahwa masyarakat mengalami kerentanan dalam kesenjangan kehidupan, khususnya terkait kesejahteraan. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan dan kembali melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Adapun data indeks gini berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Kondisi peningkatan PDRB perkapita terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 141,68 juta rupiah. Adanya kenaikan nilai PDRB per Kapita ini juga secara umum terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota seKepulauan Riau dengan capaian PDRB per Kapita tertinggi berada di Kepulauan Anambas (395,84 juta rupiah) dan Natuna (283,99 juta rupiah). Adapun PDRB per Kapita terendah berada di Kabupaten Lingga dengan capaian sebesar 47,18 juta rupiah. PDRB PERKAPITA
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAJU INFLASI Selama kurun waktu 2018 hingga 2022 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 3,47 persen pada tahun 2018, menjadi 5,83 persen pada tahun 2022. Tingkat inflasi year on year (yoy) tahun 2022 sebesar 5,83 persen, lebih besar dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 sebesar 2,26 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,96 persen. Adapun jika dibandingkan dengan angka nasional, maka pola senada terjadi antara Kepulauan Riau dan Nasional namun pada tahun terakhir capaian inflasi lebih tinggi Kepulauan Riau dibandingkan angka nasional yang mencapai 5,51 persen. Angka kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami peningkatan di mana pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 151,68 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,24 persen. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah di mana garis kemiskinan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kondisi ini diperparah dengan fluktuasinya indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan dengan capaian masing-masing pada tahun 2022 sebesar 1,05 dan 0,25. KEMISKINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA IPM meningkat cukup signifikan di mana pada tahun 2018 memiliki capaian IPM sebesar 74,84 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 76,46. Meskipun sempat mengalami penurunan pada komponen standar hidup layak di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19, namun pada akhir penghitungan dengan formulasi IPM tetap menunjukkan pola positif. ANGKA KEMISKINAN 2022
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PENDAPATAN Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2021) mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3% per tahun dari Rp3.500 miliar di Tahun 2018 menjadi Rp3.918 miliar di Tahun 2022. Jika dilihat lebih dalam, hampir semua komponen pendapatan nilainya naik. PAD mengalami kenaikan sebesar 9% pertahun dari Rp1.220 miliar di Tahun 2018 menjadi Rp1.675 miliar di Tahun 2022, kenaikan signifikan terjadi pada lain-lain pendapatan yang sah hingga mencapai 421%, sedangkan pada pendapatan transfer dalam periode rerata 5 tahun kebelakang cenderung stabil yaitu 0%. Dalam kurun 5 (lima) tahunterakhirtahun 2018- 2022 realisasi belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3% pertahun dari Rp3.419 miliar di tahun 2018 menjadi Rp3.949 miliar di tahun 2018. Kenaikan belanja tersebut seirama dengan kenaikan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum hampir seluruh jenis belanja daerah mengalami peningkatan. 03 BELANJA
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 6 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PEMBIAYAAN Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 perkembangan pembiayaan (netto) daerah Provinsi Kepuluan Riau mengalami fluktuasi, dimana penurunan terjadi pada tahun 2018 dan 2021, keduanya dipengaruhi karena menurunnya penerima SILPa. Secara rata-rata penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan drastis sebesar 186% dari tahun 2018 sebesar Rp39 miliar meningkat hingga menjadi Rp313 miliar di tahun 2022. Pinjaman dalam negeri hanya diterima di tahun 2021 sebesar Rp142 miliar.
04 PERMASALAHAN ISU STRATEGIS Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 8 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN 05 “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA” MAKMUR BERDAYA SAING BERBUDAYA Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional VISI MISI 1. PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT 2. MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN 3. MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT, DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASISKAN IMAN DAN TAQWA 4. MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 5. MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
TUJUAN DAN SASARAN Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 9 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 11 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TUJUAN, SASARAN DAN TARGET
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 12 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 06 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PEMBANGUNAN Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 13 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHAPAN PEMBANGUNAN Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 14 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 15 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 16 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 17 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 07 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN & PROGRAM PD
KERANGKA PENDANAAN PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROYEKSI KAPASITAS RIIL PAGU OPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 18 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 19 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 08 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 20 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 21 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 09 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TANJUNGPINANG BATAM Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau; Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan; Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku; Penataan dan Pembangunan Drainase, Sanitasi, dan Persampahan; Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang; Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis; Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan; Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu; Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu; Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang; Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif; Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman Pengembangan Jalur Transportasi Lokal dan Internasional; Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase; Pembangunan Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan Industri; Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus); Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, Offshore, dan Elektronik; Pengembangan Pelabuhan Logistik; Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang; Manjadikan Batam sebagai Tujuan Utama Wisata MICE di Indonesia; Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
1.FASILITASIPEMBANGUNANBAND2.FASILITASIPEMBANGUNANPELABUNTERNASIONAL; 3.PENGEMBANGANJALURTRANSPORTN UDARA; 4.FASILITASI PEMBANGUNANPUSATLOGISTIKKAPAN; 5.PENGEMBANGANPERIKANANTANGYA,PENGOLAHANPERIKANAN,MANAPEMASARAN; 6.PENINGKATANPENGUASAANTEKNONAN DANKELAUTAN; 7.PEMBANGUNANWISATABAH8.PEMBANGUNANJALAN,JEMBATAN,DRBERSIH,LISTRIK,DANPELABU9.PENINGKATAN KUALITASSARAPRASARANATRANSPORTAILAUTDA10.PENINGKATANAKSESTELEKOMINFORMASIDANKOMUNIKAExecutive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 22 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LINGGA NATUNA KEPULAUAN ANAMBAS Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu; Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya; Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan; Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara; Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi; Fasilitiasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat; Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan; Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan; Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan; Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional; Pembangunan Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan; Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara; Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi; Fasilitasi dan Pengembangan UMKM. Fasilitasi Pembangunan Bandara Baru; Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional; Pengembangan Jalur Transportasi Laut dan Udara; Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan; Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran; Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan; Pembangunan Wisata Bahari; Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Informasi dan Komunikasi; Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan; Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportai Laut dan Udara; Peningkatan Akses Telekomunikasi
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 23 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BINTAN KARIMUN Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun; Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah; Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri; Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan; Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan; Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif; Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; dan Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional; Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pariwisata; Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata; Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan; Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan; Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE); Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 24 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROGRAM- PROGRAM PENDUKUNG PEMBANGUNAN CROSS CUTTING PENANGGULANGAN STUNTING Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Sarana, Prasaran dan Utilitas Umum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 25 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PENANGGULANGAN KEMISKINAN Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Sarana, Prasaran dan Utilitas Umum Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengelolaan Persampahan Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Program Pengelola Energi Terbarukan Program Pengelola Ketenagalistrikan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Stabiliasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dd. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 26 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CLUSTER DAERAH PERTANIAN TOURISM LINKAGE NETWORKING Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengembangan Permukiman Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Sarana, Prasaran dan Utilitas Umum Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan UMKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata" Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan Persampahan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarkat Hukum Adat Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengembangan UMKM Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengembangan Ekspor Program Pengelolaan Pelayaran Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
INDUSTRI PERIKANAN DAN KELAUTAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN DAN INDUSTRI Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Kawasan Permukiman Program Pengembangan UMKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarkat Hukum Adat Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengembangan Kurikulum Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Executive Summary P-RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 | Halaman 27 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
VISI P-RPJMD 2021-2026 “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”